1

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI KE

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tanggal 4 – 6 Maret 2009

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI tanggal..............serta Surat

Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor......tanggal......tentang Penugasan Kepada

Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi DPR RI untuk

melakukan Kunjungan Kerja Kelompok pada Reses Masa Sidang III Tahun Sidang

2008 – 2009, Komisi XI DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi

Sumatera Selatan pada tanggal 4 – 6 Maret 2009.

Dalam Kunjungan Kerja tersebut, Komisi XI DPR RI telah melakukan kegiatan

pertemuan dengan beberapa Instansi di daerah Sumatera Selatan yang terdiri dari:

Pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, jajaran Pemerintah Daerah

Provinsi Sumatera Selatan, Bappeda, Pimpinan DPRD Provonsi Sumatera Selatan

Pertemuan dengan Bank Indonesia dan Bank Bank BUMN yang terdiri dari Bank

BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, PT Askrindo, dan PT Sarana Sumsel

Ventura

Pertemuan dengan jajaran Departemen Keuangan Provinsi Sumatera Selatan yang

terdiri dari Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Negara, Kanwil Ditjen Kekayaan Negara.

Pertemuan dengan Para Direksi BUMN di Provinsi Sumatera Selatan ( PT Pupuk

Sriwijaya, PT Bukit Asam)

II. INFORMASI DAN PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN

A. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah seluas 87.017,42 KM2 yang

terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota dengan jumlah penduduk sebanyak

7.752.661 jiwa. Data yang di dapat mengenai jumlah penduduk di daerah

Sumatera Selatan kemungkinan tidaklah akurat karena kendala yang dihadapi oleh

Pemprov Sumatera Selatan di lapangan banyak ditemukan penduduk yang

mempunyai Kartu Tanda Penduduk lebih dari satu KTP yang dimiliki oleh warga,

sehingga data jumlah penduduk kemungkinan tidaklah akurat.

2. Postur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan

untuk tahun anggaran 2009 adalah sebagai berikut: Pendapatan Daerah Rp.

2.681.672.318.900, Belanja Daerah Rp. 2.751.672.318.900 sehingga terdapat

defisit Rp. 70.000.000.000 yang ditutupi dari Pembiayaan daerah yang diambil

dari sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya.

3. Realisasi Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil

Pemprov Sumatera Selatan untuk tahun 2008 – 2009 dimana Penerimaan daerah

sebesar Rp. 1.248.259.426.00 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp.

2

960.850.875.318. Sehingga prosentase penyerapannya mencapai 76,98% dari total

Penerimaan Pemprov Sumatera Selatan.

4. Beberapa usulan perbaikan Dana Perimbangan dalam rangka penyusunan APBN

dari Pemprov Sumatera Selatan agar terciptanya penyempurnaan kebijakan

perimbangan antara pusat dan daerah:

Formulasi perhitungan dana perimbangan yang telah ditetapkan agar lebih

transparan

Prosentase pembagian kepada daerah penghasil lebih diutamakan dengan

mempertimbangkan jumlah pegawai dan kebutuhan masyarakat dengan

tidak mengabaikan daerah lain yang memilik fiskal gap yang tinggi.

Bagi hasil pajak dan bukan pajak untuk triwulan IV agar pembagiannya

tepat waktu.

5. Penyerapan APBD tahun 2008 Pemprov Sumatera Selatan dibukukan setiap enam

bulan (semester) yaitu untuk semester pertama Semester I (Januari – Juni) :

Pendapatan Daerah Rp. 2.472.769.354.600. dengan Realisasi Rp.

1.049.123.867.916,08. atau 42,43%. Sedangkan Belanja Daerah Rp.

2.743.382.539.020,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 781.338.752.910,42 atau

28,48%.

6. Sedangkan Penyerapan untuk semester kedua terjadi peningkatan yang siknifikan

dimana Pendapatan Daerah Rp. 2.617.007.898.200 dengan Realisasi Rp.

2.580.262.745.689,25 atau 98,60%. Sedangkan Belanja Daerah Rp.

2.718.409.708.751 dengan Realisasi Rp. 2.386.640.029.309,49 atau 87,80%

7. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemprov Sumatera Selatan dalam

permasalahan penyerapan anggaran adalah terdapat efesiensi terhadap pekerjaan

yang telah ditetapkan karena keterbatasan pendapatan daerah, akibat

keterlambatan penetap APBD-P, dan banyaknya kegiatan yang tidak direncanakan

sehingga tidak dapat direalisasikan.

8. Strategi Pembanguna daerah dalam kerangka pembangunan Sumatera Selatan

tahun 2010-2014 terdiri dari :

Pembangunan Pertanian

Peningkatan UMKMK

Pemantapan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran serta penyediaan lapangan

kerja

Percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur strategis.

9. Prioritas program pembanguna Sumatera Selatan untuk tahun 2010 terdiri dari :

a. Optimalisasi pengembangan pertanian di daerah rawa, sungai, dan danau

b. Peningkatan kualitas produk, diversifikasi dan pemasaran hasil UMKMK

c. Pemantapan pembangunan sumber daya manusia melalui kesinambungan

pelayanan sekolah gratis dan berobat gratis serta merealisasikan berdirinya

sekolah dan rumah sakit internasional

3

d. Mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta penyediaan

lapangan kerja melalui program pro-poor, pro-job, dan pro-group

e. Percepatan pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api, jaringan rel kereta

api, jalan & jembatan serta jaringan irigasi & rawa.

10. Proyek pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Api Api yang mempunyai

daya tarik bagi investor karena posisinya yang sangat strategis. Pembangunan

Pelabuhan Tanjung Api Api diperkirakan akan manghabiskan biaya sampai

dengan Rp.15 Triliun yang dananya diluar dari APBD. Saat ini Pemprov Sumatera

Selatan sudah memiliki banguna rel kereta api sepanjang 320 KM dari Lubuk

Lingau sampai Tanjung Api Api

11. Dalam forum World Islamic Economic Forum (WIEF) ke 5 di Jakarta beberapa

negara Islam yaitu Iran dan Qatar sudah menyatakan minat menanamkan investasi

untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Api Api di Sumatera Selatan.

12. Selain pelabuhan Tanjung Api Api, beberapa proyek investasi di daerah Sumatera

Selatan yang sudah ditawarkan kepada investor dari Timur Tengah adalah: Stasiun

Peti Kemas Mura dan Martapura, Gas Methane, biofuel, Highway Patung Raya

(Palembang-Betung-Indralaya), Industri Hilir Karet, Industri Hilir CPO,

Pembangunan RS Islam, Pelabuhan Dermaga Tanjung Api Api, dan

Pembangunan Perumahan.

B. BANK INDONESIA DAN KANTOR PERWAKILAN BANK BANK

BUMN, PT ASKRINDO, DAN PT SARANA SUMSEL VENTURA

1. Krisis keuangan global berimbas terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi

wilayah Sumbagsel pada triwulan IV-2008 yang ditandai dengan kontraksi

pertumbuhan sebesar 2,30% (qtq, harga konstan) dan penurunan sebesar 10,52%

(qtq, harga berlaku). Namun demikian, secara kumulatif perekonomian Sumbagsel

pada tahun 2008 tetap mengalami pertumbuhan sebesar 5,08% (yoy, harga

konstan) atau sebesar 21,19% (yoy, harga berlaku). Namun melihat kondisi

ekonomi gobal pada tahun 2009 ini kalangan perbankan di Sumatera Selatan

masih tetap menunggu dan melihat keadaan dalam menyalurkan kreditnya.

2. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumbagsel terkonfirmasi dari

hasil survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia di 4 (empat) kota zona

Sumbagsel (Palembang, Pangkalpinang, Bandar Lampung, dan Bengkulu). Indeks

Keyakinan Konsumen (IKK) yang menggambarkan tingkat keyakinan konsumen

terhadap kondisi ekonomi saat ini dan 6 bulan mendatang, berada pada indeks

sebesar 91,33 pada bulan Desember 2008 atau mengalami penurunan indeks dari

tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 103,56. Konsumen dikatakan optimis jika

indeks dimaksud berada di atas 100.

3. Di sektor perdagangan luar negeri, berdasarkan kelompok Standard International

Trade Classification (SITC);

a. Total nilai ekspor non migas di wilayah Sumbagsel sampai dengan akhir tahun

2008 (kumulatif tahun 2008) tercatat sebesar US$7.575,89 juta meningkat sebesar

4

51,97% dari sebesar US$4.985,20 juta pada akhir tahun 2007 (kumulatif tahun

2007).

b. Dampak krisis terhadap ekspor mulai terlihat pada kinerja ekspor triwulan IV-

2008 yang anjlok menjadi USD1.298,79 juta dari sebesar USD2.276,34 juta pada

triwulan III-2008.

PERKEMBANGAN EXPORT IMPORT SITC

4. Inflasi tahunan (yoy) zona Sumbagsel pada tahun 2008 sebesar 14,90%, jauh lebih

tinggi dibanding inflasi nasional yang tercatat sebesar 11,06%. Laju inflasi

tahunan (yoy) tertinggi selama triwulan IV-2008 terjadi pada sektor :

a. Kelompok kesehatan sebesar 18,30%.

b. Kelompok bahan makanan sebesar 18,20%.

c. Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 18,10%.

d. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, & tembakau sebesar 13,30%.

e. Kelompok sandang sebesar 7,60%.

f. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 7,00%, dan

g. Kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 7,00%.

PERBANDINGAN INFLASI PERKELOMPOK

5. Kinerja sektor perbankan wilayah Sumbagsel pada tahun 2008 mengalami

pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya;

a. Total aset perbankan tumbuh sebesar 15,39% (yoy) menjadi sebesar Rp73,14

triliun, atau meningkat secara triwulanan sebesar 2,53% (qtq) dibandingkan

dengan triwulan III-2008.

5

b. Penghimpunan dana tumbuh sebesar 18,21% (yoy) menjadi sebesar Rp55,42

triliun, atau meningkat secara triwulanan sebesar 6,45% (qtq) dibandingkan

dengan triwulan III-2008.

PERKEMBANGAN PERBANKAN

6. Di sisi penyaluran kredit, penyaluran kredit/pembiayaan mengalami peningkatan

sebesar 31,52% menjadi Rp51,70 triliun jika dibanding tahun sebelumnya, namun

jika dibanding triwulanan sebelumnya hanya mengalami peningkatan sebesar

0,05%. Persentase loan to deposit ratio (LDR) meningkat dari 83,85% pada tahun

2007 menjadi 93,29% dengan tingkat NPL sebesar 3,22%

7. Pemberian kredit mikro dan menengah pada PT BRI masih spesifik sampai

dengan Rp. 50 juta. Kendala yang dihadapi oleh kalangan Perbankan di Sumatera

Selatan masih dalam hal jaminan kredit kepada petani yang tidak memilik

sertifikat. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan sinergi dengan kantor BPN

dengan memberikan kemudahan biaya pembuatan sertifikat sehingga kalangan

petani mempunyai akses ke Perbankan.

8. Selain masalah jaminan, kelangkaan bibit unggul juga menjadi masalah yang

terjadi di lapangan. Selain itu juga banyaknya bibit unggul palsu beredar di

Sumatera Selatan serta distribusi pupuk bersubsidi yang masih terkendala. Dalam

hal distribusi pupuk bersubsidi, hanya kelompok tani yang terdaftar saja yang bisa

mendapatkan akses pupuk bersubsidi sedangkan yang tidak terdaftar masih

banyak jumlahnya. Beberapa hal tersebut diatas masih menjadi kendala pihak

Perbankan dalam meberikan kredit kepada petani karena akan meningkatkan

resiko pemberian kredit tersebut.

9. Di daerah Sumatera Selatan masih banyaknya petani atau nasabah yang tidak

Bankable karena terkendala masalah jaminan. Hal ini akan sangat terasa oleh

kalangan petani jika fluktuasi harga produk pertanian terjadi sehingga akan

mempengaruhi aktivitas para petani di Sumatera Selatan karena mereka

kekurangan modal untuk usahanya. Dalam rangka optimalisasi penyaluran kredit

untuk menopang UMKM, kiranya dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah

antara lain bentuk dukungan untuk meningkatkan kelayakan calon debitur dalam

mengakses kredit dan penguatan lembaga keuangan mikro antara lain melalui

bantuan sertifikasi pertanahan dan pendampingan para calon debitur sektor

perkebunan oleh dinas terkait.

6

10. Jumlah kredit yang telah diberikan kepada sektor UMKM hingga Desember 2008

di Propinsi Sumatera Selatan adalah sbb:

11. Untuk Program KUR di Sumatera Selatan beberapa Bank BUMN mempunyai

program yang tidak sama.

a. PT BNI : Dalam tahun 2009 akan lebih fokus dalam pengembangan KUR

dengan menambahkan dana bagi program KUR sebanyak Rp. 160 Miliar

b. PT Bank Mandiri : Sampai dengan bulan Oktober 2007 pihak bank

mandiri sudah menyalurkan KUR di daerah Sumatera Selatan sebesar Rp.

155 miliar dan pada tahun 2009 ini juga akan melakukan penambahan

dana bagi program KUR. Namun dalam pelaksanaannya pihak bank

Mandiri masih meminta agunan sebesar 30% kepada para nasabah KUR

karena pihak Askrindo hanya menjamin kredit KUR sebesar 70%. Hal ini

dilakukan pihak Bank Mandiri untuk menjaga posisi NPL agar tidak

meningkat akibat program tanpa agunan kredit KUR ini.

c. PT BRI : Masih menjadi Bank terbesar pelaksana pemberian KUR di

Indonesia. Penyaluran KUR secara nasional posisi sampai dengan

Desember 2008 untuk Propinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp.

384.298 Juta dengan jumlah debitur sebanyak 34.161 nasabah.

C. KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEUANGAN PROVINSI

SUMATERA SELATAN

1. Rencana Penerimaan Pajak Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 adalah

sebesar Rp. 5.785.174,05 juta, sedangkan realisasi penerimaan pajak Kanwil

DJP Sumsel dan Kep Babel tahun 2008 adalah sebesar : Rp. 6.183.194,02 Juta

atau 106,88% dari Rencana Penerimaan.

No. Nama Bank Nominal Kredit UMKM (Rp. Miliar)

1. BNI 1.934,81

2. BRI 2.094,36

3. Mandiri 936,19

4. BTN 1,22

7

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2008

No. Jenis Pajak Rencana 2008

Realisasi

2008

%

Pencapaian

1 PPh

2,562,198.03

2,486,949.17 97.06%

2

PPN DAN

PPnBM

1,480,829.35

1,600,407.37 108.08%

3

PAJAK

LAINNYA

57,705.73

66,824.70 115.80%

4

PBB DAN

BPHTB

1,684,440.94

1,759,603.82 104.46%

Jumlah

5,785,174.05

6,183,194.02 106.88%

2. Penerimaan pajak untuk daerah Sumatera Selatan dapat ditingkatkan lagi agar

terjadi pemerataan di daerah jika UU PPh pasal 21 dapat diatur lagi dengan

cara sentralisasi Kantor Pusat yang dikembalikan ke domisili daerah asal. Saat

ini aturan pajak yang ada membolehkan Kantor Pusat suatu perusahaan

berdomisili dimana saja. Jika Kantor Pusat perusahaan perkebunan dan

pertambangan di daerah Sumatera Selatan berada di lokasi tempat usahanya,

maka pemerintah daerah akan mendapatkan porsi 20% dari setiap PPh yang di

potong dari gaji pegawai.

3. Pembetulan SPT dalam rangka program Sunset Policy memberikan tambahan

pajak kurang bayar sebesar Rp. 7,9 Miliar pada tahun 2008 dan Rp. 44,5 pada

periode Januari sampai dengan Februari 2009. Sedangkan Penambahan Wajib

Pajak pada tahun 2008 sebesar 61.463 wajib pajak yang terdiri dari WP orang

pribadi sebanyak 56.025 dan WP badan sebanyak 5.438.

4. Faktor penyebab berkurangnya penerimaan pajak di daerah Sumatera Selatan

adalah kondisi ekonomi global yang memburuk sehingga menyebabkan

penurunan harga komiditi andalan Sumsel seperti CPO dan karet. Dalam hal

ini karet lebih memprihatinkan karena penurunannya sangat tajam. Selain itu

juga daya beli masyarakat menjadi menurun yang menyebabkan transaksi

Wajib Pajak akan berkurang yang berimplikasi kepada penerimaan PPN yang

akan turun.

5. Penerimaan Kanwil DJBC Sumbagsel Tahun 2008 adalah sebesar Rp.

145.987.260.000 mencapai 93,98 % dari targetnya sebesar Rp.

155.328.390.000, terdiri dari Penerimaan Bea Masuk dan cukai. Sedangkan

target penerimaan untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 845.772.560.000.

Terdiri dari Bea Masuk, Cukai dan Pungutan Ekspor / Bea Keluar, yang pada

8

tahun 2009 menjadi pendapatan DJBC. Sampai dengan 28 Pebruari 2009

sudah terealisasi sebesar Rp. 94.612.810.000.

Tabel Penerimaan Bea Masuk dan Cukai

Tahun 2008

(Jutaan rupiah)

No JENIS

PENERIMAAN TARGET 2008 REALISASI 2008 %

1 Bea Masuk 154,484.02 145,195.50 93.99

2 Cukai 844.37 791.76 93.77

Total 155,328.39 145,987.26 93.98

6. Sedangkan realisasi penerimaan Bea dan Cukai Sumbagsel sampai dengan 28

Februari 2009 adalah sbb:

(Jutaan Rupiah)

No JENIS

PENERIMAAN TARGET 2009 REALISASI 2009*) %

1 Bea Masuk 153,409.60 94,371.95 61.51

2 Cukai 907.28 121.26 13.36

3 Pungutan Ekspor /

Bea Keluar 691,455.68 119.60 0.02

Total 845,772.56 94,612.81 11.19

7. Beberapa kendala yang menyebabkan target penerimaan Bea dan Cukai tidak

terpenuhi di daerah Sumbagsel adalah sebagai berikut:

a. Adanya penurunan Bea Masuk dari 5% menjadi 0% sehubungan

dengan diberlakukannya Tarif CEPT ( Impor dari Negara-negara

ASEAN ), sebagai contoh impor asphalt dari Singapura dan mesin/

sparepart mendapat penurunan tarif dari 5% menjadi 0%;

b. Bertambahnya Perusahaan-perusahaan yang mendapat fasilitas

Pembebasan dan Penangguhan Bea Masuk;

c. Adanya penurunan volume impor sehubungan dengan gejala umum

perlambatan pertumbuhan ekonomi.

8. Untuk meningkatkan penjualan produksi dalam negeri seharusnya struktur

penerimaan Bea dan Cukai dalam APBN mengalami penurunan dari tahun ke

tahun. Namun pada kenyataannya Pemerintah selalu menetapkan target yang

meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini sangat kontradiksi dengan program

Pemerintah dalam mengalakan penggunaan produksi dalam negeri sebab

dengan meningkatnya penerimaan Bea Cukai dari tahun ketahun merupakan

indikasi masuknya produk impor ke Indonesia yang selalu meningkat dari

tahun ke tahun.

9

9. DIPA TA. 2008 untuk seluruh satker di propinsi Sumatera Selatan yang

berjumlah 384 DIPA untuk 38 Bagian Anggaran Departemen/Lembaga Non

Departemen yang terdiri dari 476 Satker dengan jumlah

dana Rp. 5.179.511.677.000,- penyerapan dana pagu satker pada umumnya

cukup bagus yaitu realisasi pencairan dananya sebesar 93,34 % , sedangkan

dana yang tidak terserap sebesar 6,66 %. Dana yang tidak terserap tersebut

disebabkan karena adanya hasil lelang dibawah dari harga yang ditentukan dan

penghematan penggunaan dana sesuai kebutuhan.

10. Penilaian aset Barang Milik Negara (BMN) sudah dilakukan sesuai petunjuk

dan arahan pelaksanaan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara. Kegiatan Penertiban BMN termasuk penilaian aset BMN untuk satker

TNI-POLRI dilakukan setelah pelaksanaan satker K/L, saat ini dalam

pelaksanaan kegiatan.

11. Gambaran umum kegiatan penilaian aset BMN di lingkungan Kantor Wilayah

IV DJKN Palembang, sebagaimana berikut:

UNIT KERJA TARGET SELESAI % SALDO AWAL SALDO AKHIR

KANWIL IV 100 100 100 3,882,933,991,593 6,471,656,537,413

KPKNL PLMBG 110 110 100 779,095,076,906 1,942,679,197,141

KPKNL LAHAT 91 91 100 216,307,139,437 302,607,867,383

KPKNL JAMBI 250 243 97.2 726,057,507,307 1,407,726,264,213

KPKNL

PANGKLPINANG 97 97 100 695,091,354,337 908,656,697,289

JUMLAH 648 641 98.9 6,299,485,069,580 11,033,326,563,439

D. JAJARAN BUMN PT PUSRI DAN PT BUKIT ASAM

PT PUPUK SRIWIJAYA

1. Laba tahun 2007-2009 lebih tinggi dibandingkan laba tahun 2005 & 2006 karena

pada tahun 2005 dan 2006 Pemerintah menerapkan Subsidi Gas yang tidak dapat

menutupi biaya produksi dan distribusi (sampai dengan bulan September 2006).

Tahun 2007 laba tinggi karena adanya ekspor urea eks tahun 2006 yang cukup

tinggi. Tahun 2008 laba cukup tinggi karena harga urea ekspor dan kebun cukup

tinggi, namun pada akhir tahun menurun akibat pengaruh krisis keuangan global

yang berdampak pada naiknya kurs dan harga bahan baku.

2. Tahun 2009 laba lebih rendah dari tahun 2008 karena harga jual pupuk lebih

rendah dibanding prognosa 2008 dan penjualan pupuk lebih diutamakan pada

sektor pangan dibandingkan sektor komersil.

10

3. Besar sumbangan PPh dan Dividen PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah sebagai

berikut :

(Rp. Juta)

Keterangan 2004 2005 2006 2007 2008

PPh 354.419 292.146 213.949 518.405 N/A

Deviden 221.969 228.597 131.203 138.015 376.500 * Perhitungan PPh badan audited tahun 2008 belum selesai

4. Permasalahan yang dihadapi PT Pusri saat ini adalah :

Jaminan supply gas untuk PT PIM (sebesar 17.250 BSCF) dengan harga yang

wajar supaya produksi urea nasional cukup dan harganya wajar untuk dapat

memenuhi semua sektor.

Anggaran subsidi harus cukup untuk memenuhi kenaikan tonase pupuk yang

disubsidi.

SK Gubernur yang mengacu kepada Permentan (untuk penyaluran sebesar 5,2 juta

ton) agar segera dapat dikeluarkan.

SK Bupati yang mengacu kepada SK Gubernur juga harus segera dapat

dikeluarkan agar kelangkaan pupuk tidak terjadi.

Perlu dukungan bagi PT Petrokimia Gresik untuk mendapatkan pinjaman modal

kerja dalam USD untuk impor bahan baku non urea pada saat diperlukan.

Transaksi dalam negeri mohon digunakan Rupiah karena sebagian besar

pendapatan Produsen Pupuk dalam Rupiah.

Untuk jangka panjang, perlu dilakukan revitalisasi dan pengembangan Pabrik

Pupuk. Untuk itu diperlukan jaminan supply gas minimum selama 20 tahun dan

dana pinjaman sebesar Rp 36,6 Trilyun dengan D/E Ratio 70/30.

PT BUKIT ASAM

1. Volume penjualan PT Bukit Asam pada tahun 2008 mencapai 12,8 juta ton batu

bara dengan produksi mencapai 10,8 juta ton. Prediksi penjualan pada tahun 2009

mencapai 14,5 juta ton dengan total produksi meningkat menjadi 12,7 juta ton.

Dengan komposisi penjualan domestik sebesar 65% dan expor 35%. Berdasarkan

rencana kerja tahun 2009, target pendapatan usaha PTBA naik sekitar 20%-25%.

2. Pendapatan dan laba bersih PTBA dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007

menunjukan angka yang selalu meningkat. Pendapatan pada tahun 2007 Rp. 4.126

Miliar dengan laba bersih Rp. 760 Miliar. Sedangkan Pendapatan pada tahun 2008

meningkat tajam menjadi Rp. 7.220 Miliar.

3. Kontribusi PTBA kepada negara berupa pajak dan PNBP lainnya selalu

meningkat juga sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Kontribusi PTBA

pada tahun 2007 sebesar Rp. 928 Miliar dan pada tahun 2008 meningkat menjadi

Rp. 1.255 miliar.

4. Kontribusi PTBA kepada negara yang diberikan dalam bentuk deviden pada tahun

2007 sebesar Rp. 158 Miliar dan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 247

11

Miliar. Sedangkan Royalti pada tahun 2007 sebesar Rp. 141 Miliar dan pada tahun

2008 meningkat menjadi Rp. 186 Miliar.

III. PERMASALAH YANG PERLU DITINDAKLANJUTI

PEMDA SUMSEL

1.Dana Bagi Hasil tahun 2008 Provinsi Sumatera Selatan masih tersisa Rp. 235 Miliar

yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

PERBANKAN SUMSEL

1.Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah bersubsidi di daerah Palembang

mendapatkan harga yang lebih murah, namun harga yang murah tersebut tidak merata

diseluruh Sumatera Bagian Selatan. Ada usulan dari Bank Tabungan Negara

Palembang untuk membebaskan biaya IMB khusus untuk tipe RSS.

2.Usulan dari PT Askrindo agar Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dari Bank Rakyat

Indonesia dapat diperluas skimnya, sehingga usaha pengemukan sapi yang sedang

digalakan oleh Pemrov Sumsel juga dapat mengunakan fasilitas KKP.

3.Daerah Sumbagsel merupakan lumbung dari sawit dan karet namun tidak terdapat

industri hilirnya di Sumbagsel yang berakibat banyaknya tanaman sawit yang tidak

dapat terolah atau busuk.

DEPARTEMEN KEUANGAN SUMSEL

1.Pembebasan PPh pasal 22 untuk barang pertanian yang dipotong dimuka. Pajak

tersebut tidak dapat menjaring WP nya yaitu pengumpul (trader) dan exportir karena

yang terjadi dilapangan para petanilah yang dipotong pajak oleh para pengumpul

sehingga mengurangi keuntungan para petani.

2.PPh pasal 21 agar ditinjau ulang karena didalam aturan KUP yang baru kantor pusat

suatu perusahaan tidak harus berada didomisili tempat mereka melakukan usaha.

Untuk pemerataan ke daerah sebaiknya domisili kantor pusat harus berada di lokasi

kegiatan usahanya sehingga daerah dapat menikmati hasilnya karena jika kantor pusat

berada di daerah kegiatan usaha maka daerah akan mendapatkan 20% dari PPh yang

diambil dari pegawai kantor pusat.

3.Mempermudah pemberian Sertifikat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa oleh

Bappenas agar panitia lelang di daerah tidak mengalami kesulitan yang akan berakibat

terganggunya proses tender pengadaan barang dan jasa.

4.Melakukan penyempurnaan terhadap Keppres No. 80 yang tidak sesuai lagi dengan

kondisi saat ini, perlunya menaikan batasan nilai pengadaan barang dan jasa untuk

penunjukan langsung dan pemilihan langsung. Terdapat juga usulan agar norma

standar harus sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran ditambah PPh dan PPN

saja.

5.Melakukan revisi terhadap Keppres No. 42 tahun 2002 mengenai standar harga.

12

BUMN PT PUSRI DAN PT BUKIT ASAM

PT BUKIT ASAM

1.Meminta menghilangkan pajak sebesar Rp. 100 Miliar akibat penyertaan/Inbreng

PT Kereta Api Indonesia dalam pembentukan perusahaan patungan antara PTBA dan

PTKA. Dalam skema konsorsium tersebut PTBA memiliki saham 30% dan PTKA

70%, dengan total investasi +/- USD 694 juta. Saat ini PT Bukit Asam sudah

mengirimkan surat kepada Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Untuk Inbreng di

atas Rp. 100 Miliar harus mendapat persetujuan DPR RI.

PT PUSRI

1.Rencana holding PT Pusri saat ini terkendala dengan masalah perpajakan. Pada saat

PT Pusri akan melakukan spinn off kepada anak perusahaannya, PT Pusri harus

membayar pajak Rp. 2,5 Triliun kepada Ditjen Pajak. Agar proses Holding Company

ini dapat berjalan lagi maka PT Pusri sudah mengirimkan surat kepada Meneg BUMN

yang akan diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk meminta penghapusan pajak

tersebut.

Jakarta, 9 Maret 2009

TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI

KE PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ketua,

Ir. AHMAD HAFIZ ZAWAWI, M.Sc