laporan triwulan ii 2019 kementerian perdagangan · 2019. 9. 9. · manajemen aset negara (siman)...
TRANSCRIPT
i
i
LAPORAN TRIWULAN II 2019 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA MMXIX
i
KATA PENGANTAR
Sekretariat Jenderal, sebagai unit eselon I yang bertugas memberikan
dukungan manajemen implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah) dan Reformasi Birokrasi sehingga terwujud sistem kepemerintahan
yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Perdagangan, telah
menyusun Laporan Kinerja Triwulanan untuk dilaporkan kepada Menteri
Perdagangan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Sistematika penyusunan
laporan ini telah berpedoman pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan
Kementerian Perdagangan.
Sebagai salah satu dokumen SAKIP, Laporan Sekretariat Jenderal Triwulan
II Tahun 2019 bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas/pertanggungjawaban
atas kinerja hasil (outcome) dan keluaran (output) terhadap penggunaan anggaran
Sekretariat Jenderal selama periode Januari - Juni 2019. Laporan Triwulanan
merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan program/kegiatan
berlangsung (intermediate evaluation) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan
bagi Sekretariat Jenderal untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan
kegiatan sesuai dengan dokumen SAKIP yang telah disusun.
Akhirnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang terukur
sejauh mana realisasi indikator kinerja program dan kegiatan Sekretariat Jenderal
telah mencapai target sesuai dengan perencanaan. Sehingga pelaksanaan
program dan kegiatan yang akan datang menjadi lebih optimal dengan didukung
koordinasi yang baik antar unit Kementerian Perdagangan dan instansi pemerintah.
Jakarta, Juli 2019
Sekretaris Jenderal
KARYANTO SUPRIH
ii
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Triwulan II Tahun 2019 Sekretariat Jenderal merupakan sarana
pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama semester pertama
tahun 2019. Sekretariat Jenderal mempunyai peran strategis dalam optimalisasi
pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembinaan administrasi unit kerjadi ingkungan
Kementerian Perdagangan, serta bertanggung jawab dalam penyediaan sarana
dan prasarana agar mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian
Perdagangan secara efektif dan efisien.
Tabel 1. Matriks Pengukuran Pencapaian Sasaran Program
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Periode Januari - Juni Tahun 2019
Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target 2019
Triwulan II/2019
Prediksi Capaian
(%) Realisasi
Capaian (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik 1
Persentase Efisiensi Hasil
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang Dilaksanakan
Secara Elektronik
≥ 6% 50 5% 83,33
2 Persentase Penyelesaian
Peraturan Perundang-undangan 95% 40 65,33 68,77
3
Persentase Tingkat Kepuasan
Masyarakat Terhadap Pelayanan
Informasi Publik
80 100 76,20 95,25
4
Persentase Sengketa
Perdagangan Internasional yang
diselesaikan
90% 50 9,4 10,44
Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN Kemendag
5 Indeks Reformasi Birokrasi
Kementerian Perdagangan Skor 75 - - -
6 Opini BPK atas Kewajaran
Laporan Keuangan WTP WTP WTP 100
7
Penilaian Kemen PAN-RB atas
Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Kementerian Perdagangan
Skor 75 100 - -
8 Penilaian atas evaluasi
Pelaksanaan RKA Kementerian
Perdagangan
86% 100 - -
Meningkatnya ketersediaan sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian
9
Indeks Kepuasan terhadap
Sarana dan Prasarana di
lingkungan Kementerian
Perdagangan
Skor 78 - - -
iv
Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target 2019
Triwulan II/2019
Prediksi Capaian
(%) Realisasi
Capaian (%)
Perdagangan dan non aparatur di bidang Perdagangan
10 Persentase Database Master
Asset pada Sistem Informasi
Manajemen Aset Negara (SIMAN)
75% 20 76,13% 101,5
Dari ringkasan pencapaian kinerja di atas dapat dilihat dari 10 indikator kinerja
program hanya empat indikator yang masih belum ada realisasi dikarenakan
realisasi tersebut baru akan dapat dilihat pada triwulan selanjutnya, Hal ini
mengingat pada triwulan II pelaksanaan kegiatan untuk ke empat indikator tersebut
baru akan dilaksanakan pada triwulan III. Untuk indikator Penilaian Kemen PAN-RB
atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian
Perdagangan baru dilaksanakan pada awal bulan Juli 2019, bahkan untuk indikator
indeks kepuasaan terhadap sarana dan prasarana di lingkungan Kementerian
Perdagangan biasanya baru bisa dilihat realisasinya pada akhir tahun.
Untuk dapat memenuhi target realisasi di akhir tahun 2019 maka perlu
dipersiapkan perencanaan yang matang dan dilakukan koordinasi dengan seluruh
stakeholders terkait, kendala dan permasalahan perlu diselesaikan dan diatur
sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan kinerja bersangkutan agar di
akhir tahun anggaran dapat sesuai target.
Sementara itu, target realisasi kinerja penyerapan anggaran Sekretariat
Jenderal Kementerian Perdagangan pada triwulan II tahun 2019 adalah 28 persen
dari keseluruhan pagu anggaran. Namun, sampai dengan akhir triwulan II tahun
2019 realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal telah mencapai
Rp289.132.657.264,- atau sekitar 33,99 persen dari keseluruhan pagu anggaran
Sekretariat Jenderal pada tahun 2019.
v
vi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................. i
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................iii
DAFTAR ISI ............................................................................................................... vi
DAFTAR TABEL ....................................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. vii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1
A. Latar Belakang ...................................................................................................................... 1
B. Maksud dan Tujuan ............................................................................................................. 2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................... 5
A. Capaian Kinerja .................................................................................................................... 5
Sasaran Program 1: Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik ......................... 5
Sasaran Program 2: Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN 25
Sasaran Program 3: Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian Perdagangan dan Non-Aparatur di Bidang Perdagangan" ......39
B. Realisasi Anggaran ...........................................................................................................42
BAB III PENUTUP ....................................................................................................45
LAMPIRAN ................................................................................................................47
Lampiran I: Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2019 ...............................49
Lampiran II: Pengukuran Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal
Triwulan I - 2019 .......................................................................................................................55
Lampiran III: Pengukuran Pencapaian Kinerja Unit Kerja Sekretariat Jenderal
Triwulan I - 2019 .......................................................................................................................61
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Matriks Pengukuran Pencapaian Sasaran Program di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Periode Januari-Maret Tahun 2019 ............................................................................. iii
Tabel 2. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2017 dan 2018 . 26
Tabel 3. Nilai Total Evaluasi Kinerja Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat RKA
Kementerian Perdagangan Tahun 2016 - 2018 Per Program................................................ 33
Tabel 4. Penilaian Evaluasi SAKIP Kementerian Perdagangan, 2017 - 2018 ................... 36
Tabel 5. Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2019 .......... 42
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Sasaran Reformasi Birokrasi dan Delapan Area Perubahan ...........................1
Gambar 2. Kegiatan Pembahasan Peraturan Menteri Bidang Perdagangan Luar Negeri
........................................................................................................................................ 11
Gambar 3. Kegiatan Evaluasi Peraturan Menteri Bidang Perdagangan Luar Negeri ....... 13
Gambar 4. Menteri Perdagangan Menerima LHP atas Laporan Keuangan ...................... 32
Gambar 5. Sosialisasi Pengisian Applikasi e-monitoring Kementerian Perdagangan
Triwulan I Tahun 2019 ..................................................................................................... 35
Gambar 7. Rapat Finalisasi Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2019 ..... 38
Gambar 8. Rapat Finalisasi Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2019 ............... 38
viii
1
Sumber: Roadmap Reformasi Birokrasi Kemendag Tahun 2015-2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sekretariat Jenderal merupakan Unsur Pembantu Pimpinan (Menteri) dalam
organisasi Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Jabaran tugas tersebut
secara implisit memosisikan peran strategis Sekretariat Jenderal dalam lingkungan
Kementerian Perdagangan sebagai pelaksana sekaligus monitor berjalannya
reformasi birokrasi.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 merupakan penguatan dari
pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya, di mana Kementerian
Perdagangan telah melanjutkan langkah-langkah konkret perbaikan kualitas birokrasi
melalui tiga sasaran strategis reformasi birokrasi, yaitu:
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
Gambar 1.
Sasaran Reformasi Birokrasi dan Delapan Area Perubahan
2
Sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional, untuk mewujudkan ketiga
sasaran sebagaimana disebutkan di atas, maka telah ditetapkan 8 area perubahan
birokrasi, yaitu: (1) mental aparatur; (2) pengawasan; (3) akuntabilitas; (4)
kelembagaan; (5) tatalaksana; (6) SDM Aparatur Sipil Negara; (7) peraturan
perundang-undangan; dan (8) pelayanan publik. Pada hakikatnya, inti perubahan
reformasi birokrasi adalah perubahan mental aparatur pada pola pikir (mindset) dan
budaya kerja (cultureset) dengan didukung sistem lain yang berkaitan (Gambar 1).
Area perubahan tersebut menjadi target output dan outcome pada seluruh kegiatan
organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Optimalisasi pelaksanaan
reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan didukung oleh komitmen
para pimpinan tinggi dan seluruh jajarannya. Lebih lanjut, pembentukan kelompok
kerja area perubahan dilakukan guna memastikan perubahan terjadi di seluruh
lingkungan Kementerian Perdagangan.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 794/M-
DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan,
implementasi SAKIP diterapkan bertingkat secara top-to-down, mulai dari tingkat
Kementerian sampai dengan individu dalam organisasi serta dilaksanakan secara
berkala dan berkelanjutan. Lebih lanjut lagi, Kepmendag 749/2015 mengamanatkan
kepada setiap unit kerja Eselon I di Kementerian Perdagangan untuk melakukan
kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan
dengan menyampaikan Laporan Kinerja Triwulanan (I, II, dan III) dan Laporan Kinerja
Tahunan.
B. Maksud dan Tujuan
Proses pemantauan merupakan kegiatan pengumpulan data dan pengukuran
kemajuan atau progress atas pelaksanaan program dan kegiatan, serta pencapaian
kinerja dari setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perdagangan. Proses pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara
berkelanjutan dan berkala secara periodik, yaitu triwulanan. Tujuan dari proses
pemantauan melalui penyusunan laporan triwulanan adalah untuk memastikan dan
mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan dengan perencanaan,
3
tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Program kerja Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan
kegiatan dapat berjalan baik sesuai dengan rencana dan dapat diambil suatu tindakan
perbaikan dan pencegahan untuk mengatasi apabila terjadi penyimpangan terhadap
target indikator kinerja.
Dalam rangka mendukung misi dan tujuan Kementerian Perdagangan,
Sekretariat Jenderal bertanggung jawab untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik di sektor perdagangan, dengan rincian sasaran sebagai berikut:
Sasaran 1. Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik
Pada tingkat Kementerian, sasaran pertama yang ingin dicapai oleh unit
Sekretariat Jenderal adalah meningkatnya dukungan kinerja layanan publik.
Keberhasilan dari sasaran ini dapat diukur melalui 4 (empat) indikator sebagai berikut:
1. Persentase Efisiensi Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
dilaksanakan Secara Elektronik;
2. Persentase penyelesaian peraturan perundang-undangan;
3. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi
Publik; dan
4. Persentase Penanganan Sengketa Perdagangan Internasional yang
diselesaikan.
Sasaran 2. Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN
Kementerian Perdagangan
Sasaran kedua yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Transparansi,
Akuntabilitas dan Integritas ASN Kemendag. Indikator yang digunakan untuk
mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:
1. Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Perdagangan;
2. Opini BPK atas Kewajaran Laporan Keuangan;
4
3. Penilaian Kementerian PAN-RB atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Perdagangan;
4. Penilaian Atas Evaluasi Pelaksanaan RKA Kementerian Perdagangan.
Sasaran 3. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
Kementerian Perdagangan dan non aparatur di bidang perdagangan
Sasaran terakhir yang ingin dicapai adalah Meningkatnya ketersediaan sarana
dan prasarana aparatur Kementerian Perdagangan dan nonaparatur di bidang
perdagangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari
pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:
1. Indeks Kepuasan terhadap Sarana dan Prasarana di lingkungan Kementerian
Perdagangan;
2. Persentase Database Master Asset pada Sistem Informasi Manajemen Aset
Negara (SIMAN).
5
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
Hasil pengukuran (persentase) capaian kinerja Sekretariat Jenderal dilakukan
dengan membandingkan antara realisasi Indikator Kinerja Program (IKP) sampai
dengan akhir triwulan II tahun 2019 dengan target tahunan dari masing-masing IKP.
Sasaran Program 1:
Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik
Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2019
Kinerja s.d. Triwulan II
Prediksi Capaian
(%) Realisasi % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik 1
Persentase Efisiensi Hasil
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang Dilaksanakan
Secara Elektronik
≥ 6% 50 5% 83,33
2 Persentase Penyelesaian
Peraturan Perundang-undangan 95% 40 65,33 68,77
3
Persentase Tingkat Kepuasan
Masyarakat Terhadap Pelayanan
Informasi Publik
80 100 76.20 95.25
4
Persentase Penanganan
Sengketa Perdagangan
Internasional yang diselesaikan
90% 50 9,4 10,44
IK-1: Persentase Efisiensi Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
Dilaksanakan Secara Elektronik
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah telah memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value
for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri,
6
peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta
pembangunan berkelanjutan. Pada triwulan II Tahun Anggaran 2019 ini efisiensi hasil
pengadaan barang/jasa secara elektronik telah mencapai target kinerja yang
ditetapkan. Efiensi hasil pengadaan barang/jasa merupakan selisih dari nilai pagu paket
dan nilai penawaran. Sehingga metode perhitungan indikator ini adalah
membandingkan pagu paket lelang dengan nilai kontrak (harga penawaran pemenang)
lelang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik. Jumlah
pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)
melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebanyak delapan puluh dua
paket dengan jumlah pagu Rp 241.130.262.061,- dan realisasinya sebesar Rp
123.530.435.556,- sehingga nilai efisiensi berjumlah total Rp 11.436.941.844,- atau
sebesar 5% (tabel rincian rekapitulasi pengadaan barang/jasa pada tabel dibawah ini).
Dengan kata lain persentase capaian pada triwulan II tahun 2019 telah melampaui
prediksi pada dokumen Perjanjian Kinerja dan memenuhi target triwulan II tahun 2019.
Tabel 2. Rincian Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa
7
Sumber: Biro Umum
Menyikapi proses pengadaan barang/jasa dengan berbagai dinamika akhir-akhir
ini, Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengadakan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja
(Pokja) Pemilihan pada tanggal 24 Mei 2019 bertempat di Ruang Anggrek Gedung I
Lantai 12. Rapat ini mempertemukan seluruh anggota Pokja Pemilihan dalam rangka
pembahasan berbagai persoalan yang kerap dihadapi dalam proses pemilihan,
khususnya yang menyangkut masalah hukum.
Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah sertifikasi anggota Pokja Pemilihan
di lingkungan Kementerian Perdagangan harus dilakukan paling lambat 31 Desember
2023. Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 BAB XIV
Ketentuan Peralihan Pasal 88 huruf b yang menyatakan bahwa PPK/Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b wajib memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Hal tersebut ditambah minimnya
pegawai Kementerian Perdagangan yang memiliki sertifikat mendorong ULP untuk
dapat mengadakan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa dengan bekerjasama
dengan Pusdiklat Perdagangan. Syarat untuk menyelenggarakan diklat adalah
terdaftarnya Pusdiklat Perdagangan melalui akun ppsdm.lkpp.go.id. Diklat dilaksanakan
8
selama 40 (empat puluh) jam pelajaran dengan durasi 4 (empat) hari materi dan 1 (satu)
hari ujian.
Masih mengenai pelatihan yang wajib diikuti oleh anggota Pokja Pemilihan,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
6 Tahun 2019 tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat
Keterampilan Dalam Bentuk Elektronik, Kementerian Perdagangan selaku pengguna
jasa konstruksi diharuskan memiliki pemahaman mengenai jasa konstruksi. PPK unit
(dalam hal ini selaku user) dan anggota Pokja Pemilihan harus mampu mengevaluasi
dan mengecek ulang item K3 konstruksi saat pemilihan penyedia. Untuk menangani
pekerjaan konstruksi dengan nilai < 100 milya, PPK (sebagai perwakilan user) dan
anggota Pokja Pemilihan disyaratkan harus sudah mengikuti bimbingan teknis tentang
Jasa Konstruksi. Untuk itu, dalam waktu mendatang, ULP akan segera melaksanakan
bimbingan teknis tersebut.
Dalam rangka pencapaian target kinerja, terdapat beberapa kendala dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan fungsi ULP, diantaranya:
1. Kurangnya pegawai yang memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa;
2. Belum adanya Pokja yang memiliki Sertifikat Jasa Konstruksi;
Dari pengkajian terhadap kendala tersebut telah dilakukan evaluasi dan rencana
perbaikan, antara lain:
1. Koordinasi internal Sekretariat Jenderal antara Biro Umum dengan Pusdiklat
Perdagangan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Diklat Sertifikasi Pengadaan
Barang/Jasa;
2. Melakukan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 dan Surat Edaran
Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2019.
IK-2: Persentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi
penelaahan, perancangan, perumusan, harmonisasi dan diseminasi peraturan
perundang-undangan bidang perdagangan dan non teknis bidang perdagangan,
memberikan pelayanan dan bantuan hukum, serta mengelola dokumentasi dan
9
informasi hukum. Sekretariat Jenderal menyusun dan membahas peraturan perundang-
undangan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri melalui proses penelaahan
dan perancangan peraturan yang optimal serta melalui observasi dalam rangka
pembentukan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan luar negeri dengan
berbasis model law. Sekretariat Jenderal melakukan evaluasi dan pendalaman hukum
untuk memperoleh hasil penelaahan dan perancangan peraturan perundang-undangan
yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan. Salah satu output kegiatan yang
dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal adalah Layanan Hukum. Untuk setiap tahunnya
dalam rangka menunjang pencapaian output kegiatan diatas, pencapaian dilaksanakan
dengan salah satu komponen (diantara empat komponen kegiatan, yaitu : Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan, yang terdiri dari Sub
Komponen, yaitu :
1. Pembahasan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan dan Sektor
Terkait;
2. Melaksanakan Observasi Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Perdagangan;
3. Rapat Koordinasi Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Perdagangan;
4. Melaksanakan Legal Asistensi Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan;
5. Pembahasan Peraturan Menteri di Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
6. Pembahasan Peraturan Menteri di Bidang Perdagangan Luar Negeri
7. Pembahasan Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Non Teknis Perdagangan
8. Melaksanakan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan
Dalam Negeri
9. Melaksanakan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan
Luar Negeri
10. Diseminasi Peraturan Menteri di Bidang Perdagangan Dalam Negeri
11. Diseminasi Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Perdagangan Luar Negeri
12. Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan
Dalam keikutsertaan dan dukungan terhadap unit teknis, Biro Hukum
merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dalam hal kebijakan perdagangan
(regulator). Secara ideal keberadaan Biro Hukum di dalam institusi pemerintah mampu
memberikan konstribusi positif terhadap proses-proses penyusunan peraturan
10
perundang-undangan, penegakan hukum, proses transparansi kebijakan publik dan
proses perencanaan hukum sesuai dengan kebutuhan hukum kementerian negara.
Selanjutnya, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan sebagai unit
pendukung yang vital dari birokrasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan, memiliki peran yang sangat penting untuk
menelaah dan merancang peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan
dalam negeri dan luar negeri.
Realisasi Indikator Kinerja Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan pada
triwulan II tahun 2019 yaitu sebesar 65.33%. Bila dibandingkan dengan target akhir
tahun 2019 yang sebesar 95%, maka persentase capaian pada triwulan II tahun 2019
telah mencapai 68.77%. Capaian ini lebih besar dari prediksi capaian pada Perjanjian
Kinerja yaitu sebesar 40%. Prestasi ini dapat diraih karena Sekretariat Jenderal
senantiasa melakukan langkah yang terencana dan sistematis untuk menyelesaikan
rancangan peraturan perundang-undangan. Hingga akhir triwulan II tahun 2019 jumlah
peraturan yang sudah diselesaikan mencapai 49 peraturan.
Meskipun capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2019 telah melampaui prediksi,
masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal dalam mengejar target
Indikator Kinerja Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan, yaitu kurangnya
sumber daya manusia untuk melakukan pembahasan dan evaluasi rancangan
peraturan perundang-undangan di Kementrian Perdagangan. Hal ini menyebabkan
pelaksanaan percepatan kegiatan/realisasi anggaran menjadi terhambat, karena
langkah Sekretariat Jenderal berjalan bersamaan dengan banyaknya penyusunan
peraturan perundang-undangan pada unit-unit di lingkungan Kementerian Perdagangan
juga K/L dan pembahasan di DPR. Selain koordinasi internal, Sekretariat Jenderal juga
harus menyesuaikan jadwal dengan penyusunan perundang-undangan antar K/L dan
Rapat Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Sekretariat
Negara dan Kementerian Sekretariat Kabinet.
Dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini, Sekretariat
Jenderal Kementerian Perdagangan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
11
1. Pembahasan Peraturan Menteri Bidang Perdagangan Dalam Negeri
Pada Triwulan Semester II Tahun 2019, Biro Hukum telah mengadakan kegiatan
Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri
yang dilaksanakan untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kegiatan dimaksud diadakan di Provinsi D.I.
Yogyakarta pada tanggal 03 Mei 2019 dan Provinsi Bali pada tanggal 21 Juni 2019.
Adapun pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan terkait dengan Perdagangan Dalam Negeri yang dievaluasi, yaitu:
a. Pasal 12 sampai dengan Pasal 19 yang mengatur mengenai kebijakan di
bidang Sarana Perdagangan;
b. Pasal 22 yang mengatur mengenai upaya peningkatan penggunaan produk
dalam negeri;
c. Pasal 23 yang mengatur mengenai perdagangan antarpulau;
d. Pasal 25 yang mengatur mengenai pengendalian barang kebutuhan pokok dan
barang penting; dan
e. Pasal 98 yang mengatur mengenai pengawasan kegiatan perdagangan.
2. Pembahasan Peraturan Menteri Bidang Perdagangan Luar Negeri
Kegiatan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-
undangan di bidang perdagangan luar negeri yang dilaksanakan pada triwulan II
tahun 2019 adalah Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan
Ekspor Timah di Kota Batam pada tanggal 30 April 2019.
Gambar 2.
Kegiatan Pembahasan Peraturan Menteri Bidang Perdagangan Luar Negeri
12
3. Diseminasi Peraturan Menteri di Bidang Perdagangan Dalam Negeri
Pada Triwulan Semester II Tahun 2019, Biro Hukum telah mengadakan kegiatan
Diseminasi Peraturan Menteri di Bidang Perdagangan Dalam Negeri yang
dilaksanakan untuk menyebarluaskan, memberikan informasi, dan/atau
memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan terhadap
Peraturan Menteri di Bidang Perdagangan Dalam Negeri. Kegiatan dimaksud
diadakan di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tanggal 03 Mei 2019 dengan
mendiseminasikan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Metode
Pengujian, Tata Cara Pendaftaran, Pengawasan, Penghentian Kegiatan
Perdagangan dan Penarikan Barang terkait dengan Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Lingkungan Hidup, serta Provinsi Bali pada tanggal 21 Juni 2019
dengan mendiseminasikan Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan.
4. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Perdagangan Luar Negeri
Kegiatan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Luar
Negeri pada triwulan II tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 1 kali, yaitu: di
Batam (29 April 2019). Kegiatan evaluasi dilakukan terhadap beberapa pokok
pengaturan dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan, yaitu:
Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan terkait Kebijakan Umum di Bidang Ekspor;
Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan terkait Kebijakan Umum di Bidang Impor;
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terkait
Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor;
Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan terkait Larangan dan Pembatasan di Bidang Ekspor dan
Impor;
Pasal 67 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan terkait Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan;
13
Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terkait
Pembinaan Ekspor;
Pasal 75 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan terkait Promosi Dagang; dan
Pasal 82 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan terkait Kerja Sama Perdagangan Internasional.
Gambar 3.
Kegiatan Evaluasi Peraturan Menteri Bidang Perdagangan Luar Negeri
IK-3: Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi
Publik
Setiap permohonan informasi yang masuk ke Kementerian Perdagangan akan
sepenuhnya dijawab, baik secara langsung ataupun diteruskan ke unit teknis terkait.
Permohonan informasi yang ditujukan kepada Kementerian Perdagangan akan diterima
oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Subbagian Layanan
Informasi Publik. Untuk informasi yang bersifat umum permohonan informasi dapat
dijawab langsung oleh pengelola. Sedangkan untuk pertanyaan bersifat teknis akan
diteruskan kepada pengelola informasi publik pada Unit Eselon I terkait untuk
selanjutnya ditanggapi kepada pemohon apabila pengelola pada Subbagian Layanan
Informasi Publik telah menerima tanggapan dari pengelola informasi publik pada Unit
Eselon I.
14
Selama triwulan II, PPID Kementerian Perdagangan menerima 2519
permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain
pelaku usaha, mahasiswa, akademisi, karyawan, profesional, perusahaan, dan LSM.
Permohonan informasi tersebut disampaikan melalui berbagai saluran informasi, antara
lain:
1) Surat elektronik: [email protected]
2) Aplikasi content management system (CMS)
3) Aplikasi Lapor! di portal www.lapor.go.id
4) Meja informasi (datang langsung)
5) Call center 021-3858171 ext 34351, 32314, dan 32315
Berdasarkan data, pemohon informasi banyak yang memanfaatkan saluran
call center terpadu sebagai saluran informasi yang sering diakses oleh pemohon
informasi. Permohonan informasi melalui saluran call center membuat pemohon
informasi mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Seluruh permohonan
yang masuk pada triwulan II 2019 telah sepenuhnya dijawab dan/atau diteruskan ke
unit teknis terkait.
Tabel 3. Perbandingan Jumlah Informasi Berdasarkan Jenis Saluran Triwulan II 2019
April Mei Juni Total
CMS 50 55 42 147
Contact Us 77 58 46 181
Lapor! 6 12 4 22
Datang Langsung 2 4 3 9
Call Center 842 784 534 2160
Total 977 913 629 2519
Sumber : Biro Humas
Pokok permohonan informasi yang disampaikan Pemohon sangat beragam dan
dikategorikan sebagai berikut:
1. Perizinan
2. Bahan Pokok
15
3. Dukungan Data Peluang Usaha
4. Dukungan Data Penelitian
5. Regulasi/Kebijakan
6. Permohonan Kerja Sama
7. Perlindungan Konsumen
8. Pengaduan Usaha
9. Data Keuangan
10. Lain-Lain.
Tabel 4. Perbandingan Jumlah Informasi Berdasarkan Kategori Triwulan II 2019
April Mei Juni Total
Perizinan 890 853 576 2319
Bahan Pokok 0 4 1 5
Dukungan Data Peluang
Usaha
11 9 13 33
Dukungan Data Penelitian 10 8 8 26
Regulasi/Kebijakan 1 0 7 8
Permohonan Kerja Sama 0 0 0 0
Perlindungan Konsumen 3 5 0 8
Pengaduan Usaha 0 0 0 0
Data Keuangan 3 1 0 4
Lain-lain 59 33 24 116
Total 977 913 629 2519
Sumber: Biro Humas
16
Berdasarkan tabel di atas, kategori informasi yang paling banyak diminta adalah
mengenai perizinan, lain-lain dan dukungan data peluang usaha. Informasi lain-lain
merupakan kategori informasi mengenai kesempatan magang di Kementerian
Perdagangan, permohonan narasumber, permohonan kunjungan ke Kementerian
Perdagangan, dan permohonan bantuan dana. Tingginya jumlah permohonan informasi
menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan atas informasi-informasi strategis
di Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan pengembangan
layanan informasi, khususnya melalui saluran daring untuk memudahkan masyarakat
mencari informasi secara mandiri. Dalam melaksanakan pelayanan informasi, PPID
Kementerian Perdagangan dibantu oleh unit-unit teknis di lingkungan Kementerian
Perdagangan.
Kepuasan masyarakat dalam pelayanan informasi publik merupakan sesuatu
yang penting yang harus diberikan oleh petugas pelayanan informasi. Untuk mengukur
tingkat kepuasan masyarakat, Unit Pelayanan Informasi Publik melakukan Survei
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada Juni 2019, dilakukan survei periode I. Pada
Periode I penyebaran kuesioner dilakukan mulai dari Januari hingga Mei 2019.
Responden pada survei IKM ini merupakan para pemohon informasi publik yang
diperoleh melalui data pemohon informasi melalui Content Management System (CMS),
email Contact Us, dan Lapor! yaitu sejumlah 148 responden. Tim Pelayanan Informasi
Publik kemudian menggunakan data tersebut untuk menyebarkan kuesioner survei
melalui e-mail. Responden kemudian menilai berbagai aspek atau indikator terkait
kepuasan pelayanan yang dapat dilihat pada Tabel 3. Pada akhir survei, responden
diminta untuk memberikan kritik dan saran guna perbaikan layanan selanjutnya.
Pelaksanaan survei IKM merupakan wujud kepatuhan Unit Pelayanan Informasi
Publik Kemendag atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan demikian, survei
menggunakan berbagai indikator yang telah ditentukan pada PermenPANRB tersebut.
Survei IKM dilakukan secara online dengan menggunakan metode kuantitatif.
Penggunaan survei online didasari atas efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan
survei yang dapat dilakukan secara luas, menjangkau banyak responden di berbagai
wilayah Indonesia dengan waktu singkat dan mampu dilaksanakan dengan sumber
daya yang terbatas. Dengan menggunakan survei online, pertanyaan dapat diunggah
17
secara online, kemudian link survei disebarkan kepada calon responden. Jawaban dari
responden kemudian dianalisa dalam bentuk data dan grafik, serta disusun narasi pada
laporan untuk memudahkan pembaca untuk memahami hasil survei.
Hasil Survei IKM Periode I Tahun 2019 sebesar 76,20 menunjukkan hasil yang
positif dibandingkan dengan survei pada Periode II Tahun 2018 yakni meningkat
sebesar 0,2. Dengan demikian, mutu Layanan Informasi Publik Kementerian
Perdagangan mendapatkan nilai C (Kurang baik). Terdapat 3 (tiga) aspek dengan hasil
tertinggi, yaitu pada aspek “Waktu yang Dibutuhkan untuk Mendapatkan Informasi”
6,54, “Tampilan Website Kementerian Perdagangan” 6,00, dan “Kenyamanan Fasilitas
Ruang Tunggu” 5,94. Namun, masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu
aspek “Kemudahan Persyaratan Permohonan Informasi Publik” yaitu 5,53.
Aspek-aspek atau indikator yang membentuk keseluruhan nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Periode I Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Peride 1 Tahun 2019
NO ASPEK Nilai IKM
1. Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan 5,92
2. Kejelasan Informasi yang Diberikan Petugas Pelayanan 5,77
3. Kenyamanan Saat Melakukan Permohonn Informasi di Unit Pelayanan Informasi
Publik
5,85
4. Kemudahan Persyaratan Permohonan Informasi Publik 5,53
5. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Informasi dengan Jenis Pelayanannya 5,74
6. Waktu yang Dibutuhkan Untuk Mendapatkan Informasi 6,54
7. Keadilan untuk Mendapatkan Pelayanan Informasi 5,90
8. Ketepatan Pelaksanaan Terhadap Jadwal Pelayanan 5,55
9. Kenyamanan Fasilitas Ruang Tunggu 5,94
10. Tampilan Website Kementerian Perdagangan 6,00
11. Kecepatan Akses Website Kemendag 5,84
12. Kepuasan Masyarakat berdasarkan sistem pelayanan 5,71
13. Kesesuaian maklumat pelayanan informasi 5,90
Indeks Kepuasan Masyarakat 76.20
Sumber : Biro Humas
18
Adapun kebijakan yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam rangka
untuk memenuhi target Indeks Kepuasaan Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :
1. Pengembangan Portal PPID Kementerian Perdagangan
http://ppid.kemendag.go.id
Untuk meningkatkan layanan informasi kepada publik, kami menyediakan
layanan informasi melalui portal. Informasi yang rutin diperbarui dalam portal
menjadi salah satu indikator penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan
informasi badan publik. Portal PPID diperbarui tampilannya untuk memudahkan
publik melakukan pencarian informasi secara mandiri. Untuk mengoptimalisasi
peran anggota jejaring kehumasan, anggota jejering kehumasan akan diberikan
akses login sehingga dapat berpartisipasi aktif, baik dalam menjawab pesan
yang masuk melalui menu “Kontak Kami” maupun mengunggah data informasi
publik yang menjadi kewenangan dari tupoksi unit kerja dimana anggota jejaring
kehumasan tersebut berada;
2. Membantu Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam penyusunan dan
pemutakhiran SOP Makro mengenai Layanan Informasi Publik dan SOP
Kesekretariatan terkait Layanan Informasi Publik;
3. Melakukan koordinasi mengenai pelayanan informasi dengan unit terkait;
4. Menyebarkan kuesioner survei pelayanan informasi publik secara langsung
kepada pemohon informasi di ruangan Pelayanan Informasi Publik agar
pemohon dapat secara langsung menilai kinerja petugas dan kualitas informasi
yang diberikan.
Pada Triwulan II tahun 2019 ini masih terdapat beberapa permasalahan dan
kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan dalam hal
pelaksanaan informasi publik baik Internal maupun Eskternal antara lain :
1. Belum optimalnya fungsi jejaring kehumasan dalam membantu pertukaran data
dan informasi. Untuk meningkatkan fungsi tersebut, Biro Humas akan
meningkatkan peran serta jejaring kehumasan di seluruh unit di lingkungan
Kementerian Perdagangan melalui pertemuan secara rutin;
19
2. Belum tersedianya manajemen pengetahuan (knowledge base) yang
memudahkan petugas layanan dalam memberikan jawaban secara efektif dan
efisien;
3. Belum tersedianya sistem call center dengan nomor khusus dan pengelolaan
secara mandiri dan profesional;
4. Persepsi masyarakat mengenai pelayanan informasi publik sering kali
disamakan dengan pelayanan perizinan, sehingga kendala keterlambatan
perizinan menyebabkan penilaian yang kurang baik terhadap pelayanan
informasi publik.
Adapun tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan koordinasi kepada seluruh unit Eselon I untuk mendorong
percepatan penyampaian jawaban atas informasi yang disampaikan melalui
PPID dan sinkronisasi pelayanan informasi publik;
2. Mendorong setiap satuan kerja dan unit pelaksana untuk bertanggungjawab
dalam memenuhi dokumen publik di unit kerja terkait;
3. Mengadakan knowledge sharing secara rutin antarpertugas yang melayani
UPTP dan Layanan Informasi Publik untuk memberikan pendalaman
pemahaman dan pengetahuan, khususnya terkait peraturan terbaru;
4. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam pengelolaan pelayanan
informasi publik di Kementerian Perdagangan melalui pelatihan/diklat;
5. Mengembangkan database informasi berupa peraturan/kebijakan terbaru dari
seluruh unit di lingkungan Kemendag yang dapat diakses oleh seluruh petugas
Layanan Informasi Publik;
6. Membuat aplikasi pelayanan informasi publik secara mobile agar dapat
meminimalisir pelayanan secara tatap muka;
7. Melakukan benchmark ke PPID kementerian/lembaga lain untuk menjadi acuan
peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Kementerian Perdagangan;
20
8. Meningkatkan pengelolaan informasi publik melalui telepon (call center) dengan
menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan
informasi melalui telepon.
IK-4: Persentase Sengketa Perdagangan Internasional yang Diselesaikan
Sampai dengan bulan Juni 2019 Biro Advokasi Perdagangan telah terlibat dalam
sepuluh sengketa perdagangan dengan anggota WTO lainnya. Dari sepuluh kasus
tersebut, satu kasus Indonesia bertindak sebagai tergugat (respondent) sedangkan
delapan kasus lainnya Indonesia berperan sebagai pihak ketiga.
Berikut daftar sengketa perdagangan Indonesia yang ditagani oleh Sekretariat
Jenderal Kemendag melalui Biro Advokasi Perdagangan (Rovodag) sepanjang bulan
Januari – Juni 2019:
1. DS 529 – Australia — Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper
Sengketa DS 529 berawal pada saat Indonesia meyakini bahwa Australia
telah keliru memutuskan adanya eksistensi Particular Market Situation (PMS)
sebagai akibat kebijakan Indonesia mengenai pelarangan ekspor kayu bulat.
Terhadap hal tersebut Indonesia menganggap Australia melanggar Pasal 2.2,
2.2.1.1, 2.4 dan 9.3 (chapeau) ADA serta Pasal IV:2 GATT 1994 karena
menggunakan metode PMS.
Setelah panel terbentuk pada April 2018, Pemerintah Indonesia telah terlibat
dalam beberapa kali penyerahan dokumen submisi dan substantive meeting yang
terakhir kali diselenggarakan pada bulan Mei 2019. Dalam kasus sengketa ini
Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan telah memberikan pendampingan
dan layanan advokasi dalam rangka pelaksanaan FSM sengketa DS 529. DS 529
– Australia – Anti Dumping Measures on A4 copy Paper sampai dengan Second
Subtantive Meeting, maka untuk kasus ini capaian kinerja untuk indikator
Persentase Sengketa Perdagangan Internasional yang Diselesaikan adalah 100%
2. DS 543 - United States — Tariff Measures on Certain Goods from China
Sengketa yang melibatkan AS dan China ini dimulai saat AS menaikan tarif
berbagai produk impor dari China dengan tujuan mengurangi defisit perdagangan
AS dengan China. China berpandangan bahwa kebijakan ini dapat berdampak
21
terhadap nilai perdagangan dan akses pasar China ke AS sehingga China
memutuskan untuk menggugat kebijakan US ke WTO.
Keterlibatan Indonesia sebagai pihak ke-3 dalam kasus ini adalah bertujuan
untuk memantau situasi dari sengketa perdagangan antara kedua negara dengan
aktifitas perdagangan paling aktif serta untuk mengantisipasi pengenaan kebijakan
yang sama terhadap produk-produk ekspor Indonesia. Dalam kasus ini, Rovodag
membantu menyiapkan submisi pihak ketiga Pemerintah Indonesia untuk
menyampaikan posisinya terhadap isu ini. Submisi pihak ketiga untuk kasus ini
sudah disampaikan oleh capaian kinerja Rovodag untuk sengketa ini adalah 100%.
3. DS 544, DS 548, DS 550. DS 551, DS 552, DS 554, DS 556, DS 564 – United
States — Certain Measures on Steel and Aluminium Products
Kasus sengketa ini melibatkan AS dengan delapan Anggota WTO lainnya
yaitu China, India, Kanada, Meksiko, Norwegia, Rusia, Swiss, dan Turki dimana AS
menaikan tarif impor untuk produk baja dan aluminium dari Negara-negara tersebut
dengan alasan kepentingan keamanan Negara. Alasan kenaikan tarif tersebut tidak
dapat diterima oleh Negara yang terkena dampak dan menggugat AS ke WTO.
Keterlibatan Indonesia dalam sengketa tersebut bertujuan memantau
perkembangan kebijakan AS tersebut untuk mengantisipasi terkenanya akses
produk baja dan aluminium Indonesia di pasar AS. Dalam kasus ini, Rovodag
membantu menyiapkan submisi pihak ketiga Pemerintah Indonesia untuk
menyampaikan posisinya terhadap isu ini. Submisi pihak ketiga untuk kasus ini
sudah disampaikan oleh Rovodag dengan capaian kinerja 100%.
4. DS 557 Additional Duties on Certain Products from the United States
Kasus sengketa ini merupakan dampak dari keberatan AS atas tindakan
retaliasi yang dilakukan Kanada berkaitan dengan kebijakan pengenaan tarif baja
dan aluminium AS.
Keterlibatan Indonesia dalam sengketa ini bertujuan untuk memantau
perkembangan kebijakan AS guna mengantisipasi terkenanya akses produk baja
dan aluminium Indonesia di pasar AS. Dalam kasus ini, Rovodag membantu
menyiapkan submisi pihak ketiga Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan
22
posisinya terhadap isu ini. Submisi pihak ketiga untuk kasus ini sudah disampaikan
oleh Rovodag dengan capaian kinerja 100%.
5. DS 558 Additional Duties on Certain Products from the United States
Kasus sengketa ini merupakan dampak dari keberatan AS atas tindakan
retaliasi yang dilakukan China berkaitan dengan kebijakan pengenaan tarif baja dan
aluminium AS.
Keterlibatan Indonesia dalam sengketa ini bertujuan untuk memantau
perkembangan kebijakan AS guna mengantisipasi terkenanya akses produk baja
dan aluminium Indonesia di pasar AS. Dalam kasus ini, Rovodag membantu
menyiapkan submisi pihak ketiga Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan
posisinya terhadap isu ini. Submisi pihak ketiga untuk kasus ini sudah disampaikan
oleh capaian kinerja Rovodag sebesar 100%.
6. DS 559 Additional Duties on Certain Products from the United States
Kasus sengketa ini merupakan dampak dari keberatan AS atas tindakan
retaliasi yang dilakukan EU berkaitan dengan kebijakan pengenaan tarif baja dan
aluminium AS.
Keterlibatan Indonesia dalam sengketa ini bertujuan untuk memantau
perkembangan kebijakan AS guna mengantisipasi terkenanya akses produk baja
dan aluminium Indonesia di pasar AS. Dalam kasus ini, Rovodag membantu
menyiapkan submisi pihak ketiga Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan
posisinya terhadap isu ini. Submisi pihak ketiga untuk kasus ini sudah disampaikan
oleh Rovodag dengan capaian kinerja 100%.
7. DS 560 Additional Duties on Certain Products from the United States
Kasus sengketa ini merupakan dampak dari keberatan AS atas tindakan
retaliasi yang dilakukan Meksiko berkaitan dengan kebijakan pengenaan tarif baja
dan aluminium AS.
Keterlibatan Indonesia dalam sengketa ini bertujuan untuk memantau
perkembangan kebijakan AS guna mengantisipasi terkenanya akses produk baja
dan aluminium Indonesia di pasar AS. Dalam kasus ini, Rovodag membantu
menyiapkan submisi pihak ketiga Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan
23
posisinya terhadap isu ini. Submisi pihak ketiga untuk kasus ini sudah disampaikan
oleh Rovodag dengan capaian kinerja 100%.
8. DS 561 Additional Duties on Certain Products from the United States
Kasus sengketa ini merupakan dampak dari keberatan AS atas tindakan
retaliasi yang dilakukan EU berkaitan dengan kebijakan pengenaan tariff baja dan
aluminium AS.
Keterlibatan Indonesia dalam sengketa ini bertujuan untuk memantau
perkembangan kebijakan AS guna mengantisipasi terkenanya akses produk baja
dan aluminium Indonesia di pasar AS. Dalam kasus ini, Rovodag membantu
menyiapkan submisi pihak ketiga Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan
posisinya terhadap isu ini. Submisi pihak ketiga untuk kasus ini sudah disampaikan
oleh Rovodag dengan capaian kinerja 100%.
9. DS 566 - Additional Duties on Certain Products from the United States
Kasus sengketa ini merupakan dampak dari keberatan AS atas tindakan
retaliasi yang dilakukan Rusia berkaitan dengan kebijakan pengenaan tariff baja
dan aluminium AS.
Keterlibatan Indonesia dalam sengketa ini bertujuan untuk memantau
perkembangan kebijakan AS guna mengantisipasi terkenanya akses produk baja
dan aluminium Indonesia di pasar AS. Dalam kasus ini, Rovodag membantu
menyiapkan submisi pihak ketiga Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan
posisinya terhadap isu ini. Submisi pihak ketiga untuk kasus ini sudah disampaikan
oleh Rovodag dengan capaian kinerja 100%.
10. DS 484 – Indonesia – Measures Concerning the Importation of Chicken Meat
and Chicken Products
Kasus sengketa ini merupakan lanjutan dari kasus sebelumnya yang telah
diputus oleh DSB pada tahun 2017, dari 10 gugatan Brasil, terdapat 4 gugatan yang
dikabulkan oleh Panel dan DSB WTO, yaitu terkait dengan undue delayed, Positive
list, fixed license term, dan intended use, yang dimana keempat gugatan tersebut
mewajibkan Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan impor daging ayam dan
produk olahan ayam dengan putusan dan rekomendasi dari DSB.
24
Selanjutnya, pada tahap implementasi putusan DSB sampai dengan masa
reasonable period of time (RPT) berakhir pada tanggal 19 Juni 2019, Brasil menilai
Indonesia belum sepenuhnya tunduk pada putusan dan rekomendasi DSB, oleh
karen itu pada tanggal 24 Juni 2019 Brasil mengajukan pembentukan complience
panel untuk menilai kembali kesesuaian kebijakan Indonesia dengan putusan dan
rekomendasi DSB.
Sampai dengan akhir triwulan II, kasus ini masih dalam proses pembentukan
panel, oleh karena itu persentase penanganan sengketa ini masih 0%.
Berkenaan dengan belum adanya perkembangan penanganan pada 8 kasus
dimana Indonesia sebagai third party sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2019,
realisasi kinerja penanganan sengketa Sekretariat Jenderal tetap mengalami
peningkatan sebsar 0,6% dari semester I menjadi 10%, sehingga capaian kinerja
semester II menjadi sebsar 11,11% dari target 90% yang ditetapkan pada perjanjian
kinerja tahun 2019. Angka tersebut diperoleh dari tahapan penyelesaian 9 sengekta
yang masih dalam tahapan pembentukan panel, yaitu 0% dan 1 kasus yang
melibatkan Indonesia sebagai penggugat DS 529 yang telah mencapai tahapan
penyampaian second substantive meeting (SSM) yaitu 100%.
25
Sasaran Program 2:
Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN
Kemendag
Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target Kinerja
2019
Kinerja s.d. Triwulan II
Prediksi Capaian
(%) Realisasi
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN Kemendag
5 Indeks Reformasi Birokrasi di
Kementerian Perdagangan Skor 75 - - -
6 Opini BPK atas Kewajaran
Laporan Keuangan WTP WTP WTP 100
7
Penilaian Kemen PAN-RB atas
Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Kementerian Perdagangan
Skor 75 100 - -
8 Penilaian atas evaluasi
Plekasanaan RKA Kementerian
Perdagangan
86% 100 - -
IK-5: Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Perdagangan
Sesuai dengan periode penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-
RB), Indeks RB Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahun 2019 baru akan
dipublikasikan pada akhir tahun 2020. Sehingga realisasi dan capaian kinerja indeks ini
belum dapat diukur pada triwulan II tahun 2019. Selama periode 2015 hingga akhir
triwulan II - 2019 Kementerian Perdagangan khususnya Sekretariat Jenderal telah
berkoordinasi baik secara internal maupun eksternal dalam rangka memastikan
kemajuan pelaksanaan program RB di lingkungan Kementerian Perdagangan.
Sehingga pada akhirnya terwujud birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien,
serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.
Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kemen PAN-RB difokuskan pada
upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan bertujuan untuk
memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan
reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Adapun perkembangan
hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan selama
periode tahun 2015 - 2018 adalah sebagai berikut:
26
Tabel 6. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan
Tahun 2017 dan 2018
NO KOMPONEN PENILAIAN BOBOT NILAI
2017 2018
I KOMPONEN PENGUNGKIT
1 Manajemen Perubahan 5,00 3,99 3,50
2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 3,13 3,18
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 4,18 4,18
4 Penataan Tatalaksana 5,00 3,88 3,51
5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 13,19 13,05
6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 3,85 3,92
7 Penguatan Pengawasan 12,00 7,40 7,77
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 4,31 4,27
Total Komponen Pengungkit (A) 60,00 43,93 43,38
II KOMPONEN HASIL
1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20,00 15,21 14,07
2 Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 8,21 8,98
3 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 7,772 8,05
Total Komponen Hasil (B) 40,00 31,14 31,10
INDEKS REFORMASI BIROKRASI (A+B) 100,00 75,07 74,48
Sumber: Surat Menteri PAN dan RB Tanggal 31 Desember 2018 Nomor B/153/M.RB.06/2018 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 Kementerian Perdagangan
Kementerian Perdagangan selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan pelaksanaan RB, baik di tingkat kementerian maupun unit kerja di
lingkungan Kementerian Perdagangan. Upaya tersebut dirasakan telah cukup
memberikan hasil positif, yang terlihat dari adanya berbagai perubahan untuk
memperbaiki kondisi pelaksanaan RB Kemendag, seperti:
1. Setiap pokja memiliki Rencana Kerja detail dan telah menyusun Road Map RB
2016-2019 dilengkapi dengan hasil dan ukuran keberhasilan;
2. Sistem/mekanisme pengendalian penyusunan sebagian besar produk hukum
telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
3. Dalam upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran,
Kementerian Perdagangan telah melakukan evaluasi yang telah disetujui oleh
Kementerian PAN dan RB untuk kemudian ditetapkan melalui Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan;
4. Beberapa unit Eselon I dan II pada Kementerian Perdagangan juga mengalami
perubahan nomenklatur serta penguatan tugas dan fungsi. Penataan dilakukan
pada sembilan UPT berupa penajaman tugas dan fungsi di bidang
27
kemetrologian serta standardisasi dan pengendalian mutu, dengan tidak
menambah struktur baru;
5. Dalam meningkatkan sinergi dan koordinasi antar unit kerja, Kementerian
Perdagangan telah memiliki peta proses bisnis di tingkat lembaga dan unit kerja.
Peta proses bisnis ini telah dijabarkan dalam SOP;
6. Kementerian Perdagangan telah mengimplementasikan e-government dalam
lingkup internal secara terintegrasi melalui intranet yang menggunakan satu
login yang di dalamnya sudah mencakup sistem perencanaan kinerja dan
penganggaran, sistem database kepegawaian, e-nodin, e-disposisi.
Penyimpanan arsip juga sudah menggunakan TI sehingga memudahkan dalam
pengelolaan arsip;
7. Seluruh informasi publik sudah dapat diakses oleh stakeholder melalui Content
Management System/Menu Website (CMS), SMS – Public Service Direct
Response (PSDR) Mendag, Email [email protected], LAPOR!, surat
langsung (melalui layanan Meja Informasi), telepon/faksimili, dan monev
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara bulanan;
8. Perencanaan kebutuhan pegawai telah dilakukan berdasarkan analisis jabatan
dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.
Perhitungan kebutuhan jabatan fungsional sebagai pelaksana tugas pokok dan
menunjang kinerja utama organisasi telah dihitung;
9. Rekrutmen pegawai baik untuk CPNS maupun untuk pengisian jabatan
pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif untuk mendapatkan
pegawai dan pejabat yang kompeten;
10. Standar kompetensi ditetapkan secara formal dan telah digunakan sebagai
acuan untuk asesmen kepada sebagian besar pegawai termasuk Pejabat
Fungsional Penera. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai telah dilakukan
perencanaan kebutuhan pelatihan melalui identifikasi kebutuhan pelatihan
melalui asesmen dan FGD antar unit kerja. Dan untuk meningkatkan kompetensi
telah dilakukan pelatihan sesuai rencana;
11. Kementerian Perdagangan telah melakukan upaya untuk membangun budaya
kinerja di dalam instansi antara lain:
28
a. Menginisiasi penyusunan cascading kinerja sampai dengan eselon IV
untuk mengkaitkan dengan kinerja jabatan di atasnya;
b. Pengukuran pencapaian kinerja sudah dilakukan setiap bulan sebagai
dasar dalam memberikan tunjangan kinerja;
c. Hasil penilaian kinerja telah dijadikan pertimbangan untuk
pengembangan karier pegawai.
12. Penerapan aturan disiplin sudah berjalan dengan baik, dan sudah dijadikan
dasar dalam pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai;
13. Telah ada upaya untuk membangun budaya kerja positif di dalam instansi
melalui pemberian semacam reward kepada pegawai yang dinilai berprestasi
dan memiliki disiplin yang bagus misalnya pemberian beasiswa;
14. Sistem informasi kepegawaian telah dikelola dengan baik dan datanya telah
dimutakhirkan secara berkala serta digunakan untuk mendukung pengambilan
keputusan di bidang kepegawaian;
15. Terdapat penilaian WTA untuk menumbuhkan ketertiban dan semangat
integritas di unit kerja. Juga penanganan pengaduan telah dikelola secara baik;
16. Kementerian Perdagangan telah memiliki berbagai kebijakan standar pelayanan
pada setiap jenis layanan. Standar pelayanan telah dimaklumatkan dan
dilengkapi dengan SOP. Selain itu dilakukan perbaikan ataupun peninjauan
ulang terhadap standar pelayanan dan SOP yang telah bersertifikasi ISO
9001:2008 serta informasi pelayanannya mudah diakses oleh pengguna
layanan melalui berbagai aplikasi dan secara online, serta adanya pelayanan
yang sudah terintegrasi dengan baik;
17. Telah memiliki unit pengelola pengaduan (BPPEI) yang mengacu dalam
prosedur mutu ISO 9001, setiap pengaduan yang masuk dikelola langsung oleh
Bidang Tata Operasional Seksi Program dan Evaluasi, didukung oleh setiap
direktorat dalam melayani setiap ketidakpuasan terhadap pelayanan.
Pengaduan dapat juga disampaikan melalui unit kerja karena memiliki fungsi
untuk menangani pengaduan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan
masyarakat/pengguna layanan;
29
18. Dalam memberikan pelayanan, Kemendag telah memanfaatkan teknologi
informasi dan berbagai inovasi seperti INATRADE pelayanan perijinan ekspor
dan impor secara online melalui situs web INATRADE
(http://inatrade.kemendag.go.id), yang terintegrasi dengan unit layanan internal,
termasuk dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW) sejak tahun
2007;
19. Pimpinan telah terlibat dalam penguatan akuntabilitas kinerja dari perencanaan
sampai pelaporan capaian kinerja. Penerapan teknologi informasi dalam
pengukuran kinerja, dan pemutakhiran data kinerja telah dilakukan secara
berkala.
Terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh seluruh pegawai dan unit-
unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan di bawah koordinasi Sekretariat
Jenderal dan pembinaan Inspektorat Jenderal, beberapa hal terkait pelaksanaan RB
Kemendag masih memiliki ruang untuk ditingkatkan lagi, diantaranya adalah:
1. Sosialisasi dan internalisasi atas berbagai kebijakan dan rencana pelaksanaan
reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan lebih banyak dilakukan pada
tingkat Kementerian Perdagangan saja, sedangkan pada tingkat unit kerja
pelaksanaan reformasi birokrasi belum banyak dilakukan;
2. Kementerian Perdagangan belum sepenuhnya dapat merumuskan definisi
kinerja dengan baik sampai kepada unit kerja terendah;
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang berjalan di lingkungan Kementerian
Perdagangan masih dilakukan secara sendiri-sendiri oleh setiap kelompok kerja
(pokja) dari delapan area perubahan reformasi birokrasi;
4. Penggunaan e-government dalam pemberian pelayanan masih dapat
ditingkatkan lagi sehingga kualitasnya dapat memenuhi harapan stakeholders;
5. Kementerian Perdagangan belum memiliki unit kerja yang mendapat predikat
Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).
30
Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi dan menumbuhkan budaya
kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan, tindak lanjut ke depan yang akan
dilakukan oleh Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:
1. Melakukan review atas Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan
Kementerian Perdagangan dengan menetapkan prioritas perbaikan. Road Map
ini sebaiknya juga terintegrasi dengan Renstra Kementerian Perdagangan
2020-2024 serta selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-
2024 yang akan ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB;
2. Menyusun rencana kerja agen perubahan yang telah dibentuk dan mendorong
percepatan pelaksanaannya sehingga langkah-langkah perbaikan yang
diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap perubahan mindset aparatur
dapat terwujud;
3. Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, coaching, dan
konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya yang bertujuan
untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan;
4. Memperkuat penerapan sistem integritas, antara lain dengan melakukan
evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan whistle blowing system serta
menetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai hasil evaluasi tersebut;
5. Review atas SOP pelayanan ke arah yang lebih baik dan diimplementasikan
secara optimal agar tetap terjaga perbaikan secara berkesinambungan;
6. Melakukan penilaian/pembimbingan terhadap unit kerja yang merupakan core
business yang telah ditetapkan sebagai unit zona integritas sehingga terdapat
unit yang mendapatkan predikat wilayah bebeas dari korupsi dan wilayah
birokrasi bersih dan melayani.
Disamping hal tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 80 Tahun 2010 tentang Grand Desgin Reformasi Birokrasi 2010-2025
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, Kementerian
Perdagangan juga merencanakan untuk menetapkan Role Model Dalam Rangka
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
31
Role Model dimaksud merupakan individu yang menjadi contoh dalam prestasi kerja,
pola pikir (mind set), dan budaya kerja (culture set) dalam proses perubahan dalam
suatu organisasi.
Role Model dimaksud juga mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :
a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh
pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya
perubahan unit kerja menuju arah unit kerja yang lebih baik;
b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan
menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan kea rah
unit kerja yang lebih baik;
c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada
para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi
kendala proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang
lebih baik;
d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses
perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak
yang ada di dalam dan di pihak luar unit kerja terkait dengan proses
perubahan.
IK-6: Opini BPK atas Kewajaran Laporan Keuangan
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan
profesional pemeriksa/Auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan
dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan
standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem
pengendalian intern. Menurut standar audit, ada empat jenis opini sesuai tingkat
kewajarannya, yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian
(WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
32
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mempertahankan opini WTP,
salah satunya adalah proses penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Perdagangan Tahun 2018 yang dilakukan di Pusat Pengembangan Sumber Daya
Kemetrologian (PPSDMK), Bandung tanggal 17 – 21 Februari 2019.
Gambar 4. Menteri Perdagangan Menerima LHP atas Laporan Keuangan
Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita
menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian
Perdagangan Tahun 2018 dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berlangsung di Auditorium BPK RI.
Penyerahan hasil laporan keuangan dilakukan oleh Anggota II BPK RI, Agus
Joko Pramono pada acra Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKK/LKBUN
Tahun 2018 di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) II BPK RI.
Untuk tahun 2018, seluruh Kementerian/Lembaga serta Bendahara Umum
Negara di lingkup AKN II BPK-RI mendapatkan Opini WTP. Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) telah diraih Kementerian Perdagangan selama 8 tahun berturut-
turut, yaitu sejak tahun 2011 hingga tahun 2018.
Permasalahan yang masih ada dan terus berulang adalah masih terdapat unit
satker Tugas Pembantuan (TP) yang mempunyai akses internet yang belum memadai
sehingga penerapan e-rekon masih terkendala/belum dapat berjalan dengan maksimal.
Adapun penilaian dari BPK dalam memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
antara lain adalah posisi keuangan Kementerian Perdagangan, realisasi anggaran,
33
operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Saat ini sedang dalam proses
penyusunan laporan keuangan semester 1 tahun 2019, diharapkan dapat mendukung
realisasi pencapaian target tahun 2020 yaitu mempertahankan predikat WTP untuk
penilaian Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan tahun 2019.
IK-7: Penilaian Atas Evaluasi Pelaksanaan RKA Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga mengatur metode pengukuran kinerja program dan anggaran
yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu: aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek
konteks. Pengukuruan aspek implementasi anggaran merupakan reformulasi dari
berbagai komponen, yaitu: penyerapan anggaran, konsistensi pencairan, capaian
output, dan efisiensi penggunaan anggaran.
Secara umum, hasil evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA Kementerian
Perdagangan berdasarkan perhitungan Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat telah
melewati target 86%, yaitu 89,42% dengan kategori “Baik” dan persentase capaian
105,2%. Kinerja tersebut meningkat dibandingkan dengan nilai hasil evaluasi RKA
tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 86,90% dan 86,19%.
Adapun rincian hasil evaluasi atas pelaksanaan anggaran dari sepuluh program
di Kementerian Perdagangan, sebagai berikut:
Tabel 7. Nilai Total Evaluasi Kinerja Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat
RKA Kementerian Perdagangan Tahun 2016 - 2018 Per Program
NO PROGRAM NILAI EVALUASI
KATEGORI 2016 2017 2018
1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
97,11 93,72 94,73 SANGAT BAIK
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan
83,85 91,67 94,04 SANGAT BAIK
3 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
90,05 92,81 89,09 SANGAT BAIK
4 Peningkatan Perdagangan Luar Negeri 86,26 94,66 89,86 SANGAT BAIK
5 Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
81,44 92,26 94,29 SANGAT BAIK
34
NO PROGRAM NILAI EVALUASI
KATEGORI 2016 2017 2018
6 Pengawasan dan Peningkatan Aparatur Kementerian Perdagangan
91,77 76,40 95,51 CUKUP
7 Pengembangan Ekspor Nasional 67,16 75,26 65,72 CUKUP
8 Peningkatan Efesiensi Pasar Komoditi 94,50 78,30 97,09 CUKUP
9 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan
81,08 94,70 95,43 SANGAT BAIK
10 Peningkatan Perlindungan Konsumen 90,73 94,32 95,02 SANGAT BAIK
TOTAL 86,19 86,90 89,42 BAIK
Sumber: Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kemendag
Dari tabel di atas dapat dijelaskan dari sepuluh program Kementerian
Perdagangan, terdapat tujuh program yang mengalami peningkatan dan tiga program
yang mengalami sedikit penurunan, yaitu:
1. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang pada tahun 2017 sebesar
93,72 dan di tahun 2018 naik menjadi 94,73;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan pada
tahun 2017 mendapat nilai 91,67 pada tahun 2018 naik menjadi 94,04;
3. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional pada tahun 2017 mendapat
nilai 92,26 pada tahun 2018 naik menjadi 94,29;
4. Pengawasan dan Peningkatan Aparatur Kementerian Perdagangan pada tahun
2017 mendapat nilai 76,40 dan pada tahun 2018 naik menajdi 95,51;
5. Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi pada tahun 2017 mendapat nilai 78,30 dan
pada tahun 2018 naik menajdi 97,09;
6. Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan pada tahun 2017
mendapat nilai 94,70 dan pada tahun 2018 naik menjadi 95,43;
7. Peningkatan Perlindungan Konsumen pada tahun 2017 mendapat nilai 94,32 dan
pada tahun 2018 naik menjadi 95,02.
8. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pada Tahun 2017 mendapat nilai 92,81
sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 89,09;
9. Peningkatan Perdagangan Luas Negeri pada tahun 2017 mendapat nilai 94,66
sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 89,86;
35
10. Dan terakhir Pengembangan Ekspor Nasional pada tahun 2017 mendapat nilai
75,26 sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 65,72.
Gambar 5. Sosialisasi Pengisian Applikasi e-monitoring Kementerian Perdagangan
Triwulan I Tahun 2019
Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II – 2019 dalam rangka
peningkatan nilai hasil evaluasi RKA Kementerian Perdagangan adalah Sosilaisasi
Pengisian Applikasi e-monitoring Kementerian Perdagangan Triwulan I Tahun 2019.
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Hotel Jayakarta Jakarta pada tanggal 30 April
2019 dengan mengundang seluruh Sekretariat Unit Eselon I Kemendag dan satker
Sekretariat Jenderal.
IK-8: Penilaian Kementerian PAN-RB atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Perdagangan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian
Perdagangan, dengan koordinasi Sekretariat Jenderal, telah mengimplementasikan
SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta pencapaian tujuan,
hasil (outcome) dan keluaran (output) dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang
berorientasi kepada hasil (result oriented government).
Sesuai dengan periode penilaian pelaksanaan Evaluasi SAKIP oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Nilai
36
SAKIP Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahun 2019 baru akan dipublikasikan
pada akhir ahun 2019. Sehingga realisasi dan capaian kinerja nilai ini belum dapat
diukur pada triwulan II tahun 2019.
Pada tahun 2018, hasil evaluasi SAKIP Kementerian Perdagangan memperoleh
nilai 74,04 atau predikat BB (Sangat Baik), sesuai dengan Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor
B/816/M.AA.05/2018. Penilaian tersebut menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran sudah baik jika dikaitkan dengan capaian kinerja. Hal ini
disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan
pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Perdagangan sudah
berjalan dengan sangat baik. Nilai SAKIP 74,04 sudah mendekati target akhir Renstra
Kemendag 2015 – 2019 dengan persentase capaian 98,72% (target 2019 = nilai 75).
Sehingga, dengan dukungan seluruh stakeholders Kementerian Perdagangan dan
koordinasi oleh Sekretariat Jenderal nilai SAKIP Kemendag pada tahun ini sangat
mungkin untuk memenuhi target Renstra. Adapun, rincian perkembangan nilai SAKIP
Kemendag dari tahun 2017 - 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 8. Penilaian Evaluasi SAKIP Kementerian Perdagangan, 2017 - 2018
No. Komponen Yang Dinilai Bobot Nilai
2017 2018
A Perencanaan Kinerja 30 22,93 23,02
B Pengukuran Kinerja 25 15,82 15,96
C Pelaporan Kinerja 15 12,21 12,28
D Evaluasi Internal 10 7,90 7,95
E Capaian Kinerja 20 14,18 14,84
Nilai Hasil Evaluasi 100 73,04 74,04
Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB BB
Sumber: Kementerian PAN-RB
Sekretariat Jenderal selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan, yang
terlihat dari berbagai hasil positif sebagai berikut:
1. Penerapan budaya kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan telah berjalan
dengan baik dengan melakukan review kinerja secara berjenjang dan berkala untuk
memastikan target kinerja dapat tercapai;
37
2. Kementerian Perdagangan telah menyusun background study rencana strategis
untuk melakukan penataan isu-isu strategis di bidang perdagangan dengan
menerima masukan dari stakeholders;
3. Kementerian Perdagangan sudah mengembangkan tools untuk melakukan
pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang sehingga meningkatkan keandalan
informasi capaian kinerja organisasi;
4. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP sehingga terdapat
kepastian bahwa sasaran dan rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh setiap unit
kerja;
5. Komitmen seluruh pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi
capaian kinerja pada setiap jenjang organisasi secara periodik.
Dalam rangka mendukung pencapaian target nilai SAKIP 75 pada akhir tahun
2019, Sekretariat Jenderal telah melakukan beberapa kegiatan pada triwulan II -
2019, diantaranya adalah:
1. Penyusunan Laporan Triwulan I Kementerian Perdagangan Tahun 2019
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap
instansi pemerintah, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan
kepemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna, serta bebas dari KKN.
Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan kendala dalam pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi, maka perlu disusun Laporan Triwulan (Laptri)
Kementerian Perdagangan. Tujuan penyusunan Laporan Triwulan I Kementerian
Perdagangan Tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dalam pelaksanaan
kebijakan, program dan kegiatan di bidang perdagangan, sehingga setiap
tantangan dan permasalahan dapat segera ditindaklanjuti dengan komprehensif
dan terintegrasi.
Pada triwulan II – 2019, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan rapat
triwulan I Kementerian Perdagangan Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 8
April 2019 di Ruang Rapat Biro Perencanaan, Gd. Utama Lantai 6 dengan
mengundang seluruh perwakilan Sekretariat Unit Eselon I.
38
Gambar 6. Rapat Finalisasi Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2019
2. Penyusunan Laporan Triwulan I Sekretariat Jenderal Tahun 2019
Sama halnya dengan Laporan Triwulan Kementerian Perdagangan,
Sekretariat Jenderal sebagai unit eselon I yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan SAKIP dan RB di lingkungan Kementerian Perdagangan juga harus
menyusun Laporan Triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja unit-
unit eselon II di lingkungan sekretariat jenderal. Tujuan penyusunan Laporan
Triwulan I Sekretariat Jenderal Tahun 2019 adalah melaporkan pencapaian hasil
atas pelaksanaan tusi (tugas dan fungsi) dan program/kegiatan Sekretariat
Jenderal selama Januari-Maret Tahun 2019, serta mempertanggungjawabkan
pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan. Pada triwulan I – 2019, telah
diselenggarakan Rapat Laporan Triwulan I Sekretariat Jenderal Kementerian
Perdagangan Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2019
bertempat di Ruang Rapat Biro Perencanaan, Gd. Utama Lantai 6. Pada rapat
tersebut diundang perwakilan dari seluruh Unit Eselon II Setjen Kemendag.
Gambar 7. Rapat Finalisasi Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2019
39
Sasaran Program 3:
Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Aparatur Kementerian Perdagangan dan
Non-Aparatur di Bidang Perdagangan"
Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target 2019
Kinerja s.d. Triwulan II
Prediksi Capaian
(%) Realisasi
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya
ketersediaan sarana
dan prasarana aparatur
Kementerian
Perdagangan dan non
aparatur di bidang
perdagangan
9
Indeks Kepuasan terhadap
Sarana dan Prasarana di
lingkungan Kemendag
Skor 78 - - -
10
Persentase Database Master
Asset pada Sistem Informasi
Manajemen Aset Negara (SIMAN)
75% 20 76,13% 101,5
IK-9: Indeks Kepuasan terhadap Sarana dan Prasarana di lingkungan Kemendag
Sebagai unit yang memberikan berbagai layanan kepada beragam stakeholders
di Kementerian Perdagangan, Sekretariat Jenderal selalu berupaya untuk
meningkatkan kualitas layanan. Karenanya, di tahun 2019 ini kembali akan dilakukan
evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Sekretariat Jendral. Evaluasi
akan dilakukan dengan cara survey kepada stakeholders. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit
Penyenggara Pelayanan Publik menjadi dasar penyusunan dan analisis survey yang
akan dilakukan oleh Biro Umum.
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan survey layanan Sekretariat
Jenderal pada triwulan kedua ini adalah:
1) identifikasi layanan. Beberapa layanan yang diberikan oleh Biro Umum
diantaranya: layanan persuratan dan kearsipan, layanan keprotokolan dan
perjalanan dinas, layanan kesehatan, layanan ULP, layanan K3L, dan layanan
fasilitas antar-jemput pegawai.
2) identifikasi responden dan identifikasi unsur-unsur layanan yang harus
dicantumkan dalam survey dalam rangka pengumpulan bahan untuk
penyusunan kuesioner survey.
Beragamnya karakteristik layanan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal
menjadi kendala tersendiri dalam proses pencapaian IK ini. Sebagai contoh,
40
karakteristik layanan kesehatan berbeda dengan layanan peminjaman ruangan. Namun
demikian, upaya untuk menyamakan tipe survey (seluruh survey menggunakan
instrumen pedoman yang sama) tengah dilakukan. Ini dikarenakan dengan
menggunakan pedoman yang sama tentu proses pengambilan rata-rata skor akhir akan
mudah dilakukan, sehingga akan muncul 1 (satu) skor tunggal yang dapat
merepresentasikan skor/nilai layanan Sekretariat Jenderal.
IK-10: Persentase Database Master Asset pada Sistem Informasi Manajemen Aset
Negara (SIMAN)
Penghitungan persentase database master asset pada aplikasi Sistem
Manajemen Aset Negara (SIMAN) dilakukan sebagai upaya untuk memotret sejauh
mana data yang tersaji sedekat mungkin sesuai dengan kondisi riil di lapangan
mengenai keberadan dan kondisi fisiknya. Pada triwulan I - 2019 telah disepakati oleh
seluruh satker di lingkungan Kementerian Perdagangan bahwa terdapat penambahan
aset yang akan diunggah dalam SIMAN sehingga aset negara yang dipotret adalah:
1. kendaraan;
2. tanah;
3. gedung dan bangungan;
4. bangunan air;
5. alat berat;
6. aset tak berwujud; dan
7. aset dengan nilai > Rp 100 juta.
Hingga akhir tahun 2018, persentase database master asset telah mencapai
76,13% dan belum terdapat penambahan data di sistem hingga saat ini. Dengan
realisasi tersebut, persentase capaian kinerja sampai dengan triwulan II - 2019 telah
mencapai 101,5%.
Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja tahun 2019 dan sejalan
dengan pelaksanaan Revaluasi Aset Kementerian Perdagangan serta perbaikan
Formulir Revaluasi Aset Kementerian Perdagangan, saat ini tengah dilaksanakan
kegiatan Verifikasi dan Validasi Dokumen Kepemilikan Aset Tanah dan Bangunan
dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
41
a. verifikasi dan pengecekan ulang sertifikat tanah, Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), data blueprint awal pembangunan gedung, dokumen pengadaan
tambahan bangunan dan sumber data lain yang digunakan sebagai dasar
penginputan data;
b. cek fisik serta pengukuran ulang;
c. sinkronisasi data pada aplikasi SIMAK dan aplikasi SIMAN sesuai dengan
rekomendasi Inspektorat Jenderal;
d. pembuatan data gambar lay out tanah dan denah gedung dan bangunan.
Langkah yang harus dilakukan agar database master asset pada aplikasi Sistem
Manajemen Aset Negara (SIMAN) dapat memotret sedekat mungkin kondisi riil di
lapangan maka setelah Revaluasi Aset selesai maka perlu dilakukan rekonsiliasi ulang
BMN Tingkat Satker dengan KPKNL Jakarta III agar data BMN tersaji dengan baik.
42
B. Realisasi Anggaran
Sekretariat Jenderal memperoleh alokasi anggaran sebesar
Rp850.744.901.000,- dengan perincian sebanyak Rp763.288.435.000,- dialokasikan
untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Perdagangan, serta sisanya sebesar Rp87.456.466.000,- dialokasikan
untuk pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian
Perdagangan.
Target penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal sampai dengan Juni 2019
adalah Rp238.208.527.280,- atau sebesar 28% dari keseluruhan pagu anggaran. Dari
target tersebut yang telah direalisasikan pada triwulan II - 2019 adalah sebesar
Rp289.132.657.264,- atau sekitar 33,99% dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal.
Selanjutnya, realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal sampai dengan
triwulan II tahun 2019 berdasarkan berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 9. Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Januari - Juni Tahun 2019
NO PROGRAM PAGU APBN-P
(Rp)
PREDIKSI
CAPAIAN
TW II
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
%
CAPAI
AN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Peningkatan Pengelolaan Perencanaan 28.783.142.000 52 11.009.391.127 38,25
2 Pengmbangan Sumber Daya Manusia dan
Organisasi 16.700.000.000 24 5.898.681.353 35,32
3 Peningkatan Pengelolaan Keuangan 95.500.000.000 40 46.695.466.988 48,90
4 Pembinaan Adminitrasi dan Pelayanan
Pelaksanaan Tugas Kementerian
Perdagangan
64.000.000.000 27 26.384.309.213 41,23
5 Penyusunan Perangkat dan Pelayanan
Hukum Bidang Perdagangan 9.700.000.000 24 3.404.521.006 35,10
6 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan 36.000.000.000 29 16.396.279.974 45,55
7 Pengelolaan Pendidikan / Pelatihan
Fungsional dan Teknis Kemetrologian 31.800.000.000 31 12.526.581.936 39,39
8 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 20.000.000.000 24 7.693.346.061 38,47
9 Penanganan Isu Strategis Perdagangan
Lintas Sektor 6.000.000.000 24 3.086.099.786 51,43
10 Penyelidikan Kasus Dumping dan Subsidi 9.000.000.000 29 2.693.482.410 29,93
11 Peningkatan Penyelidikan Tindakan
Pengamanan (Safeguards) 8.500.000.000 29 2.797.113.903 32,91
43
NO PROGRAM PAGU APBN-P
(Rp)
PREDIKSI
CAPAIAN
TW II
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
%
CAPAI
AN
12 Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi
Indonesia di Taiwan 75.961.164.000 36 30.783.225.733 40,52
13 Penyelenggaraan Atase Perdagangan 63.558.880.000 24 18.508.282.516 29,12
14 Penyelenggara Akademi Metrologi 6.500.000.000 24 3.609.414.185 55,53
15 Penguatan Lembaga Perlindungan
Konsumen Nasional 20.000.000.000 33 7.235.563.839 36,18
16 Pelayanan Advokasi Perdagangan
Internasional 14.200.000.000 24 4.506.933.893 31,74
17 Pengembangan Sistem Informasi
Perdagangan 67.804.909.000 17 17.319.980.631 25,24
18 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional dan Teknis Penguji Mutu
Barang
6.600.000.000 24 2.440.690.695 36,98
19 Penyelenggara Pusat Promosi Perdagangan
(ITPC) 182.680.340.000 34 64.593.068.450 35,36
20 Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasaran 87.456.466.000 15 1.550.223.565 1,77
JUMLAH 850.744.901.000 28 289.132.657.264 33,99
Sumber: emon.kemendag.go.id
44
45
BAB III PENUTUP
Secara umum pencapaian kinerja Sekreteriat Jenderal Kementerian Perdagangan
telah berjalan pada jalur yang semestinya. Sehingga diharapkan pada akhir tahun 2019
seluruh target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal (Perkin
Setjen) dapat terpenuhi.
Namun demikian, masih dapat ditemui beberapa kendala teknis yang dihadapi
Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan program dan kegiatan-nya selama triwulan II -
2019, yaitu: (1) kendala eksternal khususnya kerjasama atau hubungan dengan institusi
pemerintah terkait lainnya dalam mendukung pencapaian target Perkin Setjen; (2)
keterbatasan Sumber Daya Manusia, khususnya pada Jabatan Fungsional Tertentu,
seperti Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dan Perancang Peraturan
Perundang-undangan; (3) pemanfaatan aplikasi dalam membantu pelaksanaan
kegiatan di lingkungan Kementeridan Perdagangan dirasa belum optimal; dan (4)
pemahaman para pegawai terhadap implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Kementerian Perdagangan masih perlu ditingkatkan lagi.
Menindaklanjuti kendala-kendala yang ditemui di atas, maka dibutuhkan
koordinasi/kerjasama secara kontinyu dan komprehensif antar unit organisasi di
lingkungan Kementerian Perdagangan dan antar instansi pemerintah lainnya untuk
mewujudkan capaian kinerja yang optimal. Selain itu, perlu penguatan komitmen dari
seluruh pimpinan unit kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi yang berkelanjutan terhadap hasil evaluasi SAKIP dan RB di Kementerian
Perdagangan.
Akhir kata, Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan
Triwulan II 2019 sebagai salah satu instrumen monev dan pelaporan kinerja dapat
dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk perbaikan kinerja pada periode-periode
mendatang.
46
47
LAMPIRAN
48
49
Lampiran I: Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2019
50
51
52
53
54
Lampiran II: Pengukuran Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal Triwulan II - 2019
57
1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET 2019
KINERJA TRIWULAN II/2019
PREDIKSI CAPAIAN (%)
REALISASI CAPAIAN
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Meningkatnya Dukungan Kinerja Layanan Publik
Persentase Efisiensi Hasil Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang Dilaksanakan
Secara Elektronik ≥ 6% 50 5% 83,33
Persentase Penyelesaian Peraturan Perundang-
undangan 95% 40 65,33 68,77
Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Informasi Publik 80 100 76,20 95,25
Persentase Sengketa Perdagangan Internasional
yang diselesaikan 90% 50 9,4 10,44
2 Meningkatnya Transparansi,
Akuntabilitas dan Integritas ASN
Kementerian Perdagangan
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian
Perdagangan Skor 75 - - -
Opini BPK atas Kewajaran Laporan Keuangan WTP WTP WTP 100
Penilaian Kemen PAN-RB atas Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kementerian Perdagangan
Skor 75 100 - -
Penilaian atas evaluasi Pelaksanaan RKA
Kementerian Perdagangan 86% 100 - -
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET 2018
KINERJA TRIWULAN II/2019
PREDIKSI CAPAIAN (%)
REALISASI CAPAIAN
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan dan Non Aparatur di Bidang Perdagangan
Indeks Kepuasan terhadap Sarana dan
Prasarana di lingkungan Kementerian
Perdagangan
Skor 78 - - -
Persentase Database Master Asset pada Sistem
Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) 75% 20 76,13% 101,5
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
KINERJA TRIWULAN II/2019
PREDIKSI CAPAIAN (%)
REALISASI (Rp)
CAPAIAN (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Peningkatan Pengelolaan Perencanaan 28.783.142.000 52 11.009.391.127 38,25
2 Pengmbangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi 16.700.000.000 24 5.898.681.353 35,32
3 Peningkatan Pengelolaan Keuangan 95.500.000.000 40 46.695.466.988 48,90
4 Pembinaan Adminitrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas
Kementerian Perdagangan 64.000.000.000 27 26.384.309.213 41,23
5 Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang
Perdagangan 9.700.000.000 24 3.404.521.006 35,10
6 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan 36.000.000.000 29 16.396.279.974 45,55
7 Pengelolaan Pendidikan / Pelatihan Fungsional dan Teknis
Kemetrologian 31.800.000.000 31 12.526.581.936 39,39
8 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 20.000.000.000 24 7.693.346.061 38,47
59
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
KINERJA TRIWULAN II/2019
PREDIKSI CAPAIAN (%)
REALISASI (Rp)
CAPAIAN (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
9 Penanganan Isu Strategis Perdagangan Lintas Sektor 6.000.000.000 24 3.086.099.786 51,43
10 Penyelidikan Kasus Dumping dan Subsidi 9.000.000.000 29 2.693.482.410 29,93
11 Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan
(Safeguards) 8.500.000.000 29 2.797.113.903 32,91
12 Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di
Taiwan 75.961.164.000 36 30.783.225.733 40,52
13 Penyelenggaraan Atase Perdagangan 63.558.880.000 24 18.508.282.516 29,12
14 Penyelenggara Akademi Metrologi 6.500.000.000 24 3.609.414.185 55,53
15 Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional 20.000.000.000 33 7.235.563.839 36,18
16 Pelayanan Advokasi Perdagangan Internasional 14.200.000.000 24 4.506.933.893 31,74
17 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan 67.904.909.000 17 17.319.980.631 25,24
18 Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan
Teknis Penguji Mutu Barang 6.600.000.000 24 2.440.690.695 36,98
19 Penyelenggara Pusat Promosi Perdagangan (ITPC) 182.680.340.000 34 64.593.068.450 35,36
20 Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana 87.456.466.000 15 1.550.223.565 1,77
Jumlah 850.744.901.000 28 289.132.657.264 33,99
Lampiran III: Pengukuran Pencapaian Kinerja Unit Kerja Sekretariat Jenderal Triwulan II - 2019
63
1. BIRO PERENCANAAN
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Perencanaan
Tahun Anggaran : Triwulan II - 2019
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d. Tw II)
Capaian
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya efektivitas
Perencanaan, Penganggaran,
Koordinasi, dan Kerjasama
Kementerian Perdagangan
Penilaian evaluasi Pelaksanaan RKA
Kementerian Perdagangan Skor 85 100 - -
Penilaian MenPAN atas hasil evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Kementerian Perdagangan
Skor 75 100 - -
Persentase Kerjasama yang Dimanfaatkan
oleh Unit Terkait 100% - 50 50
Persentase Dokumen Koordinasi Antar
Lembaga Negara dan Pemerintah yang
Dimanfaatkan oleh Pimpinan Kementerian
Perdagangan
100% - 50 50
Terwujudnya Dukungan Layanan
Teknis dan Adminitrasi Biro
Perencanaan yang Berkualitas
Jumlah Pejabat Fungsional Perencana
yang Terpenuhi Angka Kreditnya sesuai
dengan Kebutuhan
48 Orang 45 - -
Nilai Wilayah Tertib Administrasi Skor > 70-80
(Baik) - - -
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana Tw
II
Realisasi Tw
II Rencana Tw II
Realisasi Tw
II
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan Sarana dan
Prasarana Internal 1 Layanan 50 100 845.100.000 50 13,43
Layanan Perencanaan 1 Layanan 50 48,00 18.225.832.000 50 42,23
Layanan Pemantauan dan
Evaluasi 1 Layanan 50 50,00 4.757.668.000 50 29,56
Layanan Dukungan
Manajemen Satker 1 Layanan 50 48,00 696.464.000 50 48,00
Layanan Perkantoran 12 Layanan 50 48,00 4.258.078.000 50 37,47
65
2. BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Organisasi dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2019
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d Tw II)
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Kompetensi dan
Kinerja Pegawai Kemendag yang
Profesional dan Memiliki Integritas
Jumlah SOP Makro yang disusun dan
disempurnakan sesuai tugas dan fungsi 4 Dokumen - 100 100
Nilai WTA 78 Nilai 56 - -
Persentase Kepuasan Pegawai
terhadap Pelayanan Kepegawaian 87% 50 87 % 100
Persentase kesesuaian penempatan
pegawai dengan persyaratan jabatan 92% 50 100% 108,69
Persentase PNS Kementerian
Perdagangan yang memiliki kategori
“Baik”
93% 50 100% 107,52
Skor Capaian area perubahan,
penataan dan penguatan organisasi 5 Nilai 50 5 Nilai -
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana s.d
Tw II
Realisasi
s.d Tw II
Rencana s.d
Tw II
Realisasi s.d
Tw II
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan Manajemen Organisasi 4 Dokumen 2 Dokumen 50
Dokumen 879.408.000 483.465.513 54.98
Layanan Perkantoran 78 Nilai 6 Bulan
50
4.381.758.000 1.990.037.407 45.52
Layanan Manajemen SDM 87 Persen 87 Persen 100 7.813.242.000 2.229.500.445 28.53
Layanan Manajemen SDM 92 Persen 100 Persen 100 150.000.000 145.999.140 97.33
Layanan Manajemen SDM 93 Persen 100 Persen 100 3.155.000.000 1.069.090.525 33.89
Layanan Reformasi Birokrasi 12 Bulan 5 Nilai 100 320.592.000 192.098.525 59.92
67
3. BIRO KEUANGAN
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Keuangan
Tahun Anggaran : 2019
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%)
Realisasi (s.d
Tw II)
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Terwujudnya tertib adminitrasi keuangan
dan barang milik Negara (BMN)
Kementerian Perdagangan uang
transparan dan akutabel
Persentase Kepatuhan unit kerja
terhadap penyusunan laporan
keuangan
90 Persen 40 - -
Persentase pengelola keuangan
yang bebas dari temuan material 100 Persen 40 94,74 94.74
Persentase penyerapan anggaran
Kementerian Perdagangan 90 Persen 40 36,04
40.04
Persentase penyelesaian
pengelolaan BMN Kementerian
Perdagangan
90 Persen 40 12,82 14.24
Penyelenggaraan tertib adminitrasi unit
kerja
Nilai WTA 72 Nilai 40 - -
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana s.d
Tw II
Realisasi
s.d Tw II
Rencana s.d
Tw II
Realisasi s.d
Tw II
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan Manajemen Keuangan 1 Layanan 40 50,74 3.852.758.000 40 50,74
Layanan Manajemen BMN 1 Layanan 40 36,23 1.110.390.000 40 36,23
Layanan Sarana dan Prasarana
Internal
1 Layanan 40 53,24 277.000.000 40 53,24
Layanan Dukungan Manajemen
Satker
1 Layanan 40 27,47 1.156.502.000 40 27,47
Layanan Perkantoran 12 Bulan 40 49,93 88.717.157.000 40 49,93
69
4. BIRO UMUM
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2019
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d Tw II)
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan
Ketatausahaan dan
Kerumahtanggaan
Indeks Kepuasan terhadap ketersediaan
sarana dan prasarana di lingkungan
Kemendag
Skor 78 - - -
Persentase standar efisensi hasil
pengadaan barang/jasa pemerintah 6% 50 - -
Efektifitas Layanan dan Dukungan
dalam Pengelolaan Saran dan
Prasarana
Persentase database master asset pada
Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
(SIMAN)
75% 20 76,13% 101,5
Jumlah penambahan luas lahan tanah
yang tersedia untuk mendukung kegiatan
operasional perkantoran Kemendag
Kemendag (m2)
649,35 M2 100 - -
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana s.d
Tw II
Realisasi
s.d Tw II
Rencana s.d
Tw II
Realisasi s.d
Tw II
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan Umum 1 Layanan 45 0 116.449.939.000 45 26,98
Layanan Umum 1 Layanan 45 100 1.632.452.000 45 31,82
Layanan Manajemen BMN 1 Layanan 70 25 1.318.550.000 70 24,10
Layanan Saranan dan Prasarana 1 Layanan 100 0 25.000.000.000 100 -
5. BIRO HUKUM FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Hukum
Tahun Anggaran : 2019
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d Tw II)
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya efektifitas
penyusunan kebijakan dan
peraturan perundang-undangan
bidang perdagangan
Persentase peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan
95% 40 65.33 68.77
Jumlah jabatan fungsional perancang
peraturan perundang-undangan yang
tepenuhi angka kreditnya
2 Orang - - -
Pemberian pelayanan dan bantuan
hokum, pengelolaan dokumentasi
dan informasi hukum
Persentase pelayanan dan bantuan
hokum yang ditangani
100 persen 40 40 40
Rata-rata waktu penyelesaian legal
opinion
20 Hari 100 100 100
Terlaknsanaya penyelenggaraan
tertib adminitrasi unit kerja
Nilai predikat WTA 75 Nilai - - -
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana s.d
Tw II
Realisasi
s.d Tw II
Rencana s.d
Tw II
Realisasi s.d
Tw II
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan Hukum 1 Layanan 50 50 8.254.696.000 24,19 35.45
Layanan Perkantoran 12 Bulan 50 50 1.445.304.000 24,19 41.61
71
6. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Humas
Tahun Anggaran : 2019
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d Tw II) % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Persepsi Positif
Kementerian Perdagangan di Mata
Publik
Persentase kepuasan pengguna Layanan
Informasi Publik Kementeria Perdagangan
80 Persen - 76.20 95.25
Persentase Opini positif pemberitaan
Kementerian Perdagangan di Media
70 Persen 100 99 100
Persentase SDM jabatan fungsional
Pustakawan dan Pranata Humah yang
terpenuhi angka kreditnya sesuai dengan
kebutuhan
70 Persen - 25 100
Penyelenggaraan tertib adminitrasi
unit kerja
Nilai WTA 70 Nilai - - -
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana s.d
Tw II
Realisasi
s.d Tw II
Rencana s.d
Tw II
Realisasi s.d
Tw II
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan Hubungan Masyarakat
dan Komunikasi
2 Laporan 50 100 14.315.464.000 50 43.47
Layanan Sarana dan Prasaran 1 Layanan 50 100 1.053.000.000 50 13.44
Layanan Dukungan Manajemen
Satker
1 Layanan 50 100 874.953.000 50 13.50
Layanan Perkantoran 12 Bulan 50 100 3.756.583.000 50 42.16
7. BIRO ADVOKASI PERDAGANGAN
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Biro Advokasi Perdagangan
Tahun Anggaran : 2019
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%) Realisasi (s.d. Tw II)
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningatnya layanan advokasi perdagangan internasionalyang sesuai dengan kaidah-kaidah hokum nasional dan internasional
Persentase opini hukum/analisa hukum/dokumen hokum lainnya yang dimanfaatkan oleh stakeholder
90% 45 50 55
Terselesaikannya penanganan sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara mitra dagang
Persentase penanganan sengketa perdagangan Internasional
90% 45 9,4 10,44
Terwujudnya pelayanan advokasi hokum yang bermanfaat bagi stakeholder
Persentase kepuasan stakeholder atas layanan advokasi perdagangan internasional
90% - - -
Penyelenggaraan tertib adminitrasi unit kerja
Nilai WTA
Nilai 70
- - -
73
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana s.d
Tw II
Realisasi
s.d Tw II
Rencana s.d
Tw II
Realisasi s.d
Tw II
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan Advokasi dalam rangka
negosiasi perjanjian perdagangan
Internasional 7 Laporan
45
50 3.960.782.000 45 49,67 Layanan advokasi dalam rangka
implementasi dan dokumentasi
hukum perdagangan internasional
Layanan advokasi dalam rangka
penanganan sengketa
perdagangan internasional
3 Laporan 45 15 6.122.032.000 45 14,77
Layanan pemutakhiran basis data
terkait perjanjian perdagangan
internasional
1 Laporan 45 30 1.555.624.000 45 28,49
Layanan Internal (Overhead) 1 Laporan 45 55 2.561.562.000 45 54,20
Layanan Perkantoran
8. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERDAGANGAN
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan
Tahun Anggaran : 2019
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d Tw II) % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Terwujudnya SDM sektor
Perdagangan yang kompeten
Nilai Wilayah Tertib Administrasi (WTA) 70 Nilai - - -
Persentase keberhasilan SDM sektor
perdagangan terhadap pelaksanaan diklat
perdagangan
81 Persen 33 % (423
Peserta)
48,71 % (624
Peserta) 147,60 %
Persentase SDM sektor perdagangan yang
terpenuhi standar kompetensinya sesuai
ketentuan yang telah ditetapkan 83 Persen - - -
75
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana
s.d Tw II
Realisasi
s.d Tw II
Rencana
s.d Tw II
Realisasi s.d
Tw II
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Nilai Wilayah Tertib Adminitrasi (WTA)
Layanan Sarana dan
Prasarana Internal Pusdiklat
Perdagangan
1 Layanan 100 100 1.354.640.000 45 50,32
Layanan Sarana dan
Prasarana Internal Balai Diklat
PMB
1 Layanan 100 100 510.000.000 45 44,96
Layanan Dukungan
Manajemen Satker Pusdiklat
Perdagangan
1 Layanan 100 100 2.741.016.000 45 31,75
Layana Dukungan
Manajemen Satker Balai
Diklat Penguji Mutu Barang
1 Layanan 100 100 1.202.013.000 45 32,48
Layanan Perkantoran
Pusdiklat Perdagangan 1 Layanan 100 100 20.278.919.000 45 51,03
Layanan Perkantoran Balai
Diklat PMB 1 Laynan 100 100 554.297.000 45 43,39
Persentase Keberhasilan SDM Sektor Perdagangan terhadap Pelaksanaan Diklat Perdagangan
Pelaksanaan Diklat Aparatur 457 Peserta 37,20 37,20 6.502.400.000 45 27,64
Pelaksanaan Diklat Non
Aparatur 720 Peserta 54,17 54,17 3.166.150.000 45 42,40
Pelaksanaan Diklat Penguji
Mutu Barang 405 Peserta 36,54 36,54 2.332.313.000 45 40,29
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana
s.d Tw II
Realisasi
s.d Tw II
Rencana
s.d Tw II
Realisasi s.d
Tw II
Persentase SDM Sektor Perdagangan yang terpenuhi Standar Kompetensinya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
Tindaklanjut dan
Pendampingan Pasca
Pelatihan Aparatur
1 Kegiatan - - 225.066.000 - -
Tindaklanjut dan
Pendampingan Pasca
Pelatihan Aparatur
1 Kegiatan - - 86.467.000 - -
Monitoring dan Evaluasi
Pelatihan Penguji Mutu
Barang
1 Kegaitan - - - - -
77
9. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEMETROLOGIAN
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Pengembangan SDM Kemetrologian
Tahun Anggaran : 2019
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d Tw II) % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya kuantitas dan
kualitas pengembangan Sumber
Daya di Bidang Kemetrologian
Prosentase hasil pengembangan teknologi
di bidang kemetrologian yang
dimanfaatkan atau diterapkan
75 Persen
- - -
Prosentase kerjasama kemetrologian yang
ditindaklanjuti
70 Persen - - -
Prosentase SDM Kemetrologian yang
meningkat kompetensinya
80 Persen 25 100 125
Prosentase Mahasiswa yang Lulus Tepat
Waktu
55 Persen - - -
Pengelolaan tata usaha dan rumah
tangga yang efektif
Nilai Predikat WTA 70 Nilai - - -
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana s.d
Tw II
Realisasi
s.d Tw II
Rencana s.d
Tw II
Capaian s.d
Tw II
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan Pengembangan
Teknologi Kemetrologian 4 Laporan - - 561.593.000 30 38,22
Layanan Kerjasama Sumber Daya
Kemetrologian 12 Laporan 25 8,33 1.182.874.000 30 25,58
Layanan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kemetrologian 1010 Orang 25 40,20 8.971.722.000 30 27,28
Layanan Pendidikan Vokasi
Kemetrologian 200 Orang 25 74,00 6.476.120.000 30 55,73
Layanan Internal Layanan
Internal 25 10,00 20.896.354.000 30 45,78
79
10. KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
Tahun Anggaran : 2019
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d Tw II) % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya kualitas
penyelidikan tindakan
pengamanan perdagangan
(Safeguard) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Jumlah penanganan penyelidikan tindakan
pengamanan perdagangan (Safeguard)
5
Penanganan 50 3 60
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana s.d
Tw II
Realisasi
s.d Tw II
Rencana s.d
Tw II
Realisasi s.d
Tw II
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Penanganan penyelidikan
tindakan pengamanan
perdagangan (Safeguard)
5
penanganan 50 22,16
4.484.222.000
50 37,03
Layanan perkantoran 12 bulan 50 53,64 4.015.778.000 50 37,03
11. PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Data dan Informasi
Tahun Anggaran : 2019
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Prediksi
Capaian (%)
Realisasi
(s.d Tw II) % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Mewujudkan SDM TIK yang
berkinerja
Jumlah Pranata Komputer dan Statistisi
Kementerian Perdagangan yang memiliki
angka kredit sesuai ketentuan
38 persen 40 40 40
Penyelenggaraan tertib adminitrasi
unit kerja Nilai Predikat WTA 85 Nilai 40 50 58,82
Terwujudnya pelayanan TIK dan
data yang berkualitas
Persentase kepuasan stakeholder
terhadap pelayanan TIK dan data 85 persen 40 50 58,82
Terwujudnya tata kelola TIK yanh
handal dan terpadu
Jumlah kebijakan dan perencanaan di
bidang TIK yang diimplementasikan di
lingkungan Kementerian Perdagangan
2 Peraturan 40 40 40
Jumlah sistem TIK di Lingkungan
Kementerian Perdagangan yang
terintegrasi
10 aplikasi 40 80 80
81
Output Target
Kinerja Fisik (%)
Anggaran
Kinerja Keuangan (%)
Rencana s.d
Tw II
Realisasi
s.d Tw II
Rencana s.d
Tw II
Realisasi s.d
Tw II
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Layanan SDM TIK dan statistisi 38 persen 40 40 164.204.000 60 16,44
Layanan Internal, Layanan Sarana
dan Prasarana Internal, Layanan
LPSE
85 Nilai 40 50 3.788.429.000 60 37,91
Layanan Data dan Informasi 85 Persen 40 50 3.279.703.000 60 41,34
Layanan TIK 2 Peraturan 40 40 10.352.446.000 60 52,37
Layanan TIK 10 Applikasi 40 80 50.745.914.000 60 11,77
12. PUSAT PENANGANAN ISU STRATEGIS
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Pusat Penanganan Isu Strategis
Tahun Anggaran : 2019
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi Capaian (%)
Realisasi (s.d Tw I)
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tersedianya rekomendasi sebagai bahan perumusan penanganan isu-isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan
Jumlah rekomendasi penanganan isu-isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan
12 Dokumen 25 4 Dokumen 25
Mewujudkan efektifitas penanganan isu-isu strategis lintas sektor yang berdampak terhadap perdagangan
Persentase rekomendasi penanganan isu strategis lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder
70 Persen - - -
Output Target Kinerja Fisik (%)
Anggaran Kinerja Keuangan (%)
Rencana s.d Tw II
Realisasi s.d Tw II
Rencana s.d Tw II
Realisasi s.d Tw II
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Rekomendasi Penanganan Isu Strategis Lintas Sektor yang Berdampak terhadap Perdagangan
12 Rekomendasi
25 25 2.882.877.000 20 22,44
Laporan Penanganan Isu Strategis Lintas Sektor yang Berdampak terhadap Perdagangan
12 Laporan - - 1.776.783.000 10 10,31
Layanan Perkantoran 1 Layanan 25 25 1.340.340.000 20 22,60
83
13. BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Tahun Anggaran : 2019
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi Capaian (%)
Realisasi (s.d Tw II)
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tersusunnya Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah Dalam Upaya Mengembangkan Perlindungan Konsumen Di Indonesia
Jumlah Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah
20 Rekomendasi
50 1 5
Mendorong Berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen yang Unggul di Bidang Perlindungan Konsumen
Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang Diberdayakan
40 Lembaga - 9 11,25
Output Target Kinerja Fisik (%)
Anggaran Kinerja Keuangan (%)
Rencana s.d Tw II
Realisasi s.d Tw II
Rencana s.d Tw II
Realisasi s.d Tw II
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah
20 Rekomendasi
50 5 5.096.608.000 50 22,23
Lembaga Perlindungan Konsumen yang Diberdayakan
80 Lembaga - 11,25 1.525.660.000 - 43,10
Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 41,7 100 463.090.000 41,7 38,49
Layanan Perkantoran 1 Layanan 50 49,8 3.082.145.000 50 45,03
14. KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Komite Anti Dumping Indonesia
Tahun Anggaran : 2019
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi Capaian (%)
Realisasi (s.d Tw I)
% Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Melakukan penanganan Anti Dumping/Tindakan Sesuai dengan Ketentuan Anti Dumping/Tindakan Imbalan yang berlaku
Penanganan Penyelidikan Anti Dumping/TIndakan Imbalan
8 Kasus 25 2 25
Output Target Kinerja Fisik (%)
Anggaran Kinerja Keuangan (%)
Rencana s.d Tw I
Realisasi s.d Tw I
Rencana s.d Tw I
Realisasi s.d Tw I
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Penanganan Anti Dumping dan TIndakan Imbalan
8 Kasus 2 25 4.237.178.000 10 6.79
Layanan Perkantoran 12 Bulan 25 20 4.762.822.000 10 15.6