DAFTAR ISI

I KASUS POSISIhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 3

II PERMASALAHANhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 4

III VERIFIKASI LAPANGAN DAN DATAhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 5

Verifikasi Lapanganhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip5

Verifikasi Datahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip5

IV ANALISIS HUKUMhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip7

1 Mengenai perbedaan luas tanah dalam letter C dengan luas tanahSurat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) tahun 2013 atas namaB Arliwan Boenahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip9

2 Mengenai Legal Standing (Kedudukan Hukum) Bari Tosin CS dalam SK Ahli Waris Tertanggal 29 Januari 2013helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 11

3 Mengenai Alat Bukti Yang Dimiliki Bari Tosin Cs Berupa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 12

4 Mengenai Bukti Letter C Desa Serta Bukti SPPT Atas NamaB Arliwan Boenahhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip13

5 Mengenai Kekuatan Hukum Alat Bukti Sertifikat Nomor 1 Tertanggal 1 Mei 2003 Atas Nama PT Malindo Feedmill Tbkhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip14

V KESIMPULAN DAN SARANhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip16

1 | P a g e

A KESIMPULANhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip16

B SARANhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 16

VI DAFTAR PUSTAKAhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip18

VII LAMPIRAN

Lampiran1

Lampiran2

Lampiran3

Lampiran4

Lampiran5

Lampiran6

Lampiran7

Lampiran8

Lampiran9

Lampiran10

Lampiran11

Lampiran12

Lampiran13

Lampiran14

Lampiran15

Lampiran16

2 | P a g e

LEGAL OPINI

SENGKETA TANAH PT MALINDO FEEDMILL TbkTerletak di Dsn Jambuan Ds Alun-alun Kec Ranuyoso Lumajang

I KASUS POSISI

1 Bahwa ada 5 (lima) orang warga dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang masing-masing bernama B Sari Susaher Sunar Sapuk dan Bari Tosin (selanjutnya disebut Bari Tosin CS) yang mengaku sebagai ahli waris dari B Arliwan Boenah sebagaimana dalam SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013

2 Bahwa berdasarkan catatan letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III tanah seluas 1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah

3 Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2013 lima orang yang mengaku sebagai ahli waris B Arliwan Boenah yakni B Sari Susaher Sunar Sapuk dan Bari Tosin membuat Surat Kuasa Khusus kepada Abdul Habir SH Advokat yang beralamat kantor di Jl Taruna Kav 207 Wage Taman Sidoarjo (Lampiran 1)

4 Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2013 Abdul Habir SH selaku Kuasa Hukum ahli waris B Arliwan melakukan Somasi kepada Direktur PT Malindo Feedmill Tbk yang pada intinya PT Malindo Feedmill Tbk (Lampiran 2) dituduh telah melakukan Pebuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigdaad) oleh karena telah menguasai secara tanpa hak tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang merupakan bagian tanah milik ahli waris B Arliwan Boenah sebagaimana dalam persil 22 kelas d III tanah seluas 1206 hektar

5 Bahwa pada 18 Pebruari 2013 PT Malindo Feedmill Tbk membuat Surat Kuasa Khusus kepada Juhana SH MH Riady Nuryawan SH

3 | P a g e

dan Rendi Julyansah SH yang merupakan Tim Advokasi PT Malindo Feedmill Tbk yang beralamat di Jl RS Fatmawati No 39 Komplek Duta Mas Fatmawati Blok A-1 No 30-32 Jaksel 12150 (Lampiran 3)

6 Bahwa pada 18 Pebruari 2013 kuasa hukum PT Malindo Feedmill Tbk telah menjawab somasi dari Abdul Habir SH yang pada intinya PT Malindo Feedmill Tbk telah menguasai tanah seluas 443179 m2 di dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang berdasarkan transaksi dengan PT Unggul Citra dan telah memenuhi prosedur dan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lampiran 4)

7 Bahwa pada 27 Maret 2013 Abdul Habir SH mengirimkan surat Pemberitahuan yang pada intinya paling cepat pada tanggal 7 April 2013 tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang dikuasai oleh PT Malindo Feedmill Tbk agar diserahkan kepada para Ahli Waris B Arliwan Boenah karena akan dipakai sendiri oleh para ahli waris (Lampiran 5)

8 Bahwa atas surat Pemberitahuan yang dikirim Abdul Zabir tersebut diatas pada 8 April 2013 kuasa hukum PT Malindo Feedmill Tbk menjawab 2 (dua) hal yakni

- Bahwa PT Malindo Feedmill Tbk menguasai tanah seluas 443179 m2 yang berlokasi di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur untuk usaha Budidaya Ayam Rasberdasarkan transaksi dengan PT Unggulsari Citra yang telah melatui proses tata cara dan prosedur yang sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku

- Bahwa jika ada pihak-pihak yang mencoba-coba melakukan tindakan-tidakan diluarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menyebabkan kerugian materi dan imateri bagi PT Mafindo Feedmill Tbk kami akan melakukan tuntutan hukum baik perdata maupun pidana (Lampiran 6)

II PERMASALAHAN

Apakah benar PT Malindo Feedmill Tbk telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigdaad) oleh karena telah menguasai secara tanpa hak tanah seluas lebar 7 meter

4 | P a g e

dan panjang 150 meter yang merupakan bagian tanah milik ahli waris B Arliwan Boenah dalam persil 22 kelas d III

III VERIFIKASI LAPANGAN DAN DATA

Verifikasi Lapangan (Desente)

Bahwa pada 12 April 2013 telah melakukan verifikasi lapangan (Desente) ke lokasi dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang

Bahwa dalam verifikasi lapangan telah melihat langsung obyek sengketa serta bertemu dengan beberapa orang saksi lapangan yang mengetahui seluk-beluk dan riwayat tanah

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ada beberapa permasalahan yang temukan dalam verifikasi lapangan a-quo yakni sebagai berikut

1Terdapat perbedaan luas tanah yang tercatat di letter C dengan luas tanah Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah dimana versi letter C adalah seluas 12060 M2 sedangkan versi SPPT tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah adalah seluas 13150 M2

2Surat Keputusan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dibuat tidak berdasarkan prosedur dan tata cara perundang-undangan yang benar

Verifikasi Data

Bahwa verifikasi data dilakukan untuk audit alat-alat bukti surat yang dimiliki oleh para pihak sehingga dapat mengetahui autentitas serta kekuatan alat-alat bukti a-quo yakni sebagai brikut

5 | P a g e

1Alat-alat bukti surat danatau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bari Tosin CS

11 Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (Lampiran 7)

12 Letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III tanah seluas 1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah (Lampiran 8)

13 SPPT atas nama B Arliwan Boenah tanah seluas 13150 M2 terletak desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang

14 Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang isinya menerangkan bahwa tanah dalam leter C Desa Alun-alun Nomor 22 persil 22 kelas d III seluas 1206 belum pernah di mutasi (Lampiran 9)

2Alat-alat bukti surat danatau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT Malindo Feedmill Tbk

21 Akta Jual Beli (AJB) Nomor 177RnyII2003 tertanggal 19 Maret 2003 Notaris PPAT Ari Mujianto SH (Lampiran 10)

22 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 (Lampiran 11)

23 Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 yang mencabut Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (Lampiran 12)

24 Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang isinya menerangkan tanah 1050 M2 telah dilepaskan haknya pada PT UCP (Lampiran 13)

6 | P a g e

25 Surat Keterangan Nomor 57051421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang isinya menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150 M2 adalah milik PT Malindo Feedmill Tbk (Lampiran 14)

26 SPPT atas nama PT Malindo Feedmill Tbk atas tanah seluas 443179 M2 terletak di Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (Lampiran 15)

27 Peta Lokasi PT Malindo Feedmill Tbk atas tanah seluas 443179 M2 terletak di Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (Lampiran 16)

IV ANALISIS HUKUM

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR283 RBg juncto pasal 1865 BW menyatakan

ldquo barang siapa yang mengaku memiliki atau mengemukakan peristiwa (keadaan) untuk mnguatkan haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan aanya hak atau peristiwa iturdquo

Bahwa dengan demikian maka dalam teori pembuktian pihak yang menuntutlah yang dibebani untuk proses pembuktian atas dalil tuntutan danatau gugatannya

Andi Hamzah memberi pengertian tentang alat bukti yaitu segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai membuktikan sesuatu Beda dengan Pitlo yang berpendapat bahwa alat bukti adalah bahan yang dipakai untuk membuktikan dalam suatu perkara Subekti berpendapat lain pula beliau mengatakan mengenai alat-alat pembuktian (alat bukti) termasuk dalam bagian yang pertama dapat juga dimasukkan dalam kitab undangundang tentang hukum perdata materiil

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa alat bukti adalah segala sesuatu atau bahan yang menurut undang-undang

7 | P a g e

dipakai untuk membuktikan sesuatu dalam suatu perkara di mana mengenai hal-hal yag dibantah oleh pihak lawan

Bahwa fungsi alat bukti adalah untuk digunakan sebagai alat untuk membuktikan sesuatu dalam suatu perkara yang dalam hal ini pembuktian dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terdapat dalam sengketaperkara tersebut

Macam alat bukti menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku ke IV Pasal 1866 yaitu

ldquoAlat-alat bukti terdiri atas Bukti tulisan bukti dengan saksi-saksi persangkaan-persangkaan pengakuan sumpah segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan ldquo

Sedangkan macam-macam alat bukti menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 164 HIR adalah 1 Bukti dengan surat2 Bukti dengan saksi3 Bukti dengan persangkaan4 Pengakuan5 Sumpah

JCT Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto membuat definisi satu persatu dari alat bukti yaitu

(1)Alat Bukti Tertulis Yang dimaksud dengan tulisan adalah segala sesuatu yang membuat tanda-tanda yang dapat diartikan yang mengandung isi suatu pikiran Alat bukti tulisan yang terkenal ialah akta autentik dan akta dibawah tangan Akta autentik itu harus (a) Dibuat oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang dalam

suatu tempat tertentu(b) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

Akta autentik merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

(2)Alat Bukti SaksiSetiap orang jika diperlukan pengadilan wajib jadi saksi untuk diminta keterangannya Para saksi sebelum diminta keterangannya harus angkat sumpah lebih dahulu akan tetapi ada dua pengecualian yaitu

8 | P a g e

(a) Yang tidak dapat jadi saksi misalnya anggota keluarga yang sangat erat hubungannya dengan tergugat

(b) Mereka yang dilarang oleh agamanya untuk bersumpah juga tidak diharuskan mengangkat sumpah melainkan mereka itu cukup berjanji akan menyatakan kebenarannya

(3)Alat Bukti SangkaanYang dimaksud sangkaan ialah kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari peristiwa yang sudah terbukti Cara ini disebut pula ldquobukti tidak langsungrdquo

(4)Alat Bukti PengakuanPengakuan adalah pernyataan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu proses yang membenarkan keterangan pihak lawan baik sebagian maupun seluruhnya Pengakuan ini dapat dibagi dua (a) Pengakuan dalam sidang(b) Pengakuan diluar sidang yang dibagi lagi atas

1048766 Pengakuan di luar sidang dengan lisan1048766 Pengakuan di luar sidang dengan tertulis

(5)Alat Bukti SumpahSumpah ada dua macam (a) Sumpah decisooir yaitu sumpah yang dimintakan oleh pihak

satu kepada pihak lain atas nama tergantung keputusan perkara

(b) Sumpah supietoir yaitu sumpah yang diminta oleh hakim kepada salah satu pihak untuk menambah alat bukti lainnya (tidak bersifat menentukan)

Dengan demikian macam alat bukti di dalam HIR tidak terbatas pada ke 5 alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR tetapi juga termasuk ldquohasil pemeriksaan setempat (pasal 154 HIR) rdquo dan ldquohasil penyelidikan orang lain (pasal 155 HIR)rdquo

Berikut analisis hukum berdasarkan alat-alat bukti yang dimiliki masing-masing pihak

1 MENGENAI PERBEDAAN LUAS TANAH DALAM LETTER C DENGAN LUAS TANAH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPPT) TAHUN 2013 ATAS NAMA B ARLIWAN BOENA

11 Bahwa dalam periksaan dilapangan telah ditemukan fakta tentang adanya dokumen tentang perbedaan luas tanah yang tercatat di letter C seluas 12060 M2 (vide lampiran 8)

9 | P a g e

dengan luas tanah dalam SPPT tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah seluas 13150 M2 sehingga terdapat selisih tanah seluas 1050 M2

12 Bahwa menurut saksi mantan kepala desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang bernama Yasin Efendi telah menerangkan pada tahun 2011 telah dilakukan pengukuran tanah persil 22 kelas d III dan ternyata luasnya adalah 13150 M2 dan kemudian dijadikan patokan penentuan SPPT

13 Bahwa kemudian selisih tanah seluas 1050 M2 inilah yang kemudian klaim oleh Bari Tosin CS sebagai tanah miliknya yang sebelumnya merupakan jalan keluar-masuk milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

14 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dilapangan diperoleh keterangan bahwa pengukuran tahun 2011 terhadap tanah persil 22 kelas d III dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah tercatat dalam buku Letter C dan pengukuran tidak sampai melampaui batas jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

15 Bahwa saat ini Bari Tosin CS secara fisik telah menguasai tanah seluas 13150 M2 jika Bari Tosin CS menuntut lagi jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) maka luas tanahnya akan menjadi 14200 M2 dan ini jelas mengada-ada karena tidak ada landasandasar hukumnya

16 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (vide lampiran 13) telah jelas bahwasanya tanah seluas 1050 M2 telah dilepaskan haknya pada PT UCP

17 Bahwa selain itu diperkuat lagi dengan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57051421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab

10 | P a g e

Lumajang (vide lampiran 14) yang isinya menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150 M2 adalah milik PT Malindo Feedmill Tbk

18 Bahwa dengan demikian tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak berdasarkan hukum

2 MENGENAI LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) BARI TOSIN CS DALAM SK AHLI WARIS TERTANGGAL 29 JANUARI 2013

21 Bahwa ada 5 (lima) orang warga dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang masing-masing bernama B Sari Susaher Sunar Sapuk dan Bari Tosin yang mengaku sebagai ahli waris dari B Arliwan Boenah sebagaimana dalam SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (vide lampiran 7)

22 Bahwa setelah dilakukan penelusuran berkas-berkas Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris di kantor desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang ternyata terdapat fakta bahwa Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Kepala Desa tanpa dilengkapi berkas-berkas sebagai syarat administrasi para ahli waris diantaranya surat kematian surat nikah surat kelahiran kartu tanda penduduk dll

23 Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 yang diterbitkan oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat Ranuyoso adalah cacat hukum

24 Bahwa berdasarkan hal tersebut telah diberikan masukan kepada kepala desa Alun-alun agar mencabut danatau membatalkan Surat Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah tertanggal 29 Januari 2013 dengan alasan Surat Keterangan Ahli Waris a-quo adalah cacat hukum karena telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para

11 | P a g e

Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

25 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 (vide lampiran 12)

26 Bahwa alasan pencabutan adalah dikarenakan SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

27 Bahwa dalam ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama menyatakan

ldquo Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris ldquo

28 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama a-quo maka siapapun yang mengatasnamakan ahli waris B Arliwan Boenah harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Hukum dari Pengadilan Agama Lumajang sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

29 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIMILIKI BARI TOSIN CS BERUPA SURAT KETERANGAN NOMOR 57041421927012013

31 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 9) yang pada intinya menerangkan bahwa tanah dalam buku Letter C nomor persil 22 kelas d III tanah seluas

12 | P a g e

1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah belum pernah dimutasi

32 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo sama sekali tidak terkait danatau tidak ada hubungannya dengan sama sekali dengan tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang saat ini dituntut oleh Bari Tosin CS

33 Bahwa selain itu Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo telah dicabut oleh adanya Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 13 ) dengan demikian Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi

4 MENGENAI BUKTI LETTER C DESA SERTA BUKTI SPPT ATAS NAMA B ARLIWAN BOENAH

41 Bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA letter C atau girik atau kikitir masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah tetapi setelah UUPA lahir dan PP No 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

42 Bahwa sekalipun demikian selain sertifikat hak atas tanah nampaknya tanda hak lain-pun masih ada yang berlaku yakni letter C atau girik atau kikitir Umumnya masyarakat masih berkeyakinan bahwa leter C atau girik adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah Tidak mempermasalahkan apakah letter C itu produk sebelum tahun 1960 atau-pun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya Pokoknya kalau tanah tertentu sudah memiliki letter C atau girik atau kikitir pemiliknya sudah merasa aman

43 Bahwa letter C yang sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi atau verponding sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi setelah berlakunya UUPA letter C bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah dan terakhir dengan adanya UU No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya dikenal sebagai letter C diganti menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT)

13 | P a g e

44 Bahwa apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA secara yuridis formal letter C benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA letter C tidak berlaku lagi Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 34KSip1960 tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan

rdquobahwa surat letter C atau petukgirik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanahrdquo

45 Bahwa masih berkembangnya pemahaman bahwa letter C merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah setelah UUPA disebabkan adanya anggapan demikian yang masih terus berkembang dikalangan masyarakat termasuk di kalangan pemerintahan Dengan dasar bukti tersebut masyarakat sudah merasa aman karena merasa telah memiliki bukti kepemilikan atas hak tanahnya

46 Bahwa setelah lahirnya UUPA letter C atau girik atau kikitir sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah Dengan perkataan lain letter C tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah Tetapi permasalahannya di kalangan masyarakat secara umum termasuk juga instansi pemerintah seperti instansi perpajakan instansi penegak hukum seperti Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan serta PPAT masih menggap letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

47 Bahwa setelah tahun 1960 letter C tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah kecuali hanya sebagai alat keterangan objek tanahbangunan dan sebagai bukti pajak tanahbangunan Menurut AP Parlindungan terlalu banyak masalah yang ditimbulkan dari penilaian terhadap tanah adat seperti girik letter C petuk dan sejenis hak yang berasal dari hak-hak adat Pengadilan direpotkan dengan perkara-perkara tanah yang seharusnya telah dikonversi Tanah-tanah adat seharusnya sudah dikonversi dan tunduk pada ketentuan UUPA karena pemerintah tidak mungkin lagi mengeluarkan bukti-bukti hak atas tanah yang tunduk pada sistem hukum yang lama Sehingga dengan demikian girik letter C dan tanah-tanah hak adat lainnya tidak dapat lagi dijadikan bukti kepemilikan

14 | P a g e

5 MENGENAI KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SERTIFIKAT NOMOR 1 TERTANGGAL 1 MEI 2003 ATAS NAMA PT MALINDO FEEDMILL Tbk

51 Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas tanah Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah

52 Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

53 Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat didalam bukti pemilikan Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

54 Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang

55 Di Indonesia hak atas tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditindak-lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pembahasan mengenai pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan

15 | P a g e

dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting setidak-tidaknya karena

a Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun

b Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan menjadi jaminan utang atau sebagainya

56 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sertifikat Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk (vide lampiran 11) adalah akta autentik yang merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

V KESIMPULAN DAN SARAN

A KESIMPULAN

1 Bahwa tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak didukung oleh fakta-fakta serta alat-alat bukti sehingga tuntutan yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum

2 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 maka Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 Bahwa bukti surat berupa kutipan letter C atau girik atau kikitir sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan pajak dan bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah

4 Bahwa sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang memberikan jaminan kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat

16 | P a g e

diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

5 Bahwa apabila bukti sertifikat hak atas tanah milik PT Malindo Feedmill Tbk dihadapkan dengan bukti letter C danatau SPPT atas nama B Arliwan Boenah dalam suatu tuntutan atau gugatan hukum maka bukti letter C danatau SPPT tanpa didukung dengan bukti lainnya seperti saksi-saksi dan data yuridis berupa alat bukti surat dan dokumen maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

B SARAN

1 Perlu adanya penyelarasan data di Kantor Desa setempat khususnya mengenai luas tanah dalam letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III dengan luas tanah dalam SPPT atas nama B Arliwan Boenah

2 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dan dihadiri oleh masing-masing pihak agar dapat ditemukan fakta materiil terkait dengan luas tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah a-quo

3 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Banguan Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dimasa mendatang

17 | P a g e

Malang 20 April 2015Hormat Kami

AnB Law Office

VI DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Sinar Grafika Jakarta 2007

Andi Hamzah Kamus Hukum Ghalia Indonesia Jakarta 1986

A P Parlindungan Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT Mandar Maju Bandung 1991

JCT Simorangkir dkk Pelajaran Hukum Indonesia Gunung agung Jakarta 1962

MR A Pitlo Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata PT intermasa jakarta 1984

Prof Subekti SH Pokok-Pokok Hukum Perdata PT Intrmasa Jakarta 1985

18 | P a g e

Sudikno Mertokusumo Perundang-Undangan Agraria Indonesia Liberty Yogjakarta 1988

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Undang-undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

19 | P a g e

A KESIMPULANhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip16

B SARANhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 16

VI DAFTAR PUSTAKAhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip18

VII LAMPIRAN

Lampiran1

Lampiran2

Lampiran3

Lampiran4

Lampiran5

Lampiran6

Lampiran7

Lampiran8

Lampiran9

Lampiran10

Lampiran11

Lampiran12

Lampiran13

Lampiran14

Lampiran15

Lampiran16

2 | P a g e

LEGAL OPINI

SENGKETA TANAH PT MALINDO FEEDMILL TbkTerletak di Dsn Jambuan Ds Alun-alun Kec Ranuyoso Lumajang

I KASUS POSISI

1 Bahwa ada 5 (lima) orang warga dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang masing-masing bernama B Sari Susaher Sunar Sapuk dan Bari Tosin (selanjutnya disebut Bari Tosin CS) yang mengaku sebagai ahli waris dari B Arliwan Boenah sebagaimana dalam SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013

2 Bahwa berdasarkan catatan letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III tanah seluas 1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah

3 Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2013 lima orang yang mengaku sebagai ahli waris B Arliwan Boenah yakni B Sari Susaher Sunar Sapuk dan Bari Tosin membuat Surat Kuasa Khusus kepada Abdul Habir SH Advokat yang beralamat kantor di Jl Taruna Kav 207 Wage Taman Sidoarjo (Lampiran 1)

4 Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2013 Abdul Habir SH selaku Kuasa Hukum ahli waris B Arliwan melakukan Somasi kepada Direktur PT Malindo Feedmill Tbk yang pada intinya PT Malindo Feedmill Tbk (Lampiran 2) dituduh telah melakukan Pebuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigdaad) oleh karena telah menguasai secara tanpa hak tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang merupakan bagian tanah milik ahli waris B Arliwan Boenah sebagaimana dalam persil 22 kelas d III tanah seluas 1206 hektar

5 Bahwa pada 18 Pebruari 2013 PT Malindo Feedmill Tbk membuat Surat Kuasa Khusus kepada Juhana SH MH Riady Nuryawan SH

3 | P a g e

dan Rendi Julyansah SH yang merupakan Tim Advokasi PT Malindo Feedmill Tbk yang beralamat di Jl RS Fatmawati No 39 Komplek Duta Mas Fatmawati Blok A-1 No 30-32 Jaksel 12150 (Lampiran 3)

6 Bahwa pada 18 Pebruari 2013 kuasa hukum PT Malindo Feedmill Tbk telah menjawab somasi dari Abdul Habir SH yang pada intinya PT Malindo Feedmill Tbk telah menguasai tanah seluas 443179 m2 di dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang berdasarkan transaksi dengan PT Unggul Citra dan telah memenuhi prosedur dan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lampiran 4)

7 Bahwa pada 27 Maret 2013 Abdul Habir SH mengirimkan surat Pemberitahuan yang pada intinya paling cepat pada tanggal 7 April 2013 tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang dikuasai oleh PT Malindo Feedmill Tbk agar diserahkan kepada para Ahli Waris B Arliwan Boenah karena akan dipakai sendiri oleh para ahli waris (Lampiran 5)

8 Bahwa atas surat Pemberitahuan yang dikirim Abdul Zabir tersebut diatas pada 8 April 2013 kuasa hukum PT Malindo Feedmill Tbk menjawab 2 (dua) hal yakni

- Bahwa PT Malindo Feedmill Tbk menguasai tanah seluas 443179 m2 yang berlokasi di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur untuk usaha Budidaya Ayam Rasberdasarkan transaksi dengan PT Unggulsari Citra yang telah melatui proses tata cara dan prosedur yang sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku

- Bahwa jika ada pihak-pihak yang mencoba-coba melakukan tindakan-tidakan diluarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menyebabkan kerugian materi dan imateri bagi PT Mafindo Feedmill Tbk kami akan melakukan tuntutan hukum baik perdata maupun pidana (Lampiran 6)

II PERMASALAHAN

Apakah benar PT Malindo Feedmill Tbk telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigdaad) oleh karena telah menguasai secara tanpa hak tanah seluas lebar 7 meter

4 | P a g e

dan panjang 150 meter yang merupakan bagian tanah milik ahli waris B Arliwan Boenah dalam persil 22 kelas d III

III VERIFIKASI LAPANGAN DAN DATA

Verifikasi Lapangan (Desente)

Bahwa pada 12 April 2013 telah melakukan verifikasi lapangan (Desente) ke lokasi dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang

Bahwa dalam verifikasi lapangan telah melihat langsung obyek sengketa serta bertemu dengan beberapa orang saksi lapangan yang mengetahui seluk-beluk dan riwayat tanah

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ada beberapa permasalahan yang temukan dalam verifikasi lapangan a-quo yakni sebagai berikut

1Terdapat perbedaan luas tanah yang tercatat di letter C dengan luas tanah Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah dimana versi letter C adalah seluas 12060 M2 sedangkan versi SPPT tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah adalah seluas 13150 M2

2Surat Keputusan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dibuat tidak berdasarkan prosedur dan tata cara perundang-undangan yang benar

Verifikasi Data

Bahwa verifikasi data dilakukan untuk audit alat-alat bukti surat yang dimiliki oleh para pihak sehingga dapat mengetahui autentitas serta kekuatan alat-alat bukti a-quo yakni sebagai brikut

5 | P a g e

1Alat-alat bukti surat danatau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bari Tosin CS

11 Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (Lampiran 7)

12 Letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III tanah seluas 1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah (Lampiran 8)

13 SPPT atas nama B Arliwan Boenah tanah seluas 13150 M2 terletak desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang

14 Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang isinya menerangkan bahwa tanah dalam leter C Desa Alun-alun Nomor 22 persil 22 kelas d III seluas 1206 belum pernah di mutasi (Lampiran 9)

2Alat-alat bukti surat danatau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT Malindo Feedmill Tbk

21 Akta Jual Beli (AJB) Nomor 177RnyII2003 tertanggal 19 Maret 2003 Notaris PPAT Ari Mujianto SH (Lampiran 10)

22 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 (Lampiran 11)

23 Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 yang mencabut Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (Lampiran 12)

24 Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang isinya menerangkan tanah 1050 M2 telah dilepaskan haknya pada PT UCP (Lampiran 13)

6 | P a g e

25 Surat Keterangan Nomor 57051421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang isinya menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150 M2 adalah milik PT Malindo Feedmill Tbk (Lampiran 14)

26 SPPT atas nama PT Malindo Feedmill Tbk atas tanah seluas 443179 M2 terletak di Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (Lampiran 15)

27 Peta Lokasi PT Malindo Feedmill Tbk atas tanah seluas 443179 M2 terletak di Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (Lampiran 16)

IV ANALISIS HUKUM

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR283 RBg juncto pasal 1865 BW menyatakan

ldquo barang siapa yang mengaku memiliki atau mengemukakan peristiwa (keadaan) untuk mnguatkan haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan aanya hak atau peristiwa iturdquo

Bahwa dengan demikian maka dalam teori pembuktian pihak yang menuntutlah yang dibebani untuk proses pembuktian atas dalil tuntutan danatau gugatannya

Andi Hamzah memberi pengertian tentang alat bukti yaitu segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai membuktikan sesuatu Beda dengan Pitlo yang berpendapat bahwa alat bukti adalah bahan yang dipakai untuk membuktikan dalam suatu perkara Subekti berpendapat lain pula beliau mengatakan mengenai alat-alat pembuktian (alat bukti) termasuk dalam bagian yang pertama dapat juga dimasukkan dalam kitab undangundang tentang hukum perdata materiil

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa alat bukti adalah segala sesuatu atau bahan yang menurut undang-undang

7 | P a g e

dipakai untuk membuktikan sesuatu dalam suatu perkara di mana mengenai hal-hal yag dibantah oleh pihak lawan

Bahwa fungsi alat bukti adalah untuk digunakan sebagai alat untuk membuktikan sesuatu dalam suatu perkara yang dalam hal ini pembuktian dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terdapat dalam sengketaperkara tersebut

Macam alat bukti menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku ke IV Pasal 1866 yaitu

ldquoAlat-alat bukti terdiri atas Bukti tulisan bukti dengan saksi-saksi persangkaan-persangkaan pengakuan sumpah segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan ldquo

Sedangkan macam-macam alat bukti menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 164 HIR adalah 1 Bukti dengan surat2 Bukti dengan saksi3 Bukti dengan persangkaan4 Pengakuan5 Sumpah

JCT Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto membuat definisi satu persatu dari alat bukti yaitu

(1)Alat Bukti Tertulis Yang dimaksud dengan tulisan adalah segala sesuatu yang membuat tanda-tanda yang dapat diartikan yang mengandung isi suatu pikiran Alat bukti tulisan yang terkenal ialah akta autentik dan akta dibawah tangan Akta autentik itu harus (a) Dibuat oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang dalam

suatu tempat tertentu(b) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

Akta autentik merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

(2)Alat Bukti SaksiSetiap orang jika diperlukan pengadilan wajib jadi saksi untuk diminta keterangannya Para saksi sebelum diminta keterangannya harus angkat sumpah lebih dahulu akan tetapi ada dua pengecualian yaitu

8 | P a g e

(a) Yang tidak dapat jadi saksi misalnya anggota keluarga yang sangat erat hubungannya dengan tergugat

(b) Mereka yang dilarang oleh agamanya untuk bersumpah juga tidak diharuskan mengangkat sumpah melainkan mereka itu cukup berjanji akan menyatakan kebenarannya

(3)Alat Bukti SangkaanYang dimaksud sangkaan ialah kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari peristiwa yang sudah terbukti Cara ini disebut pula ldquobukti tidak langsungrdquo

(4)Alat Bukti PengakuanPengakuan adalah pernyataan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu proses yang membenarkan keterangan pihak lawan baik sebagian maupun seluruhnya Pengakuan ini dapat dibagi dua (a) Pengakuan dalam sidang(b) Pengakuan diluar sidang yang dibagi lagi atas

1048766 Pengakuan di luar sidang dengan lisan1048766 Pengakuan di luar sidang dengan tertulis

(5)Alat Bukti SumpahSumpah ada dua macam (a) Sumpah decisooir yaitu sumpah yang dimintakan oleh pihak

satu kepada pihak lain atas nama tergantung keputusan perkara

(b) Sumpah supietoir yaitu sumpah yang diminta oleh hakim kepada salah satu pihak untuk menambah alat bukti lainnya (tidak bersifat menentukan)

Dengan demikian macam alat bukti di dalam HIR tidak terbatas pada ke 5 alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR tetapi juga termasuk ldquohasil pemeriksaan setempat (pasal 154 HIR) rdquo dan ldquohasil penyelidikan orang lain (pasal 155 HIR)rdquo

Berikut analisis hukum berdasarkan alat-alat bukti yang dimiliki masing-masing pihak

1 MENGENAI PERBEDAAN LUAS TANAH DALAM LETTER C DENGAN LUAS TANAH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPPT) TAHUN 2013 ATAS NAMA B ARLIWAN BOENA

11 Bahwa dalam periksaan dilapangan telah ditemukan fakta tentang adanya dokumen tentang perbedaan luas tanah yang tercatat di letter C seluas 12060 M2 (vide lampiran 8)

9 | P a g e

dengan luas tanah dalam SPPT tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah seluas 13150 M2 sehingga terdapat selisih tanah seluas 1050 M2

12 Bahwa menurut saksi mantan kepala desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang bernama Yasin Efendi telah menerangkan pada tahun 2011 telah dilakukan pengukuran tanah persil 22 kelas d III dan ternyata luasnya adalah 13150 M2 dan kemudian dijadikan patokan penentuan SPPT

13 Bahwa kemudian selisih tanah seluas 1050 M2 inilah yang kemudian klaim oleh Bari Tosin CS sebagai tanah miliknya yang sebelumnya merupakan jalan keluar-masuk milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

14 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dilapangan diperoleh keterangan bahwa pengukuran tahun 2011 terhadap tanah persil 22 kelas d III dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah tercatat dalam buku Letter C dan pengukuran tidak sampai melampaui batas jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

15 Bahwa saat ini Bari Tosin CS secara fisik telah menguasai tanah seluas 13150 M2 jika Bari Tosin CS menuntut lagi jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) maka luas tanahnya akan menjadi 14200 M2 dan ini jelas mengada-ada karena tidak ada landasandasar hukumnya

16 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (vide lampiran 13) telah jelas bahwasanya tanah seluas 1050 M2 telah dilepaskan haknya pada PT UCP

17 Bahwa selain itu diperkuat lagi dengan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57051421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab

10 | P a g e

Lumajang (vide lampiran 14) yang isinya menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150 M2 adalah milik PT Malindo Feedmill Tbk

18 Bahwa dengan demikian tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak berdasarkan hukum

2 MENGENAI LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) BARI TOSIN CS DALAM SK AHLI WARIS TERTANGGAL 29 JANUARI 2013

21 Bahwa ada 5 (lima) orang warga dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang masing-masing bernama B Sari Susaher Sunar Sapuk dan Bari Tosin yang mengaku sebagai ahli waris dari B Arliwan Boenah sebagaimana dalam SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (vide lampiran 7)

22 Bahwa setelah dilakukan penelusuran berkas-berkas Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris di kantor desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang ternyata terdapat fakta bahwa Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Kepala Desa tanpa dilengkapi berkas-berkas sebagai syarat administrasi para ahli waris diantaranya surat kematian surat nikah surat kelahiran kartu tanda penduduk dll

23 Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 yang diterbitkan oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat Ranuyoso adalah cacat hukum

24 Bahwa berdasarkan hal tersebut telah diberikan masukan kepada kepala desa Alun-alun agar mencabut danatau membatalkan Surat Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah tertanggal 29 Januari 2013 dengan alasan Surat Keterangan Ahli Waris a-quo adalah cacat hukum karena telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para

11 | P a g e

Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

25 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 (vide lampiran 12)

26 Bahwa alasan pencabutan adalah dikarenakan SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

27 Bahwa dalam ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama menyatakan

ldquo Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris ldquo

28 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama a-quo maka siapapun yang mengatasnamakan ahli waris B Arliwan Boenah harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Hukum dari Pengadilan Agama Lumajang sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

29 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIMILIKI BARI TOSIN CS BERUPA SURAT KETERANGAN NOMOR 57041421927012013

31 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 9) yang pada intinya menerangkan bahwa tanah dalam buku Letter C nomor persil 22 kelas d III tanah seluas

12 | P a g e

1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah belum pernah dimutasi

32 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo sama sekali tidak terkait danatau tidak ada hubungannya dengan sama sekali dengan tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang saat ini dituntut oleh Bari Tosin CS

33 Bahwa selain itu Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo telah dicabut oleh adanya Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 13 ) dengan demikian Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi

4 MENGENAI BUKTI LETTER C DESA SERTA BUKTI SPPT ATAS NAMA B ARLIWAN BOENAH

41 Bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA letter C atau girik atau kikitir masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah tetapi setelah UUPA lahir dan PP No 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

42 Bahwa sekalipun demikian selain sertifikat hak atas tanah nampaknya tanda hak lain-pun masih ada yang berlaku yakni letter C atau girik atau kikitir Umumnya masyarakat masih berkeyakinan bahwa leter C atau girik adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah Tidak mempermasalahkan apakah letter C itu produk sebelum tahun 1960 atau-pun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya Pokoknya kalau tanah tertentu sudah memiliki letter C atau girik atau kikitir pemiliknya sudah merasa aman

43 Bahwa letter C yang sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi atau verponding sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi setelah berlakunya UUPA letter C bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah dan terakhir dengan adanya UU No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya dikenal sebagai letter C diganti menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT)

13 | P a g e

44 Bahwa apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA secara yuridis formal letter C benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA letter C tidak berlaku lagi Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 34KSip1960 tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan

rdquobahwa surat letter C atau petukgirik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanahrdquo

45 Bahwa masih berkembangnya pemahaman bahwa letter C merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah setelah UUPA disebabkan adanya anggapan demikian yang masih terus berkembang dikalangan masyarakat termasuk di kalangan pemerintahan Dengan dasar bukti tersebut masyarakat sudah merasa aman karena merasa telah memiliki bukti kepemilikan atas hak tanahnya

46 Bahwa setelah lahirnya UUPA letter C atau girik atau kikitir sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah Dengan perkataan lain letter C tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah Tetapi permasalahannya di kalangan masyarakat secara umum termasuk juga instansi pemerintah seperti instansi perpajakan instansi penegak hukum seperti Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan serta PPAT masih menggap letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

47 Bahwa setelah tahun 1960 letter C tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah kecuali hanya sebagai alat keterangan objek tanahbangunan dan sebagai bukti pajak tanahbangunan Menurut AP Parlindungan terlalu banyak masalah yang ditimbulkan dari penilaian terhadap tanah adat seperti girik letter C petuk dan sejenis hak yang berasal dari hak-hak adat Pengadilan direpotkan dengan perkara-perkara tanah yang seharusnya telah dikonversi Tanah-tanah adat seharusnya sudah dikonversi dan tunduk pada ketentuan UUPA karena pemerintah tidak mungkin lagi mengeluarkan bukti-bukti hak atas tanah yang tunduk pada sistem hukum yang lama Sehingga dengan demikian girik letter C dan tanah-tanah hak adat lainnya tidak dapat lagi dijadikan bukti kepemilikan

14 | P a g e

5 MENGENAI KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SERTIFIKAT NOMOR 1 TERTANGGAL 1 MEI 2003 ATAS NAMA PT MALINDO FEEDMILL Tbk

51 Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas tanah Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah

52 Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

53 Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat didalam bukti pemilikan Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

54 Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang

55 Di Indonesia hak atas tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditindak-lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pembahasan mengenai pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan

15 | P a g e

dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting setidak-tidaknya karena

a Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun

b Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan menjadi jaminan utang atau sebagainya

56 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sertifikat Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk (vide lampiran 11) adalah akta autentik yang merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

V KESIMPULAN DAN SARAN

A KESIMPULAN

1 Bahwa tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak didukung oleh fakta-fakta serta alat-alat bukti sehingga tuntutan yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum

2 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 maka Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 Bahwa bukti surat berupa kutipan letter C atau girik atau kikitir sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan pajak dan bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah

4 Bahwa sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang memberikan jaminan kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat

16 | P a g e

diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

5 Bahwa apabila bukti sertifikat hak atas tanah milik PT Malindo Feedmill Tbk dihadapkan dengan bukti letter C danatau SPPT atas nama B Arliwan Boenah dalam suatu tuntutan atau gugatan hukum maka bukti letter C danatau SPPT tanpa didukung dengan bukti lainnya seperti saksi-saksi dan data yuridis berupa alat bukti surat dan dokumen maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

B SARAN

1 Perlu adanya penyelarasan data di Kantor Desa setempat khususnya mengenai luas tanah dalam letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III dengan luas tanah dalam SPPT atas nama B Arliwan Boenah

2 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dan dihadiri oleh masing-masing pihak agar dapat ditemukan fakta materiil terkait dengan luas tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah a-quo

3 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Banguan Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dimasa mendatang

17 | P a g e

Malang 20 April 2015Hormat Kami

AnB Law Office

VI DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Sinar Grafika Jakarta 2007

Andi Hamzah Kamus Hukum Ghalia Indonesia Jakarta 1986

A P Parlindungan Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT Mandar Maju Bandung 1991

JCT Simorangkir dkk Pelajaran Hukum Indonesia Gunung agung Jakarta 1962

MR A Pitlo Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata PT intermasa jakarta 1984

Prof Subekti SH Pokok-Pokok Hukum Perdata PT Intrmasa Jakarta 1985

18 | P a g e

Sudikno Mertokusumo Perundang-Undangan Agraria Indonesia Liberty Yogjakarta 1988

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Undang-undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

19 | P a g e

LEGAL OPINI

SENGKETA TANAH PT MALINDO FEEDMILL TbkTerletak di Dsn Jambuan Ds Alun-alun Kec Ranuyoso Lumajang

I KASUS POSISI

1 Bahwa ada 5 (lima) orang warga dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang masing-masing bernama B Sari Susaher Sunar Sapuk dan Bari Tosin (selanjutnya disebut Bari Tosin CS) yang mengaku sebagai ahli waris dari B Arliwan Boenah sebagaimana dalam SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013

2 Bahwa berdasarkan catatan letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III tanah seluas 1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah

3 Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2013 lima orang yang mengaku sebagai ahli waris B Arliwan Boenah yakni B Sari Susaher Sunar Sapuk dan Bari Tosin membuat Surat Kuasa Khusus kepada Abdul Habir SH Advokat yang beralamat kantor di Jl Taruna Kav 207 Wage Taman Sidoarjo (Lampiran 1)

4 Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2013 Abdul Habir SH selaku Kuasa Hukum ahli waris B Arliwan melakukan Somasi kepada Direktur PT Malindo Feedmill Tbk yang pada intinya PT Malindo Feedmill Tbk (Lampiran 2) dituduh telah melakukan Pebuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigdaad) oleh karena telah menguasai secara tanpa hak tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang merupakan bagian tanah milik ahli waris B Arliwan Boenah sebagaimana dalam persil 22 kelas d III tanah seluas 1206 hektar

5 Bahwa pada 18 Pebruari 2013 PT Malindo Feedmill Tbk membuat Surat Kuasa Khusus kepada Juhana SH MH Riady Nuryawan SH

3 | P a g e

dan Rendi Julyansah SH yang merupakan Tim Advokasi PT Malindo Feedmill Tbk yang beralamat di Jl RS Fatmawati No 39 Komplek Duta Mas Fatmawati Blok A-1 No 30-32 Jaksel 12150 (Lampiran 3)

6 Bahwa pada 18 Pebruari 2013 kuasa hukum PT Malindo Feedmill Tbk telah menjawab somasi dari Abdul Habir SH yang pada intinya PT Malindo Feedmill Tbk telah menguasai tanah seluas 443179 m2 di dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang berdasarkan transaksi dengan PT Unggul Citra dan telah memenuhi prosedur dan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lampiran 4)

7 Bahwa pada 27 Maret 2013 Abdul Habir SH mengirimkan surat Pemberitahuan yang pada intinya paling cepat pada tanggal 7 April 2013 tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang dikuasai oleh PT Malindo Feedmill Tbk agar diserahkan kepada para Ahli Waris B Arliwan Boenah karena akan dipakai sendiri oleh para ahli waris (Lampiran 5)

8 Bahwa atas surat Pemberitahuan yang dikirim Abdul Zabir tersebut diatas pada 8 April 2013 kuasa hukum PT Malindo Feedmill Tbk menjawab 2 (dua) hal yakni

- Bahwa PT Malindo Feedmill Tbk menguasai tanah seluas 443179 m2 yang berlokasi di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur untuk usaha Budidaya Ayam Rasberdasarkan transaksi dengan PT Unggulsari Citra yang telah melatui proses tata cara dan prosedur yang sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku

- Bahwa jika ada pihak-pihak yang mencoba-coba melakukan tindakan-tidakan diluarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menyebabkan kerugian materi dan imateri bagi PT Mafindo Feedmill Tbk kami akan melakukan tuntutan hukum baik perdata maupun pidana (Lampiran 6)

II PERMASALAHAN

Apakah benar PT Malindo Feedmill Tbk telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigdaad) oleh karena telah menguasai secara tanpa hak tanah seluas lebar 7 meter

4 | P a g e

dan panjang 150 meter yang merupakan bagian tanah milik ahli waris B Arliwan Boenah dalam persil 22 kelas d III

III VERIFIKASI LAPANGAN DAN DATA

Verifikasi Lapangan (Desente)

Bahwa pada 12 April 2013 telah melakukan verifikasi lapangan (Desente) ke lokasi dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang

Bahwa dalam verifikasi lapangan telah melihat langsung obyek sengketa serta bertemu dengan beberapa orang saksi lapangan yang mengetahui seluk-beluk dan riwayat tanah

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ada beberapa permasalahan yang temukan dalam verifikasi lapangan a-quo yakni sebagai berikut

1Terdapat perbedaan luas tanah yang tercatat di letter C dengan luas tanah Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah dimana versi letter C adalah seluas 12060 M2 sedangkan versi SPPT tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah adalah seluas 13150 M2

2Surat Keputusan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dibuat tidak berdasarkan prosedur dan tata cara perundang-undangan yang benar

Verifikasi Data

Bahwa verifikasi data dilakukan untuk audit alat-alat bukti surat yang dimiliki oleh para pihak sehingga dapat mengetahui autentitas serta kekuatan alat-alat bukti a-quo yakni sebagai brikut

5 | P a g e

1Alat-alat bukti surat danatau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bari Tosin CS

11 Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (Lampiran 7)

12 Letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III tanah seluas 1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah (Lampiran 8)

13 SPPT atas nama B Arliwan Boenah tanah seluas 13150 M2 terletak desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang

14 Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang isinya menerangkan bahwa tanah dalam leter C Desa Alun-alun Nomor 22 persil 22 kelas d III seluas 1206 belum pernah di mutasi (Lampiran 9)

2Alat-alat bukti surat danatau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT Malindo Feedmill Tbk

21 Akta Jual Beli (AJB) Nomor 177RnyII2003 tertanggal 19 Maret 2003 Notaris PPAT Ari Mujianto SH (Lampiran 10)

22 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 (Lampiran 11)

23 Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 yang mencabut Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (Lampiran 12)

24 Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang isinya menerangkan tanah 1050 M2 telah dilepaskan haknya pada PT UCP (Lampiran 13)

6 | P a g e

25 Surat Keterangan Nomor 57051421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang isinya menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150 M2 adalah milik PT Malindo Feedmill Tbk (Lampiran 14)

26 SPPT atas nama PT Malindo Feedmill Tbk atas tanah seluas 443179 M2 terletak di Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (Lampiran 15)

27 Peta Lokasi PT Malindo Feedmill Tbk atas tanah seluas 443179 M2 terletak di Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (Lampiran 16)

IV ANALISIS HUKUM

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR283 RBg juncto pasal 1865 BW menyatakan

ldquo barang siapa yang mengaku memiliki atau mengemukakan peristiwa (keadaan) untuk mnguatkan haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan aanya hak atau peristiwa iturdquo

Bahwa dengan demikian maka dalam teori pembuktian pihak yang menuntutlah yang dibebani untuk proses pembuktian atas dalil tuntutan danatau gugatannya

Andi Hamzah memberi pengertian tentang alat bukti yaitu segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai membuktikan sesuatu Beda dengan Pitlo yang berpendapat bahwa alat bukti adalah bahan yang dipakai untuk membuktikan dalam suatu perkara Subekti berpendapat lain pula beliau mengatakan mengenai alat-alat pembuktian (alat bukti) termasuk dalam bagian yang pertama dapat juga dimasukkan dalam kitab undangundang tentang hukum perdata materiil

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa alat bukti adalah segala sesuatu atau bahan yang menurut undang-undang

7 | P a g e

dipakai untuk membuktikan sesuatu dalam suatu perkara di mana mengenai hal-hal yag dibantah oleh pihak lawan

Bahwa fungsi alat bukti adalah untuk digunakan sebagai alat untuk membuktikan sesuatu dalam suatu perkara yang dalam hal ini pembuktian dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terdapat dalam sengketaperkara tersebut

Macam alat bukti menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku ke IV Pasal 1866 yaitu

ldquoAlat-alat bukti terdiri atas Bukti tulisan bukti dengan saksi-saksi persangkaan-persangkaan pengakuan sumpah segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan ldquo

Sedangkan macam-macam alat bukti menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 164 HIR adalah 1 Bukti dengan surat2 Bukti dengan saksi3 Bukti dengan persangkaan4 Pengakuan5 Sumpah

JCT Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto membuat definisi satu persatu dari alat bukti yaitu

(1)Alat Bukti Tertulis Yang dimaksud dengan tulisan adalah segala sesuatu yang membuat tanda-tanda yang dapat diartikan yang mengandung isi suatu pikiran Alat bukti tulisan yang terkenal ialah akta autentik dan akta dibawah tangan Akta autentik itu harus (a) Dibuat oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang dalam

suatu tempat tertentu(b) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

Akta autentik merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

(2)Alat Bukti SaksiSetiap orang jika diperlukan pengadilan wajib jadi saksi untuk diminta keterangannya Para saksi sebelum diminta keterangannya harus angkat sumpah lebih dahulu akan tetapi ada dua pengecualian yaitu

8 | P a g e

(a) Yang tidak dapat jadi saksi misalnya anggota keluarga yang sangat erat hubungannya dengan tergugat

(b) Mereka yang dilarang oleh agamanya untuk bersumpah juga tidak diharuskan mengangkat sumpah melainkan mereka itu cukup berjanji akan menyatakan kebenarannya

(3)Alat Bukti SangkaanYang dimaksud sangkaan ialah kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari peristiwa yang sudah terbukti Cara ini disebut pula ldquobukti tidak langsungrdquo

(4)Alat Bukti PengakuanPengakuan adalah pernyataan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu proses yang membenarkan keterangan pihak lawan baik sebagian maupun seluruhnya Pengakuan ini dapat dibagi dua (a) Pengakuan dalam sidang(b) Pengakuan diluar sidang yang dibagi lagi atas

1048766 Pengakuan di luar sidang dengan lisan1048766 Pengakuan di luar sidang dengan tertulis

(5)Alat Bukti SumpahSumpah ada dua macam (a) Sumpah decisooir yaitu sumpah yang dimintakan oleh pihak

satu kepada pihak lain atas nama tergantung keputusan perkara

(b) Sumpah supietoir yaitu sumpah yang diminta oleh hakim kepada salah satu pihak untuk menambah alat bukti lainnya (tidak bersifat menentukan)

Dengan demikian macam alat bukti di dalam HIR tidak terbatas pada ke 5 alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR tetapi juga termasuk ldquohasil pemeriksaan setempat (pasal 154 HIR) rdquo dan ldquohasil penyelidikan orang lain (pasal 155 HIR)rdquo

Berikut analisis hukum berdasarkan alat-alat bukti yang dimiliki masing-masing pihak

1 MENGENAI PERBEDAAN LUAS TANAH DALAM LETTER C DENGAN LUAS TANAH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPPT) TAHUN 2013 ATAS NAMA B ARLIWAN BOENA

11 Bahwa dalam periksaan dilapangan telah ditemukan fakta tentang adanya dokumen tentang perbedaan luas tanah yang tercatat di letter C seluas 12060 M2 (vide lampiran 8)

9 | P a g e

dengan luas tanah dalam SPPT tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah seluas 13150 M2 sehingga terdapat selisih tanah seluas 1050 M2

12 Bahwa menurut saksi mantan kepala desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang bernama Yasin Efendi telah menerangkan pada tahun 2011 telah dilakukan pengukuran tanah persil 22 kelas d III dan ternyata luasnya adalah 13150 M2 dan kemudian dijadikan patokan penentuan SPPT

13 Bahwa kemudian selisih tanah seluas 1050 M2 inilah yang kemudian klaim oleh Bari Tosin CS sebagai tanah miliknya yang sebelumnya merupakan jalan keluar-masuk milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

14 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dilapangan diperoleh keterangan bahwa pengukuran tahun 2011 terhadap tanah persil 22 kelas d III dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah tercatat dalam buku Letter C dan pengukuran tidak sampai melampaui batas jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

15 Bahwa saat ini Bari Tosin CS secara fisik telah menguasai tanah seluas 13150 M2 jika Bari Tosin CS menuntut lagi jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) maka luas tanahnya akan menjadi 14200 M2 dan ini jelas mengada-ada karena tidak ada landasandasar hukumnya

16 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (vide lampiran 13) telah jelas bahwasanya tanah seluas 1050 M2 telah dilepaskan haknya pada PT UCP

17 Bahwa selain itu diperkuat lagi dengan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57051421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab

10 | P a g e

Lumajang (vide lampiran 14) yang isinya menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150 M2 adalah milik PT Malindo Feedmill Tbk

18 Bahwa dengan demikian tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak berdasarkan hukum

2 MENGENAI LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) BARI TOSIN CS DALAM SK AHLI WARIS TERTANGGAL 29 JANUARI 2013

21 Bahwa ada 5 (lima) orang warga dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang masing-masing bernama B Sari Susaher Sunar Sapuk dan Bari Tosin yang mengaku sebagai ahli waris dari B Arliwan Boenah sebagaimana dalam SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (vide lampiran 7)

22 Bahwa setelah dilakukan penelusuran berkas-berkas Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris di kantor desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang ternyata terdapat fakta bahwa Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Kepala Desa tanpa dilengkapi berkas-berkas sebagai syarat administrasi para ahli waris diantaranya surat kematian surat nikah surat kelahiran kartu tanda penduduk dll

23 Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 yang diterbitkan oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat Ranuyoso adalah cacat hukum

24 Bahwa berdasarkan hal tersebut telah diberikan masukan kepada kepala desa Alun-alun agar mencabut danatau membatalkan Surat Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah tertanggal 29 Januari 2013 dengan alasan Surat Keterangan Ahli Waris a-quo adalah cacat hukum karena telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para

11 | P a g e

Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

25 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 (vide lampiran 12)

26 Bahwa alasan pencabutan adalah dikarenakan SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

27 Bahwa dalam ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama menyatakan

ldquo Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris ldquo

28 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama a-quo maka siapapun yang mengatasnamakan ahli waris B Arliwan Boenah harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Hukum dari Pengadilan Agama Lumajang sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

29 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIMILIKI BARI TOSIN CS BERUPA SURAT KETERANGAN NOMOR 57041421927012013

31 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 9) yang pada intinya menerangkan bahwa tanah dalam buku Letter C nomor persil 22 kelas d III tanah seluas

12 | P a g e

1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah belum pernah dimutasi

32 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo sama sekali tidak terkait danatau tidak ada hubungannya dengan sama sekali dengan tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang saat ini dituntut oleh Bari Tosin CS

33 Bahwa selain itu Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo telah dicabut oleh adanya Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 13 ) dengan demikian Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi

4 MENGENAI BUKTI LETTER C DESA SERTA BUKTI SPPT ATAS NAMA B ARLIWAN BOENAH

41 Bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA letter C atau girik atau kikitir masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah tetapi setelah UUPA lahir dan PP No 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

42 Bahwa sekalipun demikian selain sertifikat hak atas tanah nampaknya tanda hak lain-pun masih ada yang berlaku yakni letter C atau girik atau kikitir Umumnya masyarakat masih berkeyakinan bahwa leter C atau girik adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah Tidak mempermasalahkan apakah letter C itu produk sebelum tahun 1960 atau-pun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya Pokoknya kalau tanah tertentu sudah memiliki letter C atau girik atau kikitir pemiliknya sudah merasa aman

43 Bahwa letter C yang sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi atau verponding sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi setelah berlakunya UUPA letter C bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah dan terakhir dengan adanya UU No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya dikenal sebagai letter C diganti menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT)

13 | P a g e

44 Bahwa apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA secara yuridis formal letter C benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA letter C tidak berlaku lagi Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 34KSip1960 tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan

rdquobahwa surat letter C atau petukgirik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanahrdquo

45 Bahwa masih berkembangnya pemahaman bahwa letter C merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah setelah UUPA disebabkan adanya anggapan demikian yang masih terus berkembang dikalangan masyarakat termasuk di kalangan pemerintahan Dengan dasar bukti tersebut masyarakat sudah merasa aman karena merasa telah memiliki bukti kepemilikan atas hak tanahnya

46 Bahwa setelah lahirnya UUPA letter C atau girik atau kikitir sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah Dengan perkataan lain letter C tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah Tetapi permasalahannya di kalangan masyarakat secara umum termasuk juga instansi pemerintah seperti instansi perpajakan instansi penegak hukum seperti Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan serta PPAT masih menggap letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

47 Bahwa setelah tahun 1960 letter C tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah kecuali hanya sebagai alat keterangan objek tanahbangunan dan sebagai bukti pajak tanahbangunan Menurut AP Parlindungan terlalu banyak masalah yang ditimbulkan dari penilaian terhadap tanah adat seperti girik letter C petuk dan sejenis hak yang berasal dari hak-hak adat Pengadilan direpotkan dengan perkara-perkara tanah yang seharusnya telah dikonversi Tanah-tanah adat seharusnya sudah dikonversi dan tunduk pada ketentuan UUPA karena pemerintah tidak mungkin lagi mengeluarkan bukti-bukti hak atas tanah yang tunduk pada sistem hukum yang lama Sehingga dengan demikian girik letter C dan tanah-tanah hak adat lainnya tidak dapat lagi dijadikan bukti kepemilikan

14 | P a g e

5 MENGENAI KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SERTIFIKAT NOMOR 1 TERTANGGAL 1 MEI 2003 ATAS NAMA PT MALINDO FEEDMILL Tbk

51 Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas tanah Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah

52 Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

53 Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat didalam bukti pemilikan Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

54 Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang

55 Di Indonesia hak atas tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditindak-lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pembahasan mengenai pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan

15 | P a g e

dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting setidak-tidaknya karena

a Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun

b Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan menjadi jaminan utang atau sebagainya

56 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sertifikat Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk (vide lampiran 11) adalah akta autentik yang merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

V KESIMPULAN DAN SARAN

A KESIMPULAN

1 Bahwa tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak didukung oleh fakta-fakta serta alat-alat bukti sehingga tuntutan yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum

2 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 maka Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 Bahwa bukti surat berupa kutipan letter C atau girik atau kikitir sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan pajak dan bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah

4 Bahwa sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang memberikan jaminan kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat

16 | P a g e

diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

5 Bahwa apabila bukti sertifikat hak atas tanah milik PT Malindo Feedmill Tbk dihadapkan dengan bukti letter C danatau SPPT atas nama B Arliwan Boenah dalam suatu tuntutan atau gugatan hukum maka bukti letter C danatau SPPT tanpa didukung dengan bukti lainnya seperti saksi-saksi dan data yuridis berupa alat bukti surat dan dokumen maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

B SARAN

1 Perlu adanya penyelarasan data di Kantor Desa setempat khususnya mengenai luas tanah dalam letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III dengan luas tanah dalam SPPT atas nama B Arliwan Boenah

2 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dan dihadiri oleh masing-masing pihak agar dapat ditemukan fakta materiil terkait dengan luas tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah a-quo

3 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Banguan Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dimasa mendatang

17 | P a g e

Malang 20 April 2015Hormat Kami

AnB Law Office

VI DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Sinar Grafika Jakarta 2007

Andi Hamzah Kamus Hukum Ghalia Indonesia Jakarta 1986

A P Parlindungan Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT Mandar Maju Bandung 1991

JCT Simorangkir dkk Pelajaran Hukum Indonesia Gunung agung Jakarta 1962

MR A Pitlo Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata PT intermasa jakarta 1984

Prof Subekti SH Pokok-Pokok Hukum Perdata PT Intrmasa Jakarta 1985

18 | P a g e

Sudikno Mertokusumo Perundang-Undangan Agraria Indonesia Liberty Yogjakarta 1988

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Undang-undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

19 | P a g e

dan Rendi Julyansah SH yang merupakan Tim Advokasi PT Malindo Feedmill Tbk yang beralamat di Jl RS Fatmawati No 39 Komplek Duta Mas Fatmawati Blok A-1 No 30-32 Jaksel 12150 (Lampiran 3)

6 Bahwa pada 18 Pebruari 2013 kuasa hukum PT Malindo Feedmill Tbk telah menjawab somasi dari Abdul Habir SH yang pada intinya PT Malindo Feedmill Tbk telah menguasai tanah seluas 443179 m2 di dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang berdasarkan transaksi dengan PT Unggul Citra dan telah memenuhi prosedur dan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lampiran 4)

7 Bahwa pada 27 Maret 2013 Abdul Habir SH mengirimkan surat Pemberitahuan yang pada intinya paling cepat pada tanggal 7 April 2013 tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang dikuasai oleh PT Malindo Feedmill Tbk agar diserahkan kepada para Ahli Waris B Arliwan Boenah karena akan dipakai sendiri oleh para ahli waris (Lampiran 5)

8 Bahwa atas surat Pemberitahuan yang dikirim Abdul Zabir tersebut diatas pada 8 April 2013 kuasa hukum PT Malindo Feedmill Tbk menjawab 2 (dua) hal yakni

- Bahwa PT Malindo Feedmill Tbk menguasai tanah seluas 443179 m2 yang berlokasi di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur untuk usaha Budidaya Ayam Rasberdasarkan transaksi dengan PT Unggulsari Citra yang telah melatui proses tata cara dan prosedur yang sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku

- Bahwa jika ada pihak-pihak yang mencoba-coba melakukan tindakan-tidakan diluarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menyebabkan kerugian materi dan imateri bagi PT Mafindo Feedmill Tbk kami akan melakukan tuntutan hukum baik perdata maupun pidana (Lampiran 6)

II PERMASALAHAN

Apakah benar PT Malindo Feedmill Tbk telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigdaad) oleh karena telah menguasai secara tanpa hak tanah seluas lebar 7 meter

4 | P a g e

dan panjang 150 meter yang merupakan bagian tanah milik ahli waris B Arliwan Boenah dalam persil 22 kelas d III

III VERIFIKASI LAPANGAN DAN DATA

Verifikasi Lapangan (Desente)

Bahwa pada 12 April 2013 telah melakukan verifikasi lapangan (Desente) ke lokasi dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang

Bahwa dalam verifikasi lapangan telah melihat langsung obyek sengketa serta bertemu dengan beberapa orang saksi lapangan yang mengetahui seluk-beluk dan riwayat tanah

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ada beberapa permasalahan yang temukan dalam verifikasi lapangan a-quo yakni sebagai berikut

1Terdapat perbedaan luas tanah yang tercatat di letter C dengan luas tanah Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah dimana versi letter C adalah seluas 12060 M2 sedangkan versi SPPT tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah adalah seluas 13150 M2

2Surat Keputusan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dibuat tidak berdasarkan prosedur dan tata cara perundang-undangan yang benar

Verifikasi Data

Bahwa verifikasi data dilakukan untuk audit alat-alat bukti surat yang dimiliki oleh para pihak sehingga dapat mengetahui autentitas serta kekuatan alat-alat bukti a-quo yakni sebagai brikut

5 | P a g e

1Alat-alat bukti surat danatau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bari Tosin CS

11 Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (Lampiran 7)

12 Letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III tanah seluas 1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah (Lampiran 8)

13 SPPT atas nama B Arliwan Boenah tanah seluas 13150 M2 terletak desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang

14 Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang isinya menerangkan bahwa tanah dalam leter C Desa Alun-alun Nomor 22 persil 22 kelas d III seluas 1206 belum pernah di mutasi (Lampiran 9)

2Alat-alat bukti surat danatau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT Malindo Feedmill Tbk

21 Akta Jual Beli (AJB) Nomor 177RnyII2003 tertanggal 19 Maret 2003 Notaris PPAT Ari Mujianto SH (Lampiran 10)

22 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 (Lampiran 11)

23 Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 yang mencabut Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (Lampiran 12)

24 Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang isinya menerangkan tanah 1050 M2 telah dilepaskan haknya pada PT UCP (Lampiran 13)

6 | P a g e

25 Surat Keterangan Nomor 57051421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang isinya menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150 M2 adalah milik PT Malindo Feedmill Tbk (Lampiran 14)

26 SPPT atas nama PT Malindo Feedmill Tbk atas tanah seluas 443179 M2 terletak di Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (Lampiran 15)

27 Peta Lokasi PT Malindo Feedmill Tbk atas tanah seluas 443179 M2 terletak di Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (Lampiran 16)

IV ANALISIS HUKUM

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR283 RBg juncto pasal 1865 BW menyatakan

ldquo barang siapa yang mengaku memiliki atau mengemukakan peristiwa (keadaan) untuk mnguatkan haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan aanya hak atau peristiwa iturdquo

Bahwa dengan demikian maka dalam teori pembuktian pihak yang menuntutlah yang dibebani untuk proses pembuktian atas dalil tuntutan danatau gugatannya

Andi Hamzah memberi pengertian tentang alat bukti yaitu segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai membuktikan sesuatu Beda dengan Pitlo yang berpendapat bahwa alat bukti adalah bahan yang dipakai untuk membuktikan dalam suatu perkara Subekti berpendapat lain pula beliau mengatakan mengenai alat-alat pembuktian (alat bukti) termasuk dalam bagian yang pertama dapat juga dimasukkan dalam kitab undangundang tentang hukum perdata materiil

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa alat bukti adalah segala sesuatu atau bahan yang menurut undang-undang

7 | P a g e

dipakai untuk membuktikan sesuatu dalam suatu perkara di mana mengenai hal-hal yag dibantah oleh pihak lawan

Bahwa fungsi alat bukti adalah untuk digunakan sebagai alat untuk membuktikan sesuatu dalam suatu perkara yang dalam hal ini pembuktian dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terdapat dalam sengketaperkara tersebut

Macam alat bukti menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku ke IV Pasal 1866 yaitu

ldquoAlat-alat bukti terdiri atas Bukti tulisan bukti dengan saksi-saksi persangkaan-persangkaan pengakuan sumpah segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan ldquo

Sedangkan macam-macam alat bukti menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 164 HIR adalah 1 Bukti dengan surat2 Bukti dengan saksi3 Bukti dengan persangkaan4 Pengakuan5 Sumpah

JCT Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto membuat definisi satu persatu dari alat bukti yaitu

(1)Alat Bukti Tertulis Yang dimaksud dengan tulisan adalah segala sesuatu yang membuat tanda-tanda yang dapat diartikan yang mengandung isi suatu pikiran Alat bukti tulisan yang terkenal ialah akta autentik dan akta dibawah tangan Akta autentik itu harus (a) Dibuat oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang dalam

suatu tempat tertentu(b) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

Akta autentik merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

(2)Alat Bukti SaksiSetiap orang jika diperlukan pengadilan wajib jadi saksi untuk diminta keterangannya Para saksi sebelum diminta keterangannya harus angkat sumpah lebih dahulu akan tetapi ada dua pengecualian yaitu

8 | P a g e

(a) Yang tidak dapat jadi saksi misalnya anggota keluarga yang sangat erat hubungannya dengan tergugat

(b) Mereka yang dilarang oleh agamanya untuk bersumpah juga tidak diharuskan mengangkat sumpah melainkan mereka itu cukup berjanji akan menyatakan kebenarannya

(3)Alat Bukti SangkaanYang dimaksud sangkaan ialah kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari peristiwa yang sudah terbukti Cara ini disebut pula ldquobukti tidak langsungrdquo

(4)Alat Bukti PengakuanPengakuan adalah pernyataan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu proses yang membenarkan keterangan pihak lawan baik sebagian maupun seluruhnya Pengakuan ini dapat dibagi dua (a) Pengakuan dalam sidang(b) Pengakuan diluar sidang yang dibagi lagi atas

1048766 Pengakuan di luar sidang dengan lisan1048766 Pengakuan di luar sidang dengan tertulis

(5)Alat Bukti SumpahSumpah ada dua macam (a) Sumpah decisooir yaitu sumpah yang dimintakan oleh pihak

satu kepada pihak lain atas nama tergantung keputusan perkara

(b) Sumpah supietoir yaitu sumpah yang diminta oleh hakim kepada salah satu pihak untuk menambah alat bukti lainnya (tidak bersifat menentukan)

Dengan demikian macam alat bukti di dalam HIR tidak terbatas pada ke 5 alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR tetapi juga termasuk ldquohasil pemeriksaan setempat (pasal 154 HIR) rdquo dan ldquohasil penyelidikan orang lain (pasal 155 HIR)rdquo

Berikut analisis hukum berdasarkan alat-alat bukti yang dimiliki masing-masing pihak

1 MENGENAI PERBEDAAN LUAS TANAH DALAM LETTER C DENGAN LUAS TANAH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPPT) TAHUN 2013 ATAS NAMA B ARLIWAN BOENA

11 Bahwa dalam periksaan dilapangan telah ditemukan fakta tentang adanya dokumen tentang perbedaan luas tanah yang tercatat di letter C seluas 12060 M2 (vide lampiran 8)

9 | P a g e

dengan luas tanah dalam SPPT tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah seluas 13150 M2 sehingga terdapat selisih tanah seluas 1050 M2

12 Bahwa menurut saksi mantan kepala desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang bernama Yasin Efendi telah menerangkan pada tahun 2011 telah dilakukan pengukuran tanah persil 22 kelas d III dan ternyata luasnya adalah 13150 M2 dan kemudian dijadikan patokan penentuan SPPT

13 Bahwa kemudian selisih tanah seluas 1050 M2 inilah yang kemudian klaim oleh Bari Tosin CS sebagai tanah miliknya yang sebelumnya merupakan jalan keluar-masuk milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

14 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dilapangan diperoleh keterangan bahwa pengukuran tahun 2011 terhadap tanah persil 22 kelas d III dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah tercatat dalam buku Letter C dan pengukuran tidak sampai melampaui batas jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

15 Bahwa saat ini Bari Tosin CS secara fisik telah menguasai tanah seluas 13150 M2 jika Bari Tosin CS menuntut lagi jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) maka luas tanahnya akan menjadi 14200 M2 dan ini jelas mengada-ada karena tidak ada landasandasar hukumnya

16 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (vide lampiran 13) telah jelas bahwasanya tanah seluas 1050 M2 telah dilepaskan haknya pada PT UCP

17 Bahwa selain itu diperkuat lagi dengan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57051421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab

10 | P a g e

Lumajang (vide lampiran 14) yang isinya menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150 M2 adalah milik PT Malindo Feedmill Tbk

18 Bahwa dengan demikian tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak berdasarkan hukum

2 MENGENAI LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) BARI TOSIN CS DALAM SK AHLI WARIS TERTANGGAL 29 JANUARI 2013

21 Bahwa ada 5 (lima) orang warga dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang masing-masing bernama B Sari Susaher Sunar Sapuk dan Bari Tosin yang mengaku sebagai ahli waris dari B Arliwan Boenah sebagaimana dalam SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (vide lampiran 7)

22 Bahwa setelah dilakukan penelusuran berkas-berkas Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris di kantor desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang ternyata terdapat fakta bahwa Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Kepala Desa tanpa dilengkapi berkas-berkas sebagai syarat administrasi para ahli waris diantaranya surat kematian surat nikah surat kelahiran kartu tanda penduduk dll

23 Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 yang diterbitkan oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat Ranuyoso adalah cacat hukum

24 Bahwa berdasarkan hal tersebut telah diberikan masukan kepada kepala desa Alun-alun agar mencabut danatau membatalkan Surat Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah tertanggal 29 Januari 2013 dengan alasan Surat Keterangan Ahli Waris a-quo adalah cacat hukum karena telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para

11 | P a g e

Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

25 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 (vide lampiran 12)

26 Bahwa alasan pencabutan adalah dikarenakan SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

27 Bahwa dalam ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama menyatakan

ldquo Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris ldquo

28 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama a-quo maka siapapun yang mengatasnamakan ahli waris B Arliwan Boenah harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Hukum dari Pengadilan Agama Lumajang sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

29 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIMILIKI BARI TOSIN CS BERUPA SURAT KETERANGAN NOMOR 57041421927012013

31 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 9) yang pada intinya menerangkan bahwa tanah dalam buku Letter C nomor persil 22 kelas d III tanah seluas

12 | P a g e

1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah belum pernah dimutasi

32 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo sama sekali tidak terkait danatau tidak ada hubungannya dengan sama sekali dengan tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang saat ini dituntut oleh Bari Tosin CS

33 Bahwa selain itu Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo telah dicabut oleh adanya Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 13 ) dengan demikian Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi

4 MENGENAI BUKTI LETTER C DESA SERTA BUKTI SPPT ATAS NAMA B ARLIWAN BOENAH

41 Bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA letter C atau girik atau kikitir masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah tetapi setelah UUPA lahir dan PP No 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

42 Bahwa sekalipun demikian selain sertifikat hak atas tanah nampaknya tanda hak lain-pun masih ada yang berlaku yakni letter C atau girik atau kikitir Umumnya masyarakat masih berkeyakinan bahwa leter C atau girik adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah Tidak mempermasalahkan apakah letter C itu produk sebelum tahun 1960 atau-pun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya Pokoknya kalau tanah tertentu sudah memiliki letter C atau girik atau kikitir pemiliknya sudah merasa aman

43 Bahwa letter C yang sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi atau verponding sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi setelah berlakunya UUPA letter C bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah dan terakhir dengan adanya UU No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya dikenal sebagai letter C diganti menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT)

13 | P a g e

44 Bahwa apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA secara yuridis formal letter C benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA letter C tidak berlaku lagi Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 34KSip1960 tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan

rdquobahwa surat letter C atau petukgirik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanahrdquo

45 Bahwa masih berkembangnya pemahaman bahwa letter C merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah setelah UUPA disebabkan adanya anggapan demikian yang masih terus berkembang dikalangan masyarakat termasuk di kalangan pemerintahan Dengan dasar bukti tersebut masyarakat sudah merasa aman karena merasa telah memiliki bukti kepemilikan atas hak tanahnya

46 Bahwa setelah lahirnya UUPA letter C atau girik atau kikitir sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah Dengan perkataan lain letter C tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah Tetapi permasalahannya di kalangan masyarakat secara umum termasuk juga instansi pemerintah seperti instansi perpajakan instansi penegak hukum seperti Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan serta PPAT masih menggap letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

47 Bahwa setelah tahun 1960 letter C tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah kecuali hanya sebagai alat keterangan objek tanahbangunan dan sebagai bukti pajak tanahbangunan Menurut AP Parlindungan terlalu banyak masalah yang ditimbulkan dari penilaian terhadap tanah adat seperti girik letter C petuk dan sejenis hak yang berasal dari hak-hak adat Pengadilan direpotkan dengan perkara-perkara tanah yang seharusnya telah dikonversi Tanah-tanah adat seharusnya sudah dikonversi dan tunduk pada ketentuan UUPA karena pemerintah tidak mungkin lagi mengeluarkan bukti-bukti hak atas tanah yang tunduk pada sistem hukum yang lama Sehingga dengan demikian girik letter C dan tanah-tanah hak adat lainnya tidak dapat lagi dijadikan bukti kepemilikan

14 | P a g e

5 MENGENAI KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SERTIFIKAT NOMOR 1 TERTANGGAL 1 MEI 2003 ATAS NAMA PT MALINDO FEEDMILL Tbk

51 Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas tanah Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah

52 Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

53 Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat didalam bukti pemilikan Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

54 Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang

55 Di Indonesia hak atas tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditindak-lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pembahasan mengenai pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan

15 | P a g e

dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting setidak-tidaknya karena

a Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun

b Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan menjadi jaminan utang atau sebagainya

56 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sertifikat Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk (vide lampiran 11) adalah akta autentik yang merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

V KESIMPULAN DAN SARAN

A KESIMPULAN

1 Bahwa tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak didukung oleh fakta-fakta serta alat-alat bukti sehingga tuntutan yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum

2 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 maka Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 Bahwa bukti surat berupa kutipan letter C atau girik atau kikitir sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan pajak dan bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah

4 Bahwa sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang memberikan jaminan kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat

16 | P a g e

diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

5 Bahwa apabila bukti sertifikat hak atas tanah milik PT Malindo Feedmill Tbk dihadapkan dengan bukti letter C danatau SPPT atas nama B Arliwan Boenah dalam suatu tuntutan atau gugatan hukum maka bukti letter C danatau SPPT tanpa didukung dengan bukti lainnya seperti saksi-saksi dan data yuridis berupa alat bukti surat dan dokumen maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

B SARAN

1 Perlu adanya penyelarasan data di Kantor Desa setempat khususnya mengenai luas tanah dalam letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III dengan luas tanah dalam SPPT atas nama B Arliwan Boenah

2 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dan dihadiri oleh masing-masing pihak agar dapat ditemukan fakta materiil terkait dengan luas tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah a-quo

3 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Banguan Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dimasa mendatang

17 | P a g e

Malang 20 April 2015Hormat Kami

AnB Law Office

VI DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Sinar Grafika Jakarta 2007

Andi Hamzah Kamus Hukum Ghalia Indonesia Jakarta 1986

A P Parlindungan Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT Mandar Maju Bandung 1991

JCT Simorangkir dkk Pelajaran Hukum Indonesia Gunung agung Jakarta 1962

MR A Pitlo Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata PT intermasa jakarta 1984

Prof Subekti SH Pokok-Pokok Hukum Perdata PT Intrmasa Jakarta 1985

18 | P a g e

Sudikno Mertokusumo Perundang-Undangan Agraria Indonesia Liberty Yogjakarta 1988

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Undang-undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

19 | P a g e

dan panjang 150 meter yang merupakan bagian tanah milik ahli waris B Arliwan Boenah dalam persil 22 kelas d III

III VERIFIKASI LAPANGAN DAN DATA

Verifikasi Lapangan (Desente)

Bahwa pada 12 April 2013 telah melakukan verifikasi lapangan (Desente) ke lokasi dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang

Bahwa dalam verifikasi lapangan telah melihat langsung obyek sengketa serta bertemu dengan beberapa orang saksi lapangan yang mengetahui seluk-beluk dan riwayat tanah

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ada beberapa permasalahan yang temukan dalam verifikasi lapangan a-quo yakni sebagai berikut

1Terdapat perbedaan luas tanah yang tercatat di letter C dengan luas tanah Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah dimana versi letter C adalah seluas 12060 M2 sedangkan versi SPPT tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah adalah seluas 13150 M2

2Surat Keputusan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dibuat tidak berdasarkan prosedur dan tata cara perundang-undangan yang benar

Verifikasi Data

Bahwa verifikasi data dilakukan untuk audit alat-alat bukti surat yang dimiliki oleh para pihak sehingga dapat mengetahui autentitas serta kekuatan alat-alat bukti a-quo yakni sebagai brikut

5 | P a g e

1Alat-alat bukti surat danatau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bari Tosin CS

11 Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (Lampiran 7)

12 Letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III tanah seluas 1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah (Lampiran 8)

13 SPPT atas nama B Arliwan Boenah tanah seluas 13150 M2 terletak desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang

14 Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang isinya menerangkan bahwa tanah dalam leter C Desa Alun-alun Nomor 22 persil 22 kelas d III seluas 1206 belum pernah di mutasi (Lampiran 9)

2Alat-alat bukti surat danatau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT Malindo Feedmill Tbk

21 Akta Jual Beli (AJB) Nomor 177RnyII2003 tertanggal 19 Maret 2003 Notaris PPAT Ari Mujianto SH (Lampiran 10)

22 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 (Lampiran 11)

23 Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 yang mencabut Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (Lampiran 12)

24 Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang isinya menerangkan tanah 1050 M2 telah dilepaskan haknya pada PT UCP (Lampiran 13)

6 | P a g e

25 Surat Keterangan Nomor 57051421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang isinya menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150 M2 adalah milik PT Malindo Feedmill Tbk (Lampiran 14)

26 SPPT atas nama PT Malindo Feedmill Tbk atas tanah seluas 443179 M2 terletak di Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (Lampiran 15)

27 Peta Lokasi PT Malindo Feedmill Tbk atas tanah seluas 443179 M2 terletak di Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (Lampiran 16)

IV ANALISIS HUKUM

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR283 RBg juncto pasal 1865 BW menyatakan

ldquo barang siapa yang mengaku memiliki atau mengemukakan peristiwa (keadaan) untuk mnguatkan haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan aanya hak atau peristiwa iturdquo

Bahwa dengan demikian maka dalam teori pembuktian pihak yang menuntutlah yang dibebani untuk proses pembuktian atas dalil tuntutan danatau gugatannya

Andi Hamzah memberi pengertian tentang alat bukti yaitu segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai membuktikan sesuatu Beda dengan Pitlo yang berpendapat bahwa alat bukti adalah bahan yang dipakai untuk membuktikan dalam suatu perkara Subekti berpendapat lain pula beliau mengatakan mengenai alat-alat pembuktian (alat bukti) termasuk dalam bagian yang pertama dapat juga dimasukkan dalam kitab undangundang tentang hukum perdata materiil

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa alat bukti adalah segala sesuatu atau bahan yang menurut undang-undang

7 | P a g e

dipakai untuk membuktikan sesuatu dalam suatu perkara di mana mengenai hal-hal yag dibantah oleh pihak lawan

Bahwa fungsi alat bukti adalah untuk digunakan sebagai alat untuk membuktikan sesuatu dalam suatu perkara yang dalam hal ini pembuktian dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terdapat dalam sengketaperkara tersebut

Macam alat bukti menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku ke IV Pasal 1866 yaitu

ldquoAlat-alat bukti terdiri atas Bukti tulisan bukti dengan saksi-saksi persangkaan-persangkaan pengakuan sumpah segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan ldquo

Sedangkan macam-macam alat bukti menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 164 HIR adalah 1 Bukti dengan surat2 Bukti dengan saksi3 Bukti dengan persangkaan4 Pengakuan5 Sumpah

JCT Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto membuat definisi satu persatu dari alat bukti yaitu

(1)Alat Bukti Tertulis Yang dimaksud dengan tulisan adalah segala sesuatu yang membuat tanda-tanda yang dapat diartikan yang mengandung isi suatu pikiran Alat bukti tulisan yang terkenal ialah akta autentik dan akta dibawah tangan Akta autentik itu harus (a) Dibuat oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang dalam

suatu tempat tertentu(b) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

Akta autentik merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

(2)Alat Bukti SaksiSetiap orang jika diperlukan pengadilan wajib jadi saksi untuk diminta keterangannya Para saksi sebelum diminta keterangannya harus angkat sumpah lebih dahulu akan tetapi ada dua pengecualian yaitu

8 | P a g e

(a) Yang tidak dapat jadi saksi misalnya anggota keluarga yang sangat erat hubungannya dengan tergugat

(b) Mereka yang dilarang oleh agamanya untuk bersumpah juga tidak diharuskan mengangkat sumpah melainkan mereka itu cukup berjanji akan menyatakan kebenarannya

(3)Alat Bukti SangkaanYang dimaksud sangkaan ialah kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari peristiwa yang sudah terbukti Cara ini disebut pula ldquobukti tidak langsungrdquo

(4)Alat Bukti PengakuanPengakuan adalah pernyataan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu proses yang membenarkan keterangan pihak lawan baik sebagian maupun seluruhnya Pengakuan ini dapat dibagi dua (a) Pengakuan dalam sidang(b) Pengakuan diluar sidang yang dibagi lagi atas

1048766 Pengakuan di luar sidang dengan lisan1048766 Pengakuan di luar sidang dengan tertulis

(5)Alat Bukti SumpahSumpah ada dua macam (a) Sumpah decisooir yaitu sumpah yang dimintakan oleh pihak

satu kepada pihak lain atas nama tergantung keputusan perkara

(b) Sumpah supietoir yaitu sumpah yang diminta oleh hakim kepada salah satu pihak untuk menambah alat bukti lainnya (tidak bersifat menentukan)

Dengan demikian macam alat bukti di dalam HIR tidak terbatas pada ke 5 alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR tetapi juga termasuk ldquohasil pemeriksaan setempat (pasal 154 HIR) rdquo dan ldquohasil penyelidikan orang lain (pasal 155 HIR)rdquo

Berikut analisis hukum berdasarkan alat-alat bukti yang dimiliki masing-masing pihak

1 MENGENAI PERBEDAAN LUAS TANAH DALAM LETTER C DENGAN LUAS TANAH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPPT) TAHUN 2013 ATAS NAMA B ARLIWAN BOENA

11 Bahwa dalam periksaan dilapangan telah ditemukan fakta tentang adanya dokumen tentang perbedaan luas tanah yang tercatat di letter C seluas 12060 M2 (vide lampiran 8)

9 | P a g e

dengan luas tanah dalam SPPT tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah seluas 13150 M2 sehingga terdapat selisih tanah seluas 1050 M2

12 Bahwa menurut saksi mantan kepala desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang bernama Yasin Efendi telah menerangkan pada tahun 2011 telah dilakukan pengukuran tanah persil 22 kelas d III dan ternyata luasnya adalah 13150 M2 dan kemudian dijadikan patokan penentuan SPPT

13 Bahwa kemudian selisih tanah seluas 1050 M2 inilah yang kemudian klaim oleh Bari Tosin CS sebagai tanah miliknya yang sebelumnya merupakan jalan keluar-masuk milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

14 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dilapangan diperoleh keterangan bahwa pengukuran tahun 2011 terhadap tanah persil 22 kelas d III dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah tercatat dalam buku Letter C dan pengukuran tidak sampai melampaui batas jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

15 Bahwa saat ini Bari Tosin CS secara fisik telah menguasai tanah seluas 13150 M2 jika Bari Tosin CS menuntut lagi jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) maka luas tanahnya akan menjadi 14200 M2 dan ini jelas mengada-ada karena tidak ada landasandasar hukumnya

16 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (vide lampiran 13) telah jelas bahwasanya tanah seluas 1050 M2 telah dilepaskan haknya pada PT UCP

17 Bahwa selain itu diperkuat lagi dengan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57051421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab

10 | P a g e

Lumajang (vide lampiran 14) yang isinya menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150 M2 adalah milik PT Malindo Feedmill Tbk

18 Bahwa dengan demikian tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak berdasarkan hukum

2 MENGENAI LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) BARI TOSIN CS DALAM SK AHLI WARIS TERTANGGAL 29 JANUARI 2013

21 Bahwa ada 5 (lima) orang warga dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang masing-masing bernama B Sari Susaher Sunar Sapuk dan Bari Tosin yang mengaku sebagai ahli waris dari B Arliwan Boenah sebagaimana dalam SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (vide lampiran 7)

22 Bahwa setelah dilakukan penelusuran berkas-berkas Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris di kantor desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang ternyata terdapat fakta bahwa Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Kepala Desa tanpa dilengkapi berkas-berkas sebagai syarat administrasi para ahli waris diantaranya surat kematian surat nikah surat kelahiran kartu tanda penduduk dll

23 Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 yang diterbitkan oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat Ranuyoso adalah cacat hukum

24 Bahwa berdasarkan hal tersebut telah diberikan masukan kepada kepala desa Alun-alun agar mencabut danatau membatalkan Surat Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah tertanggal 29 Januari 2013 dengan alasan Surat Keterangan Ahli Waris a-quo adalah cacat hukum karena telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para

11 | P a g e

Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

25 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 (vide lampiran 12)

26 Bahwa alasan pencabutan adalah dikarenakan SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

27 Bahwa dalam ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama menyatakan

ldquo Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris ldquo

28 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama a-quo maka siapapun yang mengatasnamakan ahli waris B Arliwan Boenah harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Hukum dari Pengadilan Agama Lumajang sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

29 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIMILIKI BARI TOSIN CS BERUPA SURAT KETERANGAN NOMOR 57041421927012013

31 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 9) yang pada intinya menerangkan bahwa tanah dalam buku Letter C nomor persil 22 kelas d III tanah seluas

12 | P a g e

1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah belum pernah dimutasi

32 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo sama sekali tidak terkait danatau tidak ada hubungannya dengan sama sekali dengan tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang saat ini dituntut oleh Bari Tosin CS

33 Bahwa selain itu Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo telah dicabut oleh adanya Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 13 ) dengan demikian Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi

4 MENGENAI BUKTI LETTER C DESA SERTA BUKTI SPPT ATAS NAMA B ARLIWAN BOENAH

41 Bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA letter C atau girik atau kikitir masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah tetapi setelah UUPA lahir dan PP No 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

42 Bahwa sekalipun demikian selain sertifikat hak atas tanah nampaknya tanda hak lain-pun masih ada yang berlaku yakni letter C atau girik atau kikitir Umumnya masyarakat masih berkeyakinan bahwa leter C atau girik adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah Tidak mempermasalahkan apakah letter C itu produk sebelum tahun 1960 atau-pun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya Pokoknya kalau tanah tertentu sudah memiliki letter C atau girik atau kikitir pemiliknya sudah merasa aman

43 Bahwa letter C yang sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi atau verponding sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi setelah berlakunya UUPA letter C bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah dan terakhir dengan adanya UU No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya dikenal sebagai letter C diganti menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT)

13 | P a g e

44 Bahwa apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA secara yuridis formal letter C benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA letter C tidak berlaku lagi Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 34KSip1960 tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan

rdquobahwa surat letter C atau petukgirik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanahrdquo

45 Bahwa masih berkembangnya pemahaman bahwa letter C merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah setelah UUPA disebabkan adanya anggapan demikian yang masih terus berkembang dikalangan masyarakat termasuk di kalangan pemerintahan Dengan dasar bukti tersebut masyarakat sudah merasa aman karena merasa telah memiliki bukti kepemilikan atas hak tanahnya

46 Bahwa setelah lahirnya UUPA letter C atau girik atau kikitir sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah Dengan perkataan lain letter C tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah Tetapi permasalahannya di kalangan masyarakat secara umum termasuk juga instansi pemerintah seperti instansi perpajakan instansi penegak hukum seperti Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan serta PPAT masih menggap letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

47 Bahwa setelah tahun 1960 letter C tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah kecuali hanya sebagai alat keterangan objek tanahbangunan dan sebagai bukti pajak tanahbangunan Menurut AP Parlindungan terlalu banyak masalah yang ditimbulkan dari penilaian terhadap tanah adat seperti girik letter C petuk dan sejenis hak yang berasal dari hak-hak adat Pengadilan direpotkan dengan perkara-perkara tanah yang seharusnya telah dikonversi Tanah-tanah adat seharusnya sudah dikonversi dan tunduk pada ketentuan UUPA karena pemerintah tidak mungkin lagi mengeluarkan bukti-bukti hak atas tanah yang tunduk pada sistem hukum yang lama Sehingga dengan demikian girik letter C dan tanah-tanah hak adat lainnya tidak dapat lagi dijadikan bukti kepemilikan

14 | P a g e

5 MENGENAI KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SERTIFIKAT NOMOR 1 TERTANGGAL 1 MEI 2003 ATAS NAMA PT MALINDO FEEDMILL Tbk

51 Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas tanah Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah

52 Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

53 Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat didalam bukti pemilikan Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

54 Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang

55 Di Indonesia hak atas tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditindak-lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pembahasan mengenai pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan

15 | P a g e

dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting setidak-tidaknya karena

a Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun

b Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan menjadi jaminan utang atau sebagainya

56 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sertifikat Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk (vide lampiran 11) adalah akta autentik yang merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

V KESIMPULAN DAN SARAN

A KESIMPULAN

1 Bahwa tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak didukung oleh fakta-fakta serta alat-alat bukti sehingga tuntutan yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum

2 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 maka Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 Bahwa bukti surat berupa kutipan letter C atau girik atau kikitir sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan pajak dan bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah

4 Bahwa sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang memberikan jaminan kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat

16 | P a g e

diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

5 Bahwa apabila bukti sertifikat hak atas tanah milik PT Malindo Feedmill Tbk dihadapkan dengan bukti letter C danatau SPPT atas nama B Arliwan Boenah dalam suatu tuntutan atau gugatan hukum maka bukti letter C danatau SPPT tanpa didukung dengan bukti lainnya seperti saksi-saksi dan data yuridis berupa alat bukti surat dan dokumen maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

B SARAN

1 Perlu adanya penyelarasan data di Kantor Desa setempat khususnya mengenai luas tanah dalam letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III dengan luas tanah dalam SPPT atas nama B Arliwan Boenah

2 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dan dihadiri oleh masing-masing pihak agar dapat ditemukan fakta materiil terkait dengan luas tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah a-quo

3 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Banguan Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dimasa mendatang

17 | P a g e

Malang 20 April 2015Hormat Kami

AnB Law Office

VI DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Sinar Grafika Jakarta 2007

Andi Hamzah Kamus Hukum Ghalia Indonesia Jakarta 1986

A P Parlindungan Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT Mandar Maju Bandung 1991

JCT Simorangkir dkk Pelajaran Hukum Indonesia Gunung agung Jakarta 1962

MR A Pitlo Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata PT intermasa jakarta 1984

Prof Subekti SH Pokok-Pokok Hukum Perdata PT Intrmasa Jakarta 1985

18 | P a g e

Sudikno Mertokusumo Perundang-Undangan Agraria Indonesia Liberty Yogjakarta 1988

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Undang-undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

19 | P a g e

1Alat-alat bukti surat danatau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bari Tosin CS

11 Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (Lampiran 7)

12 Letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III tanah seluas 1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah (Lampiran 8)

13 SPPT atas nama B Arliwan Boenah tanah seluas 13150 M2 terletak desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang

14 Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang isinya menerangkan bahwa tanah dalam leter C Desa Alun-alun Nomor 22 persil 22 kelas d III seluas 1206 belum pernah di mutasi (Lampiran 9)

2Alat-alat bukti surat danatau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT Malindo Feedmill Tbk

21 Akta Jual Beli (AJB) Nomor 177RnyII2003 tertanggal 19 Maret 2003 Notaris PPAT Ari Mujianto SH (Lampiran 10)

22 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 (Lampiran 11)

23 Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 yang mencabut Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (Lampiran 12)

24 Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang isinya menerangkan tanah 1050 M2 telah dilepaskan haknya pada PT UCP (Lampiran 13)

6 | P a g e

25 Surat Keterangan Nomor 57051421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang isinya menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150 M2 adalah milik PT Malindo Feedmill Tbk (Lampiran 14)

26 SPPT atas nama PT Malindo Feedmill Tbk atas tanah seluas 443179 M2 terletak di Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (Lampiran 15)

27 Peta Lokasi PT Malindo Feedmill Tbk atas tanah seluas 443179 M2 terletak di Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (Lampiran 16)

IV ANALISIS HUKUM

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR283 RBg juncto pasal 1865 BW menyatakan

ldquo barang siapa yang mengaku memiliki atau mengemukakan peristiwa (keadaan) untuk mnguatkan haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan aanya hak atau peristiwa iturdquo

Bahwa dengan demikian maka dalam teori pembuktian pihak yang menuntutlah yang dibebani untuk proses pembuktian atas dalil tuntutan danatau gugatannya

Andi Hamzah memberi pengertian tentang alat bukti yaitu segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai membuktikan sesuatu Beda dengan Pitlo yang berpendapat bahwa alat bukti adalah bahan yang dipakai untuk membuktikan dalam suatu perkara Subekti berpendapat lain pula beliau mengatakan mengenai alat-alat pembuktian (alat bukti) termasuk dalam bagian yang pertama dapat juga dimasukkan dalam kitab undangundang tentang hukum perdata materiil

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa alat bukti adalah segala sesuatu atau bahan yang menurut undang-undang

7 | P a g e

dipakai untuk membuktikan sesuatu dalam suatu perkara di mana mengenai hal-hal yag dibantah oleh pihak lawan

Bahwa fungsi alat bukti adalah untuk digunakan sebagai alat untuk membuktikan sesuatu dalam suatu perkara yang dalam hal ini pembuktian dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terdapat dalam sengketaperkara tersebut

Macam alat bukti menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku ke IV Pasal 1866 yaitu

ldquoAlat-alat bukti terdiri atas Bukti tulisan bukti dengan saksi-saksi persangkaan-persangkaan pengakuan sumpah segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan ldquo

Sedangkan macam-macam alat bukti menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 164 HIR adalah 1 Bukti dengan surat2 Bukti dengan saksi3 Bukti dengan persangkaan4 Pengakuan5 Sumpah

JCT Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto membuat definisi satu persatu dari alat bukti yaitu

(1)Alat Bukti Tertulis Yang dimaksud dengan tulisan adalah segala sesuatu yang membuat tanda-tanda yang dapat diartikan yang mengandung isi suatu pikiran Alat bukti tulisan yang terkenal ialah akta autentik dan akta dibawah tangan Akta autentik itu harus (a) Dibuat oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang dalam

suatu tempat tertentu(b) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

Akta autentik merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

(2)Alat Bukti SaksiSetiap orang jika diperlukan pengadilan wajib jadi saksi untuk diminta keterangannya Para saksi sebelum diminta keterangannya harus angkat sumpah lebih dahulu akan tetapi ada dua pengecualian yaitu

8 | P a g e

(a) Yang tidak dapat jadi saksi misalnya anggota keluarga yang sangat erat hubungannya dengan tergugat

(b) Mereka yang dilarang oleh agamanya untuk bersumpah juga tidak diharuskan mengangkat sumpah melainkan mereka itu cukup berjanji akan menyatakan kebenarannya

(3)Alat Bukti SangkaanYang dimaksud sangkaan ialah kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari peristiwa yang sudah terbukti Cara ini disebut pula ldquobukti tidak langsungrdquo

(4)Alat Bukti PengakuanPengakuan adalah pernyataan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu proses yang membenarkan keterangan pihak lawan baik sebagian maupun seluruhnya Pengakuan ini dapat dibagi dua (a) Pengakuan dalam sidang(b) Pengakuan diluar sidang yang dibagi lagi atas

1048766 Pengakuan di luar sidang dengan lisan1048766 Pengakuan di luar sidang dengan tertulis

(5)Alat Bukti SumpahSumpah ada dua macam (a) Sumpah decisooir yaitu sumpah yang dimintakan oleh pihak

satu kepada pihak lain atas nama tergantung keputusan perkara

(b) Sumpah supietoir yaitu sumpah yang diminta oleh hakim kepada salah satu pihak untuk menambah alat bukti lainnya (tidak bersifat menentukan)

Dengan demikian macam alat bukti di dalam HIR tidak terbatas pada ke 5 alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR tetapi juga termasuk ldquohasil pemeriksaan setempat (pasal 154 HIR) rdquo dan ldquohasil penyelidikan orang lain (pasal 155 HIR)rdquo

Berikut analisis hukum berdasarkan alat-alat bukti yang dimiliki masing-masing pihak

1 MENGENAI PERBEDAAN LUAS TANAH DALAM LETTER C DENGAN LUAS TANAH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPPT) TAHUN 2013 ATAS NAMA B ARLIWAN BOENA

11 Bahwa dalam periksaan dilapangan telah ditemukan fakta tentang adanya dokumen tentang perbedaan luas tanah yang tercatat di letter C seluas 12060 M2 (vide lampiran 8)

9 | P a g e

dengan luas tanah dalam SPPT tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah seluas 13150 M2 sehingga terdapat selisih tanah seluas 1050 M2

12 Bahwa menurut saksi mantan kepala desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang bernama Yasin Efendi telah menerangkan pada tahun 2011 telah dilakukan pengukuran tanah persil 22 kelas d III dan ternyata luasnya adalah 13150 M2 dan kemudian dijadikan patokan penentuan SPPT

13 Bahwa kemudian selisih tanah seluas 1050 M2 inilah yang kemudian klaim oleh Bari Tosin CS sebagai tanah miliknya yang sebelumnya merupakan jalan keluar-masuk milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

14 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dilapangan diperoleh keterangan bahwa pengukuran tahun 2011 terhadap tanah persil 22 kelas d III dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah tercatat dalam buku Letter C dan pengukuran tidak sampai melampaui batas jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

15 Bahwa saat ini Bari Tosin CS secara fisik telah menguasai tanah seluas 13150 M2 jika Bari Tosin CS menuntut lagi jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) maka luas tanahnya akan menjadi 14200 M2 dan ini jelas mengada-ada karena tidak ada landasandasar hukumnya

16 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (vide lampiran 13) telah jelas bahwasanya tanah seluas 1050 M2 telah dilepaskan haknya pada PT UCP

17 Bahwa selain itu diperkuat lagi dengan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57051421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab

10 | P a g e

Lumajang (vide lampiran 14) yang isinya menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150 M2 adalah milik PT Malindo Feedmill Tbk

18 Bahwa dengan demikian tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak berdasarkan hukum

2 MENGENAI LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) BARI TOSIN CS DALAM SK AHLI WARIS TERTANGGAL 29 JANUARI 2013

21 Bahwa ada 5 (lima) orang warga dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang masing-masing bernama B Sari Susaher Sunar Sapuk dan Bari Tosin yang mengaku sebagai ahli waris dari B Arliwan Boenah sebagaimana dalam SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (vide lampiran 7)

22 Bahwa setelah dilakukan penelusuran berkas-berkas Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris di kantor desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang ternyata terdapat fakta bahwa Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Kepala Desa tanpa dilengkapi berkas-berkas sebagai syarat administrasi para ahli waris diantaranya surat kematian surat nikah surat kelahiran kartu tanda penduduk dll

23 Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 yang diterbitkan oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat Ranuyoso adalah cacat hukum

24 Bahwa berdasarkan hal tersebut telah diberikan masukan kepada kepala desa Alun-alun agar mencabut danatau membatalkan Surat Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah tertanggal 29 Januari 2013 dengan alasan Surat Keterangan Ahli Waris a-quo adalah cacat hukum karena telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para

11 | P a g e

Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

25 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 (vide lampiran 12)

26 Bahwa alasan pencabutan adalah dikarenakan SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

27 Bahwa dalam ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama menyatakan

ldquo Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris ldquo

28 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama a-quo maka siapapun yang mengatasnamakan ahli waris B Arliwan Boenah harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Hukum dari Pengadilan Agama Lumajang sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

29 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIMILIKI BARI TOSIN CS BERUPA SURAT KETERANGAN NOMOR 57041421927012013

31 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 9) yang pada intinya menerangkan bahwa tanah dalam buku Letter C nomor persil 22 kelas d III tanah seluas

12 | P a g e

1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah belum pernah dimutasi

32 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo sama sekali tidak terkait danatau tidak ada hubungannya dengan sama sekali dengan tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang saat ini dituntut oleh Bari Tosin CS

33 Bahwa selain itu Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo telah dicabut oleh adanya Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 13 ) dengan demikian Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi

4 MENGENAI BUKTI LETTER C DESA SERTA BUKTI SPPT ATAS NAMA B ARLIWAN BOENAH

41 Bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA letter C atau girik atau kikitir masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah tetapi setelah UUPA lahir dan PP No 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

42 Bahwa sekalipun demikian selain sertifikat hak atas tanah nampaknya tanda hak lain-pun masih ada yang berlaku yakni letter C atau girik atau kikitir Umumnya masyarakat masih berkeyakinan bahwa leter C atau girik adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah Tidak mempermasalahkan apakah letter C itu produk sebelum tahun 1960 atau-pun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya Pokoknya kalau tanah tertentu sudah memiliki letter C atau girik atau kikitir pemiliknya sudah merasa aman

43 Bahwa letter C yang sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi atau verponding sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi setelah berlakunya UUPA letter C bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah dan terakhir dengan adanya UU No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya dikenal sebagai letter C diganti menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT)

13 | P a g e

44 Bahwa apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA secara yuridis formal letter C benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA letter C tidak berlaku lagi Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 34KSip1960 tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan

rdquobahwa surat letter C atau petukgirik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanahrdquo

45 Bahwa masih berkembangnya pemahaman bahwa letter C merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah setelah UUPA disebabkan adanya anggapan demikian yang masih terus berkembang dikalangan masyarakat termasuk di kalangan pemerintahan Dengan dasar bukti tersebut masyarakat sudah merasa aman karena merasa telah memiliki bukti kepemilikan atas hak tanahnya

46 Bahwa setelah lahirnya UUPA letter C atau girik atau kikitir sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah Dengan perkataan lain letter C tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah Tetapi permasalahannya di kalangan masyarakat secara umum termasuk juga instansi pemerintah seperti instansi perpajakan instansi penegak hukum seperti Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan serta PPAT masih menggap letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

47 Bahwa setelah tahun 1960 letter C tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah kecuali hanya sebagai alat keterangan objek tanahbangunan dan sebagai bukti pajak tanahbangunan Menurut AP Parlindungan terlalu banyak masalah yang ditimbulkan dari penilaian terhadap tanah adat seperti girik letter C petuk dan sejenis hak yang berasal dari hak-hak adat Pengadilan direpotkan dengan perkara-perkara tanah yang seharusnya telah dikonversi Tanah-tanah adat seharusnya sudah dikonversi dan tunduk pada ketentuan UUPA karena pemerintah tidak mungkin lagi mengeluarkan bukti-bukti hak atas tanah yang tunduk pada sistem hukum yang lama Sehingga dengan demikian girik letter C dan tanah-tanah hak adat lainnya tidak dapat lagi dijadikan bukti kepemilikan

14 | P a g e

5 MENGENAI KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SERTIFIKAT NOMOR 1 TERTANGGAL 1 MEI 2003 ATAS NAMA PT MALINDO FEEDMILL Tbk

51 Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas tanah Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah

52 Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

53 Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat didalam bukti pemilikan Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

54 Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang

55 Di Indonesia hak atas tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditindak-lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pembahasan mengenai pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan

15 | P a g e

dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting setidak-tidaknya karena

a Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun

b Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan menjadi jaminan utang atau sebagainya

56 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sertifikat Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk (vide lampiran 11) adalah akta autentik yang merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

V KESIMPULAN DAN SARAN

A KESIMPULAN

1 Bahwa tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak didukung oleh fakta-fakta serta alat-alat bukti sehingga tuntutan yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum

2 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 maka Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 Bahwa bukti surat berupa kutipan letter C atau girik atau kikitir sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan pajak dan bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah

4 Bahwa sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang memberikan jaminan kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat

16 | P a g e

diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

5 Bahwa apabila bukti sertifikat hak atas tanah milik PT Malindo Feedmill Tbk dihadapkan dengan bukti letter C danatau SPPT atas nama B Arliwan Boenah dalam suatu tuntutan atau gugatan hukum maka bukti letter C danatau SPPT tanpa didukung dengan bukti lainnya seperti saksi-saksi dan data yuridis berupa alat bukti surat dan dokumen maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

B SARAN

1 Perlu adanya penyelarasan data di Kantor Desa setempat khususnya mengenai luas tanah dalam letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III dengan luas tanah dalam SPPT atas nama B Arliwan Boenah

2 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dan dihadiri oleh masing-masing pihak agar dapat ditemukan fakta materiil terkait dengan luas tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah a-quo

3 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Banguan Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dimasa mendatang

17 | P a g e

Malang 20 April 2015Hormat Kami

AnB Law Office

VI DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Sinar Grafika Jakarta 2007

Andi Hamzah Kamus Hukum Ghalia Indonesia Jakarta 1986

A P Parlindungan Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT Mandar Maju Bandung 1991

JCT Simorangkir dkk Pelajaran Hukum Indonesia Gunung agung Jakarta 1962

MR A Pitlo Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata PT intermasa jakarta 1984

Prof Subekti SH Pokok-Pokok Hukum Perdata PT Intrmasa Jakarta 1985

18 | P a g e

Sudikno Mertokusumo Perundang-Undangan Agraria Indonesia Liberty Yogjakarta 1988

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Undang-undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

19 | P a g e

25 Surat Keterangan Nomor 57051421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang isinya menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150 M2 adalah milik PT Malindo Feedmill Tbk (Lampiran 14)

26 SPPT atas nama PT Malindo Feedmill Tbk atas tanah seluas 443179 M2 terletak di Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (Lampiran 15)

27 Peta Lokasi PT Malindo Feedmill Tbk atas tanah seluas 443179 M2 terletak di Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (Lampiran 16)

IV ANALISIS HUKUM

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR283 RBg juncto pasal 1865 BW menyatakan

ldquo barang siapa yang mengaku memiliki atau mengemukakan peristiwa (keadaan) untuk mnguatkan haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan aanya hak atau peristiwa iturdquo

Bahwa dengan demikian maka dalam teori pembuktian pihak yang menuntutlah yang dibebani untuk proses pembuktian atas dalil tuntutan danatau gugatannya

Andi Hamzah memberi pengertian tentang alat bukti yaitu segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai membuktikan sesuatu Beda dengan Pitlo yang berpendapat bahwa alat bukti adalah bahan yang dipakai untuk membuktikan dalam suatu perkara Subekti berpendapat lain pula beliau mengatakan mengenai alat-alat pembuktian (alat bukti) termasuk dalam bagian yang pertama dapat juga dimasukkan dalam kitab undangundang tentang hukum perdata materiil

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa alat bukti adalah segala sesuatu atau bahan yang menurut undang-undang

7 | P a g e

dipakai untuk membuktikan sesuatu dalam suatu perkara di mana mengenai hal-hal yag dibantah oleh pihak lawan

Bahwa fungsi alat bukti adalah untuk digunakan sebagai alat untuk membuktikan sesuatu dalam suatu perkara yang dalam hal ini pembuktian dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terdapat dalam sengketaperkara tersebut

Macam alat bukti menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku ke IV Pasal 1866 yaitu

ldquoAlat-alat bukti terdiri atas Bukti tulisan bukti dengan saksi-saksi persangkaan-persangkaan pengakuan sumpah segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan ldquo

Sedangkan macam-macam alat bukti menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 164 HIR adalah 1 Bukti dengan surat2 Bukti dengan saksi3 Bukti dengan persangkaan4 Pengakuan5 Sumpah

JCT Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto membuat definisi satu persatu dari alat bukti yaitu

(1)Alat Bukti Tertulis Yang dimaksud dengan tulisan adalah segala sesuatu yang membuat tanda-tanda yang dapat diartikan yang mengandung isi suatu pikiran Alat bukti tulisan yang terkenal ialah akta autentik dan akta dibawah tangan Akta autentik itu harus (a) Dibuat oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang dalam

suatu tempat tertentu(b) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

Akta autentik merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

(2)Alat Bukti SaksiSetiap orang jika diperlukan pengadilan wajib jadi saksi untuk diminta keterangannya Para saksi sebelum diminta keterangannya harus angkat sumpah lebih dahulu akan tetapi ada dua pengecualian yaitu

8 | P a g e

(a) Yang tidak dapat jadi saksi misalnya anggota keluarga yang sangat erat hubungannya dengan tergugat

(b) Mereka yang dilarang oleh agamanya untuk bersumpah juga tidak diharuskan mengangkat sumpah melainkan mereka itu cukup berjanji akan menyatakan kebenarannya

(3)Alat Bukti SangkaanYang dimaksud sangkaan ialah kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari peristiwa yang sudah terbukti Cara ini disebut pula ldquobukti tidak langsungrdquo

(4)Alat Bukti PengakuanPengakuan adalah pernyataan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu proses yang membenarkan keterangan pihak lawan baik sebagian maupun seluruhnya Pengakuan ini dapat dibagi dua (a) Pengakuan dalam sidang(b) Pengakuan diluar sidang yang dibagi lagi atas

1048766 Pengakuan di luar sidang dengan lisan1048766 Pengakuan di luar sidang dengan tertulis

(5)Alat Bukti SumpahSumpah ada dua macam (a) Sumpah decisooir yaitu sumpah yang dimintakan oleh pihak

satu kepada pihak lain atas nama tergantung keputusan perkara

(b) Sumpah supietoir yaitu sumpah yang diminta oleh hakim kepada salah satu pihak untuk menambah alat bukti lainnya (tidak bersifat menentukan)

Dengan demikian macam alat bukti di dalam HIR tidak terbatas pada ke 5 alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR tetapi juga termasuk ldquohasil pemeriksaan setempat (pasal 154 HIR) rdquo dan ldquohasil penyelidikan orang lain (pasal 155 HIR)rdquo

Berikut analisis hukum berdasarkan alat-alat bukti yang dimiliki masing-masing pihak

1 MENGENAI PERBEDAAN LUAS TANAH DALAM LETTER C DENGAN LUAS TANAH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPPT) TAHUN 2013 ATAS NAMA B ARLIWAN BOENA

11 Bahwa dalam periksaan dilapangan telah ditemukan fakta tentang adanya dokumen tentang perbedaan luas tanah yang tercatat di letter C seluas 12060 M2 (vide lampiran 8)

9 | P a g e

dengan luas tanah dalam SPPT tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah seluas 13150 M2 sehingga terdapat selisih tanah seluas 1050 M2

12 Bahwa menurut saksi mantan kepala desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang bernama Yasin Efendi telah menerangkan pada tahun 2011 telah dilakukan pengukuran tanah persil 22 kelas d III dan ternyata luasnya adalah 13150 M2 dan kemudian dijadikan patokan penentuan SPPT

13 Bahwa kemudian selisih tanah seluas 1050 M2 inilah yang kemudian klaim oleh Bari Tosin CS sebagai tanah miliknya yang sebelumnya merupakan jalan keluar-masuk milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

14 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dilapangan diperoleh keterangan bahwa pengukuran tahun 2011 terhadap tanah persil 22 kelas d III dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah tercatat dalam buku Letter C dan pengukuran tidak sampai melampaui batas jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

15 Bahwa saat ini Bari Tosin CS secara fisik telah menguasai tanah seluas 13150 M2 jika Bari Tosin CS menuntut lagi jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) maka luas tanahnya akan menjadi 14200 M2 dan ini jelas mengada-ada karena tidak ada landasandasar hukumnya

16 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (vide lampiran 13) telah jelas bahwasanya tanah seluas 1050 M2 telah dilepaskan haknya pada PT UCP

17 Bahwa selain itu diperkuat lagi dengan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57051421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab

10 | P a g e

Lumajang (vide lampiran 14) yang isinya menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150 M2 adalah milik PT Malindo Feedmill Tbk

18 Bahwa dengan demikian tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak berdasarkan hukum

2 MENGENAI LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) BARI TOSIN CS DALAM SK AHLI WARIS TERTANGGAL 29 JANUARI 2013

21 Bahwa ada 5 (lima) orang warga dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang masing-masing bernama B Sari Susaher Sunar Sapuk dan Bari Tosin yang mengaku sebagai ahli waris dari B Arliwan Boenah sebagaimana dalam SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (vide lampiran 7)

22 Bahwa setelah dilakukan penelusuran berkas-berkas Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris di kantor desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang ternyata terdapat fakta bahwa Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Kepala Desa tanpa dilengkapi berkas-berkas sebagai syarat administrasi para ahli waris diantaranya surat kematian surat nikah surat kelahiran kartu tanda penduduk dll

23 Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 yang diterbitkan oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat Ranuyoso adalah cacat hukum

24 Bahwa berdasarkan hal tersebut telah diberikan masukan kepada kepala desa Alun-alun agar mencabut danatau membatalkan Surat Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah tertanggal 29 Januari 2013 dengan alasan Surat Keterangan Ahli Waris a-quo adalah cacat hukum karena telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para

11 | P a g e

Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

25 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 (vide lampiran 12)

26 Bahwa alasan pencabutan adalah dikarenakan SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

27 Bahwa dalam ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama menyatakan

ldquo Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris ldquo

28 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama a-quo maka siapapun yang mengatasnamakan ahli waris B Arliwan Boenah harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Hukum dari Pengadilan Agama Lumajang sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

29 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIMILIKI BARI TOSIN CS BERUPA SURAT KETERANGAN NOMOR 57041421927012013

31 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 9) yang pada intinya menerangkan bahwa tanah dalam buku Letter C nomor persil 22 kelas d III tanah seluas

12 | P a g e

1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah belum pernah dimutasi

32 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo sama sekali tidak terkait danatau tidak ada hubungannya dengan sama sekali dengan tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang saat ini dituntut oleh Bari Tosin CS

33 Bahwa selain itu Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo telah dicabut oleh adanya Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 13 ) dengan demikian Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi

4 MENGENAI BUKTI LETTER C DESA SERTA BUKTI SPPT ATAS NAMA B ARLIWAN BOENAH

41 Bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA letter C atau girik atau kikitir masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah tetapi setelah UUPA lahir dan PP No 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

42 Bahwa sekalipun demikian selain sertifikat hak atas tanah nampaknya tanda hak lain-pun masih ada yang berlaku yakni letter C atau girik atau kikitir Umumnya masyarakat masih berkeyakinan bahwa leter C atau girik adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah Tidak mempermasalahkan apakah letter C itu produk sebelum tahun 1960 atau-pun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya Pokoknya kalau tanah tertentu sudah memiliki letter C atau girik atau kikitir pemiliknya sudah merasa aman

43 Bahwa letter C yang sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi atau verponding sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi setelah berlakunya UUPA letter C bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah dan terakhir dengan adanya UU No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya dikenal sebagai letter C diganti menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT)

13 | P a g e

44 Bahwa apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA secara yuridis formal letter C benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA letter C tidak berlaku lagi Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 34KSip1960 tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan

rdquobahwa surat letter C atau petukgirik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanahrdquo

45 Bahwa masih berkembangnya pemahaman bahwa letter C merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah setelah UUPA disebabkan adanya anggapan demikian yang masih terus berkembang dikalangan masyarakat termasuk di kalangan pemerintahan Dengan dasar bukti tersebut masyarakat sudah merasa aman karena merasa telah memiliki bukti kepemilikan atas hak tanahnya

46 Bahwa setelah lahirnya UUPA letter C atau girik atau kikitir sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah Dengan perkataan lain letter C tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah Tetapi permasalahannya di kalangan masyarakat secara umum termasuk juga instansi pemerintah seperti instansi perpajakan instansi penegak hukum seperti Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan serta PPAT masih menggap letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

47 Bahwa setelah tahun 1960 letter C tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah kecuali hanya sebagai alat keterangan objek tanahbangunan dan sebagai bukti pajak tanahbangunan Menurut AP Parlindungan terlalu banyak masalah yang ditimbulkan dari penilaian terhadap tanah adat seperti girik letter C petuk dan sejenis hak yang berasal dari hak-hak adat Pengadilan direpotkan dengan perkara-perkara tanah yang seharusnya telah dikonversi Tanah-tanah adat seharusnya sudah dikonversi dan tunduk pada ketentuan UUPA karena pemerintah tidak mungkin lagi mengeluarkan bukti-bukti hak atas tanah yang tunduk pada sistem hukum yang lama Sehingga dengan demikian girik letter C dan tanah-tanah hak adat lainnya tidak dapat lagi dijadikan bukti kepemilikan

14 | P a g e

5 MENGENAI KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SERTIFIKAT NOMOR 1 TERTANGGAL 1 MEI 2003 ATAS NAMA PT MALINDO FEEDMILL Tbk

51 Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas tanah Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah

52 Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

53 Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat didalam bukti pemilikan Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

54 Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang

55 Di Indonesia hak atas tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditindak-lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pembahasan mengenai pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan

15 | P a g e

dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting setidak-tidaknya karena

a Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun

b Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan menjadi jaminan utang atau sebagainya

56 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sertifikat Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk (vide lampiran 11) adalah akta autentik yang merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

V KESIMPULAN DAN SARAN

A KESIMPULAN

1 Bahwa tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak didukung oleh fakta-fakta serta alat-alat bukti sehingga tuntutan yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum

2 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 maka Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 Bahwa bukti surat berupa kutipan letter C atau girik atau kikitir sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan pajak dan bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah

4 Bahwa sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang memberikan jaminan kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat

16 | P a g e

diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

5 Bahwa apabila bukti sertifikat hak atas tanah milik PT Malindo Feedmill Tbk dihadapkan dengan bukti letter C danatau SPPT atas nama B Arliwan Boenah dalam suatu tuntutan atau gugatan hukum maka bukti letter C danatau SPPT tanpa didukung dengan bukti lainnya seperti saksi-saksi dan data yuridis berupa alat bukti surat dan dokumen maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

B SARAN

1 Perlu adanya penyelarasan data di Kantor Desa setempat khususnya mengenai luas tanah dalam letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III dengan luas tanah dalam SPPT atas nama B Arliwan Boenah

2 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dan dihadiri oleh masing-masing pihak agar dapat ditemukan fakta materiil terkait dengan luas tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah a-quo

3 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Banguan Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dimasa mendatang

17 | P a g e

Malang 20 April 2015Hormat Kami

AnB Law Office

VI DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Sinar Grafika Jakarta 2007

Andi Hamzah Kamus Hukum Ghalia Indonesia Jakarta 1986

A P Parlindungan Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT Mandar Maju Bandung 1991

JCT Simorangkir dkk Pelajaran Hukum Indonesia Gunung agung Jakarta 1962

MR A Pitlo Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata PT intermasa jakarta 1984

Prof Subekti SH Pokok-Pokok Hukum Perdata PT Intrmasa Jakarta 1985

18 | P a g e

Sudikno Mertokusumo Perundang-Undangan Agraria Indonesia Liberty Yogjakarta 1988

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Undang-undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

19 | P a g e

dipakai untuk membuktikan sesuatu dalam suatu perkara di mana mengenai hal-hal yag dibantah oleh pihak lawan

Bahwa fungsi alat bukti adalah untuk digunakan sebagai alat untuk membuktikan sesuatu dalam suatu perkara yang dalam hal ini pembuktian dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terdapat dalam sengketaperkara tersebut

Macam alat bukti menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku ke IV Pasal 1866 yaitu

ldquoAlat-alat bukti terdiri atas Bukti tulisan bukti dengan saksi-saksi persangkaan-persangkaan pengakuan sumpah segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan ldquo

Sedangkan macam-macam alat bukti menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 164 HIR adalah 1 Bukti dengan surat2 Bukti dengan saksi3 Bukti dengan persangkaan4 Pengakuan5 Sumpah

JCT Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto membuat definisi satu persatu dari alat bukti yaitu

(1)Alat Bukti Tertulis Yang dimaksud dengan tulisan adalah segala sesuatu yang membuat tanda-tanda yang dapat diartikan yang mengandung isi suatu pikiran Alat bukti tulisan yang terkenal ialah akta autentik dan akta dibawah tangan Akta autentik itu harus (a) Dibuat oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang dalam

suatu tempat tertentu(b) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

Akta autentik merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

(2)Alat Bukti SaksiSetiap orang jika diperlukan pengadilan wajib jadi saksi untuk diminta keterangannya Para saksi sebelum diminta keterangannya harus angkat sumpah lebih dahulu akan tetapi ada dua pengecualian yaitu

8 | P a g e

(a) Yang tidak dapat jadi saksi misalnya anggota keluarga yang sangat erat hubungannya dengan tergugat

(b) Mereka yang dilarang oleh agamanya untuk bersumpah juga tidak diharuskan mengangkat sumpah melainkan mereka itu cukup berjanji akan menyatakan kebenarannya

(3)Alat Bukti SangkaanYang dimaksud sangkaan ialah kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari peristiwa yang sudah terbukti Cara ini disebut pula ldquobukti tidak langsungrdquo

(4)Alat Bukti PengakuanPengakuan adalah pernyataan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu proses yang membenarkan keterangan pihak lawan baik sebagian maupun seluruhnya Pengakuan ini dapat dibagi dua (a) Pengakuan dalam sidang(b) Pengakuan diluar sidang yang dibagi lagi atas

1048766 Pengakuan di luar sidang dengan lisan1048766 Pengakuan di luar sidang dengan tertulis

(5)Alat Bukti SumpahSumpah ada dua macam (a) Sumpah decisooir yaitu sumpah yang dimintakan oleh pihak

satu kepada pihak lain atas nama tergantung keputusan perkara

(b) Sumpah supietoir yaitu sumpah yang diminta oleh hakim kepada salah satu pihak untuk menambah alat bukti lainnya (tidak bersifat menentukan)

Dengan demikian macam alat bukti di dalam HIR tidak terbatas pada ke 5 alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR tetapi juga termasuk ldquohasil pemeriksaan setempat (pasal 154 HIR) rdquo dan ldquohasil penyelidikan orang lain (pasal 155 HIR)rdquo

Berikut analisis hukum berdasarkan alat-alat bukti yang dimiliki masing-masing pihak

1 MENGENAI PERBEDAAN LUAS TANAH DALAM LETTER C DENGAN LUAS TANAH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPPT) TAHUN 2013 ATAS NAMA B ARLIWAN BOENA

11 Bahwa dalam periksaan dilapangan telah ditemukan fakta tentang adanya dokumen tentang perbedaan luas tanah yang tercatat di letter C seluas 12060 M2 (vide lampiran 8)

9 | P a g e

dengan luas tanah dalam SPPT tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah seluas 13150 M2 sehingga terdapat selisih tanah seluas 1050 M2

12 Bahwa menurut saksi mantan kepala desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang bernama Yasin Efendi telah menerangkan pada tahun 2011 telah dilakukan pengukuran tanah persil 22 kelas d III dan ternyata luasnya adalah 13150 M2 dan kemudian dijadikan patokan penentuan SPPT

13 Bahwa kemudian selisih tanah seluas 1050 M2 inilah yang kemudian klaim oleh Bari Tosin CS sebagai tanah miliknya yang sebelumnya merupakan jalan keluar-masuk milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

14 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dilapangan diperoleh keterangan bahwa pengukuran tahun 2011 terhadap tanah persil 22 kelas d III dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah tercatat dalam buku Letter C dan pengukuran tidak sampai melampaui batas jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

15 Bahwa saat ini Bari Tosin CS secara fisik telah menguasai tanah seluas 13150 M2 jika Bari Tosin CS menuntut lagi jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) maka luas tanahnya akan menjadi 14200 M2 dan ini jelas mengada-ada karena tidak ada landasandasar hukumnya

16 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (vide lampiran 13) telah jelas bahwasanya tanah seluas 1050 M2 telah dilepaskan haknya pada PT UCP

17 Bahwa selain itu diperkuat lagi dengan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57051421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab

10 | P a g e

Lumajang (vide lampiran 14) yang isinya menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150 M2 adalah milik PT Malindo Feedmill Tbk

18 Bahwa dengan demikian tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak berdasarkan hukum

2 MENGENAI LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) BARI TOSIN CS DALAM SK AHLI WARIS TERTANGGAL 29 JANUARI 2013

21 Bahwa ada 5 (lima) orang warga dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang masing-masing bernama B Sari Susaher Sunar Sapuk dan Bari Tosin yang mengaku sebagai ahli waris dari B Arliwan Boenah sebagaimana dalam SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (vide lampiran 7)

22 Bahwa setelah dilakukan penelusuran berkas-berkas Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris di kantor desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang ternyata terdapat fakta bahwa Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Kepala Desa tanpa dilengkapi berkas-berkas sebagai syarat administrasi para ahli waris diantaranya surat kematian surat nikah surat kelahiran kartu tanda penduduk dll

23 Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 yang diterbitkan oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat Ranuyoso adalah cacat hukum

24 Bahwa berdasarkan hal tersebut telah diberikan masukan kepada kepala desa Alun-alun agar mencabut danatau membatalkan Surat Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah tertanggal 29 Januari 2013 dengan alasan Surat Keterangan Ahli Waris a-quo adalah cacat hukum karena telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para

11 | P a g e

Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

25 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 (vide lampiran 12)

26 Bahwa alasan pencabutan adalah dikarenakan SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

27 Bahwa dalam ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama menyatakan

ldquo Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris ldquo

28 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama a-quo maka siapapun yang mengatasnamakan ahli waris B Arliwan Boenah harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Hukum dari Pengadilan Agama Lumajang sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

29 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIMILIKI BARI TOSIN CS BERUPA SURAT KETERANGAN NOMOR 57041421927012013

31 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 9) yang pada intinya menerangkan bahwa tanah dalam buku Letter C nomor persil 22 kelas d III tanah seluas

12 | P a g e

1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah belum pernah dimutasi

32 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo sama sekali tidak terkait danatau tidak ada hubungannya dengan sama sekali dengan tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang saat ini dituntut oleh Bari Tosin CS

33 Bahwa selain itu Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo telah dicabut oleh adanya Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 13 ) dengan demikian Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi

4 MENGENAI BUKTI LETTER C DESA SERTA BUKTI SPPT ATAS NAMA B ARLIWAN BOENAH

41 Bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA letter C atau girik atau kikitir masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah tetapi setelah UUPA lahir dan PP No 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

42 Bahwa sekalipun demikian selain sertifikat hak atas tanah nampaknya tanda hak lain-pun masih ada yang berlaku yakni letter C atau girik atau kikitir Umumnya masyarakat masih berkeyakinan bahwa leter C atau girik adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah Tidak mempermasalahkan apakah letter C itu produk sebelum tahun 1960 atau-pun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya Pokoknya kalau tanah tertentu sudah memiliki letter C atau girik atau kikitir pemiliknya sudah merasa aman

43 Bahwa letter C yang sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi atau verponding sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi setelah berlakunya UUPA letter C bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah dan terakhir dengan adanya UU No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya dikenal sebagai letter C diganti menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT)

13 | P a g e

44 Bahwa apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA secara yuridis formal letter C benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA letter C tidak berlaku lagi Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 34KSip1960 tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan

rdquobahwa surat letter C atau petukgirik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanahrdquo

45 Bahwa masih berkembangnya pemahaman bahwa letter C merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah setelah UUPA disebabkan adanya anggapan demikian yang masih terus berkembang dikalangan masyarakat termasuk di kalangan pemerintahan Dengan dasar bukti tersebut masyarakat sudah merasa aman karena merasa telah memiliki bukti kepemilikan atas hak tanahnya

46 Bahwa setelah lahirnya UUPA letter C atau girik atau kikitir sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah Dengan perkataan lain letter C tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah Tetapi permasalahannya di kalangan masyarakat secara umum termasuk juga instansi pemerintah seperti instansi perpajakan instansi penegak hukum seperti Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan serta PPAT masih menggap letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

47 Bahwa setelah tahun 1960 letter C tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah kecuali hanya sebagai alat keterangan objek tanahbangunan dan sebagai bukti pajak tanahbangunan Menurut AP Parlindungan terlalu banyak masalah yang ditimbulkan dari penilaian terhadap tanah adat seperti girik letter C petuk dan sejenis hak yang berasal dari hak-hak adat Pengadilan direpotkan dengan perkara-perkara tanah yang seharusnya telah dikonversi Tanah-tanah adat seharusnya sudah dikonversi dan tunduk pada ketentuan UUPA karena pemerintah tidak mungkin lagi mengeluarkan bukti-bukti hak atas tanah yang tunduk pada sistem hukum yang lama Sehingga dengan demikian girik letter C dan tanah-tanah hak adat lainnya tidak dapat lagi dijadikan bukti kepemilikan

14 | P a g e

5 MENGENAI KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SERTIFIKAT NOMOR 1 TERTANGGAL 1 MEI 2003 ATAS NAMA PT MALINDO FEEDMILL Tbk

51 Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas tanah Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah

52 Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

53 Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat didalam bukti pemilikan Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

54 Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang

55 Di Indonesia hak atas tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditindak-lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pembahasan mengenai pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan

15 | P a g e

dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting setidak-tidaknya karena

a Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun

b Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan menjadi jaminan utang atau sebagainya

56 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sertifikat Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk (vide lampiran 11) adalah akta autentik yang merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

V KESIMPULAN DAN SARAN

A KESIMPULAN

1 Bahwa tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak didukung oleh fakta-fakta serta alat-alat bukti sehingga tuntutan yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum

2 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 maka Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 Bahwa bukti surat berupa kutipan letter C atau girik atau kikitir sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan pajak dan bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah

4 Bahwa sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang memberikan jaminan kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat

16 | P a g e

diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

5 Bahwa apabila bukti sertifikat hak atas tanah milik PT Malindo Feedmill Tbk dihadapkan dengan bukti letter C danatau SPPT atas nama B Arliwan Boenah dalam suatu tuntutan atau gugatan hukum maka bukti letter C danatau SPPT tanpa didukung dengan bukti lainnya seperti saksi-saksi dan data yuridis berupa alat bukti surat dan dokumen maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

B SARAN

1 Perlu adanya penyelarasan data di Kantor Desa setempat khususnya mengenai luas tanah dalam letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III dengan luas tanah dalam SPPT atas nama B Arliwan Boenah

2 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dan dihadiri oleh masing-masing pihak agar dapat ditemukan fakta materiil terkait dengan luas tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah a-quo

3 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Banguan Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dimasa mendatang

17 | P a g e

Malang 20 April 2015Hormat Kami

AnB Law Office

VI DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Sinar Grafika Jakarta 2007

Andi Hamzah Kamus Hukum Ghalia Indonesia Jakarta 1986

A P Parlindungan Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT Mandar Maju Bandung 1991

JCT Simorangkir dkk Pelajaran Hukum Indonesia Gunung agung Jakarta 1962

MR A Pitlo Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata PT intermasa jakarta 1984

Prof Subekti SH Pokok-Pokok Hukum Perdata PT Intrmasa Jakarta 1985

18 | P a g e

Sudikno Mertokusumo Perundang-Undangan Agraria Indonesia Liberty Yogjakarta 1988

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Undang-undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

19 | P a g e

(a) Yang tidak dapat jadi saksi misalnya anggota keluarga yang sangat erat hubungannya dengan tergugat

(b) Mereka yang dilarang oleh agamanya untuk bersumpah juga tidak diharuskan mengangkat sumpah melainkan mereka itu cukup berjanji akan menyatakan kebenarannya

(3)Alat Bukti SangkaanYang dimaksud sangkaan ialah kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari peristiwa yang sudah terbukti Cara ini disebut pula ldquobukti tidak langsungrdquo

(4)Alat Bukti PengakuanPengakuan adalah pernyataan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu proses yang membenarkan keterangan pihak lawan baik sebagian maupun seluruhnya Pengakuan ini dapat dibagi dua (a) Pengakuan dalam sidang(b) Pengakuan diluar sidang yang dibagi lagi atas

1048766 Pengakuan di luar sidang dengan lisan1048766 Pengakuan di luar sidang dengan tertulis

(5)Alat Bukti SumpahSumpah ada dua macam (a) Sumpah decisooir yaitu sumpah yang dimintakan oleh pihak

satu kepada pihak lain atas nama tergantung keputusan perkara

(b) Sumpah supietoir yaitu sumpah yang diminta oleh hakim kepada salah satu pihak untuk menambah alat bukti lainnya (tidak bersifat menentukan)

Dengan demikian macam alat bukti di dalam HIR tidak terbatas pada ke 5 alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR tetapi juga termasuk ldquohasil pemeriksaan setempat (pasal 154 HIR) rdquo dan ldquohasil penyelidikan orang lain (pasal 155 HIR)rdquo

Berikut analisis hukum berdasarkan alat-alat bukti yang dimiliki masing-masing pihak

1 MENGENAI PERBEDAAN LUAS TANAH DALAM LETTER C DENGAN LUAS TANAH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPPT) TAHUN 2013 ATAS NAMA B ARLIWAN BOENA

11 Bahwa dalam periksaan dilapangan telah ditemukan fakta tentang adanya dokumen tentang perbedaan luas tanah yang tercatat di letter C seluas 12060 M2 (vide lampiran 8)

9 | P a g e

dengan luas tanah dalam SPPT tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah seluas 13150 M2 sehingga terdapat selisih tanah seluas 1050 M2

12 Bahwa menurut saksi mantan kepala desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang bernama Yasin Efendi telah menerangkan pada tahun 2011 telah dilakukan pengukuran tanah persil 22 kelas d III dan ternyata luasnya adalah 13150 M2 dan kemudian dijadikan patokan penentuan SPPT

13 Bahwa kemudian selisih tanah seluas 1050 M2 inilah yang kemudian klaim oleh Bari Tosin CS sebagai tanah miliknya yang sebelumnya merupakan jalan keluar-masuk milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

14 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dilapangan diperoleh keterangan bahwa pengukuran tahun 2011 terhadap tanah persil 22 kelas d III dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah tercatat dalam buku Letter C dan pengukuran tidak sampai melampaui batas jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

15 Bahwa saat ini Bari Tosin CS secara fisik telah menguasai tanah seluas 13150 M2 jika Bari Tosin CS menuntut lagi jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) maka luas tanahnya akan menjadi 14200 M2 dan ini jelas mengada-ada karena tidak ada landasandasar hukumnya

16 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (vide lampiran 13) telah jelas bahwasanya tanah seluas 1050 M2 telah dilepaskan haknya pada PT UCP

17 Bahwa selain itu diperkuat lagi dengan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57051421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab

10 | P a g e

Lumajang (vide lampiran 14) yang isinya menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150 M2 adalah milik PT Malindo Feedmill Tbk

18 Bahwa dengan demikian tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak berdasarkan hukum

2 MENGENAI LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) BARI TOSIN CS DALAM SK AHLI WARIS TERTANGGAL 29 JANUARI 2013

21 Bahwa ada 5 (lima) orang warga dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang masing-masing bernama B Sari Susaher Sunar Sapuk dan Bari Tosin yang mengaku sebagai ahli waris dari B Arliwan Boenah sebagaimana dalam SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (vide lampiran 7)

22 Bahwa setelah dilakukan penelusuran berkas-berkas Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris di kantor desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang ternyata terdapat fakta bahwa Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Kepala Desa tanpa dilengkapi berkas-berkas sebagai syarat administrasi para ahli waris diantaranya surat kematian surat nikah surat kelahiran kartu tanda penduduk dll

23 Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 yang diterbitkan oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat Ranuyoso adalah cacat hukum

24 Bahwa berdasarkan hal tersebut telah diberikan masukan kepada kepala desa Alun-alun agar mencabut danatau membatalkan Surat Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah tertanggal 29 Januari 2013 dengan alasan Surat Keterangan Ahli Waris a-quo adalah cacat hukum karena telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para

11 | P a g e

Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

25 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 (vide lampiran 12)

26 Bahwa alasan pencabutan adalah dikarenakan SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

27 Bahwa dalam ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama menyatakan

ldquo Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris ldquo

28 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama a-quo maka siapapun yang mengatasnamakan ahli waris B Arliwan Boenah harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Hukum dari Pengadilan Agama Lumajang sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

29 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIMILIKI BARI TOSIN CS BERUPA SURAT KETERANGAN NOMOR 57041421927012013

31 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 9) yang pada intinya menerangkan bahwa tanah dalam buku Letter C nomor persil 22 kelas d III tanah seluas

12 | P a g e

1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah belum pernah dimutasi

32 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo sama sekali tidak terkait danatau tidak ada hubungannya dengan sama sekali dengan tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang saat ini dituntut oleh Bari Tosin CS

33 Bahwa selain itu Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo telah dicabut oleh adanya Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 13 ) dengan demikian Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi

4 MENGENAI BUKTI LETTER C DESA SERTA BUKTI SPPT ATAS NAMA B ARLIWAN BOENAH

41 Bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA letter C atau girik atau kikitir masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah tetapi setelah UUPA lahir dan PP No 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

42 Bahwa sekalipun demikian selain sertifikat hak atas tanah nampaknya tanda hak lain-pun masih ada yang berlaku yakni letter C atau girik atau kikitir Umumnya masyarakat masih berkeyakinan bahwa leter C atau girik adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah Tidak mempermasalahkan apakah letter C itu produk sebelum tahun 1960 atau-pun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya Pokoknya kalau tanah tertentu sudah memiliki letter C atau girik atau kikitir pemiliknya sudah merasa aman

43 Bahwa letter C yang sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi atau verponding sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi setelah berlakunya UUPA letter C bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah dan terakhir dengan adanya UU No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya dikenal sebagai letter C diganti menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT)

13 | P a g e

44 Bahwa apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA secara yuridis formal letter C benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA letter C tidak berlaku lagi Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 34KSip1960 tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan

rdquobahwa surat letter C atau petukgirik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanahrdquo

45 Bahwa masih berkembangnya pemahaman bahwa letter C merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah setelah UUPA disebabkan adanya anggapan demikian yang masih terus berkembang dikalangan masyarakat termasuk di kalangan pemerintahan Dengan dasar bukti tersebut masyarakat sudah merasa aman karena merasa telah memiliki bukti kepemilikan atas hak tanahnya

46 Bahwa setelah lahirnya UUPA letter C atau girik atau kikitir sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah Dengan perkataan lain letter C tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah Tetapi permasalahannya di kalangan masyarakat secara umum termasuk juga instansi pemerintah seperti instansi perpajakan instansi penegak hukum seperti Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan serta PPAT masih menggap letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

47 Bahwa setelah tahun 1960 letter C tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah kecuali hanya sebagai alat keterangan objek tanahbangunan dan sebagai bukti pajak tanahbangunan Menurut AP Parlindungan terlalu banyak masalah yang ditimbulkan dari penilaian terhadap tanah adat seperti girik letter C petuk dan sejenis hak yang berasal dari hak-hak adat Pengadilan direpotkan dengan perkara-perkara tanah yang seharusnya telah dikonversi Tanah-tanah adat seharusnya sudah dikonversi dan tunduk pada ketentuan UUPA karena pemerintah tidak mungkin lagi mengeluarkan bukti-bukti hak atas tanah yang tunduk pada sistem hukum yang lama Sehingga dengan demikian girik letter C dan tanah-tanah hak adat lainnya tidak dapat lagi dijadikan bukti kepemilikan

14 | P a g e

5 MENGENAI KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SERTIFIKAT NOMOR 1 TERTANGGAL 1 MEI 2003 ATAS NAMA PT MALINDO FEEDMILL Tbk

51 Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas tanah Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah

52 Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

53 Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat didalam bukti pemilikan Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

54 Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang

55 Di Indonesia hak atas tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditindak-lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pembahasan mengenai pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan

15 | P a g e

dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting setidak-tidaknya karena

a Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun

b Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan menjadi jaminan utang atau sebagainya

56 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sertifikat Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk (vide lampiran 11) adalah akta autentik yang merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

V KESIMPULAN DAN SARAN

A KESIMPULAN

1 Bahwa tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak didukung oleh fakta-fakta serta alat-alat bukti sehingga tuntutan yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum

2 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 maka Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 Bahwa bukti surat berupa kutipan letter C atau girik atau kikitir sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan pajak dan bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah

4 Bahwa sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang memberikan jaminan kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat

16 | P a g e

diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

5 Bahwa apabila bukti sertifikat hak atas tanah milik PT Malindo Feedmill Tbk dihadapkan dengan bukti letter C danatau SPPT atas nama B Arliwan Boenah dalam suatu tuntutan atau gugatan hukum maka bukti letter C danatau SPPT tanpa didukung dengan bukti lainnya seperti saksi-saksi dan data yuridis berupa alat bukti surat dan dokumen maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

B SARAN

1 Perlu adanya penyelarasan data di Kantor Desa setempat khususnya mengenai luas tanah dalam letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III dengan luas tanah dalam SPPT atas nama B Arliwan Boenah

2 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dan dihadiri oleh masing-masing pihak agar dapat ditemukan fakta materiil terkait dengan luas tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah a-quo

3 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Banguan Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dimasa mendatang

17 | P a g e

Malang 20 April 2015Hormat Kami

AnB Law Office

VI DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Sinar Grafika Jakarta 2007

Andi Hamzah Kamus Hukum Ghalia Indonesia Jakarta 1986

A P Parlindungan Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT Mandar Maju Bandung 1991

JCT Simorangkir dkk Pelajaran Hukum Indonesia Gunung agung Jakarta 1962

MR A Pitlo Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata PT intermasa jakarta 1984

Prof Subekti SH Pokok-Pokok Hukum Perdata PT Intrmasa Jakarta 1985

18 | P a g e

Sudikno Mertokusumo Perundang-Undangan Agraria Indonesia Liberty Yogjakarta 1988

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Undang-undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

19 | P a g e

dengan luas tanah dalam SPPT tahun 2013 atas nama B Arliwan Boenah seluas 13150 M2 sehingga terdapat selisih tanah seluas 1050 M2

12 Bahwa menurut saksi mantan kepala desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang bernama Yasin Efendi telah menerangkan pada tahun 2011 telah dilakukan pengukuran tanah persil 22 kelas d III dan ternyata luasnya adalah 13150 M2 dan kemudian dijadikan patokan penentuan SPPT

13 Bahwa kemudian selisih tanah seluas 1050 M2 inilah yang kemudian klaim oleh Bari Tosin CS sebagai tanah miliknya yang sebelumnya merupakan jalan keluar-masuk milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

14 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dilapangan diperoleh keterangan bahwa pengukuran tahun 2011 terhadap tanah persil 22 kelas d III dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah tercatat dalam buku Letter C dan pengukuran tidak sampai melampaui batas jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2)

15 Bahwa saat ini Bari Tosin CS secara fisik telah menguasai tanah seluas 13150 M2 jika Bari Tosin CS menuntut lagi jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) maka luas tanahnya akan menjadi 14200 M2 dan ini jelas mengada-ada karena tidak ada landasandasar hukumnya

16 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang (vide lampiran 13) telah jelas bahwasanya tanah seluas 1050 M2 telah dilepaskan haknya pada PT UCP

17 Bahwa selain itu diperkuat lagi dengan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor 57051421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab

10 | P a g e

Lumajang (vide lampiran 14) yang isinya menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150 M2 adalah milik PT Malindo Feedmill Tbk

18 Bahwa dengan demikian tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak berdasarkan hukum

2 MENGENAI LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) BARI TOSIN CS DALAM SK AHLI WARIS TERTANGGAL 29 JANUARI 2013

21 Bahwa ada 5 (lima) orang warga dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang masing-masing bernama B Sari Susaher Sunar Sapuk dan Bari Tosin yang mengaku sebagai ahli waris dari B Arliwan Boenah sebagaimana dalam SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (vide lampiran 7)

22 Bahwa setelah dilakukan penelusuran berkas-berkas Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris di kantor desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang ternyata terdapat fakta bahwa Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Kepala Desa tanpa dilengkapi berkas-berkas sebagai syarat administrasi para ahli waris diantaranya surat kematian surat nikah surat kelahiran kartu tanda penduduk dll

23 Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 yang diterbitkan oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat Ranuyoso adalah cacat hukum

24 Bahwa berdasarkan hal tersebut telah diberikan masukan kepada kepala desa Alun-alun agar mencabut danatau membatalkan Surat Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah tertanggal 29 Januari 2013 dengan alasan Surat Keterangan Ahli Waris a-quo adalah cacat hukum karena telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para

11 | P a g e

Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

25 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 (vide lampiran 12)

26 Bahwa alasan pencabutan adalah dikarenakan SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

27 Bahwa dalam ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama menyatakan

ldquo Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris ldquo

28 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama a-quo maka siapapun yang mengatasnamakan ahli waris B Arliwan Boenah harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Hukum dari Pengadilan Agama Lumajang sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

29 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIMILIKI BARI TOSIN CS BERUPA SURAT KETERANGAN NOMOR 57041421927012013

31 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 9) yang pada intinya menerangkan bahwa tanah dalam buku Letter C nomor persil 22 kelas d III tanah seluas

12 | P a g e

1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah belum pernah dimutasi

32 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo sama sekali tidak terkait danatau tidak ada hubungannya dengan sama sekali dengan tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang saat ini dituntut oleh Bari Tosin CS

33 Bahwa selain itu Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo telah dicabut oleh adanya Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 13 ) dengan demikian Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi

4 MENGENAI BUKTI LETTER C DESA SERTA BUKTI SPPT ATAS NAMA B ARLIWAN BOENAH

41 Bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA letter C atau girik atau kikitir masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah tetapi setelah UUPA lahir dan PP No 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

42 Bahwa sekalipun demikian selain sertifikat hak atas tanah nampaknya tanda hak lain-pun masih ada yang berlaku yakni letter C atau girik atau kikitir Umumnya masyarakat masih berkeyakinan bahwa leter C atau girik adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah Tidak mempermasalahkan apakah letter C itu produk sebelum tahun 1960 atau-pun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya Pokoknya kalau tanah tertentu sudah memiliki letter C atau girik atau kikitir pemiliknya sudah merasa aman

43 Bahwa letter C yang sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi atau verponding sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi setelah berlakunya UUPA letter C bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah dan terakhir dengan adanya UU No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya dikenal sebagai letter C diganti menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT)

13 | P a g e

44 Bahwa apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA secara yuridis formal letter C benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA letter C tidak berlaku lagi Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 34KSip1960 tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan

rdquobahwa surat letter C atau petukgirik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanahrdquo

45 Bahwa masih berkembangnya pemahaman bahwa letter C merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah setelah UUPA disebabkan adanya anggapan demikian yang masih terus berkembang dikalangan masyarakat termasuk di kalangan pemerintahan Dengan dasar bukti tersebut masyarakat sudah merasa aman karena merasa telah memiliki bukti kepemilikan atas hak tanahnya

46 Bahwa setelah lahirnya UUPA letter C atau girik atau kikitir sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah Dengan perkataan lain letter C tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah Tetapi permasalahannya di kalangan masyarakat secara umum termasuk juga instansi pemerintah seperti instansi perpajakan instansi penegak hukum seperti Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan serta PPAT masih menggap letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

47 Bahwa setelah tahun 1960 letter C tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah kecuali hanya sebagai alat keterangan objek tanahbangunan dan sebagai bukti pajak tanahbangunan Menurut AP Parlindungan terlalu banyak masalah yang ditimbulkan dari penilaian terhadap tanah adat seperti girik letter C petuk dan sejenis hak yang berasal dari hak-hak adat Pengadilan direpotkan dengan perkara-perkara tanah yang seharusnya telah dikonversi Tanah-tanah adat seharusnya sudah dikonversi dan tunduk pada ketentuan UUPA karena pemerintah tidak mungkin lagi mengeluarkan bukti-bukti hak atas tanah yang tunduk pada sistem hukum yang lama Sehingga dengan demikian girik letter C dan tanah-tanah hak adat lainnya tidak dapat lagi dijadikan bukti kepemilikan

14 | P a g e

5 MENGENAI KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SERTIFIKAT NOMOR 1 TERTANGGAL 1 MEI 2003 ATAS NAMA PT MALINDO FEEDMILL Tbk

51 Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas tanah Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah

52 Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

53 Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat didalam bukti pemilikan Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

54 Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang

55 Di Indonesia hak atas tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditindak-lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pembahasan mengenai pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan

15 | P a g e

dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting setidak-tidaknya karena

a Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun

b Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan menjadi jaminan utang atau sebagainya

56 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sertifikat Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk (vide lampiran 11) adalah akta autentik yang merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

V KESIMPULAN DAN SARAN

A KESIMPULAN

1 Bahwa tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak didukung oleh fakta-fakta serta alat-alat bukti sehingga tuntutan yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum

2 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 maka Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 Bahwa bukti surat berupa kutipan letter C atau girik atau kikitir sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan pajak dan bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah

4 Bahwa sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang memberikan jaminan kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat

16 | P a g e

diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

5 Bahwa apabila bukti sertifikat hak atas tanah milik PT Malindo Feedmill Tbk dihadapkan dengan bukti letter C danatau SPPT atas nama B Arliwan Boenah dalam suatu tuntutan atau gugatan hukum maka bukti letter C danatau SPPT tanpa didukung dengan bukti lainnya seperti saksi-saksi dan data yuridis berupa alat bukti surat dan dokumen maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

B SARAN

1 Perlu adanya penyelarasan data di Kantor Desa setempat khususnya mengenai luas tanah dalam letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III dengan luas tanah dalam SPPT atas nama B Arliwan Boenah

2 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dan dihadiri oleh masing-masing pihak agar dapat ditemukan fakta materiil terkait dengan luas tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah a-quo

3 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Banguan Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dimasa mendatang

17 | P a g e

Malang 20 April 2015Hormat Kami

AnB Law Office

VI DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Sinar Grafika Jakarta 2007

Andi Hamzah Kamus Hukum Ghalia Indonesia Jakarta 1986

A P Parlindungan Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT Mandar Maju Bandung 1991

JCT Simorangkir dkk Pelajaran Hukum Indonesia Gunung agung Jakarta 1962

MR A Pitlo Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata PT intermasa jakarta 1984

Prof Subekti SH Pokok-Pokok Hukum Perdata PT Intrmasa Jakarta 1985

18 | P a g e

Sudikno Mertokusumo Perundang-Undangan Agraria Indonesia Liberty Yogjakarta 1988

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Undang-undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

19 | P a g e

Lumajang (vide lampiran 14) yang isinya menerangkan bahwa tanah lebar 7 M2 dan panjang 150 M2 adalah milik PT Malindo Feedmill Tbk

18 Bahwa dengan demikian tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak berdasarkan hukum

2 MENGENAI LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) BARI TOSIN CS DALAM SK AHLI WARIS TERTANGGAL 29 JANUARI 2013

21 Bahwa ada 5 (lima) orang warga dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang yang masing-masing bernama B Sari Susaher Sunar Sapuk dan Bari Tosin yang mengaku sebagai ahli waris dari B Arliwan Boenah sebagaimana dalam SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 (vide lampiran 7)

22 Bahwa setelah dilakukan penelusuran berkas-berkas Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris di kantor desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang ternyata terdapat fakta bahwa Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Kepala Desa tanpa dilengkapi berkas-berkas sebagai syarat administrasi para ahli waris diantaranya surat kematian surat nikah surat kelahiran kartu tanda penduduk dll

23 Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 yang diterbitkan oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat Ranuyoso adalah cacat hukum

24 Bahwa berdasarkan hal tersebut telah diberikan masukan kepada kepala desa Alun-alun agar mencabut danatau membatalkan Surat Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah tertanggal 29 Januari 2013 dengan alasan Surat Keterangan Ahli Waris a-quo adalah cacat hukum karena telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para

11 | P a g e

Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

25 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 (vide lampiran 12)

26 Bahwa alasan pencabutan adalah dikarenakan SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

27 Bahwa dalam ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama menyatakan

ldquo Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris ldquo

28 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama a-quo maka siapapun yang mengatasnamakan ahli waris B Arliwan Boenah harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Hukum dari Pengadilan Agama Lumajang sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

29 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIMILIKI BARI TOSIN CS BERUPA SURAT KETERANGAN NOMOR 57041421927012013

31 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 9) yang pada intinya menerangkan bahwa tanah dalam buku Letter C nomor persil 22 kelas d III tanah seluas

12 | P a g e

1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah belum pernah dimutasi

32 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo sama sekali tidak terkait danatau tidak ada hubungannya dengan sama sekali dengan tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang saat ini dituntut oleh Bari Tosin CS

33 Bahwa selain itu Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo telah dicabut oleh adanya Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 13 ) dengan demikian Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi

4 MENGENAI BUKTI LETTER C DESA SERTA BUKTI SPPT ATAS NAMA B ARLIWAN BOENAH

41 Bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA letter C atau girik atau kikitir masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah tetapi setelah UUPA lahir dan PP No 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

42 Bahwa sekalipun demikian selain sertifikat hak atas tanah nampaknya tanda hak lain-pun masih ada yang berlaku yakni letter C atau girik atau kikitir Umumnya masyarakat masih berkeyakinan bahwa leter C atau girik adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah Tidak mempermasalahkan apakah letter C itu produk sebelum tahun 1960 atau-pun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya Pokoknya kalau tanah tertentu sudah memiliki letter C atau girik atau kikitir pemiliknya sudah merasa aman

43 Bahwa letter C yang sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi atau verponding sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi setelah berlakunya UUPA letter C bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah dan terakhir dengan adanya UU No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya dikenal sebagai letter C diganti menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT)

13 | P a g e

44 Bahwa apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA secara yuridis formal letter C benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA letter C tidak berlaku lagi Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 34KSip1960 tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan

rdquobahwa surat letter C atau petukgirik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanahrdquo

45 Bahwa masih berkembangnya pemahaman bahwa letter C merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah setelah UUPA disebabkan adanya anggapan demikian yang masih terus berkembang dikalangan masyarakat termasuk di kalangan pemerintahan Dengan dasar bukti tersebut masyarakat sudah merasa aman karena merasa telah memiliki bukti kepemilikan atas hak tanahnya

46 Bahwa setelah lahirnya UUPA letter C atau girik atau kikitir sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah Dengan perkataan lain letter C tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah Tetapi permasalahannya di kalangan masyarakat secara umum termasuk juga instansi pemerintah seperti instansi perpajakan instansi penegak hukum seperti Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan serta PPAT masih menggap letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

47 Bahwa setelah tahun 1960 letter C tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah kecuali hanya sebagai alat keterangan objek tanahbangunan dan sebagai bukti pajak tanahbangunan Menurut AP Parlindungan terlalu banyak masalah yang ditimbulkan dari penilaian terhadap tanah adat seperti girik letter C petuk dan sejenis hak yang berasal dari hak-hak adat Pengadilan direpotkan dengan perkara-perkara tanah yang seharusnya telah dikonversi Tanah-tanah adat seharusnya sudah dikonversi dan tunduk pada ketentuan UUPA karena pemerintah tidak mungkin lagi mengeluarkan bukti-bukti hak atas tanah yang tunduk pada sistem hukum yang lama Sehingga dengan demikian girik letter C dan tanah-tanah hak adat lainnya tidak dapat lagi dijadikan bukti kepemilikan

14 | P a g e

5 MENGENAI KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SERTIFIKAT NOMOR 1 TERTANGGAL 1 MEI 2003 ATAS NAMA PT MALINDO FEEDMILL Tbk

51 Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas tanah Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah

52 Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

53 Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat didalam bukti pemilikan Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

54 Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang

55 Di Indonesia hak atas tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditindak-lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pembahasan mengenai pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan

15 | P a g e

dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting setidak-tidaknya karena

a Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun

b Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan menjadi jaminan utang atau sebagainya

56 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sertifikat Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk (vide lampiran 11) adalah akta autentik yang merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

V KESIMPULAN DAN SARAN

A KESIMPULAN

1 Bahwa tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak didukung oleh fakta-fakta serta alat-alat bukti sehingga tuntutan yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum

2 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 maka Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 Bahwa bukti surat berupa kutipan letter C atau girik atau kikitir sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan pajak dan bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah

4 Bahwa sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang memberikan jaminan kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat

16 | P a g e

diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

5 Bahwa apabila bukti sertifikat hak atas tanah milik PT Malindo Feedmill Tbk dihadapkan dengan bukti letter C danatau SPPT atas nama B Arliwan Boenah dalam suatu tuntutan atau gugatan hukum maka bukti letter C danatau SPPT tanpa didukung dengan bukti lainnya seperti saksi-saksi dan data yuridis berupa alat bukti surat dan dokumen maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

B SARAN

1 Perlu adanya penyelarasan data di Kantor Desa setempat khususnya mengenai luas tanah dalam letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III dengan luas tanah dalam SPPT atas nama B Arliwan Boenah

2 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dan dihadiri oleh masing-masing pihak agar dapat ditemukan fakta materiil terkait dengan luas tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah a-quo

3 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Banguan Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dimasa mendatang

17 | P a g e

Malang 20 April 2015Hormat Kami

AnB Law Office

VI DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Sinar Grafika Jakarta 2007

Andi Hamzah Kamus Hukum Ghalia Indonesia Jakarta 1986

A P Parlindungan Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT Mandar Maju Bandung 1991

JCT Simorangkir dkk Pelajaran Hukum Indonesia Gunung agung Jakarta 1962

MR A Pitlo Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata PT intermasa jakarta 1984

Prof Subekti SH Pokok-Pokok Hukum Perdata PT Intrmasa Jakarta 1985

18 | P a g e

Sudikno Mertokusumo Perundang-Undangan Agraria Indonesia Liberty Yogjakarta 1988

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Undang-undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

19 | P a g e

Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

25 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 (vide lampiran 12)

26 Bahwa alasan pencabutan adalah dikarenakan SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 a-quo telah dibuat tanpa prosedur administrasi hukum yang benar yakni Para Pemohon SK Waris tidak tidak melampirkan berkas-berkas administratif yang diperlukan

27 Bahwa dalam ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama menyatakan

ldquo Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris ldquo

28 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf b UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Hukum Acara Peradilan Agama a-quo maka siapapun yang mengatasnamakan ahli waris B Arliwan Boenah harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Hukum dari Pengadilan Agama Lumajang sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

29 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIMILIKI BARI TOSIN CS BERUPA SURAT KETERANGAN NOMOR 57041421927012013

31 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 9) yang pada intinya menerangkan bahwa tanah dalam buku Letter C nomor persil 22 kelas d III tanah seluas

12 | P a g e

1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah belum pernah dimutasi

32 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo sama sekali tidak terkait danatau tidak ada hubungannya dengan sama sekali dengan tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang saat ini dituntut oleh Bari Tosin CS

33 Bahwa selain itu Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo telah dicabut oleh adanya Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 13 ) dengan demikian Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi

4 MENGENAI BUKTI LETTER C DESA SERTA BUKTI SPPT ATAS NAMA B ARLIWAN BOENAH

41 Bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA letter C atau girik atau kikitir masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah tetapi setelah UUPA lahir dan PP No 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

42 Bahwa sekalipun demikian selain sertifikat hak atas tanah nampaknya tanda hak lain-pun masih ada yang berlaku yakni letter C atau girik atau kikitir Umumnya masyarakat masih berkeyakinan bahwa leter C atau girik adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah Tidak mempermasalahkan apakah letter C itu produk sebelum tahun 1960 atau-pun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya Pokoknya kalau tanah tertentu sudah memiliki letter C atau girik atau kikitir pemiliknya sudah merasa aman

43 Bahwa letter C yang sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi atau verponding sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi setelah berlakunya UUPA letter C bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah dan terakhir dengan adanya UU No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya dikenal sebagai letter C diganti menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT)

13 | P a g e

44 Bahwa apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA secara yuridis formal letter C benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA letter C tidak berlaku lagi Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 34KSip1960 tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan

rdquobahwa surat letter C atau petukgirik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanahrdquo

45 Bahwa masih berkembangnya pemahaman bahwa letter C merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah setelah UUPA disebabkan adanya anggapan demikian yang masih terus berkembang dikalangan masyarakat termasuk di kalangan pemerintahan Dengan dasar bukti tersebut masyarakat sudah merasa aman karena merasa telah memiliki bukti kepemilikan atas hak tanahnya

46 Bahwa setelah lahirnya UUPA letter C atau girik atau kikitir sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah Dengan perkataan lain letter C tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah Tetapi permasalahannya di kalangan masyarakat secara umum termasuk juga instansi pemerintah seperti instansi perpajakan instansi penegak hukum seperti Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan serta PPAT masih menggap letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

47 Bahwa setelah tahun 1960 letter C tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah kecuali hanya sebagai alat keterangan objek tanahbangunan dan sebagai bukti pajak tanahbangunan Menurut AP Parlindungan terlalu banyak masalah yang ditimbulkan dari penilaian terhadap tanah adat seperti girik letter C petuk dan sejenis hak yang berasal dari hak-hak adat Pengadilan direpotkan dengan perkara-perkara tanah yang seharusnya telah dikonversi Tanah-tanah adat seharusnya sudah dikonversi dan tunduk pada ketentuan UUPA karena pemerintah tidak mungkin lagi mengeluarkan bukti-bukti hak atas tanah yang tunduk pada sistem hukum yang lama Sehingga dengan demikian girik letter C dan tanah-tanah hak adat lainnya tidak dapat lagi dijadikan bukti kepemilikan

14 | P a g e

5 MENGENAI KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SERTIFIKAT NOMOR 1 TERTANGGAL 1 MEI 2003 ATAS NAMA PT MALINDO FEEDMILL Tbk

51 Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas tanah Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah

52 Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

53 Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat didalam bukti pemilikan Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

54 Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang

55 Di Indonesia hak atas tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditindak-lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pembahasan mengenai pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan

15 | P a g e

dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting setidak-tidaknya karena

a Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun

b Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan menjadi jaminan utang atau sebagainya

56 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sertifikat Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk (vide lampiran 11) adalah akta autentik yang merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

V KESIMPULAN DAN SARAN

A KESIMPULAN

1 Bahwa tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak didukung oleh fakta-fakta serta alat-alat bukti sehingga tuntutan yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum

2 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 maka Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 Bahwa bukti surat berupa kutipan letter C atau girik atau kikitir sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan pajak dan bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah

4 Bahwa sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang memberikan jaminan kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat

16 | P a g e

diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

5 Bahwa apabila bukti sertifikat hak atas tanah milik PT Malindo Feedmill Tbk dihadapkan dengan bukti letter C danatau SPPT atas nama B Arliwan Boenah dalam suatu tuntutan atau gugatan hukum maka bukti letter C danatau SPPT tanpa didukung dengan bukti lainnya seperti saksi-saksi dan data yuridis berupa alat bukti surat dan dokumen maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

B SARAN

1 Perlu adanya penyelarasan data di Kantor Desa setempat khususnya mengenai luas tanah dalam letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III dengan luas tanah dalam SPPT atas nama B Arliwan Boenah

2 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dan dihadiri oleh masing-masing pihak agar dapat ditemukan fakta materiil terkait dengan luas tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah a-quo

3 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Banguan Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dimasa mendatang

17 | P a g e

Malang 20 April 2015Hormat Kami

AnB Law Office

VI DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Sinar Grafika Jakarta 2007

Andi Hamzah Kamus Hukum Ghalia Indonesia Jakarta 1986

A P Parlindungan Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT Mandar Maju Bandung 1991

JCT Simorangkir dkk Pelajaran Hukum Indonesia Gunung agung Jakarta 1962

MR A Pitlo Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata PT intermasa jakarta 1984

Prof Subekti SH Pokok-Pokok Hukum Perdata PT Intrmasa Jakarta 1985

18 | P a g e

Sudikno Mertokusumo Perundang-Undangan Agraria Indonesia Liberty Yogjakarta 1988

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Undang-undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

19 | P a g e

1206 hektar tertulis atas nama B Arliwan Boenah belum pernah dimutasi

32 Bahwa Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo sama sekali tidak terkait danatau tidak ada hubungannya dengan sama sekali dengan tanah seluas lebar 7 meter dan panjang 150 meter yang saat ini dituntut oleh Bari Tosin CS

33 Bahwa selain itu Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 a-quo telah dicabut oleh adanya Surat Keterangan Nomor 57050421927012013 tertanggal 28 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso (vide lampiran 13 ) dengan demikian Surat Keterangan Nomor 57041421927012013 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi

4 MENGENAI BUKTI LETTER C DESA SERTA BUKTI SPPT ATAS NAMA B ARLIWAN BOENAH

41 Bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA letter C atau girik atau kikitir masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah tetapi setelah UUPA lahir dan PP No 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

42 Bahwa sekalipun demikian selain sertifikat hak atas tanah nampaknya tanda hak lain-pun masih ada yang berlaku yakni letter C atau girik atau kikitir Umumnya masyarakat masih berkeyakinan bahwa leter C atau girik adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah Tidak mempermasalahkan apakah letter C itu produk sebelum tahun 1960 atau-pun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya Pokoknya kalau tanah tertentu sudah memiliki letter C atau girik atau kikitir pemiliknya sudah merasa aman

43 Bahwa letter C yang sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi atau verponding sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi setelah berlakunya UUPA letter C bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah dan terakhir dengan adanya UU No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya dikenal sebagai letter C diganti menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT)

13 | P a g e

44 Bahwa apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA secara yuridis formal letter C benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA letter C tidak berlaku lagi Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 34KSip1960 tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan

rdquobahwa surat letter C atau petukgirik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanahrdquo

45 Bahwa masih berkembangnya pemahaman bahwa letter C merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah setelah UUPA disebabkan adanya anggapan demikian yang masih terus berkembang dikalangan masyarakat termasuk di kalangan pemerintahan Dengan dasar bukti tersebut masyarakat sudah merasa aman karena merasa telah memiliki bukti kepemilikan atas hak tanahnya

46 Bahwa setelah lahirnya UUPA letter C atau girik atau kikitir sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah Dengan perkataan lain letter C tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah Tetapi permasalahannya di kalangan masyarakat secara umum termasuk juga instansi pemerintah seperti instansi perpajakan instansi penegak hukum seperti Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan serta PPAT masih menggap letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

47 Bahwa setelah tahun 1960 letter C tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah kecuali hanya sebagai alat keterangan objek tanahbangunan dan sebagai bukti pajak tanahbangunan Menurut AP Parlindungan terlalu banyak masalah yang ditimbulkan dari penilaian terhadap tanah adat seperti girik letter C petuk dan sejenis hak yang berasal dari hak-hak adat Pengadilan direpotkan dengan perkara-perkara tanah yang seharusnya telah dikonversi Tanah-tanah adat seharusnya sudah dikonversi dan tunduk pada ketentuan UUPA karena pemerintah tidak mungkin lagi mengeluarkan bukti-bukti hak atas tanah yang tunduk pada sistem hukum yang lama Sehingga dengan demikian girik letter C dan tanah-tanah hak adat lainnya tidak dapat lagi dijadikan bukti kepemilikan

14 | P a g e

5 MENGENAI KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SERTIFIKAT NOMOR 1 TERTANGGAL 1 MEI 2003 ATAS NAMA PT MALINDO FEEDMILL Tbk

51 Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas tanah Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah

52 Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

53 Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat didalam bukti pemilikan Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

54 Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang

55 Di Indonesia hak atas tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditindak-lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pembahasan mengenai pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan

15 | P a g e

dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting setidak-tidaknya karena

a Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun

b Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan menjadi jaminan utang atau sebagainya

56 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sertifikat Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk (vide lampiran 11) adalah akta autentik yang merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

V KESIMPULAN DAN SARAN

A KESIMPULAN

1 Bahwa tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak didukung oleh fakta-fakta serta alat-alat bukti sehingga tuntutan yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum

2 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 maka Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 Bahwa bukti surat berupa kutipan letter C atau girik atau kikitir sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan pajak dan bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah

4 Bahwa sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang memberikan jaminan kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat

16 | P a g e

diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

5 Bahwa apabila bukti sertifikat hak atas tanah milik PT Malindo Feedmill Tbk dihadapkan dengan bukti letter C danatau SPPT atas nama B Arliwan Boenah dalam suatu tuntutan atau gugatan hukum maka bukti letter C danatau SPPT tanpa didukung dengan bukti lainnya seperti saksi-saksi dan data yuridis berupa alat bukti surat dan dokumen maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

B SARAN

1 Perlu adanya penyelarasan data di Kantor Desa setempat khususnya mengenai luas tanah dalam letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III dengan luas tanah dalam SPPT atas nama B Arliwan Boenah

2 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dan dihadiri oleh masing-masing pihak agar dapat ditemukan fakta materiil terkait dengan luas tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah a-quo

3 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Banguan Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dimasa mendatang

17 | P a g e

Malang 20 April 2015Hormat Kami

AnB Law Office

VI DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Sinar Grafika Jakarta 2007

Andi Hamzah Kamus Hukum Ghalia Indonesia Jakarta 1986

A P Parlindungan Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT Mandar Maju Bandung 1991

JCT Simorangkir dkk Pelajaran Hukum Indonesia Gunung agung Jakarta 1962

MR A Pitlo Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata PT intermasa jakarta 1984

Prof Subekti SH Pokok-Pokok Hukum Perdata PT Intrmasa Jakarta 1985

18 | P a g e

Sudikno Mertokusumo Perundang-Undangan Agraria Indonesia Liberty Yogjakarta 1988

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Undang-undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

19 | P a g e

44 Bahwa apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA secara yuridis formal letter C benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA letter C tidak berlaku lagi Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 34KSip1960 tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan

rdquobahwa surat letter C atau petukgirik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanahrdquo

45 Bahwa masih berkembangnya pemahaman bahwa letter C merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah setelah UUPA disebabkan adanya anggapan demikian yang masih terus berkembang dikalangan masyarakat termasuk di kalangan pemerintahan Dengan dasar bukti tersebut masyarakat sudah merasa aman karena merasa telah memiliki bukti kepemilikan atas hak tanahnya

46 Bahwa setelah lahirnya UUPA letter C atau girik atau kikitir sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah Dengan perkataan lain letter C tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah Tetapi permasalahannya di kalangan masyarakat secara umum termasuk juga instansi pemerintah seperti instansi perpajakan instansi penegak hukum seperti Kepolisian Kejaksaan dan Pengadilan serta PPAT masih menggap letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah

47 Bahwa setelah tahun 1960 letter C tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah kecuali hanya sebagai alat keterangan objek tanahbangunan dan sebagai bukti pajak tanahbangunan Menurut AP Parlindungan terlalu banyak masalah yang ditimbulkan dari penilaian terhadap tanah adat seperti girik letter C petuk dan sejenis hak yang berasal dari hak-hak adat Pengadilan direpotkan dengan perkara-perkara tanah yang seharusnya telah dikonversi Tanah-tanah adat seharusnya sudah dikonversi dan tunduk pada ketentuan UUPA karena pemerintah tidak mungkin lagi mengeluarkan bukti-bukti hak atas tanah yang tunduk pada sistem hukum yang lama Sehingga dengan demikian girik letter C dan tanah-tanah hak adat lainnya tidak dapat lagi dijadikan bukti kepemilikan

14 | P a g e

5 MENGENAI KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SERTIFIKAT NOMOR 1 TERTANGGAL 1 MEI 2003 ATAS NAMA PT MALINDO FEEDMILL Tbk

51 Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas tanah Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah

52 Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

53 Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat didalam bukti pemilikan Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

54 Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang

55 Di Indonesia hak atas tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditindak-lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pembahasan mengenai pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan

15 | P a g e

dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting setidak-tidaknya karena

a Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun

b Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan menjadi jaminan utang atau sebagainya

56 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sertifikat Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk (vide lampiran 11) adalah akta autentik yang merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

V KESIMPULAN DAN SARAN

A KESIMPULAN

1 Bahwa tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak didukung oleh fakta-fakta serta alat-alat bukti sehingga tuntutan yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum

2 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 maka Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 Bahwa bukti surat berupa kutipan letter C atau girik atau kikitir sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan pajak dan bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah

4 Bahwa sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang memberikan jaminan kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat

16 | P a g e

diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

5 Bahwa apabila bukti sertifikat hak atas tanah milik PT Malindo Feedmill Tbk dihadapkan dengan bukti letter C danatau SPPT atas nama B Arliwan Boenah dalam suatu tuntutan atau gugatan hukum maka bukti letter C danatau SPPT tanpa didukung dengan bukti lainnya seperti saksi-saksi dan data yuridis berupa alat bukti surat dan dokumen maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

B SARAN

1 Perlu adanya penyelarasan data di Kantor Desa setempat khususnya mengenai luas tanah dalam letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III dengan luas tanah dalam SPPT atas nama B Arliwan Boenah

2 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dan dihadiri oleh masing-masing pihak agar dapat ditemukan fakta materiil terkait dengan luas tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah a-quo

3 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Banguan Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dimasa mendatang

17 | P a g e

Malang 20 April 2015Hormat Kami

AnB Law Office

VI DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Sinar Grafika Jakarta 2007

Andi Hamzah Kamus Hukum Ghalia Indonesia Jakarta 1986

A P Parlindungan Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT Mandar Maju Bandung 1991

JCT Simorangkir dkk Pelajaran Hukum Indonesia Gunung agung Jakarta 1962

MR A Pitlo Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata PT intermasa jakarta 1984

Prof Subekti SH Pokok-Pokok Hukum Perdata PT Intrmasa Jakarta 1985

18 | P a g e

Sudikno Mertokusumo Perundang-Undangan Agraria Indonesia Liberty Yogjakarta 1988

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Undang-undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

19 | P a g e

5 MENGENAI KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SERTIFIKAT NOMOR 1 TERTANGGAL 1 MEI 2003 ATAS NAMA PT MALINDO FEEDMILL Tbk

51 Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas tanah Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah

52 Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

53 Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat didalam bukti pemilikan Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

54 Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang

55 Di Indonesia hak atas tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditindak-lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pembahasan mengenai pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan

15 | P a g e

dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting setidak-tidaknya karena

a Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun

b Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan menjadi jaminan utang atau sebagainya

56 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sertifikat Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk (vide lampiran 11) adalah akta autentik yang merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

V KESIMPULAN DAN SARAN

A KESIMPULAN

1 Bahwa tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak didukung oleh fakta-fakta serta alat-alat bukti sehingga tuntutan yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum

2 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 maka Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 Bahwa bukti surat berupa kutipan letter C atau girik atau kikitir sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan pajak dan bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah

4 Bahwa sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang memberikan jaminan kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat

16 | P a g e

diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

5 Bahwa apabila bukti sertifikat hak atas tanah milik PT Malindo Feedmill Tbk dihadapkan dengan bukti letter C danatau SPPT atas nama B Arliwan Boenah dalam suatu tuntutan atau gugatan hukum maka bukti letter C danatau SPPT tanpa didukung dengan bukti lainnya seperti saksi-saksi dan data yuridis berupa alat bukti surat dan dokumen maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

B SARAN

1 Perlu adanya penyelarasan data di Kantor Desa setempat khususnya mengenai luas tanah dalam letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III dengan luas tanah dalam SPPT atas nama B Arliwan Boenah

2 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dan dihadiri oleh masing-masing pihak agar dapat ditemukan fakta materiil terkait dengan luas tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah a-quo

3 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Banguan Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dimasa mendatang

17 | P a g e

Malang 20 April 2015Hormat Kami

AnB Law Office

VI DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Sinar Grafika Jakarta 2007

Andi Hamzah Kamus Hukum Ghalia Indonesia Jakarta 1986

A P Parlindungan Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT Mandar Maju Bandung 1991

JCT Simorangkir dkk Pelajaran Hukum Indonesia Gunung agung Jakarta 1962

MR A Pitlo Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata PT intermasa jakarta 1984

Prof Subekti SH Pokok-Pokok Hukum Perdata PT Intrmasa Jakarta 1985

18 | P a g e

Sudikno Mertokusumo Perundang-Undangan Agraria Indonesia Liberty Yogjakarta 1988

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Undang-undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

19 | P a g e

dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting setidak-tidaknya karena

a Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun

b Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan menjadi jaminan utang atau sebagainya

56 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sertifikat Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk (vide lampiran 11) adalah akta autentik yang merupakan bukti sah yang sepenuh-penuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan

V KESIMPULAN DAN SARAN

A KESIMPULAN

1 Bahwa tuntutan Bari Tosin CS atas tanah jalan milik PT Malindo Feedmill Tbk seluas lebar 7 M dan panjang 150 M (1050 M2) adalah tidak didukung oleh fakta-fakta serta alat-alat bukti sehingga tuntutan yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum

2 Bahwa terhadap SK Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2013 telah dicabut danatau dibatalkan oleh Surat Pencabutan Keterangan Ahli Waris B Arliwan Boenah yang ditanda tangani oleh kepala desa Alun-alun dan diketahui Camat tertanggal 9 Pebruari 2013 maka Bari Tosin CS secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang sah dari B Arliwan Boenah

3 Bahwa bukti surat berupa kutipan letter C atau girik atau kikitir sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan pajak dan bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah

4 Bahwa sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang memberikan jaminan kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah batas serta luas suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya Dengan kepastian hukum tersebut dapat

16 | P a g e

diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

5 Bahwa apabila bukti sertifikat hak atas tanah milik PT Malindo Feedmill Tbk dihadapkan dengan bukti letter C danatau SPPT atas nama B Arliwan Boenah dalam suatu tuntutan atau gugatan hukum maka bukti letter C danatau SPPT tanpa didukung dengan bukti lainnya seperti saksi-saksi dan data yuridis berupa alat bukti surat dan dokumen maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

B SARAN

1 Perlu adanya penyelarasan data di Kantor Desa setempat khususnya mengenai luas tanah dalam letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III dengan luas tanah dalam SPPT atas nama B Arliwan Boenah

2 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dan dihadiri oleh masing-masing pihak agar dapat ditemukan fakta materiil terkait dengan luas tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah a-quo

3 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Banguan Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dimasa mendatang

17 | P a g e

Malang 20 April 2015Hormat Kami

AnB Law Office

VI DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Sinar Grafika Jakarta 2007

Andi Hamzah Kamus Hukum Ghalia Indonesia Jakarta 1986

A P Parlindungan Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT Mandar Maju Bandung 1991

JCT Simorangkir dkk Pelajaran Hukum Indonesia Gunung agung Jakarta 1962

MR A Pitlo Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata PT intermasa jakarta 1984

Prof Subekti SH Pokok-Pokok Hukum Perdata PT Intrmasa Jakarta 1985

18 | P a g e

Sudikno Mertokusumo Perundang-Undangan Agraria Indonesia Liberty Yogjakarta 1988

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Undang-undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

19 | P a g e

diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain

5 Bahwa apabila bukti sertifikat hak atas tanah milik PT Malindo Feedmill Tbk dihadapkan dengan bukti letter C danatau SPPT atas nama B Arliwan Boenah dalam suatu tuntutan atau gugatan hukum maka bukti letter C danatau SPPT tanpa didukung dengan bukti lainnya seperti saksi-saksi dan data yuridis berupa alat bukti surat dan dokumen maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

B SARAN

1 Perlu adanya penyelarasan data di Kantor Desa setempat khususnya mengenai luas tanah dalam letter C dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan nomor persil 22 kelas d III dengan luas tanah dalam SPPT atas nama B Arliwan Boenah

2 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dan dihadiri oleh masing-masing pihak agar dapat ditemukan fakta materiil terkait dengan luas tanah nomor persil 22 kelas d III atas nama B Arliwan Boenah a-quo

3 Perlunya melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Banguan Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2003 atas nama PT Malindo Feedmill Tbk yang dilakukan oleh instansi terkait beserta perangkat desa dusun Jambuan desa Alun-alun Kec Ranuyoso Kab Lumajang dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dimasa mendatang

17 | P a g e

Malang 20 April 2015Hormat Kami

AnB Law Office

VI DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Sinar Grafika Jakarta 2007

Andi Hamzah Kamus Hukum Ghalia Indonesia Jakarta 1986

A P Parlindungan Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT Mandar Maju Bandung 1991

JCT Simorangkir dkk Pelajaran Hukum Indonesia Gunung agung Jakarta 1962

MR A Pitlo Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata PT intermasa jakarta 1984

Prof Subekti SH Pokok-Pokok Hukum Perdata PT Intrmasa Jakarta 1985

18 | P a g e

Sudikno Mertokusumo Perundang-Undangan Agraria Indonesia Liberty Yogjakarta 1988

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Undang-undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

19 | P a g e

Malang 20 April 2015Hormat Kami

AnB Law Office

VI DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Sinar Grafika Jakarta 2007

Andi Hamzah Kamus Hukum Ghalia Indonesia Jakarta 1986

A P Parlindungan Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT Mandar Maju Bandung 1991

JCT Simorangkir dkk Pelajaran Hukum Indonesia Gunung agung Jakarta 1962

MR A Pitlo Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata PT intermasa jakarta 1984

Prof Subekti SH Pokok-Pokok Hukum Perdata PT Intrmasa Jakarta 1985

18 | P a g e

Sudikno Mertokusumo Perundang-Undangan Agraria Indonesia Liberty Yogjakarta 1988

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Undang-undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

19 | P a g e

Sudikno Mertokusumo Perundang-Undangan Agraria Indonesia Liberty Yogjakarta 1988

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Undang-undang Pokok Agraria UU Nomor 5 Tahun 1960

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

19 | P a g e