laporan triwulanan · tabel 1.7 pertumbuhan industri manufaktur mikro dan kecil 20 tabel 2.1...

LAPORAN TRIWULANAN

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI MALUKU UTARA

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI MALUKU UTARA Jl. Jos Sudarso No.1 Tenate

Telp. 62-921-3121217 Fax : 62-921-3124017

VISI BANK INDONESIA

“Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah

dan nilai tukar yang stabil”

MISI BANK INDONESIA

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,

2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional,

3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional,

4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

TUGAS BANK INDONESIA (Pasal 8 UU No. 23 Tahun 1999)

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 3. Mengatur dan mengawasi bank.

Kritik, saran dan komentar dapat disampaikan kepada : Redaksi : Tim Ekonomi Moneter Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Jl. Jos Sudarso No. 1, Ternate Telp : (0921) 3121217 Fax : (0921) 3124017

KATA PENGANTAR

Tugas Bank Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah menetapkan dan melaksanakan

kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan

mengawasi bank. Pelaksanaan tugas pokok tersebut ditujukan untuk mencapai dan memelihara

kestabilan nilai rupiah.

Sejalan dengan undang-undang tersebut, keberadaan Kantor Bank Indonesia di daerah

merupakan bagian dari jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia yang berperan sebagai

pelaksana kebijakan Bank Indonesia dan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah.

Sebagai jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia di bidang ekonomi dan moneter, Bank

Indonesia Ternate berperan memberikan masukan dengan menyusun dan menerbitkan suatu

produk yaitu Kajian Ekonomi Regional yang pokok bahasannya terdiri atas Perkembangan

Ekonomi, Perkembangan Inflasi Regional, Kinerja Perbankan dan Sistem Pembayaran Provinsi

Maluku Utara dan Prospek Ekonomi. Kajian ini diolah berdasarkan data dan informasi di daerah

untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan

dapat menjadi salah satu bahan informasi bagi penentu kebijakan di daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran

serta kerjasama dari semua pihak agar kualitas dan manfaat laporan ini menjadi lebih baik di

waktu yang akan datang.

Akhirnya, kepada pihak-pihak yang membantu tersusunnya laporan ini, kami sampaikan

penghargaan dan ucapkan terima kasih.

Ternate, Mei 2014 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI

MALUKU UTARA

Budiyono Kepala Perwakilan

i

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR I DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL v DAFTAR GRAFIK vi INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA viii RINGKASAN UMUM x BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO 1 1.1 Kondisi Umum 1 1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan 2 1.3 Perkembangan Ekonomi dari Sisi Penawaran 12 BOKS I KOMODITI/PRODUK/JENIS USAHA (KPJU) UNGGULAN UMKM 23 BAB II KEUANGAN PEMERINTAH 28 2.1 Kondisi Umum 28 2.2 Pendapatan Daerah 31 2.3 Belanja Daerah 33 2.4 Defisit dan Pembiayaan BAB III INFLASI DAERAH 35 3.1 Kondisi Umum 35 3.2 Perkembangan Inflasi Kota Ternate 36 3.3 Faktor-Faktor Penggerak Inflasi 43 BAB IV SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN 49 4.1 Kondisi Umum Perbankan 49 4.2 Stabilitas Sistem Keuangan 55 BAB V SISTEM PEMBAYARAN & PENGELOAAN UANG 59 5.1 Kondisi Umum 59 5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai 59 5.3 Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai 63

BOKS II PERKEMBANGAN PENOLAKAN UANG LOGAM 67

BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 69 6.1 Kondisi Umum 69 6.2 Perkembangan Ketenagakerjaan 69 6.3 Pengangguran 72 6.4 Nilai Tukar Petani (NTP) 73 6.5 Tingkat Kemiskinan 76

iii

BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN 79 7.1 Prospek Perekonomian Makro 79 7.2 Prospek Inflasi Daerah 81 7.3 Prospek Perbankan 82

iv

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1 Struktur PDRB Sisi Penggunaan 3 Tabel 1.2 Realisasi Investasi Triwulan I 2014 di Maluku Utara 7 Tabel 1.3 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran 13 Tabel 1.4 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertanian 15 Tabel 1.5 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertanian 16 Tabel 1.6 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertanian 16 Tabel 1.7 Pertumbuhan Industri Manufaktur Mikro dan Kecil 20 Tabel 2.1 Perkembangan Anggaran Pendapatan Pemprov Maluku Utara

(dalam miliar rupiah) 30

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemprov Maluku Utara (dalam miliar rupiah)

30

Tabel 2.3 Perkembangan Anggaran Belanja Pemprov Maluku Utara (dalam juta rupiah)

32

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemprov Maluku Utara (dalam juta rupiah)

32


33

Tabel 2.6 Perkembangan Anggaran Belanja Pemprov Maluku Utara (dalam miliar rupiah)

34

Tabel 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate Menurut Kelompok Barang dan Jasa

(%) 36

Tabel 3.2 Kondisi Inflasi/Deflasi & Andil Kelompok Pengeluaran Kota Ternate 37 Tabel 3.3 Laju Inflasi Triwulanan (qtq) Kota Ternate Menurut Kelompok Barang dan

Jasa (%) 38

Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling Triwulan I 2014 62 Tabel 5.2 Kegiatan Sosialisasi Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah Triwulan I 2014 62 Tabel 5.3 Perkembangan Cek/BG 64 Tabel 5.4 Perkembangan Perputaran Kliring 64 Tabel 5.5 Perkembangan RTGS 65 Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara 70 Tabel 6.2 Sebaran Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan 71 Tabel 6.3 Sebaran Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama 72 Tabel 6.4 Nilai Tukar Petani (NTP) Di Wilayah Sulampua 74 Tabel 6.5 Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara Per Subsektor 75 Tabel 6.6 Perkembangan Penduduk Miskin di Maluku Utara 76 Tabel 6.7 Perkembangan Garis Kemiskinan di Maluku Utara 77 Tabel 7.1 Perkembangan Produksi Ikan Tangkap 80

v

DAFTAR GRAFIK

Halaman Grafik 1.1 Perkembangan PDRB Maluku Utara 1 Grafik 1.2 Struktur PDRB Sisi Penggunaan 2 Grafik 1.3 Perkembangan Konsumsi Masyarakat 4 Grafik 1.4 Indeks Tendensi Konsumen (ITK) 4 Grafik 1.5 Indeks Penadpatan Rumah Tangga (IPRT) 4 Grafik 1.6 Perkembangan Kredit Konsumsi 4 Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) 5 Grafik 1.8 Volume Bongkar Bahan Makanan (Ton/M3) 5 Grafik 1.9 Volume Bongkar Telur (Ton/M3) 5 Grafik 1.10 Volume Bongkar Minuman Ringan (Ton/M3) 6 Grafik 1.11 Volume Bongkar Bawang (Ton/M3) 6 Grafik 1.12 Volume Bongkar Beras Umum Non Dolog (Ton/M3) 6 Grafik 1.13 Total Volume Bongkar (Ton/M3) 6 Grafik 1.14 Perkembangan Investasi di Maluku Utara 7 Grafik 1.15 Perkembangan Kredit Investasi 7 Grafik 1.16 Perkembangan Konsumsi Semen 7 Grafik 1.17 Perkembangan Konsumsi Pemerintah 8 Grafik 1.18 Perkembangan Giro Pemerintah 8 Grafik 1.19 Perkembangan PDRB Sektor Ekspor 9 Grafik 1.20 Perkembangan Volume Ekspor 10 Grafik 1.21 Perkembangan Nilai Ekspor 10 Grafik 1.22 Perkembangan Ekspor Kopra 11 Grafik 1.23 Perkembangan Ekspor Nikel 11 Grafik 1.24 Perkembangan Harga Internasional 11 Grafik 1.25 Perkembangan Volume Muat Barang di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate 12 Grafik 1.26 Perkembangan PDRB Riil Sektor Impor 12 Grafik 1.27 Perkembangan Kegiatan Impor 12 Grafik 1.28 Struktur PDRB Sisi Penawaran 13 Grafik 1.29 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertanian 14 Grafik 1.30 Perkembangan Kredit Pertanian 17 Grafik 1.31 Perkembangan Kinerja Ikan Tangkap 17 Grafik 1.32 Perkembangan PDRB Riil Sektor PHR 18 Grafik 1.33 Perkembangan Kredit Sektor PHR 19 Grafik 1.34 Perkembangan TPK 19 Grafik 1.35 Perkembangan PDRB Riil Sektor Industri Pengolahan 19 Grafik 1.36 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertambangan dan Penggalian 22 Grafik 1.37 Perkembangan Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalian 22 Grafik 2.1 Perkembangan APBD Maluku Utara (dalam juta rupiah) 28 Grafik 2.2 Perkembangan APBD Maluku Utara (dalam miliar rupiah) 29 Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate, Sulampua & Nasional 36 Grafik 3.2 Laju Inflasi Bulanan (mtm) Kota Ternate, Sulampua & Nasional 39 Grafik 3.3 Inflasi dan Andil Kota Ternate Menurut Kelompok Barang & Jasa Januari

2014 40

Grafik 3.4 Inflasi dan Andil Kota Ternate Menurut Kelompok Barang & Jasa Februari 2014

41

Grafik 3.5 Inflasi dan Andil Kota Ternate Menurut Kelompok Barang & Jasa Maret 43

vi

2014 Grafik 3.6 Pergerakan Inflasi Berdasarkan Faktor Penyebabnya 44 Grafik 3.7 Pergerakan Harga Nikel dan Emas Internasional 45 Grafik 3.8 Pergerakan Harga Crude Oil West Texas Intermediate 45 Grafik 3.9 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika 46 Grafik 3.10 Volume Tangkap dan Nilai Ikan Tangkap 47 Grafik 3.11 Perkembangan Harga Ikan Tangkap 47 Grafik 4.1 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah) 50 Grafik 4.2 Perkembangan DPK (miliar rupiah) 50 Grafik 4.3 Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara 51 Grafik 4.4 Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah) 52 Grafik 4.5 Perkembangan Bank Syariah 53 Grafik 4.6 Perkembangan BPR/S 54 Grafik 4.7 Perkembangan NPL’s Perbankan 55 Grafik 4.8 Struktur Aliran Dana Kredit Sektoral 55 Grafik 4.9 Pangsa Kredit Sektor Rumah Tangga 56 Grafik 4.10 Pangsa Kredit UMKM 57 Grafik 5.1 Aliran Kas Uang Kartal di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Malut 60 Grafik 5.2 Perkembangan Aliran Kas Uang Kartal (yoy) di Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Prov. Malut 60

Grafik 5.3 Perkembangan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) 61 Grafik 5.4 Temuan Uang Palsu di Wilayah Kerja KPw BI Prov. 63 Grafik 5.5 Perkembangan RTGS Kota Ternate 65 Grafik 6.1 Sebaran Tenaga Kerja Per Sektoral di Maluku Utara 71 Grafik 6.2 Perkembangan Jumlah Pengangguran dan TPT Maluku Utara 73 Grafik 6.3 Perkembangan NTP Maluku Utara 74

vii

INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN

PROVINSI MALUKU UTARA

A. Inflasi dan PDRB

2014Tw.1 Tw.2 Tw.3 Tw.4 Tw.1 Tw.2 Tw.3 Tw.4 Tw.1

MAKRO

Indeks Harga Konsumen (Kota Ternate) 133,20 134,73 135,68 136,87 138,49 138,68 148,78 150,25 112,16 Laju Inflasi Tahunan (yoy %) 4,5 4,3 3,9 3,3 4,0 2,9 9,66 9,78 8,80

PDRB - harga konstan (Milyar Rp) 279,75 284,53 287,77 287,76 1139,81 289,47 288,85 292,17 294,28 - Pertanian 33,8 31,9 32,9 33,9 132,4 33,9 33,4 33,4 28,57 - Pertambangan & Penggalian 97,13 98,30 99,38 98,21 393,02 100,25 102,88 104,50 107,89 - Industri Pengolahan 3,98 4,05 4,15 4,23 16,41 4,18 4,31 4,35 4,60 - Listrik, Gas & Air Bersih 16,33 17,03 17,56 17,78 68,69 17,31 17,63 17,93 18,18 - Bangunan 241,55 246,61 259,41 265,32 1012,89 268,65 280,00 288,35 301,78 - Perdagangan, Hotel & Restoran 67,71 69,06 71,04 72,03 279,84 71,74 72,45 73,94 76,69 - Pengangkutan & Komunikasi 30,88 31,45 32,29 32,32 126,94 32,33 33,58 34,38 35,28 - Keuangan, Persewaaan & Jasa 65,95 68,28 70,02 71,22 275,47 69,61 72,37 74,32 75,89 - Jasa 837,07 851,22 874,48 882,73 3445,50 887,45 905,45 923,30 943,17Pertumbuhan PDRB (yoy %) 7,3 7,3 6,3 5,8 6,0 6,4 5,6 6,5 6,3

Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta) 0,17 0,09 0,11 0,18 0,19 0,18 0,15 0,20 0,02Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton) 3,86 1,89 2,36 4,56 4,62 1,36 3,93 6,38 0,65Nilai Impor Nonmigas (USD Juta) 0,0034 0,0058 0,0000 0,0009 0,0002 0,0020 0,0016 0,0008 0,0012Volume Impor Nonmigas (ribu ton) 0,0014 0,0037 0,0000 0,0013 0,0000 0,0043 0,0017 0,0010 0,0003

20132012INDIKATOR

viii

B. Perbankan

2014Tw.1 Tw.2 Tw.3 Tw.4 Tw.1 Tw.2 Tw.3 Tw.4 Tw.1

PERBANKANBank Umum:Total Aset (Rp milyar) 5072,35 5266,31 5.477,92 5.791,38 5.906,48 5.959,34 6262,19 6602,52 6461,46DPK (Rp milyar) 12441,08 12905,37 4.461,72 4.424,58 4.792,54 4.743,51 4.923,28 4.830,80 5080,11 - Tabungan 4056,92 4419,18 2.351,96 2.737,29 2.513,83 2.598,37 2.786,21 3.170,73 2942,67 - Giro 6126,83 6392,95 1.323,81 865,03 1.390,55 1.282,53 1.290,50 779,16 1183,25 - Deposito 2257,34 2273,00 785,95 822,26 888,16 862,61 846,56 880,90 954,19Kredit (Rp milyar) 3299,83 3552,11 3.708,30 3.864,23 4.025,03 4.375,88 4508,43 4.631,48 4712,95 - Modal Kerja 1119,04 1356,45 1.164,32 1.169,31 1.185,19 1.278,99 1278,46 1.295,95 1279,74 - Konsumsi 300,28 330,14 2.196,47 2.334,80 2.469,36 2.623,35 479,15 483,46 2950,47 - Investasi 1880,50 1865,52 347,51 360,13 370,48 473,54 479,15 483,46 482,74LDR 76,51 81,61 83,1 87,3 84,0 92,2 91,57 95,87 92,77Kredit UMKM (Rp milyar) Kredit Mikro (Rp milyar) 254,13 405,79 222,32 224,39 235,73 255,97 249,11 266,43 271,96 Kredit Kecil (Rp milyar) 650,16 810,30 761,40 805,70 790,40 840,55 820,45 830,03 740,44 Kredit Menengah (Rp milyar) 242,57 299,90 273,13 260,39 282,47 335,78 347,74 355,90 338,81Total Kredit MKM (Rp milyar) 1.275,70 1.250,02 1.256,85 1.290,48 1.308,60 1.432,30 1.417,30 1452,35 1351,22NPL 1,94 2,16 2,20 1,98 2,53 2,84 3,17 2,78 3,08Keterangan:Definisi UMKM mengikuti skala usaha berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

INDIKATOR2012 2013

ix

Ringkasan Umum

GAMBARAN UMUM

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara atas dasar harga

konstan pada triwulan I 2014 tercatat sebesar Rp. 943,16 miliar, naik cukup tinggi

sebesar 6.28% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan perekonomian Maluku Utara berada diatas rata-rata pertumbuhannya

selama lebih dari satu dekade terakhir (2002 – triwulan I 2014) yang tercatat pada

level 5,99%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di pembukaan tahun

ini masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Nasional yang tercatat sebesar

5,21% (yoy). Laju kenaikan harga barang dan jasa tahunan (yoy) di Maluku Utara

yang direpresentasikan oleh Kota Ternate di triwulan awal 2014 yaitu tercatat

sebesar 8,80% (yoy), jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan data periode yang

sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,97% (yoy). Tekanan inflasi yang dialami

oleh Kota Ternate juga terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional dan

Zona Sulampua (Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua) yang masing-masing

tercatat sebesar 7,32% (yoy) dan 7.32% (yoy).

PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Dari sisi permintaan (penggunaan), pertumbuhan ekonomi utamanya

digerakkan oleh seluruh komponen permintaan kecuali ekspor yang tercatat

tumbuh negatif sebesar -8,5% (yoy) yang dipengaruhi oleh terhentinya

kegiatan ekspor dari sektor pertambangan . Disisi yang berlawanan, impor

tumbuh signifikan sebesar 11,4% (yoy). Namun jika dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya, sektor yang tumbuh negatif adalah pengeluaran

konsumsi pemerintah -2,98% (qtq), pembentukan modal tetap bruto -

1,05% (qtq) serta ekspor barang dan jasa yang turun lebih dalan

dibandingkan data tahunannya sebesar -1,62% (qtq). Sementara itu,

pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi

Ringkasan Umum x

pemerintah dan impor terakselerasi pertumbuhannya masing-masing

sebesar 1,84% (qtq), 4,07% (qtq), dan 1,17% (qtq).

KEUANGAN PEMERINTAH

Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki target

pendapatan dalam APBD sebesar Rp1,61 triliun, meningkat 6,22% (yoy)

atau naik sebanyak Rp94,87 milyar dibandingkan dengan target pendapatan

pada APBD Perubahan (APBD-P) 2013. Sementara itu, target belanja di

tahun 2014adalah sebesar Rp1,56 triliun atau turun-3,38% (yoy) atau

sebanyak Rp54,77 milyar dibandingkan dengan target pengeluaran APBD-P

2013. Dengan demikian, pada tahun 2014 akan terjadi surplus anggaran

sebesar Rp52,50 miliar dimana kondisi ini berbalik dari tahun 2012 dan

2013 dimana Provinsi Maluku Utara selalu defisit dalam APBD. Angka dalam

APBD 2014 masih mungkin akan mengalami perubahan dan menjadi APBD-

P 2014 jika pemerintah Provinsi Maluku Utara menganggap perlu koreksi

sesuai dengan perubahan kebutuhan sepanjang tahun 2014.

INFLASI DAERAH

Laju kenaikan harga barang dan jasa tahunan (yoy) di Maluku Utara yang

direpresentasikan oleh Kota Ternate di triwulan awal 2014 yaitu tercatat

sebesar 8,80% (yoy), jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan data

periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,97% (yoy). Tekanan

inflasi yang dialami oleh Kota Ternate juga terpantau lebih tinggi

dibandingkan dengan Nasional dan Zona Sulampua (Sulawesi, Maluku,

Maluku Utara dan Papua) yang masing-masing tercatat sebesar 7,32% (yoy)

dan 7.32% (yoy).

Ringkasan Umum xi

SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

Secara umum kinerja perbankan di Maluku Utara pada triwulan I-2014

menunjukan perkembangan positif, baik secara kelembagaan maupun

secara keuangan. Walaupun Aset perbankan pada triwulan laporan

tercatat mengalami penurunan, namun penghimpunan dana pihak ketiga

(DPK) dan kredit yang disalurkan mengalami peningkatan. Pada triwulan

laporan tingkat pertumbuhan penyaluran dana tercatat lebih tinggi

dibandingkan penghimpunan DPK sehingga mengakibatkan Loan to Deposit

Ratio (LDR) meningkat. Peningkatan penyaluran kredit ini juga diiringi

peningkatan rasio Non Performing Loan’s (NPL) yang sedikit meningkat,

namun demikian rasio ini masih berada didalam batas aman yang

ditetapkan. Secara kelembagaan di tahun 2014, akan ada penambahan

jaringan kantor Bank Umum Syariah, BPRS dan BPR yang tersebar di wilayah

Maluku Utara dan sedang proses perizinan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan

(OJK).

SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG

Aliran uang kartal pada triwulan I 2014 di Maluku Utara menunjukkan net

Inflow yang berarti jumlah uang yang masuk ke khasanah Kantor Perwakilan

Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara (setoran, penukaran, kas keliling) lebih

besar dibandingkan dengan uang kartal ke masyarakat (bayaran, penukaran,

kas keliling). Selama triwulan laporan tercatat bahwa terdapat 1.059.286

lembar uang tidak layak edar (UTLE) yang masuk ke Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Provinsi Maluku Utara, turun signifikan sebesar 69,47% (yoy)

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau turun 35,07%

dibandingkan triwulan IV 2013. Jumlah uang palsu yang ditemukan di wilayah

kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara selama triwulan

I 2014 sebanyak 10 lembar, naik dibandingkan jumlah uang palsu yang

ditemukan pada triwulan IV 2013 yaitu sebanyak 5 lembar atau naik 900%

(yoy) dan naik 100% jika dibandingkan triwulan IV 2013.

.

Ringkasan Umum xii

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan di Maluku Utara periode Februari 2014

menunjukkan pertumbuhan negatif jika dilihat dari penambahan jumlah

pengangguran. Kondisi ini terjadi seiring dengan naiknya jumlah

pendudukumur 15 tahun keatas yang diikuti olehbertambahnya jumlah

angkatan kerja. Jumlah pengangguran yang meningkat ini pada akhirnya

menggiring turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara

tahunan serta naiknya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi

Maluku Utara.

.

PROSPEK PEREKONOMIAN

Menyambut tahun 2014, Provinsi Maluku Utara masih diperkirakan

tumbuh pada level yang menggembirakan yaitu sebesar 6,06%±1

(yoy). Sumber pertumbuhan diawal tahun 2014 diperkirakan masih

berasal dari tiga sektor utama yang selama ini menjadi motor

ekonomi Malut yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan

restoran (PHR) serta sektor industri pengolahan. Sementara itu, sektor

pertambangan yang digadangkan menjadi salah satu sektor utama di

masa yang akan datang diperkirakan akan mengalami penurunan

lebih tajam dari triwulan I 2014 terutama dari sisi ekspor yang

merupakan dampak dari pemberlakuan UUD Minerba. Tekanan inflasi

Kota Ternate sebagai representasi Provinsi Maluku Utara diperkirakan

akan meningkat sepanjang triwulan II 2014 dibandingkan dengan

data historisnya yaitu dikisaran 8,81%±1 (yoy). Keputusan Bank

Indonesia untuk mempertahankan suku bunga di level 7,5%

diperkirakan akan memberikan dorongan positif terhadap perbaikan

kondisi Current Account Defisit (CAD) Indonesia. Namun disisi lain

akan menambah beban bagi pihak perbankan karena mereka harus

menaikkan suku bunga baik suku bunga kredit maupun tabungan.

Ringkasan Umum xiii

1.1 Kondisi Umum

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara atas dasar harga konstan pada

triwulan I 2014 tercatat sebesar Rp943,16 miliar, naik cukup tinggi sebesar 6.28% (yoy)

dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian Maluku

Utara berada diatas rata-rata pertumbuhannya selama lebih dari satu dekade terakhir (2002 –

triwulan I 2014) yang tercatat pada level 5,99%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di

pembukaan tahun ini masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Nasional yang tercatat sebesar

5,21% (yoy). Perekonomian Indonesia memang diprediksi tumbuh melambat di tahun 2014 dan

hal yang sama juga terjadi pada pertumbuhan Maluku Utara. Jika dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya, Maluku Utara tercatat tumbuh tipis sebesar 1,82% (qtq). Perlambatan perekonomian

ini juga disumbang oleh menurunnya produktivitas sektor pertambangan pasca implementasi UU

Minerba.

Dari sisi permintaan (penggunaan), pertumbuhan ekonomi utamanya digerakkan oleh seluruh

komponen permintaan kecuali ekspor yang tercatat tumbuh negatif sebesar -8,5% (yoy) yang

dipengaruhi oleh terhentinya kegiatan ekspor dari sektor pertambangan . Disisi yang berlawanan,

impor tumbuh signifikan sebesar 11,4% (yoy). Namun jika dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya, sektor yang tumbuh negatif adalah pengeluaran konsumsi pemerintah -2,98% (qtq),

-1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

-100,000.0 200,000.0 300,000.0 400,000.0 500,000.0 600,000.0 700,000.0 800,000.0 900,000.0

1,000,000.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2010 2011 2012 2013 2014

PDRB g_yoy (aksis kanan)

BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Grafik 1.1 Perkembangan PDRB Maluku Utara

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

1


pembentukan modal tetap bruto -1,05% (qtq) serta ekspor barang dan jasa yang turun lebih dalan

dibandingkan data tahunannya sebesar -1,62% (qtq). Sementara itu, pengeluaran konsumsi

lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah dan impor terakselerasi

pertumbuhannya masing-masing sebesar 1,84% (qtq), 4,07% (qtq), dan 1,17% (qtq).

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebesar 6,28% (yoy) ini

disumbangkan oleh seluruh sektor kecuali sektor pertambangan yang tercatat tumbuh negatif

sebesar -15,75% (yoy). Sedangkan sektor lainnya terakselerasi secara variatif. Sektor perdagangan,

hotel dan restoran (PHR) melesat 12,33% (yoy), listrik, gas dan air bersih 10,07% (yoy), keuangan

9,13% (yoy), dan keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 9,03% (yoy). Sedangkan sektor

pertanian sebagai pemilik share terbesar PDRB tumbuh 1,66% (yoy). Proses pemungutan suara

pemilihan anggota legislatif (PILEG) berlangsung dengan aman dan lancar serta tidak ada kejadian

force major lainnya yang mengganggu kestabilan di Maluku Utara sehingga mendukung lancarnya

kegiatan perekonomian hingga akhir triwulan laporan.

1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan

Struktur perekonomian Maluku Utara dari sisi permintaan (penggunaan) pada triwulan I 2014

masih didominasi oleh konsumsi masyarakat dengan pangsa 85,28%. Konsumsi pemerintah juga

memiliki peran yang cukup besar dengan pangsa sebesar 29,97%. Sementara itu kegiatan

pembentukan modal tetap bruto/investasi (PMTB) memiliki pangsa 8,15%. Ekspor memiliki pangsa

sebesar 22,38%, kemudian impor dan perubahan stok yang menjadi komponen pengurang PDRB

masing-masing memiliki pangsa sebesar 27,29% dan 8,7%.

Kons. Rumah Tangga, 84.4

%

Kons. Swasta, 0.9%

Kons. Pemerintah, 30

.0%

PMTB, 8.1%

Perubahan Stok, -18.5%

Ekspor, 22.4%Impor, 27.3%

Grafik 1.2 Struktur PDRB Sisi Penggunaan


2


Konsumsi lembaga swasta nirlaba mengalami pertumbuhan tahunan tertinggi di triwulan I 2014

sebesar 13,2% (yoy) atau 4,07% (qtq) namun dikarenakan jumlahnya yang kecil sehingga share

terhadap PDRB sisi permintaan hanya sebesar 0,7%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang

memiliki andil terbesar (84,4%) kepada PDRB Maluku Utara mencatatkan angka pertumbuhan

sebesar 7,0% (yoy) atau 1,84% (qtq). Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar perekonomian

Maluku Utara dari sisi permintaan masih ditopang oleh tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Hal

ini terkonfirmasi dengan terakselerasinya pertumbuhan tahunan impor yang tercatat sebesar

11,4% (yoy) atau lebih tinggi 1,17% (qtq). Selain itu, naiknya laju pertumbuhan impor juga berarti

semakin tingginya ketergantungan Maluku Utara terhadap barang-barang impor dalam

pemenuhan kebutuhannya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Maluku Utara.

Ekspor Maluku Utara yang mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar -8,5% (yoy) atau -9,01%

(qtq) yang disebabkan oleh berhentinya kegiatan ekspor bijih nikel per Februari 2014. Bijih nikel

adalah komoditas ekspor utama Maluku Utara dengan rata-rata share sebesar ±98%.

1.2.1 Konsumsi

Pertumbuhan konsumsi masyarakat pada triwulan laporan masih terjaga pada tingkat yang baik

dan relatif stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Konsumsi masyarakat yang terdiri dari

konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga swasta nirlaba tumbuh sebesar 7,1% (yoy) atau

0,7% lebih tinggi dari pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya. Beberapa faktor yang memicu

pertumbuhan konsumsi masyarakat adalah naiknya pendapatan masyarakat (penyesuaian gaji

pegawai negeri sipil atau PNS) serta pelaksanaan PILEG 2014 walaupun andil yang diberikan ketiga

faktor terakhir kurang signifikan terhadap konsumsi masyarakat secara aggregat di triwulan

laporan karena tingkat konsumsi masyarakat Malut yang notabene sudah tinggi.

Komponen PenggunaanPertumbuhan

(yoy)Kontribusi

(%)Konsumsi Masyarakat 7.1 85.28%Konsumsi Pemerintah 7.9 29.97%PMTB 5.6 8.15%Ekspor -8.5 22.38%Dikurangi Impor 11.4 27.29%PDRB 6.5 6.5

Tabel 1.1 Struktur PDRB Sisi Penggunaan


3


Berdasarkan indeks tendensi konsumen (ITK) di triwulan I 2013, yang tercatat sebesar 111,0 yang

berarti bahwa kondisi ekonomi masyarakat meningkat dan tingkat optimisme konsumen naik tipis

jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 110,83. Selain itu,

peningkatan kondisi ekonomi konsumen ini didorong oleh peningkatan indeks penerimaan rumah

tangga (IPRT) saat ini sebesar 114,60 atau naik 12,5%(yoy) atau 3,2% (qtq).

Konsumsi masyarakat yang tumbuh positif ini juga ditandai dengan pertumbuhan kredit yang

disalurkan oleh perbankan dimana kredit konsumsi tercatat tumbuh signifikan sebesar 19,48%

(yoy), melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 20,07%

(yoy) maupun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat

tumbuh sebesar 29,04% (yoy)..

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%

-100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 700,000.00 800,000.00 900,000.00

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2010 2011 2012 2013 2014

Kons. Masyarakat g_yoy (aksis kanan)

107.8 108.6

111.7

109.4

102.45

107.15

113.23

110.83111.0

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

9698

100102104106108110112114116

I II III IV I II III IV I

2012 2013 2014

ITK g_yoy (aksis kanan)

102.47103.63

110.10

103.82104.98

109.67111.15

104.98

101.88

106.87

112.81111.04

114.60

-0.06-0.04-0.0200.020.040.060.080.10.120.14

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2011 2012 2013 2014

IPRT g_yoy (aksis kanan)

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

-

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2011 2012 2013 2014

Kredit Konsumsi g_yoy (aksis kanan)

Grafik 1.3 Perkembangan Konsumsi Masyarakat


Grafik 1.4 Indeks Tendensi Konsumen (ITK)


Grafik 1.5 Indeks Penadpatan Rumah Tangga (IPRT)


Grafik 1.6 Perkembangan Kredit Konsumsi

4


Sementara itu, nilai tukar petani (NTP) sebagai gambaran tingkat daya beli petani di Maluku Utara

tercatat sebesar 103,24 pada akhir triwulan laporan atau naik sebesar 2,29% (qtq) atau 2,43%

(yoy). NTP Malut menunjukkan tren meningkat sejak oktober.Dengan kata lain, pertumbuhan

konsumsi Malut digerakkan oleh masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.

Meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat di Maluku Utara juga terlihat dari pergerakan kegiatan

bongkar muat di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada sebagian besar komoditas yang dikirim dari

luar daerah seperti Surabaya, Makassar dan Bitung (Manado).

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

102.00

103.00

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2012 2013 2014

NTP g_yoy

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2012 2013 2014

Volume Bongkar g_yoy (aksis kanan)

-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%350.0%400.0%

0

100

200

300

400

500

600

700

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2012 2013 2014

Volume Bongkar

g_yoy (aksis kanan)

Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)


Grafik 1.8 Volume Bongkar Bahan Makanan (Ton/M3)

Sumber : PT Pelindo Cabang Ternate

Grafik 1.9 Volume Bongkar Telur (Ton/M3)


5


1.2.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pertumbuhan investasi atau modal tetap domestik bruto (PMTB) pada triwulan I 2014 masih terjaga

pada tingkat yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,6% (yoy), walaupun mengalami perlambatan jika

dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 10,7% (yoy).

Namun secara nominal terpantau adanya kenaikan investasi di Maluku Utara. Jika dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya tercatat adanya perlambatan sebesar -1,1% (qtq). Kegiatan investasi

pada triwulan laporan digerakkan oleh pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah provinsi

Maluku Utara dalam rangka mendukung program MP3EI baik infrastruktur dasar seperti jembatan

dan jalan raya ataupun fasilitas pendukung transportasi lainnya seperti pelabuhan yang perannya

cukup vital mengingat kondisi geografis Maluku Utara yang berupa kepulauan. Beberapa kegiatan

-200.0%

-100.0%

0.0%

100.0%

200.0%

300.0%

400.0%

500.0%

0

200

400

600

800

1000

1200

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2012 2013 2014


-1000.0%

0.0%

1000.0%

2000.0%

3000.0%

4000.0%

5000.0%

6000.0%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2012 2013 2014

Volume Bongkar

g_yoy (aksis kanan)

0

5000

10000

15000

20000

25000

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2012 2013 2014

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2011 2012 2013


Grafik 1.10 Volume Bongkar Minuman Ringan (Ton/M3)


Grafik 1.11 Volume Bongkar Bawang (Ton/M3)


Grafik 1.12 Volume Bongkar Beras Umum Non Dolog (Ton/M3)


Grafik 1.13 Total Volume Bongkar (Ton/M3)


6


pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan smelter nikel di Halmahera Timur, finalisasi

jalan lingkar Pulau Morotai, pembangunan jalan raya Sofifi – Tobelo, pembangunan Duafa Centre,

serta berbagai kegiatan pembangunan lainnya di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.

Kategori Sektor Tujuan Investasi Jumlah ProyekNilai Investasi

(US$ Ribu)

Primer Pertambangan 5 35,202.8 Sekunder Industri Logam Dasar, Barang

Logam, Mesin dan Elektronik 1 267.5

Listrik, Gas dan Air 1 26.9 Perdagangan dan Reparasi 1 -

8 37,214.2

Tersier

Total

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

I II III IV I II III IV I II III IV I

2011 2012 2013 2014

PMTB g_yoy (aksis kanan)

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2011 2012 2013 2014

Kredit Investasi g_yoy (aksis kanan)

-100.0%

0.0%

100.0%

200.0%

300.0%

400.0%

500.0%

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2012 2013 2014

Konsumsi Semen (ton) g_yoy (aksis kanan)

Grafik 1.14 Perkembangan Investasi di Maluku Utara


Grafik 1.15 Perkembangan Kredit Investasi

Grafik 1.16 Perkembangan Konsumsi Semen

Sumber : ASI

Tabel 1.2 Realisasi Investasi Triwulan I 2014 di Maluku Utara

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

7


Selain itu, pertumbuhan investasi di Maluku Utara juga tercermin dari perkembangan kredit

investasi yang disalurkan perbankan hingga Maret 2014 tercatat sebesar Rp482,74 miliar atau naik

signifikan sebesar 30,30% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada triwulan laporan, volume pengadaan semen di Maluku Utara naik sebesar 15,1% (yoy) jika

dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini turut mengkonfirmasi

pertumbuhan positif kegiatan investasi dan pembangunan di Maluku Utara baik yang berupa fisik

maupun non fisik.

1.2.3 Pengeluaran Pemerintah

Kinerja pengeluaran konsumsi pemerintah pada triwulan I 2013 tumbuh sebesar 7.86% (yoy), atau

turun sebesar -2,98% (qtq) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Berbeda dari data

tahunannya, jika dilihat dari data triwulanannya (qtq) yang turun -2,98%% (qtq), sedangkan

triwulan IV 2013 tercatat pertumbuhan sebesar 3,83% (qtq). Penghujung tahun merupakan jadwal

penyelesaian berbagai proyek pembangunan pemerintah baik yang dibiayai melalui APBD maupun

APBN sehingga pengeluaran pemerintah memang akan lebih intens jika dibandingkan dengan

triwulan awal.

Pengeluaran konsumsi pemerintah juga terlihat dari perkembangan saldo giro pemerintah di

perbankan, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Pada triwulan I 2014, jumlah saldo

pemerintah di perbankan mengalami penurunan sebesar -3,2% dibandingkan posisi di bulan

Januari. Secara tahunan, saldo giro pemerintah lebih rendah -32,9% (yoy) jika dibandingkan posisi

yang sama tahun sebelumnya. Saldo giro yang dimiliki pemerintah menandakan sejauh mana

program kerja yang sudah dijalankan.

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00


2011 2012 2013 2014

Kons. Pemerintah g_yoy (aksis kanan)

-100.0%

-50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.00

1000.00

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2011 2012 2013 2014

Giro Pemerintah g_yoy (aksis kanan)


Grafik 1.17 Perkembangan Konsumsi Pemerintah

Grafik 1.18 Perkembangan Giro Pemerintah

8


1.2.4 Kegiatan Ekspor – Impor

Kinerja ekspor diawal tahun 2014 terpantau mengalami pertumbuhan negatif sebagai dampak dari

berhentinya kegiatan ekspor biji nikel pasca implementasi UUD Minerba sampai nanti smelter

selesai dibangun dan perusahaan tambang dapat kembali beroperasi.

Perkembangan ekspor pada triwulan laporan menunjukkan pertumbuhan negatif yaitu turun

sebesar -8,45% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnyaatau turun

sebesar 9,01% (qtq) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan kinerja ekspor ini

juga terlihat dari kegiatan ekspor Maluku Utara yang bergerak turun baik secara nilai maupun

beratnya. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, volume ekspor turun

sebesar -85,98% (yoy) atau turun -89,86% (qtq) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Sedangkan jika dilihat dari total nilai ekspor, Maluku Utara mengalami penurunan yang tidak kalah

tajam dengan volume ekspor yaitu sebesar 88,57% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang

sama tahun sebelumnya atau -89,06% (qtq) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. yaitu

masing-masing sebesar 40% (yoy) dan 10% (yoy). penurunan yang sangat signifikan ini

dikarenakan terhentinya kegiatan ekspor biji nikel yang notabene memiliki share ±98% terhadap

total ekspor Maluku Utara setiap bulannya. Penurunan ini diprediksi akan bertahan hingga adanya

kegiatan produksi di sektor pertambangan baik untuk produk nikel, emas dan hasil tambang

lainnya. Saat ini belum ada perusahaan tambang yang beroperasi di Malut dikarenakan sedang

dalam proses pembangunan smelter dan sarana penunjang lainnya.

-10.00%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

200.00

205.00

210.00

215.00

220.00

225.00

230.00

235.00


2011 2012 2013 2014

Ekspor g_yoy (aksis kanan)

Grafik 1.19 Perkembangan PDRB Sektor Ekspor


9


Melesatnya volume dan nilai ekspor Maluku Utara dimotori oleh meningkatnya ekspor bijih nikel

Maluku Utara terlihat sejak September 2012 yang merupakan respon dari kebijakan pemerintah

pusat yang melarang perusahaan mengekspor raw material (untuk komoditas tertentu tidak

termasuk seperti misalnya batu bara) per Januari 2014 atau lebih dikenal dengan UU Minerba.

Selain itu, turunnya harga nikel di pasar global juga mendorong perusahaan nikel untuk

meningkatkan kapasitas ekspornya untuk menjaga jumlah margin perusahaan paad level aman.

Harga nikel pada akhir triwulan laporan tercatat sebesar USD 15.678/MT, naik 12,6% (qtq) jika

dibandingkan triwulan sebelumnya atau turun -6,3% (yoy) jika dibandingkan periode yang sama

tahun sebelumnya.

Semakin besar volume ekspor nikel yang dipasok ke pasar global oleh negara-negara penghasil

nikel termasuk Indonesia, menyebabkan over supply komoditas dimaksud dan menarik harga jual

nikel pada level yang lebih rendah. Selain itu, hadirnya teknologi baru yang diterapkan pada

produksi nikel pig iron sebagai komoditas substitusi dari nikel mengakibatkan turunnya biaya

produksi nikel pig iron sehingga harga nikel dunia ikut tertekan. Namun demikian harga nikel

kembali terakselerasi sepanjang triwulan I 2014. Terpantau adanya kenaikan yang signifikan setiap

bulannya hingga akhir triwulan laporan.

-200.0%

-100.0%

0.0%

100.0%

200.0%

300.0%

400.0%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

2011 2012 2013 2014

Volume (Ton) g_yoy (aksis kanan)

-200.0%-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2011 2012 2013 2014

Nilai (Juta USD) g_yoy (aksis kanan)

Grafik 1.20 Perkembangan Volume Ekspor


Grafik 1.21 Perkembangan Nilai Ekspor


10


Sementara itu, perkembangan aktivitas ekspor antar daerah tercermin dari kegiatan muat barang di

Pelabuhan Ahmad Yani Ternate yang juga mencatat pertumbuhan negatif baik secara tahunan

maupun triwulanan. Selama triwulan laporan, tercatat volume muat barang sebesar 5.592 ton/m3

atau turun sebesar -5,8% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya

dan turun signifikan sebesar 13,7% (qtq) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Volume

muat barang di Maluku Utara sangat fluktuatif dimana komoditas ekspor antar daerah Maluku

Utara merupakan hasil pertanian, hasil hutan dan perikanan yang notabene sangat dipengaruhi

oleh kondisi alam. Sehingga ketika cuaca mendukung dan kapasitas produksi meningkat pada

musim panen maka barang yang diekspor ke daerah lain akan berjumlah lebih banyak dari

biasanya demikianpun sebaliknya.

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

-100,000.0 200,000.0 300,000.0 400,000.0 500,000.0 600,000.0 700,000.0 800,000.0 900,000.0

1,000,000.0

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2011 2012 2013 2014

Volume (Ton) Nilai

0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2011 2012 2013 2014

Volume Nilai

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

5

10

15

20

25

30

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2011 2012 2013 2014

Ribu

$

Nikel Emas

Grafik 1.22 Perkembangan Ekspor Kopra


Grafik 1.23 Perkembangan Ekspor Nikel


Grafik 1.24 Perkembangan Harga Internasional

Sumber : IMF

11


Sementara itu, perkembangan impor Maluku Utara terpantau tumbuh sebesar 11,43% (yoy) jika

dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya, impor tumbuh sebesar 1,17% (qtq). Kenaikan volume impor ini menunjukkan bahwa

jenis dan jumlah kebutuhan masyarakat Malut sudah bertambah signifikan dibanding tahun

sebelumnya. Secara agregat, impor dalam negeri masih menjadi pemilik pangsa utama kegiatan

impor Maluku Utara.

1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Penawaran

Struktur perekonomian Maluku Utara di triwulan IV 2013 sedikit bergeser dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya ataupun periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor pertanian tidak lagi

menjadi penyumbang terbesar PDRB Maluku Utara dengan pangsa 31,2%. Sektor perdagangan,

-100.0%

-50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2011 2012 2013 2014

Volume Muat Barang (Ton) g_yoy (aksis kanan)

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00


2011 2012 2013 2014

Impor g_yoy (aksis kanan)

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00


2011 2012 2013 2014

Berat Nilai

Grafik 1.25 Perkembangan Volume Muat Barang di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate

Sumber : Pelindo


Grafik 1.27 Perkembangan Kegiatan Impor

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara,

Grafik 1.26 Perkembangan PDRB Riil Sektor Impor

12


hotel dan restoran mengambil alih posisi tersebut dengan menorehkan pangsa sebesar 32,0%,

sedangkan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbanyak ketiga dengan pangsa

sebesar 11,4%. Sedangkan sektor lainnya memiliki pangsa dibawah 10% termasuk sektor

pertambangan dan penggalian yang diharapkan akan menjadi sektor unggulan lainnya memiliki

pangsa sebesar 3,0%.

Seluruh sektor perekonomian di Maluku Utara menunjukkan kinerja positif kecuali sektor

pertambangan yang tercatat tumbuh negatif sebesar -15,75% (yoy) jika dibandingkan dengan

periode yang sama tahun sebelumnya dan penurunan juga terjadi jika dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya yaitu sebesar -16,9% (qtq). Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR)

merupakan sektor yang pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 12,33% (yoy) dengan share terbesar

yaitu 32,0% dan berhasil menempatkan sektor pertanian di posisi kedua terbesar.

Pertanian31%

Pertambangan3%Industri

Pengolahan11%LGA

1%Bangunan

2%

PHR32%

Pengangkutan8%

Keuangan4%

Jasa-jasa8%

SektoralPertumbuhan

(yoy )Share

Pertanian 1.66 31.2%Pertambangan -15.75 3.0%Industri Pengolahan 7.62 11.4%LGA 10.07 0.5%Bangunan 5.07 1.9%PHR 12.33 32.0%Pengangkutan 6.90 8.1%Keuangan 9.13 3.7%Jasa-jasa 9.03 8.0%PDRB 6.28 100.0%

Grafik 1.28 Struktur PDRB Sisi Penawaran


Tabel 1.3 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran


13


1.3.1 Sektor Pertanian

Triwulan IV 2013 ini, sektor pertanian tumbuh sebesar 1,66% (yoy). Sedikit lebih tinggi

dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,55%

(yoy). Pertumbuhan sektor yang satu ini sangat dipengaruhi oleh jadwal tanam dan panen berbagai

komoditas penyusunnya serta perubahan cuaca dapat mengakibatkan penurunan atau naiknya

kapasitas produksi sektor pertanian. Namun demikian, tren pertumbuhan sektor utama PDRB

Maluku Utara ini memang terlihat menurun dari waktu ke waktu. Pertumbuhan sektor pertanian

selama tiga triwulan (triwulan I, II dan III) di 2013 ini adalah pertumbuhan terendah sejak tahun

2005. Namun jika dilihat lebih jauh kebelakang, Maluku Utara sempat mencatatkan pertumbuhan

negatif untuk sektor ini pada triwulan III tahun 2001 yaitu sebesar -4,1% (yoy). Salah satu alasan

terjadinya tren penurunan pertumbuhan sektor ini karena semakin kecilnya animo masyarakat

untuk menekuni sektor ini dan mulai beralih ke sektor lain yang dianggap memiliki prospek

pendapatan yang lebih baik seperti halnya sektor PHR yang memiliki share tertinggi saat ini.

Subsektor kehutanan mencatatkan pertumbuhan tertinggi di triwulan laporan yaitu sebesar 4,5%

(yoy) atau tumbuh sebesar 0,8% (qtq) dengan share sebesar 5,08% terhadap sektor pertanian.

Sedangkan subsektor dengan share terbesar adalah subsektor tanaman perkebunan sebesar

53,39% dan tumbuh 2,3% (yoy).

Berdasarkan angka sementara (ASEM) tahun 2013, tanaman padi diprediksi akan memiliki kinerja

positif baik dari segi luas panen, produktivitas serta kapasitas produksinya. Produksi padi

diperkirakan akan mencapai 72.445 ton GKG atau naik sebesar 10,29% atau sebanyak 6.759 ton

jika dibandingkan dengan tahun 2012. Produktivitasnya juga diperkirakan naik sebesar 1,79% atau

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

255.00

260.00

265.00

270.00

275.00

280.00

285.00

290.00

295.00

300.00


2011 2012 2013 2014

Pertanian g_yoy (aksis kanan)

Grafik 1.29 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertanian


14


0,66 kwintal/hektar. Pertumbuhan positif produksi padi pada ASEM 2013 hanya terjadi pada

periode September – Desember 10.001 ton atau naik sebesar 61,09%. Sedangkan pada periode

Januari – April, Mei – Agustus masing-masing mengalami penurunan sebesar -11,40% atau

sebanyak -3,228 ton dan -0,07% atau sebanyak -14 ton dibandingkan dengan produksi pada pada

periode yang sama tahun 2012.

Sementara itu, berdasarkan ASEM 2013 produksi jagung Maluku Utara diperkirakan sebesar

29.421 ton pipian kering atau naik sebesar 15,18% atau sebanyak 3.878 dibandingkan tahun

2012. Produksi yang meningkat ini disebabkan oleh naiknya produktivitas sebesar 5,23

kwintal/hektar atau naik 15,18%. Kenaikan ini terjadi walaupun terjadi pengurangan luas lahan

sebanyak -679 hektar atau -6,13%. Peningkatan produksi jagung terjadi pada periode Januari –

April sebesar 1.688 ton atau 20,60% dan periode September – Desember sebesar 3.900 ton atau

45,06%. Sedangkan pada periode Mei – Agustus tercatat penurunan sebesar -1.710 ton atau -

19,68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Volume %Padi Sawah1. Luas Panen (ha) 13641 14860 1219 8.942. Produktivitas (kw/ha) 41.12 40.89 -0.23 -0.563. Produksi (ton) 56095 60757 4662 8.31

Padi Ladang1. Luas Panen (ha) 4153 4421 268 6.542. Produktivitas (kw/ha) 23.09 26.44 3.35 14.513. Produksi (ton) 9591 11688 2097 21.86

Padi1. Luas Panen (ha) 17794 19281 1487 8.362. Produktivitas (kw/ha) 36.91 37.57 0.66 1.793. Produksi (ton) 65686 72445 6759 10.29Keterangan : Bentuk produksi padi adalah gabah kering giling (GKG)

PerubahanJenis ATAP 2012 ASEM 2013

Tabel 1.4 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertanian


15


Produksi kedelai di Maluku Utara diprediksi sebesar 1.005 ton biji kering pada ASEM 2013, turun

sebesar -76 ton atau 5,83% dibandingkan dengan tahun 2012. Penurunan kinerja produksi kedelai

diperkirakan karena disebabkan oleh turunnya produktivitas sebesar -1,11 kwintal/hektar atau -

8,33% walaupun ada penambahan luas panen seluas 27 hektar atau 2,76%. Penurunan produksi

kedelai tahun 2013 terjadi pada periode Mei - Agustus dan September - Desember, masing-masing

sebesar -88 ton atau -20,37%, dan -92 ton atau -19,05%, sedangkan pada periode Januari-April

meningkat sebesar 104 ton atau 26,80 % dibandingkan dengan produksi pada periode yang sama

tahun 2012 (year on year).

Subsektor tanaman bahan pangan tercatat tumbuh tipis sebesar 0,5% (yoy) atau 2,0% (qtq)

dimana subsektor ini memiliki andil sebesar 25,85% terhadap sektor pertanian. Permintaan dari

masyarakat yang semakin tinggi terhadap produk subsektor ini serta sisi produksi internal provinsi

yang masih terbatas mengakibatkan Maluku Utara harus mengimpor sebagian besar kebutuhan

yang berasal dari subsektor ini dari daerah lain seperti dari Surabaya, Makassar dan Manado. Oleh

karena itu, saat ini pemerintah daerah melalui dinas pertanian mulai mengembangkan klaster

tanaman holtikultura di seluruh wilayah Maluku Utara untuk mendorong pertumbuhan sisi

produksi subsektor dimaksud dengan harapan dapat menurunkan tingkat ketergantungan

Volume %Luas Lahan (ha) 11074 10395 -679 -6.13Produktivitas (kw/ha) 23.07 28.3 5.23 22.67Produksi (ton) 25543 29421 3878 15.18Keterangan : Bentuk produksi jagung adalah pipilan kering

Jagung ATAP 2012 ASEM 2013Perubahan

Volume %Luas Lahan (ha) 978 1005 27 2.76Produktivitas (kw/ha) 13.32 12.21 -1.11 8.33Produksi (ton) 1303 1227 -76 -5.83Keterangan : Bentuk produksi jagung adalah pipilan kering

Kedelai ATAP 2012 ASEM 2013Perubahan





16


terhadap daerah lain dan mampu menarik turun harga ke level yang lebih terjangkau sehingga

mampu menjaga tingkat kesejahteraan riil masyarakat.

Subsektor perkebunan tercatat mengalami kinerja positif dengan tumbuh sebesar 2,3% (yoy) atau

0,4 (qtq) dengan andil sebesar 53,39. Hal ini dikonfirmasi oleh jumlah ekspor kopra yang cukup

tinggi di bulan Maret 2014 dan mendorong ekspor Malut dari penurunan yang lebih dalam akibat

tidak adanya ekspor biji nikel yang selama ini menjadi komoditas ekspor utama.

Berbeda dari sektor lainnya, sektor perikanan mencatat pertumbuhan negatif pada triwulan I 2014

sebesar -0,3% (yoy) atau -0,5% (qtq). Namun demikian, andil dari subsektor ini cukup besar yaitu

12,10% terhadap sektor pertanian. Hal ini mengingat besarnya kapasitas produksi subsektor ini

dan komoditas dari subsektor ini adalah sala satu komoditas idola masyarakat Malut. Pertumbuhan

ini terkonfirmasi juga oleh pertumbuhan produksi ikan tangkap di Kota Ternate yang turun sebesar

-9,46% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun secara

triwulanan tercatat pertumbuhan sebesar 20,46% (qtq). Total produksi ikan tangkap Kota Ternate

hingga akhir triwulan laporan adalah sebanyak 1.902,36 ton, naik 323,09 ton dari triwulan

sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.579,27 ton triwulan IV 2013.

Perkembangan sektor pertanian juga tercermin dari perkembangan kredit yang dikucurkan untuk

sektor ini oleh perbankan. Total kredit yang disalurkan selama triwulan laporan adalah sebanyak

Rp68,09 miliar, tumbuh negatif sebesar -55,1% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama

tahun sebelumnya namun naik sebesar 9,5% (qtq) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

yang tercatat sebesar Rp62,19 miliar.

-100.0%

-50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

300.0%

350.0%

400.0%

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00


2011 2012 2013 2014

Kredit Pertanian g_yoy (aksis kanan)

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

-100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2013 2014

Volume (per ton) Nilai (dalam Milyar Rp)

Grafik 1.31 Perkembangan Kredit Sektor Pertanian

Grafik 1.32 Perkembangan Produksi Ikan Tangkap

Sumber : PPN Kota Ternate

Grafik 1.30 Perkembangan Kredit Pertanian

Grafik 1.31 Perkembangan Kinerja Ikan Tangkap

17


1.3.2 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR)

Sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 12,3% (yoy) pada triwulan I 2014 atau

1,50% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berada pada level 12,1% (yoy).

Sektor ini memberikan andil sebesar 32,0% terhadap pembentukan PDRB Maluku Utara triwulan I

2014 atau mengalami kenaikan signifikan dan mampu melampui andil sektor pertanian yang

selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Perkembangan pada sektor

ini disokong oleh subsektor perdagangan besar dan eceran yang berhasil tumbuh sebesar 12,4%

(yoy), subsektor hotel tumbuh 12,6% (yoy) dan subsektor restoran yang tumbuh 2,1% (yoy).

Pertumbuhan tahunan dari ketiga subsektor tersebut memang lebih tinggi dibandingkan

pertumbuhan tahunan di triwulan sebelumnya. Kenaikan tersebut terkonfirmasi dari indeks

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) selama triwulan I 2014 yang tumbuh sebesar 93,14% (yoy) jika

dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya atau tumbuh sebesar 14,33% (qtq)

jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selain itu, jumlah kredit yang disalurkan oleh

perbankan kepada sektor ini juga mengalami yang hingga akhir triwulan laporan tercatat sebesar

Rp1.205 miliar atau meningkat sebesar peningkatan yang tercatat sebesar 136,02% (yoy) namun

turun sebesar -1,46% (qtq). Hal ini seiring dengan himbauan Bank Indonesia untuk melakukan

pengereman terhadap pertumbuhan kredit untuk menghindari bahaya kredit macet.

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

0.0%

5000.0%

10000.0%

15000.0%

20000.0%

25000.0%

30000.0%

35000.0%


2011 2012 2013 2014

PHR g_yoy (aksis kanan)

Grafik 1.32 Perkembangan PDRB Riil Sektor PHR


18


1.3.3 Sektor Industri Pengolahan

Kinerja sektor industri pengolahan di triwulan I 2014 adalah sebesar 7,62% (yoy), sedikit lebih

rendah dibandingkan dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya yaitu

sebesar 7,95% (yoy). namun secara triwulanan, nominal sektor ini naik sebesar 1,77% (qtq).

Industri non-migas merupakan motor utama pertumbuhan sektor ini dengan andil sebesar 11,4%

terhadap PBRD Maluku Utara triwulan I 2014 atau 1% lebih rendah dari andil triwulan IV 2013.

Seiring dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan, industri manufaktur mikro dan kecil

tumbuh sebesar 19,63% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahunan triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 21,15% (yoy). Secara triwulanan, IMK Maluku Utara tumbuh

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00


2011 2012 2013 2014

PHR g_yoy (aksis kanan)

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

05

101520253035404550


2012 2013 2014

TPK g_yoy (aksis kanan)

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%

85,000.0

90,000.0

95,000.0

100,000.0

105,000.0

110,000.0


2011 2012 2013 2014

Industri Pengolahan g_yoy (aksis kanan)

Grafik 1.33 Perkembangan Kredit Sektor PHR

Grafik 1.34 Perkembangan TPK


Grafik 1.35 Perkembangan PDRB Riil Sektor Industri Pengolahan


19


positif 4,72% (qtq). Pertumbuhan tertinggi dialami oleh industri furnitur sebesar 32,75% (yoy),

kemudian disusul oleh industri galian bukan logam yang tumbuh 20,20% (yoy), dan industri

makanan yang tumbuh 18,06% (yoy). Sementara itu, industri yang mengalami pertumbuhan

negatif pada triwulan laporan adalah industri minuman yang tercatat sebesar -18,87% (yoy),

industri tekstil -5,90% (yoy) dan industri alat angkut lainnya -6,52 (yoy). pertumbuhan negatif

tersebut juga terlihat secara triwulanan (qtq).

qtq ctc yoyIndustri Makanan 5.48 18.06 18.06Industri Minuman -6.28 -18.83 -18.83Industri Tekstil -5.90 -5.90 -5.90Industri Pakaian Jadi 1.50 5.54 5.54Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

4.99 10.93 10.93

industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 10.74 15.02 15.02Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaIndustri Barang Galian Bukan Logam 2.68 20.20 20.20Industri Logam Dasar 6.28 8.03 8.03Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya 1.74 7.99 7.99Industri Peralatan ListrikIndustri Mesin dan Perlengkapan YTDLIndustri Alat Angkutan Lainnya -13.22 -6.52 -6.52Industri Furnitur 5.54 32.75 32.75Industri Pengolahan Lainnya 18.57 18.57 18.57IMK (Industri Mikro dan Kecil) 4.72 19.63 19.63Ket : qtq : quartal to quartal ctc : cumulative to cumulative yoy : year on year

PertumbuhanJenis Industri

Tabel 1.7 Pertumbuhan Industri Manufaktur Mikro dan Kecil


20


1.3.4 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan seperti

yang sudah diproyeksikan pada triwulan sebelumnya dimana pada triwulan ini tercatat

pertumbuhan -15,8% (yoy) atau -16,9 (qtq). Penurunan ini merupakan dampak dari implementasi

UUD Minerba oleh pemerintah pusat sehingga perusahaan tambang yang memproduksi biji nikel

harus berhenti beroperasi karena larangan ekspor biji nikel. Perusahaan tambang harus menjual

barang olahan dari biji nikel untuk dapat dijual sehingga mereka harus membangun pabrik

pemurnian nikel atau smelter yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Namun karena

biaya pembangunan yang besar sehingga hanya perusahaan dengan modal besar yang mampu

bertahan dalam bisnis tambang biji nikel.

Subsektor penggalian tercatat masih mengalami pertumbuhan sebesar 7,1% (yoy) namun turun

tipis -1,0% (qtq). Subsektor ini masih digerakkan oleh penambangan bahan galian tipe C seperti

pasir. Hal ini terjadi seiring semakin maraknya pembangunan berbagai infrastruktur dan bangunan

fungsional lainnya termasuk kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun

pihak swasta terkait perluasan area untuk mengembangkan usaha mereka. Saat ini pemerintah

sedang melakukan review terhadap izin galian tipe C dikarenakan maraknya kasus rusaknya areal

sekitar tambang karena proses penambangan yang kurang baik serta merugikan masyarakat sekitar

bahkan sebagian berpotensi menyebabkan tanah longsor.

Sementara itu, sektor pertambangan non-migas tercatat mengalami tumbuh negatif sebesar -

19,2% (yoy) atau turun -19,5% (qtq). Andil terbesar dari subsektor ini diberikan oleh kegiatan

penambangan nikel yang tersebar di kepulauan Halmahera. Oleh karena itu subsektor

pertambangan non-migas tercatat mengalami penurunan yang signifikan karena sampai saat ini

masih disumbang seluruhnya oleh produksi biji nikel. Kedepannya, Maluku Utara akan mampu

memproduksi emas dari berdasarkan hasil liaison diketahui bahwa contact belum memasuki fase

produksi melainkan sedang dalam tahap pembangunan dan persiapan produksi.

21


Grafik 1.36 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertambangan dan Penggalian

Grafik 1.37 Perkembangan Kredit

Sektor Pertambangan dan Penggalian

Berdasarkan hasil liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, semakin

dekatnya penerapan UUD Minerba pada tahun 2014 mendorong beberapa perusahaan yang

bergerak di bidang penambangan biji nikel untuk membangun smelter di beberapa lokasi seperti

halnya di Kabupaten Halmahera Timur dan di Pulau Obi – Halmahera Selatan. Disisi lain,

perkembangan kredit yang disalurkan pada sektor ini tercatat mengalami kontraksi pada triwulan

laporan sebesar -76,95% (yoy) atau sebesar -45,74% (qtq). Kredit yang disalurkan di sektor ini

mulai terlihat mengalami kontraksi pertumbuhan sejak triwulan III 2013.

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

-

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

40,000.0


2011 2012 2013 2014

Pertambangan g_yoy (aksis kanan)

-500.00%

0.00%

500.00%

1000.00%

1500.00%

2000.00%

2500.00%

3000.00%

0.001000.002000.003000.004000.005000.006000.007000.008000.009000.00


2011 2012 2013 2014

Pertambangan & Penggalian g_yoy (aksis kanan)


22

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang

penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data pendukung bahwa

eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Pertama, jumlah industrinya

yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik dan

Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2010, jumlah UMKM tercatat 52,7 juta unit atau

99,9% dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap

unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila

dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 99,4 juta

tenaga kerja atau 97% dari total angkatan kerja yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam

pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 56% dari total PDB. Melihat peran strategis

UMKM dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Bank Indonesia menyelenggarakan Penelitian

Pengembangan Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Di Provinsi Maluku Utara

Tahun 2013.

Sebagai surga tropis di Kawasan Indonesia Timur, Provinsi Maluku Utara memiliki sumberdaya

alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam Maluku Utara menyimpan beragam potensi ekonomi

mulai dari potensi berbasis pertanian dan kelautan hingga wisata. Letak Maluku Utara yang berada

di bibir Samudera Pasifik memberi peluang besar untuk meraih beragam keuntungan ekonomi,

khususnya dalam percaturan Pasar Pasifik.

KPJU unggulan UMKM di Provinsi Maluku Utara dalam penelitian ini didefinisikan secara

operasional oleh multistakeholder sebagai KPJU UMKM yang secara eksisting (saat ini) telah unggul

dalam sejumlah kriteria tertentu dalam mencapai tujuan penciptaan lapangan kerja, peningkatan

daya saing, pertumbuhan ekonomi di masa datang. Tujuan penetapan KPJU unggulan yang paling

dominan adalah Penciptaan Lapangan Kerja berikutnya menyusul Peningkatan Daya Saing Produk

dan Pertumbuhan Ekonomi.

Kriteria seleksi yang digunakan dalam penentuan KPJU unggulan dari yang paling penting

berturut-turut adalah Penyerapan tenaga kerja (0,174); Manajemen usaha (0,129); Ketersediaan

pasar (0,124); Sumbangan terhadap perekonomian (0,121); Sarana produksi/usaha (0,099); Harga

(0,084); Sosial budaya (0,81); Tenaga kerja terampil (0,069); Modal (0,049); Teknologi (0,041); dan

Ketersediaan bahan baku (0,030).

BOKS I. Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM

23


Kpju Unggulan Kabupaten/Kota, Provinsi Dan Pendekatan Penanganannya

Di setiap kabupaten/kota yang diteliti, melalui konfirmasi dan analisis lanjutan dengan

pendekatan metode AHP, Borda dan Bayes diperoleh 5 KPJU unggulan lintas sektoral. Lima KPJU

Unggulan lintas sektoral tersebut adalah :

Kabupaten Halmahera Utara : Cabai Merah (skor terbobot 0,049), Ikan Cakalang (tangkap)

(0,048), Ikan Kerapu (tangkap) (0,047), Toko Sembako (0,035), dan Ikan Kakap (tangkap)

(0,034).

Kabupaten Halmahera Timur : Padi Sawah (skor terbobot 0,087), Pala (0,041), Batu Gunung

(0,034), Semangka (0,034) dan Pasir Sungai (0,033).

Kabupaten Halmahera Barat : Ikan Cakalang (tangkap) (skor terbobot 0,051), Kelapa (0,046),

Pisang (0,044), Ubi kayu (0,034) dan Ayam Buras (0,029).

Kabupaten Halmahera Selatan : Gula Merah (0,044), Ikan Asin (0,044), Ikan Cakalang (tangkap)

(0,043), Kerupuk Ikan (0,039), Kopra (0,036).

Kabupaten Halmahera Tengah: Ikan Cakalang (tangkap) (0,043), Speedboat (0,039), Pala

(0,037) , Mobil Lintas Malut (0,035), Meubel Kayu (0,031)

Kabupaten Kepulauan Sula : Ikan Kakap Merah (0,039), Ikan Cakalang (tangkap) (0,038), Hasil

Laut (0,034), Ikan Kerapu (keramba) (0,033), dan Ikan Tuna Tangkap (0,032).

Kabupaten Pulau Morotai : Rumah Makan (umum) (0,042), Kayu (0,039), Meubel Kayu

(0,037), Truk Barang (0,036), dan Speedboat (0,031).

Kota Ternate : Truk Barang (0,041), Photo Copy (0,037), Speedboat (0,028), Hotel (melati)

(0,027), dan Penyewaan Tenda Kursi (0,027).

Kota Tidore Kepualauan : Ikan Cakalang (tangkap) (0,048), Cengkeh (0,038), Kelapa Dalam

(0,032), Pala (0,031), dan Ubi Kayu (0,029)

Selain itu, terdapat 10 KPJU Unggulan di Tingkat Provinsi Maluku Utara yang dihasilkan dari

penilaian kembali terhadap KPJU Unggulan di tingkat kota/kabupaten dengan metode Borda dan

metode Bayes adalah Ikan Cakalang (tangkap) (0,090), Cengkeh (0,035), Padi Sawah (0,035), Pala

(0,035), Speedboat (0,033), Kelapa (0,032), Angkutan Barang Truk (0,031), Wisata Alam (0,030) ,

Meubel Kayu (0,030) dan Rumah Makan (umum) (0,029).

Penanganan dan pengembangan KPJU Unggulan Lintas Sektor di Provinsi Maluku Utara,

khususnya di 9 (sembilan) kabupaten/kota dan di tingkat provinsi yang diteliti perlu menggunakan

24


titik kekuatan (yang selanjutnya dikembangkan menjadi competitive advantages dan nilai jual) dan

mengeliminasi titik kritisnya (kelemahan), serta memanfaatkan peluang yang tersedia.

a. Titik kekuatan yang dimaksud secara umum adalah KPJU yang terpilih umumnya memang

KPJU yang sudah unggul di sektornya, baik dalam aspek kapasitas produksinya, luas lahan,

serapan tenaga kerja dan kontribusinya bagi perekonomian daerah.

b. Titik kritis yang dimaksud secara umum adalah lebih kepada persoalan biaya produksi/proses

yang masih tinggi, tingkat produktivitas yang belum optimal, teknologi pengembangan yang

belum ada/minim, teknologi pasca panen untuk peningkatan nilai tambah, dan perluasan

akses pasar.

Rekomendasi

1. Rekomendasi Penetapan KPJU Unggulan

a. Direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diteliti untuk menetapkan 5

KPJU Unggulan dan Potensial hasil penelitian ini (sebagaimana telah disebutkan

sebelumnya) sebagai KPJU Unggulan dan Potensial daerah.

b. Direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menetapkan 10 KPJU

Unggulan hasil penelitian ini (sebagaimana telah disebutkan sebelumnya) sebagai KPJU

Unggulan Provinsi.

2. Rekomendasi Peran Strategis

Direkomendasikan pembagian peran strategis yang dapat dilakukan antara pemerintah,

pelaku/asosiasi pengusaha UMKM, perbankan, dan stakeholder lain dalam pengembangan

UMKM dan KPJU unggulannya sebagai berikut.

a. Pemerintah.

Peran pemerintah kini dan masa mendatang dalam pembangunan UMKM adalah sebagai

regulator, fasilitator, dan stimulator, yang menekankan upaya kemandirian dalam

pemberdayaan masyarakat, melalui penguatan UMKM basis KPJU Unggulan.

b. Pelaku/Asosiasi Pengusaha UMKM.

(1) Identifikasi akar masalah atas berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi di dalam

pengembangan usaha mereka, serta mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak-

pihak yang dinilai dapat membantu, seperti: penyedia BDS (Business Development

Service), asosiasi UKM, instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak strategis lain.

25


(2) Meningkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui upaya pengembangan jiwa

kewirausahaan, pengembangan etos kerja, dan disiplin kerja serta peningkatan

komitmen moral yang tinggi.

(3) Melaksanakan secara seksama, konsisten dan berkesinambungan program

pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga lainnya untuk

pengembangan usahanya.

(4) Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing produk barang dan jasa yang

dihasilkan.

(5) Aktif dalam berbagai forum pengembangan usaha sebagai wahana untuk

pengembangan penyampaian aspirasi dan kebutuhannya untuk pengembangan usaha

serta memperluas jaringan usaha.

(6) Mengaktifkan Kadin sebagai forum strategis bagi penyaluran aspirasi, fasilitasi, forum

informasi dan komunikasi dan sinergisitas antar UMKM dan dengan organisasi bisnis

lainnya di dalam dan luar negeri dalam pengembangan usahanya.

c. Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan LSM

(1) Melakukan identifikasi atas berbagai permasalahan dan kebutuhan UMKM dalam

pengembangan usahanya, serta merumuskan dan menyampaikan program

pemberdayaannya kepada pemerintah dan lembaga lain yang relevan.

(2) Mengembangkan teknologi tepat guna dan paket teknologi dalam rangka peningkatan

efisiensi, produktivitas, serta daya saing UMKM.

(3) Mengembangkan program pendampingan, bimbingan, konsultasi, pemanfaatan

teknologi, informasi serta pelatihan untuk mengembangkan kompetensi SDM UMKM,

sehingga dapat mengembangkan usahanya secara berkesinambungan.

(4) Mengembangkan penelitian dan pengkajian yang berkaitan dengan pengembangan

kelembagaan, pengembangan usaha, pengembangan teknologi, pengembangan SDM

UMKM, serta model-model pengembangan alternatif untuk UMKM.

(5) Mengembangkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

pemberdayaan UMKM dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

Pemerintah Daerah, instansi pemerintah lainnya, Dekopinda, Asosiasi UKM/KADIN.




26





(8) Melaksanakan advokasi kebijakan pemerintah dalam rangka menumbuhkan iklim

berusaha yang kondusif, dan pemberian dukungan perkuatan bagi UMKM.

d. Perbankan

(1) Melakukan identifikasi atas berbagai permasalahan dan kebutuhan pembiayaan UMKM

dalam pengembangan usahanya, serta merumuskan dan menyampaikan program

pemberdayaannya kepada pemerintah dan lembaga lain yang relevan.

(2) Mengembangkan paket pembiayaan dan permodalan untuk mengembangkan usaha

UMKM, termasuk pola dan model pengembangan pembiayaan alternatif berbasis

syariah.

(3) Mengembangkan program pendampingan, bimbingan, konsultasi dan pelatihan

pemanfaatan pembiayaan dan permodalan untuk pengembangan usahanya secara

berkesinambungan


perkembangan pembiayaan UMKM dengan pihak Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah, instansi pemerintah lainnya, asosiasi

Pengusaha UMKM dan lembaga swadaya masyarakat.

27

2.1 Kondisi Umum

Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki target pendapatan dalam APBD

sebesar Rp1,61 triliun, meningkat 6,22% (yoy) atau naik sebanyak Rp94,87 milyar dibandingkan

dengan target pendapatan pada APBD Perubahan (APBD-P) 2013. Sementara itu, target belanja di

tahun 2014 adalah sebesar Rp1,56 triliun atau turun -3,38% (yoy) atau sebanyak Rp54,77 milyar

dibandingkan dengan target pengeluaran APBD-P 2013. Dengan demikian, pada tahun 2014 akan

terjadi surplus anggaran sebesar Rp52,50 miliar dimana kondisi ini berbalik dari tahun 2012 dan

2013 dimana Provinsi Maluku Utara selalu defisit dalam APBD. Angka dalam APBD 2014 masih

mungkin akan mengalami perubahan dan menjadi APBD-P 2014 jika pemerintah Provinsi Maluku

Utara menganggap perlu koreksi sesuai dengan perubahan kebutuhan sepanjang tahun 2014.

Berdasarkan data realisasi hingga triwulan IV 2013, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat

realisasi pendapatan sebesar Rp1,15 triliun atau realisasi yang tercapai sebesar 76,02% dari target

yang ditetapkan diawal tahun sebesar Rp1,52 triliun. Sementara itu, pos belanja di APBD terealisasi

sebesar Rp1,38 triliun atau sebesar 85,40% dari target awal yang dicanangkan sebesar Rp1,622

triliun.

(500,000) - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan Netto

Surplus/Defisit

Pendapatan Belanja Pembiayaan Netto Surplus/Defisit

APBD 2014 1,619,653 1,567,153 27,500 52,500

APBD-P 2013 1,524,774 1,621,925 121,742 (97,151)

BAB II. KEUANGAN PEMERINTAH

Grafik 2.1 Perkembangan APBD Maluku Utara (dalam juta rupiah)

Sumber : DJPK, KUA-PPAS Provinsi Maluku Utara 2013

28


2.2 Pendapatan Daerah

Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2013 sebesar Rp1,52 triliun. Jumlah pendapatan ini naik

14,95% dari APBD 2013 yang ditentukan sebelumnya. Hal ini dilakukan seiring dengan perubahan

kebutuhan suatu daerah dimana hal yang sama juga dilakukan oleh daerah lain di seluruh

Indonesia. Dengan demikian, target pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara naik sebesar 17,9%

(yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, target pendapatan Malut tahun 2014 adalah

sebesar Rp1.61 triliun meningkat sebesar 6,22% atau sebanyak Rp4.87 miliar dibandingkan APBD-

P 2013. Peningkatan ini utamanya dipicu oleh optimisme pemerintah daerah terhadap peningkatan

penerimaan yang bersumber dari dana alokasi umum yang naik sebesar 17,35%, dana alokasi

khusus naik sebesar 7,08%, dan dengan adanya pos baru yaitu dana penyesuaian dan otonomi

khusus di APBD 2014. APBD 2014 masih memungkinkan untuk mengalami perubahan jika

pemerintah menganggap perlu adanya penyesuaian terkait kondisi saat itu. Perubahan terhadap

APBD ini biasanya dilakukan setelah semester II tahun berjalan. Dengan demikian pemerintah

sudah bisa memperkirakan apakah kebutuhan pembangunan dan operasional dapat dijalankan

menggunakan anggaran yang ada ataukah perlu adanya penyesuaian. Oleh karena itu, sangat

dimungkinkan angka-angka diatas akan berubah. Salah satunya adalah PAD yang bersumber dari

pajak daerah dan retribusi mengingat pemerintah sedang melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi

pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan yang lebih ketat dari sebelumnya untuk

memastikan para wajib pajak melaksanakan kewajibannya pada negara. Semua strategi tersebut

diharapkan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan terhindarnya

kebocoran pajak (KUA APBD TA 2013).

(1,000,000) - 1,000,000 2,000,000

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan Netto

Surplus/Defisit

Pendapatan BelanjaPembiayaan

NettoSurplus/Defisit

Realisasi Tw IV 2013 1,159,115 1,385,551 0 (226,435)

APBD-P 2013 1,524,775 1,621,925 121,742 (97,150)

Grafik 2.2 Perkembangan APBD Maluku Utara (dalam miliar rupiah)


29


Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara hingga triwulan IV 2013 mencapai Rp1,15

triliun atau terealisasi sebesar 76,02% dari target pendapatan yang ditentukan sampai akhir tahun

2013. Realisasi pendapatan yang melebihi target adalah yang berasal dari pajak air permukaan

yang berhasil menembus angka realisasi 245%. Selain itu, pos pendapatan yang mencapai angka

realisasi 100% adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana alokasi umum,

dan dana alokasi khusus.

Pos Anggaran 2013* 2014 PertumbuhanPendapatan 1,524,775 1,619,653 6.22% PAD 237,440 204,901 -13.70% Pajak daerah 171,724 152,200 -11.37% Retribusi daerah 43,368 35,745 -17.58% Lain-lain PAD yang sah 22,178 16,956 -23.55% Dana Perimbangan 1,046,233 1,119,302 6.98% DBH 203,953 138,055 -32.31% DAU 772,591 906,624 17.35% DAK 69,688 74,623 7.08% Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 241,103 295,451 22.54% Hibah 241,103 140,261 -41.83% Dana penyesuaian dan otonomi khusus 155,190 100.00%Ket : * APBD Perubahan

Pos Anggaran 2013* Realisasi Tw IV 2013 PersentasePendapatan 1,524,775 1,159,115 76.02% PAD 237,440 154,389 65.02% Pajak daerah 171,724 132,572 77.20% Retribusi daerah 43,368 16,590 38.25% Lain-lain PAD yang sah 22,178 5,057 22.80% Dana Perimbangan 1,046,233 939,893 89.84% DBH 203,953 97,613 47.86% DAU 772,591 772,591 100.00% DAK 69,688 69,688 100.00% Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 241,103 64,834 26.89% Hibah 241,103 64,834 26.89%Ket : * APBD Perubahan

Tabel 2.1 Perkembangan Anggaran Pendapatan Pemprov Maluku Utara (dalam miliar rupiah)


Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemprov Maluku Utara (dalam miliar rupiah)


30


2.3 Belanja Daerah

Target belanja daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara 2013 pada tahun 2013 tercatat sebesar

Rp1,4 triliun atau meningkat sebesar 20% (yoy) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Komponen belanja tidak langsung ditargetkan sebesar Rp491,80 miliar atau meningkat sebesar

10% (yoy) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja langsung

ditargetkan mencapai Rp911,74 miliar atau naik 26,1 (yoy) dari tahun sebelumnya.

Rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah tahun 2013 dengan share sebesar 21,5%,

turun tipis jika dibandingkan dengan belanja pegawai tahun sebelumnya yang memiliki share

sebesar 21,9%. Namun demikian, jika ditilik angka total belanja pegawai baik yang langsung

maupun tidak langsung terakselerasi sebesar 17,6% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya

dan tercatat sebesar Rp301,86 miliar. Kondisi ini sejalan dengan rencana penerimaan Calon

Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) pada lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara

tahun 2013 sebanyak 49 orang dari alokasi penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 782

orang untuk se-Provinsi Maluku Utara.

Rasio belanja modal serta belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah tahun 2013

mencapai 60,1% atau meningkat sebesar 57,5% (yoy) jika dibandingkan dengan pos yang sama

tahun sebelumnya. Kedua pos belanja dimaksud mencatatkan angka Rp843,42 miliar atau naik

sebesar 25,4% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan rasio belanja modal yang

cukup besar ini, diharapkan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan

ekonomi Maluku Utara tahun 2013.

Berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2013, dalam rangka penguatan

struktur ekonomi Maluku Utara, pembangunan daerah akan diprioritaskan pada sembilan hal yaitu:

1. Infrastruktur dan sarana prasarana pemerintahan;

2. Pendidikan dan kesehatan;

3. Ketahanan pangan;

4. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan dan perlindungan sosial;

5. Sumber daya energi, air dan mineral;

6. Bencana alam, tata ruang dan lingkungan hidup;

7. Pariwisata dan kebudayaan;

8. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;

9. Wilayah perbatasan, terluar, terpencil, dan tertinggal.

31


2013* 2014 PertumbuhanBelanja 1,567,153 1,621,925 3.50%

Belanja Tidak Langsung 609,315 625,305 2.62%Belanja Pegawai 343,519 223,949 -34.81%Belanja Hibah 205,475 200,208 -2.56%Belanja Bantuan Sosial 17,500 27,050 54.57%Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemdes 39,421 28,092 -28.74%

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemdes

900 900 0.00%

Belanja Tidak Terduga 2,500 2,100 -16.00%

Belanja Langsung 957,838 996,620 4.05%Belanja Pegawai 71,838 94,823 32.00%Belanja Barang dan Jasa 453,218 377,599 -16.68%Belanja Modal 432,782 524,198 21.12%

Ket : * APBD Perubahan

Pos Anggaran

2013* Realisasi Tw IV 2013 PersentaseBelanja 1,567,153 1,385,551 88.41%

Belanja Tidak Langsung 609,315 594,620 97.59%Belanja Pegawai 343,519 216,041 62.89%Belanja Hibah 205,475 318,612 155.06%Belanja Bantuan Sosial 17,500 25,763 147.22%Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemdes 39,421 33,535 85.07%

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemdes

900 643 71.45%

Belanja Tidak Terduga 2,500 26 1.04%Belanja Langsung 957,838 790,931 82.57%

Belanja Pegawai 71,838 69,228 96.37%Belanja Barang dan Jasa 453,218 331,944 73.24%Belanja Modal 432,782 389,759 90.06%


Pos Anggaran



Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemprov Maluku Utara (dalam juta rupiah)


32


Sementara itu, realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi maluku Utara per triwulan IV 2013

tercatat sebesar Rp1,38 triliun atau terealisasi sebesar 88,41%. Realisasi belanja terbesar berasal

dari pos belanja tidak langsung yaitu belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang masing-masing

terealisasi sebesar 155,06% dan 147,22%. Sedangkan belanja tidak langsung sendiri secara

aggregat terealisasi sebesar 97,59% atau sebanyak Rp594,62 miliar. Sedangkan pos belanja yang

memiliki realisasi terendah dari keseluruhan pos belanja APBD 2013 adalah belanja tak terduga

yang hanya terealiasi sebesar 1,04% atau sebanyak Rp0,26 milyar dari Rp2,5 milyar.

Selanjutnya, pos belanja langsung secara aggregat terealisasi sebesar 82,57% atau sebanyak

Rp790,93 miliar. Jika ditilik lebih dalam lagi, pos belanja yang berhasil mencapai realisasi diatas

90% adalah belanja pegawai sebesar 96,37% atau sebanyak Rp69,22 miliar dan belanja modal

sebesar 90,06% atau sebanyak Rp389,75 miliar.

2.4 Defisit dan Pembiayaan

Defisit APBD Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013 sebesar Rp97,15 miliar atau naik

sebesar 71,3% (yoy) dibandingkan APBD tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2014, Provinsi

Maluku Utara dicanangkan akan mengalami surplus anggaran sebesar Rp52,50 miliar di akhir

tahun. Walaupun demikian, ada kemungkinan besar akan adanya perubahan pada APBD 2014

sehingga angka-angka tersebut dapat berubah sesuai dengan besaran perubahan yang dilakukan

oleh pemerintah. Namun demikian, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran

sebelumnya sebesar Rp30,00 miliar dapat digunakan sebagai dana cadangan jika seandainya

kondisi mengharuskan pos belanja lebih besar dari pos pendapatan. Kondisi tersebut

memungkinkan dengan melihat banyaknya agenda pembangunan pemerintah di tahun 2014 serta

ancaman kenaikan harga berbagai komoditas di masa yang akan datang masih ada.

2013* 2014 PertumbuhanSurplus/Defisit Pembiayaan (97,151) 52,500 154,04%

Pembiayaan Netto 121,742 27,500 -77.41%Penerimaan Pembiayaan 124,242 30,000 -75.85% SiLPA TA Sebelumnya 124,242 30,000 -75.85%Pengeluaran Pembiayaan 2,500 2,500 0.00% Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 2,500 2,500 0.00%


Pos Anggaran



33


Berdasarkan realisasi hingga triwulan IV 2013, APBD Provinsi Maluku Utara mengalami defisit jauh

lebih dalam dari target yang ditetapkan sebesar Rp97,15 miliar dan jumlah defisit di akhir tahun

2013 adalah sebesar Rp226,43 miliar atau 233,08% dari target awal. Hal lain yang perlu dilihat

adalah realisasi pengeluaran pembiayaan pada akhir 2013 adalah 10 kali lebih tinggi dari target.

2013* Realisasi Tw IV 2013 PersentaseSurplus/Defisit Pembiayaan (97,151) (226,435) 233.08%

Pembiayaan Netto 121,742 (32,341) -26.57%Penerimaan Pembiayaan 124,242 (7,224) -5.81% SiLPA TA Sebelumnya 124,242 - 0.00%Pengeluaran Pembiayaan 2,500 25,117 1004.68% Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 2,500 25,117 1004.68%


Pos Anggaran

Tabel 2.6 Perkembangan Anggaran Belanja Pemprov Maluku Utara (dalam miliar rupiah)

Sumber : DJPK, KUA-PPAS Provinsi Maluku Utara

34

3.1 Kondisi Umum

Laju kenaikan harga barang dan jasa tahunan (yoy) di Maluku Utara yang direpresentasikan oleh

Kota Ternate di triwulan awal 2014 yaitu tercatat sebesar 8,80% (yoy), jauh lebih tinggi jika

dibandingkan dengan data periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,97% (yoy).

Tekanan inflasi yang dialami oleh Kota Ternate juga terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan

Nasional dan Zona Sulampua (Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua) yang masing-masing


Tekanan inflasi bulanan Kota Ternate menunjukkan tren yang fluktuatif. Januari 2014, Kota

Ternate mengalami inflasi sebesar 0,45% (mtm) atau 10,43% (yoy) dimana setelah itu terjadi

koreksi harga yang menggiring Kota Ternate pada deflasi sebesar -0,69% (mtm) atau 8,65% (yoy)

pada bulan Februari. Deflasi ini terjadi ditengah naiknya harga beberapa komoditas seperti pisang,

jeruk lemon dan beberapa komoditas lainnya namun karena andil komoditas tersebut kecil

sehingga tidak mampu menahan turunnya harga secara aggregat yang disebabkan oleh

komoditas-komoditas dengan andil tinggi seperti halnya yang berasal dari subkelompok ikan segar

yaitu cakalang, tongkol, malalugis, kembung. Selain itu, turunnya harga cabai merah dan bawang

merah yang juga berhasil menarik pergerakan harga di bulan Februari. Harga barang dan jasa

kembali terakselerasi diakhir bulan laporan dimana tercatat inflasi sebesar 0,53% (mtm) atau

8,80% (yoy). Akselerasi harga pada akhir periode laporan terjadi pada tiga kelompok pengeluaran

yaitu kelompok bahan makanan, makanan jadi dan kelompok transpor dimana komoditas yang

mengalami kenaikan harga diantaranya adalah beras, malalugis, cakalang asap, cabai rawit, cabai

merah, rokok kretek filter, upah tukang bukan mandor, tarif angkutan udara, dan mobil.

Pergerakan harga Kota Ternate sebagai perwakilan Provinsi Maluku Utara dipembukaan tahun

2014 tergolong cukup stabil. Hal ini tergambar dari inflasi dan deflasi yang terjaga dibawah 1%

sepanjang triwulan I 2014. Namun ditengah kestabilan tersebut dapat terlihat bahwa kelompok

penyusun volatile food tetap mengalami pergerakan yang paling signifikan dibandingkan kelompok

yang lain. Disamping itu, kelompok administered price ikut mengalami sedikit goncangan harga

BAB III. INFLASI DAERAH

35


Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate, Sulampua & Nasional

Tabel 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)

seiring dengan naiknya harga beberapa komoditas penyusunnya seperti tarif angkutan udara,

bahan bakar rumah tangga, dan beberapa komoditas lainnya.

3.2 Perkembangan Inflasi Kota Ternate

3.2.1 Inflasi Tahunan (yoy)

Pergerakan inflasi tahunan (yoy) di Maluku Utara yang direpresentasikan oleh Kota Ternate

terpantau cukup stabil walaupun tetap terdapat fluktuasi disepanjang triwulan laporan. Triwulan I

2014, Kota Ternate tercatat mengalami inflasi sebesar 8,80% (yoy), jauh lebih tinggi jika

dibandingkan dengan data periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,97% (yoy).

Tekanan inflasi yang dialami oleh Kota Ternate juga terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan

Nasional dan Zona Sulampua (Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua) yang masing-masing


-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2013 2014

Nasional

SUlampua

Malut

2014Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Bahan Makanan 4.74 2.56 2.09 1.11 1.96 -2.04 7.54 9.32 3.66Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 5.71 6.18 6.49 5.47 5.26 4.15 4.14 4.96 5.68

Perumahan, Listrik, Gas dan Air Bersih 3.47 3.49 3.63 3.15 6.32 7.00 13.76 12.47 10.20Sandang 9.48 7.79 5.78 6.38 5.53 2.94 5.05 6.31 10.03

Kesehatan 5.12 5.29 5.05 4.55 1.92 0.88 3.41 2.59 11.19Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 4.16 4.08 4.17 4.35 3.15 3.47 8.13 9.56 10.98

Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan 3.07 6.04 4.14 3.89 2.57 4.45 15.94 13.97 14.38Inflasi Umum Tahunan (yoy) 4.54 4.30 3.87 3.29 3.97 2.93 9.66 9.78 8.80

2012 2013Kelompok Barang dan Jasa

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara , diolah


36


Berdasarkan kelompoknya, inflasi tahunan disumbangkan oleh seluruh kelompok yang ada. Inflasi

tahunan Kota Ternate disumbang oleh tiga kelompok utama yaitu kelompok Transpor, Komunikasi

dan Jasa Keuangan yang mengalami inflasi tertinggi di triwulan awal tahun ini yaitu sebesar

14,38% (yoy), kelompok Kesehatan dengan tingkat inflasi sebesar 11,19% (yoy), dan kelompok

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga yang mengalami inflasi tahunan sebesar 10,98% (yoy).

Sedangkan kelompok lain yang mengalami inflasi tahunan diatas 10% adalah kelompok

perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 10,20% (yoy) dan kelompok sandang sebesar

10,03% (yoy). Sementara itu, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami

inflasi sebesar 5,68% (yoy) serta kelompok bahan makanan yang mengalami inflasi tahunan

terendah di triwulan I 2014 yaitu sebesar 3,66% (yoy). Jika dilihat lebih jauh lagi dari kelompok

transpor, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami inflasi tahunan tertinggi, 3 dari 4

subkelompoknya mengalami inflasi sementara sisanya deflasi. Subkelompok transpor mengalami

inflasi tahunan tertinggi sebesar 25,04% (yoy), subkelompok sarana dan penunjang transpor

3,22% (yoy), dan subkelompok jasa keuangan 0,80% (yoy). Sedangkan subkelompok komunikasi

dan pengiriman mencatat deflasi sebesar 4,78% (yoy). Sedangkan dari kelompok kesehatan,

seluruh subkelompok penyusunnya mengalami inflasi dimana inflasi tahunan tertinggi terjadi pada

subkelompok jasa perawatan jasmani 50,55% (yoy), kemudian subkelompok obat-obatan 9,47%

(yoy), perawatan jasmani dan kosmetik 7,17% (yoy), dan jasa kesehatan 2,02% (yoy).


Inflasi AndilUMUM 8.80 100.00I. BAHAN MAKANAN 2.88 20.651. Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya 11.10 5.002. Daging dan Hasil-hasilnya 15.85 1.203. Ikan Segar 15.36 4.874. Ikan Diawetkan 2.79 0.725. Telur, Susu dan Hasil-hasilnya 4.53 1.686. Sayur-sayuran -9.43 2.137. Kacang - kacangan 2.51 0.338. Buah - buahan 37.00 1.859. Bumbu - bumbuan -40.77 1.8710. Lemak dan Minyak -0.64 0.9511. Bahan Makanan Lainnya -1.28 0.07II. MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 6.28 13.611. Makanan Jadi 10.33 6.232. Minuman yang Tidak Beralkohol -4.22 2.323. Tembakau dan Minuman Beralkohol 5.63 5.06III. PERUMAHAN,AIR,LISTRIK,GAS & BB 9.76 37.611. Biaya Tempat Tinggal 11.92 29.642. Bahan Bakar, Penerangan dan Air 3.36 4.283. Perlengkapan Rumahtangga 6.70 1.904. Penyelenggaraan Rumahtangga 7.70 1.79

Inflasi AndilIV. SANDANG 10.09 5.131. Sandang Laki-laki 1.62 1.552. Sandang Wanita 16.35 1.353. Sandang Anak-anak 23.22 1.514. Barang Pribadi dan Sandang Lain 2.51 0.72V. KESEHATAN 9.15 3.591. Jasa Kesehatan 2.50 0.722. Obat-obatan 8.40 0.783. Jasa Perawatan Jasmani 37.06 0.524. Perawatan Jasmani dan Kosmetika 6.43 1.56VI. PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA 11.32 4.481. Pendidikan 9.88 2.502. Kursus-kursus / Pelatihan 0.00 0.113. Perlengkapan / Peralatan Pendidikan 4.37 0.524. Rekreasi 18.75 1.245. Olahraga 6.14 0.11VII. TRANSPOR,KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN 16.39 14.921. Transpor 26.10 10.272. Komunikasi dan Pengiriman -6.41 3.943. Sarana dan Penunjang Transpor 3.34 0.504. Jasa Keuangan 0.00 0.21

Tabel 3.2 Kondisi Inflasi/Deflasi & Andil Kelompok Pengeluaran Kota Ternate

37


Tabel 3.3 Laju Inflasi Triwulanan (qtq) Kota Ternate Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)


3.2.2 Inflasi Triwulanan (qtq)

Berbeda dengan inflasi tahunannya yang terakselerasi hebat dibandingkan periode yang sama

tahun sebelumnya, inflasi triwulanan Kota Ternate lebih rendah baik jika dibandingkan dengan

periode yang sama tahun sebelumnya maupun triwulan sebelumnya. Membuka tahun 2014, Kota

Ternate mencatat inflasi triwulanan sebesar 0,28% (qtq). Tingkat inflasi ini merupakan inflasi

terendah sejak tahun 2012. Sebuah pencapaian yang cukup baik mengingat catatan inflasi Kota

Ternate yang sering menjadi korban badai inflasi. Faktor yang menyebabkan terkendalinya harga

secara triwulanan adalah terjadinya koreksi harga pada kelompok bahan makanan sebesar -5,43%

(qtq). Subkomoditas yang mengalami koreksi harga/deflasi pada triwulan ini adalah subkelompok

bumbu-bumbuan -26,70% (qtq), ikan segar -10,83% (qtq), sayur-sayuran -7,27 (qtq), buah-

buahan -1,85% (qtq). Terjadinya koreksi pada subkelompok ikan segar diakibatkan oleh

melimpahnya pasokan ikan segar dipasar seiring dengan mendukungnya cuaca di perairan Maluku

Utara dalam meningkatnya kapasitas tangkap nelayan setelah pada awal tahun 2014 cuaca masih

kurang bersahabat sebagai dampak pergeseran waktu perubahan musim pada tahun 2013.

Sedangkan turunnya harga pada subkomoditas bumbu-bumbuan, sayur-sayuran, dan buah-buahan

adalah suplai yang dapat terjaga dengan baik mengingat Indonesia saat ini sedang berada pada

musim panen serta meningkatnya kapasitas produksi beberapa komoditas di internal Maluku Utara

sehingga jumlah pasokan berbagai komoditas ke pasar Maluku Utara dapat memenuhi kebutuhan

masyarakatnya dengan baik dan berujung pada terkendalinya harga. Faktor lain yang

mempengaruhi terjaganya sisi suplai adalah cuaca yang memungkinkan lancarnya arus distribusi.

Sementara itu, kelompok pengeluaran lainnya mengalami inflasi yang angkanya sangat bervariasi.

Kelompok kesehatan mengalami inflasi tertinggi yaitu sebesar 6,43% (qtq) dimana komoditas yang

mengalami kenaikan harga berasal dari subkelompok jasa perawatan jasmani 15,45% (qtq),

perawatan jasmani dan kosmetik 7,20% (qtq), dan obat-obatan 5,67% (qtq). Sedangkan

subkelompok jasa kesehatan terpantau stabil. Kelompok sandang mengalami inflasi sebesar 3,67%

2014Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Bahan Makanan -0.35 0.29 -0.95 2.14 0.48 -3.64 8.73 3.84 -5.43Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 1.28 0.81 3.54 -0.24 1.09 -0.26 3.53 0.55 2.36

Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 0.95 1.44 0.44 0.29 4.06 2.09 6.78 -0.85 1.55Sandang 0.92 0.53 3.38 1.43 0.11 -1.93 5.49 2.65 3.67

Kesehatan 2.61 0.35 0.86 0.66 0.03 -0.68 3.39 -0.13 6.43Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 0.47 -0.08 3.61 0.32 -0.67 0.23 8.27 1.65 0.92

Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan 0.05 3.65 -0.45 0.64 -1.23 5.55 10.51 -1.07 0.87Inflasi Umum Triwulanan (qtq) 0.52 1.15 0.71 0.88 1.18 0.14 7.28 0.99 0.28

Kelompok Barang dan Jasa 2012 2013

38


Grafik 3.2 Laju Inflasi Bulanan (mtm) Kota Ternate, Sulampua & Nasional

(qtq), kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 2,36% (qtq), kelompok

perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 1,55% (qtq), kelompok pendidikan, rekreasi dan

olahraga 0,92% (qtq), dan terakhir kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan yang

terakselerasi sebesar 0,87% (qtq).

3.2.3 Inflasi Bulanan (mtm)

Laju inflasi bulanan (mtm) Kota Ternate dipembukaan 2014 tergolong cukup stabil yang terlihat

dari tingkat inflasi/deflasi terjaga pada level kurang dari 1% dimana diakhir triwulan I 2014

diketahui bahwa tingkat inflasi yang dialami Kota Ternate sebagai presentasi Maluku Utara sebesar

0,53% (mtm). Tingkat inflasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di

Nasional maupun zona Sulampua (Grafik 2.2). Januari 2014, Kota Ternate mengalami inflasi

sebesar 0,45% (mtm) atau 10,43% (yoy) dimana setelah itu terjadi koreksi harga yang menggiring

Kota Ternate pada deflasi sebesar -0,69% (mtm) atau 8,65% (yoy) pada bulan Februari. Deflasi ini

terjadi ditengah naiknya harga beberapa komoditas seperti pisang, jeruk lemon dan beberapa

komoditas lainnya namun karena andilnya kecil sehingga tidak mampu menahan turunnya harga

secara aggregat yang disebabkan oleh komoditas-komoditas dengan andil tinggi seperti halnya

yang berasal dari subkelompok ikan segar yaitu cakalang, tongkol, malalugis, kembung. Selain itu,

turunnya harga cabai merah dan bawang merah yang juga berhasil menarik turun pergerakan

harga di bulan Februari. Harga barang dan jasa kembali terakselerasi diakhir bulan laporan dimana

tercatat inflasi sebesar 0,53% (mtm) atau 8,80% (yoy). Akselerasi harga terjadi pada tiga kelompok

pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan, makanan jadi, dan kelompok transpor dimana

komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya adalah beras, malalugis, cakalang asap,

cabai rawit, cabai merah, rokok kretek filter, tarif angkutan udara, dan mobil.

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2013 2014

Nasional

Sulampua

Malut

39


0.64

0.57

0.62

0.55

1.82

0.00

-0.60

0.14

0.08

0.23

0.03

0.06

0.00

-0.09

-1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00

Bahan Makanan

Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

Sandang

Kesehatan

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga

Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Andil

Inflasi

♦ Januari 2014

Dibulan pembuka 2014 ini Kota Ternate

tercatat mengalami inflasi sebesar 0,45%

(mtm) atau 10,43% (yoy) secara

tahunan. Terjadi penurunan laju inflasi

secara bulanan pada Januari 2014 jika

dibandingkan dengan Desember 2013

walaupun secara tahunan terjadi

peningkatan. Desember 2013 lalu, Kota

Ternate mencatat laju inflasi sebesar

0,84% (mtm) atau 9,78% (yoy).

Kelompok kesehatan merupakan

kelompok dengan tingkat inflasi tertinggi

pada Januari 2014 yaitu sebesar 1,82% (mtm) atau 6,76% (yoy) dengan andil sebesar 0,06%

dimana komoditas yang memotorinya berasal dari subkelompok jasa perawatan jasmani (6,39%,

mtm) dan perawatan jasmani dan kosmetik (2,09%, mtm). Komoditas yang mengalami kenaikan

diantaranya adalah obat flu, tarif gunting rambut wanita, tarif gunting rambut anak, pasta gigi dan

pelembab sementara komoditas lainnya terpantau stabil.

Kelompok bahan makanan yang notabene adalah “langganan” menjadi motor penggerak utama

volatilitas harga di Maluku Utara mengalami inflasi sebesar 0,64% (mtm) atau 12,00% (yoy) diawal

tahun 2014 dengan andil sebesar 0,14%. Kelompok bahan makanan terdiri dari 11 subkelompok

dimana 8 diantaranya mengalami inflasi dan sisanya mengalami deflasi. Subkelompok ikan segar

mengalami inflasi tertinggi sebesar 9,28% (mtm) kemudian disusul oleh subkelompok sayur-

sayuran (8,38%, mtm) dan subkelompok ikan diawetkan (7,91%, mtm). Sedangkan sebkelompok

yang mengalami deflasi adalah subkelompok bumbu-bumbuan (21,72%, mtm), buah-buahan

(12,35%, mtm), dan lemak dan minyak (1,04%, mtm). Komoditas yang mengalami kenaikan

harga diantaranya adalah mie kering, daging sapi, malalugis, cakalang, kembung, selar/tude, telur

ayam ras, tomat, sayur bayam dan tauge. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga

diantaranya adalah ekor kuning, bubara, ketimun, jeruk, pepaya, salak, pisang, lemon cina, cabai

merah, cabai rawit, dan bawang merah. Komoditas yang berasal dari subkelompok ikan segar

memang memiliki andil yang tinggi terhadap inflasi umum sehingga kenaikannya dapat berdampak

cukup signifikan terhadap inflasi umum Kota Ternate. Namun demikian, tingkat inflasi bulan

laporan masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan adanya koreksi harga yang dalam pada


Grafik 3.3 Inflasi dan Andil Kota Ternate Menurut Kelompok Barang & Jasa Januari 2014

40


3.30

3.10

0.85

0.73

0.48

-0.30

-6.20

0.16

0.10

0.31

0.10

0.02

-0.04

-1.36

-8.00 -6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00

Sandang

Kesehatan





Bahan Makanan

Andil

Inflasi

komoditas dari subkelompok bumbu-bumbuan seperti cabai/rica dan bawang merah yang juga

memiliki andil tinggi terhadap inflasi umum sehingga mampu menyeimbangkan gejolak harga yang

diakibatkan oleh naiknya harga komoditas dari subkelompok ikan segar.

Berdasarkan andil yang diberikan, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar

merupakan kelompok dengan andil tertinggi yaitu sebesar 0,23% dengan tingkat inflasi sebesar

0,62% (mtm) atau tertinggi ketiga setelah kelompok kesehatan (1,82%, mtm) dan bahan makanan

(0,64%, mtm). Semua subkelompok penyusun kelompok ini mengalami inflasi dimana inflasi

tertinggi dialami oleh subkelompok penyelenggaraan rumah tangga (1,61%, mtm) dan

subkelompok bahan bakar, penerangan dan air (1,56%, mtm). Komoditas yang mengalami

kenaikan harga dari kelompok ini diantaranya adalah upah tukang bukan mandor, besi beton, cat

tembok, cat kayu/cat besi, bahan bakar rumah tangga, tempat tidur dan pengharum/pelembut.

Sementara itu, komoditas yang mengalami penurunan harga diantaranya adalah pasir dan air

conditioner (AC).

♦ Februari 2014

Pertengahan triwulan I 2014, koreksi harga

atau deflasi dialami oleh Kota Ternate

sebesar -0,69% (mtm) atau 8,65% (yoy).

Koreksi harga ini disebkan oleh cukup

dalamnya koreksi harga yang dialami oleh

kelompok bahan makanan yaitu sebesar

-6,20% (mtm) atau 4,83% (yoy) serta

kelompok transpor, komunikasi dan jasa

keuangan yang mengalami deflasi sebesar -

0,30% (mtm) atau 13,15% (yoy).

Disampaing itu, tingkat inflasi yang rendah

dari sebagian besar kelompok lainnya memungkinkan terjadinya koreksi harga secara aggregat.

Dari 7 kelompok pengeluaran, terdapat dua kelompok yang tercatat mengalami inflasi tertinggi

yaitu kelompok sandang (3,30%, mtm) dan kelompok kesehatan (3,10%, mtm). Inflasi yang

dialami oleh kedua kelompok tersebut mampu menahan laju koreksi harga yang disebabkan oleh

deflasi yang dialami oleh kelompok bahan makanan dan transpor, komunnikasi dan jasa keuangan.

Lebih dalam terkait koreksi harga kelompok bahan makanan di bulan Februari ini, dari 11

subkelompok penyusunnya, terdapat 4 kelompok mengalami inflasi, 6 subkelompok mengalami

Grafik 3.4 Inflasi dan Andil Kota Ternate Menurut Kelompok Barang & Jasa Februari 2014


41


deflasi dan 1 subkelompok terpantau stabil. Tiga subkelompok yang mengalami inflasi tertinggi

adalah subeklompok buah-buahan 14,92% (mtm) atau 42,32% (yoy), subkelompok kacang-

kacangan 9,35% (mtm) atau 17,25% (yoy), dan subkelompok telur, susu dan hasil-hasilnya 2,35%

(mtm) atau 16,18% (yoy). Sedangkan subkelompok yang mengalami deflasi tertinggi adalah

subkelompok ikan segar -20,21% (mtm) atau 11,43% (yoy), subkelompok ikan diawetkan 14,72%

(mtm) atau -8,07 (yoy), subkelompok bumbu-bumbuan 13,29% (mtm) atau -29,85% (yoy), dan

subkelompok sayur-sayuran -4,74% (mtm) atau -7,75% (yoy). Komoditas yang mengalami

kenaikan harga dari kelompok bahan makanan diantaranya adalah mie kering instan, beras, telur

ayam ras, tempe, tahu mentah, pisang, jeruk dan lemon. Sedangkan komoditas yang mengalami

penurunan harga adalah cumi-cumi, tongkol, kembung/gembung, dolosi, selar/tude,

malalugis/sorihi, cakalang, teri kering, cakalang asap, kacang panjang, kentang, bayam, sawi hijau,

tauge/kecambah, pepaya, bawang putih, cabai merah dan bawang merah.

Bila dilihat berdasarkan andilnya, dari 7 kelompok pengeluaran tercatat 5 kelompok memberikan

kontribusi bernilai positif dan dua kelompok bernilai negatif dimana kedua kelompok tersebut

adalah kelompok bahan makanan (-1,36%) dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan

(-0,04%). Andil negatif yang diberikan oleh kedua kelompok ini searah dengan deflasi yang

dialaminya. Andil tertinggi diberikan oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar

sebesar o,31% dimana kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,85% (mtm) atau 10,17% (yoy).

Akselerasi harga pada kelompok ini dimotori oleh naiknya harga komoditas penyusunnya seperti

pasir, semen, keramik, pipa paralon, batu, mesin cuci dan lemari hias. Sedangkan komoditas yang

menghambat akselerasi harga lebih jauh dari kelompok ini adalah cat kayu/besi, cat tembok, besi

beton, batako dan bahan bakar rumah tangga. Dengan volatilitas yang terjadi pada semua

kelompok pada bulan Februari 2014 ini, Kota Ternate masih berada pada level yang cukup stabil

dengan capaian deflasi 0,69%.

♦ Maret 2014

Dipenghujung triwulan I 2014, Kota Ternate tercatat mengalami inflasi sebesar 0,53% (mtm) atau

8,80% (yoy). Akselerasi harga terjadi pada semua kelompok pengeluaran kecuali kelompok

sandang yang mengalami koreksi harga/deflasi sebesar -0,19% (mtm) atau 10,03% (yoy). Oleh

karena itu, akselerasi harga secara aggregat dapat terjadi. Kelompok pengeluaran yang mengalami

inflasi tertinggi adalah kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 1,79% (mtm) atau

14,38% (yoy), kelompok 1,38% (mtm) atau 11,19% (yoy), dan kelompok makanan jadi, minuman,

rokok dan tembakau 1,04% (mtm) atau 5,68% (yoy).

42


1.79

1.38

1.04

0.44

0.17

0.08

-0.19

0.26

0.05

0.14

0.02

0.04

0.03

-0.01

-0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00


Kesehatan



Bahan Makanan


Sandang Andil

Inflasi

Kelompok transpor, komunikasi dan jasa

keuangan selain mengalami inflasi

tertinggi juga memiliki andil tertinggi

terhadap inflasi bulan Maret Kota Ternate

yaitu sebesar 0,26%. Dari 4 subkelompok

yang menyusunnya, 2 subkelompok

mengalami inflasi, 1 kelompok mengalami

deflasi dan 1 subkelompok terpantau

stabil. Subkelompok transpor mengalami

inflasi sebesar 2,19% (mtm) atau 25,04%

(yoy), subkelompok sarana dan penunjang

transpor 1,88% (mtm) atau 3,22% (yoy). Sedangkan subkelompok komunikasi dan pengiriman

tercatat deflasi sebesar -2,49% (mtm) atau -4,78% (yoy). komoditas yang mengalami kenaikan

harga dari kelompok ini diantaranya adalah tarif angkutan udara, mobil, dan telepon seluler.

Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga diantaranya adalah sepeda motor.

Kelompok selanjutnya yang mengalami inflasi adalah kelompok kesehatan 1,38% (mtm) atau

11,19% (yoy) dengan andil sebesar 0,05%. Inflasi pada kelompok ini dimotori oleh naiknya

komoditas dari 2 subkelompok yaitu obat-obatan 2,77% (mtm) atau 9,47% (yoy), perawatan

jasmani dan kosmetik 1,80% (mtm) atau 7,17% (yoy). Sedangkan 2 subkelompok sisanya yaitu

subkelompok jasa kesehatan dan jasa perawatan jasmani terpantau stabil pada bulan Maret namun

secara tahunan subkelompok jasa kesehatan naik sebesar 2,02% (yoy) dan subkelompok jasa

perawatan jasmani 50,55% (yoy). Selanjutnya yang mengalami inflasi serta memiliki andil tinggi

adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar

1,04% (mtm) atau 5,68% (yoy) dengan andil sebesar 0,14%. Dari 3 subkelompok penyusunnya,

subkelompok tembakau dan minuman beralkohol mengalami inflasi sebesar 2,93% (mtm) atau

3,54% (yoy), subkelompok minuman yang tidak beralkohol mengalami deflasi sebesar -0,18%

(mtm) atau -2,29% (yoy). Sedangkan subkelompok makanan jadi terpantau stabil secara bulanan

(mtm) namun secara tahunan terpantau mengalami inflasi sebesar 10,89% (yoy). komoditas yang

mengalami kenaikan harga dari kelompok ini diantaranya adalah rokok kretek filter, dan rokok

putih. Sedangkan komoditas yang turun harganya adalah gula pasir.

3.3 Faktor-Faktor Penggerak Inflasi

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, tekanan inflasi secara tahunan dipengaruhi

oleh gejolak harga yang terjadi pada kelompok bahan makanan (volatile foods) dan kelompok inti


Grafik 3.5 Inflasi dan Andil Kota Ternate Menurut Kelompok Barang & Jasa Maret 2014

43


(core inflation). Sementara itu, kelompok administered price sedikit bergejolak namun pada level

aman.

3.3.1 Faktor Fundamental

Tekanan inflasi inti (core inflation) pada triwulan I 2014 terpantau mengalami kenaikan baik jika

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun sebelumnya. Inflasi

inti di akhir triwulan I 2014 berada pada kisaran 10,39% (yoy). Sedangkan pada triwulan IV 2013

tercatat inflasi inti sebesar 8,15% (yoy) dengan andil sebesar 5,02% (yoy) dan pada triwulan I 2014

tercatat inflasi inti sebesar 5,07% (yoy) dengan andil sebesar 3,09% (yoy).

Pergerakan inflasi inti yang disebabkan salah satunya oleh naiknya komoditas global seperti nikel,

minyak bumi dan emas walaupun masih dibawah level tahun. Terakselerasinya harga komoditas

global seperti harga emas, nikel dan harga minyak dunia dimana kenaikan ini terlihat sejak Januari

tahun 2014. Tekanan depresiasi rupiah yang terjadi di triwulan IV 2013 mulai mereda di awal

tahun 2014 walaupun masih berada pada level yang cukup tinggi namun stabilitas rupiah dapat

terjaga dengan baik.

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00 Vol. Food

Adm. Prices

Inti

Grafik 3.6 Pergerakan Inflasi Berdasarkan Faktor Penyebabnya


44


Dari sisi domestik, terjaganya akselerasi inflasi inti sehingga tidak melaju lebih jauh lagi melalui

meningkatkan kemampuan sisi penawaran dalam menjawab fluktuasi sisi permintaan sehingga

perekonomian nasional tetap dapat tumbuh dengan baik. Hal tersebut tercermin dari fluktuasi nilai

rupiah yang cukup stabil serta kapasitas utilisasi produksi.

♦ Interaksi Permintaan dan Penawaran

Mengawali 2014, tingkat konsumsi masyarakat mulai kembali pada kondisi normal seiring

berakhirnya natal dan liburan akhir tahun yang tercermin dari penggunaan kapasitas produksi di

level moderat serta cuaca yang kembali membaik diakhir triwulan I 2014 sehingga mampu

menciptakan tingkat inflasi yang rendah dan cukup stabil hingga akhir triwulan yaitu berupa

tingkat inflasi/deflasi dibawah 1%. Faktor cuaca yang membaik sehingga mempengaruhi tinggi

gelombang di perairan Maluku Utara mampu mempengaruhi kapasitas produksi ikan sehingga stok

ikan di pasar dapat memenuhi permintaan dengan baik. Selain berpengaruh terhadap harga

komoditi, cuaca yang baik juga memungkinkan arus distribusi lancar dan berbagai komoditas dapat

tersuplai dengan mengingat topografi Maluku Utara yang berupa kepulauan serta sebagian

pemenuhan kebutuhan harian masyarakat Maluku Utara dari impor antar daerah.

♦ Eksternal

Sepanjang triwulan I 2014, nilai tukar rupiah mulai menguat ditengah kondisi perekonomian global

yang masih dalam masa pemulihan dan bayang-bayang kebijakan tappering off the fed. Nilai

rupiah menguat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya namun melemah jika

dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar

Amerika ditutup pada level Rp11.347 / USD pada triwulan I 2014. Secara point to point, tekanan

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

5

10

15

20

25

30

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2011 2012 2013 2014

Rib

u $

Nikel Emas

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

20

40

60

80

100

120

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2011 2012 2013 2014

Harga Nikel g_yoy (Aksis Kanan)

Sumber : World Bank Sumber : World Bank

Grafik 3.7 Pergerakan Harga Nikel dan Emas Internasional

Grafik 3.8 Pergerakan Harga Crude Oil

West Texas Intermediate

45


terhadap nilai rupiah menguat sebesar 4,96% dari posisi triwulan sebelumnya yang tercatat pada

level Rp11.555 / USD atau naik sebesar 26% jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun

sebelumnya yang terpantau pada level Rp9.622 / USD. Walaupun tekanan terus menguat, tingkat

volatilitas rupiah tetap terjaga sehingga optimisme pasar masih tinggi. Hal ini terlihat dari masih

derasnya aliran dana investasi yang masuk ke Indonesia hingga triwulan I berakhir. Optimisme

investor terhadap perkembangan ekonomi Indonesia ditengah terjadinya kenaikan harga berbagai

komoditas global mencerminkan cukup kuatnya struktur perekonomian Indonesia.

Sementara itu, harga komoditas internasional seperti nikel, emas dan minyak mentah (West Texas

Intermediate) mengalami fluktuasi sepanjang triwulan I 2014 (Grafik 2.7 dan 2.8). Secara

triwulanan, tren kenaikan harga tiga komoditas ini pada triwulan I 2014 sempat mengalami

penurunan di bulan Januari 2014 jika dibandingkan dengan Oktober 2013 namun terus

menunjukkan tren kenaikan harga setelah itu. Khusus untuk komoditas emas, kenaikan harga

terjadi secara triwulanan (qtq) namun terpantau turun tajam secara tahunan (yoy). Secara

triwulanan, harga emas di pasar internasional terpantau turun sebesar 4,3% (qtq) pada akhir

triwulan dan secara tahunan terpantau turun signifikan yaitu sebesar 12,58% (yoy). Sedangkan

untuk komoditas minyak mentah West Texas Intermediate (WTI), secara triwulanan naik sebesar

7,59% (qtq) dan secara tahunan naik sebesar 10.95% (yoy).

3.3.2 Non Fundamental

♦ Volatile Foods

Berdasarkan data tahunannya, tekanan inflasi yang dialami kelompok volatile foods terpantau

mereda setelah sempat terakselerasi hebat diakhir 2013 yang berlanjut hingga awal 2014. Diakhir

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Rp8,000 Rp8,500 Rp9,000 Rp9,500

Rp10,000 Rp10,500 Rp11,000 Rp11,500 Rp12,000 Rp12,500

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2012 2013 2014

Grafik 3.9 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika

46


Sumber : PPN Kota Ternate, diolah

Grafik 3.10 Volume Tangkap dan Nilai Ikan Tangkap

Sumber : PPN Kota Ternate, diolah

Grafik 3.11 Perkembangan Harga Ikan Tangkap

triwulan I 2014, kelompok ini tercatat mengalami penurunan baik jika dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya maupun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada akhir periode laporan, kelompok ini tercatat mengalami deflasi sebesar -0,50% (yoy), lebih

rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat pada angka 8,15% (yoy).

Perubahan yang cukup signifikan juga terlihat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun

sebelumnya dimana kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 2,20% (yoy).

Meredanya tekanan inflasi kelompok volatile foods diakhir triwulan laporan dimotori oleh mulai

membaiknya cuaca sehingga mempengaruhi baik dari sisi arus distribusi serta kapasitas produksi

ikan tangkap yang terpantau menanjak sehingga kebutuhan masyarakat akan ikan tangkap dapat

terpenuhi. Komoditas ikan tangkap ini memang sering kali memantik tingginya inflasi di Malut

dimana faktor cuaca dan struktur pasar yang tergolong oligopoli adalah penyebabnya. Selain itu,

daerah-daerah pemasok berbagai komoditas ke Malut yang saat ini sedang berada pada masa

panen menyebabkan suplai ke Malut sesuai dengan permintaan. Sementara itu, petani holtikultura

di Malut juga sedang memasuki masa panen sehingga suplai komoditas sayur-sayuran, barito, dan

beberapa komoditas lainnya melimpah di pasar yang mendorong terjadinya inflasi pada komoditas-

komoditas tersebut.

Pola naik/turunnya harga sejumlah komoditas volatile foods yang terjadi secara nasional juga

dialami oleh Maluku Utara namun pada magnitude yang lebih besar. Hal ini merupakan dampak

dari masih besarnya ketergantungan Maluku Utara terhadap barang impor dari daerah lain dalam

memenuhi kebutuhannya. Disamping itu, struktur pasar yang berbentuk oligopoli dalam tata niaga

komoditas volatile foods menyebabkan gejolak inflasi di Malut sering kali berada pada level yang

lebih tinggi dari sebagian besar daerah lain di Indonesia bahkan jika dibandingkan dengan provinsi

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

-100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2013 2014

Volume (per ton) Nilai (dalam Milyar Rp)

-5,000

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2013 2014

Cakalang Tongkol Kerapu

Ekor Kuning Kakap Merah

47


lain di zona Sulampua. Selain itu, tingkat rigiditas harga yang cukup tinggi menyebabkan lamanya

harga komoditas berada pada level tinggi dan hal ini akan berdampak pada pendapatan riil

masyarakat. Namun demikian, kondisi yang cukup terkendali di awal tahun 2014 ini diharapkan

dapat terus dijaga walaupun faktor-faktor yang mampu mengakselerasi harga di masa yang akan

datang masih ada sehingga pemerintah bersama dengan institusi terkait harus menyiapkan rencana

yang matang untuk dapat menahan laju inflasi pada tingkat yang serendah-rendahnya.

♦ Administered Price

Secara tahunan, inflasi yang dialami oleh kelompok administered price pada akhir triwulan I 2014

tercatat sebesar 14,22% (yoy). Lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

maupun periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan IV 2013, tekanan pada kelompok ini

tercatat sebesar 14,03% (yoy) dengan andil sebesar 1,97 (yoy) dan tercatat inflasi sebesar 2,36%

(yoy) dengan andil sebesar 0,34% (yoy) pada akhir tahun 2012.

Naiknya tekanan inflasi kelompok administered price disebabkan oleh tren naiknya inflasi pada

komoditas dari subkelompok tembakau dan minuman beralkohol (3,54%, yoy), transpor (25,04%,

yoy), dan subkelompok sarana dan penunjang transpor (3,22%, yoy). naiknya subkelompok

transpor ini dimotori oleh naiknya harga minyak dunia yang berakibat pada naiknya biaya operasi

maskapai penerbangan sehingga harga tiket pesawat pun ikut merangkak naik. Selain itu, adanya

tarif pajak baru yang ditetapkan terhadap jasa penerbangan ikut menyumbang terakselerasinya

subkelompok transpor. Sementara itu, subeklompok bahan bakar, penerangan dan air adalah satu-

satunya subkelompok dari kelompok administered price yang solid menunjukkan tren penurunan

angka inflasi selama triwulan I 2014 hingga akhirnya berlabuh di level 4,17% (yoy).

48

BAB III. Perkembangan Perbankan Daerah

4.1 Kondisi Umum Perbankan

Secara umum kinerja perbankan di Maluku Utara pada triwulan I-2014 menunjukan

perkembangan positif, baik secara kelembagaan maupun secara keuangan. Walaupun Aset

perbankan pada triwulan laporan tercatat mengalami penurunan, namun penghimpunan dana

pihak ketiga (DPK) dan kredit yang disalurkan mengalami peningkatan. Pada triwulan laporan

tingkat pertumbuhan penyaluran dana tercatat lebih tinggi dibandingkan penghimpunan DPK

sehingga mengakibatkan Loan to Deposit Ratio (LDR) meningkat. Peningkatan penyaluran

kredit ini juga diiringi peningkatan rasio Non Performing Loan’s (NPL) yang sedikit meningkat,

namun demikian rasio ini masih berada didalam batas aman yang ditetapkan. Secara

kelembagaan di tahun 2014, akan ada penambahan jaringan kantor Bank Umum Syariah, BPRS

dan BPR yang tersebar di wilayah Maluku Utara dan sedang proses perizinan di Kantor Otoritas

Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai informasi bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2013 seluruh fungsi, tugas dan wewenang pengaturan

dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke

OJK.

4.1.2 Perkembangan Aset Perbankan

Total aset bank umum di Provinsi Maluku Utara pada triwulan I-2014 tercatat Rp 6,5 triliun

rupiah, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 9,4% (yoy). Secara

triwulanan, pertumbuhan asset bank umum mengalami penurunan sebesar 2,1% (qtq).

Dari segi kepemilikan, pertumbuhan aset bank swasta jauh lebih tinggi dibandingkan bank

pemerintah, namun secara nominal porsi aset bank pemerintah masih lebih tinggi jika

dibandingkan bank swasta. Pertumbuhan aset bank swasta secara tahunan mencapai 16,1%

(yoy), sedangkan pertumbuhan aset bank pemerintah sebesar 8,2% (yoy). Dengan peningkatan

ini, porsi aset bank swasta turun dari 14,9% pada triwulan I-2013 menjadi 15,8% pada

triwulan I-2014.

Berdasarkan jenis operasinya, peningkatan juga terjadi pada aset perbankan syariah.

Peningkatan ini menunjukan pertumbuhan yang signifikan, bahkan lebih tinggi dari

BAB IV. SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

49


pertumbuhan aset bank umum konvensional. Pertumbuhan aset perbankan konvensional

sebesar 8,8% (yoy), sedangkan aset perbankan syariah pertumbuhannya mencapai 22,0%

(yoy). Meskipun porsi perbankan syariah masih relatif kecil dalam struktur perbankan secara

keseluruhan, namun selama setahun terakhir porsinya terus mengalami peningkatan dari 4,6%

pada triwulan I-2013 menjadi 5,1% pada triwulan I-2014.

Grafik 4.1 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah)

Sumber: LBU, diolah

4.1.3 Intermediasi Perbankan

Jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan di Maluku Utara pada

triwulan I-2014 mencapai Rp 5,08 triliun, meningkat 6,0% (yoy) dibandingkan tahun

sebelumnya. Secara triwulan, penghimpunan DPK bank umum naik 5,2% (qtq).

Dana pihak ketiga tersebut mayoritas disimpan dalam bentuk tabungan sebesar 58,0%, diikuti

oleh giro dan deposito dengan porsi masing-masing sebesar 23,3% dan 18,8%. Dibandingkan

komponen DPK lainnya, tabungan tercatat mengalami pertumbuhan tahunan tertinggi sebesar

17,1% (yoy). Sementara, deposito tumbuh 7,4% (yoy), namun giro masih mengalami

penurunan 14,9% (yoy).

Grafik 4.2 Perkembangan DPK (miliar rupiah)

Dibandingkan tahun sebelumnya, peran intermediasi perbankan yang diukur melalui

tingkat LDR mengalami kenaikan dari 84,0% pada triwulan I-2013 menjadi 92,8%

Sumber: LBU diolah

50


pada triwulan I-2014. Peningkatan ini terjadi dikarenakan pada triwulan I-2014 peningkatan

kredit lebih tinggi daripada peningkatan dana pihak ketiga.

Grafik 4.3 Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara

Sumber: LBU, diolah

Jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan di Maluku Utara pada triwulan I-2014

mencapai Rp 4,71 triliun, meningkat 17,1% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya. Secara triwulan, kredit juga tercatat mengalami kenaikan sebesar 1,8% (qtq).

Dari sisi penggunaan, kredit konsumsi masih mendominasi penyaluran kredit dengan porsi

sebesar 62,6%, diikuti oleh kredit modal kerja sebanyak 27,2%, dan sisanya sebesar 10,3%

diberikan untuk kredit investasi. Jika dilihat pertumbuhan masing-masing kredit tersebut, kredit

investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 30,3% (yoy), diikuti oleh kredit

konsumsi yang tumbuh 19,5% (yoy), dan kredit modal kerja 8,0% (yoy). Secara triwulanan,

kredit konsumsi masih mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 3,6% (qtq), sementara

kredit modal kerja turun 1,3%(qtq), dan kredit investasi turun 0,2% (qtq). Pertumbuhan kredit

konsumsi terbesar digunakan oleh debitur perseorangan untuk keperluan multiguna.

Dari sisi golongan kredit, total kredit UMKM pada triwulan laporan mencapai Rp 1,35 triliun

atau sebesar 28,7% dari seluruh kredit yang disalurkan oleh perbankan di Maluku Utara.

Selama setahun terakhir penyaluran kredit UMKM naik sebanyak 3,3% (yoy). Untuk

perkembangan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada triwulan I-2014 mencapai Rp 177,55

miliar atau meningkat 2,00% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

51


Grafik 4.4 Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah)

Sumber: LBU, diolah

Dari sisi penyaluran kredit kepada sektor usaha, sektor perdagangan besar dan eceran adalah

lapangan usaha yang memperoleh porsi kredit terbesar hingga mencapai 25,6% atau senilai Rp

1,21 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya, penyaluran kredit kepada sektor ini meningkat

36,0% (yoy). Sektor lainnya yang memperoleh porsi kredit cukup besar adalah sektor konstruksi

dengan porsi kredit pada triwulan I-2014 sebesar 4,5% atau sebesar Rp 211,03 milyar.

Sedangkan untuk sektor lainnya, relatif kecil hanya memperoleh porsi kredit kurang dari 3%.

Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan yang merupakan salah satu sektor unggulan di

Maluku Utara memperoleh porsi kredit sebanyak 0,2%, atau senilai Rp 11,10 milyar. Sementara

itu penyaluran kredit sektor perikanan meningkat 45,1% (yoy), dan secara triwulanan turun

sebesar 0,9% (qtq). Dari beberapa fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor-sektor

unggulan di Provinsi Maluku Utara masih potensial untuk mengalami peningkatan dan

berkembang.

4.1.4 Perkembangan Bank Syariah

Kinerja perbankan syariah di Maluku Utara pada triwulan I-2014 masih menunjukan

perkembangan positif, diharapkan pada tahun 2014 akan terus menunjukkan perkembangan

positif, dimana secara kelembagaan rencana akan dibuka kantor cabang PT. BNI Syariah di

Ternate dan PT.BPRS Bobato Lestari di Tidore Kepulauan yang masih dalam proses perizinan di

Kantor Otoritas Jasa keuangan (OJK).

Aset perbankan syariah di Maluku Utara pada triwulan I-2014 tercatat sebesar Rp 330,05 miliar,

meningkat 22,0%(yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya, namun mengalami

penurunan 6,7% (qtq) dari posisi triwulan IV-2013 yang sebesar Rp 335,64 miliar. Jika dilihat

porsinya terhadap Total Aset Bank Umum adalah sebesar 5,11%

52


Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) oleh perbankan syariah di Provinsi Maluku Utara pada

triwulan I-2014 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun

sebelumnya sebesar 17,8% (yoy). Namun secara triwulanan, penghimpunan DPK pada

perbankan syariah mengalami penurunan sebesar 8,6% (qtq). Pada triwulan laporan tabungan

syariah mengalami pertumbuhan sebesar 15,0%(yoy), sedangkan secara triwulanan mengalami

penurunan sebesar 8,6% (qtq). Deposito syariah mengalami pertumbuhan sebesar 35,0% (yoy)

dan secara triwulanan turun 0,4% (qtq). Sementara Giro syariah turun sebesar 19,1% (yoy),

dan secara triwulanan juga turun sebesar 43,0% (qtq).

Penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Maluku Utara pada triwulan I-2014 tercatat

sebesar Rp 195,76 miliar, mengalami kenaikan sebesar 26,1% (yoy) jika dibandingkan dengan

periode yang sama tahun sebelumnya. Secara triwulanan, penyaluran pembiayaan syariah pada

triwulan laporan sedikit mengalami kenaikan sebesar 1,1% (qtq) dibandingkan triwulan

sebelumnya. Pembiayaan konsumsi masih memiliki porsi pembiayaan terbesar sebesar 65,7%

dan tumbuh sebesar 7,73% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun

sebelumnya. Sementara itu pembiayaan modal kerja yang memiliki porsi sebesar 23,7%

mengalami pertumbuhan sebesar 91,1% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama

pada tahun sebelumnya. Pembiayaan investasi syariah yang mulai dilakukan sejak tahun 2012

memiliki porsi sebesar 10,6% dari total pembiayaan syariah di Provinsi Maluku Utara, tumbuh

secara signifikan sebesar 78,2%(yoy).

Peran intermediasi bank syariah yang digambarkan melalui angka FDR (financing to deposit

ratio) masih terjaga pada tingkatan yang baik, ditunjukkan dengan adanya peningkatan ratio

jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013. Jika pada triwulan I-2013 angka FDR

sebesar 69,8%, maka pada triwulan I-2014 angka FDR naik ke level 74,2%. Hal yang positif

adalah bahwa peran intermediasi perbankan syariah masih memperhatikan kualitas pembiayaan

yang disalurkan, dimana angka non performing finances (NPF’s) pada triwulan I-2014 berada

pada level 2,3% sehingga masih berada dibawah batas yang ditentukan.

Grafik 4.5 Perkembangan Bank Syariah

Sumber: LBU, diolah

53


4.1.5 Bank Perkreditan Rakyat

Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Maluku

Utara pada triwulan I-2014 menunjukkan pertumbuhan yang positif yang tercermin dari

pertumbuhan Aset, DPK, dan Kredit/Pembiayaan dibandingkan dengan tahun lalu. Dari sisi

kelembagaan juga menunjukkan perkembangan yang positif, karena adanya pembukaan

kantor cabang baru BPR di Sanana-Kab.Kepulauan Sula pada bulan Juli 2013 dan terdapat satu

BPRS di Kota Tidore Kepulauan dan kantor cabang BPR di Labuha-Kab. Halmahera Selatan yang

sedang dalam proses perizinan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aset BPR/S pada triwulan I-2014 secara tahunan tumbuh sebesar 37,6% (yoy) dari Rp 27,46

milyar pada triwulan I-2013 menjadi Rp 37,80 milyar pada triwulan I-2014. Secara triwulanan

tumbuh 12,6% (qtq). DPK tumbuh sebesar 54,58% dari Rp 13,05 milyar pada triwulan I-2013

menjadi Rp 20,18 milyar pada triwulan I-2014. Pertumbuhan kredit/pembiayaan pada triwulan

I-2014 secara tahunan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 31,2%

(yoy) atau sebesar Rp 27,67 milyar dari sebesar Rp 21,09 milyar pada triwulan I-2013.

Grafik 4.6 Perkembangan BPR/S

Sumber: LB BPR/BPRS, diolah

4.2.1 Non Performing Loans (NPL’s) Bank Umum

Jumlah kredit bermasalah pada triwulan I-2014 masih cukup baik , atau berada dibawah batas

yang ditentukan yaitu 5%. Namun demikian nilai NPL’s pada triwulan laporan mengalami

kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya dari 2,5% menjadi 3,1%. Jika dibandingkan

triwulan sebelumnya, NPL’s pada triwulan laporan juga mengalami kenaikan, dimana nilai NPL

pada triwulan IV-2013 tercatat sebesar 2,8%.

54


Dari keseluruhan kredit bermasalah, kredit modal kerja merupakan penyumbang NPL’s terbesar

yaitu 1,5%. Angka ini mengalami perbaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun

sebelumnya yaitu sebesar 1,7%.

Grafik 4.7 Perkembangan NPL’s Perbankan

Sumber: LBU, diolah

4.2 Stabilitas Sistem Keuangan

4.2 1 Ketahanan Sektor Korporasi Daerah

Di Triwulan I 2014, penyaluran kredit pada korporasi masih didominasi oleh sektor

perdagangan yaitu sebesar 26,72%. Sektor ini selalu memiliki share diatas 20% sejak tahun

2010 terhadap total kredit yang disalurkan di Maluku Utara. Tercatat sebanyak Rp. 1,26 triliun

rupiah di akhir triwulan laporan. Masih rendahnya kredit yang mengalir ke sektor utama seperti

pertanian dan pertambangan menunjukkan bahwa masih terdapat ruang bagi perbankan untuk

menyalurkan dana kredit.

Penyaluran dana kredit oleh perbankan

terpantau melambat di triwulan I 2014. Penurunan

dana kredit yang disalurkan ke korporasi mulai terlihat

sejak pertengahan 2012. Penurunan tajam pada

kinerja sektor pertambangan mempengaruhi kredit

yang disalurkan ke sektor tersebut. Selain sektor

pertambangan, sektor pertanian juga mencatat

penurunan yang signifikan sejak pertengahan 2012.

Berbeda sektor yang lain, sektor perdagangan

Pertanian, 0.48%

Pertambangan, 0.01%

Industri Pengolahan, 0.

74%LGA, 0.00% Bangunan, 4.48%

PHR, 26.72%

Transportasi, 0.89%

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, 2.

26%

Jasa-Jasa, 64.43%

Grafik 4.8 Struktur Aliran Dana Kredit Sektoral

55


mencatatkan pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan. Peningkatan kredit ke sektor ini

dapat dijadikan indikasi pertumbuhan sektor ini yang selalu dua digit setiap triwulannya.

Namun demikian, semakin besar suatu sektor maka semakin banyak kebutuhan tenaga kerja

dimana hal ini dapat menyebabkan pengalihan tenaga kerja dari sektor lainnya ke sektor ini.

Sehingga diperlukan strategi pemenuhan tenaga kerja terampil yang dapat memenuhi

kebutuhan seluruh sektor sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dapat

terwujud.

Ditilik dari segi kualitasnya, kredit yang disalurkan ke korporasi masih berada dalam kategori

ama pada triwulan I 2014. Pada triwulan laporan, didapatkan non performing loans (NPLs)

sebesar 3,08 %, naik dari sebelumnya 2,78% posisi akhir 2013.

4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga

Kredit rumah tangga lainnya memiliki pangsa

kredit tertinggi dari total kredit yang disalurkan

ke sektor rumah tangga pada triwulan I 2014.

Dari total kredit yang disalurkan pada sektor ini,

57% atau Rp. 1,68 triliun tersalurkan kepada

kebutuhan rumah tangga lainnya yang terdiri

dari diantanya adalah kredit untuk kepemilikan

furniture dan peralatan rumah, alat elektronik,

komputer dan alat komunikasi, peralatan lain

serta keperluan lainnya.

Kredit multiguna memiliki pangsa terbesar jedua sebesar 31% atau sebesar Rp. 0,92 triliun.

Sedangkan kredit kepemilikan rumah memiliki pangsa sebesar 11% atau sebesar Rp. 0,32

triliun dan kredit kendaraan bermotor hanya 1% dari total kredit yang disalurkan.

Penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga mencatat kinerja yang sedikit

melambat pada triwulan I 2014. Walaupun terjadi perlambatan, namun secara nominal tetap

terjadi pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Adapun kredit multiguna menunjukkan

pertumbuhan yang cukup baik di akhir triwulan laporan.

Kualitas kredit yang disalurkan untuk sektor rumah tangga berada pada kategori

aman. Hal ini tercermin dari NPL total kredit sektor ini terhadap total kredit yaitu sebesar

KPR11% KKB

1%

Multiguna31%Lainnya

57%

Grafik 4.9 Pangsa Kredit Sektor Rumah Tangga

56


0,63%. Baik kredit kepemilikan rumah atau KPR, kepemilikan kendaraan bermotor atau KKB,

kredit multiguna dan kredit rumah tangga lainnya masing-masing memiliki NPL dibawah 1%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit sektor rumah tangga masih sehat.

4.2.3 pengembangan Akses Keuangan

Dana kredit yang disalurkan ke UMKM tumbuh melambat pada triwulan I 2014. Pertumbuhan

kredit UMKM yang melambat ini mulai terlihat sejak Mei 2013 hingga akhir triwulan laporan.

Hal ini menunjukkan bahwa peran perbankan di area UMKM masih dapat ditingkatkan lebih

jauh lagi. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit yang disalurkan oleh perbankan adalah

sebesar 28,67% atau sebesar Rp. 1,35 triliun. Dari total dana tersebut, sebanyak 70,85%

digunakan untuk modal kerja dan 29,15% digunakan untuk investasi. Dari sisi kulitas, NPL

kredit UMKM tergolong tinggi yatu sebesar 6,31%. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan

harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana kreditnya namun pemerintah juga harus ikut

membantu menyiapkan UMKM di daerahnya agar bisa mendapat bantuan dana dan mampu

mengembalikan sehingga terjadi interaksi postif antara perbankan dengan pelaku UMKM. Jika

hal ini berlangsung, maka akan menumbuhkan kepercayaan perbankan untuk lebih

memperdalam pasar penyaluran dana kredit ke pelaku UMKM mengingat saat ini share kredit

UMKM masih bisa ditingkatkan lagi.

Non UMKM 71.33%

UMKM 28.67%

Modal Kerja 70.85%

Investasi 29.15%

Grafik 4.10 Pangsa Kredit UMKM

57



58

5.1 Kondisi Umum

Aliran uang kartal pada triwulan I 2014 di Maluku Utara menunjukkan net Inflow yang berarti

jumlah uang yang masuk ke khasanah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara

(setoran, penukaran, kas keliling) lebih besar dibandingkan dengan uang kartal ke masyarakat

(bayaran, penukaran, kas keliling).

Selama triwulan laporan tercatat bahwa terdapat 1.059.286 lembar uang tidak layak edar (UTLE)

yang masuk ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, turun signifikan sebesar

69,47% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau turun 35,07%

dibandingkan triwulan IV 2013.

Jumlah uang palsu yang ditemukan di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Maluku Utara selama triwulan I 2014 sebanyak 10 lembar, naik dibandingkan jumlah uang palsu

yang ditemukan pada triwulan IV 2013 yaitu sebanyak 5 lembar atau naik 900% (yoy) dan naik

100% jika dibandingkan triwulan IV 2013.

5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai

5.2.1 Perkembangan Aliran Uang Kartal (Inflow/Outflow)

Aliran uang kartal pada triwulan I 2014 di Maluku Utara menunjukkan net Inflow yang berarti

jumlah uang yang masuk ke khasanah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara

(setoran, penukaran, kas keliling) lebih besar dibandingkan dengan uang kartal yang keluar ke

masyarakat (bayaran, penukaran, kas keliling). Pada triwulan laporan, aliran uang masuk (inflow)

tercatat sebesar Rp324,9 miliar dan aliran uang keluar (outflow) sebesar Rp209,8 miliar sehingga

menghasilkan net Inflow sebesar Rp115,1 miliar. Hal ini berarti kebutuhan masyarakat Maluku

Utara akan uang tunai untuk melakukan aktifitas ekonomi relatif terpenuhi pada triwulan I 2014.

Jika ditilik lebih dalam lagi, tren penggunaan uang kartal/tunai di Maluku Utara pada triwulan I

2014 menunjukan pertumbuhan positif. Hal ini tercermin dari jumlah net inflow triwulan I 2012

sampai dengan triwulan I 2014 yang semakin meningkat.

BAB V. SISTEM PEMBAYARAN & PENGELOLAAN UANG

59

BAB V. SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG

Grafik 5.1 Aliran Kas Uang Kartal di

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Malut

Grafik 5.2 Perkembangan Aliran Kas Uang Kartal (yoy) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Malut

Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, jumlah uang masuk (inflow)

tercatat mengalami peningkatan sebesar 19,6% (yoy) dan tercatat naik sebesar 97,4% (qtq) jika

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, jumlah uang keluar (outflow) tercatat

mengalami kenaikan sebesar 17% (yoy) namun turun sebesar 68,9% (qtq) jika dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya. Sedangkan data net inflow/outflow menunjukkan pergerakan positif

yaitu naik 24.6% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan I 2013 namun turun sebesar 122,6 %

(qtq) jika dibandingkan dengan triwulan IV 2013.

Secara seris bulanan, net inflow tertinggi selama triwulan laporan terjadi pada bulan Januari 2014

yang tercatat sebesar Rp188 miliar atau naik 36,6% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang

sama tahun sebelumnya.

Uang yang keluar pada triwulan IV 2013 lebih banyak dibandingkan 2 triwulan sebelumnya yang

tercermin dari net outflow sebesar Rp509 miliar. Hal ini disebabkan oleh pembayaran termin

proyek pemerintah merupakan motor naiknya jumlah net outflow dipenghujung tahun dimana hal

ini mencerminkan investasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan anggaran berasal dari APBN

maupun APBD tumbuh positif serta adanya kenaikan harga berbagai komoditas akibat tergerek

inflasi juga mendorong naiknya kebutuhan uang oleh masyarakat termasuk pemerintah.

Sebagian uang yang keluar tersebut kembali ke Bank Indonesia. Sisanya digunakan oleh pelaku

ekonomi dalam kegiatan perekonomian. Lebih besarnya jumlah inflow bila dibandingkan dengan

jumlah outflow pada triwulan I 2014 di Maluku Utara ini menandakan perilaku masyarakat dalam

bertransaksi yang umumnya masih banyak menggunakan uang tunai mulai beralih pada

penggunaan fasilitas elektronik.

-600.000

-400.000

-200.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I

2012 2013 2014

Inflow Outflow Net -250,0%

-200,0%

-150,0%

-100,0%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I

2012 2013 2014

g_inflow_yoy g_outflow_yoy g_net_yoy

60


Grafik 5.3 Perkembangan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

Harapan kedepan, perilaku masyarakat dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu atau less

cash society baik berupa kartu debit, kredit atau fasilitas transfer akan semakin meningkat,

sehingga:

1. Permintaan uang kartal di Maluku Utara akan semakin berkurang sehingga jumlah uang yang

harus disediakan Bank Indonesia akan semakin berkurang pula. Pada akhirnya, Bank indonesia

bisa mengurangi biaya pembuatan uang baik kertas maupun logam yang notabene

memerlukan biaya yang tinggi,

2. Penghematan tersebut dapat dialihkan untuk optimalisasi operasional Bank Indonesia terkait

kebijakan moneter,

3. Selain itu, Bank Indonesia akan lebih mudah dalam melakukan tracking kegiatan perekonomian

melalui sistem pembayaran yang dikelola oleh Bank Indonesia.

5.2.2 Penyediaan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

Dalam melaksanakan strategi clean money policy, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Maluku Utara melaksanakan kegiatan pemusnahan uang yang sudah tidak layak edar dengan

melakukan pemusnahan terhadap uang kartal yang sudah tidak layak edar (UTLE). Proses

pemusnahan tersebut telah dilakukan dengan prosedur dan pengawasan yang ketat terhadap

tingkat kelusuhan uang yang dapat dimusnahkan dalam rangkan menjamin ketersediaan uang

layak edar di masyarakat.

Selama triwulan laporan tercatat bahwa terdapat 1.059.286 lembar uang tidak layak edar (UTLE)

yang masuk ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, turun signifikan sebesar

69,47% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau turun 35,07%

dibandingkan triwulan IV 2013. Hal ini

mencerminkan bahwa masyarakat sudah

lebih memahami pentingnya menjaga

estetika uang rupiah sebagai alat tukar

resmi di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) dimana hal ini merupakan

buah sosialisasi yang selama ini dilakukan

oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Maluku Utara ke masyarakat baik

di dalam Kota Ternate maupun luar kota.

Penggantian UTLE dengan uang layak edar (ULE) membutuhkan biaya yang tidak sedikit mengingat

61


Tabel 5.2 Kegiatan Sosialisasi Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah Triwulan I 2014

Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling Triwulan I 2014

bahan baku pencetakan uang rupiah berasal dari luar negeri (impor) dengan kualitas prima

sehingga diharapkan kedepannya masyarakat mampu menjaga kelestarian uang rupiah dengan

lebih baik lagi.

Selain dengan melakukan pemusanahan UTLE, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku

Utara juga melakukan kegiatan kas keliling secara rutin ke kabupaten/kota di wilayah Provinsi

Maluku Utara. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat di daerah dengan wilayah keterjangkauan

yang cukup sulit dapat mendapatkan fasilitas uang rupiah yang masih relatif baru dan layak edar.

5.2.3 Perkembangan Uang Palsu di Maluku Utara

Jumlah uang palsu yang ditemukan di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Maluku Utara selama triwulan I 2014 sebanyak 10 lembar, naik dibandingkan jumlah uang palsu

yang ditemukan pada triwulan IV 2013 yaitu sebanyak 5 lembar atau naik 900% (yoy) dan naik

100% jika dibandingkan triwulan IV 2013.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keaslian uang rupiah dan meminimalisir

temuan uang palsu, Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah

Bulan LokasiJanuari - Kab. Halmahera Selatan (Bacan, Obi dan sekitarnya) (Luar Kota)

- Ternate

Februari - Kab. Halmahera Tengah (Weda, Wairoro dan sekitarnya) (Luar Kota)- Kab. Halmahera Utara (Tobelo, Galela dan sekitarnya) (Luar Kota)- Ternate

Maret - Kab. Halmahera Barat (Jailolo, Ibu dan sekitarnya) (Luar Kota)- Ternate

2014

Bulan Peserta Sosialisasi

Maret Komp. Banau Jailolo (Luar Kota)Siswa/Siswi Pramuka di Kelurahan Jambula (Dalam Kota)20

14

62


Grafik 5.4 Temuan Uang Palsu di Wilayah Kerja KPw BI Prov.

kepada masyarakat secara periodik. Sosialisasi ini dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan seperti

pasar (baik modern maupun tradisional), pusat pendidikan seperti universitas dan sekolah serta

kepada Pemerintah Daerah. Selain kegiatan sosialisasi secara langsung, Bank Indonesia juga

melakukan publikasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah melalui media massa baik cetak maupun

elektronik.

5.3 Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai

Berkembangnya perekonomian domestik telah berdampak terhadap peningkatan kebutuhan

masyarakat akan ketepatan, kehandalan dan keamanan dalam bertransaksi. Sistem pembayaran

non tunai menjadi alternatif bagi masyarakat untuk dapat melakukan transaksi secara efisien.

Sistem pembayaran non tunai terdiri dari dua sistem yaitu kliring dan Real Time Gross Settlement

(RTGS). Sistem kliring memfasilitasi transaksi pembayaran non tunai masyarakat dengan

menggunakan instrumen surat berharga cek/bilyet giro. Sementara itu, RTGS pada dasarnya

merupakan muara dari seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia. Dengan

menggunakan RTGS, pemindahan dana dilakukan secara elektronik dan real time (segera).

5.3.1 Perkembangan Kegiatan Kliring

Maluku Utara sebagai wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara

mencatatkan kegiatan kliring sebesar Rp303,9 miliar, naik 15,5% (yoy) jika dibandingkan dengan

periode yang sama tahun sebelumnya atau turun 9,1% (qtq) jika dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya. Sementara itu, rasio kliring penyerahan dengan kliring pengembalian menunjukkan

penurunan secara jumlah maupun nilai nominalnya jika dibandingkan dengan triwulan I 2013.

0

5

10

15

20

0

100

200

300

400

500

600

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014

Pecahan 50.000

Pecahan 100.000 (aksis kanan)

Pecahan 20.000 (aksis kanan)

63


Tabel 5.3 Perkembangan Cek/BG

Tabel 5.4 Perkembangan Perputaran Kliring

Sedangkan penurunan juga terjadi pada rasio cek/BG penyerahan dengan cek/BG kosong. Cek/BG

kosong yang diterima oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia selama triwulan laporan sebanyak 26

lembar dimana jumlah cek/BG yang diterima sebanyak 5217 lembar. Rasio tersebut turun sebesar

31,38% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan I 2013 atau turun sebesar 37,86% (qtq) jika

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jika melihat perkembangan cek/BG yang

ditransaksikan selama triwulan laporan, maka terlihat adanya peningkatan sebesar 18,4% (yoy) jika

dibandingkan dengan triwulan I 2013 namun turun sebesar 7,0% (qtq) jika dibandingkan dengan

triwulan IV 2013. Adanya peningkatan jumlah cek/BG yang ditransaksikan menandakan perputaran

roda ekonomi Maluku Utara pada triwulan I 2014 mengalami percepatan dibandingkan dengan

tahun sebelumnya namun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini juga

terkonfirmasi oleh turunnya aliran keluar (outflow) dari khasanah Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Maluku Utara.

Sebagai penjelasan tambahan, penolakan kliring dapat terjadi karena bank tertagih tidak bersedia

membayar tagihan karena beberapa sebab sebagai berikut:

1. Kesalahan administratif seperti warkat yang sudah kadaluarsa (untuk bilyet giro, terjadi apabila

warkat tersebut sudah melebihi tanggal jatuh temponya), belum waktunya ditarik,

endorsement tidak menuruti peraturan, bea materai belum dipenuhi, tanda tangan tidak sama

dengan specimen atau meragukan, perbaikan atau coretan tidak ditandatangani oleh penarik,

salah pengisian pada kolom-kolom yang tersedia, dan data nomor dan nama pemegang

rekening tidak sesuai,

2. Kesalahan pencatatan seperti penulisan angka untuk jumlah tidak sama dengan penulisan

jumlah dalam huruf,

Jumlah (Lembar)

Nominal (Rp. Miliar)

Jumlah (Lembar)


Jumlah (Lembar)


2012 Q1 3354 37 1,10% 2012 Q1 3354 179,2 57 2,6 1,7% 1,4%Q2 4200 41 0,98% Q2 4200 237,7 52 5,0 1,2% 2,1%Q3 3375 40 1,19% Q3 3375 251,4 61 3,6 1,8% 1,4%Q4 4515 42 0,93% Q4 4515 270,9 57 4,0 1,3% 1,5%

2013 Q1 4406 32 0,73% 2013 Q1 4406 263,1 60 7,6 1,4% 2,9%Q2 4837 40 0,83% Q2 4837 297,1 64 5,9 1,3% 2,0%Q3 5222 37 0,71% Q3 5222 283,1 49 3,0 0,9% 1,1%Q4 5611 45 0,80% Q4 5611 334,3 62 3,0 1,1% 0,9%

2014 Q1 5217 26 0,50% 2014 Q1 5217 303,9 37 1,3 0,7% 0,4%

Perputaran Kliring Pengembalian

Rasio Pengembalian Terhadap Penyerahan

PeriodeCek/BG

PenyerahanCek/BG Kosong

Rasio Periode

Perputaran Kliring Penyerahan

64


Tabel 5.5 Perkembangan RTGS

Grafik 5.5 Perkembangan RTGS Kota Ternate

3. Terjadi pemblokiran oleh pihak-pihak yang berwenang,

Saldo rekening nasabah yang tidak cukup (bila terjadi saldo nasabah tidak cukup, bank akan

memberikan peringatan kepada nasabahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan

memberikan tembusan kepada Bank Indonesia, dan sekiranya keadaan berulang kembali, maka

nama nasabah tersebut akan masuk dalam daftar hitam bank-bank peserta kliring sampai

permasalahan tersebut selesai menurut peraturan yang berlaku.

5.3.2 Perkembangan Transaksi Real Tome Gross Settlement (RTGS)

Semakin berkembangnya sebuah provinsi yang ditandai dengan bertambahnya volume

perekonomiannya, penggunaan fasilitas BI-RTGS sebagai sarana akhir transaksi pembayaran pun

mengalami perkembangan yang positif. Provinsi Maluku Utara mencatatkan kegiatan RTGS sebesar

Rp903,80 miliar selama triwulan I 2014 untuk transaksi RTGS inflow atau turun sebesar 33,67%

(yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dan turun sebesar 52,38%

(qtq) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sedangkan nilai transaksi RTGS Outflow

tercatat sebesar Rp710,28 miliar atau turun sebesar 0,06% (yoy) jika dibandingkan dengan periode

yang sama tahun sebelumnya serta turun 34,04% (qtq) jika dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya.

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa nilai RTGS inflow selalu lebih besar dibandingkan

dengan nilai RTGS outflow dimana hal ini merupakan cerminan atas kegiatan perekonomian

Maluku Utara dengan daerah lain sudah mengalami perkembangan yang positif (surplus).

-

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

Janu

ari

Febr

uari

Mar

etA

pril

Mei

Juni Juli

Agu

stus

Sept

embe

rO

ktob

erN

ovem

ber

Des

embe

rJa

nuar

iFe

brua

riM

aret

Apr

ilM

eiJu

ni Juli

Agu

stus

Sept

embe

rO

ktob

erN

opem

ber

Des

embe

rJa

nuar

iFe

brua

riM

aret

Apr

il

2012 2013 2014

RTGS Outflow(From)

RTGS Inflow(To)

RTGS(From-To)RTGS Outflow

(From)2012 I 579,08 878,09 156,63

II 648,33 1.390,18 204,49III 739,66 1.523,82 187,97IV 943,54 1.967,78 199,15

2013 I 710,74 1.362,56 197,63II 769,48 1.534,62 167,64III 867,91 1.811,60 232,98IV 1.076,79 1.897,97 211,92

2014 I 710,28 903,80 162,88

RTGS Inflow(To)

RTGS(From-To)

Periode

65


Namun kesimpulan ini masih memerlukan analisis yang lebih mendalam mengingat adanya dana

dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, maupun bantuan dana

pembangunan atau pelaksanaan program dari berbagai Kementrian serta bantuan dana dari

organisasi internasional untuk Provinsi Maluku Utara dapat menjadi lokomotif lebih tingginya nilai

transaksi RTGS inflow dibandingkan outflow.

66

Kebijakan Bank Indonesia mengeluarkan uang pecahan kecil dalam bentuk logam didasari

kepada hasil survei dan penelitian yang mendalam sebelum dikeluarkan sebagai alat pembayaran

yang sah di wilayah NKRI. Bank Indonesia mencetak uang pecahan kecil untuk memudahkan

masyarakat dalam melakukan proses pembayaran. Selain itu, dengan tersedianya uang pecahan

kecil, maka proses penggenapan harga yang dilakukan oleh pihak penjual akan dapat dihindari,

karena hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya inflasi. Sebagai illustrasi, jika BI tidak

mencetak uang kecil dan hanya mencetak pecahan kecil sebesar Rp1.000, maka ada kemungkinan

produsen barang ketika akan menetapkan harga, ditetapkan berdasarkan pecahan terkecil, yaitu

dari Rp1.000 menjadi Rp2.000, namun jika tersedia uang pecahan kecil maka produsen akan lebih

wajar menaikkan harganya misal dari Rp1.000 menjadi Rp1.200, dengan begitu harga akan lebih

terjangkau oleh masyarakat. BI telah mencetak uang pada hampir seluruh nominal yang

dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga akan lebih efisien apabila masyarakat menggunakan

rupiahnya sesuai dengan nominal yang akan digunakan, misalnya membayar Rp2.000 dengan

pecahan uang nominal Rp2.000.

Permintaan uang kertas seribu rupiah secara nasional memang masih cukup tinggi, namun

permintaan masyarakat akan uang kertas seribu rupiah yang terus meningkat serta cepatnya

perputaran uang dari satu tangan ke tangan yang lain, menyebabkan kondisi fisik uang seribu

kertas tidak tahan lama atau dengan kata lain memiliki masa edar yang singkat. Semakin singkat

masa edar semakin banyak pula uang seribu kertas yang harus dicetak. Di satu sisi, biaya

pencetakan uang Rupiah yang bersumber dari keuangan Negara terus meningkat setiap tahunnya.

Atas latar belakang tersebut, Bank Indonesia mencari solusi terbaik dan mengedepankan

kepentingan nasional, tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang seribu namun juga

sekaligus dapat melakukan efisiensi keuangan Negara.

Tindakan penolakan terhadap uang logam Rupiah tidak sesuai dengan amanat UU Mata

Uang yang menyebutkan rupiah telah menjadi simbol dari NKRI setara dengan bendera merah

putih ataupun burung garuda. Sehingga bagi masyarakat, yang menolak dalam menggunakan

rupiah dapat ditindak secara hukum sesuai dengan UU Mata Uang.

Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa mata

uang rupiah (kertas maupun logam) wajib digunakan di Wilayah Republik Indonesia dalam :

a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

BOKS II. Perkembangan Penolakan Uang Logam

67

BOKS II. Perkembangan Penolakan Uang Logam

b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan atau

c. Transaksi keuangan lainnya, yaitu antara lain meliputi kegiatan penyetoran uang dalam

berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 23 menyatakan sebagai berikut:

1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya

dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus

dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah NKRI,

kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau

untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara

tertulis.

Masyarakat yang memiliki kelebihan persediaan uang logam seribu ataupun uang logam

rupiah pecahan lainnya dapat disetorkan melalui bank-bank di daerahnya masing-masing atau

dapat pula datang langsung ke BI Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk ditukarkan dengan uang

kertas. Persyaratannya adalah sebagai berikut :

1. Uang logam yang akan disetor atau di tukarkan sudah dipisah antara pecahan yang satu

dengan pecahan yang lain dan sudah dipisah antara yang masih bagus dengan yang sudah

berkarat.

2. Masing-masing pecahan uang logam yang telah dipisah dimaksud selanjutnya dikemas

kedalam kantong plastik transparan serta tidak diisolatif.

3. Pada setiap kemasan kantong plastik transparan berisi uang logam diberikan label atau

secarik kertas berisi keterangan jumlah keping uang logam dan jumlah rupiahnya.

-200,00%

-100,00%

0,00%

100,00%

200,00%

300,00%

400,00%

500,00%

600,00%

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000


2012 2013 2014

Jumlah Nominal g_yoy (aksis kanan)

-100,00%

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000


2012 2013 2014

Jumlah Keping g_yoy (aksis kanan)

Grafik Perkembangan Inflow Uang Logam Grafik Perkembangan Outflow Uang Logam

68

6.1 Kondisi Umum

Kondisi ketenagakerjaan di Maluku Utara periode Februari 2014 menunjukkan pertumbuhan

negatif jika dilihat dari penambahan jumlah pengangguran. Kondisi ini terjadi seiring dengan

naiknya jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang diikuti oleh bertambahnya jumlah angkatan

kerja. Jumlah pengangguran yang meningkat ini pada akhirnya menggiring turunnya tingkat

partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara tahunan serta naiknya tingkat pengangguran terbuka (TPT)

di Provinsi Maluku Utara.

6.2 Perkembangan Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan negatif pada Februari

2014. Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas di Maluku Utara memang menunjukkan

pertumbuhan yaitu sebesar 3,22% (Agustus 2013 – Februari 2014) atau 4,57% (Februari 2013 –

Februari 2014). Peningkatan ini juga berdampak pada jumlah angkatan kerja sebesar 6,51%

(Agustus 2013 – Februari 2014) atau 2,31% (Februari 2013 – Februari 2014). Kedua hal diatas

pada akhirnya juga berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja sebesar 6,51%

(Agustus 2013 – Februari 2014) atau 2,31% (Februari 2013 – Februari 2014). Namun ketiga kabar

baik diatas tidak serta merta diikuti oleh penurunan jumlah pengangguran yang menunjukkan

penambahan sebesar 56,01% (Agustus 2013 – Februari 2014) atau 4,94% (Februari 2013 –

Februari 2014). Naiknya jumlah pengangguran di Maluku Utara ini dipicu oleh berhentinya operasi

sebagian besar perusahaan tambang yang tersebar di seluruh Maluku Utara sebagai dampak dari

implementasi UU Minerba oleh pemerintah pusat sejak awal tahun 2014. Selain berdampak pada

sektor pertambangan, UU Minerba ternyata juga memiliki dampak pada sektor penyokong sektor

pertambangan seperti sektor PHR, sektor transpor yang ditandai sepinya pengunjung yang

menginap di berbagai penginapan yang tersebar di Halmahera, banyak rumah makan/restoran

yang tutup serta permintaan akan bahan makanan yang turun cukup signifikan dari daerah

halmahera sebagai akibat banyak perusahaan tambang yang tutup atau memulangkan sementara

pekerjanya sampai nanti perusahaan dapat kembali berproduksi pasca pembangunan smelter

rampung.

BAB VI. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

69

BAB VI. KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN

Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara .


Angkatan kerja terpantau tumbuh positif seiring bertambahnya jumlah penduduk diatas

15 tahun. Terjadi penambahan sebesar 6,51% atau sebanyak 30,2 ribu orang pada Februari 2014

jika dibandingkan dengan agustus 2013. Jika dibandingkan dengan Februari 2013, tercatat terjadi

penambahan jumlah angkatan kerja sebesar 2,31% atau sebanyak 11,1 ribu orang menjadi 493,4

ribu orang. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memasuki angkatan kerja di

Malut, jumlah penduduk yang bekerja juga ikut bertambah sebesar 4,52% atau sebanyak 20,1 ribu

orang jika dibandingkan dengan Agustus 2013 dan bertambah sebesar 2,16% atau sebanyak 9,8

ribu orang jika dibandingkan dengan Februari 2013. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2,02% jika dibandingkan dengan Agustus

2013 namun turun 1,50% jika dibandingkan dengan Februari 2013.

Berdasarkan struktur sebarannya, sektor pertanian masih menjadi pilihan utama

penduduk Maluku Utara. Walaupun sempat terjadi fluktuasi, namun sektor ini hampir selalu

menyerap separuh dari total tenaga kerja di Malut. Data per Februari 2014 menunjukkan bahwa

47,8% atau sebanyak 222,6 ribu orang penduduk Maluku Utara berkecimpung di sektor yang

memiliki andil tertinggi terhadap PDRB Maluku Utara ini. Terjadi penurunan sebanyak 10,75% atau

26,8 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2013 dan turun sebesar 1,85% jika

dibandingkan dengan Februari 2013. Sedangkan posisi kedua dan ketiga diisi oleh sektor Jasa

Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan dan Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa

Akomodasi yang masing-masing berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 20,9% dan 11,9%

tenaga kerja yang tersedia. Jika ditilik lebih jauh lagi, pergeseran jumlah tenaga kerja sektor

pertanian ke sektor lainnya mulai terlihat sehingga hal ini harus menjadi perhatian pemerintah agar

tidak terjadi gangguan produksi bahan pangan karena semakin berkurangnya minat penduduk

untuk menjadi petani. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan petani yang belum

2014Feb Agts Feb Agts Feb Agts Feb679.9 687.3 694.8 702.5 710.3 719.5 742.7

Angkatan Kerja 477.5 463.6 471.2 466.1 482.3 463.2 493.4Bekerja 450.7 437.9 446.2 443.9 455.7 445.4 465.5

Pengangguran 26.8 25.7 25.0 22.2 26.6 17.9 27.9202.3 223.7 223.6 236.4 228.0 256.3 249.4

70.2% 67.5% 67.8% 66.3% 67.9% 64.4% 66.40%5.6% 5.6% 5.3% 4.8% 5.5% 3.9% 5.65%

2011 2012 2013Jenis Kegiatan Utama

Penduduk 15 Tahun Keatas

Bukan Angkatan KerjaTPAKTPT

70


Grafik 6.1 Sebaran Tenaga Kerja Per Sektoral di Maluku Utara

Tabel 6.2 Sebaran Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

memenuhi harapan masyarakat terutama kaum pemuda sehingga mereka lebih memilih profesi

lain sebagai mata pencaharian.

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan (lihat tabel 6.2), dari 6 kelompok

klasifikasi tingkat pendidikan didapatkan bahwa tingkat pendidikan universitas baik jika

dibandingkan dengan Agustus 2013 maupun jika dibandingkan dengan Februari 2013. Sedangkan

kelompok tingkat pendidikan lainnya mengalami terpantau fluktuatif. Hal ini menunjukkan adanya

pergeseran positif atas tingkat pendidikan tenaga kerja di Maluku Utara. Semakin tinggi

prosentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA/SMK dan lulusan universitas diharapkan

dapat menjadi cerminan meningkatnya kualitas tenaga kerja yang tersedia di Maluku Utara.

Dengan demikian, para pengusaha diharapkan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan tenaga

kerja mereka melalui rekrutmen internal provinsi. Selain dapat mengurangi jumlah pengangguran,

hal ini juga merupakan kabar baik bagi perusahaan karena mereka dapat menghemat biaya

produksi dari sisi biaya tenaga kerja. Biasanya perusahaan harus membayar lebih tinggi tenaga

kerja yang berasal dari luar daerah dengan pertimbangan adanya biaya tambahan yang harus

mereka keluarkan setiap bulannya seperti biaya sewa tempat tinggal/kos serta biaya tunjangan

lainnya.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), didapatkan dua jenis kelompok

utama tenaga kerja terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan yaitu kegiatan formal dan

informal. Kegiatan formal terdiri dari mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan

buruh/karyawan. Sementara kelompok kegiatan informal umumnya adalah mereka yang berstatus

diluar kelompok pertama. Jika didasarkan pada status pekerjaan formal dan informal, maka

didapatkan sebanyak 2,0% masyarakat Maluku Utara merupakan pekerja formal dan sisanya

47.8%

20.9%

11.9%

6.3%

5.4%

3.5%

2.7%

1.1%

0.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

Pertanian

Jasa Kemasyarakatan

Perdagangan

Transportasi

Konstruksi

Industri Pengolahan

Pertambangan

Lembaga Keuangan

Listrik, Gas dan Air …2014

Februari Agustus Februari1. Dibawah SD 206.7 196.1 203.82. SMP 78.4 88.4 80.83. SMA umum 102.2 96.5 99.24. SMA Kejuruan 26.1 22.5 17.85. Diploma I/II/III 17.5 15.9 17.26. Universitas 34.8 35.7 46.6

Jumlah 465.7 455.1 465.4

Tingkat Pendidikan Penduduk yang Bekerja

2013

71


Tabel 6.3 Sebaran Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama

sebanyak 98,0% sebagai pekerja informal. Prosentase pekerja formal di Maluku Utara turun baik

jika dibandingkan dengan Agustus 2013 mauapun jika dibandingkan dengan Februari 2013.

6.3 Pengangguran

Pengangguran merupakan indikator utama dari bidang ketenagakerjaan dan

kesejahteraan. Klasifikasi penduduk yang menganggur adalah mereka yang sedang mencari

pekerjaan ditambah penduduk yang sedang mempersiapkan usaha (tidak bekerja), yang mendapat

pekerjaan tapi belum mulai bekerja, serta yang tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas serta jumlah total angkatan kerja yang naik pada

Februari 2014 ini ternyata tidak mampu menahan laju naiknya jumlah pengangguran yang

diakibatkan oleh beberapa hal dan salah satunya adalah berhenti beroperasinya sebagian besar

perusahaan tambang di Maluku Utara sehingga puluhan ribu pegawai harus dirumahkan. Jumlah

pengangguran yang meningkat tajam jika dibandingkan dengan Agustus 2013 yaitu sebesar

56,01% atau sebanyak 10 ribu orang. Jika dibandingkan dengan Februari 2013, jumlah

pengangguran di Maluku Utara naik sebesar 2,6% atau sebanyak 1,3 ribu orang. Sementara itu,

persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara juga meningkat seiring semakin

banyaknya jumlah angkatan kerja. Februari 2014, TPT di Malut sebesar 5,65% yang naik sebesar

1,79% jika dibandingkan dengan Agustus 2013 dan naik 0,14% jika dibandingkan dengan

Februari 2014.

2014Feb Agts Feb Agts Feb

Berusaha Sendiri 93.3 94.3 93.6 105.6 103.0Berusaha dibantu buruh tidak tetap 92.5 90.7 95.2 76.8 99.7Berusaha dibantu buruh tetap 13.4 12.9 12.4 12.7 9.1Buruh/Karyawan 119.4 113.8 148.5 119.9 149.1Pekerja bebas di pertanian 13.0 15.8 10.4 23.4 13.6Pekerja bebas di nonpertanian 5.9 7.2 10.0 8.0 10.1Pekerja keluarga/tak dibayar 108.6 109.3 86.1 107.0 80.9Total Angkatan Kerja 446.1 444.0 456.2 453.4 465.5

Pekerja Formal 3.0% 2.9% 2.7% 2.8% 2.0%Pekerja Informal 97.0% 97.1% 97.3% 97.2% 98.0%

2012 2013Status Pekerjaan Utama

Berdasarkan Sakernas


72


Grafik 6.2 Perkembangan Jumlah Pengangguran dan TPT Maluku Utara

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara

Bertambahnya jumlah pengangguran di Maluku Utara berujung pada tingkat partisipasi

angkatan kerja yang terpanatau turun sebesar 1,5% jika dibandingkan dengan Februari 2013

namun naik 2,02% jika dibandingkan dengan Agustus 2013. Bertambahnya jumlah pengangguran

pasca tutupnya sebagian besar perusahaan tambang dan sebagian berhenti beroperasi sembari

menunggu pabrik pengolahan biji nikel atau smelter rampung dibangun sudah dapat diprediksi

sejak akhir triwulan IV 2013 mengingat perusahaan sudah berancang-ancang untuk merumahkan

para pekerjanya. Sehingga naiknya jumlah pengangguran sebesar 4,94% jika dibandingkan

dengan Februari 2013 merupakan suatu yang wajar. Selain pekerja dari sektor pertambangan yang

terkena dampak dari UU Minerba, sektor-sektor lain yang menopang kegiatan operasional sektor

pertambangan pun ikut terkena imbasnya berupa penurunan permintaan barang dan jasa dari

sektor tersebut secara signifikan sehingga mempengaruhi perekonomian penduduk dan pengusaha

yang berada didaerah lingkar tambang serta mereka yang selama ini menjadi pemasok barang dan

jasa bagi sektor pertambangan.

6.4 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara kembali menembus batas minimal dan berlabuh

pada level 102,11 diakhir triwulan I 2014. NTP Maluku Utara terpantau memiliki tren naik sejak

Desember 2013 hingga akhir triwulan I 2014. NTP Maluku Utara terpantau turun sejak awal

triwulan III dan bertahan hingga akhirnya bisa kembali menembus level 100,59 pada Desember

2013. Posisi NTP Maret 2014 tercatat mengalami peningkatan sebesar 1,51% (qtq) atau 0,58%

(yoy). Kenaikan NTP. Kenaikan NTP Malut pada Maret 2013 dimotori oleh naiknya indeks harga

hasil produksi pertanian sedangkan indeks barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga

maupun keperluan produksi terpantau turun.

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Feb Agts Feb Agts Feb Agts Feb

2011 2012 2013 2014

Pengangguran (ribu orang) TPT (aksis kanan)

73


Grafik 6.3 Perkembangan NTP Maluku Utara


Tabel 6.4 Nilai Tukar Petani (NTP) Di Wilayah Sulampua


Naiknya NTP dari 3 (tiga) subsektor merupakan kunci terakselerasinya NTP Malut. Ketiga

NTP subsektor tersebut adalah NTP subsektor tanaman pangan naik sebesar 0,59%, NTP subsektor

holtikultura naik sebesar 0,21%, NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 0,56%.

NTP subsektor peternakan terpantau stabil dan NTP subsektor perikanan turun 1,50%.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku, Maluku

Utara, Papua dan Papua Barat), Maluku Utara berada pada posisi tengah yaitu urutan ke-4

NTP tertinggi serta lebih tinggi dari NTP nasional. Dari 10 provinsi yang ada di wilayah

Sulampua, 7 provinsi sudah memiliki NTP diatas batas bawah kesejahteraan dimana Maluku Utara

merupakan salah satunya. Sedangkan 3 provinsi lain yaitu Papua Barat, Papua dan Sulawesi Utara

masih memiliki NTP dibawah batas bawah kesejahteraan pada Maret 2014. Sedangkan jika

dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 101,79, maka NTP Maluku Utara bersama 3 provinsi

lain sudah berada diatas NTP nasional sedangkan 6 provinsi lainnya masih dibawah level nasional.

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

102.00

103.00

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2012 2013 2014

NTP g_yoy

Februari Maret Growth1 Sulawesi Selatan 105.02 105.56 0.51%2 Sulawesi Tengah 102.15 103.30 1.13%3 Sulawesi Barat 102.14 102.80 0.65%4 Maluku Utara 101.82 102.11 0.28%5 Sulawesi Tenggara 100.73 101.24 0.51%6 Gorontalo 100.52 101.10 0.58%7 Maluku 100.19 100.29 0.10%8 Papua Barat 99.45 99.69 0.24%9 Sulawesi Utara 99.20 99.48 0.28%

10 Papua 97.73 97.43 -0.31%

101.79 101.86 0.07%Nasional

No Provinsi2014

74


Tabel 6.5 Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara Per Subsektor



Januari Februari Maret1 Tanaman Pangan

a. Indeks yang Diterima (It) 109.66 110.82 111.40b. Indeks yang Dibayar (Ib) 108.87 109.16 109.08c. Nilai Tukar Petani (NTPP) 100.73 101.52 102.12

2 Holtikulturaa. Indeks yang Diterima (It) 114.65 115.33 115.52b. Indeks yang Dibayar (Ib) 108.77 109.04 109.00c. Nilai Tukar Petani (NTPH) 105.40 105.76 105.99

3 Tanaman Perkebunan Rakyata. Indeks yang Diterima (It) 104.12 106.33 106.76b. Indeks yang Dibayar (Ib) 108.93 109.13 108.95c. Nilai Tukar Petani (NTPR) 95.98 97.44 97.99

4 Peternakana. Indeks yang Diterima (It) 117.05 116.44 116.47b. Indeks yang Dibayar (Ib) 106.40 106.55 106.57c. Nilai Tukar Petani (NTPT) 110.01 109.29 109.29

5 Perikanana. Indeks yang Diterima Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It) 108.59 109.59 108.06b. Indeks yang Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib) 107.56 108.05 108.16c. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) 100.96 101.42 99.91

5.1 Perikanan Tangkapa. Indeks yang Diterima Nelayan (It) 107.64 108.63 107.00b. Indeks yang Dibayar Nelayan (Ib) 107.52 108.02 108.12c. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 100.11 100.57 98.97

5.2 Perikanan Budidayaa. Indeks yang Diterima Pembudidaya Ikan (It) 118.67 119.62 119.22b. Indeks yang DibayarPembudidaya Ikan (Ib) 108.04 108.38 108.68c. Nilai Tukar Nelayan (NTPi) 109.85 110.37 109.70

Gabungan Maluku Utaraa. Indeks yang Diterima (It) 109.45 110.67 110.90b. Indeks yang Dibayar (Ib) 108.45 108.69 108.61c. Nilai Tukar Petani (NTP) 100.93 101.82 102.11

2014Subsektor

75


Tabel 6.6 Perkembangan Penduduk Miskin di Maluku Utara


6.5 Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara mencapai 85,82 ribu orang per September 2013.

Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara per September 2013 berkurang sebanyak 2,48 ribu

orang atau turun sebesar 2,81% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun jika dibandingkan dengan data Maret 2013, jumlah penduduk miskin di Maluku Utara

mengalami kenaikan sebesar 0,13% atau bertambah 2,38 ribu orang dari sebelumnya 83,44 ribu

orang menjadi 85,82 ribu orang pada September 2013 (lihat tabel 6.3).Dengan anomalinya

penurunan angka pengangguran terhadap angka kemiskinan, diduga bahwa penambahan jumlah

tingkat kerja masih untuk pekerjaan dengan tingkat upah yang rendah.

Selama satu tahun terakhir (September 2012 – September 2013), jumlah penduduk miskin di

daerah perkotaan bertambah sebanyak 26,54% atau sebanyak 2,32 ribu orang sedangkan di

daerah pedesaan terjadi koreksi jumlah penduduk miskin sebanyak 4,79 ribu orang atau turun

sebesar 6,02%. Dengan komposisi seperti ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan

kesejahteraan antara perkotaan dan pedesaan semakin mengecil, walaupun secara umum

kesenjangan dan tingkat keparahan kemiskinan pedesaan masih lebih besar daripada perkotaan.

Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di

bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu Garis

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-makanan (GKNM). Di Maluku Utara,

Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan

peranan komoditas non-makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Selama

tahun 2013 (Maret – September 2013), Maluku Utara mengalami kenaikan garis kemiskinan

sebesar 12,90% yaitu dari Rp 258.060 per kapita per bulan menjadi Rp 291.352. Kenaikan ini

terjadi baik pada Garis Kemiskinan Makanan (GKM) maupun pada Garis Kemiskinan Non-makanan

Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa

Maret 2008 9.03 96.02 105.05 3.27 14.67 11.28 213,505 176,757 187,671 0.40 2.18 1.65 0.06 0.53 0.39Maret 2009 8.72 89.27 98.00 3.10 13.42 10.36 226,732 190,838 201,500 0.07 2.02 1.44 0.00 0.51 0.36Maret 2010 7.64 83.44 91.07 2.66 12.28 9.42 238,533 202,185 212,982 0.06 2.07 1.47 0.00 0.46 0.33Maret 2011 8.09 89.22 97.31 2.80 11.58 9.18September 2011 8.55 98.53 107.08 2.95 12.61 10.00 251,429 215,409 225,242 0.15 1.50 1.13 0.01 0.28 0.21Maret 2012 7.56 84.23 91.79 2.55 10.69 8.47 268,729 232,109 242,112 0.28 1.82 1.40 0.09 0.46 0.36September 2012 8.74 79.56 88.30 2.92 9.98 8.06 276,117 240,447 250,184 0.08 1.14 0.85 0.00 0.20 0.14Maret 2013 9.19 74.25 83.44 2.99 9.22 7.50 284,374 248,026 258,060 0.31 0.95 0.78 0.05 0.18 0.14September 2013 11.06 74.77 85.82 3.56 9.20 7.64 317,176 281,482 291,352 0.27 1.13 0.89 0.04 0.21 0.16Keterangan :P1 = Indeks Kedalaman Kemiskinan

P2 = Indeks Keparahan Kemiskinan

PeriodePenduduk Miskin (000) Penduduk Miskin (%) Garis Kemiskinan (Rp) P1 (%) P2 (%)

76


Tabel 6.7 Perkembangan Garis Kemiskinan di Maluku Utara


(GKNM). Besarnya tingkat pengeluaran garis kemiskinan Maluku Utara masih cukup jauh dari

besarnya tingkat biaya hidup di Kota Ternate yang berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup tahun

2012 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp6.427.357 dimana Kota Ternate merupakan

kota dengan tingkat biaya hidup termahal ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Jaya Pura.

Selain itu, selama tahun 2013 juga terjadi kenaikan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk

miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk

miskin juga semakin besar. Hal yang sama juga terjadi jika melihat data tahunannya (September

2012 – September 2013) dimana P1 dan P2 sama-sama mengalami kenaikan. P1 naik sebesar

4,7% menjadi 0,85 sedangkan P2 naik sebesar 14,3%. Jika dilihat dari daerahnya, nilai P1 dan P2

di daerah pedesaan masih lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini

mencerminkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perkotaan masih lebih baik dibandingkan

dengan daerah pedesaan. Hal ini juga ditunjukkan dari jumlah penduduk miskin di daerah

pedesaan yang jauh diatas jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan.

Daerah/Tahun GKM GKNM GKM+GKNM

PerkotaanMaret 2013 211,319 73,056 284,374September 2013 234,818 82,358 317,176PerdesaanMaret 2013 198,858 49,168 248,026September 2013 226,540 54,942 281,482Perkotaan+PerdesaanMaret 2013 202,298 55,762 258,060September 2013 228,829 62,523 291,352

Keterangan:GKM : Garis kemiskinan makananGKNM : Garis kemiskinan non makanan

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)

77



78

7.1 Prospek Perekonomian Makro

Menyambut tahun 2014, Provinsi Maluku Utara masih diperkirakan tumbuh pada level yang

menggembirakan yaitu sebesar 6,06%±1 (yoy). Sumber pertumbuhan diawal tahun 2014

diperkirakan masih berasal dari tiga sektor utama yang selama ini menjadi motor ekonomi Malut

yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) serta sektor industri

pengolahan. Sementara itu, sektor pertambangan yang digadangkan menjadi salah satu sektor

utama di masa yang akan datang diperkirakan akan mengalami penurunan lebih tajam dari

triwulan I 2014 terutama dari sisi ekspor yang merupakan dampak dari pemberlakuan UUD

Minerba tahun 2009 oleh pemerintah pusat yang memaksa sebagian besar perusahaan tambang

produsen nikel untuk menghentikan kegiatannya karena mereka belum mampu mengolah raw

material (biji nikel) menjadi produk turunannya. Hal ini dikonfirmasi dengan adanya pemulangan

sebagian besar pekerja tambang oleh 28 perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah

kepulauan Halmahera. Sedangkan perusahaan yang memiliki modal besar untuk membangun

smelter memutuskan untuk memulangkan sementara pekerjanya sampai smelter selesai dibangun

dan produksi perusahaan kembali pada titik normal.

Meskipun ekonomi diperkirakan masih mampu tumbuh di positif diatas 5%, namun terdapat

beberapa hal yang dapat menahan perkembangan ekonomi Malut untuk tumbuh lebih tinggi lagi

dari proyeksi seperti terjadinya pergeseran musim di Indonesia sehingga akan menganggu bahkan

bisa mengubah jadwal tanam dan panen. Selain itu, adanya ancaman kemarau panjang akibat

Elnino di 2014 serta 2015 juga dapat menjadi faktor pelemahan pertumbuhan ekonomi yang

mempengaruhi sisi produksi baik internal Maluku Utara maupun daerah produsen yang pada

akhirnya akan bermuara pada gejolak harga sehingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan riil

masyarakat. khusus untuk wilayah Maluku Utara dimana topografi provinsi muda ini adalah

kepualuan yang lebih dari 70% wilayahnya adalah laut sehingga tingginya gelombang laut akan

sangat mempengaruhi kinerja sektor perikanan terutama ikan tangkap. Selain itu, keputusan

pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik untuk beberapa golongan industri dapat menjadi

BAB VII. PROSPEK PEREKONOMIAN

79

BAB II. PROSPEK PEREKONOMIAN

alasan naiknya harga berbagai komoditas dan menahanlaju pertumbuhan ekonomi di level

terbatas.

Namun demikian, tingginya tingkat konsumsi masih diharapkan dapat menjadi penopang

perkembangan ekonomi Maluku Utara secara makro. Tingginya Konsumsi ini salah satunya

disebabkan oleh proyek pembangunan (lanjutan proyek lama serta beberapa proyek baru) yang

dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi serta pemerintah

pusat melalui beberapa kementrian dimana pendanaannya berasal dari APBD 2014 serta APBN

2014. Tahun 2014, pemerintah Maluku Utara merencanakan untuk masih fokus dalam

pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pembangkit tenaga listrik bersifat

kepulauan, pembangunan bandar udara di Halmahera, pemasangan pipa air bersih dan berbagai

pembangunan perkantoran serta peremajaan pelabuhan yang tersebar di seluruh wilayah Maluku

Utara. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program MP3EI dimana wilayah Maluku Utara

masuk dalam koridor 6 Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Selain

itu, pihak swasta dari sektor pertambangan juga sedang membangun pabrik pemurnian biji nikel

dengan nilai investasi yang besar ±16,7 triliun.

Tingkat konsumsi dari masyarakat, pemerintah dan pihak swasta yang diperkirakan masih tinggi

sepanjang tahun 2014 ini akan menjadi lokomotif pertumbuhan Maluku Utara dan dengan

didukung oleh pembangunan infrastruktur yang baik diharapkan dapat menarik calon investor

untuk mengembangkan bisnisnya di bumi Kie Raha seperti halnya di sektor perikanan yang

memiliki potensi besar namun belum dimanfaatkan secara optimal.

Produksi Nilai Produksi Produksi Rata2/Hari(Ton) (Rp.(000) (Ton)

1 2008 4,625 43,047,546 9,308 12.72 2009 5,073 50,140,732 9,884 13.93 2010 5,147 47,215,738 9,173 14.14 2011 6,767 70,238,893 10,380 18.55 2012 6,837 85,476,083 12,502 18.76 2013 6,852 94,143,055 13,740 18.87 Maret 2014 1,902 28,979,050 22,234 21.1

No TahunHarga Rata-

Rata/Kg

Tabel 7.1 Perkembangan Produksi Ikan Tangkap

Sumber : PPN Kota Ternate

80


7.2 Prospek Inflasi Daerah

Tekanan inflasi Kota Ternate sebagai representasi Provinsi Maluku Utara diperkirakan akan

meningkat sepanjang triwulan II 2014 dibandingkan dengan data historisnya yaitu dikisaran

8,81%±1 (yoy). Dari sisi non-fundamental, kelompok administered price diperkirakan akan menjadi

salah satu pemicu gejolak harga di awal tahun 2014 yaitu keputusan pemerintah untuk menaikkan

tarif dasar listrik (TDL) untuk beberapa golongan di tahun 2014 akan memberikan dorongan

susulan kepada kenaikan harga komoditas terkait dikarenakan naiknya biaya produksi serta naiknya

harga jasa tiket pesawat terbang akibat naiknya harga bahan bakar (avtur) yang dipicu oleh

kenaikan harga minyak dunia serta penyesuaian tarif baru oleh pemerintah kepada perusahaan

pengelola jasa penerbangan. Jika dilihat dari karakteristiknya, inflasi yang terjadi di Kota Ternate

biasanya berada pada magnitude yang lebih besar dibandingkan dengan nasional. Kondisi wilayah

Maluku Utara yang berupa kepulauan serta masih banyaknya daerah terpencil menyebabkan

banyaknya kegiatan perpindahan tangan komoditas-komoditas sebelum akhirnya sampai pada

konsumen yaitu masyarakat. Oleh karena itu, adanya kenaikan harga di level produsen akan

direspon dengan kenaikan harga di tingkat distributor sampai ke tingkat pengecer sehingga harga

akhir yang diterima oleh konsumen sudah mengalami beberapa kali kenaikan dan berujung pada

tingkat harga yang tinggi.

Sementara itu, pergerakan volatile foods yang sempat mereda di Maret 2014 diprediksikan akan

terus berlangsung hingga triwulan II 2014. Hal ini sejalan dengan lebih stabilnya harga komoditas

ikan sebagai penyumbang terbesar inflasi Kota Ternate dikarenakan faktor cuaca yang lebih

bersahabat sehingga sisi produksi sektor ini dapat bertahan pada level yang cukup tinggi.

Sedangkan kelompok inti diprediksi tidak akan mengalami banyak gejolak di triwulan II seiring

semakin kokohnya landasan perekonomian nasional sehingga ancaman imported inflation dapat

lebih terkendali dari sebelumnya. Namun demikian, ancaman turunnya nilai tukar rupiah jika terjadi

penghentian program tappering off oleh bank sentral Amerika Serikat masih ada. Namun

pemerintah dan instansi terkait sudah mengambil ancang-ancang terkait kondisi tersebut. Selain

itu, kondisi Maluku Utara yang terkendali mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di level yang

tinggi ditengah-tengah turunnya volume dan nilai ekspor Maluku Utara seiring terhentinya ekspor

biji nikel yang memiliki pangsa sebesar ±98% dari total ekspor.

81


7.3 Prospek Perbankan

Keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga di level 7,5% diperkirakan akan

memberikan dorongan positif terhadap perbaikan kondisi Current Account Defisit (CAD) Indonesia.

Namun disisi lain akan menambah beban bagi pihak perbankan karena mereka harus menaikkan

suku bunga baik suku bunga kredit maupun tabungan.

Suku bunga acuan Bank Indonesia yang berada pada level yang cukup tinggi ini akan menahan

pertumbuhan kredit terutama kredit konsumsi dan kredit perumahan (KPR) dari perbankan

nasional. Walaupun demikian, kondisi perekonomian Maluku Utara yang diperkirakan masih

mampu untuk tumbuh diatas 5% akan mendorong pertumbuhan tahunan perbankan dikisaran

20% (yoy). Dana Pihak Ketiga (DPK) diperkirakan akan tumbuh dikisaran 15% (yoy) sejalan dengan

dipertahankannya suku bunga acuan Bank Indonesia di level 7,5% sehingga perbankan menaikkan

suku bunga tabungan dan deposito mereka. Hal ini merupakan magnet tersendiri bagi masyarakat

untuk menyimpan uangnya di Bank sehingga mendorong pertumbuhan DPK. Namun demikian,

Bank Indonesia saat ini sedang menganjurkan perbankan ntuk melakukan pengereman terhadap

pertumbuhan dana kredit yang disalurkan mengingat bahaya kredit macet seiring dengan tingginya

bunga yang diterapkan perbankan kepada penerima dana kredit.

Selain itu, masih kencangnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam

mempersiapkan wilayahnya serta didukung oleh investasi yang masuk dari pihak swasta akan

mendorong perkembangan kredit untuk sektor korporasi pada level yang masih cukup tinggi.

Sebagai kesimpulan, perkembangan perbankan di Maluku Utara yang tidak terlepas dari kondisi

perbankan nasional diperkirakan akan menunjukkan kinerja positif selama triwulan II 2014.

82

laporan triwulanan · tabel 1.7 pertumbuhan industri manufaktur mikro dan kecil 20 tabel 2.1...

Documents