INDONESIAN LEGAL SYSTEM

MC 11-3B

Marlina Susanto (2007110202)Natasia (2007110138)

Rahayu Mutiara ( 2007110571)Vebrina Hadi (2007111161)

BAB I

PENGERTIAN TATA HUKUM INDONESIA

Sebelum masuk pada pengertian tata hokum itu sendiri, ada baiknya kita dapat membedakan dahulu kesamaan arti antara dua istilah tersebut. Sistem adalah kesatuan-kesatuan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Sedangkan tata berarti pemadan kata lain yang berarti aturan,kaidah, system.

Jadi, sistem hukum sama artinya dengan tata hukum yaitu segala aturan dan tertib hukum yang membentuk suatu kesatuan hukum yang berlaku di suatu Negara.

Tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri,demikian juga bangsa Indonesia mempunyai tata hukum sendiri, yang kita kenal dengan Tata Tata Hukum Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbuatan atau tindakan manakah yang menurut hukum,dan yang manakah bertentangan dengan hukum, bagaimanakah kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah kewajiban dan wewenang wewenangnya, semuanya itu menurut hukum Indonesia.

Ilmu pengetahuan yang obyeknya ialah hukum yang sedang berlaku dalam suatu Negara, disebut ilmu pengetahuan hukum positf ( ius constitutum).

Hukum yang berlaku terdiri dari dan diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan. Misalnya aturan bahwa hak milik diakui,jika tidak diakui adanya hak milik, maka tak ada kemungkinan pencabutan hak milik tersebut. Selanjutnya aturan bahwa hak miliknya mempunyai fungsi social, menentukan luasnya kewenangan seseorang dalam menggunakan hak milikya itu. Oleh karena itu aturan-aturan tadi merupakan suatu susunan (tata), suatu tata hukum.

Tata hukum itu sah,berlaku bagi suatu masyarakat tertentu jika dibuat oleh penguasa masyarakat itu.

Masyarakat hukum adalah masyarakat yang menetapkan tata hukumnya bagi masyarakat itu sendiri dan oleh sebab itu turut serta sendiri dalam berlakunya tata hukum itu, artinya tunduk sendiri kepada tata hukum itu.

Tata Hukum Indonesia

Tata Hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia,ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia itu sendiri, ditetapkan oleh Negara Indonesia. Oleh karena itu adanya Tata Hukum Indonesia ( 17-8-1945). Dan pada saat berdirinya Negara Indonesia dibentukah tata hukum , yang dinyatakan dalam:

1) Proklamasi Kemerdekaan

2) Pembukaan UUD – 1945

Dan dari 2 pernyataan tersebut mengandung arti :

a) Menjadikan Indonesia suatu Negara yang merdeka yang berdaulat

b) Pada saat itu juga ditetapkan Tata Hukum Indonesia yang tertulis di Undang-Undang dasar Negara.

UUD hanyalan memuat ketentuan dasar dan merupakan rangka dari Tata Hukum Indonesia itu sendiri, dan ketentuan-ketentuan yang lain perlu diselenggarakan lebih lanjut dalam Undang-Undang Organik.

Oleh karena itu , sampai sekarang belum ada Undang-Undang demikian, Maka masih sangat pentinglah arti ketentuan peralihan dalam pasal II Aturan peralihan UUD 1945. Dengan adanya aturan peralihan tersebut , Pengaturan dalam peraturan perundangan Organik yang menyelenggarakan Ketentuan dasar dari UUD, maka melalui jembatan pasal peralihatn tersebut kita masih menggunakan peraturan sebelum 17 agustus 1945 yaitu , Tata Hukum Belanda.

Akan tetapi walaupun demikian , tata hukum Indonesia teteap berpribadi Indonesia , seperti yang terjadi pada masa-masa penjajahan belanda , tapi akhirnya berakhir dengan Proklamasi kemerdekaan hidup kembali dengan kesadaran akan pribadinya sendiri.

Berkat hasil penyelidikan dari Prof Mr C Van vollenhen di Indonesia , pada saat itu semenjak tanggal 17 agustus 1945 ada di tengah-tengah dunia modern. Dulu dikatan Indonesia pada waktu itu tidak berbentuk hingga kini menemukan dirinya lahir kembali dalam bentuk tertentu. UUD 1945 adalah inti dari tata hukum nasional Indonesia yang harus kita kembangkan.

DASAR-DASAR HUKUM BERLAKUNYA ANEKA WARNA PERATURAN PER-UNDANGAN DI INDONESIA

1. Peraturan-peraturan pokok pada zaman hindia belanda.

Pemerintah Republik Indonesia berdiri sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 agustus 1945 maupun yang diadakan Pemerintah pada zaman penjajahan Hindia Belanda dan bala Tentara Jepang.

Sejak berakhirnya kekuasaan dengan hak Monopoli dan Oktroii dari VOC pada 31 Desmeber 1799 dan dimulainya Pemerintah hindia belnada pada 1 januari 1800, hingga masuknya pemerintahan militer Jepang di Indonesia pada 9 maret 1942,tidaklah sedikit perundangan-perundangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah hindia Belanda.

Peraturan pokok pada zaman hindia belanda adalah:

a. Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia, disingkat A.B (ketentuan-ketentuan umum tentang perundang-perundangan untuk Indonesia). A.B ini dikeluarkan pada 30 April 1847. Elemen yang penting tedapat dalam pasal 15 dan 22.

b. Regerings Regleement (RR), dikeluarkan pada 2 september 1854. Salah satu elemen yang penting tercantum dalam pasal 75.

c. Indisceh staatsregeling (IS), Peraturan ketatanegaraan Indonesia.

RR dan IS ini adalah peraturan-peraturan pokok yang dapat yang dapat dikatakan merupakan undang –undang dasar hindia belanda dan merupakan sumber peraturan-peraturan organic pada masa itu.

2. Peraturan pokok di zaman Jepang

Satu-satunya peraturan pokok yang diadakan Pemerintah Militer Jepang di Indonesia ialah undang-undang no.1 tahun 1942 yang menyatakan berlakunya kembali semua perundang-perundangan hindia belanda yang tidak bertentangan dengan kekuasaan Militer Jepang.

3. Pernyataan berlakunya peraturan-peraturan sebelum Republik Indonesia.

Untuk mengetahui peraturan perundangan atau hukum apakah yang berlaku dalam suatu Negara , kita harus melihat kepada Undang-Undang dasar atau peraturan pokok dari Negara tersebut.

Tercantum dalam undang-undang dasar yang sekarang berlaku, UUD 1945 dalam pasal II mengenai aturab peralihan;” Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku,selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Jadi, semua peraturan perundangan yang ada sebelum terbentuknya UUDS 1950 tetap berlaku selama belum dicabut,ditambah, atau diubah. Begitu juga dengan peraturan perundangan yang sudah ada sebelum terbentuknya konstitusi RIS tetap berlaku sebelum peraturan itu dicabut,diubah, atau ditambah.

Segala peraturan perundangan yang telah ada pada saat kita memproklamasikan kemerdekaan (peraturan yang dibuat pada zaman penjajahan jepang dan belanda) tetap berlaku /dinyatakan berlaku sebagai peraturan-peraturan RI,diadakannya aturan peraturan pasal II ini,disebabkan tidak cukup waktu sama sekali untuk membuat peraturan-peraturan yang baru untuk menggantikan semua peraturan-peraturan yang diadakan kedua pemerintahan jajahan tersebut. Lagipula jika semua peraturan jepang dan belanda dihapuskan semua,maka akan terjadi kekosongan.

Maka dapat dikatakan bahwa segala perundangan yang diadakan di zaman hindia belanda, di zaman bala tentara jepang dan di zaman republic Indonesia hingga sekarang,berlakunya seluruhnya di Indonesia sekarang ini, asal saja peraturan perundangan tersebut tiak bertentangan dengan UUD 1945 yang sekarang berlaku dan tetap akan berlaku di Indonesia seterusnya selama belum dicabut,ditambah,atau diubah oleh ketentuan-ketentuan berdasarkan UUD 1945 yang sekarang berlaku di Negara kesatuan republic Indonesia.

LAPANGAN LAPANGAN HUKUM DI INDONESIA

Aturan-aturan hukum yang beraneka ragam itu dapat digolongkan menjadi lapangan-lapangan hukum tertentu. Di dalam UUDS 1950 pernah disebut beberapa lapangan hukum,yaitu dalam pasal 102 dan 108.

Dalam pasal 102 UUDS disebut;

a. Hukum perdata dan hukum dagang

b. Hukum pidana sipil dan hukum pidana militer

c. Hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

Dan dalam pasal 108 UUDS disebut pula Hukum tata usaha . Kedua pasal ini tidaklah memuat pembagian lapangan hukum di indo, sehingga tidak menyebut lengkap semua lapangan hukum.di pasal 102 UUDS ini hanya menyebut lapangan-lapangan yang harus “diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum” . dengan kata lain hanya menyebut lapangan hukum yang harus “dikodifikasikan” . Sedangkan pada pasal 108 UUDS hanya menentukan siapa yang harus memutuskan sengketa-sengketa yang mengenai hukum tata usaha.

Jenis-Jenis lapangan hukum dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Hukum Tata Negara adalah aturan-aturan hukum tentang Negara Indonesia merupakan hukum tata Negara Indonesia

2. Hukum administrasi Negara adalah Hukum yang mengatur cara Negara atau alat-alat perlengkapan Negara hendaknya bertingkah laku dalam menjalankan tugasnya.

3. Hukum perdata adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia lainnya di dalam Negara.

4. Hukum dagang yang pada hakekatnya adalah bagian hukum perdata di bidang perdagangan atau perusahaan.

5. Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengatur tindakan apa yang dilaran dan member pidana bagi siapa yang melanggarnya

6. Hukum Acara adalah Hukum yang meliputi Hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

KEADAAN TATA HUKUM DI INDONESIA

Tata hukum ialah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh Negara atau bagiannya dan berlaku pada waktu itu untuk seluruh masyarakan dalam Negara itu .

Tujuan Tata hukum adalah untuk mempertahankan tata tertib di kalangan anggota-anggota masyarakat dalam Negara itu dengan peraturan-peraturan yang diadakan oleh Negara atau bagian-bagiannya.

Peraturan-peraturan hukum tertulis yang berlaku di Indonesia sebagian besarnya telah dikodifikasikan dan disebut dengan Hukum Kodifikasi

Dasar hukum dari kodifikasi itu tercantum dalam pasal 75 ayat 1 Regerings Reglement [ R.R]. yang kemudian diganti menjadi pasal 131 ayat 1 Indische staatsregeling [I.S] , yaitu peraturan ketatanegaraan Hindia Belanda yang berbunyi : “ Hukum perdata dan Hukum dagang begitu pula Hukum Pidana beserta hukum acara perdata dan HUkum acara pidana harus diletakan dalam Undang-Undang.”

1. Asas Konkordinasi ( asas keselarasan)

Hukum Kodifikasi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah selaras dengan hukum kodifikasi yang berlaku di negeri Belanda. Keselarasan tersebut disebabkan oleh berlakunya asas Konkordinasi di Indonesia.

Asas koordinasi tersebut diantur dalam I.S pasal 131 ayat 2 yang berbunyi : “ untuk golongan bangsa Belanda harus dianut Undang-Undang negeri Belanda.”

2. Keadaan hukum kodifikasi di Indonesia

Walaupun sama dengan hukum Kodifikasi di Belanda , namun tidaklah sama dalam kesatuan berlakunya ( unifikasi) bagi seluruh golongan penduduk.

Hukum kodifikasi di Indonesia terutama hukum sipil berlaku hanya bagi beberapa golongan rakyat tertentu saja, sedangkan bagi golongan terbesar dari rakyat Indonesia berlakunya susunan hukum perdata yang lain pula yang pada umumnya tidak tertulis , yaitu Hukum Perdata Adat ( hukum adat).

Perbedaan dalam Hukum perdata itu sebenarnya sudah ada semenjak sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yaitu pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang.

3.Kesatuan Berlakunya hukum pidana

Kita Undang-Undang Hukum pidana di Indonesia yang dikodifikasikan pada tahun 1918 itu adalah merupakan satu-satunya hukum kodifikasi yang berlaku umum untuk semua golongan

penduduk yang berada dalam daerah Indonesia. KUH pidana ini berlaku terhadap setiap orang dalam daerah Indonesia yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Hukum piada ini telah dikodifikasikan sejak 1 januari 1918

4. Pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia

kalau hukum pidana di Indonesia itu sebagai Hukum Kodifikasi telah diadakan Unifikasi, maka sebaliknya hukum perdata di Indonesia masih “ber-bineka” yaitu beraneka warnaDi Indonesia berlaku bermacam-macam hukum perdata yaitu hukum eropa (barat), hukum perdata Timur asing dan hukum perdata adat, yang kesemuanya itu berlaku resmi bagi golongan-golongan penduduk di Indonesia. Keadaan demikian disebut Pluralisme dalam hukum perdata.