lembaran daerah kota depok nomor 13 tahun 2011 …bappeda.depok.go.id/files_downloads/1rpjmd...
TRANSCRIPT
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 13 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 2011 – 2016
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan
bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala
c.
Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Depok
Tahun 2011-2016;
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
2.
Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
3.
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 13 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 2011 – 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,
2
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4124);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang
Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kota Depok (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07);
27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06 );
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALIKOTA DEPOK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN
2011 – 2016.
BAB I KETENTUAN
UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
4. Walikota adalah Walikota Depok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut
Bappeda, adalah OPD Daerah yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan
di Kota Depok.
7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah
Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
8. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah
Pusat di Daerah
9. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan
kegiatan dan hasil pembangunan.
10. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan
usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.
12. Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses penyusunan rencana
pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen
perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya
disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20
( dua puluh ) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka
panjang Kota Depok.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat
RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
rencana kerja tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk priode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok yang selanjutnya disebut
RTRW Kota Depok adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang
mengatur struktur dan pola ruang Kota Depok untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renja-OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk
periode 1 (satu) tahun.
6
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, adalah dokumen perencanaan
OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus-
menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk
mewujudkan visi daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.
24. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Pusat/Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh OPD.
26. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat,
dan/atau darnpak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu
kegiatan.
27. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD dan
ditetapkan dengan Perda.
7
BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 merupakan :
a. penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah
dan arah kebijakan keuangan daerah dengan mempertimbangkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok
Tahun 2006-2025;dan
b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan
bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan
pembangunan daerah yang berkesinambungan.
BAB III MAKSUD DAN
TUJUAN Pasal 3
Maksud dan tujuan penetapan RPJM Daerah adalah untuk menetapkan
pedoman perencanaan sebagai acuan dalam :
a. penyusunan Renstra-OPD, RKPD, Renja-OPD dan perencanaan
penganggaran;dan
b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan
terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota
serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.
BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4
Sistematika RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 meliputi :
a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan antar
dokumen, sistematika penyusunan, maksud dan tujuan.
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK
Memuat telaahan terhadap kondisi Kota Depok dari aspek
geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat,
aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
8
c. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA
DEPOK
Memuat evaluasi pembangunan daerah terhadap kinerja
d.
BAB IV :
keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa
lalu dan kerangka pendanaan.
ISU-ISU STRATEGIS
e.
BAB V :
Memuat tantangan dan permasalahan pembangunan yang
akan dihadapi selama 5 (lima) tahun dan isu strategis.
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
f.
BAB VI :
Memuat visi dan misi pemerintah daerah untuk kurun
waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran dari
misi tersebut.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
g.
BAB VII :
Memuat dan menjelaskan arah kebijakan pembangunan
Daerah, program pembangunan daerah dan indikator kinerja
serta tahapan pencapaian.
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
Menjelaskan hubungan antara kebijakan umum yang berisi
arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang
h.
BAB VIII :
dipilih dengan target capaian indikator kinerja dan program
pembangunan daerah.
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN
PENDANAAN
i.
BAB IX :
Menjelaskan rencana program prioritas serta kebijakan
keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan
selama 5 (lima) tahun.
INDIKATOR KINERJA DAERAH
memuat indikator kinerja daerah yang memberi gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi
Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dalam memenuhi kinerja pada aspek
kesejahteraan, layanan dan daya saing. Ukuran
keberhasilan ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator
outcome program pembangunan daerah setiap tahun
sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir priode
j.
BAB X :
RPJMD dapat dicapai.
PENUTUP
9
BAB V
ISI DAN URAIAN RPJM DAERAH
Pasal 5
Isi dan uraian RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI PENGENDALIAN DAN
EVALUASI Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah
Kota Depok 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu
pada peraturan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN
PENUTUP Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Depok.
Ditetapkan di Depok pada tanggal 23 September 2011
WALIKOTA DEPOK,
ttd.
Diundangkan di Depok pada tanggal 23 September 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK
ttd.
H. NUR MAHMUDI ISMA’IL
H. ETY SURYAHATI, SE, M.Si NIP 19631217 198903 2 006
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 13
10
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA DEPOK TAHUN 2011-2016
I. UMUM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Depok Tahun
2011-2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap jangka waktu 1 (satu)
tahun. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran visi,
misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan
keuangan daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 01
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kota Depok Tahun 2006-2025.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tersebut digunakan
sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, serta
memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro
yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi
dan pendanaan yang bersifat indikatif.
Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah
5 (lima) tahun. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Tahun 2011-2016 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan
pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam :
a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012
b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014
d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015
e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016
11
Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016, sangat tergantung
dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah
Kota Depok, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, serta
pemangku kepentingan di Kota Depok.
Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan
kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah
pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Walikota
berikutnya yaitu pada tahun 2016. Namun demikian, Walikota terpilih pada
periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk
menyempurnakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui
mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P)
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD), maka jangka waktu keseluruhan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah 2011-2016.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Isitilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya
salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan
pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah mempunyai
kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran
pembangunan Kota Depok dengan tetap memperhatikan arahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat serta merupakan pedoman dalam :
a. Penyusunan Renstra-OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), Renja-OPD, dan perencanaan penganggaran;
b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan
terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi serta
kabupaten/kota yang berbatasan.
12
Pasal 3
Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Depok tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Kota Depok Tahun 2011-2016 adalah untuk :
1. Mengidentifikasi perkembangan pembangunan dan pemerintahan di
Kota Depok dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber
daya yang dimiliki Kota Depok.
2. Merumuskan visi dan misi Kota Depok yang akan dicapai melalui
serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program
prioritas pembangunan daerah jangka menengah.
3. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima)
tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro kota Depok
dan pilihan program prioritas setelah dibahas dalam rangkaian forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM
Daerah.
4. Sebagai bahan acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis
Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD), Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat
Daerah (Renja-OPD) dan perencanaan penganggaran.
5. Menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan
evaluasi kinerja tahunan setiap OPD.
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam
mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara
menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur.
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
13
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 73
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 – 2016
i
DAFTAR ISI
Halaman Daftar Isi ....................................................................................................... i
Daftar Tabel .................................................................................................. v
Daftar Gambar ............................................................................................. vii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang .................................................................................. 1
1.2. Landasan Hukum ............................................................................. 2
1.3. Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya ........................................................................
5
1.4. Sistematika Penulisan ...................................................................... 6
1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Depok ................... 7
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK
2.1. Aspek Geografis dan Demografis Kota Depok................................. 8
2.1.1 Aspek Geografis Kota Depok .............................................. 8
2.1.2 Kondisi Demografis Kota Depok ......................................... 12
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok ............................... 15
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................. 15
2.2.1.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Regional
Bruto (PDRB) ..........................................................
15
2.2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi .................................. 17
2.2.1.3 PDRB Perkapita Daerah dan Gini Ratio Daerah ..... 17
2.2.1.4 Inflasi ....................................................................... 18
ii
Halaman 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .................................................... 19
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia .............................. 19
2.2.2.2 Indeks Pendidikan Masyarakat .............................. 20
2.2.2.3. Indeks Kesehatan Masyarakat ............................... 20
2.3. Aspek Pelayanan Umum .................................................................... 21
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ................................................. 21
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan .............................................. 22
2.4. Aspek Daya Saing Daerah .................................................................. 24
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..................................... 24
2.4.2. Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah ............................. 25
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ......................................................... 27
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ................................................ 29
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA DEPOK
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ............................................................ 35
3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah .................................................... 35
3.1.1.1. Kinerja Pajak Daerah .............................................. 38
3.1.1.2. Kinerja Retribusi Daerah ......................................... 39
3.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan ..............................................................
40
3.1.1.4. Dana Perimbangan .................................................. 41
3.1.1.5. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ................. 41
3.1.2. Neraca Daerah ........................................................................ 42
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .................................... 45
3.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah ........................................... 45
3.2.2. Proporsi Penggunaan Anggaran ............................................ 46
3.2.3. Analisa Pembiayaan ………………........................................ 50
iii
Halaman 3.3. Kerangka Pendanaan ......................................................................... 52
3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah ................................................. 53
3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah ......................................................... 55
3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah ................................................ 57
BAB IV ISU – ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan Kota Depok ......................................... 60
4.1.1. Aspek Geografis ....................................................................... 61
4.1.2 Aspek Demografis ………………………............................... 61
4.1.3. Aspek Sosial Kemasyarakatan ................................................ 62
4.1.4. Aspek Pelayanan Umum ......................................................... 63
4.1.5. Aspek Perekonomian .............................................................. 66
4.2. Isu-isu Strategis .................................................................................... 67
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5.1 Visi ........................................................................................................ 72
5.2 Misi ........................................................................................................ 72
5.3 Tujuan dan Sasaran .............................................................................. 72
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Misi I (Pertama) .................................... 76
6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Misi II (Kedua) ....................................... 77
6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Misi III (Ketiga) ...................................... 78
6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Misi IV (Keempat) ................................. 78
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 83
7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi I (Pertama) ....... 83
7.2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi II (Kedua) ......... 84
iv
7.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi III (Ketiga) ........ 86
7.4 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi IV (Keempat) ... 87
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN 100
8.1 Program Unggulan Kepala Daerah........................................................ 100
8.2 Program Andalan Daerah…….............................................................. 100
8.3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.................. 100
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH ................................................................... 137
BAB X PENUTUP ..................................................................................................... 146
10.1 Pedoman Transisi................................................................................... 147
10.2 Kaidah Pelaksanaan .............................................................................. 147
v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Penggunaan Lahan Kota Depok Tahun 2009 ............................................... 11
Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk Kota Depok Tahun 2009 ........................................... 13
Tabel 2.3 Kondisi Ruas Jalan dengan nilai V/A > 0,8 ..................................................... 26
Tabel 2.4 Capaian Indikator Makro Kota Depok di Bidang Infrastruktur .................... 27
Tabel 2.5 Jenis, Tindakan dan Masalah Ketertiban Masyarakat Kota Depok ............. 28
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Depok
Tahun 2010......................................................................................................
30
Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Depok Tahun 2006-2010 ...................... 36
Tabel 3.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah APBD Kota Depok ....................... 38
Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kota Depok Tahun
2006-2010 .......................................................................................................
43
Tabel 3.4 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2007-
2010.................................................................................................................
44
Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Kota Depok Tahun 2006-2010 ........ 48
Tabel 3.6 Surplus / Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Depok Tahun 2007-2010 50
Tabel 3.7 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Depok Tahun
2007-2010 .......................................................................................................
51
Tabel 3.8 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Depok
Tahun 2007-2010 ............................................................................................
52
Tabel 4.1 Arahan Pemanfaatan Ruang dalam RT RW Kota Depok 2010-2030 ............ 69
Tabel 4.2 Telahan Isu Strategis Pembangunan Kota Depok Terkait Isu Perencanaan
Pusat, Regional dan Kota serta Permasalahan Pembangunan Kota Depok
dalam RPJM Daerah Tahap II ........................................................................
71
Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Depok ............................... 75
Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Depok 2011-2016 ..................................... 79
vi
Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah
terkait dengan Misi ........................................................................................
90
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kota Depok 2011-2016 ....................................................................................
101
Tabel 9.1 Indikator Kinerja Pembangunan Kota Depok 2011-2016 ………….............. 137
Tabel 9.2 Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kota Depok 2011-2016 ...............................................
139
vii
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 1.1 Pola Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya ...........................................................................................................
5
Gambar 2.1 Pembagian Administrasi Kota Depok Pasca Pemekaran Tahun 2008 ....... 9
Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2006-2010 ........................................ 12
Gambar 2.3 Komposisi Penduduk Kota Depok Menurut Lapangan Usaha .................... 13
Gambar 2.4 Proporsi Penduduk 10 Tahun ke atas menurut ijazah Tertinggi yang
dimiliki Kota Depok Tahun 2006-2009 ..........................................................
14
Gambar 2.5 Proporsi Penduduk Menurut Agama Tahun 2009 ........................................ 14
Gambar 2.6 Pertumbuhan PDRB Kota Depok Tahun 2005-2009 .................................... 15
Gambar 2.7 Distribusi PDRB Kota Depok Sektor Tahun 2005-2009,
Atas dasar Harga Konstan Tahun 2000 ........................................................
15
Gambar 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2005-2009, atas
dasar Harga Konstan Tahun 2000 ................................................................
17
Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Inflasi Kota Depok Tahun 2008-2010 ............................. 19
Gambar 2.10 Nilai IPM Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2009 ............... 19
Gambar 2.11 Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah 2005-2009 ...................... 20
Gambar 2.12 Nilai AHH Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2009 .............. 20
Gambar 2.13 Nilai IKM Rata-rata Kota Depok Tahun 2007-2010 ........................................ 21
Gambar 2.14 Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Masyarakat 2006-
2010.................................................................................................................
22
Gambar 2.15 Pelayanan SIUP Kota Depok Tahun 2005-2009 ............................................ 23
Gambar 2.16 Perkembangan Jumlah Kios/Los dan Pedagang Kaki Lima Tahun 2005-
2009 ................................................................................................................
23
Gambar 2.17 Daya Beli Masyarakat Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat 2006-2009 ..... 24
viii
Gambar 2.18 Pola Konsumsi Masyarakat Kota Depok 2005-2009 .................................... 25
Gambar 2.19 Kondisi Jalan Kota Depok Tahun 2009 ......................................................... 26
Gambar 2.20 Nilai APM Kota Depok Tahun 2006-2009 ..................................................... 29
Gambar 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2006-2010 ..................................... 37
Gambar 3.2 Realisasi Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2006-2010 .................................. 38
Gambar 3.3 Kontribusi Pajak Menurut Jenisnya ............................................................... 39
Gambar 3.4 Realisasi Retribusi Daerah Kota Depok Tahun 2006-2010 ........................... 40
Gambar 3.5 Kontribusi Retribusi Daerah Menurut Jenisnya ............................................ 40
Gambar 3.6 Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal yang dipisahkan Tahun
2006-2010 .......................................................................................................
41
Gambar 3.7 Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2006-2010 ............................................ 41
Gambar 3.8 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2006-2010 ............. 42
Gambar 3.9 Realisasi Belanja APBD Kota Depok Tahun 2006-2010 ................................. 46
Gambar 3.10 Proporsi Realisasi Belanja APBD Kota Depok Tahun 2007-2010 .................. 47
Gambar 3.11 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Depok berdasarkan Sumbernya .......... 53
Gambar 3.12 Proyeksi Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah ........................................ 54
Gambar 3.13 Proyeksi PAD Kota Depok 2011-2016 ............................................................. 54
Gambar 3.14 Proyeksi Belanja Daerah Kota Depok 2011-2016 ........................................... 55
Gambar 3.15 Proyeksi Proporsi Belanja Tidak Langsung
Kota Depok 2011-2016 ....................................................................................
56
Gambar 3.16 Proyeksi Surplus/Defisit APBD Kota Depok 2011-2016 .................................. 57
Gambar 3.17 Proporsi Pendanaan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun
2011-2016 .........................................................................................................
57
Gambar 3.18 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2016 ............................................ 58
Gambar 4.1 Pola Hubungan Antara Permasalahan Kota Depok, Rumusan Visi Misi dan
Rumusan Program Kegiatan .........................................................................
60
1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan
pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 merupakan produk perencanaan jangka menengah
tahap kedua dari pelaksanaan RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025 yang mengamanatkan
adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan kompetensi SDM,
pengembangan produk dan jasa unggulan, serta pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur
sektor unggulan.
RPJM Daerah sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memuat
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah. Program
proritas meliputi program OPD, program lintas OPD dan program kewilayahan. Proses
penyusunannya menggunakan lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:
politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).
Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan
suatu rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program
pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana
pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala
Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan
dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka
berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak
yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk
mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah
dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana
hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan
baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan.
RPJM Daerah disusun bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan
kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tataruang dengan rencana
2
pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi permasalahan dan potensi
yang dimiliki oleh daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dokumen RPJM
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama enam bulan setelah kepala daerah
dilantik, melalui 6 (enam) tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu meliputi
1) Persiapan penyusunan RPJM Daerah, 2) Penyusunan rancangan awal RPJM Daerah,
3) Penyusunan rancangan RPJM Daerah, 4) Pelaksanaan musrenbang RPJM Daerah,
5) Perumusan rancangan akhir RPJM Daerah, dan 6) Penetapan Peraturan Daerah tentang
RPJM Daerah.
Keberadaan RPJM Daerah ini akan menjadi patokan kerja bagi Kepala Daerah terpilih dalam
melaksanakan tugas-tugasnya selama 5 (lima) tahun mendatang. RPJM Daerah akan
dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi
pedoman dalam penyusunan Renstra OPD.
I.2. Landasan Hukum
Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota
Depok Tahun 2011-2016 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum,
perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat
II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan
Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
4
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelanggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
5
29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib
dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2008 Nomor 07);
30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 34)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06).
1.3 Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah
diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Depok Tahun
2011-2016 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah
Kota Depok khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tahun Depok Tahun 2006-2025
dengan tetap memperhatikan arahan RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014 dan RPJM Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.
Gambar 1 .1
Pola Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, RPJM Daerah sebagai
dokumen strategik perlu dijabarkan ke dalam kebijakan taktikal berupa Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok , yang akan menjadi acuan bagi OPD untuk menyusun
Rencana Kerja (Renja) OPD. RKPD Kota Depok akan menjadi pedoman bagi penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok.
6
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.4. Sistematika Penulisan
1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJM Daerah Kota Depok
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK
2.1. Aspek Geografis dan Demografis Kota Depok
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok
2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.4. Aspek Daya Saing Daerah
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA DEPOK
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3. Kerangka Pendanaan
BAB IV ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan Kota Depok
4.2. Isu-isu Strategis
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5.1. Visi
5.2. Misi
5.3. Tujuan dan Sasaran
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X PENUTUP
7
I.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJM Daerah Kota Depok
Maksud penyusunan RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2011 – 2016 adalah untuk memberikan
arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah,
masyarakat dan dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen
guna mewujudkan visi dan misi Kota Depok Tahun 2011-2016.
Sedangkan tujuan penyusunan RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2011 – 2016 adalah :
1. Mengidentifikasi perkembangan pembangunan dan pemerintahan di Kota Depok dengan
mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Kota Depok.
2. Merumuskan visi dan misi Kota Depok yang akan dicapai melalui serangkaian tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka
menengah.
3. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang bersifat
indikatif yang memuat kerangka makro kota Depok dan pilihan program prioritas setelah
dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
RPJM Daerah.
4. Sebagai bahan acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah (Renstra-OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan perencanaan penganggaran.
5. Menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja
tahunan setiap OPD.
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan
pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara
terarah, terpadu, dan terukur.
8
BAB II
GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK
2.1. Aspek Geografis dan Demografis Kota Depok
2.1.1. Aspek Geografis Kota Depok
Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat : 6° 19’ 00’’-6° 28’ 00’’ Lintang
Selatan dan 106° 43’ 00’’-106° 55’ 30’’ Bujur Timur. Kota Depok memiliki luas wilayah 200,29
km2 atau 0,58 % dari luas Provinsi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan tiga
kabupaten/kota dan dua provinsi yaitu :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi
Banten dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dan Kecamatan
Gunung Putri Kabupaten Bogor;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan
Bojonggede Kabupaten Bogor;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Gunung Sindur
Kabupaten Bogor
Secara administratif, berdasarkan Perda No 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Wilayah
Kecamatan di Kota Depok, Pemerintahan Kota Depok yang tadinya terdiri dari 6 Kecamatan
dimekarkan menjadi 11 Kecamatan yakni Kec. Cimanggis, Kec. Sukmajaya, Kec. Tapos, Kec.
Sawangan, Kec. Pancoran Mas, Kec. Limo, Kec. Beji, Kec. Cinere, Kec. Bojongsari, Kec.
Cipayung dan Kec. Cilodong sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Dari sisi topografi, umumnya kemiringan lahan di Kota Depok berkisar 8-15%. Namun
terdapat pula kecamatan dengan kemiringan rendah yaitu di sebagian Kecamatan
Cinere, Kecamatan Beji Kecamatan Cimanggis. Sedangkan daerah dengan kemiringan
>15% terbentang dari Selatan ke Utara yaitu di sepanjang sungai yang melintasi Kota
Depok.
Berdasarkan kondisi hidrogeologi, Kota Depok didominasi oleh kelompok litiligi
endapan lanau, pasir, kerikil dan kerakal hasil pengendapan kembali endapan vulkanik
kwarter (kipas alluvial muda) serta konglomerat dan pasir sungai (endapan alluvial tua),
dengan tingkat kelulusan air sedang sampai tinggi termasuk akifer dengan
produktivitas tinggi di bagian utara dan akifer dengan produktivitas sedang di bagian
selatan dengan penyebaran akifer luas dengan debit antara 1-5 liter/detik. Keadaan ini
9
menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki kandungan air tanah yang cukup baik.
Selain sumberdaya air tanah di Kota Depok juga terdapat sumberdaya air lain yang
berasal dari sumberdaya air permukaan yang meliputi 30 setu dan 14 sungai yang
melintasi Kota Depok.
Gambar 2.1 Pembagian Administrasi Kota Depok
Pasca Pemekaran Tahun 2008
Sumber : Draft RTRW Kota Depok 2010-2030
Secara umum wilayah Kota Depok memiliki daya dukung yang cukup untuk pengembangan
kegiatan budidaya baik budidaya pertanian maupun non pertanian. Namun ada beberapa
bagian wilayah yang memiliki daya dukung rendah untuk pengembangan meskipun dengan
upaya teknologi yaitu daerah dengan kemiringan lereng curam/tinggi, rawan longsor, dan
potensi erosi, di antaranya adalah kawasan sempadan Sungai Ciliwung, Cikeas, Pesanggrahan
dan Sungai Angke. Selain itu daerah yang termasuk wilayah kendala/limitasi adalah sempadan
jalur pipa gas, sempadan jalan kereta api, sempadan setu dan sempadan jalur distribusi energi
listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET).
Dari sisi penggunaan lahan, berdasarkan rancangan RTRW Kota Depok 2010-2030 tercatat
bahwa proporsi lahan terbangun meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir, dari sekitar 9.299
ha atau 46.49 % pada tahun 2005 menjadi sebesar 10.461,99 ha atau sekitar 52.23 % dari luas
wilayah Kota Depok. Dengan demikian, proporsi lahan tidak terbangun mengalami
penyusutan dari 53,51 % pada 2005 menjadi 47,64 % pada 2009. Ini berarti rata-rata
pertumbuhan lahan terbangun mencapai 3,14 % per tahun. Dominasi penggunaan lahan
10
terbangun terbesar diperuntukkan bagi lahan permukiman dengan luas sebesar 9540,64 ha
atau sebesar 48,57 % dari luas lahan Kota Depok. Kondisi penggunaan lahan tahun 2009
dapat diihat pada Tabel 2.1.
Evaluasi perkembangan guna lahan terhadap arahan Revisi RTRW Kota Depok 2005-2010
dalam kajian penyusunan RTRW 2010-2030 mencatat adanya ketidaksesuaian perkembangan
penggunaan lahan dari arahan pengembangan perumahan menjadi industri, terutama mulai
terlihat adanya pertumbuhan industri secara sporadis seperti di Jalan Meruyung, Jalan Raya
Parung dan Jalan Abdul Wahab. Selain itu, terdapat kecenderungan perkembangan kawasan
perumahan formal maupun swadaya pada lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian,
kawasan lindung setempat (sempadan sungai/irigasi, setu dan SUTET) serta meningkatnya
intensitas lahan pada kawasan perumahan kepadatan rendah menjadi kepadatan sedang
bahkan cenderung kepadatan tinggi seperti pada sebagian Kecamatan Sawangan, Limo dan
Cilodong. Selain itu berkembangnya guna lahan sepanjang jalan-jalan utama Kota Depok
menjadi kawasan fungsi campuran (mixused) antara peruntukan perkantoran, perdagangan
retail dan non retail.
11
Tabel 2.1 Penggunaan Lahan Kota Depok Tahun 2009
Sumber: Draf RTRW Kota Depok 2010 - 2030
12
2.1.2. Kondisi Demografis Kota Depok
Dengan luas wilayah 200,29 km², berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, Kota Depok dihuni
oleh 1.736.565 jiwa, dengan sex ratio penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 102. Jumlah
ini mengalami peningkatan sebesar 316.085 jiwa dari tahun 2006 yang baru mencapai 1.420.480
jiwa. Menurut perhitungan BPS pula, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Depok dalam 10
tahun terakhir menempati posisi kedua setelah Kabupaten Bekasi dengan nilai rata-rata sebesar
4,27%, dengan laju pertumbuhan tertinggi di kecamatan Limo sebesar 8,48% dan terendah di
kecamatan Sukmajaya sebesar 3,27% .
Gambar 2.2. Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2006 - 2010
Sumber: Diolah dari Depok Dalam Angka 2005 – 2009 dan Sensus Penduduk 2010
Pertumbuhan penduduk yang demikian tinggi ini dipengaruhi oleh tingginya arus migrasi yang
masuk ke Kota Depok, mengingat Kota Depok dinilai sebagai daerah yang sangat strategis dilihat
dari seluruh fungsi kota, terutama jasa, perdagangan dan permukiman. Namun perubahan
menyolok ini juga dapat disebabkan oleh perbedaan sumber data. Data 2005-2009 menggunakan
data Depok Dalam Angka yang merupakan hasil proyeksi penduduk berdasarkan Sensus
Penduduk Tahun 2000. Sedangkan data 2010 menggunakan Data Sensus Penduduk 2010 yang
mencatat jumlah penduduk faktual yang ada di lokasi tanpa melihat status administrasi
kependudukannya.
Dari sisi kepadatan penduduk, Kepadatan rata-rata Kota Depok tahun 2010 mencapai 9 ribu
jiwa/km2 dengan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Sukmajaya (12,9 ribu jiwa/km2) disusul
Kecamatan Pancoran Mas dan Beji (11,5 ribu jiwa/km2). Sedangkan kepadatan terendah adalah di
Kecamatan Sawangan (4.7 ribu jiwa/km2) dan Bojongsari (5.1 ribu jiwa/km2). Ini dapat dilihat
dalam Tabel 2.2 berikut.
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2005 2006 2007 2008 2009 2010
PEN
DU
DU
K D
EPO
K (
JUTA
)
TAHUNPENDUDUK
13
Tabel 2.2. Kepadatan Penduduk Kota Depok Tahun 2010
NO KECAMATAN JUMLAH KELURAHAN
LUAS (km2)
JUMLAH RT
JUMLAH RW
KEPADATAN RATA-RATA
1 PANCORAN MAS 6 18.17 608 104 11,569
2 CIMANGGIS 6 21.3 637 91 11,372
3 SAWANGAN 7 26.13 356 75 4,721
4 LIMO 4 12.12 214 45 7,229
5 SUKMAJAYA 6 17.99 876 122 12,946
6 BEJI 6 14.3 371 72 11,516
7 CIPAYUNG 5 11.66 321 52 10,953
8 CILODONG 5 16.14 318 60 7,665
9 CINERE 4 10.68 203 41 10,096
10 TAPOS 7 32.24 597 126 6,718
11 BOJONG SARI 7 19.56 301 77 5,101
DEPOK 63 200.29 4802 865 9,080
Sumber: Diolah dari Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2007, Depok Dalam Angka Tahun 2010 dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan Tahun 2010
Profil penduduk Kota Depok dapat dilihat dari komposisi penduduknya, yakni berdasarkan jenis
kelamin, usia, lapangan usaha dan pendidikan. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-
laki dalam 5 tahun terakhir lebih banyak daripada perempuan. Rasio penduduk laki-laki terhadap
perempuan pada 2010 adalah 102. Sedang dari usianya, persentase penduduk angkatan kerja (usia
antara 15 – 64 tahun) masih cukup tinggi yakni sekitar 73% pada tahun 2009.
Dari sisi lapangan usaha, komposisi penduduk yang bekerja di sektor pertanian cenderung tetap
dalam 5 tahun terakhir (kurang dari 5%), di sektor industri juga cenderung stagnan dengan kisaran
kurang dari 20%. Proporsi terbesar adalah di sektor perdagangan dan jasa dengan kisaran masing-
masing sekitar 30% (Gambar 2.3).
Gambar 2.3 Komposisi Penduduk Kota Depok Menurut Lapangan Usaha
Sumber : Diolah dari data Depok Dalam Angka 2005 – 2009 dan Inkesra Kota Depok Tahun 2010
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2005
2006
2007
2008
2009
2005 2006 2007 2008 2009
PERTANIAN 1.44 2.27 1.71 4.28 2.76
INDUSTRI 15.14 16.63 14.24 12.94 15.04
PERDAGANGAN 27.79 26.92 30.21 28.66 26.53
JASA 29.14 27.98 23.62 29.12 30.57
LAINNYA 26.49 26.19 30.22 25.00 25.09
14
Menurut tingkat pendidikannya, Depok termasuk daerah dengan tingkat pendidikan rata-rata
cukup baik. Ini dapat dilihat dari proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang memiliki ijasah
setara SMA menempati urutan terbesar yaitu sekitar 35%. Adapun yang terendah adalah
penduduk yang tidak mempunyai ijazah sebanyak 12%, kendati sebagiannya masih duduk di kelas 5
dan 6 SD. Hal lain yang menggembirakan adalah terjadinya peningkatan lulusan setara Akademi
atau lebih sebanyak hampir 3%, dari tahun 2006 yang baru mencapai 11,73 % menjadi 14,20 % di
tahun 2009, kendati proporsi tersebut menuruj pada 2010, kemungkinan karena tingginya migrasi
penduduk tanpa ijazah yang proporsinya naik 2% di tahun 2010 .
Gambar 2.4. Proporsi Penduduk 10 Tahun Ke atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kota Depok Tahun 2006 – 2010
Sumber : Diolah dari data Depok Dalam Angka 2005 – 2010
Dari sisi agama, komposisi penduduk berdasarkan agama pada tahun 2009 didominasi oleh agama
Islam (93%), sedangkan proporsi agama lainnya masing-masing Kristen 5%, Katholik 2% dan sisanya
1%. Secara umum kondisi kehidupan antara warga beragama di Kota Depok cukup kondusif.
Secara historis di Kota Depok telah hidup secara berdampingan, khususnya antara penganut
agama Islam dan Nasrani sejak masa pra kemerdekaan. Misalnya, para pejuang kemerdekaan di
Kota Depok dengan komunitas Cornelis Chastelein yang telah hidup rukun selama ini. Kemudian
bertambah dengan migrasi dan urbanisasi penduduk baru yang berbeda agama, suku, dan
budaya; telah memperkaya kondisi sosial keagamaan di Kota Depok.
Gambar 2.5. Proporsi Penduduk Menurut Agama Tahun 2010
Sumber : Diolah dari data Depok Dalam Angka 2010
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2006
2008
2010
2006 2007 2008 2009 2010
TDK BERIJAZAH 11.70 12.60 11.92 12.10 14.05
SD 20.00 22.18 20.55 18.76 18.19
SMP 17.80 20.20 19.79 20.64 20.13
SMA 37.27 32.36 34.55 34.30 35.59
AKADEMIS 11.73 12.66 14.10 14.20 11.84
75%
21%
AGAMAIslam
Kristen
Katholik
Hindu
15
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta
kesejahteraan di bidang sosial.
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.2.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Salah satu variabel penting dalam pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi, yang
lazim diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara umum PDRB Kota Depok
terus mengalami kenaikan dari Rp 7,5 Trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp 14,06 Trilyun pada
tahun 2009.
Gambar 2.6 Pertumbuhan PDRB Kota Depok Tahun 2005 – 2009
Sumber: Diolah dari Buku PDRB Kota Depok 2010
Berdasarkan struktur ekonomi, potensi unggulan daerah Kota Depok adalah sektor tersier yang
meliputi subsektor perdagangan, hotel dan restoran, dan subsektor jasa. Sektor ini memberikan
kontribusi pada perekonomian daerah sebesar 48,44% pada tahun 2005 dan meningkat pada
tahun 2009 menjadi sebesar 52,77%. Fenomena dominannya sektor tersier dalam perekonomian
Kota Depok menunjukkan pergeseran struktur ekonomi Kota Depok yang semakin mengarah
pada kota perdagangan dan jasa.
Gambar 2.7 Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2005 – 2009, atas dasar harga
konstan tahun 2000
Sumber: Diolah dari Buku PDRB Kota Depok 2010
2005 2006 2007 2008 2009
HARGA KONSTAN 7,541,666 9,005,106 10,599,14 12,542,49 14,063,91
HARGA BERLAKU 4,750,034 5,066,129 5,422,760 5,770,827 6,129,569
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
NIL
AI P
DR
B (
JUTA
RP
.)
3.52 3.16 3.02 2.90 2.84
41.15 41.34 40.36 40.63 40.77
55.33 55.50 56.62 56.47 56.39
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
2005 2006 2007 2008 2009
SEKTOR PRIMER SEKTOR SEKUNDER SEKTOR TERSIER
16
Perkembangan tersebut merupakan kecenderungan yang lazim terjadi pada berbagai kota,
namun bisa menimbulkan permasalahan jika tidak diantisipasi berbagai hal berikut ini, yaitu
Pertama, kesiapan infrastruktur Kota Depok dalam mengantisipasi perkembangan sektor ini,
karena dampaknya cukup besar, seperti terhadap konsentrasi penduduk, kelancaran lalu lintas,
sampah, dan masih banyak lagi. Kedua adalah seberapa besar peran masyarakat Kota Depok
dalam sektor ini, sehingga tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat kelompok tertentu dan
masyarakat dari luar kota Depok. Bila hal ini sampai terjadi, maka yang akan memperoleh manfaat
dari kemajuan sektor tersier ini akan keluar dari Kota Depok. Ketiga, terwujudnya Kota Depok
sebagai kota perdagangan dan jasa di kemudian hari, seharusnya juga dapat mengangkat dan
berdampak positif bagi sektor lainnya, dan bukan sebaliknya.
Berdasarkan hasil kajian Input-Output Sektor Perdagangan dan Jasa di Kota Depok (2010), sektor
tersier yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah (pro growth) adalah : perdagangan
eceran (kecuali mobil dan sepeda motor), warung makan, bar kedai, penjual makan minum
keliling, angkutan jalan raya, jasa pemerintahan umum, jasa real estat, perdagangan mobil dan
sepeda motor, penjual eceran bahan bakar kendaraan, jasa perorangan dan rumah tangga
lainnya, perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor, dan jasa perbengkelan.
Beberapa sektor ini juga sekaligus memberikan dampak income bagi masyarakat (pro poor) dan
penyerapan tenaga kerja secara signifikan (pro job) yaitu perdagangan eceran, jasa pemerintahan
umum, angkutan jalan raya, warung makan, bar kedai, penjual makan minum keliling, dan
penjualan eceran bahan bakar kendaraan. Sektor lain yang memberikan income kepada
masyarakat cukup berarti adalah perdagangan mobil, sepeda motor, dan kesehatan swasta.
Adapun yang memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan besar
dalam negeri dan sektor jasa boga catering.
Adapun sektor primer (pertanian), selama kurun waktu 2005 hingga 2009 mengalami penurunan.
Apabila pada tahun 2006 sektor ini masih memberikan peran 3,52%, maka di tahun 2009 sektor ini
hanya memberikan kontribusi sebesar 2,84%. Semakin menurunnya peran sektor ini lebih
disebabkan pada semakin menyempitnya lahan untuk pertanian, peternakan dan juga perikanan
yang ada, sehingga mendorong menurunnya produktifitas sektor ini dan beralihnya pekerjaan
masyarakat pada sektor lainnya, khususnya perdagangan dan jasa. Namun demikian, secara
kualitatif beberapa produk pertanian Kota Depok memiliki keunggulan komparatif, yaitu
belimbing yang telah dijadikan ikon kota, tanaman hias, ikan hias, ikan konsumsi dan benih ikan
konsumsi.
Sektor sekunder, khususnya dari sektor industri pengolahan masih cukup besar peranannya
terhadap PDRB Kota Depok kendati proporsinya mengalami penurunan. Bila pada tahun 2005
kontribusinya mencapai 48,57 %, pada tahun 2009 kontribusinya menjadi 45,02 %. Masih tingginya
peran sektor pengolahan ini perlu mendapat perhatian, terutama dikaitkan dengan semakin
17
menurunnya peran sektor primer. Ini menunjukkan bahwa dominasi bahan baku industri berasal
dari luar wilayah. Bila hal ini terjadi, maka ketergantungan pada daerah lain akan semakin
meningkat, dan dari sisi biaya produksi, hal ini akan memicu kenaikan yang dapat berdampak pada
daya saing hasil industri pengolahan dari Kota Depok
2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kondisi ekonomi yang baik harus didukung dengan kestabilan dan pertumbuhan yang baik pula.
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Depok mengalami pasang surut
(fluktuatif) yang disebabkan oleh dampak eksternal. Pernah mengalami pertumbuhan tertinggi,
yaitu pada tahun 2007 mencapai 7,04 %, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi
6,42 % dan menjadi 6,22 % pada tahun 2009 sebagai dampak dari krisis keuangan global. LPE 2010
menurut perhitungan BPS Kota Depok mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,36%.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 membaik seiring dengan membaiknya kondisi finansial global
meskipun tetap perlu diantisipasi adanya kemungkinan krisis baru.
Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2005 – 2009 atas dasar
harga konstan tahun 2000
Sumber: Diolah dari Buku PDRB Kota Depok 2010
Pertumbuhan ekonomi Kota Depok ke depan membutuhkan fondasi ekonomi yang lebih kuat lagi,
sehingga pertumbuhan yang ada dapat stabil dan memiliki kecenderungan yang meningkat.
Berdasarkan data terakhir, sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi justru sektor sekunder
(tumbuh sebesar 6,6 %), sedangkan sektor tersier tumbuh sebesar 5,95 % dan primer hanya 3,99%.
Tingginya pertumbuhan sektor sekunder disebabkan oleh pertumbuhan yang tinggi pada
subsektor bangunan/konstruksi. Sedangkan pada sektor tersier, pertumbuhan tertinggi
ditemukan pada subsektor jasa-jasa.
2.2.1.3. PDRB perkapita daerah dan Gini Ratio
PDRB perkapita sering digunakan sebagai indikator makro tingkat kemakmuran masyarakat.
Semakin tinggi nilai PDRB per kapita daerah Kota Depok, maka semakin tinggi kemampuan dan
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
SEKTOR PRIMER -4.27 2.57 1.94 3.99
SEKTOR SEKUNDER 7.15 4.49 7.15 6.57
SEKTOR TERSIER 4.83 7.02 6.37 6.02
LPE 6.65 7.04 6.42 6.22
-6.00-4.00-2.000.002.004.006.008.00
LAJU
PER
TUM
BU
HA
N P
DR
B
HK
200
0
SEKTOR PRIMER SEKTOR SEKUNDER SEKTOR TERSIER LPE
18
kesejahteraan di Kota Depok. Pada tahun 2009, PDRB per kapita daerah Kota Depok mencapai
Rp 9.081.790, mengalami peningkatan sebesar 41,1 % dalam kurun 5 tahun terakhir. PDRB per
kapita tahun 2006 sebesar Rp 6.435.596,73. Angka sementara 2010 bahkan memperkirakan PDRB
per kapita Kota Depok sudah mencapai Rp. 9.959.785,39 (Harga Berlaku).
PDRB per kapita berbeda dengan Pendapatan per kapita yang sampai saat ini belum dapat
disediakan datanya oleh BPS Kota Depok. Data nasional menunjukkan bahwa pendapatan
perkapita rata-rata masyarakat Indonesia sebesar US$ 2.883 (dengan kurs 1 dollar US sama
dengan Rp. 9.000,-, maka pendapatan per kapita rata-rata masyarakat Indonesia mencapai kira-
kira 26 juta rupiah).
Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah distribusi pendapatan, karena pendapatan perkapita
lebih menggambarkan rata-rata pendapatan per orang, dan kurang menggambarkan
distribusinya. Dengan kata lain, dapat saja nilai tersebut diperoleh dari sekelompok masyarakat
dengan penghasilan sangat tinggi dan sekelompok besar lainnya dengan penghasilan yang sangat
rendah. Untuk mengukur hal ini digunakan indeks gini rasio yang sering digunakan untuk menilai
kesenjangan distribusi pendapatan. Berdasarkan perhitungan BPS Kota Depok (2010), angka Gini
Ratio Kota Depok sebesar 0,281632. Angka ini termasuk dalam kategori ketimpangan rendah
(kurang dari 0,3).
2.2.1.4. Inflasi
Pada dasarnya inflasi di suatu daerah sebagai konsekuensi logis dari adanya transaksi atau
kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai ilustrasi, kecenderungan naiknya hampir semua
harga selama periode tertentu (inflasi), salah satunya didorong oleh meningkatnya permintaan
atau kebutuhan masyarakat. Peningkatan ini tentunya sangat baik bagi tumbuhnya produksi
masyarakat lainnya. Sebaliknya tidak adanya kecenderungan naiknya harga, dapat berarti lesunya
kegiatan perekonomian, karena rendahnya permintaan masyarakat. Namun demikian, perlu juga
diwaspadai bahwa inflasi yang terlalu tinggi, akan mendorong kegiatan perekonomian menjadi
tidak terkendali, sehingga besaran kecenderungan kenaikan harga tersebut juga perlu
dikendalikan.
Menurut data BI, kendati inflasi Kota Depok cukup rendah pada tahun 2009 terutama pada
Februari 2009 yang mencapai angka di bawah 1%, namun pada 2010 meningkat sejalan dengan
peningkatan nilai inflasi nasional. Bahkan pada November 2010, nilai inflasi Depok menempati
peringkat tertinggi di Provinsi Jawa Barat dengan nilai 7.16%. Pembentuk Inflasi Kota Depok relatif
berbeda dengan kota lainnya di Jabar, yakni biaya transportasi, biaya tempat tinggal, dan harga
makanan jadi menjadi penyumbang utama. Karakteristik inflasi ini relatif sama dengan Jakarta,
karena Depok merupakan salah satu penyangga Jakarta.
19
Gambar 2.9. Laju Pertumbuhan Inflasi Kota Depok Tahun 2008 – 2010
Sumber: Bank Indonesia, 2010
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator kesejahteraan sosial
seperti seperti indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pendidikan dan indeks kesehatan.
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia
Capaian IPM Kota Depok dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan
dengan rata-rata capaian peningkatan sebesar 0.29 point. Pada tahun 2007 tercapai IPM sebesar
78.1, pada tahun 2008 tercapai IPM sebesar 78.22, pada tahun 2009 tercapai IPM sebesar 78.68
dan pada 2010 mencapai 78.9. Nilai IPM Kota Depok adalah yang tertinggi di Propinsi Jawa Barat.
Bahkan secara nasional, IPM Kota Depok menempati urutan ketiga setelah Jakarta Selatan dan
Jogjakarta. IPM diukur melalui 3 indikator yakni indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks
daya beli. Tingginya nilai IPM Kota Depok menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat
Kota Depok relatif baik.
Gambar 2.10. Nilai IPM Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2009
Sumber: Diolah dari Data Inkesra Kota Depok 2010
77.81 77.97 78.10 78.22 78.68
69.35 70.28 70.76 71.12 71.64
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00
2005 2006 2007 2008 2009
IPM DEPOK IPM JABAR
20
2.2.2.2 Indeks Pendidikan Masyarakat
Pada tahun 2005 AMH Kota Depok sebesar 97,98 dan meningkat di tahun 2009 menjadi 98,92,
dan menjadi 99,10 pada 2010. Kendati nilai AMH cukup tinggi, angka ini menunjukkan bahwa
masih ada 1.08% penduduk atau hampir 19 ribu penduduk Kota Depok yang buta huruf. Dari sisi
lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah (ARLS) meningkat dari tahun 2005 sebesar 10,64
menjadi 10,68 di tahun 2009 dan 10,69 pada 2010. Ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk
Depok mengenyam pendidikan lebih dari 10 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA.
Gambar 2.11. Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah 2005 – 2009
Sumber: Diolah dari Data Inkesra Kota Depok 2010
2.2.2.3. Indeks Kesehatan Masyarakat
Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks kesehatan menunjukkan tren peningkatan
dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 AHH sebesar 73,03, tahun 2007 sebesar 73,06, tahun 2008
AHH sebesar 73,10, pada tahun 2009 AHH sebesar 73,10 dan AHH 2010 diperkirakan meningkat
tipis menjadi 73,11. Angka ini merupakan yang tertinggi di Jawa Barat yang pada tahun 2009
AHHnya mencapai 68. Angka ini juga berapa di atas rata-rata Nasional yang mencapai 67,2.
Gambar 2.12. Nilai AHH Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2009
Sumber: Diolah dari Data Inkesra Kota Depok 2010
Adapun Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup mengalami penurunan dari tahun ke
tahun, pada tahun 2006 sebanyak 27,99 jiwa, tahun 2007 sebanyak 27,63 jiwa, tahun 2008
97.98 98.35 98.52 98.7 98.92
10.61 10.64 10.66 10.67 10.68
0
20
40
60
80
100
120
2005 2006 2007 2008 2009
AMH DEPOK RLS DEPOK
72.97 73.03 73.06 73.1 73.1
66.57 67.4 67.62 67.8 68
60
65
70
75
2005 2006 2007 2008 2009
AHH DEPOK AHH JABAR
21
sebanyak 26,84 jiwa, tahun 2009 sebanyak 26,84 dan pada tahun 2010 sebanyak 26,58. Adapun
angka prevalensi gizi buruk di Kota Depok pada 2010 diperkirakan sekitar 0,17.
2.3. Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam
bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota
Depok dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Aspek pelayanan umum ini terbagi atas pelayanan urusan wajib dan pilihan.
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja
penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah.
Dari sisi pelayanan pemerintah langsung kepada masyarakat, capaian IKM meningkat dari tahun
2007 hingga tahun 2010 dengan rata-rata peningkatan 2,71 persen. Pada tahun 2007 : 71,17 persen,
pada tahun 2008 : 75,71 persen, pada tahun 2009 : 77,14 persen, dan pada tahun 2010 : 79,3
persen, artinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dalam kategori baik.
Gambar 2.13. Nilai IKM Rata-rata Kota Depok Tahun 2007 – 2010
Sumber: IKM Kota Depok 2010
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum, pemerintah Kota Depok telah mendirikan BPPT
(Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) yang merupakan sentralisasi pelayanan sistem satu pintu.
Selain itu juga dilaksanakan program KTP keliling, santunan kematian Rp 2.000.000,- /orang dan
telah terlayani sejak 2007 sebanyak 14.544 orang, pernikahan gratis sebanyak 1.176 pasangan sejak
tahun 2007 hingga 2009, peningkatan insentif terhadap RT dari Rp 200.000, pada 2006 menjadi
Rp 700.000,- pada 2009, insentif RW dari Rp 300.000 kini Rp 900.000,- dan insentif LPM dari Rp 1
Juta menjadi Rp 2 juta. Pada tahun 2010 lalu Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan
(SIAK) telah beroperasi penuh hingga level kecamatan dan kelurahan yang diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses registrasi dan pendataan penduduk Kota Depok.
Dari sisi pelayanan kesehatan, hingga tahun 2010 telah tersedia 32 puskesmas yang tersebar di 11
kecamatan. Di samping itu , terdapat 12 rumah sakit umum, 4 rumah sakit ibu dan anak, 137 Balai
71.17
75.71
77.14
79.3
65
70
75
80
2007 2008 2009 2010
IKM
22
Pengobatan, dan 19 Rumah Bersalin. RSUD Kota Depok telah memperoleh sertifikat ISO
9001:2008 dan akreditasi dari Kementerian Kesehatan untuk 5 jenis pelayanan. Perkembangan
jumlah puskesmas, puskesmas bantu dan puskesmas DTP dapat dilihat pada Gambar 2.13.
Gambar 2.14. Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Masyarakat 2006 – 2010
Sumber: LKPJ AMJ 2010
Dan dalam rangka menyediakan layanan kesehatan bagi warga miskin, pemerintah kota selama
kurun waktu tahun 2006 – 2010 telah menyelenggarakan layanan ASKESKIN / JAMKESMAS
kepada 7695 warga miskin dan layanan SKTM bagi 21.571 warga miskin dengan alokasi dana
layanan SKTM mulai Rp 2 Milyar tahun 2007 hingga menjadi sekitar Rp 10 Milyar untuk tahun 2009.
Dari sisi layanan pendidikan, selama kurun waktu 4 tahun dari tahun 2006 – 2009 telah terbangun
5 sekolah baru, terehabilitasi 87 sekolah, dan penambahan RKB 77 unit, dan pada tahun 2010
sedang dalam proses pembangunan RKB 9 unit, proses rehabilitasi gedung sekolah 3 unit, proses
pembangunan sekolah baru 2 unit, demikian pula untuk memberikan kesempatan yang luas dalam
mengakses pendidikan pada tahun 2010 telah dibuka pengembangan 5 SMP Terbuka dan 1 SMU
Terbuka.
Hal lainnya adalah alokasi anggaran pendidikan yang terus meningkat sejak tahun 2006 Rp 143,4
Milyar hingga tahun 2009 mencapai Rp 252,5 Milyar (20%), pembebasan biaya sekolah dasar
negeri serta beasiswa Rp 10.000 bagi seluruh siswa tingkat SD, MI, SMP, MTs, sampai SMA negeri
maupun swasta.
Adapun dari sisi kapasitas personal pemerintah daerah, hingga tahun 2009 jumlah Pegawai Negeri
Sipil Daerah Kota Depok adalah 7.454 orang, terdiri dari golongan I sebanyak 104 orang (1,4%),
golongan II sebanyak 1.789 orang (24%), golongan III sebanyak 2.768 orang (37,13%), dan golongan
IV sebanyak 2.793 orang (37,47%).
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
Urusan Pilihan yang perkembangannya meningkat di Kota Depok adalah jasa pendidikan dan jasa
perdagangan. Dari tahun 2006-2010, pembangunan ekonomi dan infrastruktur Kota Depok sangat
9 96 6 4
27 2730 30 32
0 2 2 2 2
0
10
20
30
40
2006 2007 2008 2009 2010
PUSTU Puskesmas Puskesmas DTP
23
luar biasa. Tempat-tempat usaha, baik itu restoran, mal, industri jasa, maupun usaha-usaha kecil
dan menengah (UKM) telah banyak berdiri di Kota Depok. Hal ini bisa dilihat antara lain dari
jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan Disperindag Kota Depok dalam 5
tahun terakhir mencapai 5531 SIUP (Gambar 2.13). Sedangkan data jumlah los dan kios
menunjukkan bahwa perkembangan fasilitas perdagangan tersebut melonjak antara tahun 2007
dan 2008, demikian pula halnya dengan pertumbuhan pedagang kaki lima. Total los, kios dan
pedagang kaki lima pada tahun 2009 berjumlah 4.842 buah (Gambar 2.14).
Pertumbuhan jasa perdagangan ini memperkuat adanya pergeseran struktur ekonomi Kota
Depok ke sektor tersier, kendati perkembangannya perlu diwaspadai karena tanpa ditopang daya
beli masyarakat yang memadai, sektor ini dapat mengalami kejenuhan, bahkan penurunan nilai.
Gambar 2.15. Pelayanan SIUP Kota Depok Tahun 2005 - 2009
Sumber : Diolah dari Depok Dalam Angka 2005 – 2009
Gambar 2.16. Perkembangan Jumlah Kios, Los dan Pedagang Kaki Lima Tahun 2005 - 2009
Sumber : Diolah dari Depok Dalam Angka 2005 – 2009
Dari sisi aset lokal, ada 4 (empat) jenis industri yang mulai menunjukkan perkembangan yang
positif yakni industri agro, makanan & kuliner, disain dan fesyen serta kerajinan. Namun keempat
jenis industri ini masih membutuhkan dukungan dari berbagai sisi seperti pemodalan, kemampuan
managerial dan promosi.
2005 2006 2007 2008 2009
LAYANAN SIUP 1,148 1,196 1,172 1,053 962
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2006 2007 2008 2009
los 2,112 757 1,748 1,452
kios 2,659 1,255 2,309 2,053
kaki 5 - 400 1,571 1,337
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
24
Adapun satu aset daerah yang kurang dikembangkan secara optimal adalah aset wisata
setu/danau. Berdasarkan Perda No.12 tahun 2001 tentang RTRW Kota Depok, Kota Depok
memiliki 21 setu yang tersebar di 11 kecamatan dengan berbagai kondisinya. Terkait dengan
pemanfaatan ruang sempadan Setu, kawasan sempadan Setu (kawasan lindung setempat)
merupakan kawasan yang harus dilindungi agar terjaga fungsi dan kelestariannya karena
merupakan salah satu sumber air permukaan di Kota Depok.
2.4. Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan
tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan
dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek
daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur,
iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran
konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan
produktivitas total daerah.
Dari sisi daya beli masyarakat, terjadi peningkatan daya beli dari 576,76 di tahun 2006 menjadi
648,58 pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan ekonomi masyarakat
Depok meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi potensi pasar yang cukup besar mengingat
jumlah penduduk saat ini sudah mencapai 1,7 juta jiwa. Daya beli masyarakat Depok juga lebih
tinggi dari nilai rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 628,71. Ini menunjukkan daya saing Kota
Depok sebagai potensi pasar juga cukup besar terhadap wilayah lainnya di Provinsi Jawa Barat.
Gambar 2.17. Daya Beli Masyarakat Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2006-2009
Sumber: Diolah dari Data Inkesra Kota Depok 2010
2005 2006 2007 2008 2009
DEPOK 579.52 579.76 580.6 581.22 648.58
JABAR 556.1 561.1 560.19 566.81 628.71
500
520
540
560
580
600
620
640
660
DA
YA
BEL
I MA
SYA
RA
KA
T
25
Dari data pola konsumsi menunjukkan bahwa pada rentang tahun 2005 – 2009, proporsi
pengeluaran rumah tangga untuk belanja non makanan rata-rata adalah 59%, sedang pengeluaran
untuk makanan rata-rata adalah 41%. Proporsi belanja non makanan yang lebih besar
menunjukkan makin meningkatnya penghasilan rumah tangga, dan menjadi salah satu indikator
kesejahteraan yang menggambarkan bahwa masyarakat Depok secara umum sudah lebih
sejahtera.
Gambar 2.18. Pola Konsumsi Masyarakat Kota Depok 2005-2009
Sumber: Diolah dari Data Inkesra Kota Depok 2010
2.4.2. Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah
Analisis kinerja atas fasilitas dan infrastruktur wilayah dilakukan terhadap kondisi prasarana dan
sarana transportasi, titik kemacetan, titik banjir, layanan persampahan dan perkembangan guna
lahan.
Dari sisi transportasi, lalu lintas Angkutan Penumpang Kereta Api merupakan alat transportasi
antar kota yang paling banyak diminati karena biayanya yang relatif murah, daya angkut yang
besar serta lebih cepat sampai di tujuan. Di Kota Depok terdapat 5 Stasiun Kereta Api yakni
Stasiun Kereta Api Pondok Cina, UI, Depok Baru, Depok Lama, dan Citayam sedangkan rute yang
dilayani saat ini adalah Depok – Angke, Depok – Bekasi, Depok – Bojong Gede , Depok – Jakarta
Kota, Depok – Manggarai dan Depok – Tanah Abang.
Dari sisi transportasi jalan raya, panjang jalan di Kota Depok tahun 2009 adalah 503,24 km, jika
dirinci menurut status pemerintah yang berwenang maka panjang jalan negara 14,31 km, jalan
propinsi 19,16 km, dan jalan kota sepanjang 467,77 km. Secara umum, kondisi jalan yang baik
adalah sepanjang 388,98 km (83,21%) dan yang rusak 83,59 km (17,69 %). Sedangkan untuk
melayani penumpang di dalam kota, Pemerintah Kota Depok memberlakukan jalur trayek
angkutan umum. Berdasarkan data tahun 2009, jumlah angkutan umum yang menggunakan jalan
darat di Kota Depok sebanyak 2.894 kendaraan.
2005 2006 2007 2008 2009
NON MAKANAN 318,850 316,460 396,942 474,956 428,909
MAKANAN 197,905 212,169 264,864 325,118 334,110
-100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000
PO
LA K
ON
SUM
SI
26
Gambar 2.19. Kondisi Jalan Kota Depok Tahun 2009
Sumber: LKPJ AMJ 2010
Hasil evaluasi kinerja jalan antara tahun 2006 – 2009 melalui perhitungan V/A, diperoleh ruas jalan
dengan nilai V/C Ratio > 0,8 yang berarti pada beban puncak terjadi kemacetan dan
ketidaknyamanan penggunaan jalan. Terlihat bahwa dalam 4 tahun terakhir terjadi peningkatan
jumlah ruas jalan yang mengalami kemacetan pada saat beban puncak.
Tabel 2.3. Kondisi Ruas Jalan dengan Nilai V/A >0,8
Peak Hours 2006 2009
06.00 - 07.00 Sawangan Sawangan 06.00 - 07.00 Nusantara Nusantara 06.00 - 07.00 Pangkalan Jati 06.00 - 07.00 Parung Parung 06.00 - 07.00 Cinangka Cinangka 06.00 - 07.00 Gandul Gandul 06.30 - 07.30 Cinere Raya Cinere Raya 06.30 - 07.30 Merawan 07.00 - 08.00 Siliwangi Siliwangi 07.00 - 08.00 Juanda 10.00 - 11.00 Kartini Kartini 16.15 - 17.15 Pitara Pitara 17.15 - 18.15 Margonda Margonda
Sumber : Hasil Analisis, 2010
Capaian pengendalian titik kemacetan pada tahun 2007 tertangani 2 titik kemacetan dan pada
tahun 2008 – 2009 tertangani 3 titik kemacetan. Pada tahun 2007 di simpang Jl. Kartini – Dewi
Sartika dan ruas Margonda segmen 1 Arif Rahman Hakim. Pada tahun 2008 di Jl. Sentosa Raya – Jl.
Juanda, simpang Gandul, dan Jl. Pekapuran untuk memperlancar arus lalu lintas di Jl. Radar AURI
– Gas Alam dan Putri Tunggal. Pada tahun 2009 di Jl. Raya Pitara – Cipayung, Jl. Raya Sawangan,
Jl. Raya Meruyung – Cinere. Penanganan titik kemacetan ini diintervensi pula oleh peningkatan
dan rehabilitasi ruas-ruas jalan lainnya yang memiliki akses kepada jalan utama, disamping
pemasangan rambu-rambu lalu lintas.
Dari sisi penggunaan lahan, RTRW Kota Depok 2010-2030 mencatat bahwa proporsi lahan
terbangun meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir, dari sekitar 9299 Ha atau 46.49% pada tahun
2005 menjadi sebesar 10.461,99 ha atau sekitar 52,30 % dari luas wilayah Kota Depok. Ini berarti
rata-rata pertumbuhan lahan terbangun mencapai 3.14% per tahun. Dominasi penggunaan lahan
388.98 83.59
0% 20% 40% 60% 80% 100%
KO
ND
ISI
JALA
N
Baik
Rusak
27
terbangun terbesar diperuntukan bagi lahan permukiman dengan luas sebesar 9540,64 ha atau
sebesar 48,57% dari luas lahan Kota Depok.
Kawasan permukiman tersebar di seluruh kecamatan dan umumnya berkembang
mengikuti pola jaringan jalan utama. Kawasan permukiman yang berkembang dengan
pesat Di Kota Depok yaitu kawasan permukiman terstruktur yang di bangun oleh
deplover, dan pengembangannya mulai mengarah kearah Timur, Selatan dan Barat
(Kecamatan Cimanggis, Tapos, Sawangan, Bojongsari, Cilodong dan Cipayung).
Berkembangnya permukiman di Kota Depok menbawa dampak yang cukup besar terhadap
beralihnya fungsi lahan pertanian ke permukiman sehingga perlu adanya pembatasan dalam
pemberian ijin untuk pengembangan perumahan terutama pada lahan-lahan yang berfungsi
sebagai sawah irigasi, selain itu juga pengembangan perumahan di Kota Depok harus sudah
mengarah ke pembangunan perumahan secara vertical terutama untuk kawasan-kawasan yang
sudah padat penduduknya. Intensitas pemanfaatan lahan sangat tinggi terdapat di Kecamatan
Cinere, intensitas pemanfaatan lahan tinggi terdapat di Kecamatan Pancoran mas, Kecamatan
Beji, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukamaju dan intensitas pemanfaatan lahan
sedang/menengah meliputi Kecamatan Sawangan, Limo, Tapos, Cilodong, Bojongasri dan
Kecamatan Cipayung.
Secara umum, kinerja infrastruktur Kota Depok dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel
berikut.
Tabel 2.4. Capaian Indikator Makro Kota Depok di Bidang Infrastruktur
NO
INDIKATOR
2007
2008
2009
2010
RENCANA REALISASI RENCANA REALISASI RENCANA REALISASI RENCANA REALISASI
1 Titik macet (Titik)
2 2 2 3 2 3 2 3
2 Titik banjir (Lokasi)
1 1 1 1 1 12 1 3
3 Layanan air baku (SR)
1.000 3.000 1.400 1.917 1.000 668 2.000 372
4
Unit Pengolahan Sampah (Unit)
10 5 20 18 10 3 dan
1 bantuan provinsi
15 16
(pembebasan lahan)
5 Kawasan kumuh (Lokasi)
3 3 3 6 3 3 3 3
Sumber: Diolah dari berbagai sumber 2010
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
Iklim investasi Kota Depok dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal dapat
dilihat dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan investor dalam mengurus
28
proses perijinan termasuk bea pajak dan retribusi yang dikenakan, akses terhadap bahan baku
serta potensi pasar lokal dalam menyerap hasil produksi.
Kondisi kemananan dan ketertiban masyarakat di Kota Depok secara umum masih dalam kendali
penuh aparartur terkait. Pada umumnya kondisi kamtibmas berkaitan dengan permasalahan
ekonomi, sosial, dan budaya yang akhirnya melahirkan munculnya permasalahan kriminalitas,
penyandang masalah sosial, migran liar, penghuni liar, dan pada akhirnya menjadi gangguan
terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selama tahun 2006-2009, di wilayah Kota Depok tidak terjadi gangguan yang sifatnya mengarah
kepada konflik berbasis SARA, anarkisme maupun separatisme, tetapi lebih kepada penanganan
gangguan sosial seperti Penertiban Bangunan Liar, Penertiban Pedagang Kaki Lima, Penertiban
PSK dan tempat hiburan, serta penertiban perijinan, penertiban becak, penertiban anak jalanan
dan gelandangan pengemis, penertiban PSK, penertiban tempat hiburan, serta penertiban
pegawai pada saat jam kerja.
Tabel 2.5. Jenis, Tindakan dan Masalah Ketertiban Masyarakat Kota Depok
No. Jenis masalah ketertiban
Tindakan aparatur Masalah
1 Pendirian bangunan liar di atas lahan pemerintah dan RTH
Papan Larangan Sosialisasi ke Masyarakat
Bangunan didirikan kembali setelah penertiban dan kurangnya personil untuk pengawasan
2 Pedagang Kaki Lima yang beroperasi tidak pada lokasi yang tidak seharusnya
Pembatas jalan di jalur trotoar dan jalan, pembuatan papan larangan dan penambahan personil, penertiban pedagang kaki lima
PKL kembali beoperasi paska penertiban Terbatasnya daya tampung kawasan perdagangan kaki lima
3 Beroperasinya PSK dan Tempat Hiburan tanpa ijin
Razia dan pembinaan PSK kebanyakan adalah pendatang tanpa keterangan penduduk Belum adanya tempat penampungan PSK yang terjaring razia
4 Penertiban Spanduk dan Reklame
Penyegelan, penghentian kegiatan fisik, dan pembongkaran terutama pada jalan-jalan protokol
Keterbatasan aparatur Kesadaran Warga
5 Penertiban becak Pemasangan rambu-rambu di jalan protokol , penyuluhan dan sosialisasi, peningkatan koordinasi antar instansi terkait
Kurangnya pemahaman dari pengemudi , pengguna & pengusaha/pemilik becak tentang rambu-rambu atau batas-batas wilayah yang diizinkan dilalui oleh becak; masih kurangnya rambu-rambu yang terpasang di jalan-jalan protokol yang tidak boleh dilalui oleh becak.
6 Penertiban anak jalanan dan gelandangan pengemis
Penertiban dan pembinaan terhadap para anak jalanan dan gelandangan pengemis di 15 titik yang dinyatakan bebas dari Penyandang Masalah Sosial, yaitu di Jl. Ir. H. Juanda, Jl. Raya Nusantara, Jl. Margonda Raya, Jl. Gas Alam, Jl. Dewi Sartika, Jl. Raya
Banyaknya anak yang putus sekolah, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh dari teman, belum adanya program berkelanjutan pra penertiban dari instansi terkait sehingga bermunculan kembali anak jalanan dan gelandangan pengemis yang
29
No. Jenis masalah ketertiban
Tindakan aparatur Masalah
Sawangan, Jl. Raya Tole Iskandar, Jl. Raya Depok II, Jl. Raya Mampang, Stasiun Depok Lama, Stasiun Depok Baru, Jl. Raya Kartini, dan Jl. Arief Rahman Hakim.
telah ditertibkan
Sumber : Hasil Kompilasi dan Analisis Data, 2010
Banyaknya penyandang masalah sosial dan kesejahteraan perlu mendapat perhatian serius dari
Pemerintah. Jumlah anak terlantar 45 orang, Lanjut UsiaTerlantar 145 orang, anak nakal 18 orang,
dan korban narkotika 27 orang, gelandangan dan pengemis 165 orang, penyandang cacat 192
orang, dan penyandang masalah lainnya perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah
Kota Depok.
Sampai dengan bulan Desember 2009 terdapat 603 kasus pencurian kendaraan bermotor di mana
kasus ini menempati urutan tertinggi dari 11 kasus kriminalitas yang ada di wilayah hukum Polres
Depok. Pencurian dengan pemberatan menempati rangking ke-2 setelah curanmor, yaitu 558
kasus. Angka kriminalitas menjadi catatan penting, karena hal ini menjadi indikator tingkat
keberhasilan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di Kota Depok. Keberhasilan bidang
ekonomi saja tidak cukup menekan angka kriminalitas, karena kriminalitas bisa lahir dari kondisi
sosial budaya, seperti terjadinya kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin, adanya penyakit
sosial, dan kurang efektifnya peran moralitas agama dalam mengawal perilaku warga.
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Depok termasuk kategori baik dengan untuk pendidikan
setara SMP mencapai lebih dari 80% pada 2009. Hanya APM untuk pendidikan setara SMA masih
perlu ditingkatkan dalam jumlah sarana maupun keterjangkauan biayanya oleh seluruh
masyarakat karena nilainya belum mencapai 70%.
Gambar 2.20. Nilai APM Kota Depok Tahun 2006 – 2009
Sumber: Diolah dari Data Inkesra Kota Depok 2008 – 2010
93.08 97.14 97.2 97.64
72.780.51 81.07 82.51
58.0764.65 67.11 64.84
0
20
40
60
80
100
120
2006 2007 2008 2009SD SLTP SLTA
30
Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan selama kurun waktu
tahun 2006 – 2009 telah dilakukan pelatihan beragam materi dengan jumlah yang dilatih
sebanyak 5505 orang. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas guru berstandar telah dilakukan
sertifikasi sebanyak 2166 guru baik PNS maupun Non PNS.
Lembaga pendidikan yang ada di Kota Depok juga telah melakukan afiliasi dan kerjasama dengan
lembaga pendidikan di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas pendidikan di Kota
Depok turut diperhitungkan ditingkat internasional. Bahkan prestasi yang ditunjukkan mahasiswa
dan pelajar dari Kota Depok pada ajang olimpiade sain cukup membanggakan.
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Depok Tahun 2010
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KONDISI KINERJA AWAL
(2010)
I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 78,90
A Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi
1. Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,40
2. PDRB per kapita (berlaku) (juta rupiah) 9.959.785
3. PDRB per kapita (konstan) (juta rupiah) 3.958.177
4. Indeks Gini 0,2 - 0,3
5. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%) 91,94
B Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1. Angka melek huruf (%) 99,10
2. Angka rata-rata lama sekolah (%) 10,69
3. Angka partisipasi kasar (%)
a. SD/MI 96.16
b. SMP/MTs 84.40
c. SMA/SMK/MA 83.44
4. Angka Partisipasi Murni (%):
a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 97,64
b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 82,51
c. Angka Partisipasi Murni (APM))
SMA/SMK/MA/Paket C 64,84
31
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KONDISI KINERJA AWAL
(2010)
5. Angka usia harapan hidup (tahun) 73,11
6.
Persentase balita gizi buruk (%)
0,17
C Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1 Jumlah gedung (buah) 4
II ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib
Pendidikan
1. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)
97,83 *)
2. Fasilitas Pendidikan
3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) 25,06
4. Angka Putus Sekolah (%):
a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.65
b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0.34
c. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0.24
5. AngkaKelulusan (%):
a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100.00
b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 97.96
c. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99.02
6. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) 98,66
7. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA (%) 82.46
Kesehatan
1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) 49,75
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)
86.53
3. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)
90.48
4. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%) 100
32
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KONDISI KINERJA AWAL
(2010)
5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)
51.57
6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)
100
7. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)
100
8. Cakupan kunjungan bayi (%) 90.63
9. Cakupan puskesmas (%) 100
10. Cakupan puskesmas pembantu (%) 100
Pekerjaan Umum
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) 82,70
2. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 1,6
(2800 buah)
3. Persentase rumah tangga bersanitasi (%) 89,55
4. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (%)
3,63 (18 ha x35x104)
1.736.565
5. Panjang jalan dilalui Roda 4 (km) 514,84
6. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40
KM/Jam ) (km)
425,75 (82,70%)
Perumahan
1. Rumah tangga pengguna air bersih perpipaan (%) 14
(41.337 RT)
Perencanaan Pembangunan
1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah
ditetapkan dgn PERDA
1 dok RPJPD 2006-2025
2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJM Daerah
yang telah ditetapkan dengan PERDA
1 dok RPJM Daerah 2006-2011
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah
ditetapkan dgn PERKADA
1 dok RKPD
Perhubungan
1. Rasio ijin trayek 1 : 602 (2.887 ijin)
2. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 1
33
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KONDISI KINERJA AWAL
(2010)
Lingkungan Hidup
1. Persentase penanganan sampah (%) 38
2. Persentase Penduduk berakses air minum/air bersih perpipaan (%)
14
Kependudukan dan catatan sipil
1. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%) 94,99
2. Kepemilikan KTP (%) 94,99
3. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%) 58,92
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 87,95
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1. Cakupan peserta KB aktif (%) 75,80
2. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%) 17,25
Ketenagakerjaan
1. Tingkat pengangguran terbuka (%) 9,83 *)
2. Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 90,17 *)
(653.171/724.353x100)
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.
Persentase koperasi aktif (%) 32,2
Otonomi Daerah
1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 0,6
2. Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan 14
3. Penduduk Miskin (%) 8,06
4. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 79,30
Pemberdayaan masyarakat dan desa
1. PKK aktif (%) 100
2. Posyandu aktif (%) 100
Statistik
1. Buku ”Kota Depok dalam angka” ada
2. Buku ”PDRB Kota Depok” ada
34
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KONDISI KINERJA AWAL
(2010)
Fokus Layanan Urusan Pilihan
Komunikasi dan informatika
1. Jumlah penyiaran radio/TV lokal 1 buah
2. Jumlah surat kabar lokal 3 buah
3. Web site milik pemerintah daerah ada
4. Pameran/expo ada
Pertanian
1. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap
PDRB (%) 2,21 *)
Pariwisata
1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)
0,05 *)
Kelautan dan perikanan
1. Produksi perikanan (ton) 1510
Perdagangan
1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) 35,55 *)
Perindustrian
1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) 36,27 *)
III ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fokus Kemampuan ekonomi daerah
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
(rupiah)
334.110
2. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (rupiah) 428.909
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
1. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air
bersih (%)
82,39
Fokus Sumberdaya Manusia
1. Rasio lulusan S1/S2/S3 (%) 7,65
2. Rasio ketergantungan (%) 57,63
Keterangan : *) Data BPS tahun 2009
35
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA DEPOK
Pengelolaan keuangan pemerintah Kota Depok dilakukan dengan mengacu pada batasan
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13
Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
dan (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Peraturan-peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut
memberikan tekanan perlunya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan
daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka
pengelolaan keuangan Pemda Kota Depok secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran
daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban, yang kesemuanya mengacu pada prinsip-
prinsip efisiensi dan efektifitas seperti yang dimaksud dalam peraturan di atas.
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
Untuk dapat memahami kemampuan keuangan Pemda Kota Depok, maka perlu dicermati kondisi
kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi
pengelolaannya.
3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah
Struktur pendapatan daerah terdiri dari :
(a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah.
(b) Dana Perimbangan, yang terdiri dari Bagi hasil Pajak, Bagi hasil bukan Pajak, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan ini sebenarnya diluar kendali Pemda
Kota Depok, karena pengalokasiannya tergantung dari Pemerintah Pusat.
(c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak
dari provinsi dan daerah lain, dana penyesesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan
dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Lain-lain Daerah yang Sah ini juga diluar kendali
Pemda Kota Depok, karena pengalokasiannya tergantung dari Pemerintah Pusat
Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah
Daerah untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pemerintahan
36
dan pembangunan daerah. Disamping berasal dari sumber-sumber pendapatan di atas,
pembangunan di daerah didukung dengan dana yang bersumber dari pemerintah pusat berupa
dana dekosentrasi dan dana tugas pembantuan yang disalurkan melalui Kementerian dan
Provinsi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157,
sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan
sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah guna
memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan
kesejahteraan kepada masyarakat sebagai hakikat pemerintahan.
Dalam kurun waktu lima tahun, Pemerintah Kota Depok telah menunjukkan hasil yang cukup
signifikan dalam pencapaian realisasi pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan
daerah pada tahun 2006 sebesar 599,21 milyar rupiah atau 101,23% dari target yang ditetapkan
dan meningkat sebesar 512,5 milyar rupiah atau 104 % dari target yang ditetapkan pada tahun
2010. Dengan demikian, persentase realisasi peningkatan pendapatan dari tahun 2006 ke tahun
2010 mencapai 85,53%.
Pendapatan Asli Daerah Terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah dan Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pajak daerah terdiri dari 6 jenis pajak
yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan umum dan parkir, sedang
retribusi daerah terdiri dari 22 jenis retribusi. Hasil pengelolaan kekayaan daerah bersumber dari
2 pos jenis yaitu bagian laba PDAM dan dan Bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Jabar.
Tabel 3.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Depok Tahun 2006 – 2010 (dalam jutaan rupiah)
No. Uraian 2006 2007 2008 2009 2010
Rata-rata Pertumbuhan
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%)
1 PENDAPATAN 599.216.002 766.799.926 884.728.305 991.862.301 1.111.708.060 18%
1.1. Pendapatan Asli Daerah
67.218.328 86.345.667 112.763.186 115.720.347 142.380.788 21%
1.1.1. Pajak daerah 38.385.173 42.395.759 48.456.452 55.796.345 68.323.364 13%
1.1.2. Retribusi daerah 19.260.036 26.051.519 32.979.351 34.337.346 42.435.922 22%
1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
1.661.389 2.627.750 2.656.353 6.067.984 6.971.018 63%
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah
7.911.730 15.270.639 28.671.030 19.518.673 24.650.482 50%
1.2. Dana Perimbangan 428.046.090 514.781.125 593.140.241 655.786.262 704.003.841 15%
1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
107.481.090 121.809.125 158.353.854 179.556.725 206.634.974 19%
1.2.2. Dana alokasi umum 313.205.000 381.095.000 427.136.387 456.936.537 461.602.957 14%
1.2.3. Dana alokasi khusus 7.360.000 11.877.000 7.650.000 19.293.000 35.765.900 59%
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
103.951.584 165.673.134 178.824.879 220.355.691 265.323.440 30%
37
No. Uraian 2006 2007 2008 2009 2010
Rata-rata Pertumbuhan
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%)
1.3.1 Hibah 85.000 - - 2.999.965
1.3.2 Dana darurat - - -
1.3.3
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)
100.951.584 98.785.940 118.116.445 141.169.754 143.095.736 12%
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)
3.000.000 13.300.000 3.087.138 12.718.200 59.160.672 193%
1.3.5
Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
- - -
1.3.6 Lain-lain Pemerimaan 53.502.194 57.621.296 66.467.737 60.067.067 12%
Untuk tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah Kota Depok sebesar 142,38 milyar rupiah atau 11,04%
dari target yang telah ditetapkan, meningkat cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2006
yang hanya sebesar 67,22 milyar rupiah. Adapun komponen PAD meliputi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Gambar 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2006 – 2010 (dalam jutaan rupiah)
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok 2006 – 2010
Pendapatan Asli Daerah Kota Depok selama 6 tahun (2004-2010) memiliki pertumbuhan rata-
rata pertahun sebesar 14,66% dan kontribusinya terhadap APBD rata-rata pertahun sebesar
10,56%. Kontribusi dana perimbangan terhadap APBD dalam setiap tahunnya rata-rata sebesar
80% dari total pendapatan Kota Depok, dan Lain-lain pendapatan yang sah rata-rata hanya
sebesar 5% total pendapatan Kota Depok. Rata-rata pertumbuhan pendapatan selama 4 tahun
terakhir berkisar 17,8% per tahun. Pertumbuhan rata-rata terbesar dari Dana Perimbangan, yaitu
sebesar 26,9% per tahun, sementara pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya
sebesar 9% per tahun, sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami pertumbuhan rata-
rata negatif, yaitu rata-rata turun sebesar 30,2% per tahun.
2006 2007 2008 2009 2010
Target 591,934,503 749,346,265 843,774,863 921,982,250 1,070,305,5
Realisasi 599,216,002 766,799,925 884,728,305 991,862,300 1,111,708,0
Selisih 7,281,498,4 17,453,659, 40,953,441, 69,880,049, 41,402,556,
% 101% 102% 105% 108% 104%
-200,000,000,000 400,000,000,000 600,000,000,000 800,000,000,000
1,000,000,000,000 1,200,000,000,000
Ru
pia
h
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah 2006 - 2010
38
Table.3.2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah APBD Kota Depok
No Tahun PAD Pertumbuhan
APBD Proporsi
(%) Rp %
1 2004 49.916.768.407,91 462.589.805.400,00 10.79
2 2005 64.060.869.668,97 14.144.101.261,06 28,34 534.250.945.945,27 11.99
3 2006 68.631.174.736,00 4.570.305.067,03 7.13 689.819.605.865,97 9.95
4 2007 75.457.361.773,64 6.826.187.037,64 9.95 905.334.160.948,24 8.33
5 2008 97.139.989.565,57 21.682.627.791,93 28.73 1.031.980.164.297,70 9.41
6 2009 115.720.347.455,90 18.580.357.890,00 19.13 1.108.487.601.508,56 10.43
7 2010 142.380.788.621,00 26.660.441.165,10 23.04 1.092.828.783.538,00 13.03
Rata-rata pertahun 7,540,133,175,85 14.66 341.723.095.845,62 10.56
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok 2006 - 2010
3.1.1.1 Kinerja Pajak Daerah
Pencapaian Pajak Daerah pada tahun 2010 sebesar Rp. 68.323.364.446,00, angka ini meningkat
jika dibandingkan dengan pencapaian pajak daerah pada tahun 2006 sebesar
Rp. 38.385.172.874,00. Dengan demikian trend peningkatan dari tahun 2006 ke tahun 2010
mencapai 77,90 %.
Dari sisi kontribusi, pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) memberikan kontribusi terbesar hingga
50% pada tahun 2006, namun trend-nya menurun hingga sekitar 40% pada 2010. Peningkatan
kontribusi pajak terlihat pada jenis pajak restoran, reklame dan hiburan dalam 5 tahun terakhir,
dan khususnya pajak restroran mencapai sekitar 35% dari keseluruhan nilai pajak. Realisasi dan
konstribusi Pajak Daerah Tahun 2006-2010 dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 3.2. Realisasi Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2006-2010 (dalam jutaan rupiah)
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok 2006 – 2010
2006 2007 2008 2009 2010
Pajak Hotel 1,238,628, 1,433,568, 1,658,480, 2,831,355, 4,368,108,
Pajak Restoran 12,864,057 15,129,339 17,746,763 20,128,554 24,497,635
Pajak Hiburan 1,328,047, 1,887,301, 2,464,074, 3,418,783, 3,384,359,
Pajak Reklame 2,561,925, 2,802,234, 4,316,077, 5,486,803, 7,020,822,
Pajak PJU 19,338,375 19,819,728 20,701,221 22,276,592 27,345,080
Pajak Parkir 1,054,137, 1,323,587, 1,569,834, 1,654,253, 1,707,358,
TOTAL PAJAK 38,385,172 42,395,759 48,456,451 55,796,344 68,323,364
-10,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000 40,000,000,000 50,000,000,000 60,000,000,000 70,000,000,000 80,000,000,000
Ru
pia
h
Realisasi Pajak Daerah 2006 - 2010
39
Gambar 3.3. Kontribusi Pajak Menurut Jenisnya
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok 2006 – 2010
3.1.1.2 Kinerja Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah dalam kurun waktu lima tahun telah menunjukkan hasil yang terus
meningkat. Pada tahun 2006 retribusi daerah hanya sebesar 19,26 milyar rupiah dan mengalami
peningkatan yang signifikan pada tahun 2010 menjadi sebesar 42,43 milyar rupiah. Dengan
demikian, peningkatan retribusi daerah dari tahun 2006-2010 mencapai 120,33% (Gambar 3.4).
Perkembangan nilai retribusi daerah dari jenisnya menunjukkan bahwa hampir semua jenis
retribusi memiliki trend pertumbuhan yang positif kecuali retribusi jasa usaha yang
pertumbuhannya cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir. Nilai retribusi perijinan tertentu
pada tahun 2010 bahkan naik lebih dari 3 kali lipat dari tahun 2006.
Dari sisi kontribusi terhadap total nilai retribusi, retribusi jasa umum yang pada 2006
mendominasi hampir 50% dari penerimaan retribusi, mengalami penurunan hingga kurang dari
20% pada tahun 2010. Posisinya digantikan retribusi perijinan tertentu yang pada 2006 hanya
menyumbang 45% menjadi 57% pada 2010 (Gambar 3.5).
Kinerja retribusi Kota Depok tersebut dapat dilihat secara positif sebagai keberhasilan
pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim usaha di Kota Depok. Namun demikian,
pergeseran kontribusi nilai retribusi perijinan tertentu mengindikasikan adanya peningkatan
kegiatan yang berkaitan dengan ijin penggunaan tanah, IMB dan operasionalisasi trayek
angkutan umum. Dikaitkan dengan tingginya konversi lahan untuk perumahan, nilai retribusi ini
menunjukkan meningkatnya jumlah dan kualitas sektor properti yang harus diantisipasi dengan
kesiapan infrastruktur lainnya.
Sedangkan menurunnya kontribusi nilai retribusi jasa usaha menunjukkan menurunnya kinerja
sektor jasa usaha sehingga pemerintah daerah perlu memperkuat basis usaha ekonomi
masyarakat dengan perangkat aturan, akses permodalan dan pemasaran.
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%
2006
2007
2008
2009
2010
Kontribusi Pajak Menurut Jenisnya
Pajak Parkir
Pajak PJU
Pajak Reklame
Pajak Hiburan
Pajak Restoran
Pajak Hotel
40
Gambar 3.4. Realisasi Retribusi Daerah Kota Depok Tahun 2006-2010 (dalam jutaan rupiah)
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok 2006 - 2010
Gambar 3.5. Kontribusi Retribusi Daerah Menurut Jenisnya
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok 2006 - 2010
3.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Pencapaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan hasil yang cukup
signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Pada tahun 2006, realisasi bagian laba atas
penyertaan modal yang dipisahkan sebesar 1.67 milyar rupiah dan meningkat menjadi 6.97 milyar
rupiah pada tahun 2010. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini terdiri dari dari
komponen Penyertaan Modal pada BUMD PT. Bank Jabar dan Bagi hasil dari pelaksanaan
kegiatan PDAM Kabupaten Bogor.
2006 2007 2008 2009 2010
Retribusi Jasa Umum 9,268,708, 9,804,145, 12,795,956 13,957,126 16,342,321
Retribusi Jasa Usaha 1,939,004, 2,432,284, 1,934,846, 1,662,725, 1,536,660,
Retribusi Perijinan Tertentu 8,052,322, 13,815,088 18,248,547 18,717,493 24,556,941
TOTAL RETRIBUSI 19,260,036 26,051,519 32,979,350 34,337,345 42,435,922
-5,000,000,000
10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 25,000,000,000 30,000,000,000 35,000,000,000 40,000,000,000 45,000,000,000
Ru
pia
h
Realisasi Retribusi Daerah 2006 - 2010
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%
2006
2007
2008
2009
2010
Persentasi Retribusi
Retribusi Perijinan Tertentu
Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Jasa Umum
41
Gambar 3.6 Realisasi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Yang Dipisahkan Tahun 2006-2010 (dalam jutaan rupiah)
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok 2006 – 2010
3.1.1.4 Dana Perimbangan
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi penerimaan Dana Perimbangan yang diterima
oleh Pemerintah Kota Depok menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari realisasi dana
perimbangan tahun 2006 sebesar 428.05 milyar rupiah dan meningkat menjadi 704 milyar rupiah
pada tahun 2010. Capaian dari komponen dana perimbangan tahun 2006-2010 dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
Gambar 3.7. Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2006-2010 (dalam jutaan rupiah)
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok 2006 - 2010
3.1.1.5 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Realisasi pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam kurun waktu lima
tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dari
meningkatnya realisasi pada tahun 2010 sebesar Rp. 265.323.440.052,00 jika dibandingkan pada
tahun 2006 yang hanya sebesar Rp. 103.951.584.140,00. Termasuk dalam kelompok pendapatan
ini adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian
2006 2007 2008 2009 2010
PDAM Kabupaten Bogor 385,640,000 1,000,000,00 - 2,645,264,83 1,200,000,00
BUMD PT. Bank Jabar 1,275,749,15 1,627,750,00 2,656,353,15 3,422,719,11 5,771,018,71
TOTAL 1,661,389,15 2,627,750,00 2,656,353,15 6,067,983,94 6,971,018,71
-1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 7,000,000,000 8,000,000,000
Ru
pia
h
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2006 - 2010
2006 2007 2008 2009 2010
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 107,481,089 121,809,124 158,353,853 179,556,724 206,634,974
Dana Alokasi Umum (DAU) 313,205,000 381,095,000 427,136,387 456,936,537 461,602,957
Dana Alokasi Khusus (DAK) 7,360,000,0 11,877,000, 7,650,000,0 19,293,000, 35,765,900,
TOTAL 428,046,089 514,781,124 593,140,240 655,786,261 704,003,831
-100,000,000,000 200,000,000,000 300,000,000,000 400,000,000,000 500,000,000,000 600,000,000,000 700,000,000,000 800,000,000,000
Ru
pia
h
Dana Perimbangan 2006 - 2010
42
dan Otonomi Daerah dan Bantuan Keuangan dari Propinsi. Capaian dari komponen Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Gambar 3.8. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2006-2010
NO LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
TAHUN
2006 2007 2008 2009 2010
1 Hibah 85.000.000 2.999.965.000
2 Dana Darurat
3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
100.951.584.140 98.785.940.000 118.116.445.000 141.169.754.373 143.095.736.052
4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
13.300.000.000 3.087.137.680 12.718.200.000 59.160.672.000
5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
3.000.000.000
6 Pendapatan Lainnya 53.502.193.768 57.621.296.218 66.467.737.075 60.067.067.000
TOTAL 103.951.584.140 165.673.133.768 178.824.878.898 220.355.691.448 265.323.440.052
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok 2006 - 2010
3.1.2 Neraca Daerah
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun
berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi
masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan
berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.
Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi
menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntasi
Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh
Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya
dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi
juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan
sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.
0
50,000,000,000
100,000,000,000
150,000,000,000
200,000,000,000
250,000,000,000
300,000,000,000
2006 2007 2008 2009 2010
Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2006 - 2010
Hibah
Dana Darurat
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah LainnyaDana Penyesuaian dan Otonomi KhususBantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah LainnyaPendapatan Lainnya
TOTAL
43
Neraca Daerah Pemerintah Kota Depok selama kurun waktu 2006-2010 mengalami pertumbuhan
seperti terlihat pada Tabel 3.3
Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kota Depok Tahun 2006-2010
No. Uraian Rata-rata Pertumbuhan
(%)
1. ASET 49
1.1. ASET LANCAR 49
1.1.1. Kas 34
1.1.2. Piutang 9.2
1.1.3. Persediaan 2.6
1.2 INVESTASI 533
1.3. ASET TETAP 33
1.3.1. Tanah 5
132.2. Peralatan dan mesin 135
1.3.3. Gedung dan bangunan 30
1.3.4. Jalan, irigasi, dan jaringan 103
1.3.5. Aset tetap lainnya 548
1.3.6. Konstruksi dalam pengerjaan 532
1.4. ASET LAINNYA
1.4.1. Tagihan penjualan angsuran
1.4.2. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah
1.4.3. Kemitraan dengan pihak kedua
1.4.4. Aset tak berwujud
1.4.5. Aset Lain-Lain
JUMLAH ASET DAERAH
2. KEWAJIBAN
2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK -80
2.1.1. Utang perhitungan pihak ketiga 4164
2.1.2 Hutang Jangka Pendek Lainnya -111
2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG -194
2.2.1. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri -
2.2.2. Utang Jangka Panjang luar Negeri
2.2.3. Utang Jangka Panjang Lainnya -194
3. EKUITAS DANA
3.1. EKUITAS DANA LANCAR 53
3.1.1. SILPA 34
3.1.2. Cadangan piutang 920
3.1.3. Cadangan persediaan 110
3.1.4. Pendapatan yang Ditangguhkan 1725
3.1.5 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
-80
3.2. EKUITAS DANA INVESTASI 37
3.2.1. Diinvestasikan dalam aset tetap 33
3.2.2. Diinvestasikan dalam aset lainnya -4157
3.2.3. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 533
3.2.4 Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
-194
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 38 Sumber : Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2006-2010.
Aset daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah,
memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa
mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun
44
waktu 2006-2010, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kota Depok mencapai
38 % yang menandakan bahwa jumlah aset Pemerintah Kota Depok meningkat sebesar 38 %
setiap tahun. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan
peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas
pemerintahan.
Pertumbuhan rata-rata aset lancar mencapai 49 %, komponen terbesar adalah persediaan yang
merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud
untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Depok, persediaan yang mengalami
kenaikan sebesar 2,6% , sementara kas tumbuh sebesar 34% dan piutang tumbuh sebesar 9,2%.
Tingginya pertumbuhan aset lancar ini menunjukkan bahwa kondisi aset Pemerintah Kota Depok
berada pada kondisi sehat.
Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang
pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah
daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab
untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber
daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kota Depok dalam kurun waktu
2006-2010 dengan rata-rata sebesar -1,25 %, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga
atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari tahun 2006 sampai dengan
2010 mengalami penurunan. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kota Depok selama
kurun waktu tersebut selalu dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang cukup
tinggi secara tepat waktu.
Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas
dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (current ratio) yang menggambarkan
kemampuan pemda dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh
tempo pada saat ditagih, Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai
rasio lebih dari satu. Rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio) menggambarkan
kemampuan pemda dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang
jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan,
Tabel 3.4 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2007-2010
NO Uraian 2007
(%-hari) 2008
(%-hari) 2009
(%-hari)
1. Rasio lancar (current ratio) 24,82 29,86 32,84
2. Rasio quick (quick ratio) 24,44 28,52 31,04
3. Rasio total hutang terhadap total asset 0,60% 0.60% 0,45%
4. Rasio hutang terhadap modal 0,54% 0.60% 0,45%
5. Rata-rata umur piutang 4,26 5,85 3,82
6. Rata-rata umur persediaan 59,76 61,38 50,82 Sumber : Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2006-2010
45
Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Pemerintah Kota Depok selama kurun waktu
tahun 2006-2009 sangat baik, yang berarti bahwa pemerintah daerah Pemerintah Kota Depok
dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2009 mencapai 32,84
yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Pemerintah Kota Depok adalah 32,84 kali lipat bila
dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo (Tabel 3.4).
Rasio quick (quick ratio) Pemerintah Kota Depok pada tahun 2009 mencapai 31,04. Hal ini
mengindikasikan apakah pemerintah Kota Depok sangat mampu untuk membayar kewajiban
jangka pendeknya dalam waktu dekat.
Rasio solvabilitas, menggambarkan kemampuan aset pemda dalam menutupi seluruh utang
pemda baik jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu perbandingan total utang dengan total
aset, dalam Tabel 3.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2009 rasio total kewajiban terhadap total
aset sebesar 0,45% artinya aset pemda sangat jauh lebih dari cukup untuk menutup seluruh utang
pemda, dan rasio kewajiban terhadap modal adalah 0,45%. Hal ini menunjukan bahwa total
kewajiban Pemerintah Kota Depok dapat ditutupi oleh modal pemerintah Kota Depok.
Rata-rata umur piutang pemerintah Kota Depok. menunjukkan kinerja yang sangat baik, karena
rata-rata umur piutangnya adalah 4,64 hari. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok
memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menagih piutang atau merubah piutang menjadi
kas, yaitu 4,26 hari pada tahun 2007, sebesar 5,85 hari pada tahun 2008 dan 3,82 hari pada tahun
2009.
Rata-rata umur persediaan adalah yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam
bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Rata-rata umur
persedian Pemerintah Kota Depok , selama kurun waktu 2007-2009 mencapai 57 hari per tahun.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Depok berada pada tingkat aman karena
mempunyai persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama kurang lebih 57 hari.
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah
Sebagaimana amanah RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2006 – 2011, belanja daerah dipergunakan
dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau
bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah
yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja daerah diarahkan
untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (basic needs) meliputi pelayanan bidang
pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar perkotaan dan pelayanan umum lainnya,
serta dalam rangka pemenuhan layanan pengembangan potensi unggulan daerah (core
competency).
46
Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun 2006-2010 diprioritaskan untuk membiayai program
prioritas sebagaimana termuat dalam indikator makro kota dan prioritas daerah dari tahun 2006-
2010 sebagai amanat dari Renstra Kota Depok Tahun 2002-2006 dan RPJM Daerah Kota Depok
Tahun 2006-2011. Kebijakan tersebut adalah :
a. Memprioritaskan belanja pada pemenuhan layanan dasar masyarakat dengan titik berat pada
bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan daya beli yang dapat menunjang pencapaian
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;
b. Memprioritaskan pada penyediaan sarana dan prasarana dasar perkotaan, untuk
menanggulangi permasalahan transportasi, persampahan, banjir, kawasan kumuh, layanan air
bersih dan kebutuhan perkotaan lainnya;
c. Memprioritaskan pada pengembangan pelayanan pemerintahan yang dapat mendukung
terwujudnya kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan; dan
d. Menggunakan prinsip-prinsip penggunaan anggaran secara efektif dan efisien berdasarkan
tolak ukur kinerja.
3.2.2. Proporsi Penggunaan Anggaran
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi belanja mengalami peningkatan yang cukup
signifikan tiap tahunnya. Pada tahun 2010 realisasi belanja sebesar 1,08 triliun rupiah, meningkat
dibandingkan pada tahun 2006 yang hanya mencapai 536 milyar rupiah. Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2006-2010 dapat dilihat pada gambar 3.9.
Gambar 3.9. Realisasi Belanja APBD Kota Depok Tahun 2006-2010 (dalam jutaan rupiah)
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok 2006 – 2010
Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau belanja non kegiatan yang terdiri dari belanja
pegawai, bunga; subsidi; hibah; bantuan sosial; belanja bagi basil; bantuan keuangan; dan belanja
tidak terduga.
2006 2007 2008 2009 2010
Belanja Tidak Langsung 251,848,4 357,839,8 447,374,5 459,942,4 657,481,9
Belanja Langsung 284,710,0 361,341,9 435,308,7 495,872,4 431,147,0
Total Belanja Daerah 536,558,4 719,181,7 882,683,2 955,814,8 1,088,629
-200,000,000,000 400,000,000,000 600,000,000,000 800,000,000,000
1,000,000,000,000 1,200,000,000,000
Ru
pia
h
Realisasi Belanja 2006 - 2010
47
Dari Tabel 3.2 tersebut, terlihat bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2010
mencapai 89,16 %. Persentase ini meningkat dibandingkan tahun 2006 yang hanya terealisasi
79,34 %. Realisasi Belanja Hibah diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi. Sedangkan Belanja
Bantuan Sosial disalurkan kepada berbagai organisasi kemasyarakatan di bidang kesehatan,
pendidikan, Industri Kecil dan Menengah (IKM), swadaya masyarakat, pertanian, keagamaan,
kepemudaan, olahraga, kewanitaan, organisasi lainnya dan partai politik.
Belanja Langsung
Belanja Langsung merupakan belanja suatu kegiatan yang terdiri dari tiga jenis belanja yang
terdiri dari:belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal. Realisasi Belanja
Langsung pada tahun 2010 mencapai 78,94 %, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2006
yang hanya mencapai 79,64 %. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh adanya efisiensi belanja,
anggaran tidak terserap karena keterbatasan waktu dan adanya kegiatan yang tidak dapat
terlaksana sepenuhnya sehingga menyebebkan penyerapan anggaran juga jauh dibawah target
seperti pembebasan tanah. Realisasi Belanja Langsung per-OPD Pemerintah Kota Depok tahun
2006-2010 dapat dilihat pada gambar 3.10.
Gambar 3.10. Proporsi Realisasi Belanja APBD Kota Depok Tahun 2007-2010
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok 2006 - 2010
Gambaran lebih rinci tentang Anggaran dan realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung
dapat dilihat pada tabel 3.5
2006 2007 2008 2009 2010
Belanja Tidak Langsung 79.34% 86.01% 88.72% 90.61% 89.16%
Belanja Langsung 79.64% 75.88% 82.65% 82.79% 78.94%
Total Belanja Daerah 79.50% 80.60% 85.62% 86.38% 84.81%
65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%
%
Persentase Capaian Keuangan
48
Tabel 3.5. Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Kota Depok Tahun 2006-2010
No Uraian Realisasi (Rp.)
Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010
BELANJA DAERAH
2,1 Belanja Tidak Langsung
Rencana 317.423.131.022,97 416.065.139.202,89 504.267.579.607,10 507.583.807.212,56 737,436,498,560,00
Realisasi 251.848.430.033,00 357.839.883.619,00 447.374.506.311,00 459.942.497.851,00 657.481.972.223,00
% 79,34 86,01 88,72 90,61 89,16
2.1.1 Belanja Pegawai Rencana 224.677.960.918,97 278.204.513.607,72 319.297.655.379,10 377.755.266.671,25 530.766.632.319,04
Realisasi 207.264.887.033,00 244.583.000.595,00 305.066.833.729,00 345.200.502.406,00 502.051.114.177,00
% 92,25 87,91 95,54 91,38 94,59
2.1.2 Belanja Bunga Rencana - - - - -
Realisasi - - - - -
% - - - - -
2.1.3 Belanja Subsidi Rencana - - - - -
Realisasi - - - - -
% - - - - -
2.1.4 Belanja Hibah Rencana - 10.500.000.000,00 39.886.114.000,00 9.307.029.398,00 55.866.600.226,00
Realisasi - 10.500.000.000,00 38.746.360.000,00 8.057.032.398,00 39.277.547.521,00
% - 100,00 97,14 86,57 70,31
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial Rencana - 79.851.311.509,31 111.155.916.058,00 111.694.173.301,00 128.081.716.090,00
Realisasi - 75.411.887.500,00 100.506.670.482,00 100.969.646.297,00 110.810.633.021,00
% - 94,44 90,42 90,40 86,52
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Rencana - - - - -
Realisasi - - - - -
% - - - - -
2.1.7 Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Rencana 47.134.393.000,00 26.250.000.000,00 - -
Realisasi 43.407.428.000,00 22.764.929.524,00 - - -
% 92,09 86,72 - - -
49
No Uraian Realisasi (Rp.)
Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010
2.1.8 Belanja Tidak Terduga Rencana 45.610.777.104,00
21.259.314.085,86 33.927.894.170,00
8.827.337.842,31
21.850.733.120,94
Realisasi 1.176.115.000,00 4.580.066.000,00 3.054.642.100,00 5.715.316.750,00 4.471.860.700,0p
% 2,58 21,54 9,00 64,75 20,47
2,2 Belanja Langsung Rencana 357.479.305.643,00 476.185.413.945,35 526.690.499.833,29 598.968.794.296,00 431.147.061.823,00
Realisasi 284.710.040.051,00 361.341.983.466,65 435.308.755.089,61 495.872.489.874,00 546.137.570.850,78
% 79,64 75,88 82,65 82,79 78,94
Jumlah Belanja Rencana 674.902.436.665,97 892.250.553.148,24 1.030.958.079.440,39 1.106.552.601.508,56 1.283.574.069.410,76
Realisasi 536.558.470.084,00 719.181.867.085,65 882.683.261.400,61 955.814.987.725,00 1.088.629.034.046,00
% 79,50 80,60 85,62 86,38 84,81
Surplus/(Defisit) Rencana (82.967.932.884,97) (142.904.287.168,29) (187.183.215.830,53) (184.570.350.620,84) (213.268.565.328,89)
Realisasi 62.657.532.135,49 47.618.058.713,35 2.045.044.023,69 36.047.312.965,88 23.079.026.091,00
% (75,52) (33,32) (1,09) (19,53) (10,82)
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok 2006 - 2010
50
3.2.3. Analisa Pembiayaan
Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun tahun 2007-2010 dapat digambarkan seperti terlihat
pada Tabel 3.6 di bawah ini. Dari Tabel tersebut, terlihat bahwa selama tahun 2007-2010 terjadi
surplus anggaran, yaitu realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah sebesar
Rp. 47.618.058.713,35 pada tahun 2007, Rp. 2.045.044.023,69 pada tahun 2008,
Rp 36.047.312.965,88 pada tahun 2009, dan Rp 23.079.026.091,00 pada tahun 2010; artinya
bahwa selama tahun-tahun tersebut seluruh belanja daerah pemerintah Kota Depok dapat
ditanggulangi dengan pendapatan daerahnya.
Namun Untuk mendapatkan gambaran surplus/defisit riil harus diperhitungkan realisasi
Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang merupakan pengeluaran daerah seperti penyertaan
modal, pembayaran pokok hutang dan pemberian pinjaman daerah, sehingga angka
surplus/defisit anggaran tersebut harus dikurangi dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Daerah. Realisasi keuangan Pemerintah Kota Depok Pada tahun 2007 dan 2010 terjadi Surplus
riil sebesar Rp. 34.569.050.817,24 pada tahun 2007 kemudian sebesar Rp. 21.409.680.386,88
pada tahun 2009 dan sebesar Rp 18.879.276.599,00 pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun
2008 terjadi defisit Riil sebesar Rp 10.248.530.352,31.
Tabel 3.6 Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Pemerintah Kota Depok Tahun 2007-2010
NO Uraian 2007 2008 2009 2010
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Realisasi Pendapatan Daerah
766.799.925.799,00 884.728.305.424,30 991.862.300.690,88 1.111.708.060,137
2 Dikurangi realisasi Belanja Daerah
719.181.867.085,65 882.683.261.400,61 955.814.987.725,00 1.088.629.034,046
A1 Surplus/(Defisit) Anggaran
47.618.058.713,35 2.045.044.023,69 36.047.312.965,88 23.079.026.091,00
3
Dikurangi realisasi
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
13.049.007.896,11 12.293.574.376,00 14.637.632.579,00 4.199.749.492,00
A2 Surplus/(Defisit) riil 34.569.050.817,24 (10.248.530.352,31) 21.409.680.386,88 18.879.276.599,00
Sumber : Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2007-2010
Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Depok
selama ini cukup kuat untuk membiayai realisasi belanja langsung dan belanja tak
langsungnya. Defisit riil hanya terjadi pada tahun 2008 dalam jumlah yang relatif kecil yaitu
sebesar Rp. 10.248.530.352,31 atau 1,16 % dari total realisasi belanja daerah sebesar
Rp. 882.683.261.400,61
Defisit riil anggaran pada kurun tahun yang sama harus ditutup dengan Penerimaan
Pembiayaan Daerah yang bersumber antara lain dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun Anggaran sebelumnya, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan
piutang daerah, bila realisasi penerimaan pembiayaan daerah melebihi defisit riil anggaran,
maka akan memunculkan Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.
51
Realisasi penutupan defisit riil Pemerintah Kota Depok Tahun 2007-2010 dapat digambarkan
komposisinya pada Tabel 3.7 berikut ini.
Tabel 3.7 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Depok Tahun 2007-2010
NO Uraian 2007 2008 2009 2010
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya
147.143.204.988,29
190.556.945.785,53
189.511.116.405,92
225.885.099.066,82
Pencairan Dana Cadangan
- - - -
2 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan
- - - -
3 Penerimaan Pinjaman Daerah
- - - -
4 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
411.480.000,00
- - -
5 Penerimaan Piutang Daerah
8.433.209.980,00
9.210.546.245,00
15.052.302.274,02
B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
155.987.894.968,29
199.767.492.030,53
204.563.418.679,94
225.885.099.066,82
A-B Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
190.556.945.785,53
189.518.961.678,22
225.973.099.066,82
244.764.375.665,82
Sumber : Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2006-2010
Dari tabel diatas terlihat penutupan defisit riil anggaran tahun 2007 sd. 2010 terutama
bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya yaitu
sebesar Rp. 147.143.204.988,29 atau 20 % dari realisasi belanja daerah tahun anggaran 2007,
tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 190.556.945.785,53 atau 22 % dari realisasi belanja
daerahnya, tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 189.518.961.678,22 atau 20 % dari realisasi
belanja daerahnya dan tahun anggaran 2010 sebesar Rp 225.973.099.066,82 atau 20,76% dari
realisasi belanja daerahnya.
Besarnya SILPA tahun anggaran sebelumnya dan relatif kecilnya ralisasi defisit riil anggaran
atau bahkan terjadinya surplus riil anggaran, pada akhirnya menyebabkan terjadinya Realisasi
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) yang cukup besar dalam tiga tahun
terakhir, yaitu pada tahun 2007 sebesar Rp. 190.556.945.785,53 atau 26 % dari total Belanja
Daerah, pada tahun 2008 sebesar Rp. 189.518.961.678,22 atau 21 % dari total Belanja Daerah,
pada tahun 2009 sebesar Rp. 225.973.099.066,82 atau 24 % dari Total Belanja Daerah, pada
tahun 2010 sebesar Rp. 244.764.375.665,82 atau 22,48 % dari Total Belanja Daerah. Tingginya
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) diatas menjadi sumber dana yang
sangat potensial untuk membiayai belanja dan menutup defisit anggaran daerah tahun
berikutnya.
52
Sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut apabila dianalisis lebih mendalam berasal dari
terjadinya pelampauan realisasi penerimaan daerah dari anggaran Penerimaan Dana
Perimbangan dan pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Disamping
itu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran juga berasal dari terjadinya realisasi Belanja Daerah dan
realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang
dianggarkan pada tahun yang bersangkutan. Dari tabel berikut, terlihat penyebab terjadinya
SILPA pada tahun 2007 sampai dengan 2010.
Tabel 3.8 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Depok Tahun 2007-2010
No. Uraian
2007 2008 2009 2010
Rp % dari SiLPA
Rp % dari SiLPA
Rp % dari SiLPA
Rp % dari SiLPA
1 Jumlah SiLPA 190.556.945.785,53 100% 189.518.961.678,22 100% 225.973.099.066,82 100% 244.764.375.665,82 100%
2 Pelampauan penerimaan PAD
10.888.305.680,36 6% 15.623.196.166,73 8% 18.831.162.146,39 8% 14.151.579.744,06 6%
3
Pelampauan penerimaan dana perimbangan
5.028.624.748,00 3% 18.871.840.647,71 10% 45.601.825.056,77 20% 59.626.962.622,14 24%
4
Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah
1.536.729.390,69 1% 6.458.405.000,00 3% 5.447.062.600,00 2% (2.562.470.000) -1%
5
Sisa penghematan belanja, atau akibat lainnya
173.068.686.062,59 91% 148.274.818.039,78 78% 151.355.954.116,56 67% 194.945.035.365,76 80%
6 Pelampauan Pembiayaan Neto
34.599.903,89 0% 290.701.824,00 0% 332.536.803,70 0% 3.851.070,00 0%
7 Anggaran Silpa tahun berjalan
0% 0% 4.404.558.343,40 2% 8.412.933.175,93 3%
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok 2007 - 2010
Dari tabel diatas terlihat bahwa sumber terjadinya SILPA yang paling besar adalah dari Sisa
penghematan belanja atau akibat lainnya seperti tidak selesai atau tidak terlaksananya
kegiatan yang direncanakan, yang pada tahun 2007 mencapai Rp. 173.068.686.062,59 atau
91 % dari jumlah SILPA, pada tahun 2008 mencapai Rp. 148.274.818.039,78 atau 78 %, pada
tahun 2009 mencapai Rp. 151.355.954.116,56 atau 67 % sedangkan pada tahun 2010 mencapai
194.945.035.365,76 atau 80% dari jumlah SILPA. Data tersebut dapat menggambarkan
semakin meningkatnya proporsi pelampauan penerimaan PAD, Dana Perimbangan dan lain-
lain pendapatan daerah sebagai sumber terjadinya SILPA, serta makin turunnya pekerjaan
yang tidak terselesaikan atau tidak terlaksana.
3.3. Kerangka Pendanaan
Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan proyeksi keuangan daerah yang akan
dikelola Pemerintah Kota Depok selama lima tahun kedepan tahun anggaran 2011 s.d 2016
yang meliputi: proyeksi pendapatan daerah, proyeksi belanja yang harus dilakukan
pemerintah daerah, yang meliputi belanja tidak langsung maupun pembelanjaan langsung,
53
serta proyeksi penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dalam rangka
menutup surplus maupun defisit anggaran yang direncanakan.
Penyusunan proyeksi keuangan daerah Pemerintah Kota Depok selama lima tahun kedepan
tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi yang diperoleh berdasarkan analisis data historis
keuangan daerah beberapa tahun sebelumnya berupa trend pertumbuhan pendapatan,
belanja serta pembiayaan, prediksi kondisi makro ekonomi kedepan, prediksi belanja-belanja
wajib serta yang direncanakan yang akan terjadi selama lima tahun kedepan.
3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah
Proyeksi sumber pendapatan daerah untuk lima tahun ke depan dari tahun anggaran 2011
hingga tahun 2016 seperti terlihat pada Gambar 3.11. berikut ini.
Gambar 3.11. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Depok Berdasarkan Sumbernya
(dalam jutaan rupiah)
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok
Gambar 3.11. di atas menunjukkan bahwa hingga tahun 2016, ketergantungan keuangan Kota
Depok pada dana perimbangan masih cukup tinggi yaitu sekitar 57,09% pada tahun 2011 dan
diharapkan perannya akan makin berkurang mencapai 51,05 % pada tahun 2016, sementara
PAD yang ditargetkan mampu meningkat rata-rata 15% per tahun, yang pada tahun 2011
memberikan kontribusi sebesar 22 %, pada akhir 2016 diharapkan dapat memberikan
kontribusi sekitar 27,95% . lihat (Gambar 3.12).
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pendapatan Asli Daerah 255,601 322,798 371,218 426,901 490,936 564,576
Dana Perimbangan 662,302 685,645 759,031 840,474 930,888 1,031,2
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
242,193 288,326 321,999 336,686 377,551 424,315
TOTAL PENDAPATAN 1,160,0 1,296,7 1,452,2 1,604,0 1,799,3 2,020,1
-
500,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00
1,500,000,000,000.00
2,000,000,000,000.00
2,500,000,000,000.00
Ru
pia
h
Proyeksi Pendapatan 2011 - 2016
54
Gambar 3.12. Proyeksi Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah (%)
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok
Pada tahun 2011 dan 2012 terjadi peningkatan proporsi PAD secara signifikan, sebaliknya
terjadi penurunan proyeksi pendapatan dari dana perimbangan, hal tersebut disebabkan
adanya perubahan peraturan perundangan, yaitu dalam Undang-undang no 28 tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang memberikan pengelolaan pendapatan BPHTB dan
PBB kepada daerah, sehingga masuk dalam kelompok PAD yang semula merupakan kelompok
pendapatan dari dana perimbangan pajak. Selanjutnya pada tahun 2013 sampai dengan 2016
peningkatan PAD diproyeksikan akan tumbuh sebesar 15 % per tahun, dana perimbangan
sebesar 11 % dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 12 %, proyeksi pertumbuhan
pendapatan tersebut diperhitungkan berdasarkan rata-rata pertumbuhan masing-masing jenis
pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi makro
Kota Depok.
Dengan mendasarkan pada asumsi rata-rata pertumbuhan PAD Kota Depok empat periode
sebelumnya (15%), maka proyeksi pertumbuhan PAD pada pendapatan daerah dapat dilihat
pada gambar berikut.
Gambar 3.13 Proyeksi PAD Kota Depok 2011-2016 (dalam Jutaan rupiah)
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pendapatan Asli Daerah 22.03% 24.89% 25.56% 26.61% 27.28% 27.95%
Dana Perimbangan 57.09% 52.87% 52.27% 52.40% 51.73% 51.05%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
20.88% 22.23% 22.17% 20.99% 20.98% 21.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Ru
pia
h
Persentase Proyeksi Pendapatan 2011 - 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pajak Daerah 175,383,3 230,548,2 265,130,4 304,900,0 350,635,0 403,230,3
Retribusi Daerah 40,366,03 46,420,93 53,384,08 61,391,69 70,600,44 81,190,51
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5,771,018 6,636,671 7,632,172 8,776,998 10,093,54 11,607,57
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 34,080,75 39,192,87 45,071,80 51,832,57 59,607,45 68,548,57
TOTAL PAD 255,601,1 322,798,7 371,218,5 426,901,3 490,936,5 564,576,9
-
100,000,000,000.00
200,000,000,000.00
300,000,000,000.00
400,000,000,000.00
500,000,000,000.00
600,000,000,000.00
Ru
pia
h
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah 2011 - 2016
55
Untuk meningkatkan PAD seperti yang diproyeksikan diatas, masih banyak yang dapat
dilakukan Pemerintah Kota Depok, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-
sumber pendapata daerah. Yaitu dengan melakukan penyempurnaan berbagai regulasi yang
ada, identifikasi objek dan wajib pajak, identifikasi objek retribusi, dan pengelolaan sumber
daya daerah lain yang produktif, dapat menjadi upaya konkrit bagi peningkatan peran PAD
dalam membentuk pendapatan dana pembangunan daerah Kota Depok. Salah satunya adalah
memanfaatkan peluang pengalihan pajak PBB dan PBHTB yang menurut Undang Undang
Pajak yang baru akan dialihkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah.
3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah
Penyusunan proyeksi belanja daerah menggunakan asums-asumsi yang didasarkan pada data
historis perkembangan pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung beberapa
tahun sebelumnya, serta rencana-rencana strategis Pemerintah Kota Depok lima tahun
kedepan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu juga
mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah diatas, serta proyeksi penerimaan
pembiayaan daerah terutama proyeksi SILPA yang dalam beberapa tahun terakhir memiliki
jumlah yang sangat signifikan. Hingga tahun 2010, komposisi belanja daerah Kota Depok
terdiri dari pos belanja langsung (39,60%) dan pos belanja tidak langsung (60,39%). Untuk lima
tahun ke depan, belanja daerah Pemerintah Kota Depok diproyeksikan, sebagai berikut :
Gambar 3.14. Proyeksi Belanja Daerah Kota Depok 2011 – 2016 (dalam jutaan rupiah)
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok
Proyeksi belanja daerah Kota Depok 5 tahun kedepan akan lebih banyak dikeluarkan untuk
keperluan belanja langsung yang merupakan belanja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat Kota Depok, proyeksi komposisi belanja
langsung rata-rata adalah sebesar 56% dari total Belanja Daerah, sedangkan belanja Tidak
langsung berisi belanja pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial rata-rata adalah sebesar
44 % dari total Belanja Daerah.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Belanja Tidak Langsung 624,011, 617,687, 682,072, 739,917, 853,087, 883,698,
Belanja Langsung 776,805, 948,013, 843,233, 895,044, 989,245, 1,152,78
Total Belanja Daerah 1,400,81 1,565,70 1,525,30 1,634,96 1,842,33 2,036,48
-
500,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00
1,500,000,000,000.00
2,000,000,000,000.00
2,500,000,000,000.00
Ru
pia
h
Proyeksi Belanja 2011 - 2016
56
Setiap tahun rata-rata pertumbuhan belanja daerah adalah sebesar 7,92% yang terdiri dari rata-
rata pertumbuhan belanja langsung direncanakan sebesar 8,84%, sedangkan pertumbuhan
belanja tidak langsung adalah sebesar 7,35%.
Belanja Tidak langsung didominasi oleh belanja pegawai yang rata-rata mencapai 83% dari
belanja tidak langsung atau 7,46% dari total Belanja daerah. Belanja pegawai ini merupakan
belanja untuk pembayaran gaji/uang representasi dan tunjangan seluruh pegawai dan anggota
DPRD Kota Depok dan diproyeksikan akan tumbuh sekitar 10% setiap tahunnya.
Gambar 3.15. Proyeksi Proporsi Belanja Tidak Langsung Kota Depok 2011 – 2016 (dalam jutaan rupiah)
NO BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Belanja Pegawai 72.94% 81.05% 80.74% 81.87% 78.11% 82.95%
2 Belanja Bunga 0.04% 0.00% 2.05% 1.89% 1.64% 0.00%
3 Belanja Subsidi 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 Belanja Hibah 6.95% 12.61% 11.69% 11.01% 15.07% 9.68%
5 Belanja Bantuan Sosial 18.94% 5.06% 4.66% 4.43% 3.90% 3.88%
6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa 0.14% 0.14% 0.13% 0.12% 0.10% 0.10%
8 Belanja Tidak Terduga 1.00% 1.13% 73.00% 68.00% 1.18% 3.39%
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok
Belanja hibah akan meningkat pada tahun 2015 sejalan dengan rencana adanya Pemilukada
pada tahun yang bersangkutan. Belanja bantuan sosial yang merupakan bantuan Pemerintah
Kota Depok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara rata-rata adalah sebesar
3.88% dari total belanja tidak langsung sedangkan belanja tidak terduga direncanakan
disediakan secara konstan untuk mengantisipasi pembiayaan bila terjadi keadaan darurat yang
memerlukan biaya besar.
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tahun
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
57
3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah
Apabila dikaitkan antara proyeksi pendapatan daerah dengan proyeksi belanja daerah Kota
Depok, maka jumlah pendapatan yang ada tidak mencukupi untuk mendanai seluruh belanja
yang direncanakan atau terdapat defisit anggaran, sehingga harus didanai dengan
pembiayaan daerah yang cukup besar terutama yang bersumber dari SILPA.
Gambar 3.16 Proyeksi Surplus/Defisti APBD Kota Depok 2011 – 2016 (dalam jutaan rupiah)
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok
Kebijakan Pemerintah Kota Depok lima tahun ke depan dalam pendanaan belanja daerah
akan berupaya untuk semakin meningkatkan peran pendapatan daerah untuk mendanai
belanja daerah, yaitu dengan berupaya untuk menurunkan jumlah SILPA secara bertahap
melalui manajemen pengelolaan kegiatan yang lebih baik. Oleh karenanya proyeksi rata-rata
pertumbuhan belanja daerah adalah 7,92%, lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan pendapatan
daerah yang mencapai 11,73 %. Sehingga defisit anggaran secara bertahap diproyeksikan akan
semakin berkurang.
Gambar 3.17 Proporsi Pendanaan Belanja Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2011-1016 (dalam jutaan rupiah)
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok
2011 2012 2013 2014 2015 2016
PENDAPATAN DAERAH 1,160,09 1,296,77 1,452,24 1,604,06 1,799,37 2,020,18
BELANJA DAERAH 1,400,81 1,565,70 1,525,30 1,634,96 1,842,33 2,036,48
Surplus/Defisit (240,720 (268,930 (73,056, (30,899, (42,956, (16,300,
PEMBIAYAAN DAERAH 240,720, 268,930, 73,056,6 30,899,9 42,956,6 16,300,0
Penerimaan Pembiayaan 242,770, 277,030, 130,000, 100,593, 100,000, 50,000,0
Pengeluaran Pembiayaan 2,050,04 8,100,00 56,943,3 69,693,3 57,043,3 33,700,0
(500,000,000,000.00)-
500,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 1,500,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 2,500,000,000,000.00
Ru
pia
h
Proyeksi Surplus/Defisit APBD 2011 - 2016
2011 2012 2013 2014 2015
PENDAPATAN DAERAH 82.69% 82.40% 91.78% 94.10% 94.74%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 17.31% 17.60% 8.22% 5.90% 5.26%
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%
100.00%
%
Pendanaan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah
58
Komposisi pendanaan belanja daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa
belanja daerah didanai oleh pendapatan daerah sebesar 80 % , sedangkan sisanya sebesar 20 %
didanai dari pembiayaan daerah terutama dari SILPA, dalam lima tahun kedepan secara
bertahap peran pendapatan akan lebih dimaksimalkan sedangkan peran pembiayaan
diturunkan sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Secara bertahap maka pada tahun 2016
diharapkan belanja daerah 94,74% akan didanai dari pendapatan daerah sedang sisanya dari
pembiayaan daerah sebesar 5,26%.
Secara lebih rinci proyeksi pembiayaan daerah Kota Depok tahun 2011 sd 2016 adalah
sebagaimana terlihat pada gambar 3.18
Gambar 3.18 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2016 (dalam jutaan rupiah)
NO PEMBIAYAAN TAHUN
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 242.770.040.000 277.030.000.000 130.000.000.000 100.593.319.319.60 100.000.000.000 50.000.000.000
1.1
SiLPA TA. Sebelumnya 242.000.000.000 150.000.000.000 130.000.000.000 100.593.319.319.60 75.000.000.000 50.000.000.000
1.2
Pencairan Dana Cadangan - - - - 25.000.000.000 -
1.3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - - -
1.4
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah - 127.030.000.000 - - - -
1.5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 770.040.000 - - - - -
1.6
Penerimaan Piutang Daerah - - - - - -
2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.050.040.000 8.100.000.000 61.943.333.333 69.693.333.333 57.043.333.333 33.700.000.000
2.1
Pembentukan Dana Cadangan - 5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 - 20.000.000.000
2.2
Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah - 3.100.000.000 9.600.000.000 12.350.000.000 14.700.000.000 13.700.000.000
2.3
Pembayaran Pokok Utang 1.280.000.000 - 42.343.333.333 42.343.333.333 42.343.333.333 -
2.4
Pemberian Pinjaman Daerah 770.040.000 - - - - -
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok
-
50,000,000,000.00
100,000,000,000.00
150,000,000,000.00
200,000,000,000.00
250,000,000,000.00
300,000,000,000.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Proyeksi Pembiayaan 2011 - 2016
Penerimaan Pembiayaan
SiLPA TA. Sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
59
Dari tabel tersebut dalam Penerimaan Pembiayaan dapat diuraikan bahwa pada tahun 2012
direncanakan akan ada pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan gedung kantor
pemerintah daerah yang akan dilunasi selama tiga tahun sebagaimana terlihat dalam proyeksi
pengeluaran pembiayaan yaitu pembayaran pokok utang tahun 2013 sampai dengan 2015.
Sedangkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu direncanakan adanya Pembentukan Dana
Cadangan tahun 2012 sampai dengan 2014 yang akan dicairkan pada tahun 2015 dalam
komponen Penerimaan Pembiayaan sebagai sumber pendanaan belanja untuk membiayai
belanja Pemilukada yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.
60
BAB IV
ISU – ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan Kota Depok
Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin
dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan
pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara
optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang
tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kota Depok diidentifikasi berdasarkan interaksi
dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal kota, regional
maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir.
Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pembangunan Kota
Depok untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan
dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah
dirumuskan sebelumnya. Secara ilustratif, pola hubungan antara permasalahan wilayah, isu
strategis, visi dan misi hingga program dan kegiatan dapat dilihat dalam gambar 4.1 berikut.
Gambar 4.1. Pola Hubungan antara Permasalahan Kota Depok, Perumusan Visi Misi dan
Perumusan Program Kegiatan
Berdasarkan gambaran kondisi wilayah dan perekonomian yang telah disampaikan pada bab-bab
sebelumnya, paparan permasalahan Kota Depok akan dibagi menurut kondisi geografis,
demografis, sosial kemasyarakatan, pelayanan umum dan ekonomi.
Isu Strategis
Masalah & Tantangan Program & Kegiatan
Visi & Misi
Tujuan & Sasaran
61
4.1.1. Aspek Geografis
Dari sisi geografis, permasalahan yang paling menonjol adalah semakin menyusutnya proporsi
lahan tidak terbangun sebagai konsekuensi meningkatnya aktivitas pembangunan khususnya
untuk fungsi perumahan. Proporsi lahan tidak terbangun yang pada tahun 2005 masih mencapai
53,51 %, menjadi tinggal 47,64 % pada 2009. Ini berarti laju konversi lahan tidak terbangun menjadi
lahan terbangun mencapai 3,14 % per tahun. Konversi ini juga terjadi pada kawasan lindung
seperti daerah sempadan sungai, situ dan SUTET (saluran udara tegangan ekstra tinggi). Hal itu
memberikan konsekuensi berupa menyempitnya lahan untuk fungsi pertanian, berkurangnya
resapan air dan menurunnya kualitas lingkungan.
Aturan proporsi ruang terbuka hijau publik kota/perkotaan di Kawasan Jabodetabekpunjur paling
rendah 20% (dua puluh persen). Ini sejalan dengan undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan adalah 30%,
dengan tanggung jawab 20% oleh pemerintah (publik) dan 10% oleh pihak swasta atau
masyarakat. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2010-2030
mengarahkan proporsi lahan terbangun tahun 2030 sebesar 13.934 Ha atau 69,57% dan luas RTH
sebesar 6.095 Ha atau 30,43%.
Dengan tingkat pertumbuhan lahan terbangun saat ini, pada 2016 luas lahan terbangun akan
mencapai 12.989,85 Ha atau sekitar 65%, hampir mencapai ambang batas RTRW. Untuk bisa
mencapai target RTRW, pertumbuhan lahan terbangun harus ditekan hingga mencapai rata-rata
1,7% per tahun dan ini merupakan persoalan yang tidak mudah.
4.1.2. Aspek Demografis
Dari sisi demografis, persoalan utama adalah Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang tinggi,
mencapai rata-rata 4,27% dalam 10 tahun terakhir, peringkat ke dua di Provinsi Jawa Barat setelah
Kabupaten Bekasi. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional (1,49%) maupun Propinsi Jawa Barat
(1,89%). Saat ini jumlah penduduk Kota Depok mencapai 1,7 juta jiwa. Dengan LPP saat ini, jumlah
penduduk Kota Depok pada tahun 2016 diproyeksikan akan mencapai sekitar 1,968 juta jiwa.
Pertumbuhan penduduk Kota Depok didominasi oleh migrasi penduduk khususnya dari wilayah
DKI Jakarta. Angka kelahiran rata-rata stabil (2%) dan komposisi penduduk usia produktif yang
dominan (sekitar 69% pada tahun 2010). Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi
kelompok usia produktif yang relatif besar mempunyai implikasi yang luas berupa perlunya
tambahan lapangan kerja, tambahan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta ketersediaan
pangan dan energi yang memadai, selain berpotensi terjadinya degradasi ekologi dan lingkungan
akibat beralih fungsinya lahan pertanian menjadi permukiman, dan potensi konflik sosial apabila
mereka tidak dikelola dengan baik.
62
Selain itu, pada tahun 2015, sesuai target Millenium Development Goals (MDGs) laju
pertumbuhan penduduk Indonesia secara keseluruhan harus diturunkan menjadi 1,1 % per tahun
yang berarti Kota Depok perlu mengantisipasinya dengan upaya-upaya pengendalian migrasi
penduduk yang ketat.
4.1.3. Aspek Sosial Kemasyarakatan
Penduduk Kota Depok sebagai subyek dan obyek paling berharga dalam pembangunan daerah
berjumlah 1.736.565 jiwa menurut Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) 2010. Dari sisi kualitas
manusia, Depok termasuk unggul dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010
mencapai 78.90 yang menempatkan Depok sebagai yang tertinggi di Jawa Barat. Nilai IPM ini
juga menunjukkan derajat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat yang cukup baik.
Struktur kependudukan Kota Depok didominasi penduduk usia produktif dengan tingkat
kelulusan setara SMA yang cukup tinggi sekitar 35,59% dan lulusan perguruan tinggi sekitar
11,84% (BPS, 2010). Dan dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan, warga Depok termasuk cukup
harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya.
Namun demikian, jumlah warga miskin Kota Depok masih cukup besar (120.000 data Susenas
2009 atau 8% menurut Jamkesda 2009) yang diperkirakan sebagiannya berasal dari migrasi
masyarakat ekonomi lemah yang termarginalisasi di Jakarta. Angka pengangguran terbuka juga
cukup tinggi yakni 9,83% pada 2009.
Angka Kematian Bayi di Kota Depok sudah relatif rendah yakni 26.58 pada 2010 namun masih
perlu ditekan lagi karena target MGDs untuk tahun 2014 adalah 24. Angka buta huruf di Kota
Depok sekalipun hanya 2,17% (BPS, 2010) berarti ada 37 ribu warga yang perlu diperhatikan.
Pengguna narkoba di Depok juga diperkirakan cukup besar dengan ditemukannya pabrik
narkotika skala besar di kawasan perumahan. Jumlah penderita HIV/AIDS (human
immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome) di Kota Depok juga cukup tinggi,
menempati peringkat ke 10 (sepuluh) se Indonesia. Peningkatan jumlah dalam 5 tahun terakhir
hampir mencapai 27 persen. Pada 2006, diestimasi berjumlah 290 orang dan melonjak hingga 750
orang pada 2010.
Kasus perdagangan anak dan perempuan (trafficking) diperkirakan cukup banyak terjadi. Komite
Independen Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (KIP-TKI) Kota Depok mencatat, dalam sehari
terdapat 10 laporan TKI kasus perdagangan orang dengan dominasi laporan putusnya kontak TKI
dengan keluarga, serta kasus perdagangan orang.
63
4.1.4. Aspek Pelayanan Umum
Permasalahan Kota Depok ditinjau dari aspek pelayanan umum di antaranya adalah :
a. Kinerja Pelayanan Dasar Masyarakat dan Pelayanan Perijinan
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terkategori baik (79.3 pada 2010), mengindikasikan
tingkat pelayanan publik secara umum telah berjalan cukup baik. Angka IKM 2007 – 2010
menunjukkan bahwa kenaikan rata-rata IKM adalah 2,71%/thn yang berarti di atas target RPJM
Daerah I sebesar 2,5%. Di sisi lain telah beroperasinya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)
memberi kemudahan pelayanan publik melalui satu pintu (One Stop Services). Terpilih
kembalinya kepala daerah yang sama juga merupakan jaminan keberlanjutan berbagai program
pemerintah daerah yang selama ini sudah berjalan baik.
Namun demikian, kendati nilai IKM rata-rata tinggi, dari 21 jenis pelayanan baik pelayanan dasar
masyarakat maupun pelayanan perijinan, baru 6 pelayanan dng IKM grade A (sangat baik) yakni 5
pelayanan perijinan (SITU&HO, SIUP, SIPA, TDP dan Ijin Reklame) serta 1 pelayanan dasar
masyarakat (Rumah Potong Hewan). Artinya masih ada 15 jenis pelayanan yang perlu
ditingkatkan pelayanannya.
Dari sisi personil, profesionalitas dan integritas SDM aparatur pemerintah masih perlu
ditingkatkan. Ditambah dengan rendahnya kualitas database pemerintahan dari sisi
pemutakhiran data dan akses publik serta sarana dan prasarana pemerintah masih terbatas,
ditandai dengan tersebarnya lokasi beberapa kantor dinas serta masih berstatus sewa bangunan.
Selain itu secara umum, perlu terus dilakukan upaya reformasi birokrasi melalui peningkatan
kualitas tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Masih dirasakan belum
optimalnya kelembagaan dan tatalaksana, pengawasan aparatur, produk hukum, pengelolaan
aset dan arsip secara baku, serta tuntutan adanya peningkatan transparansi dalam pengadaan
barang dan jasa serta pelayanan perijinan. Yang juga tidak kalah penting adalah masih
terbatasnya kapasitas anggaran pembangunan khususnya untuk melaksanakan standar
pelayanan minimal. Dalam era otonomi daerah, Pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif
dalam menggalang kapasitas pembiayaan daerah, antara lain melalui pendayagunaan aset,
kerjasama dengan swasta, dan optimalisasi pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility).
b. Kinerja Pelayanan Pendidikan
Dari sisi pelayanan pendidikan, jumlah, sebaran dan daya tampung sekolah negeri masih kurang,
terutama sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan. Dengan adanya pemekaran kecamatan
dari 6 menjadi 11 mengakibatkan ada beberapa kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri
setara SMA/SMK. Saat ini, jumlah SMP Negeri di Kota Depok baru ada 14 buah , sedangkan SMA
Negeri 7 buah. Meskipun APS SMP tahun 2009 sudah hampir mencapai 82,51% dan APS SMA
64
64,84%, untuk meningkatkan nilai ini masih terkendala daya tampung ruang kelas yang ada selain
masih tingginya biaya pendidikan riil bagi sebagian siswa.
Kinerja pelayanan pendidikan juga dituntut untuk melahirkan generasi yang lebih kreatif, inovatif
dan prestatif. Hal itu diperlukan untuk mendukung daya saing daerah dalam kompetisi regional,
nasional maupun global.
c. Kinerja Pelayanan Kesehatan
Untuk pelayanan kesehatan, jumlah dan sebaran sarana kesehatan masyarakat belum
proporsional dan memadai jika dibandingkan dengan jumlah dan kepadatan penduduk. RSUD
Kota Depok yang ada saat ini merupakan rumah sakit type C yang terbatas kapasitasnya yaitu
memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas untuk menampung pelayanan rujukan dari
puskesmas. Melihat kebutuhannya, Kota Depok membutuhkan RSUD dengan kapasitas
pelayanan yang lebih besar dan bermutu, dengan mulai meningkatkan status RSUD menjadi
RSUD tipe B.
Untuk skala kecamatan, Depok membutuhkan Puskesmas 24 jam yang dapat bersiaga penuh
dalam pelayanan kesehatan masyarakat, dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masing-
masing kecamatan. Terhadap puskesmas lainnya perlu terus ditingkatkan kualitas layanannya
antara lain melalui penerapan standar ISO.
Permasalahan lain di bidang kesehatan adalah perlunya perbaikan dalam pelaksanaan program
JAMKESMAS dan JAMKESDA sehingga kehadirannya dirasakan membantu pembiayaan
pengobatan bagi warga kurang mampu.
d. Kinerja dan Potensi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi
Dengan jumlah penduduk 1,7 juta jiwa yang sebagian besar berusia produktif dengan tingkat
mobilitas relatif tinggi, ditambah fakta bahwa sebagian penduduk Kota Depok adalah warga
komuter yang bermata pencaharian di Jakarta dan sekitarnya, mengakibatkan tuntutan terhadap
sarana dan prasarana transportasi yang tinggi pula.
Dengan panjang jalan 503,24 km yang 83,21% berkondisi baik, masih terjadi kemacetan pada jam-
jam puncak terutama pada ruas-ruas yang bermuara ke ibukota seperti Margonda Raya, Jalan
Raya Bogor, Jalan Sawangan dan Cinere. Selain itu, pola jaringan masih terkonsentrasi di sekitar
pusat kota, sementara akses timur barat maupun ke sentra-sentra ekonomi lainnya masih
terbatas. Angkutan kota yang jumlahnya mencapai hampir 3000 kendaraan pun belum tertib dan
teratur, serta belum menjangkau ke seluruh wilayah Depok. Terminal yang ada saat ini tidak
mampu menampung angkutan dalam kota maupun regional selain lokasinya yang berada di pusat
kota sehingga menjadi salah satu titik kemacetan. Terminal Regional Kelas A di Jatijajar
direncanakan akan memasuki tahap konstruksi pada 2011 dan beroperasi pada 2013 sehingga
nantinya angkutan regional tidak perlu melintas ke dalam kota dan terminal lama akan
65
difungsikan sebagai terminal terpadu. Namun perlu diciptakan akses langsung Terminal Jatijajar
ke tol Jagorawi sehingga tidak perlu melintasi ruas jalan dalam kota.
Selain itu, realisasi pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) dan Depok-Antasari (Desari),
di satu sisi dapat meningkatkan akses khususnya ke wilayah Cinere dan Cimanggis, namun di sisi
lain dapat menimbulkan bangkitan lalu lintas dan aktivitas yang perlu diantisipasi pemerintah
kota. Masalah lain di bidang transportasi adalah ketersediaan PJU (Penerangan Jalan Umum)
dan rambu-rambu yang dirasakan masih di bawah kebutuhan minimal.
e. Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Pemukiman
Ketersediaan perumahan sebagai salah satu sarana pemukiman juga belum dapat mengimbangi
pertumbuhan penduduk. Dengan 1,7 Juta penduduk yang terbagi dalam 440.475 keluarga
(Sensus BPS, 2010), Kota Depok baru memiliki 196.590 rumah (Distarkim, 2010) dengan berbagai
kategori. Ini mengakibatkan timbulnya pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni.
Pemerintah Daerah dengan bantuan Pemerintah Pusat sudah membangun Rusunawa Jatijajar
yang dapat menampung hingga 300 rumah tangga, namun hingga kini proses serah terimanya
masih terkendala berbagai hal.
Dari sisi prasarana dan sarana dasar pemukiman, pelayanan air bersih melalui PDAM Kota Depok
baru menjangkau sekitar 14% penduduk, sehingga sebagian besar penduduk menggunakan sumur
bor yang beresiko lebih tinggi terhadap pencemaran dan degradasi lingkungan. Selain itu,
kerjasama penyediaan air bersih dengan Kabupaten Bogor membuat Depok sangat tergantung
pada pihak luar baik dalam penyediaan maupun penetapan biaya retribusinya.
Cakupan layanan persampahan baru mencapai 38 % pada 2010 dan kurangnya dorongan maupun
kesadaran penduduk untuk mengelola sampah sendiri sehingga timbunan sampah dapat ditemui
hingga ke badan sungai. Kondisi TPA Cipayung juga sudah melewati daya tampungnya dan
diperkirakan hanya dapat dipertahankan maksimal dalam 1 tahun ke depan. Pemerintah Provinsi
Jawa Barat sudah mencanangkan pembangunan Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir
Sampah (TPPAS) Bersama di Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, namun
infrastrukturnya diperkirakan baru selesai pada 2013 mendatang.
Terkait drainase, upaya penanggulangan banjir sudah dilakukan hingga berkurangnya 17 titik
banjir selama periode RPJM Daerah I. Namun perkembangan jaringan drainase yang tidak
seimbang dengan perkembangan pemukiman mengakibatkan masih adanya titik-titik banjir
terutama saat debit air hujan tinggi.
Secara umum, pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan infrastruktur wilayah masih
terkendala oleh keterbatasan dana karena APBD Kota Depok Tahun 2010 masih berkisar 1 trilyun
rupiah yang terbagi ke dalam 40 OPD. Sehingga diperlukan terobosan-terobosan dalam kerangka
pendanaan pembangunan.
66
4.1.5. Aspek Perekonomian
Permasalahan Kota Depok dari sisi ekonomi dapat diformulasikan ke dalam beberapa aspek :
a. Kinerja dan Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok dalam 5
tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang terus meningkat demikian halnya dengan nilai
pendapatan perkapita penduduknya. Investasi di bidang ekonomi khususnya jasa dan
perdagangan juga menunjukkan perkembangan yang meningkat, ditandai dengan
berkembangnya pasar-pasar modern. Terdapat industri pengolahan skala menengah dan besar
dengan konstribusi terhadap PDRB yang masih cukup tinggi. Kota Depok memiliki berbagai
potensi komoditas unggulan seperti hasil pertanian, kerajinan, dan industri fashion yang dapat
dikembangkan menjadi berbagai diversifikasi produk. Berkembangnya permukiman baru
khususnya menengah keatas di wilayah Kota Depok turut mendorong pertumbuhan ekonomi
melalui tumbuhnya pusat-pusat bisnis dan perdagangan. Posisi strategis Kota Depok berpeluang
medorong masuknya investor baik domestik maupun luar negeri untuk membangun usaha
bisnisnya.
Kendati pendapatan per kapita terus meningkat, nilainya masih rendah dan berada di bawah
UMR Kota Depok (9,081 juta rupiah/orang/tahun pada 2010 atau sekitar 756 ribu/orang/bulan).
Nilai PAD Kota Depok juga masih sangat kecil dibanding total APBD (sekitar 12%), sehingga
pembiayaan pembangunan Kota Depok masih sangat tergantung pada sumber dana dari luar.
Untuk meningkatkan pendapatan, Kota Depok berpeluang meningkatkan nilai pajak dan retribusi
misalnya dari mutasi pajak kendaraan bermotor yang berasal dari Jakarta ke Depok. Dan dengan
berlaku efektifnya Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), pemerintah
daerah berpeluang meningkatkan penerimaan pajaknya dari PBB dan PBHTB. Selain itu,
pengalihan pengelolaan PDAM Depok dari Kabupaten Bogor juga berpeluang meningkatkan
penerimaan daerah dari laba pengelolaan kekayaan daerah. Melalui program intensifikasi
terhadap potensi pendapatan yang sudah ada juga masih terbuka peluang pengembangannya.
b. Kinerja Pengembangan Ekonomi Lokal
Perkembangan sektor tersier merupakan suatu keunggulan, namun tanpa ditopang kekuatan
sektor primer dan sekunder, Kota Depok akan menjadi target pemasaran yang justru
meningkatkan ketergantungan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan kebutuhan
pokok dari daerah lain. Pertumbuhan sektor ini juga menjadi rentan jika tidak didukung oleh daya
beli masyarakat. Dominasi perkembangan sektor tersier ini turut menjelaskan terkonsentrasinya
kutub pertumbuhan ekonomi (pole growth) di beberapa titik seperti di Jalan Margonda, Cinere
dan Cibubur saja, sementara wilayah lain kurang berkembang. Ancaman lainnya adalah
perkembangan pusat-pusat bisnis dan industri di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi yang
relatif memiliki daya dukung sektor primer dan sekunder yang lebih baik, sehingga menjadi
67
pesaing Kota Depok khususnya dalam upaya menarik investor selain dapat menarik pangsa pasar
lokal ke luar wilayah. Oleh karenanya, identifikasi, falisitasi dan pendampingan terhadap pelaku
ekonomi berbasis potensi lokal menjadi sangat penting dan mendasar.
Saat ini, perkembangan IKM, UMKM dan industri kreatif secara nasional maupun internasional
semakin baik. Era perdagangan bebas juga memberi peluang terbangunnya kemitraan dengan
pihak luar dari dalam negeri maupun luar negeri, baik dalam pemodalan, pengembangan produk
maupun pemasaran. Namun peluang tersebut belum dimanfaatkan Depok dengan baik.
Pengembangan industri unggulan berbasis kekuatan lokal masih belum signifikan, diantaranya
karena beberapa regulasi bidang ekonomi belum tersedia seperti aturan penanaman modal dan
investasi daerah serta aturan keberpihakan pengusaha besar terhadap UMKM. Selain itu, belum
adanya pendampingan dan fasilitasi yang terstruktur terhadap pengembangan industri dan usaha
kecil dan mikro serta fokus pengelolaan produk unggulan khas Kota Depok. Akibatnya, usaha
kecil menengah (UKM ) masih belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyerapan
tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di samping pertumbuhannya yang
masih menghadapi banyak kendala baik dalam akses permodalan, akses pasar, akses teknologi.
Berkaitan dengan permodalan, Kota Depok memiliki sekitar 200 koperasi aktif yang dapat
menjadi sarana penyaluran modal usaha. Namun peran koperasi tersebut belum optimal, antara
lain masih lemahnya kapasitas manajemen. Pemerintah telah menawarkan berbagai skim
permodalan nasional seperti KUR, PNPM dan Hibah Gapoktan yang dapat dimanfaatkan para
pengusaha kecil, yang perlu disosialisasikan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
Untuk membangun perekonomian Kota Depok, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari
berbagai pelaku ekonomi. Hingga saat ini, pelibatan peran swasta lokal dalam mendinamisasi
pertumbuhan ekonomi dan kemitraan belum jelas. Demikian halnya peran stakeholder lainnya
seperti BPPT, Kadin, Lembaga Keuangan dan Perguruan Tinggi yang ada di Kota Depok. Padahal,
mereka berpeluang untuk berinvestasi pada sektor-sektor usaha yang menjanjikan seperti usaha
eceran, real estate, pendidikan dan jasa lainnya baik dalam skala regional maupun global. Jangan
sampai peluang tersebut justru diisi oleh investor luar yang dominan pada sektor-sektor ekonomi
tertentu karena kekuatan modal yang dimiliki seperti dalam jasa perdagangan besar, perhotelan,
kepemilikan industri besar dan real estate sehingga hasil-hasil pembangunan Kota Depok tidak
dinikmati oleh penduduk Depok sendiri.
4.2. Isu–isu Strategis
Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan
karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis Kota
68
Depok disusun dari permasalahan serta tantangan yang dihadapi Kota Depok ke depan, serta
mengakomodir berbagai isu kebijakan regional maupun nasional.
Isu-isu strategis di atas perlu dikorelasikan dengan isu dan kebijakan nasional maupun regional
khususnya yang memberikan manfaat atau pengaruh dimasa datang terhadap pembangunan
Kota Depok. Sebagai bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Provinsi Jawa Barat, Kota Depok perlu memperhatikan isu dan permasalahan yang menjadi
penekanan pusat dan provinsi pada periode pembangunan yang tengah berlangsung agar
program pembangunan yang dijalankan nantinya dapat sejalan dan terintegrasi dengan arah
kebijakan dari pusat dan provinsi. Di samping itu, sebagai tahapan kedua dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006–2025, RPJM Daerah Kota Depok
Tahun 2011-2016 ini juga harus mengacu pada arahan yang terdapat dalam RPJPD Kota Depok.
Rencana pembangunan Indonesia mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan saat ini tengah memasuki RPJM Nasional ke-2 (2010–2014)
dengan penekanan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk
pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Selanjutnya,
berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, terdapat 11
prioritas nasional, 10 di antaranya sangat relevan dengan isu pembangunan Kota Depok saat ini
yakni reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan,
ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup serta
kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.
Adapun fokus perhatian Provinsi Jawa Barat pada periode RPJM Provinsi Jawa Barat Tahun
2008–2013 di antaranya adalah peningkatan aksesibilitas dan pelayanan pendidikan dan
kesehatan, penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan, ketersediaan dan
kualitas infrastruktur wilayah serta pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dari
sisi pengembangan wilayah, Kota Depok masuk dalam Wilayah Pengembangan Bogor dengan
lingkup kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten
Cianjur dan Kota Depok. Isu pengembangan Wilayah Bogor yang terkait dengan Kota Depok
diantaranya adalah rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur
jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih; masih lemahnya pemantapan kawasan
lindung; masih lemahnya penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular; serta masih
rendahnya penyediaan sarana sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan.
Pada tataran regional jabodetabek, berdasarkan Rencana Struktur Tata Ruang Nasional (RSTRN)
atau Sistem Perkotaan Nasional, Kota Depok di tetapkan sebagai Kota Satelit dan mempunyai
fungsi sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) bersama-sama dengan Kota Bogor, Kota
Tangerang dan Kota Bekasi, dengan DKI Jakarta ditetapkan sebagai Kota Inti. Sebagai PKN maka
Kota Depok diarahkan untuk berperan sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu
gerbang menuju kawasan internasional; pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang
69
melayani beberapa provinsi; dan/atau sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau
melayani beberapa provinsi.
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2010–2015 yang saat ini masih berupa draft
untuk proses penetapan menjadi Perda, struktur Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Depok
ditetapkan mengikuti batas administratif kecamatan yakni terdiri atas 11 (sebelas) BWK. Adapun
hirarkinya adalah BWK Beji dan Pancoran Mas sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan berfungsi
sebagai Pusat Kota Depok. Selanjutnya BWK Sawangan, Cimanggis, Limo dan Sukmajaya
ditetapkan sebagai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Tipe 1 dengan arahan pengembangan
pemukiman padat sedangkan BWK Cipayung, Cilodong, Tapos dan Bojongsari ditetapkan sebagai
PPK Tipe2 dengan arahan pengembangan pemukiman kepadatan rendah. Adapun arahan
pengembangan Kota Depok menurut RTRW 2010-2030 diantaranya dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 4.1 Arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kota Depok 2010 – 2030
RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW
ARAH PEMANFAATAN RUANG LOKASI
RENCANA SISTEM PERKOTAAN / PUSAT PERMUKIMAN
PKL CBD (pusat kota)
Pemukiman sangat padat, KDB >75
Pancoran Mas & Beji
PPK Tipe 1
Pemukiman Padat Bagian utara KDB 50 – 75
Cinere, Cimanggis, Limo, sebagian Sawangan, Sukmajaya
PPK Tipe 2
Pemukiman Kepadatan Rendah Bagian Selatan KDB 20 – 50
Bojongsari, Sawangan, Cipayung, Cilodong, dan Tapos
RENCANA SISTEM TRANSPORTASI
Tol Utara-Selatan dan Barat-Timur Desari & Cijago yang melintasi Kecamatan Cinere, Cimanggis
Jaringan Arteri Peningkatan & Pembangunan Akses Utara Selatan
Jaringan Kolektor Peningkatan & Pembangunan Akses Utara Selatan dan Barat Timur
Lokal Peningkatan & Pembangunan Akses Penghubung antar PPK
Terminal Pembangunan dan pengelolaan
Terminal Kelas A (Jatijajar), Terminal Terpadu Kelas C di Pusat Kota dan Terminal Kelas C pada BWK lainnya
RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG
Situ, DAS, Hutan Kota dan Kawasan Rawan Bencana
Konservasi dan Reservasi 30 Situ, DAS Ciliwung, Angke, Cikeas dan Sunter
RTH Penghijauan Kota dan konservasi fungsi kawasan
RTH pada lahan-lahan publik, RTH sempadan sungai dan situ, RTH di sekitar SUTET, Rel KA dan Pemakaman Umum
RENCANA POLA RUANG KAWASAN
Perdagangan Linier mengikuti ruas jalan utama
Margonda Raya dan pada pusat-pusat PKL dan PPK
Pemerintahan Integrasi kawasan perkantoran Jl. Margonda dan pusat PKL dan PPK
70
RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW
ARAH PEMANFAATAN RUANG LOKASI
pemkot dan peningkatan kantor kecamatan
Pendidikan Pemerataan Pelayanan Pendidikan di setiap BWK
Pembangunan SD, SMP dan SMA di sesuai rasio ketersediaanya , Pendidikan Tinggi di BWK Beji dan Pendidikan Terpadu di PPK Cipayung
Industri dan Pergudangan Industri manufaktur berwawasan lingkungan dan industri kreatif
Pada Outlet Tol Jagorawi (Tapos), pada ruas Jalan Raya Bogor dan di Jl. Kedaung PPK Bojongsari
Sumber : Diolah dari Draft RTRW Kota Depok 2010 - 2030
Adapun arahan pembangunan Kota Depok dalam RPJM Daerah Tahap II menurut dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006–2025 adalah
peningkatan pelayanan di atas standar SPM; pengembangan kompetensi SDM; pengembangan
produk dan jasa unggulan serta pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur sektor unggulan.
Mengacu pada berbagai isu kebijakan serta permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kota
Depok sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka terdapat 9 ISU STRATEGIS Kota Depok, yaitu :
1. Kualitas pelayanan publik.
2. Tatakelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
3. Potensi ekonomi lokal dan investasi daerah.
4. Pendapatan dan pembiayaan pembangunan daerah.
5. Infrastruktur dasar daerah.
6. Tataruang dan lingkungan hidup.
7. kreativitas, inovasi dan prestasi masyarakat.
8. Kualitas kehidupan keluarga, berbangsa dan beragama.
9. kesehatan, kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Kaitan antara isu strategis, dengan prioritas kebijakan nasional, Jawa Barat dan arahan
dalam RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.
71
Tabel 4.2. Telaahan Isu Strategis Pembangunan Kota Depok Terkait Isu Perencanaan Pusat, Regional dan Kota serta Permasalahan Pembangunan Kota Depok dalam RPJM Daerah Tahap II
Prioritas Nasional Isu Strategis Jawa Barat
Arahan RPJPD Isu Strategis Kota Depok
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola
2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan
kemiskinan 5. Ketahanan pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim investasi dan
iklim usaha 8. Energi 9. Lingkungan hidup 10. Daerah tertinggal,
terdepan, terluar, dan pasca konflik
11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi
1. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan
2. Aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, PHBS dan lingkungan sehat
3. Apresiasi dan pengembanganbudaya daerah
4. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan
5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah
6. Kesiagaan penanganan bencana alam
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
8. Pemerintahan daerah belum efektif
1. Peningkatan pelayanan di atas standar SPM
2. Pengembangan kompetensi SDM
3. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur sektor unggulan
4. Pengembangan produk dan jasa unggulan
1. Kualitas pelayanan publik
2. Tatakelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
3. Potensi ekonomi lokal dan investasi daerah.
4. Pendapatan dan pembiayaan pembangunan daerah.
5. Infrastruktur dasar. 6. Tataruang dan
lingkungan hidup. 7. Kreativitas, inovasi dan
prestasi masyarakat. 8. Kualitas kehidupan
keluarga, berbangsa dan beragama.
9. Kesehatan, kesejahteraan sosial, dan penanggulangan kemiskinan.
Sumber : Hasil Analisis Tahun 2011
72
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Depok Tahun 2011–
2016 selaras dengan arahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok
Tahun 2006–2025 untuk pembangunan daerah tahap kedua. Perumusan visi dan misi ini dilakukan
untuk menjawab permasalahan umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum
daerah yang diperkirakan akan berlaku.
5.1 Visi
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang
ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka
visi Pemerintah Kota Depok tahun 2011–2016 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :
Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan Sejahtera
Maju didefinisikan sebagai :
• Kota yang maju dalam pelayanan publik, serta warganya berbudaya dan berakhlak mulia.
Sejahtera didefinisikan sebagai :
• Kota yang aman dan nyaman, serta warganya hidup makmur dan bahagia.
5.2 Misi
Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi pembangunan Kota
Depok 2011 – 2016 dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan
Sejahtera, dengan rincian sebagai berikut :
1. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;
3. Mewujudkan Infrastruktur dan lingkungan yang nyaman;
4. Mewujudkan SDM unggul, kreatif dan religius.
5.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan
pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan tolok ukur
keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai Tujuan. Berikut ini beberapa tujuan dan
sasaran setiap misi Pembangunan Kota Depok Tahun 2011–2016 :
Misi I (Pertama) : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis
teknologi informasi.
Tujuan misi pertama adalah :
A. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
B. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
73
Sasaran
Tujuan : A. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sasaran dari tujuan ini adalah : Meningkatnya pelayanan yang efisien, efektif dan
transparan.
Tujuan : B. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sasaran dari tujuan ini adalah :
1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan;
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan;
3. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat;
4. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana.
Misi II (Kedua) : Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Tujuan misi kedua adalah :
A. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dan investasi daerah;
B. Mengoptimalkan pendapatan dan pembiayaan pembangunan daerah.
Sasaran
Tujuan : A. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dan investasi daerah.
Sasaran dari tujuan ini adalah :
1. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM;
2. Meningkatnya nilai tambah pertanian perkotaan;
3. Meningkatnya daya saing dan potensi industri lokal/kreatif;
4. Meningkatnya efisiensi dan perluasan perdagangan dan jasa;
5. Berkembangnya pariwisata daerah;
6. Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat;
7. Meningkatnya kompetensi dan perlindungan tenaga kerja.
Tujuan : B. Mengoptimalkan pendapatan dan pembiayaan pembangunan daerah.
Sasaran dari tujuan ini adalah :
1. Meningkatnya penerimaan daerah secara optimal;
2. Meningkatnya kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.
Misi III (Ketiga) : Mewujudkan Infrastruktur dan lingkungan yang nyaman
Tujuan misi ketiga adalah :
A. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar;
B. Menciptakan kondisi kota yang ramah lingkungan.
74
Sasaran
Tujuan : A. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar.
Sasaran dari tujuan ini adalah :
1. Meningkatnya kualitas permukiman;
2. Tertanganinya kemacetan kota;
3. Tertanggulanginya banjir;
4. Meningkatnya sanitasi lingkungan.
Tujuan : B. Menciptakan kondisi kota yang ramah lingkungan.
Sasaran dari Tujuan ini adalah :
Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup.
Misi IV (Keempat) : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul, kreatif dan religius Tujuan misi keempat adalah :
A. Menciptakan iklim kondusif bagi berkembangnya kreativitas dan prestasi masyarakat;
B. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, berbangsa dan beragama;
C. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Sasaran
Tujuan : A. Menciptakan iklim kondusif bagi berkembangnya kreatifitas dan prestasi
masyarakat.
Sasaran dari Tujuan ini adalah :
1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan;
2. Berkembangnya potensi pemuda, olah raga dan seni budaya.
Tujuan : B. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, berbangsa dan beragama.
Sasaran dari Tujuan ini adalah :
1. Meningkatnya peran agama dan masyarakat dalam pembangunan;
2. Meningkatnya keberdayaan perempuan, anak dan keluarga.
Tujuan : C. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Sasaran dari Tujuan ini adalah :
1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
75
Tabel 5.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Depok
VISI : Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan Sejahtera
MISI TUJUAN SASARAN
Misi 1 :
Mewujudkan pelayanan
publik yang profesional,
berbasis teknologi
informasi
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
1. Meningkatnya pelayanan yang efisien, efektif dan transparan
2. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik
1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan
3. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat
4. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana
Misi 2 :
Mewujudkan
kemandirian ekonomi
masyarakat berbasis
potensi lokal
1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dan investasi daerah
1. Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi dan UKM
2. Meningkatnya nilai tambah pertanian perkotaan
3. Meningkatnya daya saing dan potensi industri lokal/kreatif
4. Meningkatnya efisiensi dan perluasan perdagangan dan jasa
5. Berkembangnya pariwisata daerah
6. Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat
7. Meningkatnya kompetensi dan perlindungan tenaga kerja
2. Mengoptimalkan Pendapatan dan pembiayaan pembangunan daerah
1. Meningkatnya penerimaan daerah secara optimal
2. Meningkatnya kapasitas pembiayaan pembangunan daerah
Misi 3 :
Mewujudkan
infrastruktur dan
lingkungan yang nyaman
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar
1. Tertanganinya kemacetan kota
2. Tertanggulanginya banjir
3. Meningkatnya sanitasi lingkungan
4. Meningkatnya kualitas permukiman
2. Menciptakan kondisi kota yang ramah lingkungan
1. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup.
Misi 4 :
Mewujudkan
sumberdaya manusia
unggul, kreatif dan
religius
1. Menciptakan iklim kondusif bagi berkembangnya kreativitas dan prestasi masyarakat
1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
2. Berkembangnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya
2. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, berbangsa dan beragama
1. Meningkatnya peran agama dan masyarakat dalam pembangunan
2. Meningkatnya keberdayaan perempuan, anak dan keluarga
3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat
1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial masyarakat
76
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai
bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJM Daerah dengan efektif dan
efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat
digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.
Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala
program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan
dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem
manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan dalam Bab V,
selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut :
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Misi I (Pertama)
Misi ke-1 adalah mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi
informasi. Urusan yang terkait dengan misi ini pada khususnya adalah urusan yang
berhubungan dengan pelayanan publik, dalam hal ini 13 jenis pelayanan dasar masyarakat dan
8 jenis pelayanan perijinan, namun secara umum misi ini terkait dengan etos kerja dan
profesionalisme aparatur yang ada di seluruh jajaran Pemerintah Kota Depok.
Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai
berikut:
A. Dalam mencapai sasaran meningkatnya pelayanan yang efisien, efektif dan transparan,
maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pelayanan secara transparan,
terstandarisasi dan berbasis pada teknologi informasi.
B. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan, maka strategi
dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan :
1. Meningkatkan peran dan fungsi legislatif, sarana prasarana pemerintahan, kualitas
kelembagaan dan tatalaksana, perencanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi
dan pelaporan;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan;
3. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa;
4. Meningkatkan penataan produk hukum;
5. Meningkatkan kapasitas kecamatan dan kelurahan;
6. Meningkatkan kerjasama daerah dan pelayanan pertanahan;
7. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan mendayagunakan teknologi
informasi.
C. Dalam mencapai sasaran meningkatnya tertib administrasi kependudukan, maka strategi
dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan mengoptimalkan pelayanan
kependudukan.
77
D. Dalam mencapai sasaran meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat, maka
strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan penegakan
perda dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
E. Dalam mencapai sasaran meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana, maka strategi
dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan kualitas
penanggulangan bencana alam, sosial dan kebakaran.
6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Misi II (Kedua)
Misi ke-2 adalah mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Urusan yang terkait dengan misi ini khususnya adalah yang berkaitan dengan peningkatan
perekonomian daerah seperti Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),
Penanaman Modal, dan Ketahanan Pangan untuk urusan wajib. Adapun untuk urusan pilihan,
terkait dengan Perdagangan, Industri, Jasa, Pariwisata, Pertanian dan Perikanan.
Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai
berikut:
A. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi dan UMKM,
maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan akses
dan iklim usaha UMKM serta reaktivasi peran koperasi sejalan dengan perkembangan
dunia usaha;
B. Dalam mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah pertanian perkotaan, maka strategi
dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan mengoptimalkan produksi dan
produktivitas pertanian unggulan/potensial;
C. Dalam mencapai sasaran meningkatnya daya saing dan potensi industri lokal/kreatif, maka
strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan mengoptimalkan kapasitas
industri yang ada dan mengembangkan potensi yang baru;
D. Dalam mencapai sasaran meningkatnya efisiensi dan perluasan perdagangan dan jasa,
maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan sarana
dan prasarana perdagangan, sistem dan jaringan distribusi barang, serta pengembangan
pasar dalam dan luar negeri;
E. Dalam mencapai sasaran berkembangnya pariwisata daerah, maka strategi dan arah
kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan mengembangkan potensi pariwisata dan
mempromosikan pariwisata unggulan;
F. Dalam mencapai sasaran meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat, maka
strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan mengembangkan iklim
kondusif bagi investasi dan usaha ekonomi baru;
G. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kompetensi dan perlindungan tenaga kerja, maka
strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan keterampilan
tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, serta menjaga sektor ekonomi basis;
H. Dalam mencapai sasaran Meningkatnya penerimaan daerah secara optimal, maka strategi
dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan mengoptimalkan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan yang berasal dari sumber lain;
78
I. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kapasitas pembiayaan pembangunan daerah, maka
strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan perolehan
pendanaan pembangunan dari APBN, APBD Jabar, BUMD dan pemanfaatan aset daerah.
6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Misi III (Ketiga)
Misi ke-3 adalah mewujudkan Infrastruktur dan lingkungan yang nyaman. Urusan yang terkait
dengan misi ini khususnya adalah yang berkaitan dengan pembangunan, peningkatan dan
pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas permukiman dan lingkungan seperti urusan
Perumahan Rakyat, Perhubungan, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan
Lingkungan Hidup.
Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai
berikut:
A. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas permukiman, maka strategi dan arah
kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan pelayanan air bersih,
pemakaman, serta ketersediaan rumah bagi masyarakat;
B. Dalam mencapai sasaran tertanganinya kemacetan kota, maka strategi dan arah kebijakan
yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana
prasarana transportasi serta penataan kawasan strategis kota;
C. Dalam mencapai sasaran tertanggulanginya banjir, maka strategi dan arah kebijakan yang
akan dilakukan ialah dengan meningkatkan kondisi infrastruktur dan konservasi
sumberdaya air;
D. Dalam mencapai sasaran meningkatnya sanitasi lingkungan, maka strategi dan arah
kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan Meningkatkan penanganan persampahan, air
limbah dan kesehatan lingkungan;
E. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup
perkotaan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan
meningkatkan pemanfaatan ruang kota dengan menjaga ruang terbuka hijau, dan
meningkatkan upaya konservasi serta pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Misi IV (Keempat)
Misi ke-4 adalah mewujudkan SDM unggul, kreatif dan religius. Urusan yang terkait dengan
misi ini khususnya adalah yang berkaitan pembangunan manusia secara menyeluruh baik
akal, jiwa maupun raganya, seperti urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Kebudayaan,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Ketenagakerjaan, Olah Raga dan Pemuda,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
serta Perpustakaan.
Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai
berikut:
A. Dalam mencapai sasaran meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, maka strategi dan
arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan ketersediaan dan kualitas
sarana prasarana pendidikan, SDM pendidik, pendidikan masyarakat dan layanan
perpustakaan;
79
B. Dalam mencapai sasaran berkembangnya potensi pemuda, olah raga dan seni budaya,
maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan memberdayakan
kepeloporan dan kewirausahaan pemuda, serta olahraga dan seni budaya;
C. Dalam mencapai sasaran meningkatnya peran agama dan masyarakat dalam
pembangunan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan
meningkatkan peran agama, kapasitas kelembagaan masyarakat, kesadaran berbangsa
dan bernegara, serta peran serta masyarakat dalam pembangunan dan penanggulangan
bahaya narkoba;
D. Dalam mencapai sasaran meningkatnya keberdayaan perempuan, anak dan keluarga, maka
strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan iklim
kondusif bagi pengembangan keberdayaan perempuan dan anak melalui kemandirian
berusaha, ketahanan keluarga dan pengembangan kreativitas anak;
E. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, maka strategi dan
arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan,
upaya preventif serta peran serta masyarakat;
F. Dalam mencapai sasaran meningkatnya ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial
masyarakat, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan
meningkatkan ketahanan pangan, pelayanan kesejahteraan sosial, serta penanggulangan
kemiskinan dan pengangguran.
Tabel 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kota Depok 2011-2016
VISI : Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan Sejahtera
MISI 1 : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi
Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya pelayanan yang
efisien, efektif dan transparan.
Meningkatkan kualitas SDM, sarana
prasarana, serta pelayanan secara
transparan, terstandarisasi dan berbasis
pada teknologi informasi.
2. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik
1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan.
1. Meningkatkan peran dan fungsi
legislatif, sarana prasarana
pemerintahan, kualitas kelembaaan
dan tatalaksana, perencanaan,
pengawasan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan
keuangan;
3. Meningkatkan kualitas pengadaan
barang dan jasa;
4. Meningkatkan penataan produk
hukum;
80
MISI 1 : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi
5. Meningkatkan kapasitas kecamatan
dan kelurahan;
6. Meningkatkan kerjasama daerah
dan pelayanan pertanahan;
7. Meningkatkan keterbukaan
informasi publik dengan
mendayagunakan teknologi
informasi.
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.
Mengoptimalkan pelayanan
kependudukan.
3. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.
Meningkatkan penegakan Perda dan
kesadaran masyarakat terhadap hukum
4. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana.
Meningkatkan kualitas pelayanan
penanggulangan bencana alam, sosial
dan kebakaran.
Misi 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal
1. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
1. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM.
Meningkatkan akses dan iklim usaha
UMKM serta reaktivasi peran koperasi
sejalan dengan perkembangan dunia
usaha.
2. Meningkatnya nilai tambah pertanian perkotaan.
Mengoptimalkan produksi dan
produktivitas pertanian
unggulan/potensial.
3. Meningkatnya daya saing dan potensi industri lokal/kreatif.
Mengoptimalkan kapasitas industri
yang ada dan mengembangkan potensi
baru.
4. Meningkatnya efisiensi dan perluasan perdagangan dan jasa.
Meningkatkan sarana dan prasarana
perdagangan, sistem dan jaringan
distribusi barang, serta
pengembangan pasar dalam dan luar
negeri.
5. Berkembangnya pariwisata daerah.
Mengembangkan potensi pariwisata
dan mempromosikan pariwisata
unggulan.
6. Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Mengembangkan iklim yang kondusif
bagi investasi dan usaha ekonomi baru.
7. Meningkatnya kompetensi dan perlindungan tenaga kerja.
Meningkatkan ketrampilan tenaga
kerja, pengawasan ketenagakerjaan,
serta menjaga sektor ekonomi basis.
81
Misi 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal
2. Mengoptimalkan Pendapatan dan pembiayaan daerah
1. Meningkatnya penerimaan daerah secara optimal.
Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan yang berasal dari sumber lain.
2. Meningkatnya kapasitas Pembiayaan pembangunan daerah.
Meningkatkan perolehan pendanaan
pembangunan dari APBN, APBD Jabar,
BUMD dan pemanfaatan aset daerah.
Misi 3 : Mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang nyaman
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar
1. Meningkatnya kualitas permukiman.
Meningkatkan pelayanan air bersih,
pemakaman, serta ketersediaan rumah
bagi masyarakat.
2. Tertanganinya kemacetan kota.
Meningkatkan ketersediaan dan
kualitas sarana prasarana transportasi,
serta penataan kawasan strategis kota.
3. Tertanggulanginya banjir. Meningkatkan kondisi infrastruktur dan konservasi sumberdaya air.
4. Meningkatnya sanitasi lingkungan.
Meningkatkan penanganan
persampahan, air limbah dan kesehatan
lingkungan.
2. Menciptakan kondisi kota yang ramah lingkungan
1. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup perkotaan.
Meningkatkan pemanfaatan ruang kota
dengan menjaga ruang terbuka hijau,
dan meningkatkan upaya konservasi
serta pengendalian pencemaran
lingkungan hidup.
Misi 4 : Mewujudkan sumberdaya manusia unggul, kreatif dan religius
1. Menciptakan iklim kondusif bagi berkembangnya kreativitas dan prestasi masyarakat
1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan.
Meningkatkan ketersediaan dan
kualitas sarana prasarana pendidikan,
SDM pendidik, pendidikan masyarakat
dan layanan perpustakaan.
2. Berkembangnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya.
Memberdayakan potensi kepeloporan
dan kewirausahaan pemuda, serta
olahraga dan seni budaya.
82
Misi 4 : Mewujudkan sumberdaya manusia unggul, kreatif dan religius
2. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, berbangsa dan beragama
1. Meningkatnya
keberdayaan perempuan,
anak dan keluarga.
Meningkatkan iklim kondusif bagi
pengembangan keberdayaan
perempuan dan anak melalui
kemandirian berusaha, ketahanan
keluarga dan pengembangan kretivitas
anak;
2. Meningkatnya peran agama dan masyarakat dalam pembangunan.
Meningkatkan peran agama, kapasitas
kelembagaan masyarakat, kesadaran
berbangsa dan bernegara, serta peran
serta masyarakat dalam pembangunan
dan penanggulangan bahaya narkoba;
3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat
1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
Meningkatkan pelayanan kesehatan,
upaya preventif serta peran serta
masyarakat.
2. Meningkatnya ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Meningkatkan ketahanan pangan,
pelayanan kesejahteraan sosial, serta
penanggulangan kemiskinan dan
pengangguran.
83
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk
menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan
indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka
menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.
Berdasarkan strategi dan arah kebijakan masing-masing misi yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya. Berikut adalah kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang disusun
menurut misi.
7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi I (Pertama)
A. Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana, serta
pelayanan secara transparan, terstandarisasi dan berbasis pada teknologi informasi.
Program Prioritas :
1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
2. Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi
informasi/online;
3. Standarisasi pelayanan publik;
4. Pengembangan sistem penilaian pelayanan publik.
B. Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan peran dan fungsi legislatif, sarana prasarana
pemerintahan, kualitas kelembaaan, tatalaksana, perencanaan, pengawasan,
pengendalian, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, pengadaan barang
dan jasa, penataan produk hukum, kapasitas kecamatan dan kelurahan, kerjasama daerah,
pelayanan pertanahan, serta keterbukaan informasi publik dengan mendayagunakan
teknologi informasi.
Program Prioritas :
1. Peningkatan peran dan fungsi legislatif;
2. Peningkatan pengelolaan kepegawaian daerah;
3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
4. Pembangunan gedung pemerintah;
5. Pelayanan administrasi perkantoran;
6. Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
7. Peningkatan kualitas data dan perencanaan;
8. Peningkatan pengelolaan kearsipan;
9. Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan;
10. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
11. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
84
12. Penataan dan pengembangan produk hukum;
13. Penanganan permasalahan hukum;
14. Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah;
15. Peningkatan kerjasama daerah;
16. Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan kelurahan;
17. Peningkatan pelayanan pertanahan;
18. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa;
19. Pengembangan keterbukaan informasi publik;
20. Peningkatan tatakelola teknologi infomasi dan komunikasi;
21. Pengembangan layanan infrastruktur teknologi infomasi;
22. Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
C. Strategi dan Arah Kebijakan : Mengoptimalkan pelayanan kependudukan
Program Prioritas :
1. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
3. Pengawasan dan penegakan peraturan kependudukan.
D. Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan penegakan Perda dan kesadaran masyarakat
terhadap hukum.
Program Prioritas :
1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Gerakan Sadar Hukum.
E. Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana,
sosial dan kebakaran.
Program Prioritas :
1. Peningkatan pelayanan pemadam kebakaran;
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan kebakaran;
3. Penanganan bencana alam dan sosial.
7.2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi II (Kedua)
A. Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan akses dan iklim usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) serta reaktivasi peran koperasi sejalan dengan perkembangan dunia
usaha.
Program Prioritas :
1. Pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
2. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM);
3. Penguatan kelembagaan koperasi;
85
4. Peningkatan kualitas SDM koperasi;
5. Peningkatan akses dan fasilitasi permodalan koperasi.
B. Strategi dan Arah Kebijakan : Mengoptimalkan produksi dan produktivitas pertanian
unggulan/potensial.
Program Prioritas :
1. Peningkatan agribisnis unggulan;
2. Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) regional;
3. Peningkatan pelayanan bidang pertanian dan penyuluhan.
C. Strategi dan Arah Kebijakan : Mengoptimalkan kapasitas industri yang ada dan
mengembangkan potensi yang baru.
Program Prioritas :
1. Peningkatan industri rumah tangga, kecil dan menengah;
2. Pengembangan industri kreatif;
3. Penataan industri berbasis potensi lokal.
D. Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, sistem
dan jaringan distribusi barang, serta pengembangan pasar dalam dan luar negeri.
Program Prioritas :
1. Pengembangan dan Penataan sarana dan prasarana perdagangan;
2. Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang dan bahan pangan;
3. Peningkatan perlindungan konsumen;
4. Pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri;
5. Peningkatan kemetrologian legal;
6. Peningkatan pengelolaan pasar tradisional.
E. Strategi dan Arah Kebijakan : Mengembangkan potensi pariwisata dan mempromosikan
pariwisata unggulan.
Program Prioritas :
1. Pengembangan obyek wisata unggulan;
2. Promosi pariwisata daerah;
3. Pengembangan usaha pariwisata.
F. Strategi dan Arah Kebijakan : Mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi investasi
dan usaha ekonomi baru.
Program Prioritas :
1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal;
2. Peningkatan investasi daerah;
86
3. Peningkatan kebijakan dan koordinasi perekonomian daerah;
4. Pengembangan potensi unggulan kecamatan.
G. Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja, pengawasan
ketenagakerjaan, serta menjaga sektor basis.
Program Prioritas :
1. Peningkatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
2. Perlindungan ketenagakerjaan dan dunia usaha.
H. Strategi dan Arah Kebijakan : Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan yang berasal dari sumber lain.
Program Prioritas :
1. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Peningkatan penerimaan daerah selain PAD.
I. Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan perolehan pendanaan pembangunan dari
APBN, APBD Jabar, BUMD dan pemanfaatan aset daerah.
Program Prioritas :
1. Peningkatan kordinasi pembiayaan pembangunan dengan Pusat dan Provinsi;
2. Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD;
3. Pengamanan dan Pendayagunaan aset daerah.
7.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi III (Ketiga)
A. Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan pelayanan air bersih, pemakaman, serta
ketersediaan rumah bagi masyarakat.
Program Prioritas :
1. Peningkatan pengelolaan air bersih;
2. Pengembangan perumahan rakyat;
3. Pengembangan pemakaman umum.
B. Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana
transportasi serta penataan kawasan strategis kota.
Program Prioritas :
1. Pengembangan transportasi massal;
2. Pengembangan sarana prasarana transportasi;
3. Pembangunan, Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. Penataan Jalur Margonda;
5. Pembangunan sarana prasarana Terminal Jatijajar;
87
6. Penataan kawasan Terminal Terpadu Margonda;
7. Peningkatan layanan bidang pekerjaan umum.
8. Peningkatan layanan bidang perhubungan;
C. Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan kondisi infrastruktur dan konservasi
sumberdaya air.
Program Prioritas :
1. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase dan irigasi;
2. Pengendalian banjir.
D. Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan penanganan persampahan, air limbah dan
kesehatan lingkungan.
Program Prioritas :
1. Peningkatan pengelolaan persampahan;
2. Peningkatan Pengelolaan TPA;
3. Peningkatan Pengelolaan air limbah;
4. Peningkatan penataan lingkungan permukiman.
E. Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan pemanfaatan ruang kota dengan menjaga
ruang terbuka hijau dan meningkatkan upaya konservasi serta pengendalian pencemaran
lingkungan hidup.
Program Prioritas :
1. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Peningkatan Taman Kota;
3. Konservasi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
4. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
7.4 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi IV (Keempat)
A. Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana
pendidikan, SDM pendidik, pendidikan masyarakat dan layanan perpustakaan.
Program Prioritas :
1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
2. Peningkatan akses pembiayaan pendidikan;
3. Pendidikan nonformal dan informal;
4. Peningkatan kualitas dan tatakelola pendidikan;
5. Pengembangan pendidikan kreatif;
6. Pengembangan perpustakaan daerah;
7. Peningkatan minat baca masyarakat.
88
B. Strategi dan Arah Kebijakan : Memberdayakan potensi kepeloporan dan kewirausahaan
pemuda, serta olahraga dan seni budaya.
Program Prioritas :
1. Pengembangan kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;
2. Pengembangan seni dan pelestarian budaya;
3. Peningkatan pembinaan olahraga;
C. Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan iklim kondusif bagi pengembangan
keberdayaan perempuan dan anak melalui kemandirian berusaha, ketahanan keluarga dan
pengembangan kreativitas anak.
Program Prioritas :
1. Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
2. Pengembangan Kota Layak Anak;
3. Peningkatan pembinaan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB);
4. Revitalisasi posyandu dan posbindu;
5. Peningkatan ketahanan keluarga.
D. Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan peran agama, kapasitas kelembagaan masyarakat, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta peran serta masyarakat dalam pembangunan dan penanggulangan bahaya narkoba;
Program Prioritas :
1. Peningkatan peran agama dalam pembangunan partisipatif;
2. Peningkatan pelayanan sosial keagamaan;
3. Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara;
4. Peningkatan kualitas kehidupan politik;
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat;
6. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan.
7. Pencegahan dan penanganan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika);
8. Peningkatan peran masyarakat dalam P4GN (Pencegahan, Pemberantasan,
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).
E. Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan pelayanan kesehatan, upaya preventif serta
peran serta masyarakat.
Program Prioritas :
1. Peningkatan promosi kesehatan;
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan;
4. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
89
5. Peningkatan kesehatan keluarga;
6. Peningkatan dan pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan;
7. Peningkatan kesehatan lingkungan.
F. Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan ketahanan pangan, pelayanan kesejahteraan
sosial, serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
Program Prioritas :
1. Peningkatan produksi dan penganekaragaman konsumsi pangan;
2. Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi;
3. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial;
4. Peningkatan rehabilitasi sosial;
5. Penanggulangan kemiskinan terpadu;
6. Pemberdayaan Sosial.
90
Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Terkait dengan Misi
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Sasaran
(Impact)
Capaian Kinerja (Impact)
Program OPD Penanggungjawab
Kondisi Awal
(2010) Kondisi Akhir
(2016)
1 Meningkatnya pelayanan yang efisien, efektif dan transparan
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, serta pelayanan secara transparan, terstandarisasi dan berbasis pada teknologi informasi.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
79.30 82.5 1 Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
Semua OPD
2 Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi/online
Disdik, Dinkes, BPPT, Diskominfo, DPPKA
3 Standarisasi pelayanan publik Semua OPD
4 Pengembangan sistem penilaian pelayanan publik
Bappeda
2 Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan
1 Meningkatkan peran dan fungsi legislatif, sarana prasarana pemerintahan, kualitas kelembaaan dan tatalaksana, perencanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
Opini BPK WDP WTP (2013) 1 Peningkatan Peran dan fungsi legislatif
Sekretariat DPRD
2 Peningkatan pengelolaan kepegawaian daerah
BKD
3 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Semua OPD
2 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan
4 Pembangunan gedung pemerintah Distarkim, BMSDA, DKP, Dishub
3 Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa
5 Pelayanan administrasi perkantoran
Semua OPD
4 Meningkatkan penataan produk hukum
6 Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Semua OPD
5 Meningkatkan kapasitas kecamatan dan kelurahan
7 Peningkatan kualitas data dan perencanaan
Bappeda, semua OPD
6 Meningkatkan kerjasama daerah dan pelayanan pertanahan
8 Peningkatan pengelolaan kearsipan
Kantor arsip dan Perpustakaan
91
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Sasaran
(Impact)
Capaian Kinerja (Impact)
Program OPD Penanggungjawab
Kondisi Awal
(2010) Kondisi Akhir
(2016)
7 Meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan mendayagunakan teknologi informasi
9 Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan
Sekretariat Daerah
10 Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Inspektorat Daerah
11 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
DPPKA, Sekretariat Daerah
12 Penataan dan pengembangan produk hukum
Sekretariat daerah, Semua OPD
13 Penanganan permasalahan hukum Sekretariat daerah
14 Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan
Sekretariat Daerah, Bappeda
15 Peningkatan kerjasama daerah Sekretariat Daerah, Bappeda
16 Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan kelurahan
Sekretariat Daerah
17 Peningkatan pelayanan pertanahan Sekretariat Daerah
18 Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa
Sekretariat Daerah
19 Pengembangan keterbukaan informasi publik
Diskominfo, semua OPD
20 Peningkatan tatakelola teknologi informasi dan komunikasi
Diskominfo
21 Pengembangan layanan infrastruktur teknologi informasi
Diskominfo
22 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Sekretariat Daerah
92
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Sasaran
(Impact)
Capaian Kinerja (Impact)
Program OPD Penanggungjawab
Kondisi Awal
(2010) Kondisi Akhir
(2016)
3 Meningkatnya tertib administrasi kependudukan
Mengoptimalkan pelayanan kependudukan
Kepemilikan KTP(%) 94,99 100 1 Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Disdukcapil
2 Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
Disdukcapil
3 Pengawasan dan penegakan peraturan kependudukan
Disdukcapil
4 Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat
Meningkatkan penegakan Perda dan kesadaran masyarakat terhadap hukum
Penegakan Perda (jumlah penyelesaian penegakan perda/jumlah pelanggaran Perda x 100%)
13 73 1 Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
Satpol PP, Kesbangpolinmas
2 Gerakan Sadar Hukum Satpol PP, Sekretariat Daerah
5 Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana
Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana alam, sosial dan kebakaran
Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan (jumlah kasus dalam Respontime/jumlah kasus dlm jangkauan wmk x 100%)
41 83.33 1 Peningkatan pelayanan pemadam kebakaran
Disdamkar
2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan kebakaran
Disdamkar
3 Penanganan bencana alam dan sosial
BMSDA, Disnakersos
6 Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM
Meningkatkan akses dan iklim usaha UMKM serta reaktivasi peran koperasi sejalan dengan perkembangan dunia usaha
Jumlah koperasi aktif (%)
32,43 62,43 1 Pemberdayaan dan perlindungan usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Dinas UKM Pasar
2 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
Dinas UKM Pasar
93
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Sasaran
(Impact)
Capaian Kinerja (Impact)
Program OPD Penanggungjawab
Kondisi Awal
(2010) Kondisi Akhir
(2016)
3 Penguatan kelembagaan koperasi Dinas UKM Pasar
4 Peningkatan kualitas SDM koperasi Dinas UKM Pasar
5 Peningkatan akses dan fasilitasi permodalan koperasi
Dinas UKM Pasar
7 Meningkatnya nilai tambah pertanian perkotaan
Mengoptimalkan produksi dan produktivitas pertanian unggulan/potensial
Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota (%)
2,21 1.76 1 Peningkatan agribisnis unggulan Distankan
2 Pengembangan Rumah Pototng Hewan (RPH) regional
Distankan
3 Peningkatan pelayanan bidang pertanian dan penyuluhan
Distankan
8 Meningkatnya daya saing dan potensi industri lokal/kreatif
Mengoptimalkan kapasitas industri yang ada dan mengembangkan potensi baru
Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kota (%)
36,27 37,96 1 Peningkatan industri rumah tangga, kecil dan menengah
Disperindag
2 Pengembangan industri kreatif Disperindag
3 Penataan industri berbasis potensi lokal
Disperindag
9 Meningkatnya efisiensi dan perluasan perdagangan dan jasa
Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, sistem dan jaringan distribusi barang, serta pengembangan pasar dalam dan luar negeri
Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB Kota (%)
35,55 39,12 1 Pengembangan dan Penataan sarana dan prasarana perdagangan
Disperindag, Dinas UKM Pasar
2 Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang dan bahan pangan
Disperindag
3 Peningkatan Perlindungan konsumen
Disperindag
94
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Sasaran
(Impact)
Capaian Kinerja (Impact)
Program OPD Penanggungjawab
Kondisi Awal
(2010) Kondisi Akhir
(2016)
4 Pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri
Disperindag
5 Peningkatan kemetrologian legal Disperindag
6 Peningkatan pengelolaan pasar tradisional
Dinas UKM Pasar
10 Berkembangnya pariwisata daerah
Mengembangkan potensi pariwisata dan mempromosikan pariwisata unggulan
Kontribusi PDRB Pariwisata (%)
0,05 0,03 1 Pengembangan obyek wisata unggulan
Disporparsenibud
2 Promosi pariwisata daerah Disporparsenibud
3 Pengembangan Usaha Pariwisata Disporparsenibud
11 Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat
Mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan usaha ekonomi baru
Laju Pertumbuhan Investasi (%)
10 10 1 Peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal
BPPT
2 Peningkatan investasi daerah Bappeda, BPPT
3 Peningkatan kebijakan dan koordinasi perekonomian daerah
Sekretariat Daerah
4 Pengembangan potensi unggulan kecamatan
Kecamatan
12 Meningkatnya kompetensi dan perlindungan tenaga kerja
Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, serta menjaga sektor ekonomi basis
Tingkat Pengangguran terbuka (jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja/jumlah penduduk angkatan kerja x 100%)
9,83 6,72 1 Peningkatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Disnakersos
2 Perlindungan ketenagakerjaan dan dunia usaha
Disnakersos
95
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Sasaran
(Impact)
Capaian Kinerja (Impact)
Program OPD Penanggungjawab
Kondisi Awal
(2010) Kondisi Akhir
(2016)
13 Meningkatnya penerimaan daerah secara optimal
Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan yang berasal dari sumber lain
Pendapatan asli daerah (% kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya pada APBD Murni)
15 15 1 Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
DPPKA, OPD pengelola PAD
2 Peningkatan penerimaan daerah selain PAD
DPPKA
14 Meningkatnya kapasitas Pembiayaan pembangunan Daerah
Meningkatkan perolehan pendanaan pembangunan dari APBN, APBD Jabar, BUMD dan pemanfaatan aset daerah
Pendapatan di luar PAD (% Kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada APBD Murni)
3,99 11,25 1 Peningkatan kordinasi pembiayaan pembangunan dengan Pusat dan Provinsi
Bappeda
2 Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD
Bappeda
3 Pengamanan dan pendayagunaan aset daerah
DPPKA
15 Meningkatnya kualitas permukiman
Meningkatkan pelayanan air bersih, pemakaman, serta ketersediaan rumah bagi masyarakat
Rumah tangga pengguna air bersih (%)
86 95 1 Peningkatan pengelolaan air bersih Distarkim
2 Pengembangan perumahan rakyat Distarkim
3 Pengembangan pemakaman umum
DKP
16 Tertanganinya kemacetan kota
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana transportasi serta penataan kawasan strategis kota
titik macet yang ditangani (lokasi)
10 22 1 Pengembangan transportasi massal
Dishub
2 Pengembangan sarana prasarana transportasi
Dishub
3 Pembangunan, Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
Dinas BMSDA
4 Penataan jalur Margonda Dinas BMSDA, Dishub, DKP, Distarkim
96
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Sasaran
(Impact)
Capaian Kinerja (Impact)
Program OPD Penanggungjawab
Kondisi Awal
(2010) Kondisi Akhir
(2016)
5 Pembangunan sarana prasarana Terminal Jatijajar
Distarkim, Dishub, BMSDA
6 Penataan kawasan Terminal Terpadu Margonda
Dishub, Dinas BMSDA, Distarkim, BLH
7 Peningkatan layanan bidang pekerjaan umum
BMSDA
8 Peningkatan Layanan bidang Perhubungan
Dishub
17 Tertanggulanginya banjir
Meningkatkan kondisi infrastruktur dan konservasi sumberdaya air
Lokasi banjir yang ditangani (buah/tahun))
2 12 1 Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase dan irigasi
Dinas BMSDA
2 Pengendalian banjir Dinas BMSDA
18 Meningkatnya sanitasi lingkungan
Meningkatkan penanganan persampahan, air limbah dan kesehatan lingkungan
Cakupan penanganan persampahan (%)
38 71 1 Peningkatan pengelolaan persampahan
DKP
2 Peningkatan pengelolaan TPA DKP
3 Peningkatan Pengelolaan air limbah
DKP
4 Peningkatan penataan lingkungan permukiman
Distarkim
19 Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup perkotaan
Meningkatkan pemanfaatan ruang kota dengan menjaga ruang terbuka hijau, dan meningkatkan upaya konservasi serta pengendalian pencemaran lingkungan hidup
Penambahan Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) public (lokasi)
2 11 1 Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Distarkim, Bappeda
2 Peningkatan taman kota DKP
3 Konservasi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
BLH, Kecamatan
4 Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
BLH
97
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Sasaran
(Impact)
Capaian Kinerja (Impact)
Program OPD Penanggungjawab
Kondisi Awal
(2010) Kondisi Akhir
(2016)
20 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan, SDM pendidik, pendidikan masyarakat dan layanan perpustakaan
APM SD sederajat 97,64 95,02 1 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
Disdik
APM SMP sederajat 82,51 83,18 2 Peningkatan akses pembiayaan pendidikan
Disdik
APM SMA sederajat 64,84 79,88 3 Pendidikan nonformal dan informal
Disdik
4 Peningkatan kualitas dan tatakelola pendidikan
Disdik
5 Pengembangan pendidikan kreatif Disdik
6 Pengembangan perpustakaan daerah
Kantor Arsip Perpustakaan
7 Peningkatan minat baca masyarakat
Kantor Arsip Perpustakaan
21 Berkembangnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya
Memberdayakan potensi kepeloporan dan kewirausahaan pemuda, serta olahraga dan seni budaya
Jumlah lapangan olahraga yang dibangun/diperbaiki
55 61 1 Pengembangan kepeloporan dan kewirausahaan pemuda
Disporparsenibud
2 Pengembangan seni dan pelestarian budaya
Disporparsenibud
3 Peningkatan pembinaan olahraga Disporparsenibud
22 Meningkatnya keberdayaan perempuan, anak dan keluarga
Meningkatkan iklim kondusif bagi pengembangan keberdayaan perempuan dan anak melalui kemandirian berusaha, ketahanan keluarga dan pengembangan kreativitas anak
Jumlah RW Layak Anak 2 63 1 Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender BPPKB
2 Pengembangan Kota Layak Anak BPPKB
3 Peningkatan pembinaan dan pelayanan Kelurga Berencana (KB)
BPPKB,Dinkes
4 Revitalisasi posyandu dan posbindu BPPKB, Dinkes
5 Peningkatan ketahanan keluarga BPPKB
98
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Sasaran
(Impact)
Capaian Kinerja (Impact)
Program OPD Penanggungjawab
Kondisi Awal
(2010) Kondisi Akhir
(2016)
23 Meningkatnya peran agama dan masyarakat dalam pembangunan
Meningkatkan peran agama, kapasitas kelembagaan masyarakat, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta peran serta masyarakat dalam pembangunan dan penanggulangan bahaya narkoba;
Swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat (%)
5 25 1 Peningkatan peran agama dalam pembangunan partisipatif
Kantor Kesbangpolinmas
2 Peningkatan pelayanan sosial keagamaan
Sekretariat Daerah
3 Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara
Kantor kesbangpolinmas
4 Peningkatan kualitas kehidupan politik
Kecamatan
5 Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat
Kantor PMKP
6 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan
Kantor PMKP, Bappeda
7 Pencegahan dan penanganan P4GN
BNK
8 Peningkatan peran masyarakat dalam P4GN
BNK
24 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Meningkatkan pelayanan kesehatan, upaya preventif serta peran serta masyarakat
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kelahiran hidup
40 22 1 Peningkatan promosi kesehatan Dinkes
Angka Kematian Bayi (AKB)
26,58 25,1 2 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar
Dinkes
3 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
RSUD
99
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan Indikator Sasaran
(Impact)
Capaian Kinerja (Impact)
Program OPD Penanggungjawab
Kondisi Awal
(2010) Kondisi Akhir
(2016)
4 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
Dinkes
5 Peningkatan kesehatan keluarga Dinkes
6 Peningkatan dan pengembangan jaminan pemeliharan kesehatan
Dinkes
7 Peningkatan kesehatan lingkungan Dinkes
25 Meningkatnya ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Meningkatkan ketahanan pangan, pelayanan kesejahteraan sosial, serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
Prevalensi gizi buruk/persentase balita gizi buruk
0,17 0,09 1. Peningkatan produksi dan penganekaragaman konsumsi pangan
Distankan
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)(%)
20,06 45 2 Peningkatan kewaspadaan pangan
dan gizi Dinkes, PMKP, Distankan
3 Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Disnakersos
4 Peningkatan Rehabilitasi Sosial Disnakersos
5 Penanggulangan kemiskinan terpadu
Dinas BMSDA, Distarkim, Distankan, Dinas UMKM Pasar, Disperindag, Disdik, Disnakersos, BPKB, Kantor PMKP
6 Pemberdayaan Sosial Disnakersos
100
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN
Indikasi rencana program prioritas meliputi program unggulan, program andalan dan program
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang semuanya diarahkan untuk mewujudkan
tercapainya visi dan misi Kota Depok 2011-2016.
8.1 Program Unggulan Kepala Daerah
Program unggulan ditetapkan sesuai dengan janji Walikota dan Wakil Walikota selama
kampanye pemilihan Kepala Daerah yang menjadi prioritas pertama program pembangunan
daerah tahun 2011-2016. Program unggulan meliputi :
1. Pemberdayaan usaha mikro, dengan sasaran 5000 pelaku usaha;
2. Pemberdayaan ekonomi dengan sasaran 3000 pemuda;
3. Betonisasi jalan;
4. Pembangunan SMAN/SMKN di kecamatan yang belum ada;
5. Gratis pendidikan SDN, SMPN dan SMAN;
6. Pemberian beasiswa kuliah bagi 100 siswa berprestasi;
7. Pelayanan puskesmas 24 jam dan bantuan rawat inap DBD kelas 3;
8. Pelayanan santunan kematian.
8.2 Program Andalan Daerah
Program andalan merupakan skala prioritas dalam rangka memecahkan permasalahan utama
yang dihadapi oleh Kota Depok. Program andalan meliputi :
1. Depok Kota Tertib dan Unggul;
2. Depok Kota Bersih dan Hijau;
3. Depok Kota Layak Anak;
4. Depok Cyber City.
8.3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah,
maka disusun berbagai program yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan daerah
serta sekaligus memuat penjabaran dari program unggulan dan andalan daerah dalam rangka
mewujudkan Visi dan Misi Kota Depok. Program tersebut disertai dengan kebutuhan
pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh semua OPD
(Organisasi Perangkat Daerah) yang ada. Berikut ini merupakan tabel indikasi rencana
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kota Depok untuk tahun 2011 – 2016 ,
sebagaimana terlampir.
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 URUSAN WAJIB
101 Urusan Pendidikan 144,862,830,333.00 164,290,652,000.00 169,576,768,000.00 179,538,530,500.00 171,863,203,000.00 180,747,785,800.00 1,010,879,769,633.00
Dinas Pendidikan 144,862,830,333.00 164,290,652,000.00 169,576,768,000.00 179,538,530,500.00 171,863,203,000.00 180,747,785,800.00 1,010,879,769,633.00
Rasio murid SD/kelas60 55
70,560,575,483.00 51
52,895,011,500.00 46
58,827,722,000.00 41
67,896,166,000.00 36
59,745,099,000.00 32
66,842,638,800.00 32
306,206,637,300.00
Rasio murid SMP/kelas 47 45 42 40 38 36 32 32
Kegiatan Unggulan: Rasio murid SMA/kelas 52 49 47 45 42 32 32 32
Pemerataan Pembangunan
SMAN/SMKNJumlah SMA/KN yang
dibangun9 10 11 12 14 16 16 16
Angka putus sekolah SD/MI0,65% 0.64%
58,721,800,000.00 0.63%
95,550,698,000.00 0.62%
95,881,107,000.00 0.61%
96,193,116,000.00 0.60%
96,486,725,000.00 0.59%
97,954,770,000.00 0.59%
482,066,416,000.00
Angka putus sekolah SMP/MTs0,34% 0.33% 0.32% 0.31% 0.30% 0.29% 0.28% 0.28%
Angka putus sekolah
SMA/SMK/MA0,24% 0.23% 0.22% 0.21% 0.20% 0.19% 0.18% 0.18%
Kegiatan Unggulan : Gratis SDN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gratis SMPN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gratis SMAN - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gratis SMKN - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Beasiswa kuliah- - 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 100 Orang
Angka kelulusan SD/MI 100% 100% 9,835,266,850.00 100% 9,691,468,500.00 100% 9,574,750,500.00 100% 9,759,074,500.00 100% 9,884,318,000.00 100% 10,024,133,000.00 100% 48,933,744,500.00
Angka kelulusan SMP/MTs97,96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Angka kelulusan
SMA/SMK/MA99,02% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Angka melanjutkan SD/MI ke
SMP/MTs98,66% 98,66% 98,66% 98,66% 98,66% 98,66% 100% 100%
Angka melanjutkan SMP/MTs
ke SMA/SMK/MA 82,46% 83.28% 84.11% 84.95% 85.80% 86.66% 87.53% 87.53%
Jumlah guru berijasah S1/D459,27% 65.00% 70.00% 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 90.00%
Jumlah PKBM 29 Unit 30 Unit 1,417,305,100.00 31 Unit 1,192,216,000.00 32 Unit 954,982,500.00 33 Unit 1,011,207,000.00 34 Unit 1,057,660,000.00 35 Unit 1,199,080,000.00 35 Unit 5,415,145,500.00
Angka Partisipasi Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) 25,06% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 55% 55%
5 Program : Pengembangan
pendidikan kreatif
Tersedianya Grand Design
Pengembangan Pendidikan
Kreatif 0 0
99,750,000.00 1. Grand
Design
271,451,000.00
-
121,451,000.00
-
121,451,000.00
-
121,451,000.00
-
121,570,000.00
-
757,374,000.00
Tersedianya Sarana dan
Prasarana0 0
Terbinanya tenaga pendidikan
dan kependidikan yang
menunjang pendidikan kreatif0 0
6 Pogram : Peningkatan kualitas
sumber daya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
65% 70%
616,345,400.00
75%
964,395,000.00
80%
831,068,000.00
85%
880,933,000.00
90%
873,263,000.00
95%
877,484,000.00
95%4,427,143,000.00
7 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran 100% 100%
2,692,509,600.00
100%
2,714,568,000.00
100%
2,455,227,000.00
100%
2,741,506,000.00
100%
2,754,993,000.00
100%
2,768,491,000.00
100%13,434,785,000.00
8 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur
100% 100%
666,429,000.00
100%
673,091,000.00
100%
676,423,000.00
100%
679,756,000.00
100%
683,088,000.00
100%
699,749,000.00
100%3,412,107,000.00
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Depok 2011-2016
1 Program : Peningkatan sarana
prasarana pendidikan
2 Program : Peningkatan akses
pembiayaan pendidikan
1. Gratis Pendidikan SD,SMP,
SMA/SMK
2. Pemberian beasiswa kuliah
bagi siswa berprestasi
3 Program : Peningkatan kualitas
dan tatakelola pendidikan
4 Program : Peningkatan
pendidikan informal dan
nonformal
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
101
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester2 dok. 2 dok.
78,933,000.00 2 dok.
79,722,000.00 2 dok.
80,511,000.00 2 dok.
81,300,000.00 2 dok.
82,090,000.00 2 dok.
82,879,000.00 2 dok.
406,502,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan1 dok. 1 dok.
173,915,900.00 1 dok.
258,031,000.00 1 dok.
173,526,000.00 1 dok.
174,021,000.00 1 dok.
174,516,000.00 1 dok.
176,991,000.00 1 dok.
957,085,000.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 dokumen renstra
2006-2011
1 dokumen
renstra 2011-
2016
- - - - 1 renstra 2016-
2021
1 renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
11 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/terevisinya regulasi
(perda, perwa, dll) 1 dok. - - - - - - -
12 Pengembangan sistem
pelayanan dan pengaduan
berbasis teknologi informasi
Tersedianya SIM yang efektif
01 Paket (Server
Data)- - - - -
1 Paket (Server
Data)
13 Program : Standarisasi
pelayanan publik
Tersusunnya SOP/ISO0 - - - - - - -
102 Urusan Kesehatan 89,530,507,681.01 112,931,560,400.00 121,854,020,520.00 158,428,739,176.00 170,899,636,988.60 169,089,164,751.32 822,733,629,516.93
Dinas Kesehatan 47,636,020,561.01 74,039,365,800.00 74,350,767,060.00 78,181,420,970.00 84,458,198,862.00 93,187,259,294.00 451,853,032,547.01
Jumlah kecamatan sehat 6 6 7 1,639,044,000.00 8 1,791,948,000.00 9 1,956,142,100.00 10 2,132,757,000.00 11 2,323,032,000.00 11 9,842,923,100.00
Jumlah kelurahan sehat 37 38 44 50 56 63 63 63
Jumlah kelurahan siaga aktif 37 38 44 50 56 63 63 63
Persentase rumah tangga
sehat
60% 60% 62.50% 65% 67.50% 70% 72.50% 72.50%
Jumlah batra / sarana produksi
/ distribusi obat tradisional
yang diawasi
0 0 20 275,000,000.00 30 302,500,000.00 40 332,750,000.00 50 366,025,000.00 60 402,627,500.00 60 1,678,902,500.00
2 Program : Peningkatan
Pelayanan kesehatan dasar
Jumlah puskesmas 24 jam 0 2 4 36,423,257,900.00 6 36,795,733,700.00 8 37,873,307,100.00 10 41,738,137,840.00 11 46,626,951,694.00 11 199,457,388,234.00
Kegiatan Unggulan :
Pelayanan Puskesmas 24 Jam
Terbangun/terehabnya
puskesmas/pustu
32 Puskesmas,
Pustu=3
Terbangun=3,
Terehab=6Terbangun=3,
Terehab=5
Terbangun=3,
Terehab=1
Terbangun=3,
Terehab=1
Terbangun=3,
Terehab=150 puskesmas
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita TBC
BTA
51.57% 80% 80% 3,680,000,000.00 80% 2,040,500,000.00 85% 2,251,500,000.00 85% 2,562,000,000.00 85% 2,855,000,000.00 85% 13,389,000,000.00
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit DBD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan kelurahan Universal
Child Immunization (UCI)
90.48% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani
49.75% 70% 72% 986,006,000.00 75% 1,100,000,000.00 77% 1,205,000,000.00 80% 1,320,000,000.00 80% 1,480,000,000.00 80% 6,091,006,000.00
Cakupan pertolongan
persalinan oleh Bidan/Tenaga
Kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
86.53% 87% 89% 91% 93% 95% 95% 95%
Cakupan kunjungan bayi 90.63% 92% 95% 97% 98% 98% 98% 98%
Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
10
4 Program : Peningkatan
kesehatan keluarga
Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
1
3
Program : Peningkatan
Promosi Kesehatan
Program : Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular dan tidak menular
102
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
5 Program : Peningkatan dan
pengembangan jaminan
pemeliharaan kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat
miskin
100% 100% 100% 21,000,000,000.00 100% 21,500,000,000.00 100% 22,500,000,000.00 100% 23,000,000,000.00 95% 24,000,000,000.00 95% 112,000,000,000.00
6 Program : Peningkatan
kesehatan lingkungan
Cakupan rumah tangga yang
memiliki akses air bersih
82,39% 84% 86% 1,616,500,000.00 88% 1,915,000,000.00 90% 2,190,000,000.00 92% 2,545,000,000.00 95% 2,910,050,000.00 95% 11,176,550,000.00
Cakupan rumah tangga yang
memiliki jamban sehat
89,55% 90% 91% 92% 93% 94% 97% 97%
Meningkatnya pengawasan
terhadap bahan dan produk
pangan
75% 80% 83% 4,002,522,000.00 85% 4,260,424,300.00 90% 4,505,466,350.00 93% 4,810,013,450.00 95% 5,125,014,800.00 95% 22,703,440,900.00
Meningkatnya status gizi
masyarakat
90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 96%
Temuan penderita gizi buruk
berbahaya
199 Kasus 185 Kasus 170 Kasus 155 Kasus 140 Kasus 125 Kasus 110 Kasus 110 Kasus
Temuan pangan yang tidak
memenuhi syarat kesehatan
20% 20% 17% 15% 10% 7% 5% 5%
8 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
76% 76% 79% 355,202,000.00 84% 398,442,200.00 89% 471,530,420.00 94% 511,739,862.00 100% 558,025,408.00 100% 2,294,939,890.00
9 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 100% 100% 1,626,264,000.00 100% 1,610,001,360.00 100% 1,967,779,440.00 100% 2,164,557,384.00 100% 2,381,013,121.00 100% 9,749,615,305.00
10 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 100% 100% 919,996,000.00 100% 1,011,995,600.00 100% 1,059,667,660.00 100% 1,145,634,426.00 100% 1,746,654,871.00 100% 5,883,948,557.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester2 dok.
2 dok. 2 dok. 140,000,000.00 2 dok. 155,000,000.00 2 dok. 170,000,000.00 2 dok. 185,000,000.00 2 dok. 886,000,000.00 2 dok. 1,536,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok.
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan4 dok.
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 1 dok. 375,408,000.00 1 dok. 465,000,000.00 1 dok. 570,000,000.00 1 dok. 685,000,000.00 1 dok. 436,500,000.00 1 dok. 2,531,908,000.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
13 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi 1 Perda 0 1 Perda 100,000,000.00 50,000,000.00 1 Raperda 20,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 240,000,000.00
14 Pengembangan sistem
pelayanan dan pengaduan
berbasis teknologi informasi
Tersedianya SIM yang efektif 30% 40% 50% 250,000,000.00 75% 400,000,000.00 80 500,000,000.00 90% 600,000,000.00 100% 700,000,000.00 100% 2,450,000,000.00
15 Program : Standarisasi
pelayanan publik
Tersusunnya SOP/ISO 3 Puskesmas 3 Puskesmas 4 Puskesmas 650,165,900.00 5 Puskesmas 554,221,900.00 6 Puskesmas 608,277,900.00 7 Puskesmas 662,333,900.00 8 Puskesmas 716,389,900.00 8 Puskesmas 3,191,389,500.00
Program : Peningkatan
kewaspadaan pangan dan gizi
Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
11 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
12
7
103
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD)
41,894,487,120.00 38,892,194,600.00 47,503,253,460.00 80,247,318,206.00 86,441,438,126.60 75,901,905,457.32 370,880,596,969.92
1 Cakupan penanganan DBD
gratis
2152 Kasus 100%100% 31,958,494,600.00 100% 39,901,857,460.00 100% 72,393,518,206.00 100% 78,226,128,126.60 100% 67,355,004,457.32 100% 289,835,002,849.92
Terbangunnya prasarana
gedung
30% 40%70% 100% - - - -
Kegiatan Unggulan:
Penanganan DBD Gratis di
kelas 3
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita TBC
BTA
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pertolongan
persalinan oleh Bidan atau
Tenaga Kesehatan yang
memiliki kompetensi
kebidanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya IKM RSUD 76,8 77 77,2 77,5 78 80 82 82
2 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
70% 80% 90% 500,000,000.00 100% 550,000,000.00 100% 600,000,000.00 100% 650,000,000.00 100% 700,000,000.00 100% 3,000,000,000.00
3 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 100% 100% 4,391,200,000.00 100% 4,261,896,000.00 100% 5,042,900,000.00 100% 5,352,310,000.00 100% 5,563,901,000.00 100% 24,612,207,000.00
4 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 100% 100% 1,877,500,000.00 100% 2,614,500,000.00 100% 2,030,900,000.00 100% 2,008,000,000.00 100% 2,053,000,000.00 100% 10,583,900,000.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok. 2 dok. 2 dok. 95,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 120,000,000.00 2 dok. 140,000,000.00 2 dok. 555,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 1 dok. 70,000,000.00 1 dok. 75,000,000.00 1 dok. 80,000,000.00 1 dok. 85,000,000.00 1 dok. 90,000,000.00 1 dok. 400,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
7 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi 1 Perda & 2 Perwa 1 Perda, 14
Perwa, SK
14 Perwa, SK - - - - -
8 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif &
terintegrasi
75% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Program : Standarisasi
pelayanan publik
Tersusunnya
SOP/ISO/Akreditasi/ OHSAS
592 SOP/1 Dok.
ISO/5 Pelayanan/1
dok. OHSAS
592 SOP/1
Dok. ISO/5
Pelayanan/1
dok. OHSAS
600 SOP/1
Dok. ISO/12
Pelayanan/1
dok. OHSAS
625 SOP/1 Dok.
ISO/12
Pelayanan/1
dok. OHSAS
650 SOP/1
Dok. ISO/16
Pelayanan/1
dok. OHSAS
700 SOP/1
Dok. ISO/20
Pelayanan/1
dok. OHSAS
700 SOP/1 Dok.
ISO/20
Pelayanan/1
dok. OHSAS
700 SOP/1 Dok.
ISO/20
Pelayanan/1
dok. OHSAS
Program : Peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan
rujukan
5 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
6 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
104
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
103 Urusan Pekerjaan Umum 233,098,656,815.00 230,416,469,068.29 226,971,725,133.66 242,499,345,667.42 264,371,517,171.89 363,351,373,050.64 1,560,709,086,906.90
Dinas Bina Marga dan Sumber
Daya Air
170,233,680,235.00 167,520,060,000.00 168,467,387,884.00 172,689,574,692.80 182,694,769,099.81 224,830,612,767.74 1,086,436,084,679.35
Program : Pembangunan,
peningkatan, rehabilitasi dan
pemeliharaan jalan dan
jembatan
Panjang Jalan kota dalam
kondisi baik
82,31% 1.65% 1.65% 111,976,840,000.00 1.65% 114,391,612,080.00 1.65% 121,039,234,623.60 1.65% 144,962,816,324.70 1.65% 182,909,825,659.62 92.21 675,280,328,687.91
Kegiatan Unggulan: Betonisasi
Jalan
Jalan lingkungan dalam kondisi
baik (dibeton)
20% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 60%
2 Program : Pembangunan,
peningkatan, rehabilitasi dan
pemeliharaan drainase dan
Panjang drainase/irigasi
terbangun (km) 86,6 ( total 342,45) 17,5 17,5 16,206,230,000.00
17,5 16,400,704,760.00
17,5 18,107,386,474.20
17,5 21,374,903,527.39
17,5 23,939,891,950.68
191.5 96,029,116,712.28
3 Program : Pengendalian banjir Jumlah kegiatan konservasi
situ dan sempadan sungai
70 (31 irigasi, 31
DAS, 6 Sempadan,
2 setu)70 70
5,337,020,000.00
70
5,401,064,240.00
70
5,644,112,130.80
70
6,039,199,979.96
70
6,763,903,977.55
70
29,185,300,328.31
4 Program : Penanggulangan
kemiskinan terpadu
Berkurangnya kawasan kumuh 0 % dari 650 ha 5% 5% 1,028,200,000.00 5% 1,040,538,400.00 5% 1,087,362,628.00 5% 1,163,478,011.96 5% 1,303,095,373.40 30% 5,622,674,413.36
5 Program : Penataan jalur
Margonda
Tertatanya prasarana bina
marga dan SDA
61% (khusus
pelebaran)
13% 12,500,000,000.00 13% 16,200,000,000.00 13% 15,500,000,000.00 100% 44,200,000,000.00
6 Program : Pembangunan
sarana prasarana Terminal
Jatijajar
Tertatanya prasarana bina
marga dan SDA
0% 1.78% 5,000,000,000.00 100% 5,000,000,000.00
7 Program : Penataan kawasan
terminal Terpadu Margonda
Terbangunnya prasarana bina
marga dan SDA
0% 10% 1,000,000,000.00 10% 1,000,000,000.00 100% 2,000,000,000.00
8 Program : Pembangunan
gedung pemerintah
Terbangunnya kantor BMSDA 11% 25.80% 44.11% 7,659,730,000.00 23.52% 5,861,670,000.00 6.46% 2,634,730,000.00 100% 16,156,130,000.00
9 Program : Peningkatan
layanan bidang pekerjaan
umum
Meningkatnya prasarana
pelayanan ke PUan
10% 6.66% 6.66% 2,857,930,000.00 6.66% 4,037,916,320.00 6.66% 4,369,622,554.40 6.66% 4,614,996,133.21 6.66% 5,056,795,669.19 50% 20,937,260,676.80
10 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah (%) aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
77% 77% 4.60% 179,320,000.00 4.60% 181,471,840.00 4.60% 189,638,072.80 4.60% 202,912,737.90 4.60% 227,262,266.44 100% 980,604,917.14
12 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 70% 5% 5% 1,386,830,000.00 5% 1,553,024,080.00 5% 1,752,360,163.60 5% 1,875,025,375.05 5% 2,100,028,420.06 100% 8,667,268,038.71
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok 2 dok 2 dok 195,870,000.00 2 dok 198,220,440.00 2 dok 207,140,358.80 2 dok 221,640,184.99 2 dok 248,237,007.18 10 dok 1,071,107,990.97
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 60 dok
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 20 dok
Tersusunnya data
sector/urusan
2 1,143,460,000.00 911,261,520.00 848,837,688.40 908,256,326.59 1,017,247,085.78 4,829,062,620.77
Tersusunnya Renstra OPD 1 dokumen renstra
2006-2011
1 dokumen
renstra 2011-
2016
- - - - 1 renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
15 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi 0 2 85,000,000.00 1 50,000,000.00 3 135,000,000.00
1
100% 100% 1,214,904,204.00 100%
13 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
11 100%Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
14 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
6,118,539,414.12 1,239,325,357.84 100%100% 938,630,000.00 1,284,149,998.20 100% 1,306,540,498.07 100%
105
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
16 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Terwujudnya SIM yang efektif 5% 15.80% 15.80% 25,000,000.00 15.80% 25,000,000.00 15.80% 25,000,000.00 15.80% 25,000,000.00 15.80% 25,000,000.00 100% 25,000,000.00
17 Program : Standarisasi
pelayanan public
Tersusunnya SOP/ISO 0 3 2 2 2 1 10
Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
62,864,976,580.00 62,896,409,068.29 58,504,337,249.66 69,809,770,974.62 81,676,748,072.08 138,520,760,282.90 474,273,002,227.55
IKM persampahan 73.25 73.86 75 38,520,222,182.00 77 34,187,411,764.66 79 34,350,780,927.00 80 60,792,805,212.08 80 76,680,349,236.81 73.86 244,531,569,322.55
Jumlah UPS yang beroperasi
efektif
20 unit 22 unit 32 UPS dari 46
UPS
Terbangun
49 UPS dari 49
UPS Terbangun
53 UPS dari 53
UPS terbangun
57 UPS dari 57
UPS terbangun
60 unit 60 unit
Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam
Pengelolaan Sampah240 RT 330 RT 330 RT 330 RT 330 RT 330 RT 330 RT 1890 RT
2 Program : Peningkatan
pengelolaan TPA
Terwujudnya TPA sebagai
tempat pengolahan sampah
terpadu (TPST) secara optimal
25% 25% 25% 11,520,000,000.00 50% 11,110,000,000.00 50% 14,725,000,000.00 50% 4,790,000,000.00 50% 3,900,000,000.00 50% 46,045,000,000.00
3 Program : Peningkatan
Pengelolaan air limbah
Cakupan layanan air limbah 100% 100% 100% 976,675,700.00 100% 858,009,485.00 100% 4,091,000,000.00 100% 925,455,460.00 100% 9,712,000,000.00 100% 16,563,140,645.00
4 Program : Pengembangan
pemakaman umum
Kapasitas layanan TPU 14, 5 ha (70%) 70% 80% 1,210,000,000.00 80% 1,720,000,000.00 80% 1,430,000,000.00 80% 2,140,000,000.00 80% 3,650,000,000.00 80% 10,150,000,000.00
5 Program : Peningkatan taman
kota
Jumlah taman terbangun 9 taman 3 taman 3 taman 7,800,000,000.00 3 taman 7,750,000,000.00 3 taman 7,750,000,000.00 3 taman 9,500,000,000.00 3 taman 32,000,000,000.00 26 taman 64,800,000,000.00
Tertatanya taman dan
dekorasi Jl. Margonda Raya
2 segmen 2 segmen 1 segmen 3 segmen
6 Program : Pembangunan
gedung pemerintah
Terbangunnya kantor DKP 0 0 1 Dokumen FS 300,000,000.00 1 Dokumen
Apraisal
350,000,000.00 Pengadaan
tanah 5000
m2
4,562,906,847.62 DED 560,000,000.00 1 Unit
Bangunan
9,287,093,152.38 1 Unit
Bangunan
15,060,000,000.00
7 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif 0 1 SIM Makam,
1 SIM IPLT, 1
SIM
Kebersihan
1 SIM
Sekretariat dan
Taman,
Website
5 SIM dan 1
website
-
8 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah (%) aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
30 orang 30 orang 10 org 441,751,186.29 10 org 205,920,000.00 10 org 236,808,000.00 10 org 272,329,200.00 10 org 322,849,393.71 80 orang 1,479,657,780.00
9 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
90% 90% 100% 951,750,000.00 100% 900,000,000.00 100% 1,077,000,000.00 100% 1,140,000,000.00 100% 1,188,000,000.00 100% 5,256,750,000.00
10 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 90% 90% 100% 743,810,000.00 100% 922,200,000.00 100% 942,920,000.00 100% 994,212,000.00 100% 1,076,133,200.00 100% 4,679,275,200.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok 2 dok 2 dok 262,200,000.00 2 dok 320,796,000.00 2 dok 384,955,200.00 2 dok 461,946,200.00 2 dok 554,335,300.00 10 dok 1,984,232,700.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok -
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 60 dok -
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 20 dok -
Tersusunnya data
sector/urusan
70,000,000.00 80,000,000.00 158,400,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 558,400,000.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 dokumen renstra
2006-2011
1 dokumen
renstra 2011-
2016
- - - - 1 renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
1 Program : Peningkatan
pengelolaan persampahan
11 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
12
106
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
13 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi 0 1 Dokumen 100,000,000.00 1 Dokumen 100,000,000.00 1 Dokumen 100,000,000.00 - - 3 dok 300,000,000.00
14 Program : Standarisasi
pelayanan publik
Tersusunnya SOP/ISO 0 6 Dokumen 6 dok -
104 Urusan Perumahan 10,012,897,840.00 158,286,183,800.00 50,734,000,000.00 18,065,000,000.00 39,040,000,000.00 60,240,000,000.00 336,378,081,640.00
Dinas Tata Ruang dan
Permukiman
10,012,897,840.00 158,286,183,800.00 50,734,000,000.00 18,065,000,000.00 39,040,000,000.00 60,240,000,000.00 336,378,081,640.00
Cakupan layanan air bersih
perpipaan
4624 SR 1000 SR 13,130,000,000.00 1000 SR 1,180,000,000.00 1000 SR 1,190,000,000.00 1000 SR 1,290,000,000.00 1000 SR 1,390,000,000.00 15624 SR 18,180,000,000.00
Cakupan layanan air bersih
non-perpipaan
17 titk 19 21 23 25 27 27
Jumlah KK terlayani
perumahan
52.30% 58,21% 5,850,000,000.00 64,12% 5,950,000,000.00 70,03% 7,175,000,000.00 75,94% 7,300,000,000.00 81,85% 6,400,000,000.00 81,85% 32,675,000,000.00
Jumlah rumah tidak layak huni 1798 unit rumah 1684 Unit
Rumah
1570 Unit
Rumah
1456 Unit
Rumah
1342 Unit
Rumah
1228 unit
rumah
1228 unit
rumah
Terbangunnya gedung dibale II 16% 16% 75% 136,906,183,800.00 100% 40,204,000,000.00 6,600,000,000.00 26,600,000,000.00 45,800,000,000.00 100% 256,110,183,800.00
Terbangunnya Gedung
Perpustakaan Daerah
0% 0% 0% 0% 30% 60% 100% 100%
Terbangunnya Gedung
Kesenian
25% 25% 25% 25% 25% 60% 100% 100%
Terbangunnya Gedung Arsip 0% 0% 0% 0% 0% 40% 100% 100%
Terbangunnya Gedung
BALAKOP
60% 60% 60% 60% 60% 60% 100% 100%
Terbangunnya Gedung
Pramuka & Pemuda
30% 30% 30% 30% 30% 55% 100% 100%
4 Program : Peningkatan
Penataan lingkungan
permukiman
Lingkungan pemukiman
kumuh
6,70 % 6,70 % 6,2% 2,400,000,000.00 5,7% 3,400,000,000.00 5,2% 3,100,000,000.00 4,7% 3,850,000,000.00 4.2% 6,650,000,000.00 4.2% 19,400,000,000.00
105 Urusan Penataan Ruang 58,969,088,300.00 8,831,000,000.00 7,698,800,000.00 6,200,000,000.00 5,983,000,000.00 3,383,000,000.00 91,064,888,300.00
Dinas Tata Ruang dan
Permukiman
58,969,088,300.00 8,831,000,000.00 7,698,800,000.00 6,200,000,000.00 5,983,000,000.00 3,383,000,000.00 91,064,888,300.00
Tersedianya perencanaan tata
ruang
12,5% 20% 2,407,000,000.00 30% 3,245,000,000.00 40% 2,162,000,000.00 45% 1,783,000,000.00 55% 1,205,000,000.00 55% 10,802,000,000.00
Optimalnya BKPRD dan
penertiban perizinan
penggunaan ruang
0% 30% 35% 40% 45% 50% 50%
Pengawasan dan pengendalian
bangunan
29.40% 30% 31% 32% 33% 35% 35%
2 Program : Pembangunan
sarana prasarana Terminal
Jatijajar
Terbangunnya Terminal
Jatijajar
7.5% 7.5% 15% 3,500,000,000.00 20% 2,500,000,000.00 25% 2,000,000,000.00 30% 2,000,000,000.00 30% - 30% 10,000,000,000.00
3 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif 0% 0% 25,000,000.00 30% 25,000,000.00 60% 25,000,000.00 75% 25,000,000.00 90% 25,000,000.00 90% 125,000,000.00
750,000,000.00
750,000,000.00
5 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 100% 854,000,000.00 100% 820,800,000.00 100% 966,000,000.00 100% 1,020,000,000.00 100% 1,083,000,000.00 100% 4,743,800,000.00
6 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 100% 315,000,000.00 100% 213,000,000.00 100% 242,000,000.00 100% 165,000,000.00 100% 245,000,000.00 100% 1,180,000,000.00
3
4 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Program : Pembangunan
gedung pemerintah
1 Program : Perencanaan,
pemanfaatan dan
pengendalian ruang
13 Orang 17 Orang -
2
Program : Peningkatan
Pengelolaan air bersih
Program : Pengembangan
perumahan rakyat
1
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
16 Orang 370,000,000.00 19 Orang 100,000,000.00 15 Orang 19 Orang18 Orang 180,000,000.00 100,000,000.00
107
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester2 dok.
2 Dokumen 100,000,000.00 2 Dokumen 110,000,000.00 2 Dokumen 115,000,000.00 2 Dokumen 120,000,000.00 2 Dokumen 130,000,000.00 2 Dokumen 575,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok.
12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan4 dok.
4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
Tersusunnya data
sector/urusan
0% 20% 890,000,000.00 30% 690,000,000.00 40% 590,000,000.00 50% 690,000,000.00 60% 595,000,000.00 60% 3,455,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
9 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi 0% 20% 100,000,000.00 35% 95,000,000.00 50% - 70% - 80% - 80% 195,000,000.00
10 Program : Standarisasi
pelayanan publik
Tersusunnya SOP/ISO 0% 20% 270,000,000.00 35% - 50% - 70% - 80% - 80% 270,000,000.00
106 Urusan Perencanaan
Pembangunan
6,518,476,500.00 8,710,000,000.00 7,469,500,000.00 7,961,900,000.00 7,045,090,000.00 7,915,115,000.00 45,620,081,500.00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
6,518,476,500.00 8,710,000,000.00 7,469,500,000.00 7,961,900,000.00 7,045,090,000.00 7,915,115,000.00 45,620,081,500.00
Tersusunnya RPJMD 1 RPJMD 2011-
2016
1 dok. 4,544,276,100.00 - 3,225,000,000.00 - 2,324,000,000.00 - 2,754,400,000.00 - 1,276,340,000.00 1 RPJMD 2016-
2021
2,590,000,000.00 1 RPJMD 2016-
2021
12,169,740,000.00
Tersusunnya RKPD 1 RKPD 2011 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
Penjabaran program RPJMD ke
dalam RKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Program : Peningkatan
kordinasi pembiayaan
pembangunan dengan Pusat
dan Provinsi
Meningkatnya bantuan
pembiayaan program dari
Pusat, Provinsi, dan daerah
lain
5% 5%
146,094,200.00
7%
100,000,000.00
9%
110,000,000.00
11%
121,000,000.00
13%
133,100,000.00
15%
146,400,000.00
15%
610,500,000.00
3 Program : Peningkatan peran
serta masyarakat dan dunia
usaha dalam pembangunan
Jumlah perusahaan pelaksana
CSR0
650,000,000.00 - 715,000,000.00 - 786,500,000.00 - 865,150,000.00 - 951,665,000.00 - 3,968,315,000.00
Jumlah kerjasama dengan
daerah lain
- 215,000,000.00 465,000,000.00 610,000,000.00 520,000,000.00 445,000,000.00 2,255,000,000.00
Jumlah kerjasama dengan
Perguruan Tinggi3 3 3 3 3 3 3 3
Jumlah kerjasama dengan
Dunia usaha
Jumlah kerjasama dengan para
pihak0 0
1 1 1 1 1 1
Terselenggaranya rakor
pengendalian 3 bulanan100%
100% 1,100,000,000.00 100% 755,000,000.00 100% 515,000,000.00 100% 595,000,000.00 100% 485,000,000.00 100% 3,450,000,000.00
Meningkatnya serapan
anggaran dan realisasi fisik 91% 95%
95% 95% 95% 95% 95% 95%
Meningkatnya kinerja TKPKD30% 30% 199,248,000.00 40% 475,000,000.00 50% 385,000,000.00 60% 400,000,000.00 70% 410,000,000.00 80% 410,000,000.00 80% 2,080,000,000.00
Jumlah Rumah Tangga miskin
yang dibina pada lokasi
terpadu0 0
100 100 100 100 100 100
7 Program : Perencanaan,
pemanfaatan dan
pengendalian ruang
Optimalnya BKPRD
30% 30% 562,315,500.00 40% 200,000,000.00 50% 250,000,000.00 60% 250,000,000.00 70% 800,000,000.00 80% 300,000,000.00 80% 1,800,000,000.00
8 Program : Pengembangan
sistem penilaian pelayanan
publik
Terlaksananya Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) 1 dok 1 dok 1 dok 320,000,000.00 1 dok 350,000,000.00 1 dok 350,000,000.00 1 dok 350,000,000.00 1 dok 350,000,000.00 1 dok 1,720,000,000.00
7
1 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
Program : Penanggulangan
kemiskinan terpadu
Peningkatan kerjasama daerah
5
6
4
Program : Peningkatan
pengendalian, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan
pemerintahan
8 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
108
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
9 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif
30% 50%
91,960,700.00 75% 400,000,000.00 100% 440,000,000.00 100% 584,000,000.00 100% 732,400,000.00 100% 785,640,000.00 100% 2,942,040,000.00
10 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
10 10 95,943,000.00 10 262,000,000.00 10 285,000,000.00 10 185,000,000.00 10 85,000,000.00 10 100,000,000.00 60 917,000,000.00
11 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran 100% 100% 595,226,000.00 100% 605,000,000.00 100% 535,500,000.00 100% 620,000,000.00 100% 640,000,000.00 100% 675,000,000.00 100% 3,075,500,000.00
12 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur
100% 100% 93,117,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 160,000,000.00 100% 160,000,000.00 100% 770,000,000.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester2 dok.
2 dok. 90,296,000.00 2 dok. 133,000,000.00 2 dok. 145,000,000.00 2 dok. 165,000,000.00 2 dok. 170,000,000.00 2 dok. 195,000,000.00 2 dok. 808,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok.
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan4 dok.
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
14 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi 2 Perda (RPJPD &
RPJMD 2006-2011),
1 Perwa RKPD 2011
1 Perda
RPJMD 2011-
2016 & 1
Perwa RKPD
2012
100,000,000.00 800,000,000.00 - 460,000,000.00 - 221,000,000.00 - 133,100,000.00 - 146,410,000.00 - 1,760,510,000.00
15 Program : Standarisasi
pelayanan publik Tersusunnya SOP/ISO 1 SOP - 1 ISO 75,000,000.00 1 ISO 100,000,000.00 250,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 775,000,000.00
107 Urusan Perhubungan 30,747,350,000.00 41,489,000,000.00 31,470,200,000.00 44,310,500,000.00 24,626,750,000.00 52,702,925,000.00 225,346,725,000.00
Dinas Perhubungan 30,747,350,000.00 41,489,000,000.00 31,470,200,000.00 44,310,500,000.00 24,626,750,000.00 52,702,925,000.00 225,346,725,000.00
Jumlah Koridor Angkutan
darat
0 0 - 450,000,000.00 - 465,000,000.00 1 koridor
lintas batas
110,000,000.00 - - 1 koridor
dalam kota
200,000,000.00 2 koridor angk.
darat
1,225,000,000.00
Terwujudnya moda
transportasi massal
0 0 - - - - 1 (feeder
busway)
1 (feeder
busway)
Terintegrasinya moda
transportasi regional
1 (Park and Ride) 1 (Park and
Ride)
- - 1 (Park and
Ride)
- - 2 (Park and
Ride)
Meningkatnya sarpras lalu
lintas
30% 30% 2% 20,899,000,000.00 2% 19,049,000,000.00 2% 18,604,000,000.00 2% 16,865,500,000.00 2% 19,481,050,000.00 40% 94,898,550,000.00
Terbangunnya PJU 49% 49% 5% 5% 5% 5% 5% 74% -
3 Program : Pembangunan
gedung pemerintah
Terbangunnya gedung kantor
Dishub
0% 0% 30% 306,000,000.00 12,613,000,000.00 30% - 40% - 100% 12,919,000,000.00
4 Program : Penataan jalur
Margonda
Tercukupinya sarpras
transportasi di jalur
Margonda Raya
15% 15% 20% 12,850,000,000.00 15% 5,885,000,000.00 15% 4,330,000,000.00 10% 500,000,000.00 5% 25,500,000,000.00 100% 49,065,000,000.00
5 Program : Pembangunan
sarana prasarana Terminal
Jatijajar
Tersedianya Sarpras Terminal
Jatijajar
0 0 - - 6% 150,000,000.00 94% 2,165,000,000.00 - - - - 100% 2,315,000,000.00
6 Program : Penataan kawasan
Terminal Terpadu Margonda
Tersedianya prasarana
pendukung Terminal Terpadu
Margonda
0 0 50% 150,000,000.00 50% 165,000,000.00 - - - - - - 100% 315,000,000.00
7 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif 20% 20% 16% 50,000,000.00 16% 50,000,000.00 16% 250,000,000.00 16% 50,000,000.00 16% 50,000,000.00 100% 450,000,000.00
8 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
30 0rg 30 0rg 35 0rg 54,000,000.00 40 0rg 64,000,000.00 45 0rg 76,000,000.00 50 0rg 88,000,000.00 55 0rg 102,000,000.00 55 org 384,000,000.00
9 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 100% 100% 800,000,000.00 100% 835,200,000.00 100% 1,028,000,000.00 100% 1,132,000,000.00 100% 1,251,000,000.00 tersedia 5,046,200,000.00
10 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 70% 70% 100% 520,000,000.00 100% 567,000,000.00 100% 624,000,000.00 100% 686,000,000.00 100% 754,600,000.00 optimal 3,151,600,000.00
13 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1 Program : Pengembangan
transportasi massal
2 Program : Peningkatan Sarana
dan Prasrana Transportasi
109
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester2 dok. 2 dok.
2 dok 100,000,000.00 2 dok 111,000,000.00 2 dok 122,000,000.00 2 dok 134,000,000.00 2 dok 147,400,000.00 614,400,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok. 12 dok.
12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan4 dok. 4 dok.
4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
Tersusunnya data
sector/urusan
data kinerja angk &
kinerja jalan
data kinerja
angk & kinerja
jalan
1 dok 890,000,000.00 1 dok 470,000,000.00 1 dok 403,000,000.00 1 dok 789,300,000.00 1 dok 479,230,000.00 1 dok 3,031,530,000.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
13 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi 7 perda 7 perda 2 revisi perda 150,000,000.00 2 revisi perda 150,000,000.00
14 Program : Standarisasi
pelayanan publik
Tersusunnya SOP/ISO 1 SOP 1 SOP 1 SOP 50,000,000.00 1 SOP 50,000,000.00
15 Program : Peningkatan
Layanan bidang Perhubungan
Meningkatnya cakupan
pelayanan perhubungan 60% 60% 5% 4,220,000,000.00 5% 3,659,000,000.00 5% 3,985,500,000.00 5% 4,381,950,000.00 5% 4,737,645,000.00 85%
20,984,095,000.00
108 Urusan Lingkungan Hidup 4,655,096,000.00 7,927,708,600.00 8,166,572,094.70 8,707,209,600.00 10,544,549,609.00 13,116,044,774.00 53,117,180,677.70
Badan Lingkungan Hidup 4,655,096,000.00 7,927,708,600.00 8,166,572,094.70 8,707,209,600.00 10,544,549,609.00 13,116,044,774.00 53,117,180,677.70
18,48% 1,275,727,500.00 1,435,816,545.00 1,600,830,903.00 1,771,294,538.00 1,948,004,118.00 8,031,673,604.00
(356 ha/1926 ha)
Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan amdal
52,87 58.30% 3,632,300,000.00 63.70% 3,894,370,000.00 69.10% 4,232,807,000.00 74.50% 5,351,587,700.00 80% 7,239,582,278.00 80% 24,350,646,978.00
Penegakan hukum lingkungan 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah kasus pencemaran
yang teridentifikasi15 10 9 8 7 6 5 5%
3 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif 30% 40% 60% 75,000,000.00 70% 75,000,000.00 80% 75,000,000.00 90% 75,000,000.00 100% 75,000,000.00 100% 75,000,000.00
4 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll4 orang 5 org 6 org 50,000,000.00 8 org 60,000,000.00 10 org 70,000,000.00 12 org 80,000,000.00 14 org 90,000,000.00 14 org 350,000,000.00
5 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 100% 100% 736,936,220.00 100% 778,978,937.70 100% 1,020,704,094.00 100% 1,199,809,627.00 100% 1,410,980,973.00 100% 5,233,963,067.00
6 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 100% 100% 379,475,280.00 100% 436,396,572.00 100% 501,856,057.00 100% 577,134,466.00 100% 663,704,636.00 100% 2,558,567,011.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok 2 dok 2 dok 96,195,600.00 2 dok 110,624,940.00 2 dok 127,218,681.00 2 dok 146,301,483.00 2 dok 168,246,705.00 10 dok 648,587,409.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 60 dok
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 20 dok
2
Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1 Program : Konservasi dan
peningkatan kualitas
lingkungan hidup
Program : Pengendalian
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
7 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
12
11
Luas hutan/lahan kritis yang
direhabilitasi
24.80% 31.10% 37.40% 43.70% 50% 50%
110
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
Tersusunnya data
sector/urusan
1 dok 1 dok 1 dok 1,382,074,000.00 1 dok 1,375,385,100.00 1 dok 1,078,792,865.00 1 dok 1,193,421,795.00 1 dok 1,320,526,064.00 1 dok 6,350,199,824.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
9 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi 2 perda 2 perwa 3 Perda 2
Perwa
50,000,000.00 3 Perda 2
Perwa
50,000,000.00
10 Program : Standarisasi
pelayanan publik
Tersusunnya SOP/ISO
0 - - 300,000,000.00 - - - 1 SPM 150,000,000.00 1 SOP 150,000,000.00 3 (SPM LH &
SOP B3) 600,000,000.00
109 Urusan Pertanahan 267,650,000.00 620,000,000.00 622,000,000.00 624,440,000.00 626,000,000.00 628,520,000.00 3,388,610,000.00
Sekretariat Daerah 267,650,000.00 620,000,000.00 622,000,000.00 624,440,000.00 626,000,000.00 628,520,000.00 3,388,610,000.00
Luas lahan bersertifikat 12.960,39 ha (73
%)4.8 ha 267,650,000.00 17.5 ha 620,000,000.00 17.5 ha 622,000,000.00 17.5 ha 624,440,000.00 17.5 ha 626,000,000.00 17.5 ha 628,520,000.00
13.052,69
ha(74%)3,120,960,000.00
Jumlah kasus tanah Negara
yang diselesaikan100% (12
kasus)100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah ijin lokasi (ijin
lokasi/tahun)13 20 20 20 20 20 20 20
110 Urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil
6,592,714,590.00 9,039,432,668.00 9,192,041,076.30 9,276,074,708.00 52,340,607,442.00 10,358,814,995.00 96,799,685,479.30
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
6,592,714,590.00 9,039,432,668.00 9,192,041,076.30 9,276,074,708.00 52,340,607,442.00 10,358,814,995.00 96,799,685,479.30
Kepemilikan KTP 94,99 % 100% 100% 4,885,000,000.00 100% 5,127,750,000.00 100% 5,382,637,500.00 100% 48,188,481,563.00 100% 5,826,156,594.00 100% 69,410,025,657.00
Kepemilikan akte
kelahiran/1000 penduduk
58,92 % 75% 79% 83% 87% 91% 95% 95%
2 Program : Pengembangan
Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Penerapan e-KTP (jml
penduduk)
belum 100% 100% 535,000,000.00 100% 561,750,000.00 100% 589,837,500.00 100% 619,329,375.00 100% 650,295,844.00 100% 2,956,212,719.00
3 Program : Pengawasan dan
penegakan peraturan
kependudukan
Penertiban Administrasi
Kependudukan
11 titik 20 titik 25 titik 290,899,500.00 27 titik 305,444,475.00 29 titik 320,716,699.00 31 titik 336,752,534.00 33 titik 353,590,160.00 33 titik 1,607,403,368.00
4 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif 50% 50% 50% 100,000,000.00 75% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 500,000,000.00
5 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional (orang)
478 78 81 631,536,600.00 81 694,690,260.00 81 764,159,286.00 81 840,575,215.00 81 924,632,737.00 483 3,855,594,098.00
6 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 100% 100% 857,465,470.00 100% 814,244,595.30 100% 955,734,389.00 100% 1,010,868,503.00 100% 1,070,501,797.00 100% 4,708,814,754.30
7 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 100% 100% 516,611,690.00 100% 554,950,397.00 100% 596,456,850.00 100% 641,414,520.00 100% 690,133,557.00 100% 2,999,567,014.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester2 dok.
2 dok. 2 dok. 142,499,060.00 2 dok. 156,748,966.00 2 dok. 172,423,863.00 2 dok. 189,666,249.00 2 dok. 208,632,874.00 2 dok. 869,971,012.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok.
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan4 dok.
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 1 dok. 860,420,348.00 1 dok. 676,462,383.00 1 dok. 194,108,621.00 1 dok. 213,519,483.00 1 dok. 234,871,432.00 1 dok. 2,179,382,267.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
8
Program : Peningkatan
pelayanan pertanahan
Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
Program : Peningkatan
pelayanan administrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil
Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
9
1
8
Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
1
111
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
10 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi
2 Perda & 2 Perwa
1 Perda
(revisi), 1
Perwa
120,000,000.00 120,000,000.00
11 Program : Standarisasi
pelayanan publik
Tersusunnya SOP/ISO 1 SOP 1 SOP 100,000,000.00 ISO Pelayanan
Kependudukan
200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00 1,000,000,000.00
111 Urusan : Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
1,398,283,925.00 3,616,908,900.00 3,357,067,822.50 3,546,764,440.00 3,799,641,809.00 4,255,430,956.00
19,974,097,852.50
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga
Berencana
1,398,283,925.00 3,616,908,900.00 3,357,067,822.50 3,546,764,440.00 3,799,641,809.00 4,255,430,956.00
19,974,097,852.50
1 Program : Pengembangan Kota
Layak Anak
Jumlah RW Layak Anak
(percontohan)
2 RW 2 RW 14 RW 855,000,000.00 26 RW 805,000,000.00 38 RW 730,000,000.00 50 RW 730,000,000.00 63 RW 795,000,000.00 63 RW3,915,000,000.00
Partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah
26.02% 26.02% 26.02% 1,035,000,000.00 26.02% 1,050,000,000.00 26.02% 1,075,000,000.00 26.02% 920,000,000.00 26.02% 965,000,000.00 26.02% 5,045,000,000.00
Angka melek huruf perempuan
15 th ke atas
98,85 % 98.90% 98.95% 99.00% 99.10% 99.15% 99.20% 99.20% -
Partisipasi angkatan kerja
perempuan
87.95% 89.00% 90.00% 91.00% 92.00% 93.00% 94.00% 94.00% -
3 Program : Penanggulangan
kemiskinan terpadu
Meningkatnya keberdayaan
perempuan di lokasi P2WKSS
500 Orang 600 Orang 700 Orang 250,000,000.00 800 Orang 275,000,000.00 900 Orang 300,000,000.00 1000 Orang 325,000,000.00 1100 Orang 350,000,000.00 1100 Orang
1,500,000,000.00
4 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif 50% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% -
5 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah (%) aparatur yang
mengikuti diklat
75% 80% 85% 52,369,900.00 90% 54,988,395.00 95% 62,843,880.00 100% 82,220,743.00 100% 98,455,412.00 100% 350,878,330.00
6 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 100% 100% 575,962,500.00 100% 535,284,562.50 100% 651,155,000.00 100% 790,261,125.00 100% 906,809,500.00 100% 3,459,472,687.50
7 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 100% 100% 448,128,500.00 100% 470,534,925.00 100% 537,754,200.00 100% 703,561,745.00 100% 842,481,580.00 100% 3,002,460,950.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester2 dok.
2 dok. 2 dok. 61,171,000.00 2 dok. 64,229,550.00 2 dok. 73,405,200.00 2 dok. 96,038,470.00 2 dok. 115,001,480.00 2 dok. 409,845,700.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok.
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan4 dok.
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 1 dok. 339,277,000.00 1 dok. 102,030,390.00 1 dok. 116,606,160.00 1 dok. 152,559,726.00 1 dok. 182,682,984.00 1 dok. 893,156,260.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
10 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi 12 SK Walikota 12 SK Walikota 13 SK
Walikota
1 Perwa, 14 SK
Walikota
14 SK Walikota 14 SK Walikota 14 SK Walikota 14 SK Walikota -
8 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
2 Program : Pemberdayaan
perempuan dan
pengarusutamaan gender
9
112
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
112 Urusan : Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera
1,573,297,025.00 3,052,946,000.00 2,175,593,300.00 2,457,635,200.00 3,061,695,220.00 3,566,715,480.00
15,887,882,225.00
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga
Berencana
1,573,297,025.00 3,052,946,000.00 2,175,593,300.00 2,457,635,200.00 3,061,695,220.00 3,566,715,480.00
15,887,882,225.00
1 Program : Peningkatan
pembinaan dan pelayanan
Keluarga Berencana (KB)
Prevalensi peserta KB aktif 75,80 % 76.00% 76.20% 1,177,946,000.00 76.40% 921,843,300.00 76.60% 1,053,535,200.00 76.80% 1,378,375,220.00 77.00% 1,650,538,480.00 77.00% 6,182,238,200.00
Jumlah posyandu Mandiri 20% 20% 25% 555,000,000.00 30% 582,750,000.00 35% 666,000,000.00 40% 871,350,000.00 45% 1,043,400,000.00 45% 3,718,500,000.00
Jumlah posbindu Mandiri 25% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 50% -
3 Program : Peningkatan
ketahanan keluarga
Jumlah Keluarga pra sejahtera
dan KS1
17.25% 16.30% 15.50% 1,320,000,000.00 14.30% 671,000,000.00 13.60% 738,100,000.00 12.20% 811,970,000.00 11.30% 872,777,000.00 11.30% 4,413,847,000.00
113 Urusan : Sosial 1,306,271,000.00 1,468,875,000.00 1,695,000,000.00 1,850,000,000.00 2,155,000,000.00 2,420,000,000.00 10,895,146,000.00
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 1,306,271,000.00 1,468,875,000.00 1,695,000,000.00 1,850,000,000.00 2,155,000,000.00 2,420,000,000.00 10,895,146,000.00
Jumlah PMKS dan PSKS
tertangani20,06% 25% 737,936,000.00
30%725,625,000.00
35%835,444,022.00
40%887,103,488.00
45%955,151,330.00
45%1,030,000,000.00
45%4,433,323,840.00
Jumlah yang terlayani
santunan kematian
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan unggulan : Santunan
Kematian
Penanganan Tanggap darurat
bencana
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah sarana sosial (panti
asuhan, jompo, rehabilitasi,
dll)
35 Panti 35 Panti 212,085,000.0035 Panti dan 1
RPSA205,000,000.00
35 Panti dan 1
RPSA230,000,000.00
35 Panti dan 1
RPSA260,000,000.00
35 Panti dan 1
RPSA375,000,000.00
35 Panti dan 1
RPSA450,000,000.00
35 Panti dan 1
RPSA1,520,000,000.00
Turunnya jumlah PMKS 0,70% 0.69% 0.68% 0.67% 0.66% 0.65% 0.64% 0.64%
3 Program : Pemberdayaan
sosial
PMKS yang memperoleh
bantuan sosial/pemberdayaan 30% 40% 356,250,000 50% 425,000,000.00 60% 455,000,000.00 70% 475,000,000.00 80% 525,000,000.00 90% 590,000,000.00 90% 2,470,000,000.00
4 Program : Penanganan
Bencana Alam dan Sosial
Optimalnya peran Satlak
Penanggulangan Bencana 40% 40% 50% 113,250,000 60% 174,555,978 70% 227,896,512 80% 299,848,670 90% 350,000,000 90% 1,165,551,160.00
114 Urusan : Ketenagakerjaan 3,080,273,137.50 3,254,156,889.00 3,323,385,294.97 3,751,701,630.31 4,459,882,606.20 5,430,396,480.13 23,299,796,038.11
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 3,080,273,137.50 3,254,156,889.00 3,323,385,294.97 3,751,701,630.31 4,459,882,606.20 5,430,396,480.13 23,299,796,038.11
1 Program : Perlindungan
ketenagakerjaan dan dunia
usaha
Ditetapkannya UMK Kota
Depok 10 Rekomendasi1
Rekomendasi634,787,500.00
1
Rekomendasi652,066,250.00 1 Rekomendasi 661,991,781.00
1
Rekomendasi722,690,389.00 1 Rekomendasi 934,209,451.00 1 Rekomendasi 1,111,180,079.00 1 Rekomendasi
4,716,925,450.00
Jumlah rekomendasi LKS
Tripartit 1 Rekomendasi1
Rekomendasi
2
Rekomendasi2 Rekomendasi
2
Rekomendasi2 Rekomendasi 2 Rekomendasi 2 Rekomendasi
Terbentuknya Sarana HI dan
Syaker didlm Perusahaan 30 Perusahaan 30 Perusahaan30
Perusahaan30 Perusahaan 30 Perusahaan 30 Perusahaan 30 Perusahaan 30 Perusahaan
Jumlah kasusu yang ditangani60 kasus 60 kasus 60 kasus 60 kasus 60 kasus 60 kasus 60 kasus 60 kasus
Meningkatnya jumlah peserta
jamsostek di perusahaan 45,987 500 500 500 500 500 500 500
Terdatanya perusahaan secara
komputerisasi1 Software 1 Software - - 1 Software -
1 Software up
date
1 Software up
date
Jumlah perusahaan yang
diperiksa
300 perusahaan 400
Perusahaan
360
perusahaan
300
perusahaan
280
perusahaan
425
perusahaan
575
perusahaan
575
perusahaan
Besaran pengujian sarana
prasarana K3 di perusahaan 60 perusahaan 60 perusahaan 60
perusahaan 60 perusahaan 60 perusahaan 60 perusahaan 60 perusahaan 60 perusahaan
2
Program : Peningkatan
Perlindungan dan Jaminan
Sosial
1
Program : Revitalisasi
posyandu dan posbindu
Program : Peningkatan
Rehabilitasi Sosial
2
113
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
Jumlah fasilitasi perluasan
kerja3 3 687,637,000.00 3 813,485,030.00 3 822,319,460.00 3 912,672,203.00 3 1,123,622,873.00 3 1,336,343,798.00 3
5,696,080,364.00
Jumlah pencari kerja yang
ditempatkan21,23 %
(3017/14.214)3167 orang 3325 orang 3491 orang 3661 orang 3844 orang 4036 orang 21524 orang
Jumlah tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan80 Orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang
Persentase tenaga terlatih
yang terserap 240 Orang
Kompetensi
140 Orang ,
(50 Orang
Kompetensi)
710,975,000.00
140 Orang ,
(50 Orang
Kompetensi)
706,544,608.00
140 Orang , (50
Orang
Kompetensi)
723,418,903.00
140 Orang ,
(50 Orang
Kompetensi)
797,260,000.00
140 Orang ,
(50 Orang
Kompetensi)
926,539,040.00
140 Orang , (50
Orang
Kompetensi)
1,104,242,625.00
140 Orang , (50
Orang
Kompetensi)
4,968,980,176.00
3 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif
30% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 80%
4 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
9 orang - 5 orang 25,000,000.00 5 orang 33,429,404.00 7 orang 40,922,459.00 10 orang 65,828,701.00 11 orang 70,000,000.00 11 orang235,180,564.00
5 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran 100% 100% 679,615,095.00 100% 719,076,624.00 100% 725,830,176.60 100% 871,760,646.22 100% 1,001,424,183.90 100% 1,273,935,046.24 100% 5,271,641,771.96
6 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur11 Kend.Dinas, 5
Jenis Serv., 8 Jns
Brg
90% 124,450,760.00 100% 143,895,836.00
100%
153,982,250.37
100%
161,681,362.89
100%
181,872,330.07
100%
227,340,412.59
100% 993,222,951.92
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok. 2 dok.67,260,000.00
2 dok.70,986,000.00
2 dok.75,955,020.00
2 dok.76,714,570.20
2 dok.84,386,027.22
2 dok.97,043,931.30
2 dok. 472,345,548.72
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sector/urusan0 1 dok. 175,547,782.50 1 dok. 123,102,541.00 1 dok. 81,458,300.00 1 dok. 112,000,000.00 1 dok. 142,000,000.00 1 dok. 160,310,588.00 1 dok. 794,419,211.50
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
9 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi
1 dok 1 dok
- - 1 Kaji.
Akademis 45,000,000.00 1 Perwa/Perda 56,000,000.00
-
1 Perwa/Perda 50,000,000.00 1 Perwa/Perda151,000,000.00
10 Program : Standarisasi
pelayanan publik
Tersusunnya SOP/ISO 2 SOP -
115 urusan: Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
11,924,370,650.00 12,005,324,120.00 13,365,450,848.50 13,564,030,363.00 14,114,189,823.00 14,540,967,914.00 79,514,333,718.50
Dinas Koperasi , UMKM dan
Pasar
11,924,370,650.00 12,005,324,120.00 13,365,450,848.50 13,564,030,363.00 14,114,189,823.00 14,540,967,914.00 79,514,333,718.50
1 Program : Pemberdayaan dan
perlindungan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah
Jumlah Usaha mikro yang
difasilitasi sarana prasarana0 0 1000 UMKM 950,000,000.00 1000 UMKM 1,110,000,000.00 1000 UMKM 1,220,000,000.00 1000 UMKM 1,225,000,000.00 1000 UMKM 1,225,000,000.00 5000 UMKM
5,730,000,000.00
Kegiatan unggulan : Fasilitasi
pemberdayaan usaha mikro
2 Program : Pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM)
Jumlah usaha kecil dan mikro
yang terlayani
150 UKM 150 UKM 900 UKM 1,375,000,000.00 1000 UKM 1,475,000,000.00 1000 UKM 1,480,000,000.00 1000 UKM 1,480,000,000.00 1000 UKM 1,480,000,000.00 7,290,000,000.00
2 Program : Peningkatan
Penempatan dan Perluasan
kesempatan kerja
7 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
8 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
114
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
Kegiatan Unggulan
:Pemberdayaan Ekonomi
Pemuda
Jumlah Pemuda Yang Terbina
200 org 200 org 600 org 780 orang 810 orang 810 orang 810
3810
3 Program : Penguatan
Kelembagaan Koperasi
Jumlah koperasi yang terlayani290 unit 333 unit 377 unit 505,000,000.00 421 unit 1,164,000,000.00 465 unit 1,213,500,000.00 509 unit 1,518,000,000.00 553 unit
1,257,500,000.00 553 unit 5,658,000,000.00
4 Peningkatan akses dan
fasilitasi permodalan koperasi.
Jumlah koperasi yang
difasilitasi 50 koperasi 50 koperasi 50 koperasi 50,000,000.00 50 koperasi 50,000,000.00 50 koperasi 50,000,000.00 50 koperasi 50,000,000.00 50 koperasi 50,000,000.00 250 koperasi 250,000,000.00
5 program peningkatan
pengelolaan pasar tradisional
IKM Pasar
80.87 75.51 77.50 6,990,000,000.00 80.00 7,040,000,000.00 81.00 7,190,000,000.00 81.50 7,340,000,000.00 82.50 7,740,000,000.00 82.50 36,300,000,000.00
6 Peningkatan Kualitas SDM
Koperasi
Jumlah SDM Koperasi yang
terlatih (orang)
1150 1150 650 365,000,000.00 750 595,000,000.00 925 605,000,000.00 1025 625,000,000.00 1025 625,000,000.00 5,525 2,815,000,000.00
7 Program : Penanggulangan
kemiskinan terpadu
Jumlah usaha mikro yang
diberdayakan 30 30 50,000,000.00 30 50,000,000.00 30 50,000,000.00 30 50,000,000.00 30 50,000,000.00 150 250,000,000.00
8 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional (orang)10 0 10 25,000,000.00 10 25,000,000.00 10 25,000,000.00 10 25,000,000.00 10 25,000,000.00 50 125,000,000.00
9 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 100% 100% 751,597,150.00 100% 743,831,178.50 100% 871,969,708.00 100% 1,006,515,065.00 100% 1,212,818,199.00 100% 4,924,718,187.00
10 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 100% 100%
601,127,000.00
100%
635,689,700.00
100%
576,499,185.00
100%
496,449,063.00
100%
577,638,875.00
-
2,887,403,823.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok. 2 dok. 2 laporan 99,299,970.00 2 laporan 99,299,970.00 2 laporan 99,299,970.00 2 laporan 99,299,970.00 2 laporan 99,299,970.00 2 laporan 496,499,850.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok. 12 dok. 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok. 4 dok. 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan
Tersusunnya data
sector/urusan
0 1 dok. 93,300,000.00 152,630,000.00 157,761,500.00 173,925,725.00 1 dok. 198,710,870.00 776,328,095.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
13 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi 1 Perda 75,000,000.00 200,000,000.00 - - - 275,000,000.00
14 Program : Standarisasi
pelayanan publik
Tersusunnya SOP/ISO 0 1 dok SOP 75,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 - 150,000,000.00
116 Urusan : Penanaman Modal 450,507,900.00 900,000,000.00 830,000,000.00 550,000,000.00 550,000,000.00 550,000,000.00 3,830,507,900.00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
450,507,900.00 900,000,000.00 830,000,000.00 550,000,000.00 550,000,000.00 550,000,000.00 3,830,507,900.00
1 Program : Peningkatan
investasi daerah
Tersedianya profil investasi 1 dok 1 dok 220,415,200.00 1 dok 450,000,000.00 1 dok 730,000,000.00 1 dok 350,000,000.00 1 dok 350,000,000.00 1 dok 350,000,000.00 6 dok 2,230,000,000.00
Jumlah kegiatan promosi
potensi
1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali
Jumlah BUMD 1 BUMD 230,092,700.00 - 450,000,000.00 - 100,000,000.00 - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 1 BUMD 1,150,000,000.00
Jumlah BLUD 1 BLUD 1 BLUD
Badan Pelayanan perizinan
Terpadu1,388,310,870.00 1,536,740,267.00 1,755,919,378.27 1,900,194,117.53 2,122,356,386.42 8,703,521,019.22
Meningkatnya kelembagaan
penanaman modal
50% - 60% 1,388,310,870.00 70% 1,536,740,267.00 80% 1,755,919,378.27 90% 1,900,194,117.53 100% 2,122,356,386.42 100% 8,703,521,019.22
Meningkatnya IKM perizinan 83% 84% 84.5% 85% 85% 85.5 86% 86%
12 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
11
1 Program : Peningkatan
kualitas pelayanan perizinan
penanaman modal
2 Program: Pengembangan dan
Pengelolaan BUMD/BLUD
Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
115
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
117 Urusan : Kebudayaan 912,275,000.00 1,098,000,000.00 1,253,500,000.00 1,141,000,000.00 1,342,500,000.00 1,256,000,000.00 7,003,275,000.00
Dinas Pemuda, Olah Raga,
Pariwisata, Seni dan Budaya
912,275,000.00 1,098,000,000.00 1,253,500,000.00 1,141,000,000.00 1,342,500,000.00 1,256,000,000.00
7,003,275,000.00
1 Program : Pengembangan seni
dan pelestarian budaya
Jumlah penyelenggaraan
festival seni dan budaya
1 kali 1 kali 912275000 1 kali 1,098,000,000.00 1 kali 1,253,500,000.00 1 kali 1,141,000,000.00 1 kali 1,342,500,000.00 1 kali 1,256,000,000.00 1 kali 7,003,275,000.00
Benda, situs, kawasan cagar
budaya yg dilestarikan
0% - 0.2 0.4 0.6 0.8 1 100%
Jumlah sarana
penyelenggaraan seni dan
budaya
4 buah 4 buah 4 buah 5 buah 5 buah 5 buah 5 buah 5 buah
118 Urusan : Kepemudaan dan
Olah Raga
3,491,604,810.00 3,980,300,000.00 4,034,130,000.00 4,306,100,000.00 4,364,000,000.00 14,575,900,000.00 34,752,034,810.00
Dinas Pemuda, Olah Raga,
Pariwisata, Seni dan Budaya
3,491,604,810.00 3,980,300,000.00 4,034,130,000.00 4,306,100,000.00 4,364,000,000.00 14,575,900,000.00
34,752,034,810.00
1 Jumlah gelanggang/balai
remaja/pemuda (milik
pemerintah)
4 buah 4 buah
679,898,400.00
4 buah
905,000,000.00
4 buah
1,090,000,000.00
5 buah
1,062,000,000.00
5 buah
1,135,000,000.00
5 buah
1,160,000,000.00
5 buah 5,352,000,000.00
Jumlah wirausahawan muda 10% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 20%
2 Program : Peningkatan
pembinaan olahraga
Jumlah lapangan olahraga 8 buah 8 buah1,769,311,790.00
8 buah1,627,000,000.00
8 buah1,658,000,000.00
9 buah1,980,000,000.00
9 buah2,001,000,000.00
9 buah12,087,000,000.00
9 buah 19,353,000,000.00
Terbangunnya sport center - 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung
Terfasilitasinya event olahraga 7 events 8 events 8 events 7 events 8 events 7 events 8 events 8 events
3 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
50% 60% 70% 40,000,000.00 80% 42,500,000.00 90% 45,000,000.00 100% 47,500,000.00 100% 50,000,000.00 100%225,000,000.00
4 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 100%503,641,320.00
100%519,800,000.00
100%486,630,000.00
100%562,600,000.00
100%584,500,000.00
100%606,400,000.00
100% 2,759,930,000.00
5 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 100%297,561,100.00
100%566,000,000.00
100%417,000,000.00
100%359,000,000.00
100%381,000,000.00
100%405,000,000.00
100% 2,128,000,000.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester2 dok.
2 laporan85,658,800.00
2 laporan87,500,000.00
2 laporan90,000,000.00
2 laporan92,500,000.00
2 laporan95,000,000.00
2 laporan97,500,000.00
2 laporan 462,500,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok.
12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan4 dok.
4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan
Tersusunnya data
sector/urusan
3 data 3 data
72,500,000.00
3 data
95,000,000.00
3 data
100,000,000.00
3 data
105,000,000.00
3 data
120,000,000.00
3 data
170,000,000.00
3 data 590,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
6 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
7 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
Program : Pengembengan
kepeloporan dan
kewirausahaan pemuda
116
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
8 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi 1 Raperda
Pariwisata
1 Raperda OR83,033,400.00 90,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 - -
290,000,000.00
9 Program : Standarisasi
pelayanan publik
Tersusunnya SOP/ISO
0
1 SOP Seni&Budaya
1 SOP OR, 1
SOP
Pariwisata50,000,000.00 50,000,000.00 - - -
100,000,000.00
119Urusan : Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
3,001,997,200.00 2,676,927,000.00 2,916,044,300.00 5,341,277,000.00 6,872,577,000.00 3,147,927,000.00
23,956,749,500.00
Kantor Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan
Masyarakat 3,001,997,200.00 2,676,927,000.00 2,916,044,300.00 5,341,277,000.00 6,872,577,000.00 3,147,927,000.00 23,956,749,500.00
1Prog : Peningkatan peran
agama dalam pembangunan
partisipatif
Jumlah kegiatan pembinaan
terhadap ormas keagamaan1 Kegiatan 1 Kegiatan 190,000,000.00 8 kegiatan 459,950,000.00 6 kegiatan 337,950,000.00 7 kegiatan 418,950,000.00 6 kegiatan 337,950,000.00 6 kegiatan 329,950,000.00 34 kegiatan
1,884,750,000.00
Jumlah kegiatan pembinaan
politik daerah 5 4 1,229,200,000.00 4 607,000,000.00 4 560,500,000.00 6 2,100,500,000.00 6 4,335,500,000.00 4 635,500,000.00 288,239,000,000.00
Jumlah Kegiatan pembinaan
terhadap LSM, ormas dan OKP3 3 3 4 4 4 4 22
Jumlah kegiatan
pembinaan/fasilitasi ormas3 3 641,750,000.00 3 683,500,000.00 3 1,304,500,000.00 3 1,422,000,000.00 3 1,324,000,000.00 3 1,324,000,000.00 18 6,058,000,000.00
Cakupan petugas Linmas 33% 33% 50% 70% 80% 80% 80% 80%
4Pengembangan sistem
pelayanan dan pengaduan
berbasis teknologi informasi
Tersedianya SIM yang efektif 0% 0% - 40% 80,000,000.00 40% - 50% 85,000,000.00 55% 63,750,000.00 60% 50,000,000.00 60% 278,750,000.00
5Program: Peningkatan kualitas
sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
35% 0% - 35% 25,000,000.00 40% 25,000,000.00 45% 25,000,000.00 50% 25,000,000.00 55% 25,000,000.00 60% 125,000,000.00
6Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran70% 70% 324,518,000.00 1 332,477,000.00 1 305,844,300.00 1 345,827,000.00 1 345,827,000.00 1 339,477,000.00 1 1,669,452,300.00
7Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparaturTersedianya sarpras aparatur 80% 80% 193,680,000.00 1 311,500,000.00 1 204,750,000.00 1 766,500,000.00 1 263,050,000.00 1 266,500,000.00 1 1,812,300,000.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester 2 dok. 2 dok. 76,000,000.00
2 dok. 106,000,000.00
2 dok. 106,000,000.00
2 dok. 106,000,000.00
2 dok. 106,000,000.00
2 dok. 106,000,000.00
2 dok.530,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan1 dok 1 dok 52,250,000.00 1 dok. 59,500,000.00 1 dok. 59,500,000.00 1 dok. 59,500,000.00 1 dok. 59,500,000.00 1 dok. 59,500,000.00 1 dok.
297,500,000.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
10Program : Penataan dan
pengembangan produk hukumTersusun/revisinya regulasi 1 Perda, 1 Perwa 0 -
1 Perda. 1
Perwa 12,000,000.00
1 Perda. 1
Perwa 12,000,000.00 12,000,000.00
1 Perda. 1
Perwa 12,000,000.00
1 Perda. 1
Perwa 12,000,000.00
1 Perda. 1
Perwa
60,000,000.00
3
8 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
9 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
2
Program : Peningkatan
kesadaran berbangsa dan
bernegara
Peningkatan ketentraman dan
ketertiban masyarakat
117
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
120 Urusan : Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
133,876,073,640.00 130,860,019,140.00 132,901,346,329.85 142,818,370,149.61 154,841,325,634.12 173,056,800,965.59 868,353,935,859.18
Badan Pelayanan perizinan
Terpadu
2,394,108,300.00 1,966,153,755.00 2,103,473,703.45 2,434,890,985.41 2,725,425,901.09 3,003,626,319.92 14,627,678,964.87
1 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif
termasuk (SPIPISE) - Sistem
Pelayanan Informasi dan
Pemberian Ijin Secara
Elektronik
30% 30% 40% 509,779,380.00 50% 571,798,703.00 70% 636,236,620.73 90% 699,145,996.37 100% 771,917,738.87 100% 3,188,878,438.97
2 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
50% 80% 90% 50,500,000.00 100% 55,650,000.00 100% 79,346,800.00 100% 115,250,000.00 100% 141,775,000.00 100% 442,521,800.00
3 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 100% 100% 838,408,155.00 100% 904,274,073.45 100% 1,105,223,867.55 100% 1,115,746,254.31 100% 1,337,320,879.74 100% 5,300,973,230.04
4 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 100% 100% 341,451,220.00 100% 405,279,427.00 100% 432,559,547.13 100% 495,607,085.41 100% 525,468,479.81 100% 2,200,365,759.36
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok. 2 dok. 2 dok. 85,565,000.00 2 dok. 94,121,500.00 2 dok. 103,533,650.00 2 dok. 113,887,015.00 2 dok. 125,275,716.50 2 dok. 522,382,881.50
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. -
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
0 1 dok. 1 dok. 65,450,000.00 1 dok. 72,350,000.00 1 dok. 77,990,500.00 1 dok. 85,789,550.00 1 dok. 101,868,505.00 1 dok. 403,448,555.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
7Program : Penataan dan
pengembangan produk hukumTersusun/revisinya regulasi 0 0 - 1 Perwa 75,000,000.00 1 Perda 100,000,000.00
1 Perda. 1
Perwa
175,000,000.00
Sekretariat Daerah 53,825,835,050.00 40,116,746,300.00 41,131,049,510.00 43,444,199,856.00 44,414,683,648.00 45,497,490,628.00 268,430,004,992.00
Jumlah urusan yang sudah
menerapkan SPM
5 SPM 5 SPM 223,199,000.00 3 SPM 477,875,000.00 3 SPM 516,162,500.00 3 SPM 461,278,750.00 3 SPM 503,406,625.00 3 SPM 547,747,287.00 3 SPM 2,506,470,162.00
Meningkatnya kualitas
kelembagaan pemkot (revisi
SOTK)
7 OPD 3 OPD 7 OPD 7 OPD 5 OPD 5 OPD 5 OPD 5 OPD
Jumlah Raperda yang diajukan
ke DPRD
25 Raperda (tidak
termasuk raperda
APBD)
34 Raperda 285,002,000.00 11 Raperda 320,000,000.00 12 Raperda 340,000,000.00 13 Raperda 360,000,000.00 14 Raperda 380,000,000.00 15 Raperda 400,000,000.00 15 Raperda 1,800,000,000.00
Jumlah regulasi lain yg
dihasilkan
627 Produk Hukum 300 Produk
Hukum
300 Produk
Hukum
450 Produk
Hukum
450 Produk
Hukum
450 Produk
Hukum
450 Produk
Hukum
2700 Produk
Hukum
3 Program : Penanganan
permasalahan hukum
Berkurangnya masalah hukum 100 % (17 perkara) 70 % (5
perkara)
419,000,000.00 70 % (5
perkara)
450,000,000.00 70 % (5
perkara)
490,000,000.00 70 % (5
perkara)
490,000,000.00 70 % (5
perkara)
490,000,000.00 70 % (5
perkara)
490,000,000.00 70 % (30
perkara)
2,410,000,000.00
Cakupan layanan LPSE 35 Paket 75% 834,510,000.00 100% 1,850,000,000.00 100% 1,550,000,000.00 100% 1,550,000,000.00 100% 1,550,000,000.00 100% 1,550,000,000.00 100% 8,050,000,000.00
Sertifikasi ahli pengadaan
barang dan jasa
246 orang 200 Orang 200 Orang 150 Orang 150 orang 100 orang 100 orang 900 orang
Terbentuknya Unit Layanan
Pengadaan
0 01 1 1 1 1 1
Jumlah kegiatan pelayanan
sosial keagamaan 7 Kegiatan 9 Kegiatan 2,071,622,000.00 10 Kegiatan 2,654,663,700.00 10 Kegiatan 2,639,250,620.00 10 Kegiatan 3,135,143,077.00 10 Kegiatan 3,193,493,191.00 10 Kegiatan 3,708,823,126.00 10 Kegiatan 15,331,373,714.00
Meningkatnya peran DKM1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Program : Peningkatan
pelayanan sosial keagamaan
Program : Peningkatan
kualitas kelembagaan dan
ketatalaksanaan
6 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
1
4 Program : Peningkatan
akuntabilitas dan transparansi
pengadaan barang dan jasa
5
Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
2
5 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
118
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
Jumlah kerjasama dengan
daerah lain
10 MOU 10 MOU 10 MOU150,000,000.00
10 MOU155,000,000.00
10 MOU159,000,000.00
10 MOU261,800,000.00
10 MOU167,000,000.00
10 MOU 892,800,000.00
Jumlah kerjasama dengan
Perguruan Tinggi
3 MoU 3 MoU 3 MoU 3 MoU 3 MoU 3 MoU 3 MoU 3 MoU
Jumlah kerjasama dengan
Dunia usaha
1 Mou 1 Mou 1 Mou 1 Mou 1 Mou 1 Mou 1 Mou 1 Mou
Jumlah kerjasama dengan para
pihak
0 0 1 Mou 1 Mou 1 Mou 1 Mou 1 Mou 1 Mou
Tingkat kinerja kecamatan70% 70% 190,000,000.00 80% 190,000,000.00 85% 190,000,000.00 85% 190,000,000.00 85% 190,000,000.00 85% 190,000,000.00 85%
950,000,000.00
Tingkat kinerja kelurahan 70% - 74 Paket Buku
Administrasi
- 74 Paket Buku
Administrasi
- 74 Paket Buku
Administrasi
74 Paket Buku
Administrasi
Frekuensi kegiatan
(kunker,kordinasi,keprotokola
n, dokumentasi, dll)
80% 80% 4,947,278,300.00 80% 5,403,177,700.00 85% 5,618,500,000.00 85% 5,913,350,000.00 85% 6,149,685,000.00 85% 6,409,653,500.00 85% 29,494,366,200.00
Akomodasi (rumah dinas,
jamkes, pakaian dinas, dll)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah kebijakan ekonomi 0 4 dok.
Kebijakan
793,780,000.00 4 dok.
Kebijakan
1,100,000,000.00 4 dok.
Kebijakan
1,275,000,000.00 4 dok.
Kebijakan
1,450,000,000.00 4 dok.
Kebijakan
1,625,000,000.00 4 dok.
Kebijakan
1,800,000,000.00 24 dok.
Kebijakan
7,250,000,000.00
Meningkatnya koordinasi
bidang ekonomi
0 2 dok
rekomendasi
2 dok
rekomendasi
2 dok
rekomendasi
2 dok
rekomendasi
2 dok
rekomendasi
2 dok
rekomendasi
12 dok
rekomendasi
Tersusunnya LAKIP Kota 1 dok. 1 dok. 520,399,200.00 1 dok. 528,000,000.00 1 dok. 569,000,000.00 1 dok. 548,000,000.00 1 dok. 558,000,000.00 1 dok. 568,380,000.00 1 dok. 2,771,380,000.00
Tersusunnya LPPD dan ILPPD 2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok.
Tersusunnya LKPJ 1 tahun 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersedianya standar harga
belanja daerah
2 dok 2 dok 559,286,000.00 2 dok 650,000,000.00 2 dok 550,000,000.00 2 dok 550,000,000.00 2 dok 550,000,000.00 2 dok 550,000,000.00 2 dok 2,850,000,000.00
Tersedianya standar analisa
belanja daerah
0 0 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
12 Pengembangan sistem
pelayanan dan pengaduan
berbasis teknologi informasi
Tersedianya SIM yang efektif 50% 50% 444,559,000.00 75% 489,014,900.00 100% 537,916,390.00 100% 591,708,029.00 100% 650,878,832.00 100% 715,966,715.00 100% 2,985,484,866.00
13 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
40% 40% 417,981,000.00 50% 539,295,000.00 60% 578,500,000.00 70% 530,000,000.00 80% 672,200,000.00 90% 625,200,000.00 90% 2,945,195,000.00
14 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 100% 12,359,234,700.00 100% 12,875,000,000.00 100% 11,587,500,000.00 100% 12,875,000,000.00 100% 12,875,000,000.00 100% 12,875,000,000.00 100% 63,087,500,000.00
15 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 100% 16,753,820,000.00 100% 11,549,720,000.00 100% 13,549,720,000.00 100% 13,549,720,000.00 100% 13,549,720,000.00 100% 13,549,720,000.00 100% 65,748,600,000.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester2 dok.
2 dok. 572,535,000.00 2 dok. 625,000,000.00 2 dok. 679,500,000.00 2 dok. 744,000,000.00 2 dok. 815,500,000.00 2 dok. 890,000,000.00 2 dok. 3,754,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok.
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan4 dok.
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 232,335,000.00 1 dok. 265,000,000.00 1 dok. 305,000,000.00 1 dok. 347,000,000.00 1 dok. 400,000,000.00 1 dok. 460,000,000.00 1 dok. 1,777,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
Program : Peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan daerah
17
16
Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program : Peningkatan peran
dan fungsi kecamatan dan
kelurahan
8
10
7
Program : Peningkatan
Pelayanan kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
6 Program : Peningkatan
kerjasama daerah
Program : Peningkatan
pengendalian, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan
pemerintahan
9 Program: Peningkatan
kebijakan dan koordinasi
perekonomian daerah
11
119
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
Inspektorat Daerah 2,160,343,000.00 2,829,600,000.00 2,646,480,000.00 2,861,750,000.00 2,838,750,000.00 2,721,750,000.00 16,058,673,000.00
Jumlah temuan BPK yang
ditindaklanjuti
96,83 % 100% 100% 1,143,750,000.00 100% 988,750,000.00 100% 1,113,750,000.00 100% 1,058,750,000.00 100% 1,118,750,000.00 100% 5,423,750,000.00
Jumlah Temuan Inspektorat
yang Ditindaklanjuti
70% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 95%
2 Pengembangan sistem
pelayanan dan pengaduan
berbasis teknologi informasi
Tersedianya SIM yang efektif 30% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% -
3 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
54% 60% 65% 450,000,000.00 70% 450,000,000.00 75% 450,000,000.00 80% 450,000,000.00 85% 450,000,000.00 85% 2,250,000,000.00
4 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 100% 100% 620,850,000.00 100% 584,730,000.00 100% 667,000,000.00 100% 690,000,000.00 100% 708,000,000.00 100% 3,270,580,000.00
5 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 100% 100% 395,000,000.00 100% 403,000,000.00 100% 411,000,000.00 100% 420,000,000.00 100% 225,000,000.00 100% 1,854,000,000.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester 2 dok. 2 dok. 2 dok. 150,000,000.00
2 dok. 150,000,000.00
2 dok. 150,000,000.00
2 dok. 150,000,000.00
2 dok. 150,000,000.00
2 dok.750,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok.
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 70,000,000.00 1 dok. 70,000,000.00 1 dok. 70,000,000.00 1 dok. 70,000,000.00 1 dok. 70,000,000.00 1 dok. 350,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
8 Program : Standarisasi
pelayanan publik
Tersusun/terevisinya SOP/ISO 1 - - 1 - - - - -
9 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi 0 - - - - - - - -
Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan dan
Aset (DPPKA)
9,942,359,040.00 11,046,801,950.00 11,292,908,781.50 11,332,181,836.75 11,737,790,928.44 12,144,555,475.06
67,496,598,011.75
Ketepatan waktu
penyampaian laporan
keuangan
Tepat Waktu Tepat Waktu 2,359,328,650.00 Tepat Waktu 2,399,482,400.00 Tepat Waktu 2,490,979,150.00 Tepat Waktu 2,457,493,750.00 Tepat Waktu 2,567,868,438.00 Tepat Waktu 2,683,761,859.00 Tepat Waktu 12,599,585,597.00
Ketepatan waktu penetapan
Perda APBD
Terlambat 19 hari Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
Belanja langsung/total APBD 48.76% 55,37% 60.24% 53.29% 52.51% 52.08% 55.69% 55.69%
Belanja untuk pendidikan dan
kesehatan/Total APBD
41.04% 51.08% 48.37% 51.88% 53.65% 51.10% 49.96% 49.96%
Rasio SILPA thdp total
pendapatan
21.11% 20,86% 11.57% 8.95% 6.27% 4.17% 2.48% 2.48%
Rasio realisasi belanja thd
anggaran belanja
84.81% 86.14% 87.47% 88.80% 90.13% 91.46% 92.79% 92.79%
Meningkatnya penerimaan
pajak daerah
68,323,364,446
rupiah191.55% 1,921,751,880.00 31.45% 1,666,500,000.00 15.00% 1,819,250,000.00 15.00% 1,920,212,500.00 15.00% 1,953,723,125.00 15.00% 1,969,909,281.00 15.00% 9,329,594,906.00
Realisasi Peningkatan PAD 20,32 %
(142.380.788.621
rupiah)
99.33% 26.29% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
Jml PAD/total pendapatan 11.98% 22.03% 24.89% 25.56% 26.61% 27.28% 27.95% 27.95%
Program : Peningkatan
penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
1
7
Program : Peningkatan
pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan
6 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1
Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
2
Program : Peningkatan
kualitas pengelolaan keuangan
daerah
120
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
3 Program : Peningkatan
penerimaan daerah selain PAD
Meningkatnya penerimaan
dana perimbangan dan lain2
pendapatan yang sah
14,61% (3,99)% 196,704,300.00 7.69% 175,000,000.00 10.99% 183,750,000.00 8.89% 192,937,500.00 11,15% 202,584,375.00 11,25% 212,713,594.00 11,25% 966,985,469.00
Meningkatnya tatakelola aset 14.28% 28.57% 1,423,359,000.00 42.85% 2,525,000,000.00 57.13% 2,649,750,000.00 71.41% 2,759,137,500.00 85.69% 2,835,594,375.00 100% 2,915,874,094.00 100% 13,685,355,969.00
Jumlah kerjasama
pemanfaatan aset
30 30 30 30 30 30 30 30
5 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif 100% 100% 833,136,200.00 100% 1,150,000,000.00 100% 1,077,500,000.00 100% 691,375,000.00 100% 725,943,750.00 100% 762,240,938.00 100% 4,407,059,688.00
6 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
70% 75% 376,487,700.00 80% 400,000,000.00 85% 414,637,960.00 90% 430,369,858.00 95% 446,888,351.00 100% 464,232,768.00 660 2,156,128,937.00
7 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 100% 953,015,310.00 100% 1,210,165,300.00 100% 1,144,031,208.50 100% 1,301,369,743.00 100% 1,356,438,230.00 100% 1,414,260,142.00 100% 6,426,264,623.50
8 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 100% 1,411,030,050.00 100% 763,434,750.00 100% 779,606,488.00 100% 818,586,812.00 100% 859,516,152.00 100% 902,491,960.00 100% 4,123,636,162.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok 2 dok 124,745,000.00 2 dok 137,219,500.00 2 dok 144,080,475.00 2 dok 151,284,498.75 2 dok 158,848,723.69 2 dok 166,791,159.87 2 dok 758,224,357.31
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 data 1 data 66,020,000.00 1 data 225,000,000.00 1 data 236,250,000.00 1 data 248,062,500.00 1 data 260,465,625.00 1 data 273,488,906.25 1 data 1,243,267,031.25
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
11 Program : Standarisasi
pelayanan publik
Tersusunnya SOP/ISO 0 0 110,070,000.00 1 220,000,000.00 2 225,573,500.00 3 231,352,175.00 4 237,419,783.75 5 243,790,772.94 5 1,158,136,231.69
12 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi 4 Perwa 2 Perwa 166,710,950.00 3 Perwa 175,000,000.00 2 Perwa 127,500,000.00 1 Perwa 130,000,000.00 1 Perwa 132,500,000.00 1 Perwa 135,000,000.00 1 Perwa 700,000,000.00
Badan Kepegawaian Daerah 14,228,205,450.00 17,799,089,250.00 17,537,545,475.00 16,861,416,083.00 18,503,027,991.00 20,179,823,189.00 105,109,107,438.00
Ratio PNS terhadap jumlah
penduduk 1 : 218,21 1 : 218,21 3,044,139,700.00
1 : 224,83 4,303,200,300.00
1 : 238,22 4,733,520,330.00
1 : 268,85 5,206,872,363.00
1 : 296,06 5,727,559,599.00
1 : 333,16 6,300,315,559.00
1 : 333,1626,271,468,151.00
Rasio struktur jabatan dan
eselonering yang terisi85%
90% 95% 98% 99% 99% 99% 99%
Tersedianya jabatan
fungsional 19 jenis20 21 22 23 24 25 25
2 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif 40% 60% 362,884,700.00 70% 430,300,900.00 90% 473,330,990.00 100% 520,664,089.00 100% 572,730,498.00 100% 630,003,548.00 100% 2,627,030,025.00
Pejabat yang memenuhi
persayaratan diklat
kepemimpinan
62.14% 70.41%
7,459,408,000.00
85%
9,314,800,000.00
95%
8,668,280,000.00
100%
6,910,408,000.00
100%
7,634,618,800.00
100%
8,338,080,680.00
100%40,866,187,480.00
Pejabat yang memenuhi
persyaratan kepangkatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional
267 orang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Program : Pengamanan dan
pendayagunaan aset daerah
1 Program : Peningkatan
pengelolaan kepegawaian
daerah
3 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
10 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
9
121
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
4 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 100% 2,188,107,700.00 100% 2,227,371,000.00 100% 2,174,855,400.00 100% 2,652,657,000.00 100% 2,916,923,000.00 100% 3,206,614,000.00 100% 13,178,420,400.00
5 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 100% 879,858,350.00 100% 937,616,450.00 100% 959,878,095.00 100% 998,365,905.00 100% 1,029,702,495.00 100% 1,029,522,744.00 100% 4,955,085,689.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok. 2 dok. 78,230,000.00 2 dok. 394,800,600.00 2 dok. 430,380,660.00 2 dok. 469,418,726.00 2 dok. 512,260,599.00 2 dok. 559,286,658.00 2 dok. 2,366,147,243.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 215,577,000.00 1 dok. 92,000,000.00 1 dok. 97,300,000.00 1 dok. 103,030,000.00 1 dok. 109,233,000.00 1 dok. 116,000,000.00 1 dok. 517,563,000.00
Tersusunnya Renstra OPD 0 1 dok Renstra
2011-2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
8 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi 0 0 1 perwa 99,000,000.00 99,000,000.00
Sekretariat DPRD 24,141,352,900.00 23,229,448,990.00 24,094,325,847.90 26,830,013,583.45 29,513,014,941.80 32,464,316,435.97 160,272,472,699.12
Jumlah Raperda yang
disetujui/jumlah Raperda yang
diusulkan
100% 100% 16,576,864,200.00 100% 18,234,550,620.00 100% 19,146,278,151.00 100% 21,060,905,966.10 100% 23,166,996,562.71 100% 25,483,696,218.98 100% 107,092,427,518.79
Ketepatan waktu penetapan
Perda APBD
85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah Perda Inisiatif 1 3 3 3 3 3 3 3
Frekuensi Pengawasan 5 5 5 5 5 5 5 5
2 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif 40% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
40% 45% 218,000,000.00 50% 239,800,000.00 55% 251,790,000.00 60% 276,969,000.00 65% 304,665,900.00 70% 335,132,490.00 70% 1,408,357,390.00
4 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 100% 2,567,927,200.00 100% 2,824,719,920.00 100% 2,669,360,324.40 100% 3,262,551,507.60 100% 3,588,806,658.36 100% 3,947,687,324.20 100% 16,293,125,734.56
5 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 100% 1,575,119,500.00 100% 1,732,631,450.00 100% 1,819,263,022.50 100% 2,001,189,324.75 100% 2,201,308,257.23 100% 2,421,439,082.95 100% 10,175,831,137.42
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester2 dok.
2 dok. 102,184,000.00 2 dok. 112,402,400.00 2 dok. 118,022,520.00 2 dok. 129,824,772.00 2 dok. 142,807,249.20 2 dok. 157,087,974.12 2 dok. 660,144,915.32
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok.
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan4 dok.
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 77,586,000.00 1 dok. 85,344,600.00 1 dok. 89,611,830.00 1 dok. 98,573,013.00 1 dok. 108,430,314.30 1 dok. 119,273,345.73 1 dok. 501,233,103.03
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
6 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
6 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
7 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
1 Program : Peningkatan peran
dan fungsi legislatif
7 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
122
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
Dinas Pemadam Kebakaran 6,485,000,000.00
7,133,500,000.00 7,467,825,000.00 8,547,701,000.00 10,537,152,000.00 20,177,000,000.00 60,348,178,000.00
1 Program : Peningkatan
Pelayanan Pemadam
Kebakaran
Respon waktu melayani
(menit)
25 menit 20 menit 20 menit 4,710,000,000.00 20 menit 4,991,675,000.00 20 menit 6,040,701,000.00 20 menit 8,020,152,000.00 20 menit 17,610,000,000.00 20 menit 41,372,528,000.00
2 Program: Peningkatan Peran
Serta Masyarakat dalam
Penanggulangan Kebakaran
Jumlah satlakar terbina 33 40 47 375,000,000.00 54 375,000,000.00 63 375,000,000.00 - 375,000,000.00 - 375,000,000.00 1,875,000,000.00
3 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif 50% 50% 75% 100% 100% 100% 100% -
4 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
89.16% 90% 92% 350,000,000.00 95% 360,000,000.00 97% 365,000,000.00 100% 370,000,000.00 100% 370,000,000.00 100% 1,815,000,000.00
5 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 100% 100% 783,500,000.00 100% 705,150,000.00 100% 787,000,000.00 100% 787,000,000.00 100% 787,000,000.00 100% 3,849,650,000.00
6 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 100% 100% 750,000,000.00 100% 800,000,000.00 100% 810,000,000.00 100% 815,000,000.00 100% 865,000,000.00 100% 4,040,000,000.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester2 dok.
2 dok. 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 500,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok.
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan4 dok.
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 1 dok. 65,000,000.00 1 dok. 70,000,000.00 1 dok. 70,000,000.00 1 dok. 70,000,000.00 1 dok. 70,000,000.00 1 dok. 345,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
9 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi 1 Perda 2 Perwa - 3 Perwa 66,000,000.00 - - 1 Perda (revisi) 1 Perda (revisi) 66,000,000.00
Satuan Polisi Pamong Praja 6,693,843,900.00 7,363,198,200.00 7,443,550,730.00 9,277,666,610.00 11,597,009,093.00 13,915,211,300.00 56,290,479,833.00
Jumlah penertiban 196 (13%) 23% 33% 3,533,855,600.00 43% 3,780,000,000.00 53% 4,662,000,000.00 63% 5,745,000,000.00 73% 7,061,240,000.00 73% 24,782,095,600.00
Rasio personil Satpol PP thd
jumlah penduduk0,6 (104 orang x
10.000/1736565)
1,11 (193
orang)
1,11 (193
orang)1,2 (211 orang)
1,2 (222
orang)
1,4 (244
orang)1,5 (269 orang) 1,5 (269 orang)
Program : Gerakan Sadar
Hukum
Jumlah Kegiatan Sosialisasi
Perda8 5 6 227,000,000.00 6 227,000,000.00 10 252,450,000.00 11 331,062,500.00 13
420,887,500.00 13
1,458,400,000.00
Jumlah Kegiatan Tipiring 4 2 5 5 7 9 12 12 -
3
Program Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti diklat 50% 50% 65%
556,050,000.00
70%
571,000,000.00
75%
637,100,000.00
80%
791,920,000.00
100%
976,900,000.00
100%
3,532,970,000.00
4 Pelayanan administrasi
perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran 100% 100% 100% 709,695,000.00 100% 655,200,000.00 100% 836,600,000.00 100% 1,119,650,000.00 100%
1,320,630,000.00
100%4,641,775,000.00
5 Peningkatan sarana dan
prasarana aparaturTersedianya sarpras aparatur
100% 100% 100%2,052,214,600.00
100%1,935,350,730.00
100%2,583,016,610.00
100%3,226,376,593.00
100%3,706,241,300.00
100%13,503,199,833.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester2 dok 2 dok 2 dok
75,240,000.00 2 dok
75,000,000.00 2 dok
82,500,000.00 2 dok
103,000,000.00 2 dok
113,437,500.00 2 dok
449,177,500.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok
7 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
8 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
1 Program : Peningkatan
ketentraman dan ketertiban
masyarakat
2
6 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
123
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
Tersusunnya data
sector/urusan1 dok 1 dok 1 dok
75,000,000.00 1 dok
60,000,000.00 1 dok
63,000,000.00 1 dok
78,750,000.00 1 dok
94,500,000.00 1 dok
371,250,000.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
8 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum tersusun/revisi regulasi 1 Perwa
0
Revisi Perda 134,143,000.00 140,000,000.00 161,000,000.00 201,250,000.00 221,375,000.00
857,768,000.00
Kecamatan Beji 1,135,608,000.00 1,704,085,365.00 1,696,121,478.00 1,804,585,365.00 1,884,285,365.00 1,849,085,365.00 10,073,770,938.00
1 Program : Pengembangan
potensi unggulan kecamatan
Fasilitasi pelatihan dan
pengembangan UKM
0 2 kelompok 2 kelompok 55,000,000.00 2 kelompok 60,000,000.00 3 kelompok 70,500,000.00 6 kelompok 150,200,000.00 10 kelompok 200,000,000.00 10 kelompok 535,700,000.00
2 Program : Konservasi dan
peningkatan kualitas
lingkungan hidup
Meningkatnya kegiatan K3
30% 40% (8 lokasi) 40% (8 lokasi)
266,000,000.00 100% (19
lokasi)
266,000,000.00 100% (19
lokasi)
266,000,000.00 100% (19
lokasi)
266,000,000.00 100% (19
lokasi)
266,000,000.00 100% (19
lokasi)
1,330,000,000.00
3 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif
40%
75% 75% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 500,000,000.00
4 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
70% 100% 100% 979,638,870.00 100% 881,674,983.00 100% 979,638,870.00 100% 979,638,870.00 100% 979,638,870.00 100% 4,800,230,463.00
5 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 75% 100% 100% 108,446,495.00 100% 108,446,495.00 100% 108,446,495.00 100% 108,446,495.00 100% 108,446,495.00 100% 542,232,475.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok. 2 dok. 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 500,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 475,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD belum ada 1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
8 Peningkatan Kualitas
kehidupan politik
Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub
dan Pemilukada
0 0 0 100% 85,000,000.00 100% 85,000,000.00 100% 85,000,000.00 0 100% 255,000,000.00
Kecamatan Pancoranmas 1,189,300,000.00 1,464,939,000.00 1,480,589,600.00 1,716,000,000.00 2,126,000,000.00 2,091,000,000.00 10,067,828,600.00
1 Program : Pengembangan
potensi unggulan kecamatan
Fasilitasi pelatihan dan
pengembangan UKM
0 2 kelompok
2 kelompok 70,000,000.00 2 kelompok 70,000,000.00 2 kelompok 70,000,000.00 7 kelompok 180,000,000.00 7 kelompok 180,000,000.00 7 kelompok570,000,000.00
2 Program : Konservasi dan
peningkatan kualitas
lingkungan hidup
Meningkatnya kegiatan K3
30% 40% 40% 266,000,000.00 50% 266,000,000.00 70% 266,000,000.00 266,000,000.00 266,000,000.00 1,330,000,000.00
3 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif
40% 50%
60% 100,000,000.00 70% 100,000,000.00 80% 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 500,000,000.00
4 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
70% 100% 100% 739,544,000.00 100% 665,589,600.00 100% 900,000,000.00 100% 1,200,000,000.00 100% 1,200,000,000.00 100% 4,705,133,600.00
5 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 75% 100% 100% 94,395,000.00 100% 99,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 543,395,000.00
Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
6 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
7 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
7
124
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok. 2 dok. 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 500,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 475,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD belum ada 1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
8 Peningkatan Kualitas
kehidupan politik
Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub
dan Pemilukada
0 0 0 100% 85,000,000.00 100% 85,000,000.00 100% 85,000,000.00 0 100% 255,000,000.00
Kecamatan Sukmajaya 1,135,608,000.00 1,749,085,365.00 1,786,121,478.00 1,884,085,365.00 1,884,085,365.00 1,799,085,365.00 10,238,070,938.00
1 Program : Pengembangan
potensi unggulan kecamatan
Fasilitasi pelatihan dan
pengembangan UKM
0 2 kelompok 15,000,000.00 4 kelompok 100,000,000.00 6 kelompok 150,000,000.00 6 kelompok 150,000,000.00 6 kelompok 150,000,000.00 6 kelompok 150,000,000.00 6 kelompok 700,000,000.00
2 Program : Konservasi dan
peningkatan kualitas
lingkungan hidup
Meningkatnya kegiatan K3
30% 40%
48,000,000.00 40%
266,000,000.00 50% 266,000,000.00 70% 266,000,000.00 266,000,000.00 266,000,000.00 1,330,000,000.00
3 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif
40% 50%
60% 100,000,000.00 70% 100,000,000.00 80% 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 500,000,000.00
4 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
70% 100% 799,671,700.00 100% 979,638,870.00 100% 881,674,983.00 100% 979,638,870.00 100% 979,638,870.00 100% 979,638,870.00 100% 4,800,230,463.00
5 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 75% 100% 94,301,300.00 100% 108,446,495.00 100% 108,446,495.00 100% 108,446,495.00 100% 108,446,495.00 100% 108,446,495.00 100% 542,232,475.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok. 2 dok. 88,576,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 500,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 25,000,000.00 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 475,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD belum ada 1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
8 Peningkatan Kualitas
kehidupan politik
Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub
dan Pemilukada
0 0 0 100% 85,000,000.00 100% 85,000,000.00 100% 85,000,000.00 0 100% 255,000,000.00
Kecamatan Cipayung 1,099,515,000.00 1,528,939,000.00 1,622,483,830.00 1,759,667,748.00 1,811,151,135.00 1,728,208,691.00 9,549,965,404.00
1Program : Pengembangan
potensi unggulan kecamatan
Fasilitasi pelatihan dan
pengembangan UKM0
2 kelompok
3 kelompok 80,000,000.00 5 kelompok 140,000,000.00 5 kelompok 140,000,000.00 5 kelompok 140,000,000.00 3 kelompok 80,000,000.00 3 kelompok580,000,000.00
2 Program : Konservasi dan
peningkatan kualitas
lingkungan hidup
Meningkatnya kegiatan K3
30% 40% 40% 230,000,000.00 50% 230,000,000.00 70% 230,000,000.00 80% 230,000,000.00 90% 230,000,000.00 90% 1,150,000,000.00
3 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif
40% 50%
60% 100,000,000.00 70% 100,000,000.00 80% 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 500,000,000.00
6 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
7 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
7 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
6 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
125
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
4 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
70% 100% 100% 839,544,000.00 100% 793,369,080.00 100% 925,597,260.00 100% 971,877,123.00 100% 1,018,470,979.00 100% 4,548,858,442.00
5 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 75% 100% 100% 94,395,000.00 100% 99,114,750.00 100% 104,070,488.00 100% 109,274,012.00 100% 114,737,712.00 100% 521,591,962.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok. 2 dok. 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 500,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 1 dok. 85,000,000.00 1 dok. 85,000,000.00 1 dok. 85,000,000.00 1 dok. 85,000,000.00 1 dok. 85,000,000.00 1 dok. 425,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD belum ada 1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
8 Peningkatan Kualitas
kehidupan politik
Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub
dan Pemilukada
0 0 0 100% 75,000,000.00 100% 75,000,000.00 100% 75,000,000.00 0 100% 225,000,000.00
Kecamatan Cilodong 1,107,818,000.00 1,703,085,365.00 1,730,121,478.00 1,828,085,365.00 1,828,085,365.00 1,753,085,365.00 9,950,280,938.00
1 Program : Pengembangan
potensi unggulan kecamatan
Fasilitasi pelatihan dan
pengembangan UKM
0 2 kelompok 4 kelompok 100,000,000.00 6 kelompok 150,000,000.00 6 kelompok 150,000,000.00 6 kelompok 150,000,000.00 6 kelompok 150,000,000.00 6 kelompok 700,000,000.00
2 Program : Konservasi dan
peningkatan kualitas
lingkungan hidup
Meningkatnya kegiatan K3
30% 40% 40% 230,000,000.00 50% 230,000,000.00 70% 230,000,000.00
85% 230,000,000.00
100%
230,000,000.00
100%1,150,000,000.00
3 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif
40% 50%
60% 100,000,000.00 70% 100,000,000.00 80% 100,000,000.00 90% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 500,000,000.00
4 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
70% 100% 100% 979,638,870.00 100% 881,674,983.00 100% 979,638,870.00 100% 979,638,870.00 100% 979,638,870.00 100% 4,800,230,463.00
5 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 75% 100% 100% 108,446,495.00 100% 108,446,495.00 100% 108,446,495.00 100% 108,446,495.00 100% 108,446,495.00 100% 542,232,475.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok. 2 dok. 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 500,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 1 dok. 85,000,000.00 1 dok. 85,000,000.00 1 dok. 85,000,000.00 1 dok. 85,000,000.00 1 dok. 85,000,000.00 1 dok. 425,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD belum ada 1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
8 Peningkatan Kualitas
kehidupan politik
Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub
dan Pemilukada
0 0 0 100% 75,000,000.00 100% 75,000,000.00 100% 75,000,000.00 0 100% 225,000,000.00
7 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
6 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
7 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
6 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
126
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
Kecamatan Cimanggis 1,169,834,000.00 1,766,377,400.00 1,849,157,138.00 1,973,582,164.00 2,033,582,807.20 1,987,583,643.36 10,780,117,152.56
1 Program : Pengembangan
potensi unggulan kecamatan
Fasilitasi pelatihan dan
pengembangan UKM
0 2 kelompok 4 kelompok 150,000,000.00 6 kelompok 150,000,000.00 6 kelompok 150,000,000.00 6 kelompok 150,000,000.00 6 kelompok 150,000,000.00 6 kelompok 750,000,000.00
2 Program : Konservasi dan
peningkatan kualitas
lingkungan hidup
Meningkatnya kegiatan K3
40% 50%
69,600,000.00
60%
266,000,000.00
70%
266,000,000.00
80%
266,000,000.00
90%
266,000,000.00 100% (19
lokasi)
266,000,000.00 100% (19
lokasi)
1,330,000,000.00
3 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif
40% 50% 60%
100,000,000.00
70%
100,000,000.00
80%
100,000,000.00
90%
130,000,000.00
100%
130,000,000.00
100%
560,000,000.00
4 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
70% 100% 890,562,000.00 100% 979,618,200.00 100% 969,822,018.00 100% 1,077,580,020.00 100% 1,077,580,020.00 100% 1,077,580,020.00 100% 5,182,180,278.00
5 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 75% 100% 68,872,000.00 100% 75,759,200.00 100% 83,335,120.00 100% 100,002,144.00 100% 130,002,787.20 100% 169,003,623.36 100% 558,102,874.56
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok. 2 dok. 81,800,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 500,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 34,000,000.00 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 95,000,000.00 1 dok. 475,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD belum ada 1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
8 Peningkatan Kualitas
kehidupan politik
Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub
dan Pemilukada
0 0 0 100% 85,000,000.00 100% 85,000,000.00 100% 85,000,000.00 0 100% 255,000,000.00
Kecamatan Tapos 1,406,927,000.00 1,782,000,000.00 1,832,000,000.00 2,052,686,004.00 2,150,081,004.00 2,155,081,004.00 11,378,775,012.00
1 Program : Pengembangan
potensi unggulan kecamatan
Fasilitasi pelatihan dan
pengembangan UKM
0 2 kelompok 4 kelompok 100,000,000.00 6 kelompok 150,000,000.00 12 kelompok 200,000,000.00 12 kelompok 200,000,000.00 12 kelompok 200,000,000.00 12 kelompok 850,000,000.00
2 Program : Konservasi dan
peningkatan kualitas
lingkungan hidup
Meningkatnya kegiatan K3 30% 40% 54,000,000.00 40% 302,000,000.00 41% 302,000,000.00 59% 302,000,000.00 79% 302,000,000.00 100% 302,000,000.00 100%1,510,000,000.00
3 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif
40% 50%
64,688,000.00
60%
100,000,000.00
70%
100,000,000.00
80%
100,000,000.00
90%
100,000,000.00
100%
100,000,000.00
100%
500,000,000.00
4 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
70% 100% 984,809,000.00 100% 950,000,000.00 100% 855,000,000.00 100% 1,000,686,004.00 100% 1,000,686,004.00 100% 1,000,686,004.00 100% 4,807,058,012.00
5 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 75% 100% 127,395,000.00 100% 125,000,000.00 100% 125,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 247,395,000.00 100% 347,395,000.00 100% 994,790,000.00
6 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
7 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
127
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok. 2 dok. 83,628,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 500,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 62,987,000.00 1 dok. 105,000,000.00 1 dok. 105,000,000.00 1 dok. 105,000,000.00 105,000,000.00 1 dok. 105,000,000.00 1 dok. 525,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD belum ada 1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
8 Peningkatan Kualitas
kehidupan politik
Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub
dan Pemilukada
0 0 0 100% 95,000,000.00 100% 95,000,000.00 100% 95,000,000.00 0% 100% 285,000,000.00
Kecamatan Sawangan 1,219,556,000.00 1,607,000,000.00 1,567,000,000.00 1,850,300,000.00 2,112,641,905.60 2,418,340,000.28 10,774,837,905.88
1 Program : Pengembangan
potensi unggulan kecamatan
Fasilitasi pelatihan dan
pengembangan UKM Jambu
Merah
0 2 kelompok 2 kelompok 50,000,000.00 3 kelompok 70,000,000.00 4 Kelompok 100,000,000.00 8 Kelompok 175,000,000.00 11 Kelompok 200,000,000.00 11 Kelompok 595,000,000.00
2 Program : Konservasi dan
peningkatan kualitas
lingkungan hidup
Meningkatnya kegiatan K3 30% 40% 63,745,000.00 50% 302,000,000.00 60% 302,000,000.00 70% 302,000,000.00 90% 302,000,000.00 100% 302,000,000.00 100% 1,510,000,000.00
3 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif 40% 50% 60% 100,000,000.00 70% 100,000,000.00 80% 100,000,000.00 90% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 500,000,000.00
4 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
70% 100% 854,285,000.00 100% 850,000,000.00 100% 675,000,000.00 100% 881,800,000.00 100% 979,480,000.00 100% 1,285,000,000.00 100% 4,671,280,000.00
5 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 75% 100% 167,794,000.00 100% 100,000,000.00 100% 120,000,000.00 100% 166,500,000.00 100% 256,161,905.60 100% 326,340,000.28 100% 969,001,905.88
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok. 2 dok. 70,732,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 500,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 63,000,000.00 1 dok. 105,000,000.00 1 dok. 105,000,000.00 1 dok. 105,000,000.00 1 dok. 105,000,000.00 1 dok. 105,000,000.00 1 dok. 525,000,000.00
Tersusunnya Renstra belum ada 1 dok. - - - - 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya Renja 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
8 Program : Peningkatan
Kualitas Kehidupan Politik
Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub
dan Pemilukada
0 0 0 100% 95,000,000.00 100% 95,000,000.00 100% 95,000,000.00 0% 100% 285,000,000.00
Kecamatan Bojongsari 1,319,556,000.00 1,639,000,000.00 1,667,720,000.00 1,937,000,000.00 2,412,000,000.00 2,442,000,000.00 11,417,276,000.00
1 Program : Pengembangan
potensi unggulan kecamatan
Fasilitasi pelatihan dan
pengembangan UKM
0 2 kelompok 2 kelompok 50,000,000.00 2 kelompok 50,000,000.00 6 kelompok 150,000,000.00 7 kelompok 175,000,000.00 10 kelompok 200,000,000.00 10 kelompok 625,000,000.00
2 Program : Konservasi dan
peningkatan kualitas
lingkungan hidup
Meningkatnya kegiatan K3
30% 40% 50%
302,000,000.00
60%
302,000,000.00
70%
302,000,000.00
80% (8 lokasi)
302,000,000.00
80% (8 lokasi)
302,000,000.00
80% (8 lokasi)1,510,000,000.00
3 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif
40% 50% 60%
100,000,000.00
70%
100,000,000.00
80%
100,000,000.00
90%
100,000,000.00
100%
100,000,000.00
100%
500,000,000.00
6 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
7 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
6 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
7 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
128
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
4 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
70% 100% 100% 871,000,000.00 100% 793,620,000.00 100% 920,000,000.00 100% 1,285,000,000.00 100% 1,285,000,000.00 100% 5,154,620,000.00
5 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 75% 100% 100% 111,000,000.00 100% 122,100,000.00 100% 165,000,000.00 100% 250,000,000.00 100% 350,000,000.00 100% 998,100,000.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok. 2 dok. 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 500,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 2 dok. 105,000,000.00 3 dok. 105,000,000.00 4 dok. 105,000,000.00 7 dok. 105,000,000.00 7 dok. 105,000,000.00 7 dok. 525,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD belum ada 1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
8 Peningkatan Kualitas
kehidupan politik
Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub
dan Pemilukada
0 0 0 100% 95,000,000.00 100% 95,000,000.00 100% 95,000,000.00 0% 100% 285,000,000.00
Kecamatan Cinere 924,252,000.00 1,312,969,200.00 1,349,872,280.00 1,604,558,184.00 1,664,558,184.00 1,669,558,184.00 8,525,768,032.00
1 Program : Pengembangan
potensi unggulan kecamatan
Fasilitasi pelatihan dan
pengembangan UKM Sulaman
Kerudung
0 1 kelompok 2 kelompok 70,000,000.00 3 kelompok 80,000,000.00 4 kelompok 100,000,000.00 6 kelompok 150,000,000.00 8 kelompok 200,000,000.00 8 kelompok 600,000,000.00
2 Program : Konservasi dan
peningkatan kualitas
lingkungan hidup
Meningkatnya kegiatan K3
30%
8 lokasi (40%) 49,000,000.00 8 lokasi (40%) 194,000,000.00 19 lokasi
(100%)
194,000,000.00 19 lokasi
(100%)
194,000,000.00 19 lokasi
(100%)
194,000,000.00 19 lokasi
(100%)
194,000,000.00 19 lokasi
(100%)
970,000,000.00
3 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif
40%
50% 75% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 500,000,000.00
4 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
70% 100% 588,972,000.00 100% 623,969,200.00 100% 585,872,280.00 100% 800,558,184.00 100% 800,558,184.00 100% 800,558,184.00 100% 3,611,516,032.00
5 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 75% 100% 137,924,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 170,000,000.00 100% 180,000,000.00 100% 200,000,000.00 100% 850,000,000.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok. 2 dok. 81,200,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 500,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 67,156,000.00 1 dok. 75,000,000.00 1 dok. 75,000,000.00 1 dok. 75,000,000.00 1 dok. 75,000,000.00 1 dok. 75,000,000.00 1 dok. 375,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD belum ada 1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
8 Peningkatan Kualitas
kehidupan politik
Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub
dan Pemilukada
0 0 0 100% 65,000,000.00 100% 65,000,000.00 100% 65,000,000.00 0 100% 195,000,000.00
6 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
7 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
7 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
6 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
129
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
Kecamatan Limo 824,252,000.00 1,119,000,000.00 1,129,000,000.00 1,304,000,000.00 1,554,000,000.00 1,546,000,000.00 7,476,252,000.00
1 Program : Pengembangan
potensi unggulan kecamatan
Fasilitasi pelatihan dan
pengembangan UKM Aloe
Vera
0 1 kelompok 2 kelompok 50,000,000.00 3 Kelompok 50,000,000.00 4 Kelompok 50,000,000.00 10 kelompok 150,000,000.00 12 Kelompok 200,000,000.00 12 Kelompok500,000,000.00
2 Program : Konservasi dan
peningkatan kualitas
lingkungan hidup
Meningkatnya kegiatan K3 di 4
titik 30% 40% 62,200,000.00 50% 194,000,000.00 60% 194,000,000.00 75% 194,000,000.00 90% 194,000,000.00 100% 194,000,000.00 100%970,000,000.00
3 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif
40% 50% 39,252,000.00 60% 100,000,000.00 70% 100,000,000.00 80% 100,000,000.00 90% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100%
500,000,000.00
4 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
70% 100%543,960,000.00
100%550,000,000.00
100%495,000,000.00
100%650,000,000.00
100%800,000,000.00
100%800,000,000.00
100% 3,295,000,000.00
5 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 75% 100%32,040,000.00
100%50,000,000.00
100%50,000,000.00
100%70,000,000.00
100%70,000,000.00
100%77,000,000.00
100% 317,000,000.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok. 2 dok.81,800,000.00
2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 100,000,000.00 2 dok. 500,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 65,000,000.00 1 dok. 75,000,000.00 1 dok. 75,000,000.00 1 dok. 75,000,000.00 1 dok. 75,000,000.00 1 dok. 75,000,000.00 1 dok. 375,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD belum ada 1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
8 Peningkatan Kualitas
kehidupan politik
Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub
dan Pemilukada
0 0 0 100% 65,000,000.00 100% 65,000,000.00 100% 65,000,000.00 0% 195,000,000.00
Sekretariat Badan Narkotika
Kota
1,472,800,000.00 1,999,000,000.00 1,474,000,000.00 1,514,000,000.00 1,514,000,000.00 1,514,000,000.00 9,487,800,000.00
1 Program : Pencegahan dan
Penanganan P4GN
Jumlah kasus narkoba +200 Kasus Turun 10% Turun 10% 809,000,000.00 Turun 10% 574,000,000.00 Turun 10% 574,000,000.00 Turun 10% 574,000,000.00 Turun 10% 574,000,000.00 Turun 10% 3,105,000,000.00
2 Program : Peningkatan peran
serta masyarakat dalam P4GN
Jumlah kelompok masyarakat
peduli narkoba
1 1 2 185,000,000.00 2 185,000,000.00 2 185,000,000.00 2 185,000,000.00 2 185,000,000.00 11 925,000,000.00
3 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif 50% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% -
4 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
50% 55% 60% 50,000,000.00 65% 50,000,000.00 70% 50,000,000.00 75% 50,000,000.00 80% 50,000,000.00 80% 250,000,000.00
5 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 100% 100% 350,000,000.00 100% 310,000,000.00 100% 350,000,000.00 100% 350,000,000.00 100% 350,000,000.00 100% 1,710,000,000.00
6 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 100% 100% 495,000,000.00 100% 245,000,000.00 100% 245,000,000.00 100% 245,000,000.00 100% 245,000,000.00 100% 1,475,000,000.00
6 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
7 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
130
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester2 dok.
2 dok. 2 dok. 60,000,000.00 2 dok. 60,000,000.00 2 dok. 60,000,000.00 2 dok. 60,000,000.00 2 dok. 60,000,000.00 2 dok. 300,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok.
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan4 dok.
4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
1 dok. 1 dok. 50,000,000.00 1 dok. 50,000,000.00 1 dok. 50,000,000.00 1 dok. 50,000,000.00 1 dok. 50,000,000.00 1 dok. 250,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD 0 1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
121 Urusan : Ketahanan Pangan 1,879,868,000.00 2,445,900,759.00 2,102,795,796.00 2,564,011,387.00 2,769,306,346.00 3,533,006,250.00 15,294,888,538.00
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan
1,134,762,800.00 1,145,900,759.00 1,202,795,796.00 1,389,011,387.00 1,569,306,346.00 1,883,006,250.00
8,324,783,338.00
Terkoordinasikannya
peningkatan ketahanan 80% 80% 1,134,762,800.00 80% 1,145,900,759.00 80% 1,202,795,796.00 80% 1,389,011,387.00 80% 1,569,306,346.00 80% 1,883,006,250.00 80%
7,190,020,538.00
Konsumsi beras 190.152 ton/thn
konsumsi protein 1,000
Tersalurkannya raskin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dinas Pertanian dan
Perikanan 745,105,200.00 1,300,000,000.00 900,000,000.00 1,175,000,000.00 1,200,000,000.00 1,650,000,000.00 6,970,105,200.00
1 Tersusunnya Neraca Bahan
Makanan Kota Depok
0 0 412,767,200.00 1 dokumen
NBM
975,000,000.00 1 dokumen
NBM
575,000,000.00 1 dokumen
NBM
875,000,000.00 1 dokumen
NBM
850,000,000.00 1 dokumen
NBM
1,250,000,000.00 1 dokumen
NBM
4,525,000,000.00
Produksi padi (Ton) 5,221 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250
Produksi palawija (Ton) 6,080 5,505 4,960 4,409 3,882 3,307 3,286 3,286
Produksi hortikultura /
sayuran (Ton)
7,772 7,808 7,911 8,018 8,133 8,250 8,374 8,374
Produksi ikan konsumsi 1510 ton 1.705 Ton 1.775 Ton 1.933 Ton 2.051 Ton 2.153 Ton 2.260 Ton 2.260 Ton
Produksi daging (Kg) 11,949,905 12,547,500 13,174,770 13,833,509 14,525,184 15,251,443 16,014,016 16,014,016
Produksi susu (Ltr) 2,428,758 2,556,588 2,684,417 2,818,638 2,959,570 3,107,549 3,262,926 3,262,926
Produksi telur (butir) 63,667,724 63,667,724 62,095,078 60,526,980 58,963,520 57,404,790 55,850,886 55,850,886
Populasi ternak kecil (ekor) 5,243 5,502 5,781 6,070 6,373 6,664 6,994 6,994
Konsumsi beras dan bhn
pangan lainnya
Konsumsi ikan (kg/kap/thn) 22.00 22,2 22,4 22,6 22,9 23.00 23,3 23,3
Konsumsi susu (liter/kap/thn) 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
2 Temuan pangan berbahaya
asal hewan
332,338,000 325,000,000.00 325,000,000.00 300,000,000.00 350,000,000.00 400,000,000.00 1,700,000,000.00
- Cemaran mikroba 25% 25% 25% 20% 20% 15% 15%
- Pengawet 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5%
- Formalin 20% 15% 15% 15% 10% 5% 5%
- Residu 30% 25% 25% 25% 20% 15% 15%
1 Program : Peningkatan
kewaspadaan pangan dan gizi
Program Peningkatan Produksi
dan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
Program Peningkatan
Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
7 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
8
131
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
122 Urusan : Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa 1,659,817,900.00 1,861,416,079.00 1,764,503,698.50 2,110,218,034.32 2,377,786,478.07 2,884,595,694.88 12,658,337,884.77
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan 1,659,817,900.00 1,861,416,079.00 1,764,503,698.50 2,110,218,034.32 2,377,786,478.07 2,884,595,694.88 12,658,337,884.77
Jumlah LPM aktif 85% 85% 541,231,200.00 85% 731,643,512.00 85% 768,225,688.00 85% 901,956,314.00 85% 1,012,450,735.00 85% 1,218,886,088.00 85% 4,633,162,337.00
Jumlah PKK aktif
2 Program : Peningkatan peran
serta masyarakat dan dunia
usaha dalam pembangunan
Keswadayaan masyarakat
85% 85%
250,458,000.00
85%
252,962,580.00
85%
103,300,124.00
85%
121,894,146.00
85%
137,740,385.00
85%
168,043,269.00
85%
783,940,504.00
3 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif 30% 50% 60,000,000.00 75% 75,000,000.00 100% 85,000,000.00 100% 85,000,000.00 100% 85,000,000.00 100% 85,000,000.00 100% 415,000,000.00
4 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
60% 60% 30,000,000.00 70% 35,000,000.00 80% 40,000,000.00 90% 45,000,000.00
0.9
45,000,000.00 100% 50,000,000.00 100% 215,000,000.00
5 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 85% 268,657,240.00 85% 266,643,812.00 85% 249,053,402.70 85% 328,736,684.00 85% 377,322,452.00 85% 465,233,392.00 85% 1,686,989,742.70
6 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 85% 377,679,860.00 85% 367,056,659.00 85% 379,159,492.00 85% 462,708,200.00 85% 533,910,266.00 85% 670,070,525.00 85% 2,412,905,142.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester2 dok.
2 dok. 59,836,500.00 2 dok.
60,434,865.00 2 dok.
63,456,608.25 2 dok.
74,878,797.74 2 dok.
84,613,041.44 2 dok.
103,227,910.56 2 dok.
386,611,222.98
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan
4 dok.4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
2 dok data RTS dan
Profil kelurahan
2 dok. 71,955,100.00 2 dok. 72,674,651.00 2 dok. 76,308,383.55 2 dok. 90,043,892.59 2 dok. 101,749,598.63 2 dok. 124,134,510.32 2 dok. 464,911,036.09
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
123 Urusan : Statisik 710,982,600.00 1,020,000,000.00 936,000,000.00 1,008,600,000.00 1,087,960,000.00 1,169,256,000.00 5,932,798,600.00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
710,982,600.00 1,020,000,000.00 936,000,000.00 1,008,600,000.00 1,087,960,000.00 1,169,256,000.00 5,932,798,600.00
Tersusunnya buku Depok
Dalam Angka (DDA)/Data
pengukuran kinerja
1 dok DDA
2010
1 dok
DDA 2011
710,982,600.00 1 dok
DDA 2012
1,020,000,000.00 1 dok DDA
2013
936,000,000.00 1 dok
DDA 2014
1,008,600,000.00 1 dok
DDA 2015
1,087,960,000.00 1 dok DDA
2016
1,169,256,000.00 1 dok DDA
2016
Tersusunnya buku PDRB Kota 1 dok PDRB
2009
1 dok
PDRB 2010
1 dok
PDRB 2011
1 dok PDRB
2012
1 dok
PDRB 2013
1 dok
PDRB 2014
1 dok PDRB
2015
1 dok PDRB
2015
Tersedianya data kemiskinan 1 dok (2007) 1 dok 1 dok (2016) 1 dok (2016)
124 Urusan : Kearsipan 1,135,550,000.00 1,350,000,000.00 1,092,500,000.00 1,750,000,000.00 1,600,000,000.00 1,725,000,000.00 8,653,050,000.00
Kantor Arsip dan
Perpustakaan
1,135,550,000.00 1,350,000,000.00 1,092,500,000.00 1,750,000,000.00 1,600,000,000.00 1,725,000,000.00 8,653,050,000.00
Penerapan pengelolaan arsip
secara baku (%)
61% 61% 72% 575,000,000.00 81% 350,000,000.00 90% 975,000,000.00 100% 725,000,000.00 100% 850,000,000.00 100% 3,475,000,000.00
Jumlah SDM pengelola
kearsipan yang terlatih
50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 300 orang
Terbangunnya Depo Arsip 0 0 25% 50% 75% 100% 100% 100%
Jumlah Koleksi Daerah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
2 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif 0% 0% 25% 40% 50% 75% 100% 100% -
3 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
80% 85% 90% 150,000,000.00 95% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 250,000,000.00 100% 250,000,000.00 100% 950,000,000.00
4 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 100% 100% 325,000,000.00 100% 292,500,000.00 100% 325,000,000.00 100% 325,000,000.00 100% 325,000,000.00 100% 1,592,500,000.00
8 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
1 Program : Peningkatan
pengelolaan kearsipan
7
1
1 Program : Peningkatan
kapasitas kelembagaan
masyarakat
Program Peningkatan Kualitas
Data dan Perencanaan
Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
132
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
5 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 100% 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 750,000,000.00
Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester
2 dok. 2 dok. 2 dok. 75,000,000.00 2 dok. 75,000,000.00 2 dok. 75,000,000.00 2 dok. 75,000,000.00 2 dok. 75,000,000.00 2 dok. 375,000,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok.
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
2 dok 1 dok. 1 dok. 75,000,000.00 1 dok. 75,000,000.00 1 dok. 75,000,000.00 1 dok. 75,000,000.00 1 dok. 75,000,000.00 1 dok. 375,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
8 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi 0 0 2 Dokumen 2 Dokumen - - - - -
125 Urusan : Komunikasi dan
Informasi
9,112,485,815.00 19,406,892,000.00 13,403,750,000.00 13,192,350,000.00 13,198,550,000.00 13,610,750,000.00 81,924,777,815.00
Dinas Komunikasi dan
Informasi
9,112,485,815.00 19,406,892,000.00 13,403,750,000.00 13,192,350,000.00 13,198,550,000.00 13,610,750,000.00 81,924,777,815.00
1 Program : Pengembangan
layanan infrastruktur teknologi
informasi
Cakupan layanan informasi 10% 10% 10% 8,780,400,000.00 20% 6,230,400,000.00 30% 6,450,400,000.00 40% 6,720,400,000.00 50% 7,040,400,000.00 50% 35,222,000,000.00
2 Program : Peningkatan
tatakelola teknologi informasi
dan komunikasi
Optimal dan terintegrasinya
aplikasi TIK antar unit
pelayanan
10% 10% 25% 4,730,000,000.00 50% 2,950,000,000.00 75% 2,660,000,000.00 75% 2,530,000,000.00 100% 2,530,000,000.00 100% 15,400,000,000.00
3 Program : Pengembangan
keterbukaan informasi publik
Efektivitas Sarana Informasi
Publik
20% 30% 42% 3,610,000,000.00 64% 2,645,000,000.00 76% 2,580,000,000.00 88% 2,590,000,000.00 100% 2,625,000,000.00 100% 14,050,000,000.00
4 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
teknis/fungsional dll
50% 75% 100% 1,050,000,000.00 100% 350,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 1,850,000,000.00
5 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 100% 100% 609,492,000.00 100% 597,600,000.00 100% 717,450,000.00 100% 770,900,000.00 100% 824,350,000.00 100% 3,519,792,000.00
6 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 100% 100% 485,750,000.00 100% 487,000,000.00 100% 488,250,000.00 100% 289,500,000.00 100% 290,750,000.00 100% 2,041,250,000.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester2 dok.
2 dok. 2 dok. 66,250,000.00 2 dok. 66,750,000.00 2 dok. 67,250,000.00 2 dok. 67,750,000.00 2 dok. 68,250,000.00 2 dok. 336,250,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok.
12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sektor/urusan
2 dok 1 dok. 1 dok. 75,000,000.00 1 dok. 77,000,000.00 1 dok. 79,000,000.00 1 dok. 80,000,000.00 1 dok. 82,000,000.00 1 dok. 393,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
9 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi 1 Perda 1 Raperda dan
1 Perwa
1 Perda dan 1
Perwa
1 Perda 1 Perda - - - -
7 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
8 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
6
7 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
133
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
126 Urusan : Perpustakaan 280,250,000.00 450,000,000.00 650,000,000.00 675,000,000.00 550,000,000.00 800,000,000.00 3,405,250,000.00
Kantor Arsip dan
Perpustakaan
280,250,000.00 450,000,000.00 650,000,000.00 675,000,000.00 550,000,000.00 800,000,000.00 3,405,250,000.00
Jumlah koleksi buku yang
tersedia di perpustakaan
daerah 4000 eks 5000 eks 6500 eks 200,000,000.00 7500 eks 400,000,000.00 10000 eks 425,000,000.00 11000 eks 200,000,000.00 12000 eks
450,000,000.00
12000 eks
1,675,000,000.00
Jumlah pengunjung
perpustakaan 3000 orang 3000 orang 3000 orang 3000 orang 3000 orang 6000 orang 12000 orang 12000 orang
Cakupan layanan
perpustakaan keliling 96 lokasi 96 lokasi 144 lokasi 168 lokasi 192 lokasi 144 lokasi 204 lokasi 204 lokasi
Terbangunnya Gedung
Perpustakaan Daerah 25% 25% 25% 25% 100% 100% 100% 100%
Jumlah SDM pengelola
perpustakaan yang terlatih 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 300 orang
2 Program : Peningkatan minat
baca masyarakat
Jumlah perpustakaan/taman
bacaan masyarakat
2 Kelurahan 2 Kelurahan 6 Kelurahan 250,000,000.00 16 Kelurahan 250,000,000.00 20 Kelurahan 250,000,000.00 22 Kelurahan 350,000,000.00 22 Kelurahan 350,000,000.00 22 Kelurahan 1,450,000,000.00
2 URUSAN PILIHAN
201 Urusan : Pertanian 8,847,552,960.00 4,679,000,000.00 4,170,820,000.00 4,435,000,000.00 6,284,000,000.00 7,908,290,000.00 36,324,662,960.00
Dinas Pertanian dan Perikanan 8,847,552,960.00 4,679,000,000.00 4,170,820,000.00 4,435,000,000.00 6,284,000,000.00 7,908,290,000.00 36,324,662,960.00
1 Program Peningkatan
Agribisnis Unggulan (TP)
Produksi tanaman hias
(tangkai)
1,247,535 1,350,000 504,586,900 1,485,000 475,000,000.00 1,559,250 472,000,000.00 1,590,435 525,000,000.00 1,622,244 700,000,000.00 1,654,689 625,000,000.00 1,654,689 2,797,000,000.00
Produksi belimbing (Ku) 46,213 50,000 51,000 52,020 53,060 54,122 55,204 55,204
Produksi Jambu biji merah (Ku) 16,669 17,502 18,000 19,800 20,000 20,000 20,000 20,000
2 Program : Pengembangan
Rumah Potong Hewan (RPH)
regional
Kapasitas layanan (ekor) 16,000 8,670 6,646,138,600 25,550 2,720,000,000.00 26,820 2,325,000,000.00 28,160
2,500,000,000.00
29,500 4,000,000,000.00 36,500 4,745,290,000.00 36,500 16,290,290,000.00
Jumlah kelompok tani aktif 71 77 560,392,000.00 85 375,000,000.00 93 400,000,000.00 101 400,000,000.00 109 400,000,000.00 116 950,000,000.00 116 2,525,000,000.00
Jumlah pelayanan di
puskeswan (ekor/thn)
1227 1227 1250 1275 1300 1310 1320 1320
4 Program Penanggulangan
Kemiskinan Terpadu
Jumlah petani yang
diberdayakan pd lokasi
terpadu
420 90 189,721,900 120 175,000,000.00 120 175,000,000.00 120
200,000,000.00
120 200,000,000.00 120 200,000,000.00 120 950,000,000.00
5 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 39 Jenis 347,063,560 39 Jenis 349,000,000.00 39 Jenis 314,820,000.00 39 Jenis 359,500,000.00 39 Jenis 372,000,000.00 39 Jenis 408,000,000.00 39 Jenis 1,803,320,000.00
6 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 9 Jenis 108,832,000 9 Jenis 142,000,000.00 9 Jenis 141,000,000.00 9 Jenis 157,000,000.00 9 Jenis 369,000,000.00 9 Jenis 545,000,000.00 9 Jenis 1,354,000,000.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester2 dok. 2 dok.
83,334,000 2 dok.
83,000,000.00 2 dok.
83,000,000.00 2 dok.
83,500,000.00 2 dok.
83,000,000.00 2 dok.
85,000,000.00 2 dok.
417,500,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sector/urusan
3 sector 3 sector 238,749,000 3 sector 360,000,000.00 3 sector 160,000,000.00 3 sector 160,000,000.00 3 sector 160,000,000.00 3 sector 200,000,000.00 3 sector 1,040,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
9 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi 2 dok. - - 1 dok 100,000,000.00 1 dok 50,000,000.00 - 2 dok 150,000,000.00 2 dok 300,000,000.00
8 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
3
Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
7
1 Program : Pengembangan
perpustakaan daerah
Program Peningkatan
Pelayanan Bidang Pertanian
dan Penyuluhan
134
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
204 Urusan : Pariwisata 507,360,000.00 510,000,000.00 785,500,000.00 830,000,000.00 615,000,000.00 645,000,000.00 3,892,860,000.00
Dinas Pemuda, Olah Raga,
Pariwisata, Seni dan Budaya
507,360,000.00 510,000,000.00 785,500,000.00 830,000,000.00 615,000,000.00 645,000,000.00
3,892,860,000.00
Program : Pengembangan
obyek wisata unggulan
Tertatanya kawasan wisata
kubah emas
1 Lokasi74,900,000 75,000,000.00 300,000,000.00 325,000,000.00
1 kawasan
kubah mas400,000,000.00 75,000,000.00
1,175,000,000.00
Tertatanya wisata Situ 1 situ 2 situ (rawa
besar, situ
sawangan)
1 situ
(cilodong)
1 situ
(pengasinan)
0 0 0 4 situ
Tertatanya sentra wisata
kuliner/oleh-oleh khas Depok
0 0 0 sentra wisata
kuliner di 11
kecamatan
sentra wisata
kuliner di 11
kecamatan
sentra wisata
kuliner di 11
kecamatan
sentra wisata
kuliner di 11
kecamatan
0
Jumlah kunjungan wisata 1 juta 1 juta363,400,000
1,1 jt375,000,000.00
1,2 jt410,000,000.00
1,3 jt440,000,000.00
1,4 jt132,500,000.00
1,5 jt500,000,000.00
1,5 jt 1,857,500,000.00
Jumlah kegiatan promosi 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali
Tersedianya sarana prasarana
promosi
3 item 3 item 3 item 3 item 3 item 3 item 3 item 3 item
3 Program : Pengembangan
usaha pariwisata
Meningkatnya sarana dan
prasarana wisata oleh swasta
50% 50%69,060,000
55%60,000,000.00
60%75,500,000.00
65%65,000,000.00
70%82,500,000.00
75%70,000,000.00
80% 353,000,000.00
205 Urusan Perikanan dan
Kelautan758,638,450.00 1,323,639,550.00 2,190,000,000.00 2,416,482,000.00 1,748,000,000.00 950,000,000.00 9,386,760,000.00
Dinas Pertanian dan Perikanan 758,638,450.00 1,323,639,550.00 2,190,000,000.00 2,416,482,000.00 1,748,000,000.00 950,000,000.00 9,386,760,000.00
1 Produksi ikan hias (ekor) 75,735,177 78,007,232 283,993,450.00 80,347,449 190,000,000.00 82,757,872 190,000,000.00 85,240,608 190,000,000.00 87,797,827 390,000,000.00 90,431,762 450,000,000.00
Produksi benih ikan konsumsi
(ekor/Thn)
15,973,817 18,424,716 18,977,474 19,546,781 20,133,184 20,737,180 -
2 Program Peningkatan
Pelayanan Bidang Pertanian
dan Penyuluhan
Terbangunnya Balai Benih Ikan
(BBI)
29.84% 34.2% 474,645,000.00 44.5% 1,133,639,550.00 62.8% 2,000,000,000.00 83.1% 2,226,482,000.00 95.5% 1,358,000,000.00 100.0% 500,000,000.00 100.0% 7,218,121,550.00
206 Urusan Perdagangan 4,535,402,180.00 6,349,300,000.00 12,835,340,000.00 6,868,250,000.00 11,660,450,000.00 31,350,700,000.00 73,599,442,180.00
Dinas Koperasi , UMKM dan
Pasar
374,457,000.00 890,000,000.00 6,875,000,000.00 1,500,000,000.00 2,775,000,000.00 20,600,000,000.00 33,014,457,000.00
1 Program : Pengembangan dan
Penataan sarana dan
prasarana perdagangan
Jumlah Pasar yang tertata
belum tertata 1 1 890,000,000.00 1 6,875,000,000.00 1 1,500,000,000.00 1 2,775,000,000.00 1 20,600,000,000.00 6 17,640,000,000.00
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
4,160,945,180.00 5,459,300,000.00 5,960,340,000.00 5,368,250,000.00 8,885,450,000.00 10,750,700,000.00 40,584,985,180.00
1 Jumlah pelaku usaha yang
difasilitasi978 1000 1000 390,000,000.00 1000 400,000,000.00 1000 275,000,000.00 1000 3,275,000,000.00 1000 5,275,000,000.00 1000 9,615,000,000.00
Tersedianya outlet produk
unggulan daerah0 0 0 0 1 outlet 1 outlet
Frekuensi monitoring 48 kali 48 kali 48 kali 775,000,000.00 48 kali 835,000,000.00 48 kali 900,000,000.00 48 kali 965,000,000.00 48 kali 976,000,000.00 48 kali 4,451,000,000.00
Jumlah kegiatan/ cakupan
pasar murah 12 12 12 12 12 12 12 12 -
Jumlah Temuan
Penyimpangan
120 110 100 593,000,000.00
90 563,000,000.00
80 615,000,000.00
70 625,000,000.00
60 630,000,000.00
603,026,000,000.00
Jumlah pelaku usaha yang
dibina
200 220 240 260 280 300 320 320
-
4 Nilai Ekspor bersih
perdagangan (US$) 52365574.9 55507509.4 58837959.9 540,000,000.00 62368237.5 480,000,000.00 66110331.8 540,000,000.00 70076951.7 580,000,000.00 74281568.8 640,000,000.00 74281568.8 2,780,000,000.00
Jumlah promosi produk dalam
negeri 2 Kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 10 kali
5 Program : Peningkatan
Kemetrologian Legal
Terbentuknya UPTD Metrologi0 0 - 0 390,000,000.00 1 lahan tanah 1,105,000,000.00
1 UPTD dan
1 lab 720,000,000.00 555,000,000.00 445,000,000.00
1 UPTD dan 1
lab 3,215,000,000.00
Jumlah Layanan
Kemetrologian Legal 170 kali 120 kali 120 kali 120 kali 120 kali 120 kali 120 kali
Program Peningkatan
Agribisnis Unggulan
(Perikanan)
Program : Pengembangan dan
Penataan sarana dan
prasarana perdagangan
1
2 Program : Promosi Pariwisata
Daerah
3 Program : Peningkatan
perlindungan konsumen
2 Program: Pengawasan
distribusi dan ketersediaan
barang dan bahan pangan
Program : Pengembangan
perdagangan dalam dan luar
negeri
135
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
2013 2014 2015No Urusan/Program Prioritas Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
20162011 2012
6 Program : Pengembangan
sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis tehnologi
informasi
Tersedianya SIM yang efektif
1 SIM1 SIM, 2
informasi2 informasi 25,000,000.00 2 informasi 25,000,000.00 2 informasi 50,000,000.00 2 informasi 25,000,000.00 2 informasi 25,000,000.00 2 informasi 150,000,000.00
Terbangunnya e-commerce
0 0sosialisasi dan
Pendataan
upgrade web
site
Monev dan
update data
Monev dan
update data
Monev dan
update data
Monev dan
update data
7 Program : Peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur
jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan tekhnis/
fungsional0 2 orang 2 orang 50,000,000.00 2 orang 50,000,000.00 - - 100,000,000.00
8 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran 100% 100% 100% 706,100,000.00 100% 652,140,000.00 100% 735,250,000.00 100% 737,450,000.00 100% 750,700,000.00 100% 3,581,640,000.00
9 Program : Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur
16 Jenis 16 Jenis 16 Jenis 711,200,000.00 16 Jenis 806,200,000.00 16 Jenis 477,500,000.00 16 Jenis 477,500,000.00 16 Jenis 508,500,000.00 16 Jenis 2,980,900,000.00
Tersusunnya Laporan
keuangan per semester2 dok. 2 dok. 2 dok. 204,000,000.00 2 dok. 204,000,000.00 2 dok. 205,500,000.00 2 dok. 205,500,000.00 2 dok. 205,500,000.00 2 dok. 1,024,500,000.00
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya laporan RFK per
bulan12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok. 12 dok.
Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan
Renja OPD per triwulan4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok. 4 dok.
Tersusunnya data
sector/urusan2 urusan 2 urusan 2 urusan 875,000,000.00 2 urusan 700,000,000.00 2 urusan 630,000,000.00 2 urusan 1,275,000,000.00 2 urusan 1,120,000,000.00 2 urusan 4,600,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2006-
2011
1 Renstra 2011-
2016
- - - - 1 Renstra 2016-
2021
1 Renstra 2016-
2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2011 1 Renja 2012 1 Renja 2013 1 Renja 2014 1 Renja 2015 1 Renja 2016 1 Renja 2017 1 Renja 2017
12 Program : Penataan dan
pengembangan produk hukum
Tersusun/revisinya regulasi
0 0 2 regulasi 250,000,000.00 1 SOP 140,000,000.00 1 SOP 170,000,000.00 1 SOP TDG 165,000,000.00 1 SOP TDP 175,000,000.00 1 SOP TDP 900,000,000.00
207 Urusan Industri 1,107,809,500.00 1,709,000,000.00 2,095,000,000.00 2,440,000,000.00 2,485,000,000.00 1,685,000,000.00 11,521,809,500.00
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan 1,107,809,500.00 1,709,000,000.00 2,095,000,000.00 2,440,000,000.00 2,485,000,000.00 1,685,000,000.00 11,521,809,500.00
1 Jumlah industry rumah tangga
yang dilatih 150 25 25 735,000,000.00 25 840,000,000.00 25 1,425,000,000.00 25 1,620,000,000.00 20 985,000,000.00 145 5,605,000,000.00
Jumlah industry kecil yang
dilatih100 100 50 50 50 50 50 350
Program : Pengembangan
industri kreatif
Jumlah industry menengah
yang dilatih 70 70 45 25 45 25 45 255
Jumlah Festival industri kreatif1 kali 1 kali 2 kali 525,000,000.00 2 kali 640,000,000.00 2 kali 640,000,000.00 2 kali 640,000,000.00 2 kali 475,000,000.00 2 kali 2,920,000,000.00
Jumlah komunitas 4 4 4 4 4 20
3 Program : Penataan industri
berbasis potensi lokal
Jumlah cluster industri lokal
1 cluster 1 cluster 1 cluster 399,000,000.00 1 cluster 565,000,000.00 1 cluster 325,000,000.00 1 cluster 175,000,000.00 1 cluster 175,000,000.00 1 cluster 1,639,000,000.00
4 Program: Penanggulangan
Kemiskinan Terpadu
Jumlah pengrajin rumah
tangga atau usaha jasa yang
diberdayakan pada lokasi
terpadu
30 Orang 20 orang 20 Orang 50,000,000.00 20 Orang 50,000,000.00 20 Orang 50,000,000.00 20 Orang 50,000,000.00 20 Orang 50,000,000.00 120 Orang 250,000,000.00
208 Urusan : Ketransmigrasian - 64,165,570.00 63,500,000.00 59,933,334.00 67,629,463.00 69,075,743.00 324,304,110.00
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial - 64,165,570.00 63,500,000.00 59,933,334.00 67,629,463.00 69,075,743.00 324,304,110.00
1 Program : Peningkatan
Penempatan dan Perluasan
kesempatan kerja
Jumlah pencari kerja yang
ditempatkan 21,23 %
(3017/14.214) 3167 orang 3325 orang 64,165,570.00 3491 orang 63,500,000.00 3661 orang 59,933,334.00 3844 orang 67,629,463.00 4036 orang 69,075,743.00 21524 orang 324,304,110.00
776,805,939,751.51 946,624,777,543.29 841,696,854,214.98 893,288,463,189.66 987,344,848,590.88 1,150,663,555,854.57 5,605,127,960,164.10
2
10 Program : Peningkatan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
11 Program : Peningkatan kualitas
data dan perencanaan
Program : Peningkatan industri
rumah tangga, kecil dan
menengah
136
137
BAB IX
INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian Visi dan Misi RPJM Daerah pada akhir periode perencanaan. Pencapaian
target merupakan hasil dari akumulasi pencapaian indicator outcome dari pelaksanaan program
pembangunan daerah tiap tahun yang dilaksanakan oleh semua OPD pada Pemerintah Kota Depok
selama 5 tahun dengan para pemangku kepentingan daerah.
Indikator Kinerja Daerah dalam RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 meliputi Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah yang menjelaskan tentang pencapaian setiap Misi RPJM Daerah, serta
Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri
No. 54 Tahun 2010. Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yang
ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta arahan RPJPD Kota Depok Tahun
2006-2025 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya daerah.
Tabel 9.1 : Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Depok 2011-2016
Misi
Indikator Kinerja
Kondisi awal
(2010)
Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pertama : Indeks Kepuasan Masyarakat (%)
79.3 80 80.5 81.0 81.5 82.0 82.5
Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi
Opini BPK WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP
Kepemilikan KTP (%) 94,99 100 100 100 100 100 100
Penegakan Perda 13 23 33 43 53 63 73
Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan
41 41 50 58 66 75 83,33
Kedua : Jumlah koperasi aktif (%) 32,43 37,43 42,43 47,43 52,43 57,43 62,43
Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal
Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota (%)
2,21 2,17 2,08 1,96 1,86 1,82 1,76
Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kota (%)
36,27 32,27 36,55 36,93 37,41 37,63 37,96
Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB Kota (%)
35,55 36,98 37,40 37,89 38,18 38,73 39,12
Kontribusi PDRB Pariwisata terhadap PDRB Kota (%)
0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03
Laju Pertumbuhan Investasi (% kenaikan dibanding tahun sebelumnya)
10% 10% 10% 10% 10% 10%
138
Misi
Indikator Kinerja
Kondisi awal
(2010)
Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tingkat Pengangguran terbuka
9.83 9,33 8,72 8,22 7,72 7,22 6,72
Pendapatan asli daerah
(% kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada APBD Murni )
20 15 15 15 15 15 15
Pendapatan di luar PAD 3,99 5,61 10,96 11,06 11,15 11,25
(% kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada APBD Murni)
Ketiga : Titik macet yang ditangani (buah/tahun)
3 2 2 2 2 2 2
Mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang nyaman
Titik/lokasi banjir yang ditangani (buah/tahun)
3 2 2 2 2 2 2
Cakupan layanan persampahan (%)
38 38 47 59 64 67 71
Rumah tangga pengguna air bersih (%)
82,39 84 86 88 90 92 95
Penambahan Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) public (lokasi/tahun)
2 0 1 2 2 2 2
Keempat : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)
97,64 94.54 94.64 94.73 94.83 94.92 95.02
Mewujudkan SDM unggul, kreatif dan religius
APM SMP/MTs/Paket B (%)
82,51 82.76 82.85 82.93 83.01 83.09 83.18
APM SMA/SMK/MA/Pa-ket C (%)
64,84 79.48 79.56 79.64 79.72 79.8 79.88
Jumlah lapangan olahraga yang dibangun/diperbaiki (buah/tahun)
55 1 1 1 1 1 1
Jumlah RW Layak Anak 2 2 14 26 38 50 63
Swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat (% )
5 5 10 15 20 25 25
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kelahiran hidup
40 37 34 31 28 25 22
Angka Kematian Bayi (AKB) (%) 26,58 26,32 26,06 25,80 25,56 25,30 25,10
Prevalensi gizi buruk/persentase balita gizi buruk (%)
0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10 0,09
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)(%)
20,06 25 30 35 40 45 45
139
Selain target kinerja tiap misi RPJM Daerah, sesuai arahan Permendagri No. 54 Tahun 2010, perlu
dicantumkan target capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek
Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing.
Tabel 9.2 Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Depok 2011-2016
NO ASPEK/FOKUS/
BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
KONDISI KINERJA AWAL
(2010)
Target Capaian Setiap Tahun KONDISI KINERJA
AKHIR 2011 2012 2013 2014 2015 2016
I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
78,90 79,20-79,41 79,51-79,73 79,81-80,01 80,12-80,38 80,43-80,76 80,74-81,09 80,74-81,09
A Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi
1. Daya Beli (rupiah)
648,58 652,24-653,20
655,9-656,38
658,7-659,56
662,74-663,22
665,92-666,88
669,10-670,54
669,10-670,54
2. Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi) (%)
6,40 6,51-6,78 6,19 6,21-6,78 6,45 6,19 6,07 6,07
3. PDRB per kapita (berlaku dlm juta rupiah)
9.959.785 *) 10.061.656 10.705.394 11.483.175 12.303.603 13.197.651 14.130.964 14.130.964
4. PDRB per kapita (konstan dlm juta Rupiah)
3.958.177 *) 3.783.562 3.771.400 3.774.055 3.797.808 3.824.080 3.856.379 3.856.379
5. Indeks Gini 0,2 - 0,3 0,2 - 0,3
0,2 - 0,3
0,2 - 0,3
0,2 - 0,3
0,2 - 0,3
0,2 - 0,3
0,2 - 0,3
6. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)
91,94 92,08 92,20 92,36 92,5 92,64 92,78 92,78
B Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1. Angka melek huruf (%)
97,83 99,16-99,30 99,23-99,41 99,29-99,52 99,35-99,46 99,42-99,53 99,48-99,59 99,48-99,59
2. Angka rata-rata lama sekolah (tahun)
10,69 10,70-10,78 10,71-10,78 10,72-10,79 10,74-10,80 10,75-10,81 10,76-10,82 10,76-10,82
3. Angka partisipasi kasar (%)
a. SD/MI 96.16 *) 96.17 96.18 96.19 96.20 96.21 96.16 96.16
b. SMP/MTs 84.40 *) 84.41 84.42 84.42 84.43 84.44 84.40 84.40
c. SMA/SMK /MA
83.44 *) 83.45 83.46 83.46 83.47 83.48 83.44 83.44
140
NO ASPEK/FOKUS/
BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
KONDISI KINERJA AWAL
(2010)
Target Capaian Setiap Tahun KONDISI KINERJA
AKHIR 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4. Angka Partisipasi Murni (%):
a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Paket A
97,64 *) 94.54 94.64 94.73 94.83 94.92 95.02 95.02
b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B
82,51 *) 82.76 82.85 82.93 83.01 83.09 83.18 83.18
c. Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
64,84 *) 79.48 79.56 79.64 79.72 79.80 79.88 79.88
5. Angka usia harapan hidup (tahun)
73,11 73,11-73,20 73,12-73,30 73,12-73,40 73,12,73,50 73,13-73,60 73,13,73,70 73,13-73,70
6. Persentase balita gizi buruk (%)
0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10 0,09 0,09
C Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1 Jumlah gedung (buah)
4 4 5 6 7 8 9 9
II ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib
Pendidikan
1. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)
97,83 99,16 99,23 99,29 99,35 99,42 99,48 99,48
2. Fasilitas Pendidikan:
3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)
25,06 30 35 40 45 50 55 55
4. Angka Putus Sekolah (%):
a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.59
b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.28
c. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18
141
NO ASPEK/FOKUS/
BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
KONDISI KINERJA AWAL
(2010)
Target Capaian Setiap Tahun KONDISI KINERJA
AKHIR 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5. AngkaKelulusan (%):
a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI
100 100 100 100 100 100 100 100
b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
97.96 100 100 100 100 100 100 100
c. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
99.02 100 100 100 100 100 100 100
6. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)
98,66 98,66 98,66 98,66 98,66 98,66 100 100
7. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)
82.46 83.28 84.12 84.96 85.81 86.67 87.53 87.53
Kesehatan
1. Angka Kematian Bayi (%)
26,58 25,12-26,32 24,55-26,06 23,97-25,80 22,82-25,56 22,25-25,30 21,67-25,10 21,67-25,10
2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)
49,75 70 72 75 77 80 80 80
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)
86.53 87 89 91 93 95 97 97
4. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)
90.48 100 100 100 100 100 100 100
5. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)
100 100 100 100 100 100 100 100
6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)
51.57 80 80 80 80 80 80 80
7. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)
100 100
100
100
100
100
100
100
142
NO ASPEK/FOKUS/
BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
KONDISI KINERJA AWAL
(2010)
Target Capaian Setiap Tahun KONDISI KINERJA
AKHIR 2011 2012 2013 2014 2015 2016
8. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)
100
100 100 100 100 100 100 100
9. Cakupan kunjungan bayi (%)
90.63 92 95 97 98 98 98 98
10. Cakupan puskesmas (%)
100 100
100
100
100
100
100
100
11. Cakupan puskesmas pembantu (%)
100 100
100
100
100
100
100
100
Pekerjaan Umum
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
82,31 84,96 86,61 88,26 89,91 91,56 93,21 93,21
2. Persentase rumah tangga bersanitasi (%)
89 90 91 92 93 94 95 95
3. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk/th (%)
3,63
(18 ha x35x104) 1.736.565
0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 4,59
Perumahan
1. Rumah tangga pengguna air bersih perpipaan (%)
14
15 16 17 18 19 20 20
Perencanaan Pembangunan
1. Tersedianya Perda RPJPD
1 RPJPD 2006-2025
- 1 dok revisi RPJPD
- - - - 1 dok revisi RPJPD
2. Tersedianya Perda RPJM DAERAH
1 RPJM DAERAH 2006-
2011
1 RPJM DAERAH 2011-2016
- - 1 dok revisi RPJM
DAERAH
- 1 RPJM DAERAH 2016-2021
1 RPJM DAERAH 2016-2021
3. Tersedianya Perwal RKPD
1RKPD 2011 1RKPD 2012 1RKPD 2013 1RKPD 2014 1RKPD 2015 1RKPD 2016 1RKPD 2017 1RKPD 2017
Perhubungan
1. Rasio ijin trayek (%)
0,17 (2.887 x100)
1.736.565
0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13
2. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
1 1 1 2 2 2 2 2
143
NO ASPEK/FOKUS/
BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
KONDISI KINERJA AWAL
(2010)
Target Capaian Setiap Tahun KONDISI KINERJA
AKHIR 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lingkungan Hidup
1. Persentase penanganan sampah (%)
38 38 47 59 64 67 71 71
2. Persentase Penduduk berakses air bersih (%)
82,39 84 86 88 90 92 95 95
3. Presentase rumahtangga yang memiliki jamban sehat (%)
89 90 91 92 93 94 95 95
4. Kawasan Lindung (%)
0,035 (6,83 hax100)
20.000 ha
0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035
Kependudukan dan catatan sipil
1. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
4,27 4,21 4,04 3,88 3,74 3,60 3,48 3,48
2. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)
94,99 100 100 100 100 100 100 100
3. Kepemilikan KTP (%)
94,99 100 100 100 100 100 100 100
4. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)
58,92 75 79 83 87 91 95 95
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)
87,95 89 90 91 92 93 94 94
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1. Cakupan peserta KB aktif (%)
75,80 76 76,20 76,40 76,60 76,80 77 77
2. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)
17,25 16,30 15,50 14,30 13,60 12,20 11,30 11,30
Ketenagakerjaan
1. Tingkat pengangguran terbuka (%)
9,83 9,19-9,33 8,78-8,87 8,22-8,56 7,67-8,24 7,11-7,92 6,56-7,63 6,56-7,63
144
NO ASPEK/FOKUS/
BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
KONDISI KINERJA AWAL
(2010)
Target Capaian Setiap Tahun KONDISI KINERJA
AKHIR 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Koperasi dan UKM
1. Persentase koperasi aktif (%)
32,2 37,43 42,43 47,43 52,43 57,43 62,43 62,43
Otda
1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
0,6
(104x10000)
1.736.565
0,6 0,61 0,65 0,69 0,72 0,75 0,75
(166x10000) 2.194.682
2. Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan
14
14,3 14,9 15,5 16 16,7 17,3 17,3
3. Kemiskinan (%) 8,06 7,92 7,8 7,64 7,50 7,36 7,22 7,22
4. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
79,30 81,80 82,30 82,80 83,30 83,80 84,30 84,30
Pemberdayaan masyarakat dan desa
1. PKK aktif (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
2. Posyandu aktif (%)
100 100 100 100 100 100 100 100
Statistik
1. Buku ”Kota Depok dalam angka”
ada ada ada ada ada ada ada ada
2. Buku ”PDRB Kota Depok”
ada ada ada ada ada ada ada ada
Fokus Layanan Urusan Pilihan
Komunikasi dan informatika
1. Web site milik pemerintah daerah
ada ada ada ada ada ada ada ada
2. Pameran/expo ada ada ada ada ada ada ada ada
Pertanian
1. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)
2,21 2,17 2,08 1,96 1,86 1,82 1,76 1,76
Pariwisata
1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)
0,05 *)
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
145
NO ASPEK/FOKUS/
BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
KONDISI KINERJA AWAL
(2010)
Target Capaian Setiap Tahun KONDISI KINERJA
AKHIR 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kelautan dan perikanan
1. Produksi perikanan (ton)
1.510 1.705 1.775 1.933 2.051 2.153 2.260 2.260
Perdagangan
1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)
35,55 *) 36,98 37,40 37,89 38,18 38,73 39,12 39,12
Perindustrian
1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)
36,27 *) 32,27 36,55 36,93 37,41 37,63 37,96 37,96
III ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fokus Kemampuan ekonomi daerah
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (rupiah)
334.110 *) 393.229 423.691 454.153 484.615 515.077 545.539 545.539
2. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (rupiah)
428.909 *) 554.025 596.253 638.482 680.710 722.939 765.168 765.168
Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur
1. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (%)
82 84 86 88 90 92 95 95
2. Persentase Penduduk berakses air bersih perpipaan (%)
14
15 16 17 18 19 20 20
Fokus Sumberdaya Manusia
1. Rasio lulusan S1,S2 dan S3 (%)
7,65 7,67 7,58 7,49 7,40 7,31 7,22 7,22
2. Rasio ketergantungan (%)
57,63 *)
417.433 X 100 724.353
49,08 49,58 45,30 44,21 42,32 39,63 39,63
Keterangan : *) Data BPS tahun 2009
146
BAB X
PENUTUP
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun berdasarkan
penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, serta berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025, dan
memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan RPJM Nasional Tahun
2009-2014. Hal itu sesuai dengan amanat UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJPD Kota
Depok dengan Visi : Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan Sejahtera. Untuk mencapai visi
tersebut, akan dilaksanakan 4 (empat) misi, yaitu Misi Pertama : Mewujudkan pelayanan publik
yang profesional, berbasis teknologi informasi; Misi Kedua : Mewujudkan kemandirian ekonomi
masyarakat berbasis potensi lokal; Misi Ketiga : Mewujudkan Infrastruktur dan lingkungan yang
nyaman; Misi Keempat : Mewujudkan SDM unggul, kreatif dan religius.
Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, dijabarkan berbagai program yang dilaksanakan oleh OPD
(program OPD), lintas OPD (program lintas OPD) dan program kewilayahan untuk mencapai
sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indicator kinerja, lokasi program, tahun
pelaksanaan dan sumber daya yang diperlukan. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah.
Pembangunan jangka menengah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan
masyarakat apabila pembangunan tersebut senantiasa dan konsisten mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang ada. Selain itu, Pemerintah Kota wajib
menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip
efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan
dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah
Kota Depok Tahun 2011-2016.
147
10.1. Pedoman Transisi
RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencanaan
pembangunan sampai dengan tahun 2016. Khusus pada tahun 2011, meskipun program dan
kegiatan masih menggunakan payung RPJM Daerah sebelumnya, RPJM Daerah Kota Depok
Tahun 2011-2016 sudah bisa digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan pada
perubahan anggaran tahun 2011. Pada tahun 2016, RPJM Daerah berperan sebagai dokumen
perencanaan transisi sebelum disusunnya RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.
10.2. Kaidah Pelaksanaan
RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun
masyarakat sehingga tercapai optimalisasi nilai-nilai pembangunan dan sinergi dalam
pelaksanaan program pembangunan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan :
1. Pemerintah Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk
melaksanakan, dan mengacu visi, misi, dan arah pembangunan RPJM Daerah 2011-2016
dengan sebaik-baiknya;
2. Walikota Depok berkewajiban mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan RPJM Daerah
Kota Depok Tahun 2011-2016 dengan mengerahkan semua potensi dan sumberdaya daerah,
serta para pihak yang berpotensi membantu terwujudnya Visi dan Misi pembangunan jangka
menengah.
3. Sekretaris Daerah berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJM Daerah Kota Depok
Tahun 2011-2016 guna mewujudkan kinerja program dan kegiatan yang sinergis dan bernilai
tambah tinggi.
4. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Depok berkewajiban menyusun Rencana Strategis
(Renstra) OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 yang
selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(Renja-OPD) Kota Depok setiap tahunnya. Dalam kaitan ini Bappeda berkewajiban memandu
dan memverifikasi rancangan Renstra OPD sebelum disahkan oleh Walikota. Bappeda juga
berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016, yang akan menjadi
pedoman bagi penyusunan Renja oleh OPD serta KUA-PPAS.
5. Mengingat bahwa beberapa program prioritas tergantung pembiayaannya dari Pemerintah
dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka diperlukan kesepakatan bersama (MOU) antara
para pihak. Beberapa program juga sangat tergantung peran dunia usaha dan masyarakat
sehingga diperlukan sistem atau mekanisme koordinasi pembangunan yang berorientasi
good governance.
148
6. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan tiap tahun dengan
menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kota Depok Tahun
2011-2016. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pelaksanaan RPJM Daerah Kota Depok
Tahun 2011-2016, perlu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM
Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016, sebagai berikut :
a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing
Pimpinan OPD.
b. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana
pembangunan dari masing-masing Pimpinan OPD sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.
c. Kepala OPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan OPD periode
sebelumnya.
d. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi
Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan
rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
7. Perubahan RPJM Daerah hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar
dan/atau merugikan/bertentangan dengan kepentingan nasional. Perubahan yang mendasar
mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik
sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
RPJM Daerah perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal pelaksanaan RPJM
Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tapi tidak mengubah target pencapaian
sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJM
Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
WALIKOTA DEPOK,
Ttd.
H. NUR MAHMUDI ISMA’IL