Nama :Widya Naseva Tuslian

“Apakah Production Sharing Contract Merupakan suatu Business

Organization / Badan Usaha?”

Issue:

Kontrak bagi hasil (Production sharing contract) adalah model kerjasama yang

banyak diterapkan pada perusahan di Sektor migas di Inonesia. Production sharing

contract merupakan suatu bentuk kemitraan/kerjasama antara investor dan Negara

dalam proses pencarian bahan mineral di lapisan bumi. Konsep dari production

sharing contract yang banyak diikuti oleh Negara Negara di dunia saat ini adalah :

1. Production sharing Contract sebagai bentuk perjanjian khusus yang berkaitan

dengan lapisan bawah tanah dengan menggunakan hubungan yang didasarkan

pada prinsip-prinsip kontrak privat (perdata) atas hubungan antara negara dan

investor untuk memprediksi, mengeksplorasi, dan melakukan penyulingan

atau penggalian atas sumber daya mineral;

2. Production sharing Contract sebagai kontrak yang tunduk kepada kebijakan

pemerintah ketika mempercayakan kepada investor untuk memprediksikan,

mengeksplorasi, dan melakukan penyulingan sumber daya mineral dalam

batas-batas area lapisan bawah tanah yang telah ditentukan dengan berbasis

kepada kompensasi dan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah

bagi investor, di mana investor diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan

yang dilakukan dengan pembiayaan dan risiko yang ditanggung sendiri.1

1 Irina Paliashvili, The President of The Russian- Ukrainian Legal Group, Out-lines of Presentation at the seminar on the legislation on production sharing agree-ments, 14 September 1998,http://www.rulg.com/documents/The_Concept_of_Production.htm.(dalam:Jurnal Hukum no.116 Januari 2009 :88) .

Istilah Production Sharing Contract(PSC) ini terdapat dalam UU no 10 tahun 1974

tentang Pertamina . Konsep kontrak bagi hasil ini sebenarnya telah dikenal dalam

konsep hukum adat dimana kontrak bagi hasil adalah suatu kontrak perjanjian di satu

sisi terdapat pemilik dan disisi lain ada seseorang atau badan hokum yang disebut

sebagai penggarap yang mengadakan suatu usaha diatas tanah pemilik dengan

pembagian hasil antar dua belah pihak konsep ini dikodifikasi pada undang undaang

nomor 2 tahun 1960 konsep ini kemudian dikembankan untuk usaha pertambangan

minyak dan gas bumi. Pada pasal 1 angka (1)PP no 35 tahun 1994 tentang syarat-

syarat dan pedoman kerja sama kontrak bagi hasil,perjanjan PSC adalah perjaanjian

antar Pertamina dan kontraktor untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak

dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi,Dan dilakukan

berdasarkan aturan hukum Indonesia. Model kontrak kerjasama ini dilakukan untuk

mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki dalam

negeri dalam kegiatan mengeksplorasi dan mengeksploitasi. Kemudian pada pasal 6

ayat 1 UU no 22 tahun 2001,pengusahaan di sector minyak bumi terutama di sector

hulu (eksplorasi dan eksploitasi) dekendalikan melalui kontrak kerja sama(yang

dijelaskan pada pasal 1 ayat 19 yaitu kontrak bagi hasil/Production sharing contract

atau kontrak kontrak bentuk lainnya ).

Para pihak dalam Production sharing contract menurut Undang undang

Nomor 44 Prp tahun 1960 , sebelum adanya UU No 22 tahun 2001 ,pihak dalam PSC

ini adalah Pertamina dan Kontraktor. Undang undang tersebut menjelaskan bahwa

kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi serta pengusahaannya hanya

dilaksanakan oleh perusahaan Negara ,maka pertamina didirikan sebagai perusahaan

Negara berdasarkan PP no 27 Tahun 1968. Namun pada Undang-Undang no 8 tahun

1971 bab 6 dan 7 hanya memberikan kewenangan pada pertamina untuk bergerak di

sktor hilir dalam pengusahaan minyak bumi saja,maka pihak dalam PSC ini bukanlah

lagi pertamina dan kontraktor2. Setelah diterbitkannya Undang undang no 22 tahun

2001 Para pihak dalam PSC ini bukan lagi pihak pertamina dan kontraktor namun

2 Teuku NathanMuhammad,The Indonesian Production Sharing Contract;an Investor perspective,Kluwer law Internastional:2000

pihaknya adalah Negara yang diwakili badan pelaksana(suatu badan yang dibentuk

untuk melakukan pengendalian kegiatan hulu di bidang minyak bumi dan gas

bumi(pasal 1 ayat 23)) dan kontraktor yang merupakan badan usaha/badan usaha

tetap.

Menurut pasal 16 PP 35tahun1994 tentang syarat syarat pedoman kerjasama

kontrak bagi hasil,yang menetapkan pembagian hasil tersebut adalah menteri

pertambangan dan energy. Contoh pembagian hasil kerja pada generasi ketiga sector

minyak bumi dan gas3 : 85% untuk badan pelaksana,15%untuk badan usaha tetap.

Regulation :

UU no 10 tahun 1974 tentang Pertamina,UU 22 tahun 2001 tentang minyak

bumi dan gas alam, PP no 35 tahun 1994 tentang syarat-syarat dan pedoman kerja

sama kontrak bagi hasil, Undang-Undang no 3 tahun 1982 tentang wajib daftar

perusahaan,KUHPer,KUHD.

Analysis :

Apakah yang disebut perusahaan/badan usaha?Menurut Memorie van

Toleichting (MvT),yang disebut perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang

dilakukan secara tidak terputus-putus (terus-menerus),terang terangan dan dalam

kedudukan tertentu yang tujuannya mencari laba. Sedangkan menurut Undang-

Undang no 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan Pasal 1 huruf

(b),dikemukakan bahwa “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan

setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan,bekerjad

an berkedudukan di Wilayah Republik Indonesia,dengan tujuan memperoleh

keuntungan atau laba”.

Business Organization:

3 Salim H.S:2004,Hukum Pertambangan Indonesia,Jakarta:Rajawali press,2010.

" An entity aimed at carrying on commercial enterprise by providing goods or

services, to meet needs of the customers. All business organizations: have the

common features such as formal structure, aim to achieve objectives, use of

resources, requirement of direction, and legal regulations controlling them.4

Dari penjelasan tersebut dapat diuraikan unsur unsur perusahaan antaralain :

Bentuk Badan usaha : bentuk badan usaha yang menjalankan kegiatan mencari

keuntungan mempunyai bentuk hokum tertentu seperti Perusahaan Dagang,Peroan

terbatas,Firma(FA),Persekutuan Komanditer(CV),Perusahaan Umum(Perum),ataupun

koperasi.Sedangkan Production sharing contract bukanlah merupakan suatu bentuk

badan usaha tertentu yang ada dalam undang-undang.

Bersifat tetap dan terus menerus : artinya usaha/kegiatan tersebut tidak berubah atau

berganti waktu dalam waktu singkat dan dilakukan terus menerus sebagai mata

pencaharian dan bukan incidental. Kontrak kerjasama dalam production sharing

contract menurut pasal 14 undang undang minyak dan gas bumi antara Negara dan

kontraktor/badan usaha tetap ini dilakukan paling lama 30 tahun dan jangka waktu

kontrak kerjasama palinglama 20 tahun.Artinya meskipun dalam bentuk

kontrak,kegiatan yang dilakukan tersebut tidak dilakukan secara insidentel dalam

waktu yang singkat melainkan secara terus menerus dan tetap dalam jangka waktu

yang lama.

Mencari keuntungan:Tujuan utama dari pendirian suatu badan usaha adalah mencari

keuntungan/laba atau capital gain.Pada production sharing contract tujuan utama

diadakannya kontrak tersebut adalah mencari keuntungan dari kegiatan eksplorasi

dan eksploitasi minyak bumi yang keuntungannya akan menjadi pemasukan Negara

dan bagian dari keuntungan lainnya akan menjadi keuntungan kontraktor.

Terang terangan : maksudnya terang terangan adalah diketahui umum serta diakui

oleh pemerintah dan dibenarkan oleh undang undang.Production sharing contract

dilakukan dengan hokum Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang 4 Slide Perkuliahan bu Yetty K. Dewi

minyak bumi dan gas alam no 22 tahun 2004 dan PP no 35 tahun 1994 tentang syarat-

syarat dan pedoman kerja sama kontrak bagi hasil.

Conclusion: Production sharing contract bukanlah merupakan Business

organization/badan usaha karena PSC tidak memiliki suatu bentuk badan usaha

tertentu yang merupakan salah satu unsur dari badan usaha/business organization

meskipun dari segi tujuan kedudukan,dan sifatnya yang mirip suatu badan

usaha/business organization