Disusun oleh:Ajeng Alfia Fadilla T. Aldi Firman

RamadhanFaiza Rahman Hakim Faras GhaziyaFauzian Sandhya N. Hasna

NurhasanahM. Faisal Ramadhan Titik

Dwiseptianti

LEMBAGA PERADILAN

@XFSMUNDA15

PETA KONSEPPENGERTIAN

HIERARKI BADAN PERADILAN

DASAR HUKUM KETENTUAN JENIS DAN TINGKATAN LEMBAGA PERADILAN

TUGAS POKOKBADAN PERADILAN

PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

LEMBAGA PERADILAN INDONESIA

PENGERTIANPengadilan merupakan alat perlengkapan negara yang diberi tugas melaksanakan, menegakkan, dan mempertahankan hukum nasional

TUGAS POKOK BADAN BADAN PERADILAN• Sidang korupsi• Sidang pembunuhan

Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya

• Menentukan denda yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan

• Menentukan lama hukuman penjara bagi pelaku kejahatan

Memberikan penyelesaian hukum terhadap suatu perkara

Dasar Hukum Ketentuan Jenis dan Tingkatan Lembaga Peradilan

pasal 24 UUD 1945

pasal 2 dan pasal 10 tentang kekuasaan kehakiman

• Ayat 1 : Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

• Ayat 2 : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam linhgkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

• Ayat 3 : Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU.

PASAL 24 UUD 1945

• Pasal 2 : Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkun gan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan oleh usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

• Pasal 10 : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Badan peradilan yang berada dibawah mahkamah agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

PASAL 2 DAN PASAL 10 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

LEMBAGA PERADILAN INDONESIA

MAHKAMAHAGUNG

MAHKAMAHKONSTITUSI

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain

MAHKAMAH AGUNG

TUGAS DAN FUNGSI MAHKAMAH AGUNG

1. Permohonan kasasi2. Sengketa tentang kewenangan

pengadili,dan 3. Permohonan peninjauan kembali putusan

pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti

4. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang atau disebut judicial review

TUGAS DAN FUNGSI MAHKAMAH AGUNG

MAHKAMAH KONSTITUSIMahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang berkedudukan sederajat dengan mahamah agung.

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI4 kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir pada putusan nya bersifat final untuk:1. Memuji UU terhadap UUD NKRI taun 19452. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD NKRI tahun 19453. Memutus pembubaran partai politik4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Kewajiban:5. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden

dan / wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, / perbuatan tercela, dan / tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD RI tahun 1945.

JENIS PERADILAN YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

PERADILANUMUM/SIPIL

PERADILAN

MILITER

PERADILAN TATA USAHA

NEGARA

PERADILAN

AGAMA

Peradilan umum adalah badan peradilan yang bertugas mengadili warga negara Indonesia pada umumnya, atau disebut rakyat sipil.

Peradilan umum ini meliputi:• PENGADILAN NEGERI, yaitu badan peradilan yang

memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang pertama kali disampaikan oleh pihak yang berperkara. Pengadilan ini berkedudukan ibu kota kabupaten atau kota.

• PENGADILAN TINGGI, yaitu pengadilan banding atau pengadilan yang memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Tempat kedudukan pengadilan tinggi di ibu kota provinsi.

PERADILAN UMUM/SIPIL

Peradilan agama adAlah peradilan agama Islam yang khusus untuk warga negara yang beragama Islam.Tugas dan wewenang peradilan agama adalah memeriksa dan memutus sengketa antar warga yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu dan diputus berdasarkan syariat Islam.

Peradilan agama dibagi 2 yaitu :1. PENGADILAN AGAMA,yaitu badan peradilan tingkat pertama

yang mengadili perkara yang pertama kali disampaikan oleh pihak yang berperkara.Tempat kedudukan pengadilan agama sama dengan pengadilan negeri.

2. PENGADILAN TINGGI AGAMA,yaitu badan peradilan tingkat banding untuk memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan agama.Tempat kedudukan pengadilan tinggi agama sama dengan daerah pengadilan tinggi.

PERADILAN AGAMA

Peradilan militer adalah peradilan khusus bagi para anggota TNI.

Peradilan militer dibagi 4,yaitu:1. PENGADILAN MILITER ialah badan peradilan tingkat

pertama yang mengadili kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI yang berpangkat Kapten ke bawah.

2. PENGADILAN MILITER TINGGI ialah badan peradilan tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI yang berpangkat Mayor ke atas.

3. PENGADILAN MILITER UTAMA adalah badan peradilan yang memutus dan memeriksa pada tingkat banding perkara pidana atau sengketa tata usaha TNI yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer atau militer tinggi dan dimintakan banding.

4. PENGADILAN MILITER PERTEMPURAN adalah badan peradilan yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan seorang prajurit yang berdasarkan UU dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan UU di daerah pertempuran

PERADILAN MILITER

Peradilan tata usaha negara adalah badan peradilan yang mengadili perkara-perkara berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

Peradilan tata usaha negara dibagi dua:• PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

SEBAGAI PERADILAN TINGKAT PERTAMA• PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

SEBAGAI PERADILAM

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, yaitu badan peradilan yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengurus perkara yang pertama kali diajukan sesuai dengan kewenangan lembaga pengadilan tersebut. Termasuk pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer.

2. PENGADILAN TINGKAT KEDUA adalah badan peradilan yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus kembali perkara yang diajukan atau dimintakan banding oleh pengadilan tingkat pertama. Termasuk tingkat pengadilan tingkat kedua adalah pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi tata usaha negara dan pengadilan tinggi militer.

3. PENGADILAN TINGKAT ASASI. MA merupakan badan peradilan negara tertinggi sebagai tempat permohonan kasasi. MA dalam utusannya bisa menerima atau menolak asasi yang diajukan.

HIERARKI BADAN PERADILAN

ANY QUESTIONS ?

TERIMA KASIH

Pertanyaan1. MA sama MK mengacunya pada pasal berapa? Dan tolong jelasin. (Aghni)2. Tolong jelaskan tentang pengertian kasasi.(Regina)3. Kenapa kebanyakan tentang islam? Apa kalo di Indonesia mayoritas

masyarakatnya beragama kristen apakah menjadi peradilan agama kristen? (Nadelia)

4. Apa bedanya peradilan sama peradilan tingkat utama? (Mala)5. Kalo contoh perkara di Indonesia yang berhubungan dengan administrasi

pemerintah? (Annissa)6. Tolong jelaskan tentang administrasi pemerintahan. (Lintang)7. Contoh memutuskan sengketa antar lembaga negara itu gimana? (Adhi)8. Bagaimana cara mengajukan perbandingan? (Kawidian)9. Pentingnya lembaga peradilan indonesia? (Haekal)10. Jelasin tentang tata usaha dan contohnya apa. (Apta)11. Seandainya dia ditingkat kasasi tidak puas, bisa ga dia mengajukan lagi ke tingkat

yang lebih tinggi? (Maulana)