lembaran daerah kabupaten tanah...

1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 13 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kepala Daerah perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah ;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 128 ayat (1) serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk dan menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

2

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

11. Undang –Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47) ;

3

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut

10. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

4

11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tanah Laut.

12. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut.

13. Inspektur adalah pimpinan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

15. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut

16. Dinas adalah Dinas pada perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut.

17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

18. Badan adalah Badan pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

19. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

20. Kantor adalah Kantor pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

21. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

22. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

23. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

24. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah H.Boejasin Pelaihari.

25. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H.Boejasin Pelaihari

26. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Rumah Sakit Umum Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

27. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Umum Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

28. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan, Dinas, Inspektorat, Kecamatan dan Kelurahan pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

29. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan, Dinas, Inspektorat, Kecamatan dan Kelurahan pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

30. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

31. Bidang adalah Bidang pada Dinas, Badan dan Rumah Sakit Umum Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

32. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas, Badan dan Rumah Sakit Umum Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

33. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kecamatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

34. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kecamatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

35. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut.

36. Camat adalah Pimpinan Pemerintah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut.

37. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah dalam wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut

38. Lurah adalah Pimpinan Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut

5

39. Seksi adalah Seksi pada Inspektorat, Dinas, Kantor,Rumah Sakit Daerah, Kecamatan dan Kelurahan pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

40. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Inspektorat Dinas, Kantor, Rumah Sakit Daerah,Kecamatan dan Kelurahan pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

41. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

42. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

43. Pimpinan Satuan Organisasi adalah seseorang yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

44. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

45. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

46. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis sesuai dengan bidang keahlian.

47. Unit Pelaksana Teknis Dinas, Badan, selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang melaksanakan sebagian tugas Dinas, Badan, di lapangan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

48. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas, Badan pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

49. Bidang Tugas adalah lingkup bidang tugas yang disesuaikan dengan nomenklatur Dinas, Badan atau kantor, Satuan dan Rumah Sakit Daerah sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut.

50. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk pelayanan perijinan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah.

(2) Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah ;

b. Sekretariat DPRD ;

c. Inspektorat Kabupaten;

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

e. Dinas Daerah,terdiri dari :

1) Dinas Pendidikan.

2) Dinas Kesehatan.

3) Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi dan Sosial.

4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

5) Dinas Pekerjaan Umum.

6) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

6

7) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

8) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset .

9) Dinas Pertambangan dan Energi .

10) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan .

11) Dinas Kehutanan.

12) Dinas Peternakan.

13) Dinas Kelautan dan Perikanan .

f. Lembaga Teknis Daerah ,terdiri dari :

1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

4) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

5) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat .

6) Badan Lingkungan Hidup.

7) Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

8) Kantor Pengelolaan Pasar.

9) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

10) Kantor Ketahanan Pangan .

11) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

12) Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari .

g. Satuan Polisi Pamong Praja.

h. Kecamatan ; dan

i. Kelurahan .

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

(3) Sekertariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana di maksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah ;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ;

7

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan

e. pengelolaan urusan kesekretariatan.

(4) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah ;

b. Asisten Pemerintahan , terdiri dari :

1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :

a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;

b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan

c) Sub Bagian Agraria.

2. Bagian Hukum dan Perundang – Undangan , terdiri dari :

a) Sub Bagian Perundang – Undangan dan Produk Hukum;

b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan

c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

3. Bagian Organisasi, terdiri dari :

a) Sub Bagian Kelembagaan;

b) Sub Bagian Tata Laksana dan Pemberdayaan Aparatur; dan

c) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan.

c. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

1. Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal, terdiri dari :

a) Sub Bagian Potensi dan Produksi Daerah;

b) Sub Bagian Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah ; dan

c) Sub Bagian Penanaman Modal.

2. Bagian Pembangunan Daerah, terdiri dari :

a) Sub Bagian Administrasi dan Data Pembangunan;

b) Sub Bagian Penyusunan Program; dan

c) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

a) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan dan Kebudayaan ; dan

b) Sub Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat.

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Bagian Informasi dan Keprotokolan, terdiri dari :

a) Sub Bagian Humas ;

b) Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan ; dan

c) Sub Bagian Keprotokolan.

2. Bagian Umum , terdiri dari :

a) Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Sandi dan Telekomunikasi (SANTEL);

b) Sub Bagian Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan

c) Sub Bagian Keuangan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

8

(5) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung dalam memberikan pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Sekertariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;

b. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ;

d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD ; dan

e. pengelolaan urusan kesekretariatan DPRD.

(4) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

a. Sekretariat DPRD ;

b. Bagian Umum dan Humas, terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2) Sub Bagian Humas dan Protokol .

c. Bagian Keuangan, terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran; dan

2) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

d. Bagian Perundang – Undangan dan Penyusunan Program, terdiri dari :

1) Sub Bagian Perundang-undangan; dan

2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Agenda Kegiatan.

e. Bagian Persidangan dan Dokumentasi , terdiri dari :

1) Sub Bagian Rapat dan Risalah; dan

2) Sub Bagian Dokumentasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Inspektorat Kabupaten

9

Pasal 5

(1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaran pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

(2) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan kelurahan.

(3) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ;

c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan ;

d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan ;

e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan ;

f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ; dan

g. pengelolaan urusan kesekretariatan.

(4) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :

a. Inspektorat Kabupaten ;

b. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;

2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.

c. Inspektorat Pembantu Wilayah I terdiri dari :

1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;

2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan ; dan

3) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

d. Inspektorat Pembantu Wilayah II terdiri dari :


2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan


e. Inspektorat Pembantu Wilayah III terdiri dari :




f. Inspektorat Pembantu Wilayah IV terdiri dari :




g. Kelompok Jabatan Fungsional.

10

(5) Inspektorat Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten dan kecamatan serta desa/kelurahan.

(6) Pembagian wilayah Inspektorat Pembantu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(7) Bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaran pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh kepala badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya ;

c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi ;

d. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan perencanaan tata ruang ;

e. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi di bidang pengendalian, penelitian, pengembangan serta pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah;

f. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangu nan daerah ; dan

g. pengelolaan urusan kesekretariatan .

(4) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;


1) Sub Bagian Program;

2) Sub Bagian Keuangan; dan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :

1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia ; dan

2) Sub Bidang Sosial, Politik dan Pemerintahan.

d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :

1) Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi; dan

2) Sub Bidang Pertamben dan Pengembangan Dunia Usaha.

e. Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Tata Ruang, terdiri dari :

1) Sub Bidang Perhubungan, Pengairan, Pemukiman dan Pariwisata; dan

11

2) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

f. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan

2) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.


(5) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Daerah

Paragraf 1

Dinas Pendidikan

Pasal 7

(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan yang dipimpin oleh kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan luar sekolah ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar ;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan menengah;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan ;

f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis ; dan


(4) susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan;


1) Sub Bagian Program dan Perencanaan;



c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :

1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak – Kanak (TK);

2) Seksi Pendidikan Luar Sekolah; dan

12

3) Seksi Sarana dan Prasarana.

d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :

1) Seksi Kelembagaan, Kurikulum dan Pembelajaran SD dan SMP;

2) Seksi Kesiswaan SD dan SMP; dan


e. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :

1) Seksi Kelembagaan, Kurikulum dan Pembelajaran SMA/SMK ;

2) Seksi Kesiswaan SMA/SMK; dan


f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :

1) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan; dan

2) Seksi Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan

h. Unit Pelaksana Teknis.

(5) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 8

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL);

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kesehatan ;

f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kesehatan keluarga ;

g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis ; dan

h. pengelolaan urusan kesekretariatan .

(4) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Dinas Kesehatan ;

13


1) Sub Bagian Kepegawaian;

2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan

3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :

1) Seksi Pelayanan Kesehatan;

2) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan; dan

3) Seksi Upaya Pengembangan Kesehatan.

d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) , terdiri dari :

1) Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit;

2) Seksi Pemberantasan Penyakit; dan

3) Seksi Penyehatan Lingkungan.

e. Bidang Promosi Kesehatan , terdiri dari :

1) Seksi Promosi Kesehatan;

2) Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; dan

3) Seksi Peran Serta Masyarakat.

f. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari :

1) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana;

2) Seksi Gizi; dan

3) Seksi Kesehatan Remaja, Usila dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).



(5) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Pasal 9

(1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan sosial yang dipimpin oleh kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan sosial sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tenaga kerja, transmigrasi dan sosial ;

14

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan penempatan tenaga kerja ;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi;

f.. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;


h.. pengelolaan urusan kesekretariatan.

(4) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, terdiri dari :

a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial ;


1) Sub Bagian Kepegawaian;


3) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.

c. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, terdiri dari :

1) Seksi Hubungan Industrial;

2) Seksi Pengawasan Tenaga Kerja; dan

3) Seksi Persyaratan Kerja dan Kelembagaan.

d. Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :

1) Seksi Latihan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan

2) Seksi Perluasan Kerja.

e. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :

1) Seksi Pemukiman, Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi; dan

2) Seksi Pembinaan Transmigrasi.

f.. Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :

1) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;

2) Seksi Organisasi Dan Bantuan Sosial; dan

3) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penyuluhan Sosial.



(5) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 10

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

15

(2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perhubungan darat ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perhubungan laut ;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika ;



(4) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;

b. Sekretariat, terdiri dari :



c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :

1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ; dan

2) Seksi Teknik dan Prasarana.

d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :

1) Seksi Angkutan dan Pelabuhan; dan

2) Seksi Keselamatan Pelayaran dan Navigasi.

e. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

1) Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan

2) Seksi Pengembangan Teknologi Informatika dan Pelayanan Data.

f. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan

g. Unit Pelaksana Teknis.

(5) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 11

(1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum yang meliputi pengairan, bina marga, cipta karya, pemanfaatan tata ruang, tata kota dan kebersihan yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

16

(2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum yang meliputi pengairan, bina marga, cipta karya, pemanfaatan tata ruang, tata kota dan kebersihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengairan ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan bina marga ;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan cipta karya dan tata ruang ;

f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tata kota dan kebersihan ;

g.. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis ; dan

h. pengelolaan urusan kesekretariatan.

(4) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

a. Dinas Pekerjaan Umum ;


1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

2) Sub Bagian Kepegawaian; dan

3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

c. Bidang Pengairan

1) Seksi Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai; dan

2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan.

d. Bidang Bina Marga

1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan

2) Seksi Peningkatan Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan Dan Jembatan.

e. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang

1) Seksi Tata Ruang Kawasan; dan

2) Seksi Tata Bangunan.

3) Seksi Perumahan dan Pemukiman

f. Bidang Tata Kota dan Kebersihan

1) Seksi Tata Kota; dan

2) Seksi Kebersihan.



(5) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17

Paragraf 6

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 12

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil dan menengah ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perindustrian ;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perdagangan;



(4) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;




c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

1) Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan

2) Seksi Kelembagaan Koperasi.

d. Bidang Perindustrian, terdiri dari :

1) Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan; dan

2) Seksi Industri Logam dan Aneka.

e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :

1) Seksi Seksi Perlindungan Konsumen; dan

2) Seksi Sarana, Perdagangan dan Distribusi.



18

(5) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 13

(1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebudayaan ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan potensi pariwisata;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemasaran pariwisata;

f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kepemudaan dan olah raga;



(4) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari

a. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga ;




c. Bidang Kebudayaan , terdiri dari :

1) Seksi Sejarah dan Nilai Seni Budaya; dan

2) Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

d. Bidang Potensi Pariwisata, terdiri dari :

1) Seksi Pengembangan dan Peningkatan Objek Wisata; dan

2) Seksi Usaha dan Jasa Kepariwisataan.

e. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :

1) Seksi Promosi dan Informasi Wisata; dan

2) Seksi Hubungan Antar Jaringan Kepariwisataan.

19

f. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari :

1) Seksi Kepemudaan; dan

2) Seksi Keolahragaan.



(5) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

Pasal 14

(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendapatan ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan belanja dan pembiayaan ;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan ;

f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kekayaan ;



(4) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, terdiri dari :

a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset ;


1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;


3) Sub Bagian Kepegawaian.

c. Bidang Pendapatan , terdiri dari :

1) Seksi Pajak Daerah;

2) Seksi Retribusi Daerah; dan

3) Seksi Pendapatan Lain-Lain.

20

d. Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari :

1) Seksi Anggaran;

2) Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi; dan

3) Seksi Pembiayaan.

e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :

1) Seksi Pembukuan; dan

2) Seksi Pelaporan.

f. Bidang Kekayaan, terdiri dari :

1) Seksi Perencanaan Kebutuhan;

2) Seksi Pemeliharaan; dan

3) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.



(5) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 15

(1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertambangan dan energi yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan geologi, sumber daya mineral dan energi ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pertambangan umum dan energi ;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan ;



(4) Susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi , terdiri dari

a. Dinas Pertambangan dan Energi ;



21


c. Bidang Geologi, Sumber Daya Mineral dan Energi , terdiri dari :

1) Seksi Lingkungan Geologi dan Air Tanah; dan

2) Seksi Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Energi.

d. Bidang Pertambangan Umum dan Energi, terdiri dari :

1) Seksi Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dan Energi; dan ;

2) Seksi Produksi, Evaluasi dan Pelaporan.

e. Bidang Pengawasan, terdiri dari :

1) Seksi Pengawasan Produksi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan Pertambangan.

2) Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah.



(5) Bagan struktur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 10

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan

Pasal 16

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lahan ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan produksi ;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan tanaman ;

f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan bina usaha ;



(4) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, terdiri dari

a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan ;


22




c. Bidang Pengembangan Lahan, terdiri dari :

1) Seksi Penyiapan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan; dan

2) Seksi Penyiapan dan Pengembangan Lahan Perkebunan.

d. Bidang Produksi , terdiri dari :

1) Seksi Produksi Padi dan Palawija;

2) Seksi Produksi Hortikultura; dan

3) Seksi Produksi Perkebunan.

e. Bidang Perlindungan Tanaman, terdiri dari :

1) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan; dan

2) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.

f. Bidang Bina Usaha, terdiri dari :

1) Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan;

2) Seksi Bina Usaha Perkebunan; dan

3) Seksi Sarana Produksi dan Alat Mesin (Alsin).



(5) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Dinas Kehutanan

Pasal 17

(1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemolaan, penatagunaan dan pengamanan hutan ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi lahan, konservasi dan pembinaan hutan ;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemanfaatan produksi dan hasil hutan ;

f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan bina usaha ;

23



(4) Susunan organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari

a. Dinas Kehutanan ;




c. Bidang Pemolaan, Penatagunaan dan Pengamanan Hutan, terdiri dari :

1) Seksi pemolaan. dan penatagunaan hutan; dan

2) Seksi Pengamanan Hutan.

d. Bidang Rehabilitasi Lahan, Konservasi dan Pembinaan Hutan, terdiri dari :

1) Seksi Konservasi Tanah;

2) Seksi Rehabilitasi dan Reboisasi; dan

3) Seksi Pembinaan Hutan.

e. Bidang Pemanfaatan Produksi dan Hasil Hutan, terdiri dari :

1) Seksi Peredaran, Legalitasi dan Pungutan Hasil Hutan; dan

2) Seksi Pengujian Sarana Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan.



(5) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Dinas Peternakan

Pasal 18

(1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang peternakan yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan usaha dan sarana ;


24


(4) Susunan organisasi Dinas Peternakan, terdiri dari

a. Dinas Peternakan ;


1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan


c. Bidang Pengembangan, terdiri dari :

1) Seksi Pembibitan;

2) Seksi Budidaya Ternak; dan

3) Seksi Pakan dan Perwilayahan.

d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :

1) Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit;

2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan

3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

e. Bidang Usaha dan Sarana , terdiri dari :

1) Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil;

2) Seksi Promosi, Pemasaran dan Sumber Daya; dan

3) Seksi Sarana dan Alat Mesin Peternakan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan


(5) Bagan struktur organisasi Dinas Peternakan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 19

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perikanan budidaya ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perikanan tangkap ;

25

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ;

f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan ;



(4) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

a. Dinas Kelautan dan Perikanan ;




c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :

1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Budidaya; dan

2) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.

d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :

1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Penangkapan; dan

2) Seksi Sarana Prasarana Penangkapan.

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan , terdiri dari :

1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan

2) Seksi Usaha Dan Investasi Kelautan dan Perikanan.

f. Bidang Pengawasan Dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan , terdiri dari :

1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan

2) Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.



(5) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 20

(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

26

(3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kesatuan bangsa ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan politik dalam negeri ;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;



(4) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;




c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :

1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan

2) Sub Bidang Ketahanan Bangsa.

d. Bidang Politik Dalam Negeri , terdiri dari :

1) Sub Bidang Partai Politik dan Organisasi Masyarakat (ORMAS) ; dan

2) Sub Bidang Pemberdayaan Politik Masyarakat.

e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

1) Sub Bidang Pengarahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana; dan

2) Sub Bidang Pembinaan, Potensi dan Latihan.



(5) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 21

(1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

27

(2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan .

(3) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan sarana dan prasarana ;

e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis ; dan

f. pengelolaan urusan kesekretariatan.

(4) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan , terdiri dari :

a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;




c. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, terdiri dari :

1) Sub Bidang Programa dan Informasi Penyuluhan; dan

2) Sub Bidang Ketenagaan Diklat dan Supervisi Penyuluhan.

d. Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan; dan

2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana.

e. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan

f. Unit Pelaksana Teknis.

(5) Bagan struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 22

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa / kelurahan dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa / kelurahan.

28

(3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa / kelurahan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa / kelurahan ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kelembagaan dan partisipasi masyarakat ;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan ;


g.. pengelolaan urusan kesekretariatan.

(4) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :

a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;




c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :

1) Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan

2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

d. Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :

1) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pemetaan Profil Desa; dan

2) Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

e. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :

1) Sub Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan

2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan.



(5) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 23

(1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

29

(2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana .

(3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kelembagaan, data dan informasi ;



(4) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana , terdiri dari :

a. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;




c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :

1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan

2) Sub Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan.

d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :

1) Sub Bidang Keluarga Berencana; dan

2) Sub Bidang Keluarga Sejahtera.

e. Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi, terdiri dari :

1) Sub Bidang Kelembagaan; dan

2) Sub Bidang Data dan Informasi.



(5) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat

30

Pasal 24

(1) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang kepegawaian daerah dan diklat dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah dan diklat.

(3) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah dan diklat sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian daerah dan diklat ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pegawai;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan mutasi, pembinaan disiplin dan pemberhentian pegawai;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengolahan data dan kesejahteraan pegawai ;

f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan diklat ;



(4) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, terdiri dari :

a. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat ;





c. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :

1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan; dan

2) Sub Bidang Pengembangan Karier.

d. Bidang Mutasi, Pembinaan Disiplin dan Pemberhentian Pegawai, terdiri dari :

1) Sub Bidang Mutasi; dan

2) Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Pemberhentian Pegawai.

e. Bidang Pengolahan Data dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :

1) Sub Bidang Pengolahan Data (Lahta), Informasi dan Dokumentasi; dan

2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.

f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan; dan

2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis.



31

(5) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 25

(1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang lingkungan hidup dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup .

(3) Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum lingkungan ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan analisis pengendalian dampak lingkungan (APDL) ;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemantauan dan pemulihan (Taulih) ;


g.. pengelolaan urusan kesekretariatan.

(4) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

a. Badan Lingkungan Hidup ;




c. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan

1) Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian Kerusakan, Pencemaran Lingkungan dan Penegakan Hukum; dan

2) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat.

d. Bidang Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan (APDL), terdiri dari :

1) Sub Bidang Analisis dan Evaluasi; dan

2) Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan Lingkungan Hidup.

e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan (TAULIH), terdiri dari :

1) Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan; dan

2) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.



32

(5) Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 26

(1) Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dipimpin oleh Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

(3) Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencacatan sipil ;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan data dan penyuluhan ; dan


(4) Susunan organisasi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

a. Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Administrasi Kependudukan ;

d. Seksi Pencacatan Sipil ;

e. Seksi Data dan Penyuluhan ; dan


(5) Bagan struktur organisasi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Kantor Pengelolaan Pasar

Pasal 27

(1) Kantor Pengelolaan Pasar merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pengelolaan pasar dipimpin oleh Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pasar.

33

(3) Kantor Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana pasar ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendataan, penagihan dan pelaporan ;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian ketertiban dan keindahan pasar ; dan


(4) Susunan organisasi Kantor Pengelolaan Pasar, terdiri dari :

a. Kantor Pengelolaan Pasar ;


c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar ;

d. Seksi Pendataan, Penagihan dan Pelaporan ;

e. Seksi Pengendalian Ketertiban dan Keindahan Pasar ; dan


(5) Bagan struktur organisasi Kantor Pengelolaan Pasar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pasal 28

(1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi dipimpin oleh Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.

(3) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan perpustakaan ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan akuisisi dan pengolahan ;

e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan arsip dan dokumentasi ; dan

34


(4) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :

a. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ;


c. Seksi Pelayanan Perpustakaan ;

d. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;

e. Seksi Arsip dan Dokumentasi; dan


(5) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 29

(1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang ketahanan pangan dipimpin oleh Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan .

(3) Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan ;

c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan ketersediaan dan distribusi pangan ;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan konsumsi pangan ; dan

e. pengelolaan urusan kesekretariatan.

(4) Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :

a. Kantor Ketahanan Pangan ;


c. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan ;

d. Seksi Konsumsi Pangan ; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan struktur organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

35

Pasal 30

(1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu dipimpin oleh Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

(3) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

b. pelaksanaan penyusunan program Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ;

c. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, serta pemerintahan dan lain-lain ;

d. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, serta pemerintahan dan lain-lain ;

e. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, serta pemerintahan dan lain-lain ;

f. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, serta pemerintahan dan lain-lain ;


(4) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :

a. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ;


c. Seksi Perizinan Bidang Perekonomian ;

d. Seksi Perizinan Bidang Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat ;

d. Seksi Perizinan Bidang Pemerintahan dan Lain - Lain ;

g. Tim Teknis; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(6) Perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai bidang tugasnya.

(7) Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari

36

Pasal 31

(1) Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh Direktur berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan yang paripurna dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan tanpa mengabaikan upaya pencegahan dan peningkatan yang dalam penyelenggaraan pelayanannya berada dan berintegrasi dalam sistem kesehatan daerah.

(3) Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan Pelayanan Medis ;

b. penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medis ;

c. penyelenggaraan Keperawatan ;

d. pelayanan Rujukan ;

e. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;

f. penelitian dan Pengembangan ; dan

g. penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan.

(4) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, terdiri dari :

a. Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari;

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :




c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :

1) Seksi Pelayanan Medik; dan

2) Seksi Mutu Pelayanan dan Akreditasi.

d. Bidang Keperawatan, terdiri dari :

1) Seksi Asuhan Keperawatan; dan

2) Seksi Sumber Daya Manusia dan Diklat.

e. Bidang Penunjang, terdiri dari :

1) Seksi Penunjang Medik dan Non Medik; dan

2) Seksi Rekam Medik.

f. Instalasi ;

g. Komite ; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Satuan Polisi Pamong Praja

37

Pasal 32

(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Satuan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah ;

b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah ;

d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya ; dan

e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah.

(4) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

a. Satuan Polisi Pamong Praja ;


c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;

d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah ;

e. Seksi Kesamaptaan dan Pembinaan ; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional .

(5) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Kecamatan

Pasal 33

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

(3) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;

d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;

e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

38

f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

g. pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

(4) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

a. Kecamatan ;




c. Seksi Tata Pemerintahan ;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan ;

f. Seksi Kemasyarakatan ; dan


(5) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Kelurahan

Pasal 34

(1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

(2) Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bupati.

(3) Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;

b. pemberdayaan masyarakat ;

c. pelayanan masyarakat ;

d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; dan

e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

(4) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :

a. Kelurahan ;

b. Sekretariat Kelurahan ;

c. Seksi Pemerintahan ;

d. Seksi Pembangunan ;

e. Seksi Kemasyarakatan ; dan


(5) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

39

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 35

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli.

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. staf Ahli Bidang Hukum dan Politik ;

b. staf Ahli Bidang Pemerintahan ;

c. staf Ahli Bidang Pembangunan ;

d. staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ; dan

e. staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

(3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.

(4) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan saran, pendapat dan pertimbangan serta telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya kepada Bupati.

(5) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

(6) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersifat konsultasi dan koordinasi.

(7) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.

(3) Nomenklatur, Jenis, Jenjang dan Jabatan Fungsional pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

40

Pasal 38

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab untuk memimpin dan membina serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 40

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berjenjang, berkala dan tepat pada waktunya.

Pasal 41

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 44

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural setiap Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat Struktural serta Pejabat fungsional dibawahnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

ESELON JABATAN

Pasal 45

Penetapan Eselon Jabatan oleh Kepala Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

41

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 46

Sumber pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

(1) Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan

(2) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

(1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif selambat – lambatnya awal Januari 2009.

(2) Sebelum dilaksanakannya Peraturan Daerah ini secara efektif, maka ketentuan yang mengatur organisasi dan tata kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tetap mengacu pada Peraturan Daerah sebelumnya.

Pasal 49

Rincian tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi perangkat daerah, serta hal-hal lain sepanjang mengenai pelaksanaannya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya secara efektif Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Laut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

42

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari

Pada Tanggal 9 September 2008

BUPATI TANAH LAUT

cap ttd

H. ADRIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 13 TAHUN 2008

Diundangkan di Pelaihari

Pada Tanggal 9 Oktober 2008

Sekretaris Daerah

Kabupaten Tanah Laut,

Drs. H. AHMAD

43

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

I. UMUM

Reformasi birokrasi dalam Pemerintahan Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance). Reformasi birokrasi pada tatanan Pemerintahan Daerah antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efesien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu elemen strategis adalah kelembagaan disamping urusan sumber daya aparatur dan elemen pendukung lainnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam lembaga Sekretariat Daerah, unsur pelayanan terhadap DPRD diwadahi dalam lembaga Sekretariat DPRD, unsur pengawas yang diwadahi dalam lembaga Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut ini dibentuk dengan mengacu mengikuti arah dan pedoman sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga penataan organisasi dapat efesien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerrah, serta adanya koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dalam penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ini menerapkan prinsip – prinsip organisasi antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas efesiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Dalam Perda ini hanya mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi perangkat daerah. Sedangkan rincian tugas dan fungsi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

44

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Begitu pula dibidang pengawasan, sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pemeriksaan, maka nomenklaturnya menjadi Inspektorat Kabupaten yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Pengertian Pertanggung jawaban Kepala Dinas, Sekretariat DPRD, Kepala Badan /Kantor/Satuan/Direktur Rumah Sakit Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah. Dengan demikian Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Kepala Badan/Kantor/Satuan/Direktur Rumah Sakit Daerah bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas / Badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Besaran dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam menentukan besaran Organisasi Perangkat Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ditetapkan berdasarkan variable jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah.

Dari data yang ada pada Tahun 2008 diketahui bahwa penduduk Kabupaten Tanah Laut keadaan bulan Januari 2008 menurut Kantor Statistik berjumlah 260.742 jiwa dan luas wilayah Kabupaten 3.631,35 Km2 serta jumlah Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah (2008) sebesar Rp. 522.443.449.349,-.

Dari angka tiga variabel tersebut diperoleh nilai untuk variabel jumlah penduduk berada pada kelas interval 150.001 s/d 300.000 jiwa dengan nilai 16, sedangkan untuk variabel luas wilayah berada pada kertas interval 3.001 s/d 4.000 km2 dengan nilai 28 dan kelas interval Rp. 400.000.000.001,- s/d Rp. 600.000.000.000,- diperoleh nilai 15. setelah nilai tersebut dijumlahkan mendapat nilai 59.

Besaran Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai antara 40 s/d 70 termasuk dalam kelas medium yang terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Asisten ;

b. Sekretariat DPRD ;

c. Dinas paling banyak 15 (lima belas) ;

d. Lembaga Teknis Daerah paling banyak 10 (sepuluh) ;

e. Kecamatan ; dan

f. Kelurahan.

Dengan demikian besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut mengacu pada kelas tersebut diatas.

Beberapa perangkat daerah yaitu yang menangani fungsi Pengawasan, Kepegawaian, Rumah Sakit dan Keuangan, mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat Peraturan Perundang-undangan dan pedoman teknis mengenai organisasi dan tata kerja diatur tersendiri, maka perangkat

45

daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, artinya Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk tidak mengurangi quota maksimum besaran organisasi.

Organisasi Perangkat Daerah tersebut adalah :

- Inspektorat Kabupaten (Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota).

- Badan Kepegawaian Daerah (Diatur dalam Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Kepegawaian)

- Pengelolaan Keuangan (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ) (Diatur/ amanat Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

- Rumah Sakit Umum Daerah (Amanat Keputusan Presiden Republik Indoensia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Tumah Sakit Daerah.

- Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

- Satuan Polisi Pamong Praja (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja)

- Badan Penyuluhan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan)

- Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Susunan Organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

Pada Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Asisten, masing –masing Asisten terdiri dari sebagai berikut :

Asisten Pemerintahan membawahi Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Perundang-undangan serta Bagian Organisasi.

Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal, Bagian Pembangunan Daerah dan Bagian Kesejahteraan Rakyat

Asisten Administrasi Umum membawahi Bagian Informasi dan Keprotokolan serta Bagian Umum .

Masing-masing Bagian terdiri dari Sub Sub Bagian.

Sekretariat DPRD terdiri dari 4 Bagian dan masing-masing bagian terdiri dari 2 Sub Bagian.

Pada Lembaga Dinas Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 sampai 3 Sub Bagian, dan masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 Seksi.

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas terdiri dari 1 Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Lembaga Teknis Daerah, yakni :

Inspektorat terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Inspektorat Pembantu, Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian serta Inspektorat Pembantu terdiri dari masing-masing 3 Seksi.

46

Badan terdiri dari 1 Sekretariat dan paling banyak 4 Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 sampai 3 Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 Sub Bidang.

Kantor terdiri dari 1 Sub Bagian Tata Usaha dan paling banyak 3 Seksi.

Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin termasuk dalam kategori Kelas C terdiri dari 1 Bagian Tata Usaha dan 3 Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 Seksi.

Kecamatan terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Seksi, dan Sekretariat membawahi 2 Sub Bagian.

Kelurahan terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Seksi.

Khusus untuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Susunan organisasi terdiri dari : Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, 3 Kepala Seksi dan Tim Teknis.

Staf Ahli Bupati terdiri dari 5 jabatan Staf Ahli yaitu Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

A. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakikatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi hukum dan perundang – undangan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, protokol serta fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis.

Dalam penataan organisasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ini, maka pada Sekretariat Daerah terjadi sedikit perubahan, yakni pada Bagian Ekonomi dengan menambah tugas penanaman modal.

Sub Bagian Pengolahan Data dan Perpustakaan pada Bagian Organisasi serta Sub Bagian Umum dan Kearsipan ditingkatkan menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip. Dengan demikian pada Bagian Organisasi menambah Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan dan pada Bagian Umum terdiri dari Sub Bagian TU, Kepegawaian dan Santel, Sub Bagian Umum dan Perlengkapan serta Sub Bagian Keuangan.

Kelembagaan Sekretariat DPRD ditata sedemikian rupa sehingga fungsi pelayanan administratif kepada DPRD dapat maksimal yang meliputi tugas kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat. Sehingga pada Sekretariat DPRD sebelumnya hanya 3 bagian menjadi 4 Bagian terdiri dari :

Bagian Umum dan Humas

Bagian Keuangan

Bagian Perundang – undangan dan Penyusunan Program

Bagian Persidangan dan Dokumentasi .

Masing –masing Bagian terdiri dari 2 Sub Bagian.

B. Inspektorat Kabupaten

Pembentukan Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten dimana sebelumnya nomenklatur kelembagaan ini adalah Badan Pengawas Kabupaten dan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota, maka nomenklatur Badan Pengawas Kabupaten diubah menjadi Inspektorat Kabupaten.

47

Dengan pertimbangan demi akuntabilitas dan objektifitas hasil pengawasan, maka Inspektorat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan secara teknis administratif terutama dalam hal keuangan dan kepegawaian mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat Pembantu dibagi kedalam beberapa wilayah yakni wilayah I, II, III dan IV . Itban Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan, pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian wilayah akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Kepala Seksi pada Itbanwil dibentuk dengan pertimbangan karena jabatan fungsional belum ditetapkan. Apabila Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang –undangan, maka jabatan struktural dibawah Inspektorat Pembantu dihapus.

C. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Bappeda sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bappeda dalam Peraturan Daerah ini diposisikan sebagai lembaga yang khusus melaksanakan fungsi perencanaan umum daerah serta pengendaliannya serta tugas dibidang penelitian dan pengembangan, sehingga Bidang/Seksi serta Penataan Ruang Wilayah.

D. Dinas Daerah

Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah pada hakekatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Restrukturisasi kelembagaan Dinas Daerah dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 bahwa penyusunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, Penanganan urusan pemerintahan tersebut tidak mutlak dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Namun sebaliknya masing-masing urusan dapat dikembangkan atau dibentuk lebih dari satu lembaga perangkat daerah sesuai prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Meskipun bidang pelayanan pertanahan merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan ke daerah dan kelembagaannya dirumpunkan dalam bentuk Dinas, namun kelembagaannya tidak diakomodir dan tidak perlu membentuk Dinas Pertanahan karena tugas dan fungsinya diselenggarakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Dari tiga belas dinas yang ada sebelum Peraturan Daerah ini maka maka tetap menjadi 13 (tiga belas) dinas. Jumlah Dinas ini tetap karena meskipun adanya penggabungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan Dinas Perkebunan, menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, tetapi juga adanya pengelompokan dinas dan badan yatitu Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Nomenklatur Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah diubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum yang melingkupi Bina Marga, Pengairan, dan Cipta Karya dan dengan menambahkan tugas dan fungsi Tata Ruang.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal berubah menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sedangkan fungsi tugas Penanaman Modal dimasukkan ke Sekretariat Daerah pada Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal.

48

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga yakni memasukkan /menggabungkan fungsi / tugas Pemuda dan Olah Raga yang selama ini berada pada Dinas Pendidikan. Pertimbangan lainnya adalah guna lebih memfokuskan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan pada urusan pendidikan saja dimana tugas dan fungsinya sangat luas dan kompleks.

Dinas Perhubungan diperkaya ruang lingkupnya menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga ditambah fungsinya dengan Bidang Sosial yang selama ini berada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial sehingga nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.

Sedangkan Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pertambangan dan Energi relatif tidak mengalami perubahan.

E. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Lembaga Teknis Daerah untuk Kabupaten Tanah Laut dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 10 Lembaga Teknis Daerah, tidak termasuk beberapa perangkat daerah yang menangani fungsi pengawasan (Inspektorat) Kepegawaian (BKD Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian), Rumah Sakit dan Keuangan (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) serta Unit Pelayanan Terpadu Perizinan. Karena tugas dan fungsinya merupakan amanat paraturan perundang – undangan dan pedoman teknis mengenai organisasi dan tata kerjanya diatur tersendiri.

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat diperkaya dengan menambah Bidang Politik Dalam Negeri sehingga menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Badan Kepegawaian Daerah diubah nomenklaturnya dengan memunculkan Pendidikan dan pelatihan sehingga menjadi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.

Sebagai konsekuensi amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka kelembagaan penyuluh dirasa urgent untuk dibentuk mengingat peran dan fungsi penyuluh sangat dibutuhkan oleh masyarakat petani dalam peningkatan sumber daya manusianya. Dibentuk badan ini mengingat pula akan pentingnya pelaksanaan tugas operasional lapangan berbentuk UPT yang ada disemua Kecamatan dengan bentuk UPT Balai Penyuluhan.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 062/163/54 Tahun 2008 dan SE.01/MENLH/2008 tanggal 23 Januari 2008 perihal Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah bahwa kelembagaan Lingkungan Hidup di Daerah bilamana Organisasi Perangkat Daerah termasuk dalam klasifikasi medium / maksimum maka kelembagaannya berbentuk badan, sehingga kelembagaan Lingkungan Hidup yang selama ini benrbentuk Kantor menjadi lembaga yang berbentuk Badan yaitu Badan Lingkungan Hidup. Peningkatan kelembagaan lingkungan hidup cukup penting mengingat dalam upaya menghadapi masalah lingkungan dan potensi lingkungan yang semakin besar seperti pertambangn, perkebunan pencemaran pantai dan pesisir pengelolaan hutan serta akan adanya perindustrian skala besar.

Pembentukan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan kebutuhan yang cukup penting dan urgent demi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta pengelolaan arsip yang terkoordinir dengan baik, nomenklatur lembaga ini adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

49

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan cepat, mudah dan pasti dibutuhkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Lembaga ini merupakan peningkatan status Unit Pelayanan Perizinan Satu Atap yang ada selama ini.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ditata kembali sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sehingga nomenklatur lembaga ini menjadi Satuan Polisi Pamong Praja yang statusnya disamakan dengan Kantor.

Untuk bidang pelayanan kesehatan, diakomodir dalam bentuk Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

Sedangkan Kantor Pengelolaan Pasar dan Kantor Ketahanan Pangan tidak mengalami perubahan..

F. Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati unutk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Adapun komposisi kelembagaan Kecamatan ini terdiri dari Sekretariat yang membawahkan 2 Sub Bagian dimana selama ini jabatan Sub Bagian dibawah Sekretariat tidak terakomodir.

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Penataan kelembagaan Kelurahan tidak ada perubahan yakni Kelurahan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 Seksi.

G. Staf Ahli

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari PNS yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Staf Ahli Bupati terdiri dari 5 jabatan Staf Ahli yaitu Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

50

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas.

Pasal 17

cukup jelas.

Pasal 18

cukup jelas.

Pasal 19

cukup jelas.

Pasal 20

cukup jelas.

Pasal 21

cukup jelas.

Pasal 22

51

cukup jelas.

Pasal 23

cukup jelas.

Pasal 24

cukup jelas.

Pasal 25

cukup jelas.

Pasal 26

cukup jelas.

Pasal 27

cukup jelas.

Pasal 28

cukup jelas.

Pasal 29

cukup jelas.

Pasal 30

cukup jelas.

Pasal 31

cukup jelas.

Pasal 32

cukup jelas.

Pasal 33

cukup jelas.

Pasal 34

cukup jelas.

Pasal 35

cukup jelas.

Pasal 36

cukup jelas.

Pasal 37

cukup jelas.

Pasal 38

cukup jelas.

Pasal 39

cukup jelas.

Pasal 40

cukup jelas.

Pasal 41

cukup jelas.

52

Pasal 42

cukup jelas.

Pasal 42

cukup jelas.

Pasal 43

cukup jelas.

Pasal 44

cukup jelas.

Pasal 45

cukup jelas.

Pasal 46

cukup jelas.

Pasal 47

cukup jelas.

Pasal 48

cukup jelas.

Pasal 49

cukup jelas.

Pasal 50

cukup jelas.

Pasal 51

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH


NOMOR 14

53

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN

ASISTEN ADMINISTRASI EKOBANGKESRA

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG

UNDANGAN

BAGIAN EKONOMI DAN

PENANAMAN MODAL

BAGIAN PEMBANGUNAN

DAERAH

BAGIAN INFORMASI DAN KEPROTOKOLAN

BAGIAN KESRA

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN PER-UU-AN DAN

PRODUK HUKUM

SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM

SUB BAGIAN DOKUMENTASI &

INFORMASI HUKUM

SUB BAGIAN T.U. KEPEGAWAIAN DAN SANTEL

SUB BAGIAN UMUM, RUMAH TANGGA & PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN HUMAS

SUB BAGIAN INFORMAS I DAN PEMBERITAAN

SUB BAGIAN KEPROTOKOLAN

BAGIAN ORGANISASI

SUB BAGIAN KELEMBAGAAN

SUB BAGIAN TATA LAKSANA DAN

PEMBERDAYAAN APARATUR

SUB BAGIAN ANALISA DAN

FORMASI JABATAN

SUB BAGIAN SOSIAL KEMASY

DAN KEBUDAYAAN

SUB BAGIAN AGAMA, DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN

DATA PEMB.

SUB BAGIAN PENYUSUNAN

PROGRAM

SUB BAGIAN PEMERINTAHAN

UMUM

SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH

SUB BAGIAN AGRARIA

SUB BAGIAN POTENSI DAN

PROD. DAERAH

SUB BAGIAN PENGEMB .SARANA PEREKO. DAERAH

SUB BAGIAN PENANAMAN

MODAL

BUPATI WAKIL BUPATI

STAF AHLI

SUB BAGIAN PENGENDALIAN

ADM PEMB.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor : 13 Tahun 2008

Tanggal : 9 September 2008

Tentang : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH


BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

54

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


SEKRETARIAT DPRD

.

SEKRETARIAT

DPRD

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN PERSIDANGAN DAN

DOKUMENTASI

BAGIAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN

PENYUSUNAN PROGRAM

BAGIAN UMUM DAN HUMAS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

ANGGARAN

SUB BAGIAN AKUNTASI DAN

PELAPORAN

SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH

SUB BAGIAN DOKUMENTASI

SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN AGENDA KEGIATAN






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

55

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


INSPEKTORAT KABUPATEN

INSPEKTORAT KABUPATEN

INSPEKTORAT PEMBANTU

WILAYAH I INSPEKTORAT PEMBANTU

WILAYAH II INSPEKTORAT PEMBANTU

WILAYAH III INSPEKTORAT PEMBANTU

WILAYAH IV

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG

PEMBANGUNAN

SEKSI PENGAWAS

PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN

SEKSI PENGAWAS

PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN


PEMBANGUNAN


PEMERINTAHAN

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN


PEMBANGUNAN


PEMERINTAHAN



PEMBANGUNAN


PEMERINTAHAN


SEKRETARIAT

SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

56

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG SOSIAL BUDAYA

BIDANG EKONOMI

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN

PERENCANAAN TATA RUANG

BIDANG PENGENDALIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PROGRAM


SUB BIDANG

SUMBER DAYA MANUSIA

SUB BIDANG SOSIAL, POLITIK DAN

PEMERINTAHAN

SUB BIDANG PERTANIAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN

KOPERASI

SUB BIDANG PERTAMBEN DAN

PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

SUB BIDANG PERHUBUNGAN,

PENGAIRAN, PEMUKIMAN

DAN PARIWISATA

SUB BIDANG PERENC. TATA RUANG,

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN

EVALUASI

SUB BIDANG PENELITIAN,

PENGEMBANGAN DAN STATISTIK






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

57


DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PROGRAM DAN PERENCANAAN


BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH

SEKSI PAUD DAN TK

SEKSI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

BIDANG PENDIDIKAN DASAR

SEKSI KELEMBAGAAN, KURIKULUM DAN

PEMBELAJARAN SD & SMP

SEKSI KESISWAAN SD DAN SMP


SEKSI KELEMBAGAAN, KURIKULUM DAN

PEMBELAJARAN SMA/SMK

SEKSI KESISWAAN SMA/SMK


SUB BAGIAN KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

SEKSI TENAGA PENDIDIK

DAN KEPENDIDIKAN

SEKSI MUTU PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN






UPT

BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

58


DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN


KEUANGAN

BIDANG PELAYANAN

KESEHATAN

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN

SEKSI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI UPAYA PENGEMBANGAN

KESEHATAN

BIDANG P2PL

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGAMATAN PENYAKIT

SEKSI PEMBERANTASAN PENYAKIT

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

BIDANG PROMOSI KESEHATAN

SEKSI PROMOSI KESEHATAN

SEKSI JAMINAN PEMELIHARAAN

KESEHATAN

SEKSI PERAN SERTA MASYARAKAT

BIDANG KESEHATAN

KELUARGA

SEKSI KESEHATAN IBU, ANAK DAN KB

SEKSI GIZI

SEKSI KESEHATAN REMAJA USILA DAN UKS

DINAS KESEHATAN






UPT BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

59


DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

PERLENGKAPAN



BIDANG PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA

KERJA

SEKSI LATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA

KERJA

SEKSI PERLUASAN KERJA

BIDANG

TRANSMIGRASI

SEKSI PEMUKIMAN, PENYIAPAN DAN

PENEMPATAN TRANS

SEKSI PEMBINAAN TRANSMIGRASI

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI REHABLITASI DAN PELAYANAN SOSIAL

SEKSI ORGANISASI DAN BANTUAN SOSIAL

SEKSI PEMBERDAYAAN SOS DAN PENYULUHAN

SOSIAL

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

PENGAWASAN NAKER

SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL

SEKSI PENGAWASAN TENAGA KERJA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI PERSYARATAN KERJA DAN

KELEMBAGAAN

DINAS TENAGA KERJA,

TRANSMIGRASI DAN SOSIAL






UPT

BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

60


DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKRETARIAT



KEUANGAN

BIDANG

PERHUBUNGAN DARAT BIDANG KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA BIDANG

PERHUBUNGAN LAUT

SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

SEKSI TEKNIK DAN PRASARANA

SEKSI ANGKUTAN DAN PELABUHAN

SEKSI KESELAMATAN PELAYARAN DAN

NAVIGASI

SEKSI POS DAN TELEKOMUNIKASI

SEKSI PENGEMB. TEK. INFORMATIKA DAN PELAYANAN DATA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA






UPT

BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

61

DINAS PEKERJAAN UMUM


DINAS PEKERJAAN UMUM

SEKRETARIAT



KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

PERLENGKAPAN

UPT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG PENGAIRAN

SEKSI IRIGASI , SUNGAI, RAWA DAN

PANTAI

SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN

PENGAIRAN

BIDANG BINA MARGA

SEKSI PEMBANGUNAN JALAN

DAN JEMBATAN

SEKSI PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN JALAN

DAN JEMBATAN

BIDANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

SEKSI TATA RUANG

KAWASAN

SEKSI PERUMAHAN DAN

PEMUKIMAN

BIDANG TATA KOTA DAN

KEBERSIHAN

SEKSI TATA KOTA

SEKSI KEBERSIHAN

TATA

BANGUNAN






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

62


DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

USAHA KECIL DAN MENENGAH

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN



KEUANGAN

BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH

SEKSI PEMBERDAYAAN

KOPERASI DAN UKM

SEKSI KELEMBAGAAN KOPERASI

BIDANG PERINDUSTRIAN

SEKSI BINA INDUSTRI AGRO DAN HASIL

HUTAN

SEKSI INDUSTRI LOGAM DAN ANEKA

BIDANG PERDAGANGAN

SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN

)

SEKSI SARANA, PERDAGANGAN DAN

DISTRIBUSI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

USAHA KECIL DAN MENENGAH






UPT

BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

63


DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

SEKRETARIAT



KEUANGAN

BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

BIDANG PEMASARAN

PARIWISATA

SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI WISATA

SEKSI HUBUNGAN ANTAR JARINGAN KEPARIWISATAAN

SEKSI KEPEMUDAAN

SEKSI KEOLAHRAGAAN

BIDANG KEBUDAYAAN

SEKSI SEJARAH DAN NILAI SENI BUDAYA


KEBUDAYAAN

BIDANG POTENSI PARIWISATA

SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN

OBJEK WISATA

SEKSI USAHA DAN JASA

KEPARIWISATAAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN

OLAH RAGA






UPT

BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

64

BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH


DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

UPT

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

PERLENGKAPAN


SEKRETARIAT


BIDANG

PENDAPATAN BIDANG PEMBUKUAN

DAN PELAPORAN

BIDANG BELANJA DAN

PEMBIAYAAN

BIDANG

KEKAYAAN

SEKSI PAJAK DAERAH

SEKSI RETRIBUSI DAERAH

SEKSI PENDAPATAN LAIN-LAIN

SEKSI ANGGARAN

SEKSI PERBENDAHARAAN

DAN VERIFIKASI

SEKSI PEMBIAYAAN

SEKSI

PEMBUKUAN

SEKSI PELAPORAN

SEKSI PERENCANAAN KEBUTUHAN

SEKSI PEMELIHARAAN

SEKSI INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET






65


DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

SEKRETARIAT



KEUANGAN

BIDANG GEOLOGI, SUMBER DAYA MINERAL DAN

ENERGI

SEKSI LINGKUNGAN GEOLOGI DAN AIR

TANAH

SEKSI SUMBER DAYA MINERAL, BATU BARA

DAN ENERGI

UPT

BIDANG PERTAMBANGAN UMUM DAN ENERGI

SEKSI PEMBINAAN PENGUSAHAAN

PERTAMBEN

SEKSI PRODUKSI,

EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG PENGAWASAN

SEKSI PENGAWASAN PRODUKSI, K3 DAN

LINGK. PERTAMBANGAN

SEKSI PENGAWASAN

ENERGI DAN AIR TANAH

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

DINAS PERTAMBANGAN

DAN ENERGI






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

66


DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN

SEKRETARIAT


SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

UPT

BIDANG PERLINDUNGAN TANAMAN

SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN

SEKSI PERLINDUNGAN

TANAMAN PERKEBUNAN

BIDANG PRODUKSI

SEKSI PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA

SEKSI PRODUKASI

HORTIKULTURA

SEKSI PRODUKSI

PERKEBUNAN

BIDANG BINA USAHA

SEKSI BINA USAHA TANAMAN PANGAN

SEKSI BINA USAHA

PERKEBUNAN

SEKSI SARANA PRODUKSI DAN ALSIN

BIDANG

PENGEMBANGAN LAHAN

SEKSI PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN LAHAN

TANAMAN PANGAN

SEKSI PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN

LAHAN PERKEBUNAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

67


DINAS KEHUTANAN

SEKRETARIAT

BIDANG PEMANFAATAN

PRODUKSI DAN HASIL HUTAN

SEKSI PEREDARAN, LEGALITASI DAN

PUNGUTAN HASIL HUTAN

SEKSI PENGUJIAN, SARANA PRODUKSI DAN

PENGOLAHAN HASIL HUTAN

UPT

BIDANG PEMOLAAN, PENATAGUNAAN DAN

PENGAMANAN HUTAN

SEKSI PEMOLAAN DAN

PENATAGUNAAN HUTAN

SEKSI PENGAMANAN HUTAN

BIDANG REHABILITASI LAHAN, KONSERVASI DAN PEMBINAAN

HUTAN

SEKSI KONSERVASI TANAH

SEKSI

REHABILITASI DAN REBOISASI



KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI PEMBINAAN HUTAN

DINAS KEHUTANAN






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

68


DINAS PETERNAKAN

UPT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL SEKRETARIAT


KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG

PENGEMBANGAN

SEKSI PEMBIBITAN

SEKSI BUDIDAYA

TERNAK

SEKSI PAKAN DAN

PERWILAYAHAN

BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN

MASY VETERINER

SEKSI PENGAMATAN DAN

PENYIDIKAN PENYAKIT

SEKSI PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN

SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

BIDANG USAHA DAN

SARANA

SEKSI USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL

SEKSI PROMOSI , PEMASARAN DAN

SUMBER DAYA

SEKSI SARANA DAN

ALSINTAN

DINAS PETERNAKAN






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

69


DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT



KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA KELAUATAN DAN

PERIKANAN

UPT

BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

PERIKANAN

SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

PERIKANAN

SEKSI USAHA DAN

INVESTASI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

SEKSI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER

DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI BUDIDAYA

SEKSI SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA

BIDANG PERIKANAN TANGKAP

SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI PENANGKAPAN


PENANGKAPAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

70


BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT

UPT

BIDANG

POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG PARTAI POLITIK DAN ORMAS

SUB BIDANG PEMBERDAYAAN POLITIK MASYARAKAT

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SUB BIDANG PENGARAHAN PENGENDALIAN DAN

PENANGGULANGAN BENCANA

SUB BIDANG PEMBINAAN POTENSI DAN LATIHAN

BIDANG KESATUAN BANGSA

SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN

.

SUB BIDANG KETAHANAN BANGSA



KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

71


BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT


KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG PENYELENGGARAAN

PENYULUHAN

SUB BIDANG PROGRAMA DAN INFORMASI PENYULUHAN

.

SUB BIDANG KETENAGAAN DIKLAT DAN SUPERVISI

PENYULUHAN

UPT

BIDANG KELEMBAGAAN , SARANA DAN

PRASARANA

SUB BIDANG KELEMBAGAAN PENYULUHAN

.

SUB BIDANG SARANA DAN

PRASARANA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,

PERIKANAN DAN KEHUTANAN






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

72


BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

SEKRETARIAT

UPT

BIDANG PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SUB BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT

SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN TTG

BIDANG PEMERINTAHAN

DESA DAN KELURAHAN

SUB BIDANG PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN

KELURAHAN

SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMDES DAN

KELURAHAN

BIDANG KELEMBAGAAN DAN

PARTISIPASI MASYARAKAT

SUB BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN

PEMETAAN PROFIL DESA

SUB BIDANG PENINGKATAN

PARTISIPASI MASYARAKAT


KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

73


BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

SEKRETARIAT

UPT

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

SUB BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN

PEREMPUAN

BIDANG KELEMBAGAAN

DATA DAN INFORMASI

SUB BIDANG KELEMBAGAAN

SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA

SUB BIDANG KELUARGA SEJAHTERA


KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA

BERENCANA






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

74


BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI

SUB BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN

.

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN KARIER

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PROGRAM DAN

PERENCANAAN

BIDANG MUTASI, PEMBINAAN DISIPLIN DAN

PEMBERHENTIAN PEGAWAI

SUB BIDANG MUTASI

.

SUB BIDANG PEMBINAAN

DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN

PEGAWAI

UPT

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JABATAN

.

SUB BIDANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN

KESEJAHTERAAN PEGAWAI

SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA,

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

.

SUB BIDANG KESEJAHTERAAN

PEGAWAI

SUB BAGIAN KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

75


BADAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG ANALISIS PENGENDALIAN

DAMPAK LINGKUNGAN (APDL)

SUB BIDANG ANALISIS DAN EVALUASI

.

SUB BIDANG PELAYANAN DAN PEMBINAAN LINGKUNGAN

HIDUP

SEKRETARIAT

BIDANG PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN (TAULIH)

SUB BIDANG PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN

.

SUB BIDANG

PEMULIHAN KUALITAS

LINGKUNGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL



KEUANGAN

BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN

PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN

SUB BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN KERUSAKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

.

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN KAPASITAS

DAN PERAN SERTA MASY

UPT

BADAN LINGKUNGAN HIDUP






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

76


KANTOR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN SEKSI DATA DAN

PENYULUHAN

SEKSI PENCATATAN SIPIL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KANTOR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

77


KANTOR PENGELOLAAN PASAR


SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PASAR

SEKSI PENGENDALIAN

KETERTIBAN DAN KEINDAHAN PASAR

SEKSI PENDATAAN, PENAGIHAN

DAN PELAPORAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KANTOR PENGELOLAAN PASAR






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

78


KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI


SEKSI PELAYANAN

PERPUSTAKAAN SEKSI ARSIP DAN

DOKUMENTASI

SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

79


KANTOR KETAHANAN PANGAN


SEKSI KETERSEDIAAN

DAN DISTRIBUSI PANGAN SEKSI KONSUMSI PANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KANTOR KETAHANAN PANGAN






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

80


KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

SEKSI PERIZINAN

BIDANG PEREKONOMIAN

SEKSI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKSI PERIZINAN BIDANG PEMERINTAHAN

DAN LAIN – LAIN

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS


KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

81


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BOEJASIN PELAIHARI

BIDANG

KEPERAWATAN

SEKSI ASUHAN KEPERAWATAN

SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN DIKLAT

BIDANG

PENUNJANG

SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK

SEKSI REKAM MEDIK

INSTALASI KOMITE

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG PELAYANAN

SEKSI PELAYANAN MEDIK

SEKSI MUTU PELAYANAN DAN

AKREDITASI

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PROGRAM DAN

PERENCANAAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BOEJASIN PELAIHARI






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

82


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

SEKSI KESAMAPTAAN DAN PEMBINAAN

SEKSI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

83


KECAMATAN

KECAMATAN

SEKRETARIAT

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN

SEKSI KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN



KEUANGAN

SEKSI KEMASYARAKATAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

84


KELURAHAN

KELURAHAN

SEKRETARIAT KELURAHAN

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI

PEMBANGUNAN SEKSI

KEMASYARAKATAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL






BUPATI TANAH LAUT

H. ADRIANSYAH

lembaran daerah kabupaten tanah...

Documents