latihan ukm ( kesehatan lingkungan )

INSTRUMEN 3

KESEHATAN LINGKUNGAN

Kab./Kota : GRESIK

Puskesmas : KEBOMAS

Status : PUSKESMAS RAWAT INAPNama Penilai :

Puskesmas sebagai sarana pelayanan umum, wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar persyaratan, untuk memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pasien, staf puskesmas serta masyarakat yang tinggal di sekitar puskesmas yang kemungkinan dapat terkena dampak pencemaran lingkungan puskesmas.

STANDAR 1. FALSAFAH DAN TUJUAN

Setiap Puskesmas dalam mewujudkan Paradigma Sehat bukan sekedar melaksanakan upaya pelayanan kuratif dan rehabilitative, tetapi perlu menekankan pentingnya upaya preventif dan promotif dengan mengupayakan penyehatan lingkungan Puskesmas agar terjamin kesehatan dan keselamatan pasien, pengunjung, pegawai, dan masyarakat sekitarnya.

Parameter :1.1 Ada kebijakan upaya kesehatan

lingkungan Definisi Operasional

( DO) :

1. Kebijakan: adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

2. Kebijakan upaya kesehatan lingkungan ditetapkan oleh pimpinan puskesmas yang menyatakan komitmen dan tanggungjawab, termasuk dalam hal penganggaran

3. Kebijakan harus sesuai dengan visi dan misi 4. Kebijakan disusun oleh pimpinan puskesmas melibatkan seluruhstaf 5. Pimpinan puskesmas mengkomunikasikan kebijakan upaya

kesehatan lingkungan puskesmas kepada seluruh staf, pengunjung (pasien).

Skor = ≥ 80 % ( Terpenuhi )

Keterangan : 1. = < 20 % ( Tidak Terpenuhi )2. = 20 % s/d 79 % ( Terpenuhi Sebagian )3. = ≥ 80 % ( Terpenuhi )

Catatan :1. ……………………………………………………..2. ……………………………………………………..

3. ……………………………………………………..

Cara Pembuktian (C) : :

Dokumen (D) : a.Ada kebijakan mendukung upaya kesling

b. Undangan pertemuanc. Daftar hadird. Notulene. Leaflet/brosur/poster

Observasi (O) : -Wawancara (W) : Pimpinan puskesmas

STANDAR 2. ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN

Setiap Puskesmas wajib mempunyai upaya kesehatan lingkungan yang dilengkapi uraian tugas

Parameter :2.1. Ada upaya kesehatan Lingkungan dalam bagan organisasi Puskesmas

yang menggambarkan kedudukan, wewenang, tanggungjawab, dan hubungan kerja.

Definisi Operasional (D.O.) : 1. Upaya Kesehatan Lingkungan Puskesmas adalah segala upaya untuk

penyehatan dan pemeliharaan lingkungan Puskesmas sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya

2. Bagan organisasi adalah bagan yang dapat memperlihatkan alur komunikasi dan garis kewenangan dlm kegiatan Puskesmas antara Pimpinan dan staf Puskesmas.

3. Uraian tugas: adalah “ringkasan aktivitas-aktivitas yang terpenting dari suatu jabatan, termasuk didalamnya tugas dan tanggungjawab

4. Ada perencanaan tertulis program penyehatan lingkungan Puskesmas 5. Sasaran dan target program penyehatan lingkungan Puskesmas sesuai

dengan kondisi dan situasi wilayah setempat

Skor : ≥ 80 % ( Terpenuhi )


Catatan :1. ……………………………………………………..2. ……………………………………………………..3. ……………………………………………………..

43

Cara Pembuktian :

Dokumen (D) : a.SK penetapan struktur organisasi puskesmas

b. Uraian tugas upaya keslingc. Target dan sasaran sesuai PKP

Observasi (O) : -

Wawancara (W): Pimpinan puskesmas, petugas kesehatan lingkungan

2.2. Ada pedoman kerja tertulis yang digunakan sebagai acuan program upaya kesehatan Lingkungan.

Definisi Operasional : Pedoman Kerja adalah ketentuan teknis dan manajemen kesehatan lingkungan berupa pedoman dan peraturan perundang-undangan berlaku.

Daftar Pedoman Kerja di Puskesmas: 1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 7/1996 tentang Pangan 3. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup 4. Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air PMK 416/1990 5. Persyaratan Kesling Hotel PMK 80/1990 6. Tatalaksana pengawasan kualitas air minum PMK 736/2010 7. Pedoman teknis analisis dampak kesling KMK 876/2001 8. Pengelolaan Pestisida KMK 1350/2001 9. Persyaratan Kesling Kerja Perkantoran dan Industri KMK 1405/2002 10.Persyaratan Hygiene dan Sanitasi Jasaboga KMK 715/2003 11.Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara KMK 1407/2002 12.Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan KMK 942/2003 13.Persyaratan hygiene dan sanitasi rumah makan dan restoran KMK

1098/2003 14.Persyaratan Kesling Rumah Sakit KMK 1204/2004 15.Modul Sterilisasi dan Pengelolaan limbah di Puskesmas, Depkes RI,

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2000 16.Pedomam Penyelenggaraan Kesling Puskesmas KMK 1428/2006 17.Pedoman Penyelenggaraan Kesling di Lingkungan Sekolah KMK 1429/2006 18.Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis masyarakat KMK 852/2008 19.Pedoman Pelaksanaan Klinik sanitasi, Depkes RI, 2007 20.Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, SKB 34/2005 Depdagri

& Depkes 1138/2005 21.Pedoman Penyelenggaraan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, Depkes RI,

2006 22.Protap (SOP) Monitoring Kualitas kesehatan Lingkungan di Lingkungan

Kerja pada Sarana Kesehatan, Depkes RI, 2001 23.Persyaratan Kualitas Air Minum PMK 492/2010 24.Petunjuk Singkat Penyehatan Makanan Bagi pengusaha dan Masyarakat,

Depkes RI, 1989 25.Pola pengawasan Tepat Pengelolaan Makanan, Depkes RI, 1992 26.Petunjuk Teknis Desain Pengelohan Air, Seri Pertama, Depkes RI, 2007 27.Pedoman Teknis Penilaian Rumah Sehat, Depkes RI, 2002 28.Pemeriksaan Cholinesterase Darah Dengan Tintometer Kit, Depkes RI,

1992 29.Persyaratan Kesling Tempat Tempat Umum, Depkes RI, 1993

30.Persyaratan Kesling Kolam Renang dan pemandian Umum PMK 061/1991 31.Pedoman Pengendalian pencemaran Udara Ambien yang Berhubungan

dengan kesehatan Masyarakat, Depkes RI, 1994

44

32.Pedoman Umum Pengamanan dampak Radiasi Keputusan Dirjen PPM & PL HK.00.06.6.655, Depkes RI, 2000

33.Pedoman Umum Pengawasan pencemaran Limbah Industri, Depkes RI, 1988

34.Petunjuk Pengukuran Kualitas Udara, Depkes RI, 1988 35.Pedoman Teknis Upaya Kesehatan Kerja Bagi Perajin Industri Kecil, Depkes

RI, 1993 36.Pedoman Teknis Perbaikan Kualitas Air, Depkes RI, 1992 37.Pedoman Teknis Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di

sekolah, Depkes RI, 2004 38.Juklak/Juknis Pengawasan Kualitas Air Aspek Kimia Air Minum dan Air

Bersih, Depkes RI, 1993 39.Pedoman umum program pariwisata sehat, Depkes RI, 1999 40.Pedoman Umum Sarana dan bangunan Umum, Depkes RI, 2002 41.Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum, KMK 288/2003 42.Pedoman Pembinaan dan pengembangan UKS, Diknas, 2002 43.Peraturan perundangan yang terkait dengan kesehatan lingkungan lainnya 44.PP RI no 66 thn 2014 tentang Kesehatan Lingkungan



Catatan :1. ……………………………………………………..2. ……………………………………………………..3. ……………………………………………………..

Dokumen (D) Juklak/Juknis, Pedoman, SOP, Keputusan Menteri Kesehatan (KMK),

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK), Undang-undang, PeraturanBupati/Walikota setempat dan peraturan perundangan yang terkaitdengan kesling lainnya

Observasi (o) Lihat dokumen /bukuWawancara (W) Petugas Kesling

2.3. Ada perencanaan kerja tahunan program kegiatan

kesehatan lingkungan Definisi Operasional :

1. Perencanaan adalah merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang terhadap hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan secara sistematik, terorganisir dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan yang ada.

2. Puskesmas wajib membuat perencanaan kerja tahunan kegiatan kesehatan lingkungan, dalam rangka implementasi kebijakan puskesmas

3. Penyusunan rencana kerja tahunan meliputi: 1) Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan 2) Tujuan/Sasaran/target/indikator tiap jenis kegiatan

3) Jadwal pelaksanaan kegiatan

4) Tenaga yang akan melaksanakan kegiatan 45

5) Pencatatan dan pelaporan 6) Evaluasi kegiatan 7) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan 8) Pembiayaan untuk setiap jenis kegiatan


Keterangan :

1. = < 20 % ( Tidak Terpenuhi )2. = 20 % s/d 79 % ( Terpenuhi Sebagian )3. = ≥ 80 % ( Terpenuhi )

Catatan :1. ……………………………………………………..2. ……………………………………………………..3. ……………………………………………………..

Cara Pembuktian

Dokumen (D) : a. Dokumen perencanaan

b.Dokumen pencatatan & pelaporan

c. Dokumen Evaluasi kegiatanObservasi (O) : -

Wawancara (W) :Petugas Kesehatan LIngkungan

2.4. Ada anggaran biaya untuk melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan.

Definisi Operasional (D.O) :Anggaran biaya adalah biaya yang dialokasikan untuk operasional kegiatan upaya kesehatan lingkungan tahunan PuskesmasAda bukti :

a.Anggaran/biaya operasional

b.Perencanaan kerja tahunan

c. Laporan kegiatand. Laporan keuangan


Keterangan : 1. = < 20 % ( Tidak Terpenuhi )2. = 20 % s/d 79 % ( Terpenuhi Sebagian )

3. = ≥ 80 % ( Terpenuhi )

Catatan :1. ……………………………………………………..

2. ……………………………………………………..3. ……………………………………………………..


Dokumen (D) : a.Anggaran/biaya operasional

b.Perencanaan kerja tahunan

c. Laporan kegiatand. Laporan keuangan

Observasi (O) : -

Wawancara (W) :Petugas kesehatan lingkungan

2.5. Ada pencatatan dan pelaporan kegiatan kesehatan

lingkungan di Puskesmas Definisi Operasional (D.O) :

1. Pencatatan adalah rekapitulasi data kesehatan lingkungan yang telah dilaksanakan program kesehatan lingkungan

2. Pelaporan adalah analisis hasil pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan di Puskesmas yang dilakukan oleh program kesehatan lingkungan dikaitkan dengan target/indikator

3. Laporan lengkap berupa laporan bulanan, triwulan dan tahunan dilihat dari jenis laporan dan kelengkapannya

4. Ditindaklanjuti jika diinformasikan kepada pihak terkait untuk mendapatkan dukungan dan pemecahan masalah



Catatan :1. ……………………………………………………..2. ……………………………………………………..3. ……………………………………………………..

Cara Pembuktian (C.P.) :Dokumen (D) : a. Pencatatan(SP3) ,data primer

b. Laporan bulanan, triwulan, tahunanc. Daftar hadird. Notulen rapat

Observasi (O) : --Wawancara (W) : Petugas kesehatan lingkungan

STANDAR 3. STAF DAN PIMPINAN

Petugas kesehatan lingkungan mempunyai kualifikasi sesuai ketentuan

Parameter :3.1. Ada kualifikasi tenaga kesehatan lingkungan, atas dasar pendidikan,

pengalaman dan ketrampilan sesuai tugas dan jabatan atau profesinya.

Definisi Operasinal (D.O) : 1. Sanitarian/ahli kesehatan lingkungan: adalah tenaga professional di bidang

kesehatan lingkungan yang memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan lingkungan air, udara, tanah, makanan dan vector penyakit pada kawasan perumahan, tempat-tempat umum, tempat kerja, industri, transportasi dan matra.(KMK 373/2007 tentang Standar Profesi Sanitarian)

2. Kualifikasi pendidikan profesi sanitarian adalah Sekolah Pembantu Penilik Hygiene (SPPH), Akademi Kontrolir Kesehatan (AKK), Akademi Penilik Kesehatan (APK), Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi (APK-TS), Pendidikan Ahli Madya Kesehatan Lingkungan (PAM-KL), atau lulusan Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan Kesehatan Lingkungan.

3. Jabatan fungsional sanitarian terdiri dari sanitarian ahli dan sanitarian terampil: a. Sanitarian ahli terdiri dari:

sanitarian muda/gol. III/c-d sanitarian pertama/gol. III/a-b

b. Sanitarian Terampil terdiri dari: sanitarian penyelia/gol. III/c-d sanitarian pelaksana lanjutan/gol. III/a-b sanitarian pelaksana/gol. II/b-d sanitarian pelaksana pemula/gol. II/a



Catatan :1. ……………………………………………………..2. ……………………………………………………..3. ……………………………………………………..

STANDAR 4. FASILITAS DAN PERALATAN

Tersedia fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan pengawasan kesehatan lingkungan.

Parameter :4.1. Tersedia peralatan monitoring kualitas

kesehatan lingkungan Definisi Operasinal

(D.O) :

1. Monitoring kualitas kesehatan lingkungan: adalah pengamatan secara berkala terhadap parameter lingkungan yang berpotensi menimbulkan dampak atau diduga ada hubungannya dengan kejadian penyakit dan gangguan kesehatan

2. Puskesmas harus memiliki Peralatan monitoring kualitas kesehatan lingkungan sesuai pedoman dan kriteria: A. Peralatan monitoring vector:

1. lalat/flygrill; 2. mirror inspection, perangkap monitor kecoa

B. Peralatan monitoring tanah: 3. soil test kit

C. Peralatan monitoring limbah cair: 4.thermometer, 5.DO meter, 6.pH meter,

D. Peralatan monitoring air minum / air bersih: 7. pH meter, 8.comparator (sisa klor, Fe, Mn, NO3/NO2,pH).

E. Peralatan monitoring udara: 9.sanitarian test kit, 10. sound lever meter, 11.lux meter, 12.anemometer,13. hygrometer.

F. Peralatan kualitas kesehatan lingkungan lainnya yang terkait 3. Peralatan kualitas kesehatan lingkungan harus berfungsi dengan baik

(tidak dalam keadaan rusak)

Cara Pembuktian (C) :Dokumen (D) : a. Ijazah

b. SK Jabatan Fungsional

c.SK/Surat Tugas (dokumen kepegawaian)

d. Kurikulum vitaeObservasi (O) : -Wawancara (W) : Petugas kesehatan lingkungan

Skor = < 20 % ( Tidak Terpenuhi )


Catatan :1. ……………………………………………………..2 ……………………………………………………..3 ……………………………………………………..

48

Cara Pembuktian :

Dokumen (D): Peralatan monitoring kualitas lingkungan secara fisik dalam kondisi

baik dan dapat dioperasionalkan.Observasi (O) : Ruangan kerja / LapanganWawancara (W) : Petugas kesehatan lingkungan

4.2 Tersedia fasilitas sanitasi puskesmas yang memenuhi syarat kesehatanbaik secara kualitas maupun secara kuantitas.

Definisi Operasional (D.O.) :A. Fasilitas sanitasi adalah fasilitas yang digunakan oleh

pengunjung/karyawan puskesmas al meliputi (6 jenis) yaitu : 1. Kamar Mandi dan Jamban 2. Air Bersih 3. sarana pembuangan air limbah 4. sarana pengelolaan sampah 5. wastafel/tempat cuci tangan pakai sabun (CRPS) 6. fasilitas sanitasi dan keamanan lainnya (water tower, tabung pemadan

kebakaran, genset) B. Fasilitas memenuhi syarat

apabila : Kamar mandi dan Jamban:

1. Kamar mandi dan jamban harus terpisah antara laki-laki dan wanita 2. Tersedia air yang cukup dan sabun 3. Selalu terpelihara dan dalam keadaan bersih 4. Ada himbauan, slogan atau peringatan untuk memelihara kebersihan 5. Bebas dari perindukan vector 6. Jumlah Kamar mandi sesuai standar sesuai KMK 1428/2006 Yaitu:

Jumlah kamar mandi dan jamban Non Rawat Inap:

Bagi Karyawan

: 1 Kamar Mandi & Jamban untuk 15 orang

Bagi pengunjung

: 1 Kamar Mandi & Jamban untuk 40 orang

Jumlah kamar mandi dan jambanRawat Inap:

Bagi Karywan: 1 Kamar Mandi & Jamban untuk 15 orang

Bagi pengunjung : 3 Kamar Mandi & Jamban untuk 10 orang

Air bersih: o Jumlah air bersih :

PKM NRawat Inap : 15 - 20 liter/orang/hari PMK Rawat Inap : 15 - 20 liter/orang/hari (ditambah dengan 40-60 lt/org/hr)

o Kualitas Air Bersih memenuhi syarat fisik, kimia dan bakteriologi sesuaiPMK

416/1990o Sumber air bersih harus bebas dari sumber pencemar fisik, kimia dan biologis

49

Persyaratan sarana pembuangan air limbah, pengelolaan sampah, wastafel / tempat cuci tangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan KMK 1428/2006



Catatan :1. ……………………………………………………..4 ……………………………………………………..5 ……………………………………………………..


Dokumen (D) :a. Ratio fasilitas sanisati sesuai pengunjung /karyawanb. Hasil pemeriksaan laboratorium kualitas air bersih

Observasi (O) : Ruangan kerja / LapanganWawancara (W) : Petugas kesehatan lingkungan

4.3. Tersedia fasilitas/sarana pembuangan

air limbah medis Definisi Operasional

(D.O) :

1. Sarana pembuangan air limbah medis adalah sarana pengolahan limbah cair Puskesmas yang biasanya meliputi proses pengolahan fisik, biologik dan atau kimia agar kualitas effluent limbah cair tersebut memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku sebelum dibuang ke badan air.

2. Tangki septik adalah tempat penampungan dan pengolahan limbah cair dengan proses biologik anaerob yang dikategorikan sebagai Unit kerja Pengolahan Air Limbah (IPAL) sederhana

3. Effluent adalah limbah cair yang keluar dari sarana pengolahan limbah cair dan akan dibuang ke tanah resapan atau badan air

4. KepMen LH Nomor 58 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit

5. Limbah cair adalah semua bahan buangan yang berbentuk cair yang kemungkinan mengandung mikroorganisme pathogen, bahan kimia beracun, dan radioaktivitas

6. Diambil secara rutin apabila limbah cair yang dihasilkan oleh puskesmas diperiksa setahun sekali dalam 3 tahun terakhir

7. Ditindaklanjuti apabila hasil pemeriksaan laboratorium air limbah tidak memenuhi syarat, dilakukan upaya perbaikan terhadap sarana tersebut


Keterangan :

2. = < 20 % ( Tidak Terpenuhi )3. = 20 % s/d 79 % ( Terpenuhi Sebagian )5. = ≥ 80 % ( Terpenuhi )

Catatan :1. ……………………………………………………..6 ……………………………………………………..7 ……………………………………………………..

Cara Pembuktian (C.P.) :Dokumen (D) : a. Ada fasilitas/sarana pembuangan air limbah medis

b. Dokumen hasil pemeriksaan laboratorium air limbahc. Dokumen upaya tindaklanjut (jika tdk memenuhi syarat

kesehatan)Observasi (O) : LapanganWawancara (W) :

Petugas kesehatan lingkungan

4.4. Tersedia wadah/kontainer/kantong plastik/safety box untuk pengelolaan limbah medis padat yang memenuhi syarat kesehatan

Definisi Operasional (D.O) : 1. Wadah/container/kantong plastic/safety box adalah tempat yg

dipergunakan untuk menyimpan sampah medis padat sementara sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir

2. Limbah medis padat adalah limbah yang berasal dari pelayanan medis, perawatan, gigi, farmasi atau sejenisnya, pengobatan, yang menggunakan bahan beracun, infeksius, berbahaya

3. Limbah padat non medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman dan halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya

4. Sesuai standar jika wadah/container/kantong plastic/safety box memenuhi ketentuan/syarat-syarat sesuai peraturan yang berlaku(Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit).

5. Pemusnahan secara aman adalah pemusnahan yang dilakukan sesuai pedoman/standar antara lain dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Skor =≥ 80 % ( Terpenuhi )

Keterangan : 1.= < 20 % ( Tidak Terpenuhi )

2. = 20 % s/d 79 % ( Terpenuhi Sebagian )3.= ≥ 80 % ( Terpenuhi )

Catatan :1.……………………………………………………..2……………………………………………………..3……………………………………………………..

Cara Pembuktian (C.P.) :

Dokumen (D) : a.Ada wadah limbah infeksius warna kuning,

b.Ada wadah limbah infeksius dengan peringatan ”limbah infeksius”

c. Ada wadah limbah infeksius dengan simbul ”infeksius”

d.Ada wadah limbah benda tajam(safety

box) denganperingatan

”limbah infeksius”

e.Ada wadah limbah benda tajam

(safety box) dengan

simbul”infeksius”Observasi (O) : LapanganWawancara (W) : Petugas kesehatan lingkungan

4.5. Ada proses manajemen faktor risiko kegiatan klinik

sanitasi di puskesmas Definisi Operasional (D.O.) :

1. Konseling: adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (disebut konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien

2. Ruang konseling: adalah ruang khusus atau ruang terpadu yang dipergunakan untuk sarana konseling pasien/klien penyakit berbasis lingkungan

3. Penyakit berbasis lingkungan: adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang tidak memenuhi syarat

4. Pasien: adalah orang yang menderita penyakit berbasis lingkungan 5. Klien: adalah pasien lama atau orang sehat yang berkunjung ke ruang

konseling, untuk mendapatkan penjelasan teknis sarana kesehatan lingkungan

6. Ada analisis data: apabila ada data tabel, grafik, peta factor risiko

7. Klinik sanitasi merupakan proses manajemen factor risiko kesehatan lingkungan yang dilakukan di dalam gedung dan di luar gedung puskesmas terhadap pasien/klien penyakit berbasis lingkungan untuk mengetahui gambaran factor risiko kesehatan lingkungan

8. Tindaklanjut adalah berupa perbaikan sarana sanitasi pasien/klien

Skor = 20 % s/d 79 % ( Terpenuhi Sebagian )


Catatan :1. ……………………………………………………..2. ……………………………………………………..3. ……………………………………………………..

Cara Pembuktian (C) : Dokumen (D) : a. Register pasien/klien

b. Tabel, grafik, peta faktor risiko

c.Berita acara perbaikan sarana sanitasi pasien/klien

d. DokumentasiObservasi (O) : Ruangan kerja / LapanganWawancara (W) : Petugas kesehatan lingkungan

STANDAR 5. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Tersedia kebijakan, peraturan, ketentuan tertulis, dan pedoman tertulis yang diterapkan untuk mencapai kondisi kesehatan lingkungan yang optimal di Puskesmas.

Parameter :5.1. Ada standar operasional prosedur (SOP) /Instruksi Kerja terhadap

fasilitas sanitasi puskesmas dan di tempat yang mudah dilihat.

Definisi Operasional (D.O) : 1. Setiap fasilitas sanitasi puskesmas wajib dilengkapi dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP)/Instruksi Kerja yang berkaitan dengan upaya kesehatan lingkungan

2. Dapat berupa SOP mengenai : a) Tata cara pengambilan sampel air b) Tata cara pengambilan sampel makanan c) Mekanisme kerja Klinik Sanitasi d) Pelaksanaan Inspeksi Sanitasi e) Pengelolaan limbah medis f) Tata cara pembuatan kompos g) Penggunaan peralatan pengawasan kualitas lingkungan h) Penatalaksanaan keracunan pangan

3. SOP harus dikomunikasikan/ditempel di tempat yang mudah dilihat

Skor =20 % s/d 79 % ( Terpenuhi Sebagian )


Catatan :1. ……………………………………………………..2. ……………………………………………………..3. ……………………………………………………..

Cara pembuktian (C.P.) :Dokumen (D) : Dokumen SOPObservasi (O) : --Wawancara (W) : Petugas kesehatan lingkungan

5.2. Ada kebijakan, ketentuan tertulis pengelolaan

limbah medis padat. Definisi Operasional (D.O.) :

1. Kebijakan adalah ketentuan tertulis pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah medis Puskesmas berupa pedoman dan SOP dalam pemilahan,

pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan limbah medis padat di Puskesmas yang mengacu pada: a. Pedoman Pengelolaan Limbah Medis dan Keputusan Menteri Kesehatan

RI Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas

b. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

c. Modul Sterilisasi dan Pengelolaan limbah di Puskesmas, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2000

2. Pengelolaan limbah medis meliputi: a. Pemilahan limbah medis padat b. Pengumpulan limbah medis padat c. Pengangkutan limbah medis padat d. Pemusnahan limbah medis padat dilakukan dengan insinerator. e. MOU dengan pihak pengelola limbah medis yang sudah mempunyai

legal aspek 3. Prosedur adalah serangkaian tindakan atau operasi yang harus dijalankan

sesuai standar agar selalu memperoleh hasil yang sama 4. Ditindaklanjuti seluruhnya apabila pengelolan limbah medis yang

dilakukan dimulai sejak timbulnya limbah sampai pemusnahan limbah tersebut secara aman sesuai prosedur

5. Ditindak lanjuti sebagian apabila ada proses pengelolaan limbah medis yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur



Catatan :1. ……………………………………………………..2. ……………………………………………………..3. ……………………………………………………..

Cara Pembuktian (C.P.) :Dokumen (D) : a. dokumen kebijakan pengelolaan limbah medis padat

b. Daftar hadir

c. Notulen rapat

d. Prosedur pengelolaan limbah medis padat

e. MOU dengan pihak ketigaObservasi (O) : Ruang kerja/LapanganWawancara (W) : Petugas kesehatan lingkungan

5.3. Ada kebijakan yang diterapkan dalam kegiatan

pengelolaan limbah cair. Definisi Operasional (D.O.) :

1. Kebijakan adalah ketentuan tertulis pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah medis cair Puskesmas berupa pedoman dan SOP dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan limbah medis cair di Puskesmas yang mengacu pada: a. Pedoman Pengelolaan Limbah Medis dan Keputusan Menteri

Kesehatan RI Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas

b. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1404/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

c. Modul Sterilisasi dan Pengelolaan limbah di Puskesmas, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2000

2. Pengelolaan limbah medis meliputi: a. Pemilahan limbah medis cair b. Pengumpulan limbah medis cair c. Pengangkutan limbah medis cair d. Pemusnahan limbah medis cairdilakukan dengan insinerator. e. MOU dengan pihak pengelola limbah medis yang sudah mempunyai

legal aspek 6. Prosedur adalah serangkaian tindakan atau operasi yang harus dijalankan

sesuai standar agar selalu memperoleh hasil yang sama 7. Ditindaklanjuti seluruhnya apabila pengelolan limbah medis yang dilakukan

dimulai sejak timbulnya limbah sampai pemusnahan limbah tersebut secara aman sesuai prosedur

8. Ditindak lanjuti sebagian apabila ada proses pengelolaan limbah medis yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur

Skor =< 20 % ( Tidak Terpenuhi )


Catatan :1. ……………………………………………………..2. ……………………………………………………..3. ……………………………………………………..

Cara Pembuktian (C.P.) :Dokumen (D) :

a. dokumen kebijakan pengelolaan limbah medis padat, Daftar hadir, Notulen rapat

b. Prosedur pengelolaan limbah medis padat c. MOU dengan pihak ketiga

Observasi (O) : Ruang kerja/LapanganWawancara (W) : Petugas kesehatan lingkungan

5.4 Ada ketentuan tertulis tentang larangan merokok di

lingkungan puskesmas Definisi Operasional (D.O) :

1. Larangan merokok adalah himbauan/ajakan untuk tidak merokok yang ditetapkan oleh pimpinan puskesmas bagi semua orang yang berada di lingkungan puskesmas.

2. Larangan merokok ini harus disebarluaskan agar diketahui dan dipatuhi semua karyawan dan pengunjung puskesmas yang ditempelkan secara jelas ditujukan kepada semua orang termasuk karyawandan pengunjung puskesmas

3. Sosialisasi dilakukan secara rutin apabila sosialisasi tersebut dilakukan setiap 3 bulan pertahun

4. Sosialisasi dilakukan secara rutin apabila sosialisasi tersebut tidak dilakukan setiap 3 bulan pertahun

Skor =≥ 80 % ( Terpenuhi )


Catatan :1. ……………………………………………………..2. ……………………………………………………..3. ……………………………………………………..


Dokumen (D) : a.SK larangan tidak merokok

b.Poster / stiker dilarang merokok

c. Dokumen perencanaanObservasi (O) : Lapangan

Wawancara (W) :Petugas kesehatan lingkungan

56

STANDAR 6. PENGEMBANGAN STAF DAN PROGRAM PENDIDIKAN

Petugas kesehatan lingkungan berhak mendapatkan kesempatan pengembangan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan.

Parameter :6.1. Ada pengembangan kompetensi petugas kesehatan lingkungan dalam

bentuk pendidikan lanjutan, pelatihan, dan pertemuan ilmiah.

Definisi Operasional (D.O.) : 1. Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan (seminar, workshop, lokakarya) yg

pernah diikuti oleh petugas kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan kesehatan lingkungan

2. Pendidikan Lanjutan adalah jenjang pendidikan formal lanjutan yg diikuti oleh staf kesehatan lingkungan dan berkaitan dengan program kesehatan lingkungan.

3. Pelatihan adalah Pelatihan yg pernah diikuti yg berkaitan dgn kesehatan lingkungan yg diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan/ pihak lain yang mempunyai kemampuan menyelenggarakan pelatihan baik diklat teknis dan diklat fungsional.



Catatan :1. ……………………………………………………..2. ……………………………………………………..3. ……………………………………………………..

Cara PembuktianDokumen (D) : Ijazah, Sertifikat dan Makalah, Jadwal pertemuan.Observasi (O) : --Wawancara (W) : Petugas kesehatan lingkungan

STANDAR 7. EVALUASI DAN PENGENDALIAN MUTU

Adanya kebijakan tentang pelaksanaan evaluasi dan pengendalian mutu kegiatan kesehatan lingkungan di Puskesmas.

Parameter :7.1. Ada evaluasi kinerja program upaya kesehatan lingkungan diluar

gedung puskesmas Definisi Operasional (D.O) :

1. Evaluasi kinerja adalah laporan/mengenai gambaran kecenderungan cakupan program kesehatan lingkungan di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan target cakupan

2. Jangkauan pengawasan sarana kesling adalah persentase pengawasan sarana kesehatan lingkungan yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana yang ada atau terdaftar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun

3. Efektifitas pengawasan sarana kesling adalah persentase pengawasan sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat kesehatandibandingkan dengan jumlah sarana yang diperiksa di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun

4. Ruang lingkup cakupan upaya kesehatan lingkungan antara lain: 1) Cakupan Pengawasan Rumah Sehat 2) Cakupan Pengawasan Sarana Air Bersih 3) Cakupan Pengawasan Jamban 4) Cakupan Pengawasan SPAL (Sarana Pembuangan Air Limbah) 5) Cakupan Pengawasan tempat pengelolaan sampah akhir (TPA) 6) Cakupan Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU) 7) Cakupan Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) 8) Cakupan Pengawasan Perusahaan Industri Rumah Tangga (PIRT) 9) Cakupan pengawasan Paparan Pestisida 10) Cakupan Kegiatan Klinik Sanitasi



Catatan :1. ……………………………………………………..2. ……………………………………………………..3. ……………………………………………………..

Cara Pembuktian (C) :

Dokumen (D): a.

Dokumen perencanaan program kesling

b. LaporanSP3

c.Data analisis jangkauan pengawasan

d.Data analisis efektifitas pengawasan

e. Dokumen tindakan lanjut pengawasan

Observasi (O) : Ruang kerja/lapanganWawancara : Petugas Kesehatan Lingkungan

7.2 Ada laporan kinerja upaya kesehatan lingkungan

Definisi Operasional (D.O) : Laporan upaya kesehatan lingkungan dibuat secara berkala bulanan, triwulan

dan tahunan Ditindaklanjuti adalah ada upaya perbaikan dan peningkatan pengawasan dan

pembinaan yang dilakukan untuk mencapai target dan tujuan program upaya kesling



Catatan :1. ……………………………………………………..2. ……………………………………………………..3. ……………………………………………………..


Dokumen (D) : a.Arsip laporan SP3kesling , 2 tahun terakhir

b.Laporan tahunan kesling, 2 tahun terakhir

c.Grafik, Tabel, pemetaan factor risiko kesling

Observasi (O) : -Wawancara (W) : Petugas kesehatan lingkungan

7.3 Ada audit sanitasi puskesmas secara berkala untuk

pengendalian mutu Definisi Operasional (D.O) :

1. Audit sanitasi: adalah proses observasi terhadap parameter kesehatan lingkungan

2. Audit sanitasi dilaksanakan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali 3. Sasaran audit sanitasi adalah persyaratan kesehatan lingkungan puskesmas

di dalam gedung dan di luar gedung/sekitar gedung puskesmas 4. Instrumen audit sanitasi menggunakan instrument inspeksi sanitasi (IS)

berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RINomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang PedomanPenyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas

5. Acuan Audit sanitasi puskesmas adalah Keputusan Menteri Kesehatan RINomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang PedomanPenyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas



Catatan :1. ……………………………………………………..2. ……………………………………………………..3. ……………………………………………………..

Cara Pembuktian (C) : :Dokumen (D) : a. Data audit sanitasi puskesmas

b. Instrumen audit sanitasi

c.Jadwal audit sanitasi puskesmas

d. Analisis data

e.Dokumen tindakan perbaikan sanitasi

Observasi (O) : Ruang kerja/lapanganWawancara (W) : Petugas kesehatan lingkungan

7.4 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPLwajib membuat SPPL, termasuk puskesmas

Definisi Operasional (D.O) : 1. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan

hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yangtidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

3. Dilaksanakan secara rutin jika, dilaksanakan pemantauan dan pengelolaan sekali dalam kurun waktu satu tahun

4. PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 13 TAHUN 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

5. Pemantauan dan pengelolaan lingkungan dilakukan secara rutin apabila dilaksanakan setahun sekali dalam 3 tahun terakhir

6. Pemantauan dan pengelolaan lingkungan dilakukan secara tidak rutin apabila dilaksanakan tidak setahun sekali dalam 3 tahun terakhir

Skor = . < 20 % ( Tidak Terpenuhi )


Catatan :

1. ……………………………………………………..2. ……………………………………………………..3. ……………………………………………………..

Cara Pembuktian (C) :Dokumen (D) : a. Dokumen UKL – UPL

b. Dokumen SPPL

c.Laporan pemantauan/pengelolaan lingkungan 3 tahun terakhir

Observasi (O) : Ruang kerja/lapanganWawancara (W) : Petugas kesehatan lingkungan

60

Lembar

REKOMENDASI KESLING

61

lembar

NILAI KESLING

latihan ukm ( kesehatan lingkungan )

Documents