lesson learned for indonesia kebijakan catching … filedilakukan agar industri indonesia mampu...

REZA BANGUN

MAHARDIKA

LESSON LEARNED FOR INDONESIAKEBIJAKAN CATCHING-UP

DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0

.

REZA BANGUN

MAHARDIKA

LESSON LEARNED FOR INDONESIAKEBIJAKAN CATCHING-UP

DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Lesson Learned for Indonesia: Kebijakan Catching-Up dalam Revolusi Industri 4.0

Penulis Reza Bangun Mahardika

Editor Reza Bangun Mahardika

Desainer GrafisAhmad Nur Hasan

Diterbitkan oleh Forbil Institute Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku

tanpa izin tertulis dari Forbil Institute.

Cetakan Pertama Dicetak di Yogyakarta, Indonesia. ISBN

Forbil InstituteJl. Pandega Asih I, Perum Sari Asih I Blok B17, Condongcatur, Yogyakarta,

Indonesia 55281

Telp: +62 (274) 43662864Tel. Seluler: +62 81578011199Email: [email protected]

VBANGUN MAHARDIKA

KATA PENGANTAR

Industri merupakan penopang utama dari perekonomian Indonesia.

Kontribusi Industri terhadap perekonomian Indonesia mencapai 20

persen dan lebih tinggi dibandingkan sektor lapangan usaha lainnya.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi perlambatan pertumbuhan

industri di Indonesia, apalagi sejak periode sesudah krisis 1997-1998. Hal

ini tentunya membutuhkan perhatian, mengingat Indonesia juga tengah

bersiap memasuki Revolusi Industri 4.0.

Buku ini merupakan salah satu seri buku dari Forbil Institute. Buku

“Lesson Learned for Indonesia: Kebijakan Catching-Up dalam Revolusi

Industri 4.0” diharapkan dapat menjadi pengantar singkat untuk

memahami kondisi industri Indonesia dan kebijakan apa saja yang harus

dilakukan agar industri Indonesia mampu bersaing di masa industri 4.0.

Tidak hanya itu, buku ini juga memberikan bagaimana lesson learned dari

negara-negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan untuk

menyambut datangnya industri 4.0.

Akhir kata, selamat membaca!

Dr. Nanang Pamuji Mugasejati

Direktur Forbil Institute

Lesson Learned for Indonesia:

Kebijakan Catching-Up dalam Revolusi Industri 4.0

REZA

JudulKata PengantarDaftar IsiDaftar GrafikDaftar TabelDaftar BaganLatar BelakangSelayang Pandang Kebijakan Industri di Indonesia (1966-

1996)Kebijakan Industri untuk melakukan Catching-up Belajar dari Industrialisasi KoreaNegara yang telah Bersiap di Masa Revolusi Industri 4.0 Industrie 4.0 JermanKebijakan untuk Menyambut Revolusi Industri 4.0: Making

Indonesia 4.0Tantangan Implementasi Kebijakan di IndonesiaLesson learned Kebijakan Industri 4.0KesimpulanDaftar PustakaProfil Penulis

VI

DAFTAR ISI



BANGUN MAHARDIKA

REZA

IV

VIVIIVIIVII

16

911161821

2628303235

DAFTAR GRAFIK

Tabel 1. Kebijakan Industri di IndonesiaTabel 2. Kebijakan Industri di IndonesiaTabel 3. Rencana Pembangunan Korea (1962-1996)Tabel 4. Dimensi Kebijakan Industri 4.0Tabel 5. Lesson learned Kebijakan Industri 4.0

Bagan 1. Pemetaan Ekspor IndonesiaBagan 2. Implementasi Kebijakan Industri 4.0 Bagan 3. Fokus Sektor dan Teknologi JermanBagan 4. Manfaat Industri 4.0 di IndonesiaBagan 5. Making Indonesia 4.0Bagan 6. 10 Proritas Nasional Making Indonesia 4.0

Peta Jalan Implementasi Making Indonesia 4.0Bagan 7.

VII

DAFTAR TABEL

DAFTAR BAGAN

610121728

4161921222225

BANGUN MAHARDIKA



REZA

Grafik 1. Kontribusi Sektor Usaha terhadap PDBGrafik 2. Pertumbuhan Sektor Industri 1987-2017Grafik 3. Pertumbuhan Produktivitas Pekerja Indonesia

123

BANGUN MAHARDIKA

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling

berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia pada periode 2014

sampai 2017, Industi pengolahan berkontribusi di kisaran 20 persen dan

merupakan kontributor utama dari produk domestik bruto Indonesia. Di

tahun 2017, kontribusi PDB sektor pengolahan mencapai 20,16 persen

dan lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

yang mencapai 13,14 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,01 persen.



REZA

LATAR BELAKANG

1

Grafik 1. Kontribusi Sektor Usaha terhadap PDB

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia, 2018

Kontribusi Sektor Usaha terhadap PDB 2014-2017 (%)

2014 2015 2016 2017

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

Pe

ng

ad

aa

n L

istr

ik d

an

Ga

s

Ko

nst

ruk

si

Tra

nsp

ort

asi

da

n P

erg

ud

an

ga

n

Info

rma

si d

an

Ko

mu

nik

asi

Jasa

Ke

ua

ng

an

da

n A

sura

nsi

Re

al E

sta

te

Jasa

Pe

rusa

ha

an

Pe

ng

ad

aa

n A

ir, P

en

ge

lola

an

Sa

mp

ah

,Lim

ba

h d

an

Da

ur

Ula

ng

Pe

rda

ga

ng

an

Be

sar

da

n E

cera

n;

Re

pa

rasi

Mo

bil d

an

Se

pe

da

Mo

tor

Ad

min

istr

asi

Pe

me

rin

tah

an

, P

ert

ah

an

an

da

n J

am

ina

n S

osi

al W

ajib

Jasa

Pe

nd

idik

an

Jasa

Ke

seh

ata

n d

an

Ke

gia

tan

So

sia

l

Jasa

la

inn

ya

Pe

rta

nia

n, K

eh

uta

na

n, d

an

Pe

rik

an

an

Pe

rta

mb

an

ga

n d

an

Pe

ng

ga

lia

n

Ind

ust

ri P

en

go

lah

an

Pe

nye

dia

an

Ako

mo

da

si d

an

Ma

ka

n M

inu

m

2



BANGUN MAHARDIKA

REZA

Besarnya kontribusi industri pengolahan menunjukan adanya

peralihan sektor ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Namun,

perlu diperhatikan bahwa setelah dihantam oleh krisis ekonomi di tahun

1997, pertumbuhan sektor industri Indonesia mengalami perlambatan.

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB dari tahun 2014 ke 2017

menunjukan tren yang menurun. Penurunan tren dari pertumbuhan

industri nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Grafik 2. Pertumbuhan Sektor Industri 1987-2017

Sumber: Bank Dunia, 2018

Pertumbuhan Sektor Industri 1987-2017 y-o-y (%)

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Pada masa sebelum krisis (1988-1997) rata-rata pertumbuhan

sektor industri mencapai 11,68 persen. Namun, pada periode setelah krisis

(1998-2007), sektor industri hanya mampu tumbuh dibawah 5 persen.

Selanjutnya, pada tahun 2011, pertumbuhan PDB manufaktur non migas

mencapai puncaknya sebesar 6,43 persen. Namun, setelah tahun

tersebut, pertumbuhan PDB manufaktur terus menurun dan di tahun

2017 hanya sebesar 4,18 persen. Hal ini tentu berhubungan dengan

kinerja dari produktivitas pekerja Indonesia.

BANGUN MAHARDIKA

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling

berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia pada periode 2014

sampai 2017, Industi pengolahan berkontribusi di kisaran 20 persen dan

merupakan kontributor utama dari produk domestik bruto Indonesia. Di

tahun 2017, kontribusi PDB sektor pengolahan mencapai 20,16 persen

dan lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

yang mencapai 13,14 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,01 persen.



REZA3

Grafik 3. Pertumbuhan Produktivitas Pekerja Indonesia

Sumber: Penn World Trade; IMF dalam BAPPENAS 2018

Labor Productivity Growth

(Percent, period average)9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

Indonesia China India Malaysia Thailand Philippines

1981-1995

2000-2014

Grafik diatas menunjukan bahwa produktivitas tenaga kerja

Indonesia cenderung stagnan selama lebih dari dua dekade. Bandingkan

dengan kenaikan produktivitas dari Tiongkok dan India. Hal tersebut tentu

menyebabkan Indonesia kehilangan daya saing terhadap tenaga kerja luar

negeri.

Hal tersebut menyebabkan komposisi produk ekspor Indonesia

masih homogen didominasi oleh produk hasil alam seperti batubara, CPO

dan karet sehingga ekspor Indonesia tidak terlalu terdiversifikasi.

Pemetaan terkait dengan ekspor Indonesia dapat dilihat dari bagan

dibawah ini.

4



BANGUN MAHARDIKA

REZA

Bagan.1 Pemetaan Ekspor Indonesia

Sumber: BAPPENAS, 2018

Pertumbuhan Sektor Industri 1987-2017 y-o-y (%)

Kinerja industri Indonesia yang mengalami perlambatan tentu

menimbulkan pertanyaan besar mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Menurut BAPPENAS (2018) berbagai isu strategis di dalam perindustrian

Indonesia meliputi: Tren pertumbuhan dan kontribusi PDB industri

menurun; Ketahanan rantai pasok/nilai industri rendah; kekurangan

industri hulu dan pendukung; ketidakharmonisan kebijakan;

ketergantungan impor bahan baku dan penolong; ekonomi biaya tinggi

(logistik dan kemudahan berusaha); produktivitas tenaga kerja industri

stagnan; produk industri nasional didominasi produk dengan kualitas dan

kandungan teknologi rendah; ekspor produk manufaktur didominasi

produk berteknologi rendah.

Makanan dan hewan hidup untuk makanan

Minuman dan tembakau

Bahan mentah (tidak dapat dimakan)

Bahan bakar, pelumas dan bahan terkait

Minyak hewani dan nabati, lemak dan lilin

Produk kimia dan terkait

Barang manufaktur

Permesinan dan transportasi

Barang manufaktur lainnya

Lainnya

BANGUN MAHARDIKA

Berbagai tantangan di dalam perindustrian Indonesia tentu harus

diperhatikan. Kebijakan yang tepat dibutuhkan agar industri Indonesia

dapat tumbuh lebih cepat. Apalagi, Indonesia juga harus bersiap untuk

menghadapi masa revolusi industri 4.0. Di masa revolusi industri 4.0,

penggunaan teknologi canggih akan diimplementasikan didalam sistem

produksi manufaktur dan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Tidak dapat dipungkiri, Indonesia harus “belajar” mengenai kebijakan

industri di berbagai negara yang berhasil melakukan catching-up negara-

negara maju.



REZA5

6



BANGUN MAHARDIKA

REZA

Tabel 1. Kebijakan Industri di Indonesia

Sumber: Tijaja dan Faisal, 2014

Indonesia baru memulai industrialisasi di awal 1960-an

(Aswicahyono et al. 2013). Indonesia tertinggal dari tetangga Asia lainnya

dan tidak merasakan industrialisasi model state-orchestrated seperti

Tiongkok dan India, serta tidak merasakan pertumbuhan berbasis ekspor

yang kemudian berlangsung di negara industrialisasi baru Asia

(Aswicahyono et al. 2013). Sektor industri modern Indonesia didominasi

oleh Badan Usaha Milik Negara yang sebenarnya sudah ada sejak jaman

Belanda sebelum perang pasifik dan kemudian dinasionalisasi di tahun

1957-1958 (Aswicahyono et al. 2013).

Kebijakan industri Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa

periode. Berikut adalah ringkasan dari kebijakan industri di Indonesia

SELAYANG PANDANG KEBIJAKAN INDUSTRI DI INDONESIA (1966-1996)

Periode Kebijakan

1966 sampai 1973

1970-an sampai 1980-an

Pertengahan 1980-an sampai 1996

Stabilisasi dan Penyesuaian

Proteksionisme dan Intervensi yang tegas

Orientasi dan Rasionalisasi Ekspor

Pada awal orde baru (1966-1973), perekonomian Indonesia

mengalami stagnansi dan ditunjukan oleh nilai PDB perkapita menurun,

inflasi yang tinggi dan defisit fiskal karena ekspansi moneter (Rock, 2003).

Pemerintah harus melakukan kebijakan keseimbangan anggaran agar

defisit tidak semakin memburuk. Di periode ini pemerintah fokus untuk

meraih kestabilan makroekonomi. Selanjutnya, pemerintah juga

mengadopsi open capital yang dapat dikonversi ke rupiah agar mampu

menarik investor asing. Setelah mengalami stagnansi selama satu dekade,

Indonesia mulai merasakan industrialisasi yang cepat diikuti oleh

perubahan dan reformasi di bidang politik dan ekonomi.

BANGUN MAHARDIKA

Pada periode 1970-1980 kondisi makroekonomi semakin stabil berkat

adanya oil boom di tahun 1973, sehingga Indonesia mendapat manfaat dari

berbagai sumber daya yang masuk (Tijaja dan Faisal, 2014).

Pada tahun 1970 sampai awal 1980-an, kebijakan industri dan

perdagangan diatur oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian.

Pada periode ini, proses perizinan untuk investasi perizinan rumit.

Penentuan apakah sektor tersebut terbuka atau tertutup untuk investasi

dibedakan berdasarkan status perusahaan serta melihat apakah mereka

perusahaan asing, domestik atau skala kecil (Tijaja dan Faisal, 2014).

Investasi terbuka dan fasilitas impor disediakan hanya untuk sektor-sektor

investasi yang masuk dalam daftar prioritas (Tijaja dan Faisal, 2014). Pada

periode ini, keputusan investasi didasarkan kepada apakah sektor tersebut

merupakan sektor prioritas dibandingkan kelayakan ekonomi dari proyek

tersebut (Tijaja dan Faisal, 2014). Peran dari BUMN di periode ini juga besar,

mengingat sektor domestik privat Indonesia masih lemah (Tijaja dan Faisal,

2014). Pada akhirnya, berbagai fasilitas untuk pertumbuhan yang

disediakan pemerintah ditujukan untuk melayani kepentingan para elit

politik(Tijaja dan Faisal, 2014). Para elit bisnis tersebut bergantung kepada

para elit politik untuk menjamin berbagai perizinan dari kebijakan

Indonesia (Tijaja dan Faisal, 2014). Pada pertengahan 1980-an sampai 1996, adanya oil boom

menyebabkan kontribusi dari pendapatan minyak mencapai 70 persen

dari total pendapatan (Tijaja dan Faisal, 2014). Ketika harga minyak mulai

turun di awal 1980-an, Indonesia berhasil menghindari krisis dengan

karena mampu mengantisipasi masalah ketergantungan kepada minyak

(Tijaja dan Faisal, 2014). Pertengahan 1980-an merupakan periode

reformasi kebijakan. Salah satu kunci reformasi tersebut adalah reformasi

kepabeanan yang berhasil mengurangi waktu kliring dan biaya impor (Tijaja

dan Faisal, 2014). Reformasi ini juga diikuti oleh paket deregulasi pada Mei

1986 yang melibatkan Pusat Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian

Bea Masuk (P4BM) (Tijaja dan Faisal, 2014). Bahkan Pemerintah

mendevaluasi rupiah hingga 45 persen di Agustus 1986 agar nilai rupiah

mampu menyesuaikan dengan dolar (Tijaja dan Faisal, 2014). Pemerintah

turut mereformasi berbagai investasi dengan cara mengganti daftar

negatif investasi menjadi daftar prioritas investasi (Tijaja dan Faisal, 2014).



REZA7

8



BANGUN MAHARDIKA

REZA

Reformasi ini berkontribusi terhadap adanya investment boom di Indonesia.

Pada periode 1970 sampai 1996, industri mampu tumbuh rata-rata

setidaknya 9 persen pertahun. Bahkan di tahun 1996 Indonesia telah naik

kelas hingga masuk ke dalam kelompok middle-income group. Sayangnya

krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1997-1998 memukul perekonomian

Indonesia dengan sangat keras dan masih berpengaruh sampai sekarang. Masuk pada periode 2000 sampai 2004, Indonesia masih sulit untuk

meraih momentum pertumbuhannya kembali. Kinerja berbagai sektor

tentu bervariasi, namun sektor manufaktur merupakan sektor yang paling

terdampak krisis tersebut. Sejak tahun 2000, sektor industri hanya tumbuh

sedikit lebih dari separuh tingkat di masa sebelum krisis (Aswicahyono et al,

2010). Prioritas pemerintah adalah meraih kestabilan makroekonomi

kembali. Indonesia diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan sektor

industrinya seperti di masa sebelum krisis. Tentunya Indonesia dapat

belajar dari negara-negara lain agar mampu menyusun kebijakan industri

yang lebih tepat dan efisien. Indonesia perlu belajar untuk melakukan

kebijakan berbasis catching-up seperti Korea. Apalagi Indonesia tengah

bersiap memasuki masa revolusi industri 4.0.

BANGUN MAHARDIKA

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan fenomena

modern yang mulai tumbuh di abad ke 18. Sebelumnya, rata-rata

pertumbuhan tahunan produk domestik bruto per kapita (PDB) hanya

sebesar 0,05 persen (Lin, 2017). Dengan tingkat pertumbuhan tersebut,

suatu perekonomian negara butuh waktu selama 1400 tahun untuk

meningkatkan PDB perkapitanya sebesar dua kali lipat (Maddison, 2006).

Pada periode abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-19, pertumbuhan

PDB perkapita Eropa Barat meningkat menjadi 1 persen (Lin, 2017). Pada

periode pertengahan abad ke-19 sampai sekarang, PDB perkapita mampu

tumbuh hingga 2 persen per tahun. Hal tersebut disebabkan oleh

kontribusi dari revolusi industri di pertengahan abad ke-18 yang

menghasilkan inovasi dan teknologi sehingga terjadi peningkatan

produktivitas pekerja yang selanjutnya turut mempercepat pertumbuhan

PDB perkapita (Lin, 2017).

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi di era modern merupakan

hasil dari inovasi teknologi, yang meningkatkan produktivitas pekerja di

sektor industri dan menyebabkan adanya perpindahan dari industri

bernilai tambah rendah (low value-added industries) ke industri yang

memiliki nilai tambah tinggi (higher value-added).

Teori mengenai efek dari catching-up memiliki peran penting untuk

menjelaskan dampak dari teknologi catching-up terhadap proses

pertumbuhan di berbagai negara berkembang. Hipotesis dari catching-up

menjelaskan bahwa negara yang tertinggal, dengan tingkat pendapatan

dan produktivitas yang rendah, akan tumbuh lebih cepat jika “meniru”

teknologi dari negara maju, tanpa harus menanggung biaya yang terkait

R&D (Lim dan McAleer, 2002).

Terdapat cerita yang menarik dari perubahan ekonomi di beberapa

negara di benua Asia. Pada tahun 1960, Korea Selatan merupakan negara

yang lebih miskin dibandingkan negara-negara lain di Afrika sub-Sahara.



REZA

KEBIJAKAN INDUSTRI UNTUK MELAKUKAN CATCHING-UP

9

10



BANGUN MAHARDIKA

REZA

Data diatas menunjukan bahwa PDB perkapita Korea Selatan dan

Taiwan di tahun 1960 jauh berada di bawah Brazil, Mexico dan Argentina.

Namun, di tahun 1989 baik Korea Selatan dan Taiwan nilai PDB

perkapitanya mampu diatas Brazil, Mexico dan Argentina. Bahkan nilai PDB

perkapita Taiwan hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan PDB Brazil,

padahal Brazil merupakan salah satu negara terluas di dunia. Mengapa hal

ini bisa terjadi?

Menurut Amsden (1989) dan Wade (1990) kemajuan di Korea

Selatan dan Taiwan di periode 1960-1989 lebih dari sekadar memberikan

kebebasan pasar serta kontrol atas keuntungan komparatif. Kedua peneliti

tersebut berpendapat bahwa baik Korea Selatan dan Taiwan memiliki

prioritas kebijakan industri yang jelas dan pemerintah tidak segan-segan

memberikan intervensi (melalui subsidi, pembatasan perdagangan,

panduan administratif, badan usaha milik negara dan alokasi kredit) agar

mampu membentuk keunggulan komparatif negara yang sesuai dengan

tujuan yang diharapkan. Selanjutnya pada bab ini akan dibahas kebijakan

industri di negara Korea secara lebih mendetail agar dapat menjadi

pembelajaran bagi Indonesia dalam membuat kebijakan industri.

Tabel 2. Perekonomian di Dunia

Sumber: Penn World Table 5.5 dalam Rodrik (1994)

Negara

Korea Selatan

Taiwan

Ghana

Senegal

Mozambique

Brazil

Mexico

Argen�na

883

1359

873

1017

1128

1745

2798

3294

PDB perkapita 1960(1985 dollar)

PDB perkapita 1989(1985 dollar)

6206

8207

815

1082

756

4138

5163

3608

Pertumbuhan PDB perkapita 1960-1989 (%)

6,82

6,17

-0,54

0,16

-2,29

3,58

2,36

0,63

BANGUN MAHARDIKA

Korea merupakan salah satu contoh dari sedikit negara di dunia yang

berhasil melakukan transformasi perekonomian domestik, dari berbasis

pertanian menjadi salah satu negara dengan industri terkemuka di dunia

(OECD, 2012). Pada tahun 1960an sampai tahun 2000, Korea berhasil

“keluar” dari kemiskinan, mencapai pertumbuhan ekonomi yang impresif

dan berkelanjutan dan berhasil meraih posisi di pasar global melalui

kepemimpinan teknologi di beberapa sektor knowledge-insentive. Strategi

catching-up dari Korea merupakan salah satu kesuksesan yang patut

dijadikan pembelajaran bagi negara-negara berkembang agar dapat

“menyusul” negara maju.

Studi mengenai perkembangan teknologi Korea (Hillebrand 1996;

Kim 1997) menunjukan bahwa catch-up Korea selama lima puluh tahun

terakhir dapat dibagi menjadi tiga tahap:



REZA11

BELAJAR DARI INDUSTRIALISASI KOREA

1

2

Tahap pertama yaitu 1970-an, yaitu periode mengenal dan meniru

teknologi asing.

Tahap kedua yaitu 1980-an, yaitu periode pembentukan

kapabilitas penelitian dan pengembangan di tahun 1980-an.

Tahap ketiga yaitu 1990-an, yaitu periode membangun dasar

kapabilitas penelitian.3

Pada tahun 1962 sampai 1992, Pemerintah Korea menyusun

rencana pembangunan ekonomi lima tahunan selama selama tujuh

periode berturut-turut. Dalam rencana pembangunan tersebut,

Pemerintah Korea Selatan menetapkan target yang jelas dan berhasil

melakukan koordinasi yang dengan para pemegang kepentingan seperti

dari sektor industri dan teknologi, perdagangan, infrastruktur dan

pendidikan. Berikut adalah rencana pembangunan ekonomi lima tahunan

dari Korea beserta tujuan utamanya

12



BANGUN MAHARDIKA

REZA

Pada periode pertama, Korea fokus pada industri ringan dan belum

meningkatkan kapasitas untuk penelitian dan pengembangan (R&D). Pada

dekade pertama, Korea memprioritaskan kebijakan substitusi impor

dengan meregulasi aliran modal asing dan melindungi industri domestik.

Di saat yang sama, Korea memulai investasi besar-besaran di infrastruktur

dan sumber daya manusia.

Tabel 3. Rencana Pembangunan Korea (1962-1996)

Sumber: Kim et al, (2011) dalam OECD, 2012

Periode 1 (1962-1966)

Periode 2 (1967-1972)

Periode 3 (1972-1976)

Periode 4 (1977-1981)

Periode 5 (1982-1986)

Periode 6 (1987-1991)

Periode 7 (1992-1996)

Rencana Pembangunan Ekonomi Lima tahunan

Tujuan Utama

Membangun industri domestik ringan

seperti industri tekstil

Pembangunan infrastruktur: Pembangkit Listrik

Membangun industri kimia dan industri berat

seperti Baja, Mesin, Kimia, Pembuatan kapal

Pembangunan Infrastruktur:

Gyeongbu Expressway (Seoul-Busan)

Restrukturisasi Industri: Membangun Industri berat dan kimia (Kawasan Industri)

Restrukturisasi Industri: Memperkuat industri berat dan industri kimia (membangun basis kapabilitas teknologi)

Stabilisasi Ekonomi: Daya saing industri melalui membuka perekonomian dan rasionalisasi

Reformasi regulasi an deregulasi

Mendukung industri berteknologi canggih

Membangun kapabilitas teknologi canggih

dan inovasi

Revitalisasi ekonomi

Membangun pondasi dasar yang kuat untuk

keseimbangan pembangunan sektor industri

dan perusahaan

BANGUN MAHARDIKA

Di periode 1960-1970 konsentrasi utama perusahaan di Korea

hanya di perakitan dasar (Karimov, 2013) dan memulai masa manufukatur.

Barang-barang yang sederhana yang dirakit di Korea berasal dari

perusahaan transnasional asing (TNC) dan kebanyakan berasal dari

Amerika dan Jepang, dibawah perjanjian sub-kontrak yang bernama

original equipment manufacturer (OEM) (Karimov, 2013). Melalui skema

OEM, perusahaan TNC asing memasok desain, teknologi, dan pelatihan

yang diperlukan dan kemudian produk didistribusikan di pasar negara

maju dibawah nama merknya sendiri. (Karimov, 2013). Berkat skema

tersebut, Samsung dan perusahaan lainnya tidak hanya belajar langsung

dari sang ahli, namun juga berinovasi dan meningkatkan kualitas produk

manufakturnya (Karimov, 2013).

Pada awal 1980-an, nilai dari R&D berada di bawah 1 persen dari

pendapatan nasional, sehingga nilai R&D di saat itu memang sangat

rendah. Pada periode keempat (1982-1986) Korea memulai untuk

membangun pondasi untuk investasi di bidang pembangunan ilmu

pengetahuan endogenous dan kapabilitas teknologi (Kim et al. 2012).

Perusahaan di Korea memulai investasi R&D secara masif di periode

tersebut. Salah satu tujuan dari melaksanakan R&D adalah meraih posisi

barganing yang lebih kuat dalam meraih lisensi perusahaan asing dan

dengan memiliki teknologi asing, perusahaan Korea dapat melakukan

catching-up untuk membangun kapabilitas teknologi internal.

R&D di Korea mulai meningkat ketika perusahaan asing mulai

menolak untuk “membagi teknologi mereka” (Kim, 1997). Sebagai contoh,

Mitsubishi, sebagai perusahaan yang menyediakan “inti-teknologi” untuk

Hyundai motor, menolak untuk memperbaharui kontrak di pertengahan

1980-an ketika perusaahaan otomotif Korea berhasil menembus pasar

amerika utara dengan model excel-nya (Kim, 1997). Contoh lainnya adalah

LG elektronik dimana tidak ada perusahaan TV berwarna asing yang mau

memberikan lisensinya ke perusahaan Korea untuk membantu mereka

dalam masuk ke pasar Amerika di pertengahan 1970-an.

Kontribusi dari meningkatnya investasi R&D juga didorong oleh

peran dan kelompok industri besar di Korea (Chaebols) (Hemmert, 2007).

Pada pertengahan 1990-an, para perusahaan di Korea telah mampu

memproduksi barang yang desain produknya original dan mereka mulai

bergantung kepada R&D mereka sendiri untuk berinovasi (Karimov, 2013).



REZA13

14



BANGUN MAHARDIKA

REZA

Pendidikan turut memiliki peran penting di dalam pembangunan

industrialisasi Korea Selatan. Jong-Ha (2006) menjelaskan mengenai peran

dari pendidikan pada berbagai fase industrialisasi di Korea. Hal yang patut

diperhatikan dari Pemerintah Korea adalah bahwa sistem pendidikannya

berkembang beriringan dengan proses industrialisasi. Proses

industrialisasi dari Korea bergantung kepada perencanaan dari

pemerintah pusat. Selanjutnya, ketika industri membutuhkkan berbagai

jenis keahlian dari tenaga kerja, pemerintah akan berusaha untuk

memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyusun sistem pendidikan yang

sesuai dengan kebutuhan ( Jong-Ha, 2006).

Sebagai contoh, ketika industri banyak membutuhkan pekerja

manual, maka Sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

dikembangkan secara masif oleh pemerintah; ketika pekerja dengan

keahlian teknis dibutuhkan, maka pendidikan vokasi langsung

dikembangkan oleh Korea dan ketika industri teknologi tinggi mulai

berekspansi, maka investasi di pendidikan tinggi, khususnya di bidang sains

dan teknologi turut meningkat ( Jong-Ha, 2006).

Jika mengikuti rencana lima tahunan pembangunan ekonomi Korea,

pada periode pertama (1960-an) belum ada peningkatan permintaan akan

pekerja dengan keahlian yang luar biasa (high sophisticated skills). Pekerja

yang dibutuhkan hanya pekerja yang memiliki keahlian dasar seperti

membaca buku panduan dan industri di pabrik ( Jong-Ha, 2006). Pada

tahun 1970-an, perekonomian beralih ke sektor capital-intensive yaitu

industri berat beserta industri kimia dan struktur industri tersebut tentu

membutuhkan keahlian dan pengetahuan yang berbeda dengan periode

sebelumnya ( Jong-Ha, 2006). Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Korea

mulai fokus membangun sekolah menengah beserta sekolah menengah

kejuruan (SMK) dan sekolah mekanik (mechanical schools) ( Jong-Ha, 2006).

Fokus pada industri berat dan kimia terus berlanjut hingga tahun

1980-an. Hal ini menyebabkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas

pekerja serta merekrut pekerja teknis pada level menengah ( Jong-Ha,

2006). Hal ini menyebabkan adanya investasi besar-besaran dalam

membangun perguruan tinggi teknik pada level junior yang menawarkan

program 2 tahun setelah lulus dari sekolah menengah atas ( Jong-Ha, 2006).

Di saat yang sama, kuota untuk sistem kuliah 4 tahun juga turut meningkat

di Korea ( Jong-Ha, 2006).

BANGUN MAHARDIKA

Pada tahun 1980-an, industri juga mulai masuk ke dalam model

technology-intensive industries. Kebutuhan akan teknisi dan insinyur dengan

tingkat pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat ( Jong-Ha, 2006).

Selanjutnya, fokus pemerintah Korea adalah di tingkat Unviersitas ( Jong-

Ha, 2006). Kuota institusi pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan

alam, teknik dan manajemen bisnis. Penelitian di ilmu dasar baik di level

sarjana dan pasca-sarjana juga semakin meningkat ( Jong-Ha, 2006).

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan sistem pendidikan Korea

berjalan seiringan dengan industrialisasi-nya. Berbagai jenis dan tingkat

pendidikan terus dikembangkan agar mampu menghasilkan tenaga kerja

yang sesuai dengan kebutuhan industri. Agar Indonesia mampu

mengimplementasikan industri 4.0, maka sistem pendidikannya juga harus

beriringan dengan industri 4.0 itu sendiri. Banyak hal yang bisa dipelajari

dari proses industrialisasi Korea dan Indonesia harus mau belajar dan

berinovasi.



REZA15

NEGARA YANG TELAH BERSIAP DI MASA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

16



BANGUN MAHARDIKA

REZA

Bagan 2. Implementasi Kebijakan Industri 4.0

Sumber: A.T Kearney (2018)

Berikut adalah beberapa inisiatif dari berbagai negara yang telah

menebitkan kebijakan untuk menyambut datangnya industri 4.0. A.T

Kearney (2018) membaginya menjadi tiga tahap pendewasaan

Terdapat tiga negara yang telah berada di tahap implementasi dan

merasakan manfaat dari penerapan implementasi teknologi 4.0 yaitu

Jerman, Amerika dan Inggris. Ketiga negara tersebut telah meluncurkan

kebijakan untuk menyambut industri 4.0 sejak tahun 2011. Dari kelima

negara di tahap implementasi awal, sudah ada dua negara ASEAN yang

mencoba mengimplementasikan teknologi 4.0 yaitu Thailand dan

Singapura, selanjutnya ada Tiongkok, Korea, dan Jepang. Negara ASEAN

lainnya yang masih berada di tahap merencanakan adalah Malaysia,

Vietnam, Filipina dan termasuk Indonesia.

BANGUN MAHARDIKA

Beberapa negara di Eropa telah menerapkan inisiatif untuk

mengimplementasikan Industri 4.0. Negara tersebut meliput Jerman,

Prancis, Italia, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Inggris. Dimensi kebijakan

yang diterapkan di negara-negara tersebut akan ditunjukan melalui bagan

di bawah ini:



REZA17

Tabel 4. Dimensi Kebijakan Industri 4.0

Sumber: European Commission, 2017

Dimensi kebijakan tersebut diukur melalui tiga indikator pilihan

kebijakan, yang pertama adalah pilihan indikator pembiayaan dari negara

atau privat, kedua adalah pilihan antara indikator teknologi/infrastruktur

atau keahlian dan ketiga adalah pilihan kebijakan antara model kebijakan

top-down atau bottom up (Klitou et al. 2017).

18



BANGUN MAHARDIKA

REZA

Dari bagan diatas, berbagai negara di Eropa menunjukan bahwa

investasi dari negara memiliki peran yang lebih besar dibandingkan sektor

swasta (Klitou et al. 2017). Kedua, berbagai negara diatas fokus dalam

mengembangkan teknologi dan infrastruktur, sedangkan skill/keahlian

dipandang sebagai tujuan kedua (Klitou et al. 2017). Sebagai pengecualian,

Swedia dan Ceko fokus dalam mengembangkan keahlian untuk sektor

manufaktur dan secara khusus keahlian di sektor digital (Klitou et al. 2017).

Dalam bidang kebijakan top-down atau bottom-up, kebanyakan negara

diatas menerapkan kebijakan yang top-down (Klitou et al. 2017). Dengan

menerapkan kebijakan top-down, kebijakan pemerintah merupakan

pendorong utama di dalam implementasi teknologi industri 4.0 (Klitou et

al. 2017). Dalam indikator ini, Swedia dan Belanda justru lebih fokus di

bottom-up. Dalam program Produktion 2030, pihak industri, akademisi dan

lembaga penelitian memiliki tanggung jawab untuk mendesain inisiatif

implementasi industri 4.0. Pada program Dutch Smart Industry (SI), Triple

Helix menjadi konsep utama dengan pendekatan bottom-up yang

melibatkan keterlibatan industri, universitas dan lembaga penelitian. Peran

pemerintah di program Smart Industry adalah sebagai pihak yang

mengarahkan kemana industri 4.0 akan dibawa dan membuat aktivitas inti.

Selanjutnya Negara yang akan dibahas lebih mendalam mengenai

kebijakan implementasi industri 4.0 adalah negara Jerman. Negara Jerman

merupakan negara yang telah memiliki banyak pengalaman dalam

menyiapkan kebijakan untuk mengimplementasikan industri 4.0.

INDUSTRIE 4.0 JERMAN

P l a t f o r m I n d u s t r i e 4 . 0 m e r u p a k a n i n i s i a t i f u n t u k

mengimplementasikan teknologi 4.0 yang telah dilaksanakan oleh Jerman

sejak tahun 2011 (Klitou et al. 2017). Industrie 4.0 Jerman merupakan satu

dari 10 proyek dibawah rencana High-Tech Strategy 2020 dan memiliki

rentang waktu dari tahun 2011 sampai tahun 2020 (Klitou et al. 2017). Total

nilai investasi yang dari industrie 4.0 Jerman mencapai 200 juta euro yang

berasal dari investasi pemerintah dan dilengkapi dari berbagai kontribusi

dari pihak industri (Klitou et al. 2017). Salah satu hal yang dicapai dari

implementasi industrie 4.0 Jerman adalah mentransformasi berbagai

agenda riset menjadi praktik (Klitou et al. 2017).

BANGUN MAHARDIKA

Fokus utama dari industrie 4.0 Jerman adalah menciptakan inovasi

teknologi yang berbasis pilar utama seperti integrasi horizontal disertai

model jaringan end-to-end, integrasi vertikal termasuk aspek keamanan

dan menciptakan nilai-nilai baru di dalam pekerjaan dan pendidikan (Klitou

et al. 2017). Sektor dan teknologi yang akan dikembangkan dan menjadi

fokus dari Industrie 4.0 adalah



REZA19

Bagan 3. Fokus Sektor dan Teknologi Jerman

Sumber: A.T Kearney, 2018

P e r l u d i p e r h a t i k a n b a h w a a k t o r u t a m a y a n g a k a n

mengimplementasikan teknologi industri 4.0 di Jerman adalah sektor

UMKM. Sektor UMKM akan mendapat 50 persen dari pendanaan

pemerintah atau sekitar 100 juta euro untuk seluruh proyek yang

berhubungan dengan industri 4.0. Digitalisasi UMKM merupakan bagian

dari industrie 4.0 (Issa et a.l. 2017). Selain pendanaan, UMKM juga

membutuhkan suatu pusat kompetensi. Di Jerman, sudah ada beberapa

pusat kompetensi yang bertujuan untuk membantu UMKM seperti

“Mittelstand 4.0,” “Future Work Lab”, dan “Allianz Industrie 4.0 Baden-

Württemberg,” yang juga berperan sebagai kamar dagang untuk

mendukung UMKM dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk

UMKM. Untuk melakukan pengembangan atau menguji seuatu aplikasi

atau produk, para pemain UMKM dapat melakukannya di pusat

kompetensi tersebut. Untuk mempermudah akses ke pusat kompetensi

dan memperkuat industrie 4.0 research, maka para pemain UMKM

dikumpulkan di dalam kluster melalui Lab Network Industrie 4.0.

Fokus Sector Fokus Technologies

20



BANGUN MAHARDIKA

REZA

Terdapat Lesson learned yang didapat dari Jerman dalam

mengimplementasikan industri 4.0 (Klitou et al. 2017). Pertama adalah

kebijakan untuk memperluas jaringan dan menetapkan norma beserta

standar, sehingga anggota di kelompok UMKM memiliki pandangan untuk

bekerjasama dan “mengurangi” kompetisi (Klitou et al. 2017). Pelajaran

kedua adalah menyediakan instrumen pendanaan dan ditargetkan untuk

UMKM, sehingga UMKM dapat turut mengimplementasikan teknologi

industri 4.0 (Klitou et al. 2017). Pendekatan yang fokus ke UMKM juga

termasuk dukungan khusus ke UMKM agar terintergasi dengan rantai nilai

global, karena UMKM “biasanya” tidak bersiap dengan penyesuaian

teknologi.

Di Indonesia, hampir 70 persen pekerja di Indonesia bekerja di

sektor UMKM. Sebesar 99 persen aktivitas bisnis di Indonesia merupakan

UMKM, dengan lebih dari 98 persen berstatus usaha mikro (Kompas,

2018). Dengan belajar dari Jerman, UMKM Indonesia diharapkan dapat

naik kelas agar dengan adanya implementasi teknologi industri 4.0.

BANGUN MAHARDIKA

Indonesia juga sedang bersiap untuk menyambut datangnya

revolusi industri 4.0. Pemerintah telah menyiapkan “Making Indonesia 4.0”

sebuah peta jalan mengenai strategi Indonesia dalam memasuki masa

revolusi industri 4.0 yang diluncurkan pada Indonesia Industrial Summit

2018 bulan April 2018. Peta jalan ini melibatkan berbagai pemangku

kepentingan, dari institusi pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha,

penyedia teknologi, maupun lembaga riset dan pendidikan (Kemenperin,

2018). Tidak dapat dipungkiri, Indonesia juga akan meraih berbagai

manfaat dari implementasi industri 4.0 yaitu



REZA

KEBIJAKAN UNTUK MENYAMBUT REVOLUSI INDUSTRI 4.0:MAKING INDONESIA 4.0

21

Bagan 4. Manfaat Industri 4.0 di Indonesia

Sumber: Bank Dunia, Kementerian Perindustrian, A.T Kearney, 2018

Selanjutnya, Indonesia berkomitmen untuk masuk ke dalam 10

ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Di tahun 2030 Indonesia juga

akan memasuki masa bonus demografi dimana populasi usia produktif

diperkirakan akan bertambah sebanyak 30 juta orang (Kemenperin, 2018).

Indonesia ingin fokus untuk menggandakan rasio produktivitas-terhadap-

biaya, mendorong ekspor netto menjadi 10 persen dari PDB dan

menganggarkan 2 persen dari PDB untuk penelitian dan pengembangan.

Berikut adalah fokus lima sektor dan lima teknologi industri 4.0 di dalam

Making Indonesia 4.0

Pertumbuhan Lapangan Kerja Kontribusi Manufaktur

+1-2% p.a

Peningkatan

Pertumbuhan

PDB dari Baseline

2018-2030

3>10 Juta

Tambahan

lapangan pekerjaan

dari kondisi saat ini

di tahun 2030

>25%

Kontribusi

manufaktur

terhadap PDB

pada tahun 2030

22



BANGUN MAHARDIKA

REZA

Kelima sektor industri diatas, yaitu industri teksil dan produk tekstil,

industri elektronik, industri otomotif, industri kimia dan industri makanan

dan minuman berkontribusi 60 persen terhadap PDB Manufaktur, 65

persen tenaga kerja di industri (Kemenperin, 2018). Terdapat 10 prioritas

nasional di dalam inisiatif Making Indonesia 4.0

Bagan 5. Making Indonesia 4.0

Sumber: Making Indonesia 4.0

Bagan 6. 10 Proritas Nasional Making Indonesia 4.0

Sumber: Making Indonesia 4.0, 2018

BANGUN MAHARDIKA



REZA23

1

2

Perbaikan alur aliran barang dan material

Indonesia masih bergantung kepada impor bahan baku serta

komponen yang memiliki nilai yang tinggi. Kedepannya, Indonesia

akan memperkuat produksi lokal pada sektor hulu dan menengah

melalui peningkatan kapasitas produksi dan percepatan adopsi

teknologi

Desain ulang zona industri

Zona industri di Indonesia akan diselaraskan dengan sekor-sektor

yang menjadi fokus di dalam Making Indonesia 4.0, baik secara

geografis, transportasi dan infrastruktur. Indonesia akan mulai

membangun satu peta jalan zona industri yang komprehensif dan

lintas industri

Akomodasi dasar keberlanjutan

Indonesia akan berusaha memenuhi persyaratan keberlanjutan di

masa mendatang dan memulai mengidentifikasi aplikasi teknologi

dan peluang pertumbuhan yang ramah lingkungan. Indonesia

juga akan memulai berbagai peraturan lingkungan yang kondusif

(peraturan, pajak dan subsidi) untuk mempromosikan investasi

yang ramah lingkungan

Pemberdayaan UMKM

Pemerintah berkomitmen untk membangun platform e-

commerce untuk UMKM, petani dan pengrajin serta membangun

sentra teknologi agar UMKM semakin “melek” terhadap teknologi.

Tidak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan

mentoring untuk inovasi.

Membangun infrastruktur digital nasional

Indonesia akan memulai percepatan pembangunan infrastruktur

digital, termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan digital

capabilities melalui skema kerjasama publik dan swasta.

Selanjutnya pihak swasta juga didorong untuk berinvestas di

berbagai teknologi seperti cloud, data center, security management

dan infrastruktur broadband.

3

4

5

24



BANGUN MAHARDIKA

REZA

6

7

Menarik investasi asing

Dengan adanya foreign direct investment (FDI), Indonesia dapat

meraih transfer teknologi dari perusahaan asing ke perusahaan

lokal. Indonesia akan memilih 100 perusahaan manufaktur teratas

dunia dan menawarkan insentif yang menarik agar perusahaan

tersebut berinvestasi di Indonesia

Peningkatan Kualitas sumber daya manusia

Sumber daya manusia Indonesia berperan penting di dalam

implementasi Making Indonesia 4.0. Indonesia berencana untuk

merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan

kepada STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts dan

Mathematics). Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga akan

menyeleraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan

industri.

Pembangunan ekosistem inovasi

Ekosistem inovasi memiliki peran penting dalam implementasi

Making Indonesia 40. Pemerintah akan mempersiapkan pusat

inovasi dan memberikan perlindungan hak atas kekayaan

intelektual dan insentif fiskal untuk mempercepat kolaborasi lintas

sektor diantara pelaku usaha swasta/BUMN dengan universitas

Insentif untuk investasi teknologi

Pemerintah Indonesai akan mendesain ulang rencana insentif

adopsi teknologi bagi perusahaan yang berkomitmen untuk

menerapkan teknologi industri 4.0 Indonesia juga akan

meluncurkan dana investasi negara untuk dukungan pendanaan

tambahan bagi kegiatan investasi dan inovasi di bidang teknologi

canggih

Harmonisasi aturan dan kebijakan

Harmonisasi kebijakan dan aturan akan mendukung daya saing

industri. Indonesia juga akan memastikan koordinasi antar

pembuat kebijakan yang erat antara kementerian dan lembaga

terkait pemerintah daerah.

8

9

10

BANGUN MAHARDIKA



REZA25

Indonersia berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan

Making Indonesia 4.0 dan menjadikannya agenda nasional. Timeline

kebijakan dari Making Indonesia 4.0 akan dijelaskan di bagan dibawah ini

Bagan 7. Peta Jalan Implementasi Making Indonesia 4.0

Sumber: A.T Kearney

Pada semester pertama 2018, Indonesia akan mulai menyusun

satuan tugas untuk fokus pada lima sektor industri prioritas (makanan dan

minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia dan elektronik) beserta

sepuluh prioritas lintas sektor. Satuan tugas tersebut akan memiliki tugas

dan tanggung jawab jelas. Pada semester kedua 2018, satuan tugas ini

akan menyusun rencana utama, rencana aksi yang rinci dan mulai

melaksanakan setiap inisiatif dan berkoordinasi satu sama lain untuk

memastikan implementasi Making Indonesia 4.0 dapat berjalan dengan

lancar. Pada periode 2019 sampai 2030, lima industri prioritas dan sepuluh

prioirtas nasional akan di impelemtasikan secara penuh. Pada periode

tersebut, evaluasi berkala akan dilakukan dimana review dilakukan tiap

semester.

Making Indonesia 4.0 merupakan strategi kebijakan yang

berdampak positif di Indonesia. Implementasi Making Indonesia 4.0

diharapkan dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan seluruh pihak

di Indonesia. Pengawasaan yang menyeluruh dan berkala dari seluruh

pihak dibutuhkan untuk memastikan implementasi Making Indonesia 4.0

berjalan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, pelaksanaan kebijakan di

Indonesia terkadang tidak terkesan maksimal, walaupun sebenarnya

desain kebijakan tersebut sudah bagus. Lantas apa saja hambatan dalam

pelaksanaan kebijakan di Indonesia?

TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN:FOKUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

26



BANGUN MAHARDIKA

REZA

Desain kebijakan dari Making Indonesia 4.0 dapat dikatakan cukup

baik karena memuat sepuluh prioritas nasional dan lima industri yang

menjadi fokus utama Indonesia. Hal tersebut menunjukan bahwa

Indonesia telah memiliki fokus dan tujuan yang jelas di dalam

pengimplementasian teknologi industri 4.0 di Indonesia. Namun,

Indonesia masih memiliki kelemahan di dalam kapasitas implemetasi

kebijakannya. Perlu di ingat bahwa pegawai negeri sipil (PNS) merupakan

garda terdepan untuk mengimplementasikan kebijakan di Indonesia.

Lemahnya sistem pelatihan, kompensasi dan promosi, tidak adanya

reformasi birokrasi yang signifikan, dan sistem pembuatan laporan yang

rumit memiliki dampak pada sektor publik. Sektor publik dipandang

sebagai sektor yang korup, “kembung”, inefisien dan tidak capable serta

tidak mau mengimplementasikan kebijakan yang diatur oleh pemerintah

( D a t t a e t a l . 2 0 1 7 ) . H a l i n i m e r u p a k a n t a n t a n g a n u n t u k

mengimplementasikan kebijakan di Indonesia, apalagi pegawai negeri sipil

(PNS) di Indonesia memiliki peran penting dalam menyusun dan

mengimplementasi peraturan, panduan dan berpartisipasi di

perencanaan, penganggaran dan keuangan (Datta et al. 2017).

Hasil studi dari Knowledge Initiative Sector (KSI) menemukan adanya

gap yang signifikan dalam kapabilitas PNS karena tidak memiliki keahlian

dan insentif untuk membuat kebijakan yang dapat terinformasi dengan

baik (Sherlock dan Djani, 2015). Masalah tersebut semakin parah dengan

pelatihan yang staf buruk, serta tekanan bagi PNS untuk selalu mematuhi

atasan mereka (Sherlock dan Djani, 2015).

Implementasi kebijakan di Indonesia tidak semudah di tahap

perencanaan. Bahkan setelah suatu Undang-Undang disetujui oleh

Parlemen dan Presiden, kebi jakan tersebut belum dapat di

implementasikan secara penuh (Blomkamp et al. 2017). Masalah

koordinasi mulai muncul ketika kebijakan mulai masuk di tahap

implementasi, karena pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan

implementasi kebijakan konsisten dan searah dengan peraturan

pemerintah lainnya.

BANGUN MAHARDIKA



REZA27

Agar Making Indonesia 4.0 dapat di implementasikan dengan baik,

Indonesia harus menyiapkan para PNS untuk memiliki produktivitas yang

baik pula. Masalah koordinasi serta sistem promosi dan insetif tentu harus

diperbaharui agar kinerja dari PNS dapat sesuai dengan insentif yang

diterima.

28



BANGUN MAHARDIKA

REZA

Indonesia harus mempersiapkan diri agar tidak “ketinggalan” di

dalam menyambut datangnya revolusi industri 4.0. Setidaknya A.T Kearney

(2018) telah memberikan lima pelajaran penting dari negara-negara lain

yang telah mempersiapkan kedatangan Revolusi Industri 4.0. Pertama lima

pelajaran penting yang dapat dipersiapkan meliputi:

LESSON LEARNED KEBIJAKAN INDUSTRI 4.0

Tabel 5. Lesson learned Kebijakan Industri 4.0

Sumber: A.T Kearney (2018)

Indikator Kebijakan

Tujuan

Fokus Area

Model Pendanaan

dan Pembiayaan

Stakeholder

Implikasi

Para pengambil kebijakan harus memberikan strategi

yang memiliki tujuan yang jelas, dapat ditindaklanjuti

dan memiliki dampak

Para pengambil kebijakan juga harus mengidentifikasi

sektor yang menjadi prioritas dan teknologi utama

akan dapat mengalokasikan sumber dayanya

dengan efektif

Dukungan pembiayaan dari pemerintah di tahap awal

dibutuhkan agar para pemain swasta dapat

mengimplementasikan teknologi industri 4.0.

Namun, investasi dari swasta juga sama pentingnya

Adanya kolaborasi dari pengambil kebijakan,

para pemain di industri, pemain teknologi serta sektor

penelitian

Kebijakan tersebut juga harus menindaklanjuti dampak

negatif dari implementasi teknologi 4.0, contoh dampak

ke UMKM dan pekerja yang memiliki keahlian

yang rendah

BANGUN MAHARDIKA



REZA29

Laporan dari European Commission (2017) yang berjudul “Key

Lessons from National Industry 4.0 policy initiatives in Europe” membahas

mengenai berbagai pelajaran yang dapat dipetik dari kebijakan untuk

menyambut datangnya revolusi industri 4.0 di berbagai negara di Eropa.

Pertama, tentu saja kebijakan industri 4.0 akan memberikan manfaat

yang lebih besar jika mampu menjelaskan detail dan target yang terukur

melalui indikator kualitatif dan kuantitatif. Indikator yang jelas juga tentu

akan memudahkan pemerintah dalam mengawasi dan mengevaluasi

perkembangan industri 4.0 di negaranya. Indonesia juga harus

menerapkan hal tersebut di dalam Making Indonesia 4.0. Misalnya,

Indonesia harus memiliki indikator kuantitatif yang terukur mengenai

implementasi teknologi industri 4.0 di industri makanan dan minuman.

Kedua, dukungan pembiayaan dari pemerintah memang penting, namun

pemerintah juga harus mampu memacu investasi dari pihak swasta agar

turut berinvestasi untuk mengimplementasikan industri 4.0, baik secara

sukarela ataupun menjadi kewajiban.

Ketiga, pemerintah juga harus fokus pada pendekatan berbasis

industri (bottom-up) selain melakukan kebijakan top-down dari

pemerintah. Hal ini memastikan keaktifan dan keseriusan dari para pemain

industri untuk mengimplementasikan industri 4.0. Pemerintah harus

mampu memberikan insentif agar para pemain industri mau untuk aktif

dalam mengimplementasikan industri 4.0.

Keempat adalah memperluas insentif pajak dan berbagai instrumen

pembiayaan inovatif sehingga para pemain industri mau untuk melakukan

investasi di teknologi industri 4.0. Insentif pajak dan pembiayaan inovatif

merupakan insentif yang tepat dan harus dilaksanakan agar pihak industri

dapat mengimplementasikan berbagai teknologi industri 4.0

Kelima, melakukan pendekatan yang efektif dan khusus kepada

pihak UMKM, sebagai contoh menyediakan instrumen pembiayaan khusus

UMKM. Sektor UMKM merupakan sektor yang vital bagi Indonesia sehingga

pemerintah tidak boleh tidak menaruh perhatian kepada sektor ini.

Berbagai teknologi industri 4.0 juga dapat berpengaruh positif bagi

produktivitas UMKM.

KESIMPULAN

30



BANGUN MAHARDIKA

REZA

Industri memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Di

tahun 2017 sektor industri pengolahan berkontribusi 20,16 persen

terhadap perekonomian Indonesia. Namun, kontribusi industri terhadap

perekonomian Indonesia justru menunjukan tren jika dibandingkan di

tahun 2014 yang kontribusinya mencapai 21,08 persen. Pertumbuhan

sektor industri juga menunjukan penurunan dimana pada tahun 2011

mampu tumbuh 6,43 persen dan di tahun 2017 hanya tumbuh sebesar

4,18 persen. Salah satu penyebab menurunnya kontribusi industri adalah

produktivitas pekerja Indonesia yang cenderung stagnan selama dua

dekade. Padahal Indonesia telah bersiap untuk memasuki masa Revolusi

Industri 4.0. Tidak dapat dipungkiri, Indonesia harus mau untuk belajar dari

berbagai negara lain agar industrinya dapat catching-up dengan negara

maju lainnya.

Salah satu negara yang berhasil melakukan catching up adalah Korea.

Dukungan dari pemerintah, rencana pembangunan yang memiliki

indikator yang terukur, tingginya nilai R&D dan sistem pendidikan yang

menciptakan pekerja yang berkualitas mampu mengantarkan Korea

menjadi salah satu negara dengan industri terkemuka di dunia.

Kesuksesan Korea dapat menjadi lesson learned yang berharga bagi

Indonesia agar mampu menjadi negara dengan perekonomian terbesar

kesepuluh di dunia pada tahun 2030.

Berbagai negara juga telah menyiapkan inisiatif untuk menyambut

industri 4.0. Menurut A.T Kearney (2018) Indonesia masih berada di tahap

perencanaan, sedangkan negara tetangga lainnya seperti Singapura dan

Thailand telah memasuk tahap implementasi awal. Jerman sendiri telah

meluncurkan kebijakan untuk menyambut industri 4.0 di tahun 2011 dan

telah merasakan manfaat dari implementasi industri 4.0.

Melalui Making Indonesia 4.0, Indonesia telah memiliki peta jalan

mengenai strategi Indonesia untuk masuk ke dalam masa industri 4.0.

Terdapat lima industri prioritas yang dipersiapkan Indonesia yang meliputi

industri teksil dan produk tekstil, industri elektronik, industri otomotif,

BANGUN MAHARDIKA



REZA31

industri kimia dan industri makanan dan minuman. Di Making Indonesia

4.0 juga telah terdapat 10 prioritas nasional yang akan dilaksanakan oleh

Indonesia. Tantangan untuk melakukan implementasi kebijakan di

Indonesia adalah kualitas pegawai negeri sipil (PNS). Hasil studi dari

Knowledge Initiative Sector (KSI) menemukan adanya gap yang signifikan

dalam kapabilitas PNS karena tidak memiliki keahlian dan insentif untuk

membuat kebijakan yang dapat terinformasi dengan baik (Sherlock dan

Djani, 2015). Kualitas PNS tentu perlu dibenah agar Making Indonesia 4.0

dapat diimplementasikan dengan baik dan Indonesia dapat meraih

manfaat penuh dari industri 4.0.

Setidaknya, terdapat lima pelajaran penting bagi Indonesia agar

Making Indonesia 4.0 dapat dilaksanakan dengan baik. Pertama adalah

kebijakan harus memiliki tujuan dan indikator yang terukur, kedua

menentukan fokus area industri priortias dan teknologi, ketiga adalah

dukungan pembiayaan dan berbagai insentif menarik dari pemerintah,

keempat adalah kolaborasi para pengambil kebijakan yang fokus pada

tujuan dan kelima yaitu kebijakan harus mampu mengantisipasi dampak

negatif dari industri 4.0 bagi tenaga kerja berkeahlian rendah maupun

pelaku usaha UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

32



BANGUN MAHARDIKA

REZA

A.T Kearney (2018) Indonesia's 4th Industrial Revolution: Benchmarking

Implementasi Industri 4.0. Disampaikan pada Industrial Summit Indonesia

2018

Amsden, A. (1989). Asia Next Giant. South Korea and Late

Industrialization

Aswicahyono, Haryo, Hal Hill, and Dionisius Narjoko. (2010):

"Industrialisation after a deep economic crisis: Indonesia." The Journal of

Development Studies 46.6 1084-1108.

Aswicahyono, Haryo, Hal Hill, and Dionisius Narjoko. (2013): Indonesian

industrialization: a latecomer adjusting to crises. Pathways to

industrialization in the twenty-first century: New challenges and

emerging paradigms 193-222.

Blomkamp, E., Sholikin, M. N., Nursyamsi, F., Lewis, J. M., & Toumbourou,

T. (2017). UNDERSTANDING POLICYMAKING IN INDONESIA: IN SEARCH

OF A POLICY CYCLE.

Datta, Ajoy, Rachma Nurbani, Gema Satria, Hans Antlov, Ishkak Fatonie,

and Rudy Sabri. 2017. 'Policy, Change and Paradox in Indonesia:

Implications for the Use of Knowledge'. Jakarta: Knowledge Sector

Initiative

Hemmert, M. (2007). The korean innovation system: From industrial

catch-up to technological leadership?. In Innovation and technology in

Korea (pp. 11-32). Physica-Verlag HD.

Hillebrand W (1996) Shaping Competitive Advantages: Conceptual

Framework and the Korean Approach. Frank Cass, London

Issa, A., Lucke, D., & Bauernhansl, T. (2017). Mobilizing SMEs Towards

Industrie 4.0-enabled Smart Products. Procedia CIRP, 63, 670-674.

BANGUN MAHARDIKA



REZA33

Jong-Ha Han (1994) Education and Industrialization: The Korean Nexus in

Human Resources Development, Education Economics, 2:2, 169-185,

DOI: 10.1080/09645299400000015

Karimov, Aziz. (2013) Industrialization And Industrial Policy In South

Korea: Some Development Lessons For Transiting Estonia. United

Nations University – World Institute for Development Economics

Research. Presentation

Kemenperin. (2018) Brief Making Indonesia 4.0.

Kompas. (2018) UMKM mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi.

Diakses pada 11 November 2018

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/10/200246326/umkm

-mampu-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi

Kim L (1997) Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea's

Technological Learning, Harvard Business School Press, Boston, MA

Klitou D, Johannes Conrads & Morten Rasmussen, CARSA and Laurent

Probst & Bertrand Pedersen. (2017) Key lessons from national industry

4.0 policy initiatives in Europe. European Commission

Lim, L. K., & McAleer, M. (2002). Economic growth and technological

catching up by Singapore to the USA. Mathematics and Computers in

Simulation, 59(1-3), 133-141.

Lin, J. Y. (2012). New structural economics: A framework for rethinking

development and policy. The World Bank.

Maddison, A., 2006. The World Economy. OECD, Paris

OECD (2012), “The success of Korea's “catching-up” strategy” In Industrial

Policy and Territorial Development: Lessons from Korea, OECD

Publishing http://dx.doi.org/10.1787/9789264173897-en

OECD (2012), Industrial Policy and Territorial Development: Lessons from

Korea, Development Centre Studies, OECD Publishing

http://dx.doi.org/10.1787/9789264173897-en

Rock, Michael. (2003). The politics of development policy and

development policy reform in New Order Indonesia.

34



BANGUN MAHARDIKA

REZA

Rodrik, D. (1995). Getting interventions right: how South Korea and

Taiwan grew rich. Economic policy, 10(20), 53-107.

Tijaja, J., & Faisal, M. (2014). Industrial policy in Indonesia: A global value

chain perspective.

Wade, R. (1998). The Asian debt-and-development crisis of 1997-?:

Causes and consequences. World development, 26(8), 1535-1553.

BANGUN MAHARDIKA

Reza Bangun Mahardika mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Ekonomi

dari Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,

Universitas Gadjah Mada dan lulus dengan predikat cumlaude. Sejak tahun

2015, Reza telah aktif di dalam berbagai proyek dan lembaga penelitian.

Sebelum bergabung di Forbil Institute, Reza pernah menjadi asisten

peneliti di Mandiri Macroeconomic Dashboard FEB UGM dan sekarang

menjadi peneliti di Forbil Institute. Reza memiliki ketertarikan di bidang

ekonomi pembangunan, ekonomi sumberdaya manusia dan industri 4.0.



REZA

PROFIL PENULIS

35

.

LESSON LEARNED FOR INDONESIAKEBIJAKAN CATCHING-UPDALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0

REZA BANGUN

MAHARDIKA

lesson learned for indonesia kebijakan catching … filedilakukan agar industri indonesia mampu...

Documents