laporan tata kelola perusahaan corporate governance report · ii. maksud dan tujuan tujuan...

Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report

Prima Master Bank 1/28



PENGANTAR Tata kelola perusahaan/Good Coorporate Governance (GCG) adalah suatu pedoman dalam mengelola perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, dan kewajaran. Hal ini mempengaruhi bagaimana tujuan perusahaan ditetapkan dan dicapai, bagaimana risiko dipantau dan dikaji, bagaimana mengoptimalisasi kinerja agar selalu menjadi lebih baik dan sejalan dengan ketentuan dan peraturan yang melandasinya. Tata kelola perusahaan menjadi semakin penting, di mana setiap keputusan yang diambil memiliki unsur ketidakpastian dan mengandung risiko; akan tetapi hal tersebut dapat dikelola melalui pengawasan yang efektif serta pengendalian internal yang baik. Prima Master Bank memahami pentingnya menanamkan budaya kesadaran risiko dan pengendalian internal yang kuat di dalam semua jajaran organisasi. Dalam kerangka tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai fungsi utama yaitu mengkaji dan mengarahkan strategi perusahaan, mengevaluasi kebijakan risiko, menetapkan sasaran kinerja, memantau efektifitas praktik tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa Bank selalu mematuhi undang-undang serta peraturan yang berlaku. Pelaksanaan tata kelola perusahaan di Prima Master Bank ditunjukkan melalui suatu kajian komprehensif tentang peran dan komposisi komite-komite dalam upaya memberikan dukungan tata kelola bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Manajemen Prima Master Bank telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi strategi sales dan service kepada seluruh karyawan guna mensosialisasikan pencapaian perusahaan serta target dan strategi yang akan dilakukan di masa mendatang. Dalam kegiatan sosialisasi juga dipaparkan mengenai manajemen risiko dan tata kelola, seperti prinsip-prinsip tata kelola yang baik - guna meningkatkan kesadaran karyawan akan tata kelola perusahaan yang baik. Sosialisasi tersebut merupakan salah satu perwujudan dari keterbukaan dan interaksi antara karyawan dengan Manajemen. poran Tata kelola perusahaan terdiri dari transparansi Sepanjang tahun 2016, Prima Master Bank berkomitmen penuh melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku. I. PRINSIP DASAR

Prinsip Dasar yang digunakan Bank dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah :

1. Transparansi ,

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank senantiasa berusaha untuk menyampaikan informasi secara tepat waktu, akurat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

INTRODUCTION Corporate governance / Good Corporate Governance (GCG) is a guideline in managing the company by applying the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. It influences how the objectives of the company are set and achieved, how risk is monitored and assessed, how to optimize the performance to always be better and in line with the rules and regulations of the underlying. Corporate governance is becoming increasingly important, where every decision made has an element of uncertainty and risky; but it can be managed through effective oversight and good internal controls. Prima Master Bank understands the importance of instilling a culture of risk awareness and strong internal controls within all levels of the organization. Within the framework of corporate governance, the Board of Commissioners and the Board of Directors has the main function of reviewing and directing corporate strategies, evaluate risk policies, setting performance targets, monitor the effectiveness of corporate governance practices and ensure that the Bank always complies with the laws and regulations. Implementation of corporate governance in Prima Master Bank demonstrated through a comprehensive review of the role and composition of the comitee in an effort to provide support for the governance of the Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities. Management of Prima Master Bank has done some socialization strategies sales and service to all employees to socialize as well as the achievement of corporate goals and strategies to be undertaken in the future. Dissemination activities are also described in the risk management and governance, such as the principles of good governance - to increase staff awareness of the good corporate governance. Socialization is one embodiment of openness and interaction between employees and management. During 2016, Prima Master Bank is fully commited in implementing GCG principles throughout the organization by referring to the prevailing rules and regulations. I. BASIC PRINCIPLE

Basic Principle which is used by Bank to implement good corporate governance is : 1. Transparency,

Transparency is to propose material and relevant information and also transparency inside taking dcision process. Bank always implements to extend information on time with accuracy, clear, and can be responsible.



Informasi yang disampaikan setidaknya berupa visi, misi, kepengurusan, sasaran, strategi dan kebijakan manajemen serta perkembangan usaha Bank.

Informasi–informasi tersebut telah disampaikan kepada Bank Indonesia/OJK maupun kepada publik, melalui laporan-laporan dan yang dimuat di media cetak yang berskala nasional.

2. Akuntabilitas,

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan dalam organisasi Bank sehingga pengelolaannya dapat berjalan dengan efektif, selain itu senantiasa menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing fungsi. Menurut Bank masing-masing fungsi tersebut telah diisi oleh personil-personil yang kompeten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Pertanggungjawaban,

Kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, Bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian, kode etik perbankan dan menjamin kepatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan perundangan dan perbankan yang berlaku.

4. Independensi,

Bank melakukan pengelolaan Bank dengan baik tanpa adanya pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Hal di atas dapat terlihat bahwa seluruh pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) Bank merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, baik dari segi hubungan keluarga maupun hubungan keuangan.

5. Kewajaran,

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank selalu berusaha memberikan transparansi yang berkaitan dengan informasi produk dan perbankan kepada masyarakat, baik dari segi keuntungan, risiko, biaya dan manfaat terlebih berkaitan dengan produk dan jasa Bank.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik di Prima Master Bank adalah sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kinerja Bank yang baik, terkendali dan berkesinambungan.

The information that is extended are vision, mission, management, target, strategic, and management policy and also Bank developing effort. The information has been extended to Bank Indonesia/OJK and public, by means of reports and publication on national newspaper.

2. Accountability, Clarity function in the organization and implementation of the Bank so that management can work effectively, but it always assign clear responsibilities of each function. According to the Bank of each of these functions has been filled by personnel competent in carrying out their duties and responsibilities.

3. Responsibility, Suitability Bank management with the legislation in force and the principles of sound bank management. In order to implement its effort activity, Bank always holds on prudent principle, banking ethic code and guarantees obeying toward banking legislation and regulation which prevails.

4. Independency,

The Bank manages the Bank well in the absence of the influence / pressure from any party.

It can be seen that over the entire board (Board of Commissioners and Board of Directors) the Bank is a party independent from the controlling shareholder, both in terms of family relationships and financial relationships.

5. Fairness,

Justice and equality in order to fulfill stakeholders right which appears base on agreement and prevails regulating legislation.

Banks are always trying to provide transparency with regard to products and banking information to the public, both in terms of advantages, risks, costs and benefits especially with regard to products and services of the Bank.

II. PURPOSE AND OBJECTIVE

The purpose of the implementation of good Corporate Governance in Prima Master Bank is in line with the conditions set in order to improve the Bank's performance is good, controlled and sustainable.



Tata Kelola Perusahaan yang baik juga sebagai salah satu upaya untuk menjaga agar setiap kegiatan Bank telah sesuai dengan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik juga tidak terlepas sebagai jawaban atas kepercayaan stakeholders yang telah diberikan selama ini. Bank memandang bahwa kepentingan stakeholders merupakan suatu hal yang harus dilindungi demi kelangsungan kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan baik.

III. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur yang jelas dan berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing akan mendukung keberhasilan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam organisasi.

Struktur tata kelola perusahaan di Bank dapat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rapat Umum Pemegang Saham, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi Bank.

- Dewan Komisaris, yang mengawasi pelaksanaan

usaha sesuai dengan strategi yang telah disetujui, sesuai dengan tata kelola perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Direksi, dalam menjalankan dan mengelola usaha

sesuai dengan strategi, prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan.

IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS tahunan merupakan pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi kepada para pemegang saham dan hal-hal yang berhubungan dengan usaha dan perkembangan Bank.

Di samping RUPS, dapat sewaktu-waktu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa (RUPS-LB).

a. Modal Saham

Pada tanggal 31 Desember 2016, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut :

Good Corporate Governance as well as an effort to keep all activities of the Bank in accordance with the ethical values generally accepted in the banking industry. The implementation of Good Corporate Governance is not being removed as answer for stakeholders’ trust which has given to the Bank until now. Bank has view that stakeholders’ interest is a thing that must be protected for teamwork performance which has done well until now.

III. CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

Clear structure and run according to their respective functions will support the successful implementation of good corporate governance within the organization.

The structure of corporate governance in the Bank can be explained as follows:

- General Meeting of Shareholders, is the highest

authority within the organizational structure of the Bank.

- The Board of Commissioners, which oversees the implementation of the business in accordance with the approved strategy, in accordance with the corporate governance and legislation in force.

- The Board of Directors, in running and managing the

business in accordance with the strategies, procedures and policies that have been set.

IV. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

General Meeting of Shareholders (GMS) is the responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors to the shareholders and matters relating to the business and development of the Bank. In addition to the GMS, to be held at any time the General Meeting of Shareholders - Extraordinary (GMS-E). a. Share Capital

On December 31, 2016, the shareholding structure is as follows :

Pemegang saham / Shareholders

PEMEGANG SAHAM Share holders

JUMLAH SAHAM AMOUNT OF SHARE

NOMINAL Amount

KOMPOSISI COMPOSITION

PT HARTAMAS LESTARI 1.000.000 Rp 100 Miliar (Billion) 50%

PT MULTI ARTACIPTA SERASI 1.000.000 Rp 100 Miliar (Billion) 50%

Total 2.000.000 Rp 200 Miliar (Billion) 100%



Saham PT Hartamas Lestari dan PT Multi Artacipta Serasi dimiliki atas nama Bapak Henry Susilowidjojo selaku pemegang saham pengendali

b. Modal Disetor Lainnya Modal mengalami peningkatan karena adanya pembagian dividen saham sebesar Rp43 miliar pada akhir tahun 2015 dan setoran tambahan modal sebesar Rp 25 miliar pada Juli 2016, sehingga CAR bank menjadi sebesar 17,47% pada akhir Desember 2016.

c. Pengarahan Pemegang Saham

Pemegang saham mengharapkan pengurus Bank memiliki konsistensi dan profesionalisme kerja yang tinggi. Pemegang saham juga menaruh perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan usaha dan mengharapkan adanya kerjasama tim yang baik

Pada tanggal 6 September 2016 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB) dimana dalam rapat tersebut disetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak ada perubahan.

Sehingga dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank adalah sebagai berikut :

The share of PT Hartamas Lestari and PT Multi Artacipta Serasi are belonged by Mr. Henry Susilowidjojo as ultimate shareholder.

b. Additional Paid In Capital

Capital is increased becoause of the share dividend Rp 43 billion in the end of 2015 and their deposit additional capital of Rp 25 billion on July, 2016, so the CAR of banks 17.47% at the end of December 2016.

c. The Direction of Shareholders Shareholder expects Bank management has consistency and high work professionalism. Shareholder also puts big attention toward effort development and expects good teamwork.

On September 6, 2016 the General Meeting of Shareholders has been done wherein the meeting approved the Board of Commissioners and Board of Directors no change.

So therefore, the members of the Board of Commissioners and Board of Directors, were as follows

Dewan Komisaris/ Board of Commisioners

Presiden Komisaris Gita Riady President Commissioner Komisaris Theo MP Nugroho Commissioner Komisaris Andy Wongsonegoro Commisisioner

Direksi/ Board of Directors

Presiden Direktur Djaki Djajaatmadja President Director Direktur Agustinus Tranggono Prawoto Director Direktur Edhi Hartanto Anggono Director

V. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dan secara berkala wajib melaporkan hasil tugas pengawasan atas operasional Bank dan/atau memberi masukan dan/atau rekomendasi kepada para Pemegang Saham. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen serta memastikan bahwa Bank melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh jajaran organisasi.

Pada tahun 2016 Dewan Komisaris Bank berjumlah 3 (tiga) orang dimana seluruh anggota Dewan Komisaris tersebut, telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sehingga semua anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi memadai.

V. THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is responsible to the shareholders and shall periodically report the results of supervisory duties over the operations of the Bank and/or provide input and/or recommendations to the Shareholders. The Board of Commissioners shall perform their duties and responsibilities independently and ensure that the Bank is implementing good corporate governance at all levels of the organization.

In 2016 the Board of Commissioners consists of 3 (three) persons in which all members of the Board of Commissioners, has received approval from Bank Indonesia on fit and proper test so that all members of the Board of Commissioners has the integrity, competence and reputation of adequate.



Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Prima Master Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia antara lain : 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang

3 (tiga) orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;

2. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia tepatnya di Surabaya;

3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama;

4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah sesuai

dengan ketentuan GCG yang isinya antara lain menyatakan atau mengungkapkan hal-hal sebagai berikut : a. Tidak merangkap jabatan, kecuali terhadap hal-hal

yang telah ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif :

- Pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau

- yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

b. Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik secara vertikal maupun horizontal dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;

c. Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

d. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Independensi yang melekat pada jabatan komisaris, selain menunjukkan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku juga sebagai upaya mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya.

Sejalan dengan ketentuan di atas, dapat disampaikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris Bank : - Tidak merangkap jabatan anggota Dewan Komisaris,

Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain. - Telah memenuhi persyaratan dan lulus Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

The amount and composition The Board of Commissioners Prima Master Bank has complied Bank Indonesia regulations, among others : 1. The number of members of the Board of

Commissioners at least 3 (three) or at most equal to the number of members of the Board of Directors and 50% of the total number of Commissioners is an Independent Commissioner;

2. All members of the Board of Commissioners domiciled in Indonesia precisely in Surabaya;

3. The Board of Commissioners chaired by the President Commissioner;

4. All members of the Board of Commissioners in accordance with the GCG provisions, which among other declare or disclose the following :

a. Not served concurrently , except to the matters set out in the Bank Indonesia Regulation on the Implementation of Good Corporate Governance for Banks , which may only hold as a member of the Board of Commissioners , the Board of Directors or Executive Officers : - In 1 (one ) agency/company is not a financial

institution ; or - The carrying out supervisory functions in 1 (one)

non-bank subsidiaries that are controlled by the Bank.

b. Do not have financial and family ties to the second degree either vertically or horizontally with fellow members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors ;

c . Not utilizing the Bank for personal, family and / or other parties that may harm or reduce bank profits.

d. Do not take and/or receive a personal benefit from

the Bank other than the remuneration and other facilities specified by the GMS.

The independence inherent in the office of the commissioner, in addition to showing the Bank's compliance with laws and regulations in force as well as efforts to create a climate and work environment that is more objective and put fairness (fairness) and equity among various interests, including the interests of minority shareholders and other stakeholders . In line with the above provisions, can be delivered that all members of the Board of Commissioners : - Not served concurrently members of the Board of

Directors, or the Executive Officer at another bank. - Has met the requirements and pass the Fit and Proper

Test in accordance with Bank Indonesia on Fit and Proper Test.



Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, tugas utama Dewan Komisaris adalah bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank agar sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. Dalam melakukan tugas tersebut, Dewan Komisaris melakukan tata cara pengawasan atas pengelolaan, melakukan pengawasan atas pengurusan Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan Bank, serta membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank. Dewan Komisaris juga wajib memastikan nasihat atau arahan telah dijalankan serta terpenuhinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank dan peraturan-peraturan internal Bank lainnya. Sebagai bagian implementasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, kebijakan intern Bank juga mengatur wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Adapun wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain: 1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya

pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;

3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

4. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional di atas wewenang Direksi, yang hanya mencakup: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait; dan b. Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau

peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Dewan Komisaris : 1. Dewan Komisaris berpedoman pada Buku Pedoman Kerja

dan Tata Tertib yang antara lain mengatur mengenai etika jabatan, tugas dan kewajiban,wewenang, waktu kerja dan pelaksanaan rapat, evaluasi kinerja dan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi.

2. Dewan Komisaris senantiasa berupaya memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi yaitu seluruh pengurus dan pegawai Bank mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners Under the Bank's Articles of Association , the main task of the Board of Commissioners is responsible for oversight of the management policies, the maintenance of the course in general, both the Company and the Company's business, and to advise the Board of Directors for Bank to conform to the intent and purpose of the Bank. In performing these duties, the Board of Commissioners for the management oversight procedures, to supervise the management of the Bank, evaluate and approve the annual work plan and budget of the Bank, as well as assist and encourage business formation and development of the Bank. The Board also required to ensure the advice or direction has been carried out as well as the fulfillment of the provisions of the regulations, the Articles of Association of Bank and the other Bank internal regulations. As part of the implementation of Good Corporate Governance, the Bank's internal policies governing authority and responsibilities of the Board of Commissioners. The authority and responsibilities of the Board of Commissioners, among others : 1. The Board of Commissioners must ensure the

implementation of good corporate governance in all Bank operations at all levels of the organization;

2. BOC shall supervise the performance of duties and

responsibilities of the Board of Directors, as well as providing advice to the Board of Directors;

3. In carrying out supervision, the Board shall direct, monitor, and evaluate the implementation of the Bank's strategic policy.

4. Evaluate and decide requests for proposals the Board of Directors relating to the operations of the above Directors authority, which only includes: a. Provision of funds to related parties; and b. Matters set forth in the Bank's Articles or applicable

legislation

In carrying out the supervision of , the Board of Commissioners : 1 . The Board of Commissioners based on the Occupational

Handbook and Code of Conduct which among other things regulates the ethical positions, duties and responsibilities, authority, working time and meeting implementation, and performance evaluation of the working relationship between the Board of Commissioners to the Board of Directors.

2 . Council strives commissioners ensure the implementation of

the principles of good corporate governance in all its business activities at all levels or levels of the organization to which all officers and employees of the Bank and the start of the Board of Directors up to the executive level employees.



3. Dewan Komisaris tunduk pada ketentuan peraturan

perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan RUPS.

4. Dewan Komisaris beritikad baik, hati-hati dan bertanggung

jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Bank serta sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

5. Dewan Komisaris memberikan nasihat, pendapat dan saran atau rekomendasi kepada Direksi berkaitan dengan visi dan misi Bank serta rencana-rencana strategis Bank antara lain: Kebijakan Umum Direksi, Corporate Plan, Business Plan serta pelaksanaannya, antara lain: a. Upaya pencapaian target dan realisasi Rencana

Bisnis. b. Peningkatan budaya kerja dan standar layanan. c. Melakukan evaluasi efektifitas fungsi SKAI termasuk

monitoring tindak lanjut hasil audit dari Satuan Kerja Audit Internal dan audit eksternal.

d. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank antara lain penyusunan dan evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank.

6. Melakukan telaah atas laporan-laporan dari Direksi dan

segenap jajarannya serta laporan-laporan dari Komite-Komite yang ada di bawah Dewan Komisaris;

7. Menghadiri rapat-rapat kerja koordinasi dengan Direksi dan

segenap jajarannya;

Program Kerja Dewan Komisaris Program kerja Dewan Komisaris dalam tahun 2016, antara lain: 1. Melakukan evaluasi dan persetujuan Rencana Bisnis serta

melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian Rencana Bisnis, serta mengarahkan adanya perkembangan usaha dan upaya peningkatan asset Bank.

2. Memacu/mendorong kinerja Direksi dalam hal :

a. Mempertahankan predikat peringkat Tingkat Kesehatan

Bank pada peringkat komposit 2 dan monitoring profil risiko;

b. Penyempurnaan sistem dan prosedur operasional yang lebih efektif;

Rapat Dewan Komisaris Jumlah pertemuan/rapat : 6 kali (sampai akhir tahun 2016) dengan prosentase kehadiran 100%

3. BOC subject to the provisions of laws and regulations , the

Companies Articles of Association and the resolution of the GMS.

4. The Board of Commissioners acting in good faith, prudent

and responsible in performing their duties for the benefit of the Bank and in accordance with the purposes and objectives of the Bank.

5. BOC provide advice, opinions and suggestions or recommendations to the Board of Directors relating to the Bank's vision and mission as well as the Bank's strategic plans include: Directors of Public Policy , Corporate Plan , Business Plan and its implementation , among others : a. Efforts to achieve the targets and the realization of the

Business Plan . b. Increased work culture and service standards. c. To evaluate the effectiveness of Internal Audit functions

include monitoring the follow-up results of the audit of the Internal Audit Unit and external audits.

d. Direct, monitor and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies, among others, the preparation and evaluation of the Bank's Business Plan.

6. Conduct a review of the reports of the Directors and all his staff as well as the reports of the Committees under the Board of Commissioners;

7. Attend coordination meetings working with the Board of Directors and all levels;

The Board of Commissioners Work Program

The work program of the Board of Commissioners in 2016, among others: 1. Perform evaluation and approval of the Business Plan and

oversee the process of achieving the Business Plan, as well as Directing the development efforts and efforts to increase the Bank's assets.

2. Spur/encouraging performance of the Board of Directors in

terms of: a. Retaining the title of the Bank ranking on a composite

rank 2 and monitoring the risk profile; b. Completion of the systems and operational procedures

are more effective; The Board Commissioners Meeting The total meeting : 6 times (until the end of 2016) with presence percentage 100%

Nama/Name Jabatan/Position Jumlah

Rapat/Number of meeting

Kehadiran/Attendance Jumlah/Number Prosentase

Gita Riady Presiden Komisaris 6

6 100 % Theo MP Nugroho Komisaris 6 100 % Andy Wongsonegoro Komisaris 6 100 %



VI. PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE

1. Komite Audit Komite Audit merupakan salah satu komite yang dibentuk untuk membantu pengawasan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit – Prima Master Bank, maka tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut : a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas

perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemahaman atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

b. Melalui Dewan Komisaris memberikan

rekomendasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham tentang penunjukan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

c. Melakukan review dan evaluasi terhadap

pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan/atau hasil pengawasan Bank Indonesia, serta memberikan rekomendasi.

d. Melaksanakan tugas khusus, bilamana diperlukan

dan/atau ditetapkan oleh hasil rapat Dewan Komisaris.

e. Melakukan review serta menyampaikan informasi

kepada Dewan Komisaris apabila diketahui adanya informasi mengenai nasabah Bank, pelaksanaan operasional Bank, pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, atau pelanggaran ketentuan yang dapat merugikan atau membahayakan kelangsungan Bank dan/atau merugikan atau membahayakan Pemegang Saham.

Susunan anggota Komite Audit tahun 2016 dengan komposisi sebagai berikut :

VI. THE DUTIES IMPLEMENTATION OF COMMITTEES

1. Audit Committee The Audit Committee is a committee established to assist the supervisory function in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

As stated in Work Guideline and Regulation of Audit Committee – Prima Master Bank, the job description, authority, and responsibility of Audit Committee such as : a. To do monitoring and evaluation for audit

planning and implementing and also understanding for following up the result of the audit in order to appraise sufficiency of internal controlling, include sufficiency of finance reporting report.

b. By means of the Board of Commissioners gives recommendation to Shareholder General Meeting about choosing Public Accountant and Public Accountant Office (PAO).

c. To do review and evaluation toward implementation of Internal Audit Unit (IAU), the appropriation of audit implementation by PAO with prevailing audit standard, the appropriation of finance reporting with prevailing accounting standard and following up implementation by Director of IAU result, Public Accountant and/or Bank Indonesia supervising result, and also give recommendation.

d. To implement special task, this is needed and/or decided by the result of the Board Commissioners.

e. To do review and extend information to Board of

Commissioners if it is known the information about Bank customer, operational Bank execution, violation of regulation and legislation in finance and banking, or violation of determination which can damage or risk Bank’s performance and/or can damage or risk Shareholder.

The Structure of Audit Committee member in 2016 with composition as:

Ketua Theo MP Nugroho Chairman

Anggota Gita Riady Member Anggota Andy Wongsonegoro Member Anggota Dr. Lutfi, SE., M.Fin Member Anggota Anggraeni, SE, M.Si Member

Susunan dan anggota Komite Audit ini telah sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa, anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari satu orang komisaris independen sebagai ketua merangkap anggota, satu orang pihak independen yang memiliki

This structure and member of Audit Committee has appropriated with determination which states that minimum member of Audit Committee consists of one independent commissioner as chairman and member in double capacity, one person on



keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan satu orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

2. Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam tugas dan fungsi pengawasan khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko – Prima Master Bank, maka tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut : a. Melakukan evaluasi laporan dari pelaksanaan

kinerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko, serta merekomendasikan perbaikan.

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko serta pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi perbaikan.

c. Melakukan evaluasi atas Laporan Profile Risiko dan merekomendasikan perbaikan.

d. Melakukan review Ringkasan Matrix Risiko, serta merekomendasikan perbaikan.

e. Melaksanakan tugas khusus, bilamana diperlukan dan/atau ditetapkan oleh hasil rapat Dewan Komisaris.

f. Melakukan review serta menyampaikan informasi kepada Dewan Komisaris apabila diketahui adanya informasi mengenai nasabah Bank, pelaksanaan operasional Bank, pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, atau pelanggaran ketentuan yang dapat merugikan atau membahayakan kelangsungan Bank dan/atau merugikan atau membahayakan Pemegang Saham.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko tahun 2016 dengan komposisi sebagai berikut :

independent side which has finance or accounting skill and one person on independent side which has law or banking skill.

2. Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is a committee established to assist the Board of Commissioners in performing its supervisory duties and functions particularly in addressing issues relating to implementation of risk management policy. Based on Guideline and Work Policy of Risk Monitoring Committee – Prima Master Bank, the job description, authority and responsibility of Risk Monitoring Committee as : a. To do report evaluation from implementation

working of Risk Management Unit and Risk Management Committee and also recommends remedial.

b. To do monitoring and evaluating for planning and implementing risk management and also monitoring for the task of Risk Management Committee implementation in order to give remedial recommendation.

c. To do evaluating for Risk Profile Report and giving remedial recommendation.

d. To do reviewing Risk Matrix Resume and giving remedial recommendation.

e. To implement special task, if it is needed and/or decided by result of Commissary Council meeting.

f. To review and extend information to Board of Commissioners if there is known information about Bank customer, Bank operational implementation, violation of regulation and legislation in finance and banking, or violation of determination which can damage and risk Bank’s performance and/or damage or risk the Shareholder.

The Structure of Risk Monitoring Committee member in 2016 with composition as:

Ketua Theo MP Nugroho Chairman Anggota Gita Riady Member Anngota Andy Wongsonegoro Member Anggota Dr. Lutfi, SE., M.Fin Member Anggota Anggraeni, SE, M.Si Member

Susunan dan anggota Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa, anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari satu orang komisaris independen sebagai ketua merangkap anggota, satu orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan satu orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

The structure and member of Risk Monitoring Committee has appropriated with determination which states that minimum member of Risk Monitoring Committee is one independent commissioner as chairmen and member in double capacity, one person on independent which has finance and accounting skill and one person on risk management.



3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya hal-hal terkait dengan kebijakan remunerasi dan nominasi.

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi – Prima Master Bank, maka tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

a. Memantau dan mengevaluasi laporan dari

pelaksanaan dan perencanaan kebijakan SDM.

b. Melakukan review dan mengevaluasi serta memberikan rekomendasi khususnya di bidang SDM.

c. Menyusun standard requirement untuk calon

pengurus Bank dalam proses recruitment.

d. Mereview kebijakan yang menyangkut sistem penggajian dan standard penggolongan jenjang kepangkatan dan skala gaji yang baru.

e. Melakukan seleksi dan mengajukan nominasi

dengan merekomendasikan kepada Pemegang Saham, atas usulan penambahan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau pada tingkatan Direksi.

f. Memastikan pemberian tunjungan Hari Raya setiap

2 (dua) minggu sebelum hari Raya Idul Fitri sebagai gaji ke 13 dalam tahun kerja berjalan.

g. Memastikan tunjangan pengobatan dan rawat inap

serta pinjaman karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2016 dengan komposisi sebagai berikut :

3. Remuneration and Nomination Committee

Remuneration and Nomination Committee is a committee established to assist Board of Commisioner in carrying out the diuties anf functions of supervision in particular matters relating to renumeration and nomination policies. Based on Guideline and Work Policy of Remuneration and Nomination Committee – Prima Master Bank, the job description, authority, and responsibility of Remuneration and Nomination Committee as: a. To monitor and evaluate report from planning and

implementing policy of human resources. b. To do reviewing and evaluating and also

recommending especially in human resources division.

c. To arrange requirement standard for candidate of

Bank management in recruitment process.

d. To review policy which relate to salary system and standard of stratification grouping level and new salary scale.

e. To do selection and propose nomination with

recommendation to Stakeholder from adding suggestion and/or changing of Board of Commissioners and/or in Directors Level.

f. To determine giving of great holiday allowance (Tunjangan Hari Raya) in every 2 weeks before Idul Fitri celebration as the 13th salary on the work year.

g. To determine healthy allowance and overnight care and also staff loan based on prevailing regulation.

The structure of Remuneration and Nomination Committee in 2016 with composition as :

Ketua Gita Riady Chairman Anggota Theo MP Nugroho Member Anggota Andy Wongsonegoro Member Anggota Lucia D Member

Susunan dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai yang memiliki pengetahuan sistem remunerasi. Komite ini diketuai oleh Komisaris Independen.

The structure and member of Remuneration and Nomination has appropriated with determination with states that minimum member consists of an Independent Commissioner, a Commissioner and an Executive Official or employee representative which has knoeledge of remuneration system. This Committee is led by Independent Commissioner.



VII. RAPAT DAN KEHADIRAN

Terhitung sejak efektif dibentuk, komite-komite telah efektif menjalankan fungsinya, termasuk mengadakan pertemuan/rapat. Dalam setiap pertemuan juga telah dilengkapi dengan notulen rapat dan daftar hadir, guna menilai efektivitas kehadiran anggota komite-komite dengan penjabaran sebagai berikut : Komite Audit Jumlah pertemuan/rapat : 6 (enam) kali (sampai akhir tahun 2016) dengan prosentase kehadiran 100%

Komite Pemantau Risiko Jumlah pertemuan/rapat : 6 (enam) kali (sampai akhir tahun 2016) dengan prosentase kehadiran 100%

Komite Remunerasi dan Nominasi Jumlah pertemuan/rapat :9 (sembilan) kali (sampai akhir tahun 2016) dengan prosentase kehadiran 100%

VIII. DIREKSI Direksi Bank bertanggung jawab dalam melaksanakan kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut, termasuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain, pihak lain dengan perseroan, serta bertanggung jawab penuh untuk menjalankan segala tindakan kepengurusan Bank.

Sepanjang tahun 2016, Direksi telah menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Memahami peran pengawasan yang dilakukan kepada Bank.

VII. MEETINGS AND ATTENDANCES

Considerate as effectively created, the committees have implemented their function, include held meeting. In each meeting, it is also fulfilled with meeting note and presence list, in order to appraise the effectively of committees’ member presence with the details as:

Audit Committee Sum of meeting : 6 (six times (until the end of 2016) with presence percentage 100% Risk Monitoring Committee Sum of meeting : 6 (six) times (until the end of 2016) with presence percentage100% Remuneration and Nomination Committee Sum of meeting : 9 (nine) times (until the end of 2016) with presence percentage 100%

VIII. BOARD OF DIRECTORS Bank Board of Director responsible to implement company management for interest and company purpose and also to do as leader on the management, include to represent company inside and outside courthouse about everything and to bind company to another side, another side to company in affair, and also fully responsible to do every policy on Bank management. During 2016, Board of Director has done its function well. Understanding monitoring role which is done



Kehadiran/Attendance Jumlah/Number Prosentase/

Percentage Theo MP Nugroho Ketua / Chairman

6

6 100 % Gita Riady Anggota / Member 6 100 % Andy Wongsonegoro Anngota / Member 6 100 % Dr. Lutfi, SE., M.Fin Anggota / Member 6 100 % Anggraeni, SE, M.Si Anggota / Member 6 100 %




Percentage Theo MP Nugroho Ketua / Chairman

6

6 100 % Gita Riady Anggota / Member 6 100 % Andy Wongsonegoro Anngota / Member 6 100 % Dr. Lutfi, SE., M.Fin Anggota / Member 6 100 % Anggraeni, SE, M.Si Anggota / Member 6 100 %




Percentage Gita Riady Ketua / Chairman

9

9 100 % Theo MP Nugroho Anggota / Member 9 100 % Andy Wongsonegoro Anggota / Member 9 100 % Lucia D Anggota / Member 9 100 %



Merekomendasikan praktek-praktek yang sehat dan tidak melebihi kewenangan yang telah ditetapkan. Kegiatan usaha Bank dapat diawasi dan dikendalikan secara efektif, rapat-rapat strategik seperti rapat koordinasi, rapat komite dilakukan secara rutin.

Pada tahun 2016 Direksi Bank tetap berjumlah 3 (tiga) orang, dimana ketiganya berdomisili di Indonesia dan merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Direksi dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur lainnya yang menjabat sebagai : - Direktur Komersial, - Direktur Kepatuhan.

Sebagai wujud pelaksanaan Good Corporate Governance, maka Direksi selalu berusaha melaksanakan prinsip transparansi mengenai kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.

Media yang digunakan Direksi adalah Surat Edaran, Memo Intern dan sosialisasi mengenai peraturan perusahaan.

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Direksi telah membentuk :

- Komite Manajemen Risiko; - Satuan Kerja Audit Intern; - Satuan Kerja Manajemen Risiko; - Satuan Kerja Kepatuhan. 1. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang sekurang-kurangnya meliputi : a. Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman

penerapan Manajemen Risiko; b. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan

Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud;

c. Penetapan (justification) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities).

2. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

SKAI merupakan Satuan Kerja yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Kegiatan SKAI adalah merupakan bagian dari struktur pengendalian intern yang membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai atas terpeliharanya mekanisme pengendalian umum yang telah ditentukan, meliputi setiap kebijakan dan kegiatan di bidang pengawasan terhadap Bank.

toward Bank. Reccommending healthy practicals and not exaggerate the authority which has been decided. Bank effort activity can be monitored and controlled effectively, strategic meetings such as coordination meeting, commitee meeting are done frequently. In 2016 Bank Director will be still 3 (three) person, in which all of them are settled in Indonesia and as independent side toward controlling stakeholder.

The Board of Directors is headed by a President Director and two (2) other Directors who served as:

- Commercial Director, - Compliance Director.

As the implementation of Good Corporate Governance, Board of Director always try to implement transparency principle in concerning of Bank’s strategic policies in worker division to the worker through media that can be accessed easily by them. The media which is used by Directors is Circular Letter, Intern Memo and company regulation socialization. In order to implement Good Corporate Governance principle, Board of Directors has formed: - Risk Management Committee; - Intern Audit Unit; - Risk Management Unit; - Compliance Unit.

1. Risk Management Committee

Risk Management Committee gives recommendation to President Director, at least:

a. Organizing policy, strategy, and guidelines of

Risk Management implementation; b. Improving or perfecting implementation of Risk

Management based on the result of the execution evaluation;

c. Deciding (justification) related things with business policy which deviates from normal procedure (irregularities).

2. Internal Audit Unit (IAU)

IAU is a Unit which has direct responsibility to President Director.

IAU activity is a part of intern controlling structure which helps President Director and Board of Commissioners in order to reach trust for protecting general controlling mechanism which has determined, include every policy and activity in monitoring division toward Bank.



Sesuai dengan Internal Audit Charter, tugas dan wewenang SKAI adalah : a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas

kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya, yang mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

b. Melaksanakan rencana kerja pemeriksaan tahunan, yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

c. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis serta menerapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit sebagai pedoman bagi auditor intern dalam melaksanakan tugasnya secara independen.

d. Menyusun program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia di dalam unitnya untuk menunjang kegiatan audit yang akan dilakukan.

e. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukan, yang meliputi supervisi, review intern dan review ekstern.

f. Memonitor tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan.

g. Melakukan rotasi penugasan pekerjaan kepada para auditor intern dan secara cermat melakukan review atas laporan hasil audit serta prosesnya.

h. Mengatur penugasan auditor intern sedemikian rupa, sehingga dapat dihindari terjadinya benturan kepentingan.

i. Menjamin kebenaran/keakuratan data/hasil audit yang dilakukan.

Dalam menjalankan fungsi audit intern, SKAI wajib membuat rencana kerja pemeriksaan tahunan dan melakukan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek kegiatan perbankan yang mencakup operasional, perkreditan dan teknologi sistem informasi. Menyajikan semua temuan yang bersifat material, termasuk tanggapan auditee atas hasil pemeriksaan tersebut. SKAI juga melakukan review ulang terhadap tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditee. Sebelum melakukan pemeriksaan baru/lanjutan, SKAI selalu melakukan review ulang atas pemeriksaan periode terakhir. Secara berkala setiap 3 (tiga) tahun telah dilakukan review eksternal atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal yang independen dan laporan hasil telaah selalu disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

According to Internal Audit Charter, job description and obligation of IAU are:

a. To do examination and evaluation on sufficiency and intern controlling structure effectively and its implementation quality, which includes every aspect and organization unsure so that can support optimum analysis to help deciding policy process by management.

b. To implement work planning annual examination, this has been agreed by President Director and to report it to President Director and Board of Commissioners.

c. To organize policy and written procedure and

also to apply method, way, technique, and audit approach as guideline for intern auditor in implementing their task independently.

d. To organize recruitment program and human

resources development inside its unit to support audit activity this will be done.

e. To organize program for evaluating quality of

audit activity which is done, including supervision, intern review and extern review.

f. To monitor follow- up to the examination result.

g. To do rotation of giving assignment to intern auditors and to do review on the report of audit result and its process accurately.

h. To arrange assignment to intern auditor, so that importance conflicting can be avoided.

i. To guarantee the correctness/data accuracy/audit result that is done.

In implementing intern audit function, IAU obligate to make work planning annual examination and to do intern audit function effectively on all of banking activity aspects which includes operational, crediting, and information technology system. Presenting all material sources, included auditee respond toward the examination result. IAU also does frequent review toward following up which has been done by auditee. Before doing the new/continuing examination, IAU always does frequent review on the last period examination. Periodically each 3 (three) years, it has been done external review on IAU work implementation effectively and its compliance toward the Bank Internal Audit Function Implementation Standard by external independent side and report of study result is always extended to Bank Indonesia.



3. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 116/DIR/VIII/06 tanggal 15 Agustus 2006, maka Prima Master Bank telah menetapkan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Keberadaan Satuan Kerja Kepatuhan tersebut diharapkan dapat membantu Direktur Kepatuhan & Manajemen Bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kehati-hatian dalam melaksanakan peraturan Bank Indonesia/OJK, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian serta komitmen dengan Bank Indonesia. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Satuan Kerja Kepatuhan wajib : a. Membuat langkah-langkah dalam rangka

mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.

b. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring

dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan

dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Melakukan review dan/atau merekomendasikan

pengkinian kebijakan, ketentuan, sistem yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan

bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait

dengan Fungsi Kepatuhan.

4. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Satuan Kerja Manajemen Risiko yang ada di Bank merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional (risk taking unit) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

3. Compliance Unit

According to the Board of Director Decree No. 116/DIR/VIII/06 dated August 15, 2006 Prima Master Bank has been determined form of Compliance Unit. Compliance Unit has direct responsibility to Compliance Director.

The existence of Compliance Unit is expected can help Compliance Director and Bank Management in implementing its operational activity based on good corporate governance principle, prudent in Implementation of Bank Indonesi/OJK regulation and legislation which prevails, agreement and commitment toward Bank Indonesia.

In implementing its function and task Compliance Unit has obligation: a. Making steps to promote Compliance Culture

throughout the organization of business of bank.

b. Conduct identification, measurement, monitoring and control on Risk Compliance in accordace with provisions of Bank Indonesia about Implementation Risk Management for Commercial Bank.

c. To appraising and evaluate efectivity, the

adequacy and accordance the policies, regulations, system, procedures on the Bank’s with applicable regulations.

d. Conduct review and/or recommendation the

latest policies, regulations, system and procedures the Banks in line with Bank Indonesia Regulatiob and legislation in force.

e. Conduct actions to ensure that policies,

regulations, systems and procedures and business of bank in accordance with the provisions of Regulator and legislation in force.

f. Perform other task related to the Compliance Function.

4. Risk Management Unit Risk Management Unit of the Bank is an independent unit toward operational unit (risk taking unit) and toward unit which implement intern controlling function and has direct responsibility to Compliance Director.



Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi : a. Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen

risiko yang telah disetujui oleh Direksi;

b. Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan (composite), per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing;

c. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko;

d. Melakukan pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru;

e. Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko;

f. Sosialisasi risiko di lingkungan usaha sehingga budaya risiko/risk culture dalam perusahaan terbentuk.

g. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (risk taking unit) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimilikinya;

h. Menyusun dan menyampaikan laporan

profil/komposisi risiko kepada Direktur Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Bank telah melakukan pengukuran, evaluasi dan monitoring terhadap eksposure risiko yang ada dengan cara memetakan risiko dari masing-masing aktivitas berupa Profil Risiko. Proses manajemen risiko di Prima Bank meliputi : 1. Identifikasi Risiko 2. Pengukuran Risiko 3. Pemantauan Risiko 4. Pengendalian Risiko

Dalam rangka pelaporan manajemen risiko Prima Bank telah memiliki dan menggunakan sistem informasi manajemen risiko guna mendukung proses manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko telah disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Dalam penerapan manajemen risiko, Bank telah didukung oleh sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang masih perlu terus ditingkatkan penerapannya.

Authority and responsibility Risk Management Unit includes: a. Monitoring risk management strategy

implementation which has been agreed by Director;

b. Monitoring the whole risk position (composite), each risk type and each functional activity type and also doing stress testing;

c. Doing frequent study periodically toward risk management process;

d. Doing activity suggestion study and/or new product;

e. Evaluating toward model accuracy and data validity which is used to measure risk;

f. Risk socialization in work environment so that risk culture inside company can be formed.

g. Giving recommendation to operational unit (risk taking unit) and/or to Risk Management Committee, according to authority that is belonged;

h. Organizing and applying profile/risk composition report to Compliance Director and Risk Management Committee periodically.

According to Bank Indonesia Regulation, Bank has done measuring, evaluating, and monitoring toward risk eksposure by risk mapping from each Risk Profile activity. The process of risk management at Prima Bank includes : 1. Risk Identification 2. Risk Measuring 3. Risk Monitoring 4. Risk Controlling

In order to report risk management Prima Bank has been belonged and used risk management information system to support risk management process. The applying of risk management has been appropriated with purpose, effort policy, measurement, and effort complexity and also Bank ability. The applying of risk management, Bank has been supported by information system of risk management and intern controlling system which still need improvement in its applying.



5. Rapat Direksi

Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris Jumlah pertemuan/rapat : 9 (sembilan) kali (sampai akhir tahun 2016) dengan prosentase kehadiran 98,15%

Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif

Jumlah pertemuan/rapat : 3 kali (sampai akhir tahun 2016) dengan prosentase kehadiran 94,44%

IX. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan untuk memastikan tingkat kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku untuk bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan (ex-ante) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Fungsi Kepatuhan Pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan yang dilakukan, sebagai berikut :

5. The Board Of Directors Meeting

The Board of Directors and The Board Of Commissioners Meeting Sum of meeting : 9 (nine) times (until the end of 2016) with presence percentage 98,15% The Board of Directors with The Board Of Commissioners and Executive Officers Meeting Sum of meeting : 3 times (until the end of 2016) with presence percentage 94,44%

IX. IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE FUNCTION

In carrying out its duties and responsibilities in implementing the compliance function, the Compliance Director is supported by the Compliance Unit to ensure the compliance level meet the Bank Indonesia regulations and other prevailing regulations legislation related to banking industry and monitoring the fulfillment of commitmets made to competent authorities. In performing its duties, the compliance unit conduct actions or steps that are preventive (ex-ante) to ensure that policies, rules, systems and procedures as the Bank’s business activities are conducted in accoerdance with the provisions of Bank Indonesia/OJK and applicable laws and regulations. 1. Compliance Function

The duties implementation of compliance function as follows :

Nama/Name Jabatan/ Position

Jumlah Rapat/ number

of meeting


Percentage

Gita Riady Presiden Komisaris President Commissioner

9

9 100%

Theo MP Nugroho Komisaris Commissioner

9 100%

Andy Wongsonegoro Komisaris Commissioner

9 100%

Djaki Djajaatmadja Presiden Direktur President Director

9 100%

Agustinus Tranggono Prawoto

Direktur Director

8 88,89%

Edhi Hartanto Anggono

Direktur Director

9 100%

Nama/Name Jabatan/ Position

Jumlah Rapat/

number of meeting


Percentage

Gita Riady Presiden Komisaris President Commissioner

3

3 100%

Theo MP Nugroho Komisaris Commissioner

2 66,67%

Andy Wongsonegoro Komisaris Commissioner

3 100%

Djaki Djajaatmadja Presiden Direktur President Director

3 100%

Agustinus Tranggono Prawoto

Direktur Director

3 100%

Edhi Hartanto Anggono

Direktur Director

3 100%



a. Mewujudkan agar terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua fungsi pada organisasi dan kegiatan usaha bank.

b. Mengelola Risiko Kepatuhan. c. Memastikan bahwa semua kebijakan, peraturan,

sistem dan prosedur internal sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lainnya.

2. Piagam Kepatuhan, Kode Etik dan Kode Etik Kepatuhan Kepatuhan adalah bagian dari budaya Bank dan oleh karena itu merupakan tanggung jawab semua karyawan Bank. Bank telah memiliki Piagam Kepatuhan yang menegaskan kembali Satuan Kerja Kepatuhan sebagai unit kerja yang independen dalam Bank.

Bank juga memiliki Kode Etik dan Kode Etik Kepatuhan yang mengatur standar dan perilaku bisnis serta tingkah laku pribadi yang merupakan bagian dari budaya Bank dalam tata kelola perusahaan yang baik.

Bank mengharapkan semua pihak yang mewakili bank bertindak sesuai dengan standar integritas pribadi dan professional yang tinggi dalam setiap kegiatan dan mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan Perusahaan.

3. Fungsi Audit Intern

Fungsi Satuan Kerja Audit Intern adalah memberikan keyakinan dan konsultasi secara independen, obyektif dan professional yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan membantu Bank dalam pencapaian tujuan dan sasarannya dengan melakukan kecukupan pengendalian intern. SKAI merupakan fungsi independen yang melapor langsung kepada Direktur Utama dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Dalam menjalankan kegiatan audit, SKAI telah menerapkan Risk Based Audit.

4. Fungsi Audit Eksternal

Prima Master Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia dan Bapepam-LK, yaitu KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil sebagai auditor eksternal yang independen dalam memeriksa laporan keuangan Prima Master Bank tahun 2016. Scope audit dan fee audit dituangkan dalam perjanjian kerja yang disetujui Bank dan KAP. Sebelum dan sesudah melakukan pengauditan, KAP juga melakukan konsultasi dan menyampaian laporan hasil audit kepada OJK.

a. Realizing the implementation of the Compliance Culture in all functions of the organization and Bank business activity.

b. Manage the Compliance Risk. c. Ensuring that policies and rules of procedures

are in accordance with the provisions of Regulator and legislation in force.

d. Ensure compliance with the bank’s commitment to Bank Indonesia and/or orther regulatory authorities.

2. Compliance Charter, Code of Conduct and

Compliance Code of Conduct Compliance is part of Bank’s culture and is therefore the responsibility of all of Bank Employees. The Bank’s Compliance Charter reaffirms Compliance Unit as an independent unit within the Bank. The Bank’s also have Code of Cunduct and Copliance Code of Conduct which govern standar, business conduct and personal behavior which is part of Bank culture in the good corporate governance. The Bank expects all parties who represent the Bank to behave accordingly, with the highest standars of personal and professional integrity in every aspect of activities to comply with all prevailing legislation and Company policies.

3. Internal Audit Function The function of the Internal Audit Unit (IAU) is to provide assurance and consulting independently, objectively and professionally designed to add value and assist the Bank inachieving its goals and objectives by evaluating the adequacy of internal controls. IAU is an independent function that reports to the President Director and to the Board of Commissioners through the Audit Committee. In performing audit assignments, IAU has implemented Risk Based Audit approach.

4. External Audit Function Prima Master Bank appoints a Public Accountant and Public Accountant Office (PAO) which is listed at Bank Indonesia and Bapepam-LK, ie PAO Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil as an independent external auditor to examine Prima Master Bank’s financial statements for 2016. Scope audit and fee audit are poured in work contract which is agreed by Bank and PAO. Before and after does auditing, PAO also does consulting and delivering report audit result to OJK.



5. Fungsi Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan fungsi yang sangat penting bagi bank untuk membantu menjalankan usaha secara berkesinambungan guna mencapai keuntungan yang maksimal dengan tetap memperhatikan serta mengelola risiko yang terkandung di dalamnya.

Seluruh risiko meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko strategis, risiko hukum dan risiko kepatuhan dinilai melalui pendekatan risiko secara menyeluruh serta mekanisme pengawasan yang memadai.

Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan unit independen yang berfungsi untuk memantau risiko-risiko dalam kegiatan usaha Bank.

X. PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, Bank telah membuat Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud.

Direksi telah menunjuk seorang personil dari SKAI yang menjalankan fungsi penerapan Strategi Anti Fraud yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

1. Kebijakan Whistleblowing Whistleblowing merupakan salah satu sarana komunikasi yang efektif dalam mendeteksi kejadian fraud maupun yang berpotensi fraud. Melalui whistleblowing setiap karyawan didorong untuk melaporkan setiap dugaan tindakan fraud, penyimpangan atau pelanggaran dengan itikad baik.

Kebijakan whistleblowing ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian fraud dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan.

2. Perlindungan Kepada Whistleblower

Prima Master Bank berkomitmen untuk memberikan dukungan dan melindungi pelapor yang beritikad baik.

Laporan whistleblowing dibahas di dalam Fungsi Anti Fraud yang beranggotakan antara lain Kepala SKAI, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dan Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Hasil analisa dan rekomendasi akan diserahkan kepada Direktur Utama.

5. Risk Management Function

Risk management is crusial function for the Bank to manage an effective business process in achieving the maximum result, while maintaining and managing the inherent risks. All risks, such as credit risk, operasional risk, market risk, liquidity risk, reputation risk, strategic risk, legal risk, and compliance risk are assessed through the overall risk managrment approach that is supported by good risk governance, and monitoring mechanisms. Risk Management Unit is an independent unit which responsible in monitors risk in the business activities and processes.

X. IMPLEMENTATION OF ANTI FRAUD STRATEGY

In accordace to the Circular Letter of Bank Indonesia No. 13/28/DPNP dated 9 December 2011 on the Implementation of Anti Fraud Strategy for Commercial Banks, the Bank has established Policies and Procedures of Anti Fraud Strategy.

The Board of Directors has appointed IAU personil that

performs the Anti Fraud Implementation Strategy and responsible to the President Director.

1. Whistleblowing Policy

Whistleblowing is one of communication channels that is effective in detecting the occurrence of fraud and potensial fraud. Through whistleblowing, every employee are encouraged to report any suspected acts of fraud, irregularities or violations in good faith. Whistleblowing policy is intended to enchance the effectiveness of the implementation or fraud control systems with emphasis on disclosure of the complaint.

2. Protection to Whistleblower

Prima Master Bank is commited to provide support and protect the whistleblowers with well intentions. Whistleblowing repot will be discussed at the Anti Fraud Function whose members include the Head of IAU, Compliance Unit Head and Risk Management Unit Head. The result of the analysis and recommendations will be submitted to the President Director.



XI. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN

PENYEDIAAN DANA BESAR

XI. PROVISION OF FUNDS TO RELATED PARTIES AND LARGE EXPOSURE

Penyediaan Dana Debitur PLAFOND (Rp.)

Baki debet (Rp) Agunan (Rp) Provision of funds Debtor Debt Balance Guarantee Kepada Pihak Terkait (To Related Party)

16 19.314.844.838 14.932.237.516 56.766.526.622

Kepada Debitur Inti (To Main Debtor)

25 604.633.148.208 546.574.050.921 969.050.426.877

Selama periode tahun 2016 : 1. Dalam penyediaan dana, Manajemen telah

memperhatikan pemerataan penyediaan dana yang diberikan dengan tidak terkonsentrasi pada debitur-debitur besar.

2. Tidak ada pelanggaran atau pelampauan BMPK.

3. Pemegang Saham tidak pernah melakukan intervensi dalam kegiatan operasional bank.

XII. RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana Bisnis Bank disusun dengan mengacu pada visi,

misi dan arah kebijakan jangka panjang bisnis Bank. Implementasi dan pencapaian rencana bisnis tersebut dievaluasi secara berkala dan terus menerus agar tetap selaras dengan visi dan misi Bank.

Penyusunan Rencana Bisnis Bank didasarkan pada prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal terkini.

Bank senantiasa melakukan review atas kinerja keuangan

secara rutin sehingga Bank dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai target tahunan yang ditetapkan.

XIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON

KEUANGAN BANK Bank telah menerapkan transparansi kondisi keuangan dan

non keuangan Bank kepada stakeholders, termasuk mempublikasikan laporan keuangan Bank dalam surat kabar. Di samping itu Bank juga mengirimkan laporan keuangan setiap bulan untuk dipublikasikan dalam website Bank Indonesia. Laporan publikasi triwulanan juga telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

Informasi produk telah ditransparansikan sesuai ketentuan

Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Laporan Tahunan Bank disampaikan ke pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK, yaitu kepada Bank Indonesia/OJK, YLKI, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, LPPI, 2 (dua) Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan serta 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.

During 2016 period: 1. In provision of funds, Management had given

attention on even distribution equipping exposure which was given with unconcerned to large debtors.

2. There was no violation or excess of Legal Lending Limits (LLL).

3. Shareholders never did intervention on Bank operational activity.

XII. THE BANK’S STRATEGIC PLANNING

The Bank’s strategic plan are prepared based on the Bank’s vision, mission and long-term Bank’s business policy. Implementation and achievement of these strategic initiatieves is evaluated regulary and continuously to be in line with the vision and mission of the Bank. Preparation of Bank’s Business Plan are based on the prudence principle with respect to the latest internal and external conditions. Bank conducts review of financial performance on a regular basis so the Bank can immediately take action plan to achieve the annual target.

XIII. TRANSPARENCY OF FINANCIAL AND NON FINANCIAL CONDITIONS

Bank has implemented the transparency of financial and non financial services to the Bank’s stakeholders, including publication of financial in newpaper. In addition, the Bank also submit financial statement each month for publication in the website of Bank Indonesia. Publication of quarterly financial reports also been conveyed to Bank Indonesia.

The Bank has applied the provisios of Bank Indonesia on the transparency of Bank Product Information and Use of Customer Personal Data.

Annual Report of the Bank is submitted to the

parties as stipulated in OJK provisions, as Bank Indonesia/OJK, YLKI, Rating Agency of Indonesia, the Association of Banks in Indonesia, LPPI, 2 (two) Research Institute of Economics and Finance, as well as 2 (two) Economics and Finance Magazine.



XIV. KEPEMILIKAN SAHAM KOMISARIS DAN DIREKSI

Tidak ada Dewan Komisaris maupun Direksi baik secara individual atau kolektif, yang memiliki saham Bank.

XV. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

XIV. SHAREHOLDING OF COMMISSIONERS AND

DIRECTORS

The Board of Commissioners and The Board of Directors do not hold bank shares, either individually or collectively.

XV. FINANCIAL RELATION AND FAMILY

RELATION BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan keuangan.

XVI. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN

BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

All the member of Board of Commisioners and Board of Directors do not have any family relation and financial relation.

XVI. REMUNERATION PACKAGE/POLICY AND OTHER FACILITY FOR BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Amount that is received in a year Kind of Remuneration and Another Facility Dewan Komisaris

Board of Commissioners Direksi

Board of Directors

Person Rupiah Person Rupiah Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura

3

1.060.500.000

3

2.428.864.000

Remuneration (salary, bonus, routine allowance,

tantiem, and another facility in form of non-natura).

Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya.

-

-

-

-

Another facility in form of natura (housing,

transportation, healthy insurance and et cetera)

Total 3 1.060.500.000 3 2.428.864.000 Total

Jumlah Remunerasi per-orang dalam 1 tahun *

Directors Commissioners Sum of Remuneration each Person in a year *)

Di atas Rp.500 jt s/d Rp.1 Milliar 3 - More than Rp 500 million until Rp 1 billion

Rp.500 jt ke bawah - 3 Rp 500 million and less than it *) Diterima tunai *) received in cash

XVII. OPSI SAHAM

Bank tidak menawarkan skema opsi saham pihak pengurus bank dan pejabat eksekutif.

XVIII. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 20,2 X

2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,89 X

3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1,92 X

XVII. SHARES OPTON

Bank does not offer share option scheme based on the Bank’s shares to the Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Officers.

XVIII. THE RATIO OF THE HIGHEST SALARY TO

LOWEST

1. The ratio of the highest and the lowest salary of employee : 20.2 X

2. The ratio of the highest and the lowest salary of Directors : 1.89 X.

3. The ratio of the highest and the lowest salary of Commisioners : 1.92 X



4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 2,12 X

XVIII. PENYIMPANGAN INTERNAL

Internal fraud adalah tindakan penyimpangan / kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap maupun pegawai tetap maupun kontrak (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang berdampak finansial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih. Berdasarkan hasil pemeriksaan SKAI, selama tahun 2016 tidak ditemukan adanya fraud yang terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank.

Sejak Bank didirikan, Bank tidak pernah mengalami penyimpangan internal (internal fraud) yang mengakibatkan kerugian sangat material.

XIX. PERMASALAHAN HUKUM

Sepanjang tahun 2016, perkara yang dihadapi Bank pada umumnya adalah perlawanan atas pelaksanaan eksekusi jaminan yang dipegang Prima Master Bank selaku kreditur preferen.

Bank senantiasa berusaha sesegera mungkin menyelesaikan setiap permasalahan hukum.

4. The ratio of the highest salary of Director and the highest salary of employee : 2.12X

XIX. INTERNAL FRAUD

Internal fraud is a distortion/fraud committed by the management, permanent and outsourcing staff within operational activityis is only for internal fraud witg financial amounting Rp.100.000.0000,00 (one hundred million rupiah) and above. Based on IAU investigation, during in 2016 there was not found any fraud which is related to work process and Bank operational activity. Since the Bank’s stand, Bank has never occurred internal fraud which is caused material loss.

XX. LITIGATION

Throughout 2016, the cases faced by the Bank generally due to the resistance to the execution of collateral held by Prima Master Bank as preferred creditors.

Bank always tries as soon as possible resolve any Legal Issues.

Permasalahan Hukum Jumlah Amount

Legal Issues Perdata (Civil)

Pidana (Criminal)

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

2 - Has done (has had permanent law force)

Dalam proses penyelesaian 2 - In finishing process

Total 4 - Total

XX. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2016, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang belum dilaporkan.

XXI. BUY BACK SHARES dan BUY BACK OBLIGASI Selama tahun 2016, Bank tidak membeli kembali baik saham maupun obligasi, karena Prima Master Bank bukan berstatus perusahaan terbuka dan belum pernah menerbitkan obligasi

XXII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

DAN KEGIATAN POLITIK.

Selama tahun 2016, Bank tidak pernah mempunyai program maupun memberikan dana untuk kegiatan/ keperluan politik.

XXI. CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS

Throughout 2016, there was no transaction with conflicts of interest that had not been reported.

XXII. BUY BACK SHARES AND BOND BUY BACK Throughout 2016, the Bank did not buy back either stocks and bonds because Prima Master Bank not the status of a public company and has not been never issued bonds.

XXIII. FINANCIAL GIVING FOR SOCIAL ACTIVITY AND

POLITIC ACTIVITY Throughout 2016, the Bank does never having any

program or financial giving for political activities.



XIV. KESIMPULAN

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Good Corporate Governance Prima Master Bank 2016 menunjukkan peringkat Baik, sebagai berikut :

XIV. CONCLUSION

Self assessment results GCG Prima Master Bank period in 2016 showed good ratings as follow :

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCGResult Result Self Assessment The GCG Implementation

Peringkat (Rating)

Definisi Peringkat (Rating Definition)

Individual

2 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum “Baik”. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank. Reflect the Bank’s management has made the implementation of Good Corporate Governance in general is “good ”. If there is a weakness in the application of the principles of Good Corporate Governance, the general weakness of the less significant and can immediately be repaired by the Bank's management.

Kesimpulan (Conclusion)

Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Bank telah melakukan self assessment tentang praktik Good Corporate Governance (GCG). Dalam pelaksanaan self assessment, penilaian dilakukan terhadap faktor-faktor yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian, dapat disimpulkan bahwa:

In accordance with the provisions of Bank Indonesia Circular Letter No. 15/15 / DPNP dated 29 April 2013 on the Implementation of Good Corporate Governance for Banks, the Bank has conducted a self-assessment of the practice of Good Corporate Governance (GCG). In the implementation of self-assessment, the assessment of the factors that determined by Bank Indonesia as a form of implementation of corporate governance principles. Based on the analysis of all the criteria / indicators of assessment, it can be concluded that:

A. Governance Structure - Faktor-faktor positif aspek governance structure

Bank adalah sebagai berikut :

1. Struktur tata kelola Bank telah memenuhi persyaratan minimal GCG, yaitu jumlah dan komposisi dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite yang telah dilengkapi dengan satuan kerja pendukungnya.

2. Infrastruktur tata kelola Bank telah memenuhi persyaratan minimal GCG, yaitu pemenuhan persyaratan minimal terkait kelengkapan kebijakan dan prosedur.

A. Governance Structure - These positive factors aspects Bank governance

structure is as follows :

1. The Bank's governance structure has met the minimum requirements of good corporate governance, ie the number and composition of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees have been equipped with a working unit supporters.

2. Bank governance infrastructure have met the minimum requirements of good corporate governance, which is the fulfillment of minimum requirements related to the completeness of policies and procedures.



3. Rencana strategis Bank telah disusun dalam

bentuk Rencana Bisnis (Business Plan) telah disesuaikan dengan visi dan misi Bank, dengan melihat juga data historikal pencapaian yang telah dicapai bank.

4. Struktur pengurus dan seluruh jajaran dalam organisasi Bank telah ditempati oleh personel yang kompeten di bidangnya dan telah memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku.

- Faktor-faktor negatif aspek governance structure


1. Kebijakan dan prosedur masih dalam proses pengkinian yang dilakukan secara berkala.

2. Dalam pelaksanaan manajemen risiko, perlu dilakukan review atas risk appetite dan risk tolerance serta menetapkan hal-hal yang harus dilakukan apabila terdapat pelampuan limit yang telah ditetapkan. Bank merencanakan pengkinian Kebijakan Manajemen Risiko Penetapan Risk Appetite dan Risk Tolerance yang direncanakan selesai pada Triwulan I Tahun 2017.

3. The Bank's strategic plan has been prepared

in the form of a Business Plan (Business Plan) has been adapted to the vision and mission of the Bank, by looking at the historical data also achievements that have been accomplished bank.

4. The structure of the board and all levels in the organization of the Bank has been occupied by competent personnel in the field and has complied with the applicable regulations.

- Negative factors aspects Bank governance

structure is as follows:

1. Policies and procedures are still in the process of updating which is done regularly.

2. In the implementation of risk management,

there should be a review of risk appetite and risk tolerance and to determine the things that must be done when there is pelampuan established limits. The bank plans to update the Risk Management Policy Establishment of Risk Appetite and Risk Tolerance is planned for completion in First Quarter 2017.

B. Governance Process

- Faktor-faktor positif aspek governance process


1. Pengurus Bank dan Komite-Komite telah mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Bank melebihi persyaratan minimal dalam ketentuan GCG dan satuan kerja pendukung telah melaksanakan tugasnya dengan meminimalisir risiko dan melakukan tugas pengendalian.

2. Struktur organisasi Bank telah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitasnya, namun Bank perlu mengoptimalkan kinerja dari masing-masing sumber daya manusia, baik melalui pelatihan/pendidikan internal/eksternal agar tetap/selalu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing personil tersebut.

B. Governance Process

- These positive factors aspects Bank governance

process is as follows

1. Bank Board and the Committees have held a meeting in accordance with the Bank needs exceed the minimum requirements in the provision of supporting GCG and its business units have been performing their duties by minimizing risk and perform control tasks.

2. The organizational structure of the Bank has been made in accordance with the needs and complexity, but the Bank needs to optimize the performance of each of the human resources, either through training / education of internal / external order to stay / always in accordance with the duties and responsibilities of each such personnel.



C. Governance Outcome

- Faktor-faktor positif aspek governance outcome

Bank adalah sebagai berikut : 1. Pemilik Bank senantiasa mendukung

kemajuan Bank melalui komitmen pemenuhan permodalan Bank.

2. Keputusan rapat diambil atas dasar musyawarah mufakat dan Bank telah melakukan dokumentasi risalah rapat dengan baik.

3. Pemenuhan ketentuan CAR, ICAAP, NPL,

BMPK, LDR telah dipenuhi dan laporan-laporan telah disampaikan sesuai batas waktu pelaporan.

4. Manajemen Bank telah berkomitmen dalam

pengembangan usaha Bank melalui peningkatan kinerja setiap sumber daya manusia, pencapaian target atas rencana bisnis bank serta patuh atas setiap ketentuan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.

- Faktor-faktor negatif aspek governance outcome Bank adalah sebagai berikut : Bank telah melakukan sosialisasi budaya sadar risiko dan sosialisasi atas setiap ketentuan internal Bank maupun ketentuan eksternal, namun masih terdapat potensi risiko dan pelanggaran ketentuan yang dapat merugikan Bank.

C. Governance Outcome

- These positive factors aspects of governance

outcomes Bank is as follows:

1. Own Bank continues to support the advancement Bank through the Bank's capital commitment to fulfill.

2. Meeting decisions taken on the basis of consensus and the Bank has performed well the minutes of meeting documentation.

3. CAR regulatory compliance, ICAAP, NPL, LLL, LDR has been met and the reports have been submitted in accordance reporting deadline

4. Bank management has been committed in the development of the Bank's business through improved performance of each of human resources, the target on its business plan and abide upon each provision of Bank Indonesia and the Financial Services Authority.

- Negative factors outcome Bank governance aspects are as follows: Bank has socialized the risk awareness culture and socialization on any internal regulations of the Bank and external regulations, but there is still potential risks and violations that could harm the bank.



XV. PERBEDAAN PENILAIAN XV. EVALUATION DIFFERENCE

Dari hasil self assessment pelaksanaan GCG selama semester I (satu) tahun 2016 secara umum baik/sehat, dimana Bank dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Dalam pertemuan tanggal 22 Desember 2016, OJK menyampaikan koreksi atas hasil penilaian sendiri oleh Bank, dimana bank memberikan peringkat baik (2) sedangkan OJK menilai peringkat bank adalah cukup baik (3) untuk penilaian posisi 30 Juni 2016. Penetapan peringkat ini didasarkan pada peningkatan risiko perkreditan dimana terdapat peningkatan kredit bermasalah. Berdasarkan POJK No.55/POJK.03/2016, dimana apabila terdapat perbedaan perhitungan nilai peringkat maka bank wajib menyesuaikan. Atas dasar di atas Bank melakukan revisi terhadap perhitungan peringkat GCG periode Juni 2016. Dalam analisa faktor GCG ini, dijelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (root cause) dan kekuatan pelaksanaan GCG. Selain peningkatan kredit bermasalah masih ditemukan adanya kelemahan yang memerlukan perhatian dari manajemen Bank. Peningkatan kredit bermasalah, salah satunya dikarenakan bank terkena imbas atas pelemahan ekonomi makro yang mengakibatkan sektor usaha menurun yang dirasakan sejak tahun 2015. Akhirnya bank berupaya menyelamatkan peringkat rasio NPL di bawah 5% sesuai ketentuan yang berlaku, dengan cara melakukan hapus buku dan diselesaikan melalui AYDA, dimana akhirnya rentabilitas juga mengalami penurunan, meskipun dalam bulan berjalan Bank masih tetap bisa membukukan laba operasional.

Kekuatan Pelaksanaan GCG Bank memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan melakukan langkah-langkah peningkatan pelaksanaan GCG antara lain: - Pemegang Saham tidak pernah melakukan intervensi

terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi maupun kegiatan operasional bank.

- Dewan Komisaris telah melakukan pertemuan dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), dalam pertemuan ini dibahas perkembangan kinerja bank, khususnya bidang perkreditan dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Sesuai dengan permintaan OJK, telah disampaikan hasil atas pertemuan tersebut.

From the GCG self assessment results for the first half (a) 2016 is generally quite good / healthy, which the Bank considered quite able to deal with a significant negative effect of changes in business conditions and other external factors. In a meeting on December 22, 2016, the FSA submit corrections to the results of the assessment by the Bank, which the bank gave a rating of good (2), while the FSA assess the bank's ratings is quite good (3) for the assessment of the position of June 30, 2016. Determination of these ratings are based on an increase in credit risk in which there is an increase in nonperforming loans. Based on the POJK 55 / POJK.03 / 2016, which if there are differences in calculating the value of ratings, banks are required to adjust. On the basis of the above Bank revised the GCG ratings calculation period in June 2016. In this GCG factor analysis, explained also on the identification of problems such as weakness and cause (root the caused) and the strength of GCG. In addition to the increase in non-performing loans still found weaknesses that require attention from the Bank's management. The increase in non-performing loans, one of which is because the banks affected on the macro economic downturn which resulted in decreased perceived business sector since 2015. Finally trying to save our bank ratings NPL ratio below 5% according to the regulations in force, in a way to remove it and resolved through AYDA , which ultimately profitability also decreased, although in the current month Bank can still be recorded profits. Strength GCG Implementation

Bank is committed to applying the principles of GCG consistently by measures to increase the GCG implementation, among others: - Shareholders have never intervened on the

implementation of the Board of Commissioners and Directors as well as the operations of the bank.

- BOC has held a meeting with the Controlling Shareholder (PSP), in the meeting discussed the development of the bank's performance, especially in the field of credit and the steps to be taken. As requested by the FSA, has delivered the top results of the meeting.



- Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank, Bank telah

merealisasikan penambahan setoran modal di tahun 2016.

- Dewan Komisaris dan Direksi dibantu komite-komite yang dibentuk telah meningkatkan peran aktif dalam memastikan pemenuhan ketentuan serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha bank melalui pemantauan, pemeriksaan, peningkatan dual control berbasis risiko dalam operasional Bank, serta melakukan rapat secara berkala dan telah dilakukan dokumentasi dengan baik.

- Sejalan dengan terjadinya pelemahan ekonomi secara tidak langsung Bank terkena dampaknya, dimana terjadi peningkatan NPL dan AYDA. Atas peningkatan ini Bank selalu memperhatikan dan telah berupaya mencari jalan keluar guna mengatasi hal ini, antara lain : - Penagihan dan pendekatan kepada debitur

sehingga didapat titik temu penyelesaian. - Menjual AYDA Bank, baik dilakukan oleh Bank

sendiri maupun bekerja sama dengan perusahaan jasa penjualan properti.

- Bank telah melakukan hapus buku (write off) atas debitur-debitur bermasalah dengan tujuan NPL bank dapat ditekan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bank juga telah menetapkan menghindari pemberian diskresi terutama terhadap ketentuan perkreditan bank, serta memberikan sanksi berupa pengurangan dalam penilaian performance appraisal atas kesalahan yang dilakukan oleh personil dalam organisasi, salah satu faktor pengurang didapat dari hasil pemeriksaan secara berkala yang dilakukan oleh SKAI terhadap ketentuan yang berlaku.

- Bank akan melakukan pembaruan terhadap risk limit dan risk tolerance, serta melakukan perbaikan pada fungsi SKK, SKMR dan SKAI sehingga pelaksanaan tugas dapat meningkat, serta berupaya menindaklanjuti temuan pemeriksaan OJK sesuai dengan komitmen dan jangka waktu yang telah disepakati.

- Bank telah memiliki dan melaksanakan RRP (Report

Reminder Program) untuk memantau ketepatan batas waktu laporan dari OJK/BI/Pihak Eksternal lainnya serta memiliki program Audit Temuan untuk memantau ketepatan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan OJK dan untuk pengawas lainnya. Keberadaan 2 (dua) program di atas merupakan salah satu sarana Bank dalam upaya meningkatkan budaya patuh terhadap regulasi dan meminimalisir risiko.

- Secara berkesinambungan mengikutsertakan/

mengadakan pelatihan dan sosialisasi terhadap seluruh jajaran organisasi guna meningkatkan kemampuan sehingga dapat meminimalisir risiko bagi operasional Bank.

- In accordance with the Bank's business plan, the

Bank has realized a capital injection in 2016. - The Board of Commissioners and Board of

Directors assisted by committees formed have increased active role in ensuring compliance with the provisions and implementation of the precautionary principle in banking activities through monitoring, inspection, improved dual control-based risk in Bank operations, and conduct regular meetings and have done with good documentation.

- In line with the economic slowdown is indirectly affected Bank, where an increase in NPLs and foreclosed assets. For this increase Bank always pay attention and have been trying to find a way out to overcome this, among other things:

- Billing and approach to the debtor in order to get reached.

- Sell the AYDA Bank, both conducted by the Bank itself or in cooperation with the property sales service companies.

- The Bank had to remove the book (write off) on troubled borrowers by banks NPL goal can be suppressed and in accordance with applicable regulations.

- Banks have also been set to reduce the use of

discretion, especially for the provision of credit the bank, as well as sanctions in the form of a reduction in the assessment of the performance appraisal for errors made by the personnel in the organization, a reduction factor obtained from the periodic examination carried out by the Internal Audit Unit of the applicable regulations.

- Bank will make updates to the risk limit and risk tolerance, as well as make improvements in the function of SKK, SKMR and SKAI so that implementation of the tasks can be increased, as well as the FSA seeks to follow up on the audit findings in accordance with the commitment and the time period agreed upon.

- The Bank has and implement RRP (Report

Reminder Program) to monitor the accuracy of the deadline for reports of FSA / BI / Party Other External Audit Findings and has a program to monitor the accuracy of the follow-up audit results for the FSA and other regulatory. The existence of two (2) above program is one means by the Bank in an effort to increase cultural complied with the regulation and minimize risk.

- Continually engage / training and socialization to

all levels of the organization to improve the capacities so as to minimize the risk to the Bank's operations..

laporan tata kelola perusahaan corporate governance report · ii. maksud dan tujuan tujuan...

Documents