LEMBARAN DAERAH KOTANomor 08 TAHUN 2003

BANDA ACEHSeri E Nomor 04

OAf'lUN KOTA BANDA ACEHNOMOR 5 TAHUN 2OO3

TENTANG

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN MHMAT ALLAH SUBHANUWATA'ALA

WALIKOTA BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa masalah kebersihan dan keindahan kotamerupakan faktor utama yang mempengaruhikesehatan dan kelayakan lingkungan, sehinggauntuk menanggulanginya perlu diikutsertakan peranserta seluruh lapisan masyarakat;

b. bahwa sesuai dengan pesatnya pertumbuhan KotaBanda Aceh sebagai pusat Pemerintahan,Perdagangan dan Jasa, Pedidikan/Kebudayaan dantransportasi perlu diselaraskan dengan RencanaTala Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, maka sektorkebersihan dan keindahan dalam Kota Banda Acehyang di atur dengan Peraturan Daerah Nomoi 6Tahun '1980 tentang Kebersihan dan Keindahandalam Kotamadya Daerah Tingkat ll Banda Acehdipandang perlu diatur kembali;

59

Mengingat

c. bahwa untuk maksud tersebut Derlu ditetaokandalam suatu Qanun;

1. Undang-undang Nomor I Darurat Tahun 1956tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota_kotaaelai Calan Liilgkungan Daerah propinsi SumateraUtara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran NeoaraNomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 19gj tentanaHukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepubtiiIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, TambahanLemba.an Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentanoPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negar;Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)i

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentanoPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubliiIndonesia Tahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentanoPeflmbangan Keuangan antara pemerintah pusaldan Daerah (Lembaran Negara Republjk IndonesiaTahun lggg Nomor 72, Tambahan LembaranNegara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentanoPenyelenggaraan Keistimewaan propinsi daerailstimewa Aceh (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomo|172, TambahanLembaran Negara Nomor 3839)i

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentanoOtonomi Khusus Bagi propinsi Daerah lstimewlAceh sebagaj Provinsi Nanggroe.Aceh Darussalam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO.lNomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor4134\l

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun i983 tentangPerubahan Batas Wlayah Kotamadya Daerah

60

Tingkat ll Eanda Aceh (Lembaran Negara Repubtiklndonesia Tahun 1983 Nomor S. TambahanLembaran Negara Nomor 3247),

L Peraturan Pemerlntah Nomor 27 Tahun 1983tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 1983 Nomor 36, TambahanLembaran Negara Nomor 3258);

10- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999tentang Tata Cara Pelaksanaan peran sertaMasyarakat Dalam penyelenggaraan Negara(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun j999Nomor 129, Tambahan Lemb6ran Negara Nomor3866);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2O0Otentang Kewenangan pemerintah dan KewenanganPropinsi Sebagai Daerah Otonomi (LembaianNegara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO1tentang Pembinaan dan Pengawasan atasPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2O0i Nomor 42.Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090):'13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentanaTehnik Penyusunan peraturan perundanolundangan dan Bentuk Rancangan Undang-undan!,Rancangan PeratuGn pemerintah dan Rancanoa-nKeputusan Presiden (Lembaran Negara Repuil iklndonesia Tahun 1999 Nomor 70):

14. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomo. OgTahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Dinas Kebersihan dan pertamanan KotaBanda Aceh:

15.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2OO3tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota BandaAceh Tahun 2002-2010 (Lembaran daerah KotaBanda Aceh Tahun 2003 Nomor 06, Seri ENomor 3):

6l

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAEMH KOTABANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANGKEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud denqan :1. Kota adalah Kota Banda Aceh.2. Pemerintah Kota adalah pemerintah Kota Banda

Aceh.3.

5.

Walikota adalah Walikota Banda AcehQanun adalah Qanun Kota Banda Aceh.Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan danP€rtamanan Kota Banda Aceh. yang selanjutnyadisebut DKJalan/lorong adalah jalan dalam bentuk apapunbeserta. kelengkapannya (selokan/parit, t;otoar,bahu jalan dan sebagainya) yang ierbuka untuiumum.

59!9flt/:aTeah adatah semua jenis kotoran yangberasal dari.rumah tempat finggat, toko, bangunanumum pabrik, industri, bangkai binatang termasukpurng-putng stsa bangunan, penebangan pohonoan best-besi tua (bekas kenderaan bermotor danlain-lain yang sejenis).Pemilik adalah orang pribadi afau badan hukumyang. merupakan pemilik atau penanggung jawab,pengnunt, penyewa terhadap suatu bangunan,tanah dan tanam-tanaman yang ada di arasnva.

7.

6.

62

9. Taman adalah setiap jalur tanah yang terbuka(tanpa bangunan) dan dipergunakan serta dikelolauntuk pertamanan.

10. Tempat pembuangan sementara yang selanjutnyadapat disingkat TPS adalah tempat pembuangansampah sementara sebelum diangkut ke tempatpembuangan akhir.

1 1. Tempat pembuangan akhir yang selanjutnya dapatdisingkat TPA adalah tempat pembuangan akhirsampah yang disediakan oleh Pemerintah.

BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang kebersihan dan keindahanbermaksud untuk menata, mengendalikan sertamengawasi kegiatan kemasyarakatan yangmencerminkan keindahan dan keteraturan dalamwilayah kota.

Pasal 3

Pengaturan tentang kebersihan dan keindahanbertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kebersihanlingkungan dalam wilayah kota.

BAB IIIPENGATURAN KEBERSIHAN

Pasal 4

Setiap warga kota wajib menjaga kebefsihan danmembuang sampah pada tempat yang telahditetapkan/disediakan oleh Pemerintah Kota.

63

Pasal 5

(1)Pengaturan, pengelolaan dan penanggulangankebersihan serta keindahan adalah menjaditanggung jawab Pemerintah Kota.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4 berupalarangan membuang, meletakkan atau menyuruhmembuang sampah/kotoran di jalan umum, di tepipantai, tanah lapang, taman, sungai dan sejenisnya,selokan, trotoar dan median jalan, pelataran umumyang berada dalam pemeliharaan/pengawasan danatau milik Pemerintah.

(3) Dinas Keberihan dalam melaksanakan tugasnyadapat bekerja sama dengan Instansi terkait, Camat,Geuchik/Lurah atau nama lain menurut ketentuanyang berlaku, masyarakat dan swasta untukterpeliharanya kebersihan lingkungan dan tamanKOta.

BAB IVPENGELOLAAN SAMPAH/KOTORAN

Pasal 6

Kebersihan lingkungan kota meliputi :a. kebersihan rumah/bangunan, pekarangan dan

pagarnyaib. kebersihan jalan umum dan taman-taman, serta

ruang terbuka lainnya;c. tempat sampah yang tertutup (tempat pembuangan

semenlara);d. tempat pembuangan kotoran manusia/tinjaie. selokan/drainase dari setiap rumah/bangunan;f. pasar-pasar, kawasan industri, pelabuhan dan

terminal.

64

Pasal 7

(1) Setiap pemiliUpenanggung jawab dan penghunirumah/toko/bangunan, tanah atau yang dapatdianggap sama dengan itu wajib memeliharakebersihan lingkungan sebagaimana diatur dalampasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

(2) Setiap orang dan atau badan yang menjadipenanggung jawab dari suatu kegiatan yang bersifatkeramaian rakyauolah raga, wajib memeliharakebersihan lingkungan sebagaimana diatur dalampasal 4, PasalS dan Pasal6.

pasal I

(1) Dilarang mendirikan wc/kakus di atas parit umumdan bantaran sungai atau menjadikannya berfungsisebagai wc.

(2) Dilarang membuang kotoran manusia/tinja padainstalasi pengolahan lumpur tinia milik PemerintahKota tanpa seizin dari Walikota atau DinasKebersihan.

(3) Septictank atau bak wc dibuat pada tempaltempatyang memungkinkan dicapai dengan mudah olehmobil penyedotan tinja dan sejenisnya.

(4)Penyedotan/pembersihan septictank (sumur wc)dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan setelah adapermintaan dari pemilik rumah/bangunan.

(5) Dalam melaksanakan tugas pengosonganseptictank, petugas dari Dinas Kebersihan dapatbebas masuk pekarangan rumah dan tempat-tempat lain yang berhubungan dengan pelaksanaantugas tersebut dengan seizin pemiliknya.

65

BAB VBAK SAMPAH DAN TEMPAT PEMBUANGAN

Pasal 9

(1) Dinas Kebersihan menyediakan tempatpembuangan sementa.a (kontainer) pada tempat-tempat yang dirasa periu yang bentuk danukurannya ditentukan oleh Pemerintah Kota.

(2) Tiap-tiap pemilik toko, rumah/gedung,restoran/rumah makan, hotel/penginapan, gudang,bioskop-bioskop dan tempat lainnya harusmenyediakan tempat sampah dengan ukuian yangditetapkan oleh Pemerintah Kota sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 6.

(3) Setiap penghuni bangunan yang dimaksud ayat (2)pasalini berkewajiban menjaga :a. supaya tempat sampah telsebut terpelihara

dengan baik;b. supaya sampah yang dikumpulkan dalam

tempat sampah tidak berhamburan keluar:c. supaya tempat sampah segera ditutup dan

ditempatkan kembali ditemDat semula setelahdikosongkan.

Pasal 10

(l) Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah hanyadilakukan pada suatu tempat yang telah ditentukanoleh Pemerintah Kota dengan tidak mengganggukeindahan, kesehatan dan lingkungan hidup.

(2) Pembuangan sampah ke TPA yang dilakukan otehwarga masyarakat atau pihak swasta lainnya harusdengan sepengetahuan Dinas Kebersihan.

66

BAB VIKEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA

Pasal 11

Setiap pemiliupenanggung jawab/penghuni rumah,gedung, toko, restoran/rumah makan, perusahaan-perusahaan, hotel/penginapan, bioskop dan bangunanlainnya serta pemiliklpenghuni suatu persil tanahdiwajibkan:a. memelihara kebersihan dan keindahan halaman/

pekaranganib. memagar halaman rumah dan merawat dengan

baik:c. mengapur/mengecat dinding rumah/bangunan

minimal setahun sekali:d. menanam dan memelihara tanaman serta tumbuh-

tumbuhan pelindung di halaman rumah/bangunan,yang merupakan laman, pekarangannya;

e. membuat dan memelihara selokan/rioldan selokan-selokan atau salu€n air lainnya sehingga air dapatmengalir dengan baik dan lancar, ke saluran kota;

f. memangkas tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonanatau cabang/ranting yang mengganggu danmembahayakan keamanan umum serta lingkungan;

g. menanam bangkai-bangkai binatang dengankedalaman lebih 50 cm dari Dermukaan tanahsesuai dengan besamya bangkai tersebut.

Pasal l2

Setiap pemiliUpenanggung jawab/penghuni rumah,gedung, toko, restoran/rumah makan, perusahaan-perusahaan, hotel/penginapan, bioskop dan bangunanlainnya serta pemiliUpenghuni suatu persil tanahdilarang :a. menjemur, memasang, menempelkan atau

menggantungkan jemuran atau benda-bendalainnya termasuk makanan ditempat yang kelihatan

67

d.

b.

darijalan umum dan dalam taman-taman sehinggamengganggu keindahan;meletakkan kerangka-kerangka kenderaan, barangrongsokan di pinggir jalan umum atau dihalaman/pekarangan yang terbuka kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan atau diizankan otehPemerintah Kota;mengambil atau memindahkan tutup bak kontrol,selokan/riol atau saluran air lainnya kecualidilakukan oleh petugas untuk kepentingan umum;menutup secara permanen bak kontrol, selokan/riolatau saluran air lainnya yang dapat mengganggukegiatan pembersihan oleh petugas DinasKebersihan:

h.

e. membuang sarnpah atau benda-benda lainnya dihalamar/pekarangan orang lain;

f. menanam atau membiarkan tumbuh-tumbuhan ataucabang/rantingnya di halaman/pekaranganbangunan yang mengganggu dan membahayakanKeamanan umum atau tetangganya sertamengganggu keindahan Kota;mengganggu, mengambil/memotong dahan/rantingdan bunga dari segala jenis tanaman hias danpohon-pohon pelindung, baik yang dipelihara olehPemerintah Kota maupun oleh masyarakat;mengganggu/merusak/mengambil pagar dari tamankota dan sarana keindahan kota lainnya;menempatkan bahan-bahan bangunan atau bahan-bahan bongkaran bangunan di pinggir jalan/lorong,sehingga mengganggu keindahan, kebersihan danlalu l intas umum:mencoret bangunan atau fasilitas umum lainnya;menebang/memotong pohon-pohon pelindungtanaman hias milik Pemerintah Kota tanpa seizinDinas Kebersihan.

k.

68

Pasal l3

(1) Dinas Kebersihan berkewajibarr memperingatkansecara tertulis kepada pemilik untukmemotong/menebang tumbuh-tumbuhan danpohon-pohonan atau cabang/rantingnya yang dapatmengganggu atau membahayakan kepentinganumum dan tetangganya.

(2)Dinas Kebersihan berhak memotong/menebangtumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan sebagai-mana tersebut dalam ayal (1) denganmembebankan biaya kerja kepada pemiliknya.apabila peringatan ketiga kali secara te.tulis dariDinas Kebersihan lidak diindahkan.

(3) Dinas Kebersihan berhak memindahkan dan ataumembuang bahan-bahan bangunan dan bahan-bahan bongkaran bangunan yang penempalannyamengganggu kebersihan, lalu lintas dan keindahankota dengan membebankan biaya kerja kepadapemiliknya.

Pasal 14

Terhadap pemiliUpenanggung jawab'/pemborong suatubangunan yang melakukan pelanggaEn sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 13, akan dikenakan sanksisesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal l5

Dinas Kebersihan berkewajiban memberi penyuluhandan bimbingan tehnis dalam usaha menggalakkanwarga kota dibidang kebersihan dan keindahan kota.

69

BAB VIIKETENTUAN PIDANA

Pasal tG

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan atau karenakelalaiannya melanggar ketentuan dalam pasal 4,pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal I ayat ('l) dan (2),dapat diancam dengan pidana kurungan palinglama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyakRp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada avat(1) adalah Pelanggaran.

BAB VIIIPENYIDIKAN

Pasal 17

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di tingkunganPemerintah Kota diberi kewenangan khusussebagai penyidik untuk melakukan penyidikantindak pidana pelanggaran terhadappengaturan/pengelolaan kebersihan dankeindahan.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah :a. menerima, menca:i, mengumpulkan dan

meneliti keterangan atau laporan berkenaandengan tindak pidana pelanggaran di bidangkebersihan dan keindahan:

b. meneliti, mencari dan - mengumpulkanketerangan mengenai orang pribadi atau badantentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana pelanggarandi bidang kebersihan dan keindahani

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orangpribadi atau badan sehubungan dengan tindak

70

pidana pelanggaran di bidang kebersihan dankeindahan;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dandokumen-dokumen lain yang berhubungandengan lindak pidana pelanggaran di bidangkebersihan dan keindahan:

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkanbahan bukti pembukuan pencatatan dandokumen-dokumen lain, serta melakukanpenyataan terhadap bahan buKi tersebut:

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidanapelanggaran di bidang kebersihan dankeindahan:

g. menyuruh berhenti atau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berlang:ung danmemeiksa identitas, orang atau dokumen yangdibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e:

h. memotret seseorang yang berkaitan dengantindak pidana pelanggaran di bidang kebersihandan keindahan;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannyadan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikanpenyidikan;k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidanapelanggaran di bidang kebersihan dankeindahan menurut hukum yang dapaidipertanggung jawabkan

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikan kepada penuntutUmum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana.

71

. BAB IXKETENTUAN PENUTUP

pasat l8

Dengan berlakunya Qanun ini, maka PeraturanDaerah Kotamadya Daerah Tingkat ll Banda AcehNomor 6 Tahun '1980 tenlang Kebersihan danKeindahan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat llBanda Aceh serta Peraturan Daerah Perubahannyadinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal l9

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun inisepanjang mengenai peraturan pelaksanaannyaakan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Qanun ini mulai b€rlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat msngetahuinya,memerintahkan pengundangan Qanun ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah KotaBanda Aceh.

Ditetapkan di Banda Acehpada tanggal 14 Pebruari 2003 M

12 Bzulhiiiah ,1423 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Caprlxo

ZULKARNAIN

72

Diundangkandi Bandalceirpada tanggal t4 Peb.uari 2003 H

12 Dzulhijiah 1423 H

SEKRETARIS DAERAH KOTABANDA ACEH,

Cap/Dto

T. ANWAR AZWARDY

I-EMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2OO3NOMOR 08 SERI E NOIIOR 04

PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEHNOMOR 5 TAHUN 2OO3

TENTAT\IG

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

I. UMUM

Bahwa masalah kebersihan dan keindahan Kotamerupakan faldor utama yang mempengaruhi kesehatan,kenyamanan, keindahan dan kelayakan lingkungan sekitarnya.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut tidak hanyasebagai tanggung jawab Pemerintah semata melainkan tanggungjawab semua lapjsan warga Kota Banda Aceh. Untuk itu diperlukanpartisipasi dan keikutsertaan semua lapisan masyarakat.

Sebagai akibat pesatnya laju pertumbuhan Kota sebagaipusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikarvbudaya dantransportasi, maka penanggulangannya perlu dilakukan secarasistimatis dan profesional secara berkesinambungan sesuai denganRencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup Jelas

Pasal 2CukuD Jelas

Pasal 3Cukup Jelas

Pasal 4Cukup Jelas

Pasal 5CukuD Jelas

14

Pasal 6Cukup Jelas

Paset ICukup Jelas

tsasat ttCukup Jelas

Pasal 9Cukup Jelas

Pasal 10Cukup Jelas

Pasal 1lCukup Jslas

Pasal 12Cukup Jelas

Pasal 13Cukup Jelas

Pasal 14Cukup Jelas

Pasal l5Cukup Jelas

Pasal '16Cukup Jelas

Pasal 17Cukup J€las

Pasal 18Cukup Jeles

Pasal 19Cukup Jelas

Pasal 20Cukup Jelas

Nomor 2'l TAHUN !0q3I-EMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH

Seri E Nomor 09

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEHNOMOR 104 TAHUN 2OO3

TENTANG

PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH

Menimbang : a.

o.

Mengingat : L

NOMOR 5 TAHUN 2OO3 TENTANGKEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

WALIKOTA BANDA ACEH,

bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun2003 tentang Kebersihan dan Keindahan, yangtelah mendapat persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Banda Aceh sesuai denganKeputusannya Nomor 17210780 tanggal 24 Maret2003 tentang Persetujuan Dewan PeMakilanRakyat Daerah Kota Banda Aceh Terhadap 10(Sepuluh) Oanun Kota Banda Aceh untukditetapkan lrenjadi Qanun dan telah diundangkandalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun2003 Nomor 08, Seri E Nomor- 04, perlu segeradilaksanakan:bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkandalam suatu Keputusan;

Undang-undang Nomor 8 (Darurat) Tahun 1956tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah PropinsiSumatera Utara (Lembaran Negara Republik

2.

Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Nomor 1092);Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76. TambahanLembaran Negara Nomo. 3209);Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerjntahan Daerah (Lembaran Nega.a Republiklndonesia Tahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaran Negara Nomor 3839);Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 72, Tambahan LembaranNegara Nomor 3848);Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Keistimewaan Propinsi daerahlstimewa Aceh (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 1999 Nomor 172. TambahanLembaran Negara Nomor 3839);Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentangOtonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah lstimewaAceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200'lNomor '114, Tambahan Lembaran Negara Nomor4134);Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentangPerubahan Batas Wilayah Kotamadya DaerahIingkat ll Banda Aceh (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 1983 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Nomor 3247\;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik

4.

8.

9.

5.

6.

7.

3.

'1'1

lndonesia Tahun 1983 Nomor 36, TambahanLembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran sertaMasyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor3866);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000lentang Kewenangan Pemerintah dan KewenanganPropinsi Sebagai Daerah Otonomi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

'12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 200'1tentang Pembinaan dan Pengawasan atasPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Reput:lk Indonesia Tahun 2001 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090)i

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentangTehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,Rancangan Peraturan Pemerintah dan RancanganKeputusan Presiden (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 1999 Nomor 70);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun200'1 tentang Tehnik Penyusunan Materi MuatanProduk-Droduk Hukum Daerah;

'15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun2001 tentang Bentuk Produk-produk HukumDaerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk HukumDaerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan OtonomiDaerah Nomor 41 Tahun 2001 tentangPengawasan Refresif KebUakan Daerah;

78

MenetapkanPERTAMA

19. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 09Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaBanda Aceh;

20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2003tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota BandaAceh Tahun 2002-2010 (Lembaran daerah KotaBanda Aceh Tahun 2003 Nomor 06. Seri ENomor 3);

MEMUTUSKAN :

Melaksanakan Qanun Kota Banda Aceh NomorNomor 5 Tahun 2003 tentang Kebersihan danKeindahan, yang telah diundangkan dalam LembaranDaerah Kota Banda Aceh Tahun 2003 Nomor 08, SeriE Nomor 04, perlu segera dilaksanakan;

Pasal 1

Petaksanaan Qanun ini diserahkdn kepada DinasKebersihan dan Pertamanan Kola Banda Aceh.

Pasal 2

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaannya akandiatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

79

Agar setiap brang mengetahuinya dan memerintahkanpengundangan Keputusan Walikota ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kota BandaAceh.

Ditetapkan di Banda Acehpada tanggat 05 Juti 2003 M

05 Jumadil Awal 1424 H

WALIKOTA BANDA ACEH.

Cap/Dto

ZULKARNAIN

Dlundangkan di Banda Acehpada tanggal 05 Juli 20m m

05 Jumadil Awal 1424 H

SEKRETARIS DAERAH KOTABANDA ACEH.

Cap/Dto

T. ANWAR AZWARDY

LEiIBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2OO3NOMOR 2I SERI E NOMOR 09

80