lembaran daerah -...
TRANSCRIPT
LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2015 NOMOR 1
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
TANGGAL : 25 MARET 2015
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TENTANG : SISTEM KESEHATAN DAERAH
Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Bagian Hukum
2015
LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 1 2015 NGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG :
SISTEM KESEHATAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUKABUMI,
Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan Daerah dan
pembangunan masyarakat seutuhnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Sistem KesehatanDaerah;
Mengingat........
- 2 - Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengrubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang No mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan........
- 3 -
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3584);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
14. Peraturan........
- 4 -
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI dan
WALIKOTA SUKABUMI
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
KESEHATAN DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sukabumi. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah........
- 5 -
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan,
dan Kelurahan. 7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
8. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di
wilayah Kota Sukabumi.
9. Pembangunan Kesehatan adalah penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan dibidang kesehatan dan bidang lain yang terkait dengan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
10. Sistem Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKD adalah pengelolaan kesehatan berdasarkan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen yang ada di Kota Sukabumi secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
11. Upaya.........
- 6 -
11. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya
disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
14. Pelayanan Rujukan Kesehatan adalah pelimpahan
wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan yang dilakukan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal, mencakup rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan, serta rujukan bahan-bahan pemeriksaan laboratorium.
15. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah tatanan yang
menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pendayagunaan, serta sertifikasi dan akreditasi tenaga kesehatan secara terkoordinasi, terpadu, sistematik dan saling mendukung, yang diarahkan untuk terlaksananya pembangunan kesehatan secara optimal dalam upaya mencapai tujuan utama peningkatan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat Kota Sukabumi yang optimal.
16. Penunjang.........
- 7 -
16. Penunjang Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan dan pengawasan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, laboratorium dan kosmetik secara terpadu dan saling mendukung, untuk mewujudkan kesehatan masyarakat Kota Sukabumi yang setinggi-tingginya.
17. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat
BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
18. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang
selanjutnya disingkat PKRT adalah alat, bahan, atau
campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendali kutu hewan peliharaan, rumah tangga, dan tempat-tempat umum,
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya
memfasilitasi proses pembelajaran sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi, mendapat kesempatan dalam mengemukakan pendapat, serta terlibat dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah kesehatan yang dialami atau terjadi pada individu, kelompok dan masyarakat di wilayahnya.
20. Peran Serta Masyarakat adalah proses untuk
mewujudkan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan memanfaatkan kegiatan kesehatan sehingga masyarakat ikut berperan dalam pembangunan kesehatan.
BAB II..........
- 8 -
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
SKD dimaksudkan sebagai landasan, pedoman, dan arah penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, termasuk
badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta di Daerah.
Pasal 3
(1) SKD berperan sebagai penentu arah, kebijakan,
prioritas dan landasan utama program dan kegiatan, rujukan bagi seluruh sektor serta tolok ukur keberhasilan dalam pembangunan kesehatan.
(2) SKD bertujuan agar penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh semua komponen Daerah baik Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, dapat berjalan secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud :
a. peningkatan mutu pelayanan dan derajat
kesehatan masyarakat Daerah yang setinggi-tingginya;
b. keterjangkauan pelayanan kesehatan; c. keadilan dan pemerataan; d. kesinambungan; dan e. efektivitas dan efisiensi.
BAB III ……
- 9 -
BAB III
ASAS, RUANG LINGKUP, DAN PRINSIP
Pasal 4
SKD diselenggarakan berdasarkan asas :
a. perikemanusiaan; b. keseimbangan; c. manfaat;
d. perlindungan; e. keadilan f. penghormatan hak asasi manusia; g. sinergisme dan kemitraan yang dinamis; h. komitmen dan tata pemerintahan yang baik (good
governance);
i. legalitas; j. antisipatif dan proaktif; k. gender dan non diskriminatif; dan l. kearifan lokal.
Pasal 5
Ruang lingkup SKD, meliputi :
a. upaya kesehatan; b. sumber daya manusia kesehatan; c. sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan
minuman; dan d. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
Pasal 6
SKD dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :
a. perikemanusiaan, demokratis, dan berkeadilan serta non diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai sosial, dan budaya;
b. penerapan........
- 10 -
b. penerapan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. pemberdayaan komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan kesehatan;
d. pengendalian mutu dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan;
e. penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance);
f. terjangkau; g. komprehensif, menyeluruh (holistic), dan
berkesinambungan; dan h. peraturan etika medik (etic medico legal).
BAB IV
UPAYA KESEHATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7
Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan Upaya Kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk UKP dan UKM.
Pasal 8
Upaya Kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
Pasal 9.........
- 11 -
Pasal 9
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari : a. pengelolaan UKP dan Pelayanan Rujukan
Kesehatan; b. pengelolaan UKM dan Pelayanan Rujukan
Kesehatan; dan c. penerbitan izin rumah sakit dan fasilitas pelayanan
kesehatan.
Bagian Kedua
Pengelolaan UKP dan Pelayanan Rujukan Kesehatan
Paragraf 1
Pengelolaan UKP
Pasal 10
(1) Pengelolaan UKP dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah, masyarakat, dan/atau swasta.
(2) Pengelolaan UKP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan :
a. rawat jalan; b. gawat darurat; c. perawatan satu hari (one day care); d. perawatan di rumah (home care); e. rawat inap berdasarkan pertimbangan
kebutuhan pelayanan kesehatan; f. kesehatan pada anak sekolah dan remaja;
dan/atau g. pelayanan lainnya.
(3) Pengelolaan........
- 12 -
(3) Pengelolaan UKP oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dalam membantu memulihkan dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan.
Paragraf 2
Pelayanan Rujukan Kesehatan
Pasal 11
(1) Pelayanan Rujukan Kesehatan dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dan swasta.
(2) Pelayanan Rujukan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu :
a. rujukan kasus; b. rujukan ilmu pengetahuan; dan c. rujukan bahan-bahan pemeriksaan laboratorium.
(3) Pelayanan Rujukan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi :
a. rumah sakit; b. praktik dokter spesialis; c. praktik dokter gigi spesialis; d. klinik spesialis; dan e. fasilitas pelayanan rujukan kesehatan lainnya.
(4) Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan oleh rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit bedah, rumah sakit jiwa, rumah sakit paru, rumah sakit ketergantungan obat, rumah sakit mata, rumah sakit kanker, laboratorium kesehatan, dan optikal.
Pasal 12.........
- 13 -
Pasal 12
Dalam menyelenggarakan Pelayanan Rujukan Kesehatan, rumah sakit umum Daerah dan swasta mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan
pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
dan d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
Bagian Ketiga
Pengelolaan UKM dan Pelayanan Rujukan Kesehatan
Paragraf 1
Pengelolaan UKM
Pasal 13
(1) UKM meliputi : a. UKM esensial; dan b. UKM pengembangan.
(2) UKM.........
- 14 -
(2) UKM esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pelayanan : a. promosi kesehatan; b. kesehatan lingkungan; c. kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; d. gizi; e. pencegahan dan pengendalian penyakit; dan f. perawatan kesehatan masyarakat.
(3) UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, merupakan UKM yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, yang disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi
sumber daya yang tersedia pada fasilitas kesehatan.
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan UKM diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
Paragraf 2
Pelayanan Rujukan Kesehatan
Pasal 15
Ketentuan mengenai Pelayanan Rujukan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelayanan rujukan kesehatan pada UKM.
Bagian........
- 15 -
Bagian Keempat
Penerbitan Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1
Penerbitan Izin Rumah Sakit
Pasal 16
(1) Penerbitan izin rumah sakit meliputi Izin Rumah Sakit Kelas C dan Izin Rumah Sakit Kelas D.
(2) Pendirian rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D di Daerah wajib memiliki izin dari Pemerintah
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Izin rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi izin mendirikan dan izin operasional.
Paragraf 2
Penerbitan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 17
Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi : a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); b. Klinik; dan c. Praktek perorangan dan berkelompok.
Pasal 18........
- 16 -
Pasal 18
(1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
(2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
(1) Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama selama memenuhi persyaratan.
(4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin habis.
Pasal 20
(1) Setiap pendirian fasilitas praktek perorangan dan
kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, wajib memiliki izin.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB V........
- 17 -
BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
(2) Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. penerbitan perizinan praktek dan izin kerja
tenaga kesehatan; dan b. perencanaan dan pengembangan Sumber Daya
Manusia Kesehatan.
Bagian Kedua
Penerbitan Perizinan Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan
Pasal 22
(1) Setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan praktek
perorangan dan kelompok wajib memiliki izin.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian.........
- 18 -
Bagian Ketiga
Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Paragraf 1
Tenaga Kesehatan
Pasal 23
(1) Pemerintah Daerah menempatkan tenaga kesehatan strategis dan pemindahan tenaga kesehatan di Daerah.
(2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan
tenaga kesehatan strategis tertentu pada keadaan tertentu.
(3) Pembinaan tenaga kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah, asosiasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan strategis dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 24
(1) Peningkatan mutu tenaga kesehatan
diselenggarakan melalui :
a. pendidikan dan/atau pelatihan; dan b. pembinaan dan pengendalian mutu keluaran
institusi pendidikan kesehatan serta melaksanakan akreditasi pelatihan tenaga kesehatan di Daerah.
(2) Pemerintah........
- 19 -
(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengendalian mutu keluaran institusi pendidikan kesehatan serta melaksanakan akreditasi pelatihan tenaga kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b.
Pasal 25
Tenaga kesehatan Daerah berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
Pasal 26
(1) Pemerintah Daerah mendayagunakan tenaga
kesehatan dengan memperhatikan : a. standar pelayanan minimal dan jenis pelayanan
kesehatan yang dibutuhkan masyarakat; b. jumlah fasilitas kesehatan; dan c. hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan yang bermutu dan merata.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan tenaga kesehatan, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 27
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rekrutmen
pegawai untuk mengisi formasi pada Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Rekrutmen........
- 20 -
(2) Rekrutmen pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bidang kepegawaian sesuai usulan kebutuhan pegawai dari Dinas.
(3) Usulan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil kajian Dinas.
Pasal 28
Dinas bertanggung jawab atas penempatan pegawai hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan memperhatikan kebutuhan layanan langsung kepada masyarakat.
Paragraf 2
Mutasi Pegawai
Pasal 29
(1) Mutasi pegawai dilaksanakan berdasarkan kajian
dari Dinas yang berkoordinasi dengan perangkat Daerah di bidang kepegawaian untuk mutasi pegawai :
a. dari Dinas ke Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah; b. dari Dinas ke luar Daerah; dan c. dalam Dinas.
(2) Mutasi pegawai karena suatu jabatan struktural berdasarkan hasil pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Daerah dan kebijakan Kepala Daerah.
Paragraf 3........
- 21 -
Paragraf 3
Pendidikan
Pasal 30
(1) Usulan kebutuhan pendidikan berkelanjutan untuk pegawai di lingkungan Dinas, disusun berdasarkan kebutuhan/formasi dan peminatan.
(2) Setiap Pegawai yang akan mengikuti pendidikan
berkelanjutan harus menyampaikan usulan kepada Kepala Dinas dengan memperhatikan kebutuhan/formasi dan peminatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Usulan pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus satu jalur/linier dengan pendidikan sebelumnya dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan.
BAB VI
SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, MAKANAN, DAN MINUMAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31
Sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman merupakan bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya yang menjamin keamanan, khasiat/manfaat, mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman.
Pasal 32 ……
- 22 -
Pasal 32
Penyelenggaraan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman bertujuan untuk tersedianya obat, vaksin, reagensia, alat kesehatan, BMHP, makanan, dan minuman yang terjamin aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat serta hygiene untuk makanan dan minuman.
Pasal 33
Sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, dan minuman diselenggarakan dengan prinsip : a. aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu;
b. tersedia, merata, dan terjangkau; c. rasional; d. bersifat informatif; e. dapat dipertanggungjawabkan; dan f. hygiene untuk makanan dan minuman.
Pasal 34
(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan pengelolaan obat, vaksin, reagensia, BMHP, dan alat kesehatan serta hygiene pada makanan dan minuman.
(2) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan
evaluasi terhadap pengelolaan dan penggunaan obat, vaksin, reagensia, BMHP, dan alat kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah serta produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
Pasal 35..........
- 23 -
Pasal 35
Sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman dilaksanakan melalui :
a. penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal;
b. penerbitan izin usaha mikro obat tradisional; c. penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1
tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
d. penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
e. pengawasan Post Market produk makanan dan minuman industri rumah tangga.
Bagian Kedua
Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal
Pasal 36
Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal di Daerah, wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
Pasal 37
Setiap usaha mikro obat tradisional di Daerah wajib :
a. menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk obat tradisional yang dihasilkan;
b. melakukan........
- 24 -
b. melakukan penarikan produk obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari peredaran; dan
c. memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pasal 38
(1) Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai
peraturan perundang-undangan. (2) Usaha mikro obat tradisional yang melakukan
perubahan nama, alamat, atau tenaga teknis kefarmasian, penanggungjawabnya wajib melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
(3) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha mikro obat tradisional, sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Penerbitan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Pasal 39
(1) Perusahaan rumah tangga merupakan perusahaan yang
memproduksi alat kesehatan dan PKRT tertentu dengan fasilitas sederhana yang diperkirakan tidak akan menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja, dan lingkungan.
(2) Produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar harus memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Produksi........
- 25 -
(3) Produksi alat kesehatan dan PKRT hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki sertifikat produksi.
(4) Sertifikasi produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pengawasan Post Market Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
Pasal 40
(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi,
mengolah, dan mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan, harus menjamin produk yang dihasilkan aman bagi manusia dan lingkungan.
(2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang bertanggung
jawab dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan keamanan pangan.
(3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi
dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi, dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
(4) Makanan dan minuman produksi rumah tangga yang
dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
(5) Makanan........
- 26 -
(5) Makanan dan minuman produksi rumah tangga hanya
dapat diedarkan setelah mendapatkan registrasi dari Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
(6) Setiap jasa boga, restoran, rumah makan dan depot air
minum isi ulang harus memiliki sertifikat hygiene sanitasi (laik sehat) yang dikeluarkan oleh Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 41
(1) Setiap makanan dan minuman yang dikemas, wajib
diberi tanda atau label yang berisi :
a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau
memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia;
e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa; dan f. nomor pendaftaran makanan.
(2) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
Pasal 42
(1) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan
standar, persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan, dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan, sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman.
BAB VII.........
- 27 -
BAB VII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 43
(1) Pemerintah Daerah mendorong terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan potensi sumber daya serta kemandirian Masyarakat dalam
pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup serta derajat kesehatan Masyarakat.
(2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. promosi kesehatan;
b. akses terhadap informasi kesehatan; c. akses terhadap sarana, prasarana, dan fasilitas
umum yang menunjang proses pemeliharaan kesehatan;
d. sistem kewaspadaan dini berbasis Masyarakat; e. kesempatan dalam mengemukakan pendapat; f. pengambilan kebijakan; g. pemecahan masalah kesehatan; dan h. inisiatif, kreasi, dan inovasi.
(3) Dinas dan Perangkat Daerah terkait, mengembangkan
kebijakan pemberdayaan individu, keluarga dan Masyarakat untuk pembinaan serta pelembagaan upaya kesehatan bersumber daya Masyarakat dan perilaku hidup bersih dan sehat.
(4) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melibatkan unsur Masyarakat, swasta, dunia usaha, individu, kelompok, serta pemangku kepentingan bidang kesehatan yang berperan sebagai agen perubahan untuk penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.
Pasal 44.........
- 28 -
Pasal 44
(1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilaksanakan secara terpadu, berkesinambungan, dan saling mendukung, guna mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
(2) Pemberdayaan Masyarakat dalam pemeliharaan dan
peningkatan kualitas hidup serta derajat kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendorong kemampuan Masyarakat dalam :
a. berperilaku hidup bersih dan sehat; b. mengatasi masalah kesehatan secara mandiri; c. menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang
ada; d. menjadi penggerak dalam mewujudkan
pembangunan kesehatan; e. meningkatkan peran serta dalam pembangunan
kesehatan; f. menggalang komunikasi informasi edukasi; g. menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan
bidang kesehatan, lembaga swadaya Masyarakat, dan organisasi Masyarakat lainnya; dan
h. melaksanakan pengawasan sosial di bidang kesehatan.
Pasal 45
Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang kesehatan harus memperhatikan prinsip :
a. berbasis Masyarakat; b. edukatif dan kemandirian; c. kesempatan mengemukakan pendapat dan memilih
pelayanan kesehatan; d. kemitraan; dan e. gotong-royong.
Pasal 46........
- 29 -
Pasal 46
(1) Pemberdayaan Masyarakat diselenggarakan melalui :
a. penggerakan Masyarakat; b. pengorganisasian dalam pemberdayaan; c. advokasi; d. kemitraan; dan e. peningkatan sumber daya.
(2) Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, yang dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
Pasal 47
(1) Pemerintah Daerah, swasta, dan Masyarakat
bertanggung jawab atas penyelenggaraan, peningkatan, dan pengembangan Upaya Kesehatan.
(2) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi.
Pasal 48
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi kebutuhan kesehatan dasar Masyarakat.
(3) Peningkatan.........
- 30 –
(3) Peningkatan dan pengembangan Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengkajian dan penelitian.
(4) Ketentuan mengenai peningkatan dan pengembangan Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama antar Pemerintah dan antar lintas sektor.
BAB VIII
KEWENANGAN PENGATURAN FASILITAS KESEHATAN
Pasal 49
(1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur pendirian fasilitas kesehatan di Daerah.
(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pengaturan jarak dan pembatasan jumlah fasilitas kesehatan.
(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui rekomendasi oleh Dinas.
BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 50
(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan SKD.
(2) Mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
BAB X.........
- 31 -
BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 51
(1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan fasilitas kesehatan dan kegiatan usaha makanan dan minuman yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 36, dan Pasal 38, dikenakan sanksi administrasi, berupa :
a. teguran tertulis; b. penutupan usaha.
(2) Pemegang izin bidang kesehatan yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dikenakan sanksi administrasi, berupa :
a. teguran tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan usaha; c. pembekuan izin; d. pencabutan izin.
BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 52
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik........
- 32 –
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukannya;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikannya;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. mengambil........
- 33 -
h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang
dilakukannya menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 53
(1) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah atau sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB XIII........
- 34 -
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54
Setiap orang atau badan usaha penyelenggara fasilitas kesehatan yang belum memiliki perizinan bidang kesehatan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55
Peraturan perizinan bidang kesehatan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal 56 Persyaratan dan tata cara pemberian perizinan bidang kesehatan dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 57
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 58.........
- 35 -
Pasal 58
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.
Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 25 Maret 2015 WALIKOTA SUKABUMI,
ttd.
MOHAMAD MURAZ Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 25 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH
KOTASUKABUMI,
ttd.
M.N. HANAFIE ZAIN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI, PROVINSI JAWA
BARAT : (37)/(2015)
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG :
SISTEM KESEHATAN DAERAH
I. UMUM : SKD pada hakekatnya merupakan bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan serta pengelolaan kesehatan, agar dapat mengantisipasi berbagai tantangan perubahan pembangunan kesehatan saat ini dan masa mendatang. Dengan demikian, SKD harus mengacu pada visi, misi, dan strategi Pemerintah Daerah dalam pembangunan kesehatan di Daerah. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, SKD merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pengelolaan kesehatan dalam SKD merupakan proses atau cara mencapai tujuan pembangunan kesehatan melalui pengelolaan upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, manajemen, informasi dan regulasi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat. Adapun arti dari pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berserta pemangku kepentingan terkait dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
SKD........
- 2 - SKD perlu dilaksanakan dalam konteks pembangunan kesehatan Daerah dan diselenggarakan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan determinan sosial, dalam mengatasi masalah kesehatan, meliputi kondisi kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, kewenangan, keamanan, sumber daya, kesadaran masyarakat, dan kemampuan tenaga kesehatan.
SKD disusun dengan memperhatikan pendekatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar (primary health care), meliputi: a. cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata; b. pemberian pelayanan kesehatan berkualitas yang berpihak pada
kepentingan dan harapan rakyat; c. kebijakan kesehatan masyarakat untukmeningkatkan dan melindungi
kesehatan masyarakat; d. kepemimpinan; dan e. profesionalisme dalam pembangunan kesehatan.
Selain itu, SKD juga dengan memperhatikan inovasi atau terobosan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan.
Pendekatan pelayanan kesehatan dasar secara global telah diakui sebagai pendekatan yang tepat dalam mencapai kesehatan bagi semua dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang responsif gender.
Penyusunan SKD dilaksanakan untuk menghadapi berbagai perubahan dan tantangan eksternal dan internal, sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan kesehatan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta.
Keberadaaan SKD akan mempertegas makna pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Selain itu, untuk memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif, pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu, dan meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan Daerah. SKD merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pembangunan kesehatan di Daerah.
II. PASAL........
- 3 -
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 2
Cukup jelas Pasal 3
Cukup jelas Pasal 4
Huruf a Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan, ras, suku, agama dan antar golongan.
Huruf b Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.
Huruf c Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi seluruh masyarakat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
Huruf e.........
- 4 -
Huruf e Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
Huruf f Yang dimaksud dengan “asas penghormatan hak asasi manusia” adalah pelayanan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan tanpa membedakan suku, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Begitu juga bahwa setiap anak dan perempuan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas sinergisme dan kemitraan yang dinamis” adalah pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing. Kemitraan tersebut diwujudkan dengan mengembangkan jejaring yang berhasil guna dan berdaya guna, agar diperoleh sinergisme yang lebih mantap dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas komitmen dan tata pemerintahan yang baik (good governance)” adalah agar SKD berfungsi baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan, dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (good governance).
Huruf i Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKD harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf j........
- 5 - Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas antisipatif dan proaktif” adalah setiap pelaku pembangunan kesehatan harus mampu melakukan antisipasi atas perubahan yang akan terjadi, yang di dasarkan pada pengalaman masa lalu atau pengalaman yang terjadi di daerah atau negara lain. Dengan mengacu pada antisipasi tersebut, pelaku pembangunan kesehatan perlu lebih proaktif terhadap perubahan lingkungan strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Huruf k Yang dimaksud dengan “asas gender dan non diskriminatif” adalah setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKD tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.
Huruf l Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah Penyelenggaraan SKD di daerah harus memperhatikan dan menggunakan potensi daerah yang secara positif dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna pembangunan kesehatan, yang dapat diukur secara kuantitatif dari meningkatnya peran serta masyarakat dan secara kualitatif dari meningkatnya kualitas hidup jasmani dan rohani.
Pasal 5
Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
Huruf d.......
- 6 - Huruf d
Cukup jelas
Pasal 6 Huruf a
Cukup jelas
Huruf b Penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi (TI) kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan. Pengembangan teknologi, produk teknologi, teknologi informasi (TI) dan Informasi Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hak kekayaan intelektual (HKI). Untuk penelitian penyakit infeksi yang muncul baru atau berulang (new emerging atau re emerging diseases) yang dapat menyebabkan kepedulian kesehatan dan kedaruratan kesehatan masyarakat (public health emergency of international concern/PHEIC) harus dipertimbangkan kemanfaatan (benefit sharing) dan penelusuran ulang asal muasalnya (tracking system) demi untuk kepentingan nasional.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas Huruf f
Cukup jelas Huruf g
Cukup jelas
Huruf h Cukup jelas
Pasal 7........
- 7 - Pasal 7
Yang dimaksud dengan mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat.
Pasal 8
Upaya Kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus agar masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam pembangunan dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas Pasal 12
Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas
Huruf d Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik simpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pengembangan........
- 8 - Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
Pasal 13
Cukup jelas Pasal 14
Cukup jelas Pasal 15
Cukup jelas Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas Pasal 19
Cukup jelas Pasal 20
Cukup jelas Pasal 21
Ayat (1) Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat, diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.
Ayat (2)........
- 9 - Ayat (2)
Huruf a Cukup jelas
Huruf b
Pada prinsipnya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan ditujukan kepada seluruh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.
Pasal 22
Ayat (1) Tenaga kesehatan yang melaksanakan praktek perorangan dan kelompok dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas Pasal 23
Cukup jelas Pasal 24
Cukup jelas Pasal 25
Cukup jelas Pasal 26
Cukup jelas Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28........
- 10 - Pasal 28
Cukup jelas Pasal 29
Cukup jelas Pasal 30
Cukup jelas Pasal 31
Cukup jelas Pasal 32
Cukup jelas Pasal 33
Huruf a Pemerintah menjamin keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara profesional, bertanggung jawab, independen, transparan, dan berbasis bukti ilmiah. Pelaku usaha bertanggung jawab atas keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk sesuai dengan fungsi usahanya dan peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Obat merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan, sehingga obat tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi semata.
Huruf c
Setiap pelaku pelayanan kesehatan harus selalu bertindak berdasarkan bukti ilmiah terbaik dan prinsip tepat biaya (costeffective) serta tepat manfaat (cost-benefit) dalam pemanfaatan obat agar memberikan hasil yang optimal.
Huruf d ……
- 11 -
Huruf d Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan tentang sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dari produsen, distributor, dan pelaku pelayanan kesehatan.
Huruf e
Pelaku usaha bertanggung jawab atas keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk sesuai dengan fungsi usahanya dan peraturan perundang-undangan.
Huruf f
Makanan dan minuman yang dikonsumsi harus memenuhi standar kebersihan sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi kesehatan masyarakat.
Pasal 34
Cukup jelas Pasal 35
Huruf a Yang dimaksud dengan “apotek” adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat praktek kefarmasian oleh apoteker. Yang dimaksud dengan “toko obat” adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas
Pasal 36........
- 12 - Pasal 36
Cukup jelas Pasal 37
Huruf a Yang dimaksud dengan “obat tradisional” adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40 Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42 Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44 Cukup jelas
Pasal 45........
- 13 - Pasal 45
Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas Huruf d
Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah Semua pelaku pembangunan kesehatan baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pengguna jasa kesehatan dengan masyarakat yang dilayani berinteraksi dalam semangat kebersamaan, kesetaraan, dan saling memperoleh manfaat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “gotong royong” adalah tumbuhnya rasa kepedulian, tenggang rasa, solidaritas, empati, dan kepekaan masyarakat dalam menghadapi potensi dan masalah kesehatan yang akhirnya bermuara dalam semangat gotong royong sesuai dengan nilai luhur bangsa. Kesemuanya itu dapat dilaksanakan bila kebutuhan masyarakat telah dipenuhi secara wajar.
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47 Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49 Cukup jelas
Pasal 50........
- 14 - Pasal 50
Cukup jelas Pasal 51
Cukup jelas Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53 Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56 Cukup jelas
Pasal 57
Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan.
Pasal 58
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 38