latar belakang

6
1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung pada bantuan dan pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak (Said dikutip Jatmiko, 2006). Penerimaan bukan pajak merupakan penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lain-lain, yang sifatnya tidak stabil. Oleh karena itu, saat ini negara banyak menggantungkan sumber pembiayaan belanja yang berasal dari pajak (Muliari dan Setiawan, 2009). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang pasti dan mencerminkan kegotongroyongan masyarakat dalam membiayai negara. Menurut Departemen Keuangan (www.fiskal.depkeu.go.id), besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan juga tercermin dari sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014 Naik 5% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 1.816,7 Triliun dan untuk Setoran Pajak sebesar Rp 1.310 Triliun Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya

Upload: ririensays

Post on 16-Aug-2015

213 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

BAB 1

TRANSCRIPT

1.1 Latar BelakangBAB IPENDAHULUAN Pembiayaanbelanjanegarayangsemakinlamasemakinbertambahbesar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpaharusbergantungpadabantuandanpinjamandari luar negeri. Hal iniberarti bahasemua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatannegara! yaitupenerimaandari pajakdanpenerimaanbukanpajak"#aiddikutip$atmik%! &''(). Penerimaanbukanpajakmerupakanpenerimaanyang berasal dari peman*aatan sumber daya alam "migas)! pelayanan %lehpemerintah! pengel%laankekayaan negara dan lain+lain! yang si*atnya tidakstabil. ,lehkarenaitu! saatininegarabanyakmenggantungkansumberpembiayaan belanja yang berasal daripajak "-uliari dan #etiaan! &''.).Pajak merupakan sumber penerimaan negarayang pasti dan men/erminkankeg%t%ngr%y%ngan masyarakat dalam membiayainegara. -enurut Departemen0euangan ".1skal.depkeu.g%.id)! besarnyaperanpajakdalammembiayai pembangunanjugater/ermindari sumberpenerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara "APBN) 2ahun &'13Naik 45dari tahun sebelumnya menjadi 6p 1.71(!8 2riliun dan untuk#et%ranPajaksebesar 6p1.91'2riliun-engingatpentingnyaperananpajak! maka pemerintah dalamhal ini Direkt%rat $enderalPajak telahmelakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. #alahsatu upaya yang dilakukan adalah melalui re*%rmasiperaturan perundang+undangandi bidangperpajakandengandiberlakukannyasel*+assessmentsystem dalam pemungutan pajak sejak tahun 1skal 1.73. #ebelumerare*%rmasi perpajakan! sistempemungutanpajakyangditetapkan adalah %:/ial assessment system. #istem ini merupakan sistempemungutanyangmemberi eenangkepada1skus untukmenetapkanbesarnyapajak yang terutang %leh ajib pajak ";P) "2arj% dan 0usumaati!&''().0elebihan dari sistem ini adalah segala risik% pajak yang akan timbulmenjaditanggung jaab1skus! seperti terlambat membayar atau melap%rdikarenakanketerlambatan1skusmenetapkanbesarnyajumlahnyapajakterutang yang harusdibayar %leh ;P. 0elemahan dari sistem ini adalah ;Pbersi*at pasi* mengikutiketentuandanketetapanyangdikeluarkan%leh1skus. #istem sel* assessment memberikan keper/ayaan penuh kepada ajibpajak ";P) untuk menghitung! memperhitungkan! menyet%r! danmelap%rkanseluruh pajak yang menjadi keajibannya "2arj% dan0usumaati! &''(). Dengankatalain! ajibpajak menentukansendiribesarnyapajakyangterutang.0elebihandari sistem sel* assesmentiniadalah;Pdiberi keper/ayaan%leh1skusuntukmenghitung! membayar!dan melap%rkansendiri pajak yangterutangsesuaidenganketentuanperpajakan yang berlaku. e=asi%ndan ta> a=%idan/e! yang mengakibatkan berkurangnya penyet%randanapajakkekasnegara. Hasil penelitian$amin"&''1) mengungkapkanbaha tingkat kepatuhan ;P badan lebih tinggi dibandingkan ;P,P. Hal inidapat terjadi karena;Pbadanlebih/enderungmenggunakank%nsultanataumemperkerjakankaryaanyangse/arakhusus mengurusi masalahpajak perusahaan.;ajibPajak,rang Pribadi /enderung mengurusi sendirimasalah pajaknya. Direkt%rat $endral Pajak "D$P) selaku instansi pemerintah yang bertugasuntuk menghimpundana yangberasal dari se/t%r perpajakanberupayamelakukan pembenahan pada jenis pajak PPN. Pembenahan tersebutditandai dengan beberapa peraturan baru terkait #urat Pemberitahuan PajakPertambahan Nilai "#P2 PPN). Peraturan tersebut adalah PE61'?P$?&'19 yangberisikan mengenai Bentuk! Isi! dan 2ata @ara Pengisian serta Penyampaian#urat Pemberitahuan "#P2 -asa PPN) Bagi Pengusaha 0ena Pajak "P0P) yang-enggunakan Ped%man Penghitungan Pengkreditan Pajak -asukan danPE611?P$?&'19yangberisi mengenai Bentuk! Isi! dan2ata@araPengisianserta Penyampaian #uratPemberitahuan "#P2 -asa PPN)! peraturan iniberlaku mulai 1 $uni &'19. #esuai PE6+1'?P$?&'19 pada pasal tiga ayat duamenyebutkan baha setiap P0P ajib menyampaikan #P2 -asa PPN 1111dalam bentuk data elektr%nik. #edangkan pada PE6+11?P$?&'19 menjelaskanbaha P0P yang menggunakan ped%man pengkreditan pajak masukandalamsatumasapajakdanmelakukantransaksi lebihdari &4transaksidiajibkan untuk menggunakan e-#P2 -asa PPN 1111D-.e+#P2adalahsurat pemberitahuanbesertalampiran+lampirannyadalambentuk digital ke 0ant%r Pelayanan Pajak "0PP) se/ara elektr%nik atau denganmenggunakan media k%mputerA "Liberti! &''7B94). Penggunaan e-#P2 -asaPPN dimaksudkan agar semua pr%ses kerja dan pelayanan perpajakanberjalandenganbaik! lan/ar! akurat! dantransparansertamempermudahajib pajak dalam melaksanakan keajiban perpajakannya. #ehinggakepatuhan ajib pajak diharapkan dapat meningkat. Peningkatan kepatuhanajib pajak tidak terlepas dari beberapa peran seperti s%sialisasi yangdimiliki ajib pajak! dan pemahaman ajib pajak. Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh dari=ariable s%sialisasidan pemahaman ajib pajak terhadap kepatuhan ajibpajak di 0PP Pratama 2ebet.