laporan tahunan tahun 2017 pengadilan negeri rote...
TRANSCRIPT
-
LAPORAN TAHUNAN
TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
Jl. Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai, Ba’a, Rote Ndao
Tlp/Fax (0380) 8571147
Email :[email protected]
Website : pn-rotendao.go.id
MAHKAMAH AGUNG RI
2017
-
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang maha Esa, karena atas
karunia dan nikmat-Nya, Laporan tahunan 2017 ini dapat tersusun tepat pada
waktunya.
Penyusunan Laporan Tahunan 2017 ini berdasarkan surat Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor : 1003/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017
perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2017 dan surat dari Pengadilan Tinggi Kupang
Nomor : W26-U14/2133/RPA.01.01/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal
Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2017.
Laporan Tahunan 2017 memuat seluruh kegiatan yang ada pada kantor
Pengadilan Negeri Rote Ndao tahun 2017, dan selain itu Laporan Tahunan 2017 juga di
pergunakan sebagai pedoman evaluasi kinerja kantor Pengadilan Negeri Rote Ndao
pada tahun yang akan datang, sehingga hambatan maupun kekurangan-kekurangan
yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan profesional.
Demikian laporan tahunan ini di susun, Akhir kata tiada gading yang tak retak,
begitupun laporan tahun 2017 ini yang tiada sempurna namun semoga laporan
tahunan ini dapat berguna bagi evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Rote Ndao,
peningatan kualitas pelayanan publik, profesionalitas Aparatur Pengadilan Negeri Rote
Ndao yang menuju peradilan Indonesia yang Agung.
Ba’a, 03 Januari 2018
Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao
EMAN SULAEMAN, S.H.
NIP. 19750410200012 1 001
-
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i
DAFTAR ISI ............................................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1
BAB II
A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) .................................................................. 5
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ...................................................... 6
2. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ......................................................................... 23
B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA ....................................................................... 24
1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)................... 25
2. Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran) 25
3. Sidang Keliling/pelayanan terpadu ............................................................. 25
4. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) ........................................ 25
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .............................................................. 26
A. SUMBER DAYA MANUSIA ....................................................................................... 26
1. Mutasi ........................................................................................................................ 28
2. Promosi ..................................................................................................................... 28
3. Pensiun ..................................................................................................................... . 28
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) ....... 28
B. PENYELESAIAN PERKARA ..................................................................................... 29
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus ................................................................ 29
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu ............................................. 29
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan upaya hukum ..................... 29
Banding, Kasasi dan PK
4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi ................................. 30
5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi ............................. 30
C. PENGELOLAAN SARANAN DAN PRASARANA ............................................... . 34
D. PENGELOAAN KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN TEKNIS ............. ... 37
DAN NON TEKNIS)
E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP .............................. . 38
1. Publikasi Perkara (one day one publish)
F. REGULASI TAHUN 2017 ......................................................................................... ... . 41
-
iii
BAB IV PENGAWASAN ...................................................................................................... . 42
A. INTERNAL ................................................................................................................ . 42
B. EVALUASI ................................................................................................................. . 43
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN ................................................................................................................ 44
B. SARAN ............................................................................................................................... 45
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan
Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah peradilan tingkat pertama yang
melaksanakan peradilan di tingkat kabupaten, dalam perkembangannya pada tahun
2004 Pengadilan Negeri telah resmi menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung RI,
yang sebelumnya kantor Pengadilan Negeri untuk bidang kesekretariatan di bawah
Departemen Kehakiman RI dan pada saat itu diberlakukan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana Mahkamah
Agung RI dituntut agar lebih independen, hal tersebut tercantum pada Pasal 2
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 yaitu Mahkamah Agung adalah Pengadilan
Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan
tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.
Lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional dibidang hukum,
begitu pula halnya dengan Laporan Keuangan Mahkamah Agung yang menargetkan
untuk mendapatkan opini dari BPK yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Dengan
perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI
diharapkan lembaga peradilan dimata masyarakat umum tidak lagi menjadi momok
yang menakutkan, akan tetapi menjadikan pengayom dan pelayan masyarakat dalam
mencari keadilan.
Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rote Ndao di di dasari oleh
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang
pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan
Pelaksanaan Kegiatan), Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :
1003/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Penyusunan
Laporan Tahunan 2017 dan surat Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : W26-
U14/2133/RPA.01.01/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Penyusunan
Laporan Tahunan Tahun 2017.
Tujuan Laporan tahunan ini yaitu untuk mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan
yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan juga sebagai barometer untuk
peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Hal mana berisi tentang capaian
kegiatan-kegiatan di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
-
2
B. Visi dan Misi
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita
dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Rote Ndao.
VISI Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah :
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Rote Ndao yang Agung”
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Rote Ndao menetapkan misi
yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rote Ndao.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Rote Ndao.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Rote Ndao.
Pengadilan Negeri Rote Ndao juga memiliki Motto yang merupakan salah satu
syarat mengikuti Akreditasi Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Motto Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah:
“Melayani dengan PRIMA, bekerja dengan Hati-hati”
C. Rencana Strategis
Dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut diatas, serta
mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi baik kelembagaan maupun
personal, maka Pengadilan Negeri Rote Ndao menetapkan rangkaian rencana
strategis.
Penyusunan rencana strategis pada hakekatnya adalah suatu proses persiapan
yang secara sistematis dan terencana demi mencapai misi yang diembannya.Dalam
mewujudkan visi dan misi dari Pengadilan Negeri Rote Ndao tersebut maka
Pengadilan Negeri Rote Ndao telah menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Negeri Rote Ndao tahun 2015-2019. Rencana Strategis tersebut
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja untuk selanjutnya
memberikan arah dan sasaran yang jelas dan sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja
pengadilan Rote Ndao yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kerja
Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan cetak biru (Blue Print) MARI tahun 2010-
2035.
Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah
sebagai berikut:
-
3
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
2. Peningkatan tertib administrasi perkara
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
6. Peningkatan pelayanan peradilan
7. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
8. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.
-
4
BAB II
A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Negeri Rote Ndao telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo Undang-undang
Nomor 8 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Keputusan Presiden
Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di
lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama
serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/I/1993, sedangkan
dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan berpedoman pada Buku I dan II
Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/001/SK/I/1991 yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan terjadi perubahan struktur pada Pengadilan Negeri Rote
Ndao.
Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan
Tugas tersebut, Pengadilan Negeri Rote Ndao dapat melaksanakan tugas-tugas pokok
dan fungsi lembaga peradilan yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Negeri
sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber
daya manusia untuk mencapai hasil lebih baik yang menyangkut tugas-tugas Teknis
dan Administrasi Yudisial maupun tugas-tugas Administrasi Umum.
-
5
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO TAHUN 2017
SESUAI PERMA NO 7 TAHUN 2015
Keterangan:
: Garis Tanggung Jawab
: Garis Koordinasi
KETUA
Eman Sulaeman, S.H.
WAKIL KETUA
Cipto Hosari P. Nababan, SH., MH
HAKIM
1. Rosihan Luthfi, SH 2. Abdi Rahmansyah, SH
PANMUD PERDATA
Antonia L. Ola, SH
KasubBag
Umum dan Keuangan
Enny M. Nalle
SEKRETARIS
Charles O. Finmeta
PANITERA
Junus W. Marianan, SH
Plt.KasubBag
Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana
Charles O. Finmeta
KasubBag
Perencanaan, TI dan
Pelaporan
Andreas Nong, SH
PANMUD PIDANA
Adriani Karolina, SH., MM
PANMUD HUKUM
Moses E. Dethan
Panitera Pengganti
Febriyanti M. Jehalu, SH
Jabatan Fungsional
Kepaniteraan
Jurusita
Olfie E. Pono
Indra R.R. Nunuhitu
Staf
Simson Adolf Djara,SH
Marna Mangeke
Staf
-
Staf
I Putu Agus Adiwijaya,
S.Kom
Staf
Yuliana O. Lanoe, SH
Herlinda Taolin, SH
Staf
Febriyanti M. Jehalu, SH
Staf
Indra R.R Nunuhitu,SH
-
6
a. Standar Operasional Prosedur (SOP)
NO UNIT KERJA JUMLAH TERDIRI DARI KETERANGAN
I Teknis PENGADILAN
NEGERI ROTE NDAO
1. Ketua 6 - Sop Proses Permohonan
Diversi
-Sop Diversi
-Sop Eksekusi Rill
-Sop Menetapkan Majelis Hakim
- Sop Perpanjangan Penahanan
60 Hari
-- Sop Eksekusi Lelang/Pembayaran
Sejumlah Uang
Belum dilakukan
evaluasi
2. Wakil Ketua 5 -Sop Perpanjangan Penahanan
-Sop Ijin Sita dan Penggeledahan
- Sop Penetapan Hakim dalam
Perkara Lalulintas
- Sop Penetapan Hakim dalam
Perkara Tindak Pidana Ringan
(Tipiring)
- Sop Penetapan Hakim dalam
Perkara Permohonan
Belum dilakukan
evaluasi
3. Hakim 6 - Sop Diversi
- Sop Persidangan Perkara
Lalulintas
- Sop Persidangan Perkara
Perdata
- Sop Persidangan Perkara Pidana
Biasa/Khusus
- Sop Persidangan Perkara
Permohonan
- Sop Persidangan Tindak Pidana
Ringan (Tipiring)
Belum dilakukan
evaluasi
4 Panitera 8 - Sop Penandatanganan Laporan
Bulanan Perkara
- Sop Penunjukan Panitera
Pengganti
- Sop Penunjukan Jurusita
- Sop Penadatanganan Laporan
Delegasi
- Sop Penadatanganan Surat
Pengantar Berkas Perkara
Banding
- Sop Penandatanganan Surat
Berkas Perkara Kasasi
Belum dilakukan
evaluasi
-
7
- Sop Mendisposisi Surat-Surat
Masuk
- Sop Penadatanganan Legalisir
Akta Notaris
5 Panitera Muda Pidana 45 - Sop Penerimaan Perkara
Pidana Biasa/Khusus
- Sop Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Biasa/Khusus
- Sop Penanganan Register
Perkara Pidana Biasa/Khusus
- Sop Penerimaan Perkara
Pidana Singkat
- Sop Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Singkat
- Sop Penanganan Register
Perkara Pidana Singkat
- Sop Penerimaan Perkara
Pidana Ringan
- Sop Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Ringan
- Sop Penanganan Register
Perkara Pidana Ringan
- Sop Penerimaan Permohonan
Praperadilan
- Sop Pendaftaran Permohonan
Praperadilan
- Sop Penanganan Register
Permohonan Praperadilan
- Sop Penerimaan Perkara
Pidana Anak
- Sop Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Anak
- Sop Penanganan Register
Perkara Pidana Anak
- Sop Penerimaan dan
Penanganan Perkara Tilang
- Sop Penerimaan Permohonan
Banding Perkara Pidanan
- Sop Pendaftaran Permohonan
Bandinag Perkara Pidanan
- Sop Penerimaan Memori
Banding/KontraMemori
Banding Pidana Banding
- Sop Pencabutan Perkara
Pidana Banding
Belum dilakukan
evaluasi
-
8
- Sop Pengiriman Berkas Perkara
Pidana Banding
- Sop Penerimaan Permohonan
Kasasi Perkara Pidana
- Sop Pendaftaran Permohonan
Kasasi Perkara Pidana
- Sop Penerimaan Memori
Kasasi/kontra Memori
Kasasi/Pidana
- Sop Pencabutan Perkara
Pidana Kasasi
- Sop Pengiriman Berkas Perkara
Pidana Kasasi
- Sop Penerimaan Permohonan
Peninjauan Kembali Perkara
Pidana
- Sop Pendaftaran Permohonan
Peninjauan Kembali Perkara
Pidana
- Sop Pengiriman Permohonan
Peninjauan Kembali Perkara
Pidana
- Sop Penerimaan Permohonan
Grasi Perkara Pidana
- Sop Penanganan Permohonan
Izin/Persetujuan Penyitaan
- Sop Penanganan Permohonan
Izin/Persetujuan
Penggeledahan
- Sop Penerimaan Permohonan
Perpanjangan Penahanan Pasal
25 dan Pasal 29 KUHAP
- Sop Permintaan Permohonan
Perpanjangan Penahanan Pasal
29 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP
ke Pengadilan Tinggi Kupang
- Sop Penerimaan dan Penitipan
Barang Bukti
- Sop Penerimaan dan
Penyerahan Putusan Perkara
Pidana Banding/Kasasi/PK
- Sop Pengiriman Salinan
Putusan Perkara Pidana
- Sop Permohonan Penetapan
Diversi dari Penyidik
-
9
- Sop Penyerahan Berkas
Perkara Pidana Ke Bagian
Hukum
- Sop Permohonan Ijin Besuk
- Sop Pengiriman Penetapan
Hari Sidang dan Penahanan
- Sop Pengelolaan Surat Masuk
Delegasi
- Sop Pengelolaan Surat Keluar
Delegasi
- Sop Pengelolaan Surat Masuk
Kepaniteraan Pidana
- Sop Pengelolaan Surat Keluar
Kepaniteraan Pidana
6 Panitera Muda Perdata 35 - Sop Penerimaan Perkara
Perdata Permohonan
- Sop Pendaftaran Perkara
Perdata Permohonan
- Sop Penanganan Register
Perkara Perdata Permohonan
- Sop Penerimaan Berkas
Perkara Perdata Gugatan
- Sop Pendaftaran Perkara
Perdata Gugatan
- Sop Penanganan Register
Perkara Perdata Gugatan
- Sop Penerimaan Berkas Perkara
Perdata Gugatan Sederhanan
- Sop Pendaftaran Perkara
Perdata Gugatan Sederhana
- Sop Penerimaan Upaya Hukum
Keberatan Dalam Gugatan
Sederhana
- Sop Pendaftaran Upaya Hukum
Keberatan Dalam Gugatan
Sederhana
- Sop Penerimaan Pemohonan
Layanan Pembebasan Biaya
Perkara/Prodeo
- Sop Penerimaan Perkara
Perdata Banding
- Sop Pendaftaran Perkara
Perdata Banding
- Sop Penerimaan Memori
Belum dilakukan
evaluasi
-
10
Banding/Kontra Memori
Banding Perkara Perdata
- Sop Pencabutan Perkara
Perdata Banding
- Sop Pengiriman Berkas Perkara
Perdata Banding
- Sop Penerimaan Perkara
Perdata Kasasi
- Sop Pendaftaran Perkara
Perdata Kasasi
- Sop Penerimaan Memori Kasasi
/Kontra Memori Kasasi
Perdata Kasasi
- Sop Pencabutan Perkara
Perdata Kasasi
- Sop Pengiriman Berkas Perkara
Perdata Kasasi
- Sop Penerimaan Perkara
Perdata PK
- Sop Pendaftaran Perkara
Perdata PK
- Sop Penerimaan Memori
PK/Kontra Memori PK Perdata
PK
- Sop Pencabutan Perkara
Perdata PK
- Sop Pengiriman Berkas Perkara
Perdat PK
- Sop Penerimaan Permohonan
Eksekusi Perkara Perdat
Gugatan
- Sop Pendaftaran Permohonan
Eksekusi Perkara Perdata
- Sop Pelaksanaan Annmaning
dan Eksekusi Perkara Perdata
- Sop Penanganan Register
Perkara Perdata
Banding/Kasasi/PK
- Sop Penyerahan Berkas
Perkara Perdata ke Bagian
Hukum
- Sop Pengelolaan Surat Masuk
Kepaniteraan Perdata
- Sop Pengelolaan Surat Keluar
Kepaniteraan Perdata
-
11
- Sop Pengelolaan Surat Delegasi
Masuk Kepaniteraan Perdata
- Sop Pengelolaan Surat Delegasi
Keluar Kepaniteraan Perdata
7 Panitera Muda Hukum 17 - Sop Pengelolaan Surat Masuk
Kepaniteraan Hukum
- Sop Pengelolaan Surat Keluar
Kepaniteraan Hukum
- Sop Laporan Bulanan Perkara
Pidana/Perdata
- Sop Pembuatan Laporan
Caturwulan Perkara Pidana
dan Perdata
- Sop Pembuatan Laporan
Semester Perkara Pidana dan
Perdata
- Sop Pembuatan Laporan
Tahunan Perkara Pidana/Perdata
- Sop Penataan Arsip Berkas
Perkara
- Sop Penanganan Meja
Pengaduan Klasifikasi Surat
Masuk Pengaduan
- Sop Penanganan Meja
Pengaduan Klasifikasi Surat
Klarifikasi Pengaduan
- Sop Penanganan Meja
Pengaduan Klasifikasi
Pembuatan Surat Keputusan
Pemeriksaan Pengaduan
- Sop Penanganan Meja
Informasi
- Sop Penanganan Surat
Keterangan Penelitian
- Sop Pendaftaran Badan Hukum
- Sop Pendaftaran Surat Kuasa
- Sop Pendaftaran Surat Kuasa
Insindentil
- Sop Peminjaman Berkas
Perkara
- Sop Penanganan Surat
Keterangan Bebas Pidana
Belum dilakukan
evaluasi
8 Panitera Pengganti 6 - Sop Persidangan Perkara
Perdata Permohonan/Gugatan
- Sop Persidangan Perkara
Belum dilakukan
evaluasi
-
12
Pidana Biasa/Khusus
- Sop Penyerahan Berkas
Perkara yang sudah Diminutasi
ke Kepaniteraan Perdata
- Sop Penyerahan Berkas
Perkara yang sudah diminutasi
ke Kepaniteraan Pidana
- Sop Penyerahan Kutipan dan
Turunan Putusan ke
Kepaniteraan Pidana
- Sop Persidangan Perkara
Pidana Ringan
9 Jurusita 16 - Sop Panggilan Sidang
- Sop Pemberitahuan Putusan
Verstek
- Sop Pemberitahuan Putusan
Gugur Kepada Penggugat
- Sop Pemberitahuan Putusan
Kepada Penggugat
- Sop Pemberitahuan Putusan
Kepada Tergugat
- Sop Pemberitahuan Pernyataan
Banding/Kasasi/PK
- Sop Penyerahan Memori
Banding/Kasasi/PK
- Sop Penyerahan Kontra
Memori Banding/Kasasi/PK
- Sop Pemberitahuan
Mempelajari Berkas (Inzage)
Perkara Banding/Kasasi/PK
- Sop Pemberitahuan Putusan
Banding
- Sop Pemberitahuan Putusan
Kasasi
- Sop Pemberitahuan Putusan PK
- Sop Aanmaning
- Sop Eksekusi
- Sop Delegasi Panggilan Dalam
Perkara Perdata
- Sop Delegasi Pemebritahuan
Banding, Kasasi dan PK dalam
Perkara Perdata/Pidana
Belum dilakukan
evaluasi
II Non Teknis
1 Sekretaris 1 - Sop Sekretaris Belum dilakukan
-
13
evaluasi
2 Kasubbag Kepegawaian
dan Ortala
19 - Sop Surat Masuk & Surat
Keluar Sub Bagian
Kepegawaian, Organisasi dan
Tatalaksana
- Sop Inventarisasi Hakim &
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
(Bezetting & Duk)
- Sop Rekapitulasi Daftar Hadir
Harian Hakim & Pegawai
Negeri Sipil (PNS)
- Sop Pembuatan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Rote
Ndao
- Sop Pembuatan SKP dan
Penilaian Prestasi Kerja Hakim
& Pegawai Negeri Sipil (PNS)
(SKP/DP3)
- Sop Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah Jabatan Hakim &
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Sop Pengusulan Taspen, Karpeg,
Karis/Karsum Hakim &
Pegawai (PNS)
- Sop Update Data Pegawai dalam
Aplikasi Sikep
- Sop Laporan Tahunan Sub
Bagian Kepegawaian,
Organisasi dan Tatalaksana
- Sop Laporan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan/Kartu
Indoneseia Sehat (KIS)
- Sop Pengusulan Kenaikan
Pangkat Hakim & Pegawai
Negeri Sipil (PNS)
- Sop Penanganan Mutasi Masuk
& Keluar Hakim/PNS
- Sop Penyelesaian Surat Tugas
& Keterangan Jalan
- Sop Penyelesaian Permohonan
- Sop Surat Cuti Hakim dan
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Sop Penyelesaian Pembuatan
KP4 Hakim dan Pegawai Negeri
Sipil (PNS)
- Sop Usulan Kenaikan Gaji
Berkala Hakim & Pegawai
Belum dilakukan
evaluasi
-
14
Negeri Spil (PNS)
- Sop Usulan Tanda Penghargaan
Setya Lancana Hakim &
Pegawai Negeri Sipil
- Sop Usulan Pensiun Hakim &
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Sop Penyelesaian Pembuatan
Pengantar Hukum Disiplin
Hakim & Pegawai Negeri Sipil
3
Kasubbag Umum dan
Keuangan
32 - Sop Pengelolaan Surat Masuk
- Sop Pengelolaan Surat Keluar
- Sop Pengadaan Barang ATK
- Sop Pemeliharaan Kantor
Gedung dan Banguan
- Sop Pemeliharaan Kantor
Peralatan dan Mesin
- Sop Penyusunan Laporan
Barang Persediaan
- Sop Pencatatan Aset Barang
Milik Negara
- Sop Penyusunan Laporan BMN
- Sop Penghapusan Barang Milik
Negara (BMN)
- Sop Pengelolaan Bahan Pustaka
- Sop Peminjaman Buku
Perpustakaan
- Sop Pembagian dan
Pelaksanaan Tugas Kebersihan
(Cleaning Servis)
- Sop Pelaksanaan Tugas
Keamanan (Satpam)
- Sop Pelaksanaan Tugas Parkir
- Sop Penghunian Rumah Dinas
- Sop Surat Masuk dan Surat
Keluar Bagian Umum dan
Keuangan
- Sop Pembuatan Surat
Keterangan Pemberhentian
Pembayaran (Pindah,
Pensiun,Meninggal)
- Sop Gaji Induk
- Sop Gaji Susulan/Kekurangan
Gaji
Belum dilakukan
evaluasi
-
15
- Sop Gaji ke-13
- Sop Uang Makan
- Sop Uang Lembur
- Sop Pengajuan Uang
Persediaan (UP) Awal Tahun
- Sop Ganti Uang Persediaan
(GUP)
- Sop Tambahan Uang
Persediaan (TUP)
- Sop Pertanggungjawaban
GUP/TUP Nihil
- Sop Pembayaran Belanja Untuk
Rekanan Prosedural LS
(Langsung)
- Sop Rekonsiliasi Laporan
Realisasi Anggaran (SAIBA)
- Sop Laporan Manual Realisasi
Anggaran
- Sop Pembuatan Laporan
Pertanggungjawaban dimuka
Tunjangan Khusus Kinerja
(Remunerasi)
- Sop Pembayaran Tunjangan
Khusus Kinerja (Remunerasi)
- Sop Penerimaan dan
Penyetoran PNBP Biaya
Perkara
4 Kasubbag Perencanaan,
TI dan Pelaporan
14 - Sop Pengelolaan Surat Masuk
Kesekretariatan
- Sop Pengelolaan Surat Keluar
Kesekretariatan
- Sop Penyusunan Rencana
Anggaran Tahun Berikutnya
- Sop Penyusunan Program
Kerja/Rencana Kerja Tahun
Berjalan
- Sop Penyusunan Renstra
- Sop Penyusunan Rencana Kerja
Tahunan (RKT)
- Sop Penyusunan Idikator
Kinerja Utama (IKU)
- Sop Penyusunan Penetapan
Kinerja Tahunan (PKT)
- Sop Pemeliharaan Jaringan
- Sop Pembaharuan Konten
Belum dilakukan
evaluasi
-
16
Website Pengadilan
- Sop Penanganan Backup Data,
Backup Aplikasi, Sinkronisasi
dan Maintenance Server
Aplikasi Sistem Penelusuran
Perkara
5 Staff Kepaniteraan
Hukum
6 - Membuat Laporan Bulanan
Perkara Pidana dan Perdata
- Membuat Laporan per empat
Bulanan Perkara Pidana dan
Perdata
- Membuat Laporan per enam
bulanan Perkara Pidana dan
Perdata
- Menerima berkas yang telah
diminutasi (in-aktif) dari
Bidang Kepaniteraan Pidana
dan Perdata
- Membantu Melegalisasi Akta
Notaris, surat bukti dan surat
kuasa
- Menyusun dan menyimpan
serta menata berkas Pidana
dan Perdata di ruang Arsip
Belum dilakukan
evaluasi
6 Staf Kepaniteraan
Pidana
24 - Mengerjakan berkas perkara
Pidana Biasa, Singkat, Ringan
dan mendaftarkan dalam buku
register Induk
- Mencatat penetapan hari
sidang pertama dan penundaan
sidang yang dilaporkan oleh
Panitera Pengganti
- Mencatat pembagian perkara
dalam buku bantu
- Menerima berkas perkara yang
diminutasi dan mencatatnya
didalam buku register
- Menyusun, menjahit,
mempersiapkan berkas
perkara Pidana yang akan
dikirim ke bidang Hukum
- Menutup buku register pidana
biasa, singkat, ringan setiap
bulannya
- Mengerjakan legalisasi surat
kuasa
- Mencatat dengan cermat
register penahanan
Belum dilakukan
evaluasi
-
17
- Membuat laporan perkara
putus, laporan perkara masuk
ke bidang huku setiap bulannya
- Menyiapkan dan menyerahkan
salinan putusan pengadilan
apabila ada permintaan dari
pihak yang bersangkutan
- Mengerjakan pernyataan kasasi
- Mendaftarkan perkara tindak
pidana Lalu Lintas setelah
perkara diputus Hakim.
- Mengerjakan tanda terima atas
Memori Kasasi, Kontra Memori
Kasasi
- Mengerjakan tanda terima atas
jawaban / tanggapan
Peninjauan Kembali, alasan
Peninjauan Kembali.
- Menyusun, menjahit,
mempersiapkan berkas Kasasi
yang akan dikirim.
- Menutup buku Register
perkara pidana lalu lintas
setiap bulannya.
- Mengerjakan pernyataan
banding.
- Menyerahkan tanda terima
memori banding, kontra
memori banding.
- Membuat Akta tidak
mengajukan permohonan
banding.
- Menyusun, menjahit,
mempersiapkan berkas
perkara banding yang akan
dikirim ke Pengadilan Tinggi.
- Menerima serta menyimpan
barang bukti yang telah
diserahkan dari jaksa.
- Mencatat kedalam Buku
Register Banding tentang
upaya hukum banding.
- Mencatat kedalam Buku
Register Kasasi tentang upaya
hukum kasasi.
- Mencatat kedalam Buku
Register Pidana banding,
kasasi, biasa, singkat, cepat, pra
-
18
peradilan, setelah putus dicatat
dalam Register tersebut.
7 Staf Kepaniteraan
Perdata
(Melaksanakan Tugas
Meja I)
(Melaksanakan Tugas
Kasir)
(Melaksanakan Tugas
Meja III)
3
3
5
- Menerima Gugatan,
Permohonan Banding,
Permohonan Kasasi,
Permohonan Peninjauan
Kembali, Permohonan Eksekusi
dan Permohonan Somasi.
- Membuat SKUM dan
menyerahkan SKUM tersebut
kepada calon Penggugat/
Pemohon.
- Menyerahkan kembali Surat
Gugatan kepada calon
Penggugat / Pemohon.
- Mencatat setiap penerimaan
dan pengeluaran uang perkara
baik dalam Buku Jurnal
maupun Buku Bantu.
- Melaporkan setiap penerimaan
dan pengeluaran dan
penerimaan setiap hari kepada
Panitera untuk mencatat dalam
Buku Induk Keuangan yang
bersangkutan.
- Menerima dan membukukan
uang panjar biaya perkara
sesuai dalam SKUM dan buku
jurnal keuangan perkara yang
bersangkutan.
- Menyiapkan dan menyerahkan
salinan putusan PN / PT / MA
kepada yang bersangkutan.
- Menyerahkan salinan
penetapan PN kepada yang
bersangkutan.
- Menerima dan memberikan
tanda terima atas memori
banding, Kontra Memori
Banding, Memori Kasasi,
Kontra Memori Kasasi, Jawaban
/ Tanggapan atas alasan
peninjauan kembali.
Belum dilakukan
evaluasi
Belum dilakukan
evaluasi
Belum dilakukan
evaluasi
-
19
- Menyusun, menjahit,
mempersiapkan berkas
banding, kasasi dan PK.
- Mengirimkan berkas perkara
tersebut.
- Mendaftarkan perkara yang
masuk kedalam Register Induk
perkara perdata sesuai dengan
nomor yang tercantum dalam
SKUM / Surat Gugatan /
Permohonan.
- Surat Gugatan / Permohonan
dengan melampirkan tindasan
SKUM dan suratsurat yang
berhubungan dengan gugatan
di sampaikan kepada Ketua
Pengadilan Negeri melalui
Panitera dan kemudian
diserahkan kepada Majelis
Hakim.
- Meregister Permohonan
8 Staf Bagian
Perencanaan, TI dan
Pelaporan
7 - Melaksanakan tugas sebagai
Admin IT Sistem Informasi
Penelusuran Perkara
(SIPP)/CTS, meliputi:
Sinkronisasi Data, Backup Data
dan Aplikasi, serta Maintenance
Server.
- Mengupload segala bentuk
laporan dan berita ke dalam
website Pengadilan.
- Melaksanakan tugas sebagai
Admin Website (maintenance
data web hosting dan domain).
- Melaksanakan pengelolaan
infrastruktur hardware,
meliputi server, komputer dan
perangkat pendukungnya.
- Melaksanakan pengelolaan
infrastruktur jaringan
komputer.
- Membantu penyusunan RKAKL.
- Membuat laporan bulanan.
Belum dilakukan
evaluasi
9 Staf Bagian
Kepegawaian dan
Ortala
14 - Bertanggung-jawab atas SK
Pegawai.
- Mengarsipakan surat masuk
dan keluar.
- Membuat DP3.
Belum dilakukan
evaluasi
-
20
- Mengerjakan usulan Kenaikan
Pangkat Pegawai.
- Mengerjakan SK Kenaikan Gaji
Berkala Pegawai.
- Mengerjakan Usulan Pensiun.
- Mengerjakan Surat Pernyataan
menduduki Jabatan setiap awal
tahun.
- Membuat Berita Acara Sumpah,
Pelantikan Jabatan.
- Membuat DUK per Desember
dan Bezetting per April dan
Oktober.
- Membuat dan mengerjakan
absen Hakim dan Pegawai
setiap Triwulan ke Pengadilan
Tinggi.
- Membuat buku Cuti dan Izin
Cuti.
- Membuat KP 4.
- Membuat impasing.
- Membuat Buku Daftar Induk
Pegawai.
10 Staf Bagian Umum dan
Keuangan
(Staf Bagian Umum)
15
- Membuat laporan barang milik
Negara.
- Membuat laporan Administrasi
umum.
- Membuat Buku Daftar
Inventaris Barang Milik Negara.
- Membuat daftar Inventaris
Ruangan (DIR).
- Membuat Kartu Inventaris
Banrang (KIB) Gedung/
Bangunan/ tanah.
- Mendata barang inventaris
kantor.
- Menerima surat masuk dari
pengantar surat
- Mengirimkan surat-surat
kekantor pos
- Mengagendakan surat-surat
masuk dan surat keluar.
- Membuat laporan bulanan dan
laporan triwulan barang milik
Negara
- Meregister barang bersejarah
- Mengkoordinasikan barang-
barang ATK masuk dan keluar
Belum dilakukan
evaluasi
-
21
(Bendahara Keuangan)
(Bendahara
Penerimaan)
7
8
- Mendata barang-barang ATK
masuk dan keluar
- Mendata barang-barang
inventaris kantor.
- Menyusun dan meregister
buku-buku di perpustakaan.
- Melakukan pencairan
berdasarkan SPM yang
diterima.
- Melakukan pembayaran
belanja rutin atas tagihan
beban anggaran.
- Melaksanakan pemotongan
pajak pada setiap pengeluaran
sesuai ketentuan yang berlaku.
- Meneliti kelengkapan dan
kebenaran konsep SPP beban
sementara dan beban tetap dan
SPP Belanja Pegawai sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku.
- Menyelenggarakan pembukuan
atas SPJ kedalam Buku Kas
Umum atau Buku-Buku
Pembantu lainnya untuk
dilakukan perhitungan dan
verivikasi dengan mengetahui
perkembangan realisasi
anggaran yang telah tersedia.
- Membuat daftar gaji / lembur /
uang makan / remunerasi dan
Rapel Pegawai sebagai bahan
untuk melakukan pembayaran
gaji/ lembur dan rapel.
- Melakukan pembayaran gaji
pegawai sesuai daftar gaji.
- Melakukan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP).
- Membukukan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP)
dalam BKU, Buku Pembantu
Belum dilakukan
evaluasi
Belum dilakukan
evaluasi
-
22
dan Karwas MAP.
- Membuat Berita Acara
Pemeriksaan Kas dan LPJ
Bendahara Penerimaan.
- Membuat Laporan Bulanan dan
Triwulanan PNBP.
- Menginput setiap transaksi
baik Penerimaan maupun SPM
ke dalam aplikasi SAKPA.
- Melakukan Rekonsiliasi
Internal dengan UAKPB.
- Melakukan Rekonsiliasi dengan
KPPN dan UAKPA-W.
- Membuat Laporan Keuangan
Semester I dan Tahunan.
b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
No Sasaran Kerja Pegawai
Jumlah Kegiatan
Tahun 2017 Keterangan
Pengadilan Negeri Rote Ndao
1
Ketua
225 Kegiatan dan
965
berkas/dokumen
Waktu pelaksanaan
selama 12 bulan
2
Wakil Ketua
327 Kegiatan dan
214
berkas/dokumen
Waktu pelaksanaan
selama 12 bulan
3 Hakim
(Rosihan Luthfi, S.H.)
33 Kegiatan dan 745
berkas
Waktu pelaksanaan
selama 12 bulan
4 Hakim
(Abdi Rahmansyah, S.H.)
18 Kegiatan dan 739
berkas
Waktu pelaksanaan
selama 12 bulan
5 Panitera
69 Kegiatan dan
3114 Berkas
Waktu pelaksanaan
selama 12 bulan
6 Panitera Muda Pidana
2 Kegiatan dan 4815
Berkas
Waktu pelaksanaan
selama 12 bulan
7 Panitera Muda Perdata 1333 Berkas
Waktu pelaksanaan
selama 12 bulan
8 Panitera Muda Hukum 248 Berkas
Waktu pelaksanaan
selama 12 bulan
-
23
9 Panitera Pengganti
1118 Kegiatan dan
1677 Berkas
Waktu pelaksanaan
selama 12 bulan
10 Jurusita
(Olfis E. Pono) 1,194 Kegiatan
Waktu pelaksanaan
selama 12 bulan
11 Jurusita
(Indra R.R. Nunuhitu)
19 Kegiatan dan 65
Berkas
Waktu pelaksanaan
selama 12 bulan
11 Sekretaris
1442 Kegiatan dan
679 Berkas
Waktu pelaksanaan
selama 12 bulan
12 Kasubbag Kepegawaian dan
Ortala - -
13 Kasubbag Umum dan
Keuangan
219 Kegiatan dan
1698 Berkas
Waktu pelaksanaan
selama 12 bulan
14 Kasubbag Perencanaan, TI
dan Pelaporan
34 Kegiatan dan 82
Berkas
Waktu pelaksanaan
selama 12 bulan
15 Staf Kepaniteraan Hukum - -
16 Staf Kepaniteraan Pidana - -
17 Staf Kepaniteraan Perdata
(Lea Y.Odja Lanoe, S.H)
199 Kegiatan dan 86
Berkas
Waktu pelaksanaan
selama 12 bulan
18 Staf Kepaniteraan Perdata
(Herlinda Taolin, S.H.)
97 Kegiatan dan 910
Berkas
Waktu pelaksanaan
selama 12 bulan
18 Staf Bagian Kepegawaian dan
Ortala - -
19 Staf Bagian Umum dan
Keuangan
(Simson A. Djara)
163 Kegiatan dan
2934 Berkas
Waktu pelaksanaan
selama 12 bulan
Staf Bagian Umum dan
Keuangan
(Marna Mangeke)
2855 Kegiatan Waktu pelaksanaan
selama 12 bulan
20 Staf Bagian Perencanaan, TI
dan Pelaporan
150 Kegiatan dan
217 Berkas
Waktu pelaksanaan
selama 12 bulan
-
24
B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu)
Pengadilan Negeri Rote Ndao di Tahun 2017 telah menerima Sertifikasi
Akreditasi Penjaminan Mutu dari Dirjen Badilum dengan Predikat “A Exellent”
dengan capaian yang sangat memuaskan ini Pengadilan Negeri Rote Ndao akan
berusaha untuk lebih baik lagi dalam peningkatan pelayanan publik kepada
pencari keadilan dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Dokumen
Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Rote Ndao terdiri dari :
- Audit Internal - Dokumen Pendukung Manual Mutu
- Manajemen Resiko - SAKIP
- Manual Mutu - SOP Kepaniteraan
- Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- SOP Kesekretariatan
- Dokumentasi Sosialisasi Kegiatan Yang berkaitan dengan Akreditasi
2. Pos bakum ( Pos Bantuan Hukum) (Satker yang mendapat alokasi dan
Realisasi Anggaran)
Untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Kegiatan
Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao di Tahun 2017 ini mendapat
Alokasi anggaran dan Realisasinya seperti tabel di bawah ini :
URAIAN AKUN ANGGARAN REALISASI SISA
ANGGARAN
1 2 3 4 5
1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
1049.003 Layanan Pos Bantuan Hukum
Belanja Jasa Konsultan 522131 19.200.000 17.600.000 1.600.000
Jumlah 19.200.000 17.600.000 1.600.000
3. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu
Untuk Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu Pengadilan Negeri Rote
Ndao di Tahun 2017 ini tidak ada karena semua persidangan dilakukan di
Gedung Pengadilan.
4. Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara)
Untuk Perkara Prodeo pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Rote
Ndao tidak ada perkara Prodeo yang masuk sehingga anggaran yang sudah
ada tidak bisa diserap
-
25
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia
1. Profil Sumber Daya Manusia
Pengadilan Negeri Rote Ndao telah memiliki sumber daya manusia yang
mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diemban satuan kerja. Jumlah
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah :
No Nama Jabatan Keterangan
1 EMAN SULAEMAN, S.H. Ketua S I
2 CIPTO HOSARI P. NABABAN, SH., MH Wakil Ketua S II
3 ROSIHAN LUTHFI, S.H. Hakim S I
4 ABDI RAHMANSYAH, S.H. Hakim S I
5 JUNUS W. MARIANAN, S.H. Panitera S I
6 CHARLES O. FINMETA Sekretaris SMA
7 ADRIANI KAROLINA, S.H.,MM Panmud Pidana S II
8 ANTONIA LIPAT OLA, S.H. Panmud Perdata S I
9 MOSES E. DETHAN Panmud Hukum SMA
10 ENNY M. NALLE
Kasubbag Umum dan
Keuangan
SMA
11 ANDREAS NONG, S.H.
Kasubbag Perencanaan,
TI dan Pelaporan
S I
12 -
Kasubbag Kepegawaian
dan Ortala Kosong
13 FEBRIANTI M. JEHALU, S.H. Panitera Pengganti S I
13 LEA JULIANA. ODJA LANOE, S.H. Staf Bagian Perdata S I
14 OLFIS E. PONO Jurusita SMA
15 HERLINDA TAOLIN, S.H. Staf Bagian Perdata S I
16 INDRA R.R NUNUHITU Jurusita SMA
17 SIMSON A. DJARA
Staf Bagian Umum dan
Keuangan
SMA
18 MARNA MANGEKE
Staf Bagian Umum dan
Keuangan
SMA
19 I PUTU A. ADIWIJAYA, S.kom
Staf Bagian Perencanaan,
TI dan Pelaporan
S I
-
26
Pada Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris
Pengadilan Negeri Rote Ndao selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menunjuk
12 (dua belas) orang PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) yang
masing-masing ditugaskan sebagai:
Petugas Pengamanan :
Danial Ndun, SH
Roman F. Dethan
Petugas Kebersihan (Pramubakti)
Jemi A. A. Anabokai
Heni D. Baok
Yrietne A. Tahun
Adly J. Y. Sau
Yori A. Finmeta
Joni S. Sooai
Rani Haning, SE
Melfydian Genakama, SH
Petugas Pengemudi
Mortan M. Finmeta
Yanto Y. Fangidae
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Pengadilan Negeri Rote Ndao secara garis besar telah melaksanakan tugas,
baik dalam urusan kepaniteraan maupun kesekretariatan. Namun demikian,
untuk efektifitas kinerja masih membutuhkan pegawai untuk urusan
kepaniteraan dan kesekretariatan. Sampai saat ini, tenaga IT yang dimiliki oleh
Pengadilan Negeri Rote Ndao hanya 1 (satu) orang ASN dengan dibantu oleh 1
(satu orang tenaga honorer, dan Sekretaris merangkap sebagai Plt.Kasubbag
Kepegawaian dan Ortala, satu tenaga IT merangkap menjadi operator SAIBA, SAS
dan GPP dan bendahara penerimaan, dan Admin SIPP.
Selain itu, Pengadilan Negeri Rote Ndao juga belum memiliki Tenaga
Arsiparis, Pustakawan, dan Penata Laporan Keuangan. akan lebih baik apabila
tersedia tenaga pegawai sesuai kualifikasi setiap pekerjaan sehingga akan
mendukung semua kinerja dalam rangka memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat pencari keadilan guna terwujudnya peradilan yang agung.
3. Mutasi
-
27
No Jenis Mutasi Nama/NIP Satker Asal Satker
Tujuan SK
1 Mutasi
Masuk
EMAN SULAEMAN, S.H.
19750410200012 1 001
Pengadilan
Negeri Klas II
Pangkalan
Bun
Pengadilan
Negeri Klas II
Rote Ndao
SK KMA RI Nomor
1144/DJU/SK/KP
04.5/5/2017
2 Mutasi
Keluar
HIRAS SITANGGANG,
SH.MM
196607201988031002
Pengadilan
Negeri Klas II
Rote Ndao
Pengadilan
Negeri Klas
IA Mataram
SK KMA RI Nomor
1144/DJU/SK/KP
04.5/5/2017
4 Mutasi
Keluar
MARIO ADOLFINO, SE
19780903 200912 1 001
Pengadilan
Negeri Klas II
Rote Ndao
Pengadilan
Negeri Klas II
Ruteng
SK KMA RI Nomor
43B/SEK/KP.1/SK/
IV/2017
4. Promosi
Untuk Promosi Jabatan di Tahun 2017 :
No Nama/NIP Tanggal Usulan Nomor
1 LEA Y. ODJA LANOE, S.H.
NIP. 19850125 201212 2 001
25 Oktober 2017 W26-U14/674/KP.04.6/10/2017
5. Pensiun
Pensiun pada tahun 2017 Nihil.
6. Diklat
Pada Tahun 2017 Pengadilan Negeri Rote Ndao mengusulkan untuk mengikuti
Diklat Pim III dan IV atas nama :
No. Nama/Nip Pangkat/Gol Jabatan Unit Kerja Keterangan
PIM III/IV
1 Junus W. Marianan, S.H.
195906141981031019
Penata Tk. I
III/d
Panitera Pengadilan
Negeri Rote
Ndao
PIM III
2 Charles O. Finmeta
197010221994031002
Penata
III/c
Sekretaris Pengadilan
Negeri Rote
Ndao
PIM III
3 Adriani Karolina,
S.H.,M.M
198102202009042004
Penata
III/c
Panitera
Muda Pidana
Pengadilan
Negeri Rote
Ndao
PIM IV
4 Enny M. Nalle Penata Kepala Sub Pengadilan PIM IV
-
28
III/c Bagian
Umum dan
Keuangan
Negeri Rote
Ndao
5 Moses E. Dethan Penata
Muda Tk.I
III/b
Panitera
Muda
Hukum
Pengadilan
Negeri Rote
Ndao
PIM IV
6 Antonia L. Ola, S.H. Penata
Muda Tk.I
III/b
Panitera
Muda
Perdata
Pengadilan
Negeri Rote
Ndao
PIM IV
7 Andreas Nong, S.H. Penata
Muda Tk.I
III/b
Kepala Sub
Bagian
Perencanaan,
TI dan
Pelaporan
Pengadilan
Negeri Rote
Ndao
PIM IV
B. Penyelesaian Perkara
1. Keadaan Perkara
Pada Pengadilan Negeri Rote Ndao
Perkara Pidana :
Perkara Pidana
No. Jumlah Sisa Perkara
Yang Di Putus
Perkara Yang di
Putus tepat
Waktu
Jumlah Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya
hukum Banding, Kasasi
dan PK
Jumlah
Perkara
Anakyang
Berhasil
Melalui
Mediasi
1. - Sisa Tahun 2016 : -
- Masuk Tahun 2017
:59
- Putus : 58
- Sisa Tahun 2017 : 1
58 Perkara - -
-
29
Perkara Perdata :
Perkara Perdata
No. Jumlah Sisa Perkara Yang
Di Putus
Perkara Yang
di Putus tepat
Waktu
Jumlah Perkara Yang
Tidak Mengajukan
Upaya hukum Banding,
Kasasi dan PK
Jumlah
Perkara
Anak
yang
Berhasil
Melalui
Mediasi
1. - Sisa Tahun 2016 : 7
- Masuk Tahun 2017 :21
- Putus 2017 : 20
- Sisa Tahun 2017 : 8
20 Perkara Yang tidak mengajukan
upaya hukum Banding
ada 19 Perkara
-
Matriks Keadaan Perkara :
No Nama Perkara Masuk
Perkara Yang
diputus
Sisa Perkara
Keterangan
PIDANA
1. Pidana Biasa/Singkat 59 58 1
2. Pidana Anak 1 1 -
3. Cepat/Ringan/Lalulintas 1.323 1.323 -
PERDATA
1. Gugatan 21 18 8 Perkara yang cabut/gugur 2
(dua) 2. Permohonan 3 2 - Perkara yang
cabut/gugur 1 (satu)
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
1. Sarana Gedung
Pengadilan Negeri Rote Ndao memiliki 8 (delapan) unit rumah dinas dan Rumah
dinas tersebut diperuntukkan bagi hakim dan panitera akan tetapi jumlah hakim
pada Pengadilan Negeri Rote Ndao di tahun 2017 berjumlah 4 orang maka,
ditempati oleh pegawai. Selain rumah dinas Pengadilan Negeri Rote Ndao juga
memiliki 1 (satu) unit gedung kantor yang dahulu dipergunakan sebagai kantor
Pengadilan Negeri Rote Ndao yang kini di tempati sebagai rumah dinas Ketua
-
30
Pengadilan Negeri Rote Ndao. Pengadilan Negeri Rote Ndao telah memiliki 1
(satu) ruang Arsip Perkara dan 1 (satu) ruang Perpustakaan, namun belum
memiliki ruang Arsip Administrasi umum dan tenaga yang berkompeten di
bidangnya yakni Arsiparis dan Pustakawan untuk mengelola ruang Arsip dan
ruang Perpustakaan.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Rote Ndao tidak ada pengadaan Sarana
dan Prasarana Gedung.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung
Pada tahun 2017 pemeliharaan untuk sarana dan prasarana gedung kantor
yaitu perbaikan halaman (lapangan), pengecatan Pos Jaga, pengecatan pagar
dan pengecatan dinding kantor, pengecatan atap kantor
Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung
Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Rote Ndao sudah dilakukan proses
penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung.
Matriks Sarana dan Prasarana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao :
No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
1 Ruang Ketua 1
2 Ruang Wakil Ketua 1
3 Ruang Hakim 1
4 Ruang Panitera 1
5 Ruang Sekretaris 1
6 Ruang Sidang Umum 3 Ruang Sidang Utama, Ruang
Sidang II, Ruang Sidang Anak
7 Ruang Kepaniteraan :
- Ruang Kepaniteraan Hukum 1
- Ruang Kepaniteraan Pidana 1
- Ruang Kepaniteraan Perdata 1
- Ruang Fungsional 1 Khusus Untuk PP dan Jurusita
8 Ruang Kesekretariatan :
- Ruang Sub Bagian Kepegawaian
dan Ortala
1
- Ruang Sub Bagian Umum dan
Keuangan
1
-
31
- Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI
dan Pelaporan
1
9 Ruang Arsip :
- Ruang Arsip Perkara 1
- Ruang Arsip Umum - Belum ada
10 Ruang Tunggu Penasihat Hukum 1
11 Ruang Jaksa dan Ruang Bapas 1
12 Ruang Bapas 1
13 Ruang Tunggu Pengunjung 1
14 Ruang Ramah Anak 1
15 Ruang Laktasi 1
16 Ruang Poliklinik 1
17 Ruang Tamu Terbuka 1
18 Ruang Tahanan Pria 1
19 Ruang Tahanan Wanita 1
20 Meja informasi 1
21 Ruang mediasi dan Ruang Diversi 1
22 Area merokok 1
23 Gudang 1
24 Ruang Perpustakaan 1
25 Tempat ibadah/mushola - Belum ada
26 Toilet/wc umum 6
27 Ruang Server 1
28 Ruangan Telekonference - Belum ada
Sarana dan Prasarana Fasilitas
Perkantoran
1 Mobil (Kendaraan Roda 4) 3
2 Sepeda Motor (Kendaraan Roda 2) 5
3 Komputer (PC) 14
4 Laptop (Notebook) 7
5 Printer 12
6 Scanner 1
7 Mesin Ketik 7
8 Mesin Fotocopi 1
9 Lemari besi/metal 8
-
32
10 Lemari kayu 19
11 Rak besi 9
12 Rak kayu 11
13 Meja kerja kayu 50
14 Kursi besi/metal 124
15 Kursi kayu 63
16 Sice 13
17 Bangku panjang kayu 33
18 Meja komputer 11
19 Meja rapat 15
20 Loudspeker 2
21 Amplifier 1
22 Microphone 6
23 Boom stand 1
24 AC Split 12
25 Kipas angin 2
26 Facsimile 2
27 Telephone PABX 1
28 Brangkas 1
29 Gordyn/Kray 142
30 Kabel Roll 2
31 Camera Digital 1
32 CCTV-Camera Control Television
System
16
33 Televisi 1
34 Server 3
35 UPS (Uninterruptible Power
Supply)
3
36 Mesin Absensi 1
37 Tiang bendera 1
38 Lambang Garuda Pancasila 5
39 LCD Projector/Infocus 1
40 Switcher/Pacth Panel 1
41 Palu sidang 3
-
33
Kendaraan Dinas
No Uraian Tahun Perolehan
Kondisi Keterangan
I Jenis Kendaraan Roda 4 Baik Rusak Ringan
Rusak Berat
1. Station Wagon (Kijang
Inova)
2009 √
2
Alat Angkutan Darat
Bermotor Lainnya (Toyota
New Avansa)
2014 √
3 Mini Bus 2011 √
2. Sarana Kantor
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
Pada Tahun 2017 pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung berupa :
- Alat Pengolah Data dan Komunikasi:
1. Laptop : 1 unit
2. PC : 5 unit
3. Printer : 3 unit
4. UPS : 2 unit
- Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran
1. Meubelair : 20 unit
2. AC Split : 5 unit
b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
Untuk tahun Anggaran 2017
semua Fasilitas Gedung mendapatkan perawatan diantaranya Gedung
Kantor, Laptop, Komputer, Printer, Peralatan Rumah Tangga, Kendaraan roda
dua dan empat, AC, Mesin Foto Copi, Genzet, CCTV dan Inventaris Kantor.
c. Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Rote Ndao mempunyai program
penghapusan, akan tetapi masih terkendala pada proses inventarisir dan
pengajuan penghapusan ke kantor KPKNL oleh petugas SIMAK BMN.
D. Pengelolaan Keuangan
Berikut adalah data keuangan Pengadilan Negeri Rote Ndao yang diambil
dari aplikasi SAIBA per tanggal 31 Desember 2107:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
-
34
URAIAN AKUN ANGGARAN REALISASI SISA
ANGGARAN
1 2 3 4 5
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan badan Urusan Administasi
1066.006 layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
Belanja bahan
Belanja Perjalanan Biasa
521211
524111
3.594.000
186.900.000
1.806.250
186.891.210
1.787.750
8.790
Jumlah Kegiatan 1066.006 190.494.000 188.697.460 1.796.540
1066.994 Layanan Perkantoran
5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
Belanja Gaji Pokok PNS
Belanja Pembulatan Gaji PNS
Belanja Tunj. Suami/Istri
PNS
Belanja Tunj. Anak PNS
Belanja Tunj. Struktural PNS
Belanja Tunj. Fungsional
PNS
Belanja Tunj. PPh PNS
Belanja Tunj. Beras
Belanja Uang Makan PNS
Belanja Tunj. Umum PNS
Belanja Tunj. Kemahalan
Hakim
511111
511119
511121
511122
511123
511124
511125
511126
511129
511151
511157
844.408.000
18.000
42.863.000
16.415.000
26.130.000
775.125.000
131.649.000
45.582.000
158.400.000
23.888.000
95.000.000
844.035.200
12.232
46.770.000
15.997.012
24.170.000
754.260.000
96.694.472
42.872.640
152.375.000
11.895.000
91.200.000
372.800
5.828
93.000
417.988
1.960.000
365.000
4.824.528
2.709.360
6.025.000
11.993.000
3.800.000
Jumlah Kegiatan 1066.994.51 3.003.904.000 2.924.316756 32.566.504
1066.994 Layanan Perkantoran
5211 Belanja Barang Operasional
Belanja Keperluan
Perkantoran
Belanja Barang Persediaan
Barang Konsumsi
Belanja Pengiriman Surat
Dinas Pos Pusat
521111
521811
521114
288.600.000
58.756.000
6.000.000
266.051.200
58.633.352
5.611.906
22.548.800
122.648
388.094
Jumlah 353.356.000 330.296.458 23.059.542
1066.994 Layanan Perkantoran
5212 Belanja Barang Non Operasional
Belanja Bahan 521211 8.606.000 8.510.000 96.000
-
35
Jumlah 8.606.000 8.510.000 96.000
1066.994 Layanan Perkantoran
5221 Belanja Jasa
Belanja Langganan Listrik
Belanja Langganan Telepon
Belanja Langganan Air
522111
522112
522113
27.600.000
6.000.000
12.000.000
24.248.144
1.333.475
10.182.000
3.351.856
4.666.525
1.818.000
Jumlah 45.600.000 35.763.619 9.836.381
1066.994 Layanan Perkantoran
5231 Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
Belanja Biaya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
523111
523121
93.000.000
141.956.000
91.992.239
131.034.500
1.007.761
10.921.500
Jumlah 234.956.00 223.026.739 11.929.261
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
URAIAN AKUN ANGGARAN REALISASI SISA
ANGGARAN
1 2 3 4 5
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
1071.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Belanja Modal Lainnya
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
536111
532111
5.000.000
227.500.000
4.905.000
227.500.000
95.000
-
Jumlah 232.500.000 232.405.000 95.000
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
URAIAN AKUN ANGGARAN REALISASI SISA
ANGGARAN
1 2 3 4 5
1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
1049.003 Layanan Pos Bantuan Hukum
Belanja Jasa Konsultan 522131 19.200.000 19.200.000 -
Jumlah 19.200.000 19.200.000 -
1049.005 Perkara yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat
waktu
Belanja Pengiriman Surat 521114 7.200.000 677.820 6.522.180
-
36
Dinas Pos Pusat
Belanja Bahan
Belanja Barang Persediaan
Barang Konsumsi
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota
521211
521811
524113
19.000.000
24.304.000
4.180.000
14.766.500
24.300.000
3.810.000
4.233.500
4.000
370.000
Jumlah 54.684.000 43.554.320 11.129.680
1049.006 Perkara Peradilan Umum yan diselesaikan melalui Pembebasan Biaya
Perkara
Belanja Bahan
Belanja Barang Persediaan
Barang Konsumsi
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota
Belanja Barang Non
Operasional Lainnya
521211
521811
524113
521219
600.000
300.000
320.000
400.000
-
-
-
-
600.000
300.000
320.000
400.000
Jumlah 1.620.000 - 1.620.000
E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP
1. Publikasi Perkara (One Day One Publish)
Berkaitan dengan One Day One Publish, Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam
beberapa tahun terakhir telah menggunakan Aplikasi SIPP dengan versi yang
terakhir 2018 Versi 3.2.0 dan Direktori Putusan. Dengan tersedianya Aplikasi
ini, maka masyarakat dapat mengakses proses berjalannya suatu perkara
mulai dari tahap pendaftaran hingga perkara tersebut di putus yakni dengan
mengakses melalui sipp.pn-rotendao.go.id sedangkan untuk mengakses
putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Rote Ndao, masyarakat
dapat mengakses pada aplikasi Direktori Putusan.
F. Regulasi Tahun 2017
1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
-
37
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pedoman
Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna
Mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat
Pemerintahan.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2017 tentang Format
(template) dan Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Mahkamah Agung.
Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Rote Ndao mengeluarkan beberapa Surat
Keputusan antara lain :
1. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/51/PL.01/I/2017 tentang Alih Fungsi Pemanfaatan/Penggunaan
Sebagian Ruangan di Ruangan Kantor Pengadilan Negeri Rote Ndao.
2. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/30/OT.01.3/SK/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Rote Ndao
3. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-U14/
17/OT.03.1/1/2017 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua dan
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao
4. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/25/OT.03.1/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Kearsipan Bidang
Kepaniteraan Pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
5. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/32/OT.03.1/1/2017 tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Website dan
Teknologi Informasi Pengadilan Negeri Rote Ndao.
6. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/52/OT.01.2/SK/1/2017 tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2017 Serta Rencana Kinerja Tahun 2017 dan 2018 pada Pengadilan
Negeri Rote Ndao.
7. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/85/OT.01.3/8/2017 tentang Penunjukan Tim Penjaminan Mutu pada
Pengadilan Negeri Rote Ndao
8. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-U14/
33/OT.01.3/1/2017 tentang Pembentukan Tim Penanggungjawab Penataan
Parkir pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
-
38
9. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/55/OT.01.3/1/2017 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan
Negeri Rote Ndao.
10. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/31/OT.03.1/1/2017 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Sistem Informasi
Penelusuran Perkara CASE TRACKING SYSTEM (SIPP/CTS Pengadilan Negeri Rote
Ndao.
11. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : W26-U14/ 28
/OT.01.2/SK/1/2017 tentang Riview Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Negeri Rote Ndao.
12. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-U14/
76/OT.01.3/3/2017 tentang Rapat Tinjauan Manajemen Pengadilan Negeri
Rote Ndao.
13. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/60/OT.01.3/1/2017 tentang Penunjukan Pelaksanaan Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Rote Ndao.
14. Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-U14/
42/KP.01.2/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Sub Bagian Umum dan
Keuangan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
15. Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-U14/
43/KP.01.2/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Sub Bagian Perencanaan
Teknologi Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
16. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-U14/
86/KP.01.2/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Sub Bagian Kepegawaian
Organisasi dan Tata Laksana Pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
17. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/27/OT.01.3/SK/6/2017 tentang Penunjukan Petugas Pengelola dan
Pencatatan Barang Persediaan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
18. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/24/OT.01.3/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Pengelola
Perpustakaan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao
19. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-U14/
28/OT.01.3/I/2017 tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan dan
Operator Aplikasi SIWAS MA-RI pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
-
39
20. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/29/OT.01.3/I/2017 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Meja
Informasi pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
21. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/39/KP.01.2/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Kepaniteraan Pidana
pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
22. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/40/KP.01.2/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Kepaniteraan Perdata
pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
23. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-U14/
38/KP.01.2/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Kepaniteraan Hukum pada
Pengadilan Negeri Rote Ndao.
24. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-U14/
80/KP.04.6/7/2017 tentang Penunjukan Petugas Absensi pada Pengadilan
Negeri Rote Ndao.
25. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/57/KP.07.01/1/2017 tentang Penerapan Role Model/Panutan pada
Pengadilan Negeri Rote Ndao
26. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-U14/
21/OT.01.3/1/2017 tentang Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum)
pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
27. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-U14/
57/KP.07.01/1/2017 tentang Penunjukan Tim Penilai Role Model pada
Pengadilan Negeri Rote Ndao.
28. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/25/KP.01.10/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Pemegang Buku
Induk Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
29. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/77/KP.07.01/5/2017 tentang Penetapan Role Model/Panutan pada
Pengadilan Negeri Rote Ndao.
30. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/81/OT.01.3/8/2017 tentang Susunan Majelis Hakim yang
Menyidangkan Perkara pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
31. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/36/KP.01.2/1/2017 tentang Penunjukan Hakim Sebagai Mediator pada
Pengadilan Negeri Rote Ndao.
-
40
32. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/83/KP.07.11/8/2017 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kerja bagi
Hakim dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pengadilan Negeri Rote Ndao.
33. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/89/KP.11.01/8/2017 tentang Tim Pengawasan Penegakan Disiplin
Kerja pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
34. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/48/KP.01.2/1/2017 tentang Penunjukan Koordinator Penanganan
Bnatuan Panggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
35. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/68/OT.01.3/1/2017 tentang Pemberlakuan Briefing Bulanan dan Rapat
Khusus.
36. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/62/OT.01.3/1/2017 tentang Perberlakuan sistem Loket Kepaniteraan
Pidana, Perdata dan Hukum pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
37. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/87/KP.07.01/8/2017 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona
Integritas Pengadilan Negeri Rote Ndao.
38. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/50/KP.01.3/1/2017 tentang Pembentukan Tim Tanggap Darurat
Keamanan dan Keselamatan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
39. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/47/OT.01.3/1/2017 tentang Penunjukan Tim Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat Pengadilan Negeri Rote Ndao.
40. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/20/KP.04.6/1/2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
41. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/44/OT.01.3/1/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar
Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
42. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/49/KP.01.3/1/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi
pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
43. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/33/KP.01.3/1/2017 tentang Pembentukan Tim Penangung Jawab
Penataan Parkir pada Pengadilan Negri Rote Ndao.
-
41
44. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/56/OT.01.3/1/2017 tentang Pembentukan Tim Audit Internal pada
Pengadilan Negeri Rote Ndao.
45. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/46/OT.01.3/1/2017 tentang Pedoman Pengawasan Internal pada
Pengadilan Negeri Rote Ndao.
46. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/73/OT.01.3/1/2017 tentang Manajemen Resiko Pengadilan Negeri Rote
Ndao.
47. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/74/OT.01.3/1/2017 tentang Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri
Rote Ndao.
48. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/67/KP.01.3/1/2017 Kawasan Tanpa Rokok pada Pengadilan Negeri
Rote Ndao.
49. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/72/OT.01.3/1/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan
Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan
Negeri Rote Ndao
50. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-
U14/23/KP.01.2/1/2017 tentang Penanggung jawab Kebersihan dan
Keindahan di Lingkungan Pengadilan Negri Rote Ndao.
-
42
BAB IV
PENGAWASAN
A. INTERNAL
Dalam rangka menjalankan Tugas pokok dan Fungsi dari Pengadilan
Negeri Rote Ndao maka di bentuk badan pengawas oleh Ketua Pengadilan Negeri
Rote Ndao dengan mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No:
KMA/080/SKA/111/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Lembaga Peradilan
1. Waskat
Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga
Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam
suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum Angka 1
huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan
Melekat. Dengan pedoman aturan tersebut kantor Pengadilan Negeri Rote Ndao
telah melaksanakan secara terus-menerus.
2. Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang
Untuk melaksanan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI
tentang pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang maka
Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao menunjuk hakim-hakim untuk mengawasi
bagian-bagian dengan sk nomor : W26-U14/19/OT.01.3/I/2017 tanggal 03
Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.
No. Nama Jabatan Tugas
1 CIPTO HOSARI P. NABABAN,
SH., MH
Wakil Ketua Koordinator Hakim Pengawas
2 ROSIHAN LUTHFI, SH Hakim - Pengawas Bidang Umum
dan Keuangan
- Pengawas Bidang
Perencanaan, TI dan
Pelaporan.
- Pengawas Bidang
Kepegawaian, Organisasi
-
43
dan Tatalaksana.
3 ABDI RAHMANSYAH, SH Hakim - Pengawas bidang Pidana,
Perdata, Hukum, Wasmat,
Kearsipan.
Bentuk dan Metode Pengawasan rutin /regular pada Pengadilan Negeri Rote
Ndao tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan
cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab
kegiatan) pada bidangnya masing- masing dengan metode interview dan
pemeriksaan dokumen dengan bertujuan untuk mengetahui rencana-rencana
kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi sejauh mana
program kerja Pengadilan Negeri Rote Ndao dapat dilaksanakan, pelaksanaan
administrasi perkara dan administrasi umum serta hambatan-hambatan apa saja
yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja. Selanjutnya para hakim pengawas
akan membuatkan laporan tertulis per bulan yang akan diserahkan kepada Wakil
Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sebagai koordianator hakim pengawas.
B. EVALUASI
Dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang
dilaporkan pada saat Rapat Dinas secara rutin minimal 1 kali dalam 1 bulan.
Temuan-temuan dan permasalahan dari hasil pengawasan sudah hampir semua
dibenahi dan dilaksanakan sesuai arahan Hakim Pengawas Bidang dan dari hasil
evaluasi.
-
44
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pada pokoknya pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Rote Ndao telah
berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah
ditetapkan, namun demikian masih perlu adanya peningkatan kinerja yang lebih baik
dalam hal pengadministrasian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dan juga
peningkatan disiplin kerja ASN Pengadilan Negeri Rote Ndao sehingga dengan adanya
upaya peningkatan kinerja tersebut, maka prestasi kerja dapat dicapai secara
maksimal. Saat ini Pengadilan Rote Ndao sudah memperoleh akreditasi dengan
Predikat “A Exellent” dengan hasil yang dicapai ini Pengadilan Negeri Rote Ndao akan
lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada para pencari keadilan.
B. SARAN
a) Kendaraan dinas roda empat yang di gunakan oleh Ketua, Wakil dan Panitera
Pengadilan Rote Ndao sering mengalami kerusakan dan Pengadilan Negeri Rote
Ndao juga membutuhkan kendaraan untuk Sekretaris dan kendaraan Operasional
Kantor yang di harapkan pada tahun 2019 dapat disediakan anggaran untuk
pengadaan kendaraan dinas roda empat.
b) Kendaraan dinas roda dua ada 5 (lima) unit yang umur manfaatnya semakin
mengalami penyusutan pada tahun 2019 bisa disediakan anggaran bagi
pengadaan kendaraan dinas roda dua.
c) Pengadilan Negeri Rote Ndao belum memiliki Tenaga Arsiparis, Pustakawan, dan
Penata Laporan Keuangan dan diharapkan dikemudian hari dalam proses
penerimaan penerimaan pegawai dapat dialokasikan tenaga tersebut bagi
Pengadilan Negeri Rote Ndao.
d) Pekerjaan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi atau komputer kadang
bertumpu pada satu orang sehingga diharapkan dapat guna menambah
pengetahuan dan kemampuan dalam hal bidang aplikasi Komdanas, LPSE, SIKEP,
direktori putusan, SIMAK BMN, Pengadaan Barang dan Jasa dan lain-lain.
e) Perlu adanya penambahan Pagu Anggaran Belanja Modal dan Anggaran untuk
Pembangunan Sarana Prasarana Gedung dan Kantor Pengadilan Negeri Rote
Ndao.
-
45
Melalui laporan tahunan ini dan terpenuhinya dengan ditindak lanjuti sesegera
mungkin bahwa kekurangan yang dihadapi olaeh Pengadilan Negeri Rote Ndao
kiranya dapat segera dipenuhi atau ditindak lanjuti sehingga kinerja pelayanan
publik pada kantor Pengadilan Negeri Rote Ndao dapat berjalan lancar dan tidak ada
hambatan.
Demikian laporan tahunan ini disusun guna menjadi bahan laporan dan evaluasi
kerja dipergunakan sebagaimana mestinya.