laporan tahunan - pn-bau-bau.go.id · pdf filepengadilan negeri baubau kelas ib jl. ... ix...
TRANSCRIPT
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB JL. BETOAMBARI NO. 57 BAUBAU
TELP. (0408) 2821020 / FAX. (0408) 2824569 EMAIL : [email protected] / [email protected] WEBSITE : www.pn-bau-bau. go.id / www.sipp.pn-bau-bau.go.id
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan kasih
sayang-NYA, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan
mengemban tugas didunia peradilan dan masih dipercaya unutk terus memperbaharui dan
melanjutkan program-program Mahkamah Agung RI, demi terwujudnya visi dan misi
Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya peradilan yang agung.
Laporan Tahunan ini merupakan realisasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga
(Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan Laporan Tahunan ini menjadi tolak
ukur dari pelaksanaan tugas, semoga dengan laporan ini menjadi tolak ukur dari pelaksanaan
tugas tersebut dan juga dapat dijadikan Pedoman Pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Klas IB
Baubau pada tahun berikutnya.
Baubau, Januari 2018
Wakil Ketua,
R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.
NIP. 19680118 199403 2006
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 3
BAB I
PENDAHULUAN
Penyusunan laporan tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan
setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang
telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional,
tugas struktural, pembangunan dan lain-lain. Kesemuanya harus terangkum dalam laporan
tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada
awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun
berikutnya.
Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun
berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan
kebutuhan.
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN
Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan
financial serta kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.
Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab
IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap
penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dinyatakan bahwa
“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan
pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap.
Sementara itu dalam pasal 13 ayat (13) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial Badan
Peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan
masing-masing”.
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 4
Pengadilan Negeri Baubau, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan
berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Baubau mempunyai
tujuan sebagai berikut :
1. Menegakkan Hukum dan Keadilan.
2. Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum Yang Adil Bagi Setiap
Orang.
B. VISI DAN MISI
1. Visi Pengadilan Negeri Baubau, yaitu:
Terwujudnya Pengadilan Negeri Baubau Yang Agung.
2. Misi Pengadilan Negeri Bau-Bau yaitu :
Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Baubau.
Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan.
Meningkatkan Kredibiltas dan Transparansi Pengadilan Negeri Baubau.
Meningkatkan Kualitas Kepimpinan Pengadilan Negeri Baubau.
C. RENCANA STRATEGIS
Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses
mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai
sasaran tujuan tertentu.
Sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan
perumusan kebijakan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas
beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit
organisasi/instansi hingga di daerah.
Tahapan Perencanaan mencakup:
1. Penetapan persyaratan pelayanan peradilan.
2. Kebutuhan untuk dokumentasi dan realisasi pelayanan peradilan.
3. Kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, dan penetapan kriteria mutu.
4. Rekaman (Arsip) yang diperlukan untuk memberikan bukti, bahwa kegiatan
pelayanan peradilan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 5
Rencana strategis Pengadilan Negeri Bau-Bau ini didorong oleh Visi dan Misi yang
jelas dan serangkaian tujuan, nilai-nilai utama dan target strategis, langkah yang harus
diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha
yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif.
Rencana strategis Pengadilan Negeri Baubau juga mencakup meningkatkan
keefektifan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan, melalui: penggunaan kebijkan
mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisis data, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan,
dan tinjauan manajemen dimana Pimpinan secara langsung menetapkan dan menerapkan
tindakan perbaikan, untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuain, dengan tujuan untuk
mencegah terulang kembali ketidaksesuain yang sama.
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 6
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
A. Struktur Organisasi (Tupoksi)
Standar Operasional Prosedur (SOP)
No Unit Kerja Jumlah Terdiri Dari Keterangan
Teknis
1 Ketua 9 1. Menetapkan rencana kerja
tahunan
2. Melaksanakan pembinaan
kepegawaian.
3. Melaksanakan konsultasi ke
Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung RI.
4. Menerima dan Mendisposisi
berkas perkara.
5. Menugaskan Hakim
pengawas bidang / Wasmat
6. Memimpin pelaksanaan
eksekusi.
7. Menerima dan memeriksa
perkara
8. Memutus perkara
9. Melaksanakan Aanmaning
dan melaksanakan
pemerikasaan keuangan
perkara
2 Wakil Ketua 6 1. Menerima dan menetapkan
berkas perkara
2. Menetapkan hari sidang
3. Memutus perkara
4. Menandatangani penetapan
dan perpanjangan penahanan.
5. Melaksanakan konsultasi ke
Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung RI.
6. Melaksanakan koordinasi
dibidang pengawasan.
3 Hakim 4 1. Memeriksa dan mengadili
perkara
2. Melakukan pengawasan
bidang
3. Melakukan pengawasan dan
pengamatan terhadap putusan
pidana di lembaga
pemasyarakatan
4. Membantu pimpinan
pengadilan dalam membuat
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 7
program kerja jangka pendek
dan jangka panjang,
pelaksanaan serta
pengorganisasiannya
4 Panitera 13 1. Menerima, mendisposisi dan
menandatangani surat-surat
2. Menandatangani Penetapan
penunjukan Panitera
pengganti
3. Menandatangani turunan
putusan
4. Mengelola keuangan
perkara
5. Melaksanakan pembinaan
pegawai bersama-sama
dengan pimpinan
6. Menandatangani laporan
bulanan, 4 bulan, 6 bulan
dan tahunan
7. Menandatangani Surat
Kuasa dari Penasehat
Hukum dan Kuasa Insidentil
8. Menandatangani salinan
perpanjangan Penahanan
9. Melegalisir Fotocopy bukti
surat perkara
10. Melegalisir Fotocopy
perkara banding dan kasasi
11. Melaksanakan Eksekusi
12. Melaksanakan bantuan
panggilan delegasi dari PN
lain
13. Melaksanakan konsultasi ke
PT dan MA
5 Panitera Muda Pidana 8 1. Menyusun Rencana Kerja
dan Kebutuhan Tahunan
2. Menerima dan
Melaksanakan Surat surat
masuk
3. Menerima pelimpahan
berkas perkara
4. Membuat Penetapan-
penetapan Perkara
5. Membuat Berita acara
sidang
6. Membantu Hakim
mengikuri dan mencatat
jalannya siding di
Pengadilan.
7. Memasukkan data perkara
ke CTS (SIPP)
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 8
8. Minutasi Perkara
6 Panitera Muda Perdata 8 1. Menyusun Rencana Kerja
dan Kebutuhan Tahunan
2. Menerima dan
Melaksanakan Surat surat
masuk
3. Menerima pelimpahan
berkas perkara
4. Membuat Penetapan-
penetapan Perkara
5. Membuat Berita acara
siding
6. Membantu Hakim
mengikuri dan mencatat
jalannya siding di
Pengadilan.
7. Memasukkan data perkara
ke CTS (SIPP)
8. Minutasi Perkara
7 Panitera Muda Hukum 8 1. Menyusun Rencana Kerja
dan Kebutuhan Tahunan
2. Menerima dan
Melaksanakan Surat surat
masuk
3. Menerima pelimpahan
berkas perkara
4. Membuat Penetapan-
penetapan Perkara
5. Membuat Berita acara
siding
6. Membantu Hakim
mengikuri dan mencatat
jalannya siding di
Pengadilan.
7. Memasukkan data perkara
ke CTS (SIPP)
8. Minutasi Perkara
8 Panitera Pengganti 1. Membuat penetapan-
penatepan perkara
2. Membuat berita acara
sidang
3. Pengetikan putusan
4. Minutasi perkara
5. Memasukkan data perkara
ke CTS (SIPP)
9 Juru Sita / Juru Sita
Pengganti
1. Melaksanakan pemanggilan
para pihak
2. Melaksanakan
pemberitahuan kepada para
pihak
3. Membuat berita acara
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 9
aanmaning
4. Melaksanakan sita jaminan,
sita eksekusi dan eksekusi
10 Staf Pidana 7 1. Mencatat pendaftaran
pelimpahan perkara
2. Memeriksa perlengkapan
berkas perkara yang masuk.
3. Mencatat register-register
kepaniteraan Pidana.
4. Mengetik laporan bulanan
5. Menginput data CTS
pendaftaran perkara dan
penahanan.
6. Mengetik konsep surat
penetapan penyitaan dan
penggeledahan
7. Mengelola berkas perkara
yang mengajukan upaya
hukum Banding, Kasasi dan
PK.
11 Staf Perdata 7 1. Menerima panjar biaya
perkara
2. Mengisi jurnal keuangan
perkara
3. Mengisi register induk
perkara
4. Mengelola aplikasi SIPP
jurnal keuangan
5. Mencatat penetapa hari
sidang pertama
6. Mengelola berkas perkara
yang mengajukan upaya
hukum Banding, Kasasi dan
PK.
7. Mengisi register-register
kepaniteraan perdata
12 Staf Hukum 8 1. Menyiapkan arsip perkara
elektronik dan manual
2. Mebuat konsep surat dan
pengarsipan
3. Menginput data SIPP/CTS
4. Menyiapkan pengesahan
AKTA
5. Membuat laporan meja
pengaduan
6. Mencatat agenda laporan
meja pengaduan
7. Menerima berkas yang telah
diminutasi
8. Membuat laporan bulanan
perkara.
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 10
Non Teknis
1 Sekretaris 6 1. Menerima, mendisposisi dan
menandatangani surat-surat.
2. Melaksanakan pembinaan
pegawai bersama-sama
dengan pimpinan.
3. Menandatangani laporan-
laporan bagian
Kesekretariatan.
4. Melaksanakan konsultasi ke
PT dan MA
5. Mengelola Anggaran
6. Menyusun dan membuat
program rencana kerja
tahunan.
2 Kepala Sub Bag.
Organisasi dan Tata
Laksana
10 1. Meneliti Surat-surat Masuk
2. Mengoreksi Konsep Surat
3. Menyiapkan Bahan Laporan
4. Menyiapkan Bahan-bahan
Rapat.
5. Melakukan penyiapan bahan
usul kenaikan pangkat dan
Pensiun
6. Mengelola Aplikasi
kepegawaian
7. Melakukan Penyiapan
bahan usul kenaikan Gaji
Berkala
8. Membuat Sasaran Kerja
Pegawai (SKP)
9. Membuat surat pernyataan
masih melaksanakan tugas.
10. Membuat surat pernyataan
masih menduduki jabatan.
3 Kepala Sub Bag.
Umum dan Keuangan
5 1. Memeriksa konsep surat
keluar
2. Menguji SPP dan
menandatangani SPM
3. Meneliti surat-surat masuk
4. Memeriksa laporan realisasi
anggaran
5. Mengkoordinir pengelolaan
aplikasi data keuangan.
4 Kepala Sub Bag.
Perencanaan, TI dan
Pelaporan
5 1. Menyusun bahan
perencanaan RKAKL dan
data Pendukung
2. Menyusun Rencana Umum
Pengadaan
3. Menyusun Rencana Standar
Biaya Masukan
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 11
4. Menyusun rencana strategis
dan program kerja.
5. Monitoring alat dan jaringan
teknologi informasi.
5 Staf Sub Bag.
Organisasi dan Tata
Laksana
10 1. Mengetik konsep surat
2. Membuat dokumen
pelatikan
3. Mebuat rekapitulasi daftar
hadir, daftar nominatif,
DUK dan Bezzeting.
4. Menginput data aplikasi
kepegawaian SIKEP,
SAPK-BKN dan
KOMDANAS
5. Mengumpulkan berkas
usulan kenaikan pangkat
dan pensiun
6. Mengumpulkan bahan-
bahan rapat
7. Menyiapkan bahan laporan
8. Melaksanakan peremajaan
data kepegawaian
9. Mengumpulkan berkas
usulan kenaikan gaji
berkala.
10. Membuat KP4
6 Staf Umum dan
Keuangan
1. Menerima Surat-Surat
Masuk
2. Menyampaikan Surat Masuk
ke unit pengelola
3. Mengagenda dan
mengarsipkan surat masuk
dan surat keluar
4. Mengelola aplikasi SIMAK
BMN dan aplikasi
persediaan
5. Membuat daftar barang
ruangan, laporan SIMAK
BMN, SAIBA dan Laporan
persediaan barang
6. Melakukan rekonsiliasi
SIMAK BMN, SAIBA dan
rekonsiliasi ke KPKNL.
7. Mendaftar dan membuat
usul penghapusan barang.
8. Membuat laporan
permintaan barang
9. Mengetik laporan bulanan
10. Menerima Surat-Surat
Masuk
11. Menyampaikan Surat Masuk
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 12
ke unit pengelola
12. Mengagenda dan
mengarsipkan surat masuk
dan surat keluar
13. Mengelola aplikasi SIMAK
BMN dan aplikasi
persediaan
14. Membuat daftar barang
ruangan, laporan SIMAK
BMN, SAIBA dan Laporan
persediaan barang
15. Melakukan rekonsiliasi
SIMAK BMN, SAIBA dan
rekonsiliasi ke KPKNL.
16. Mendaftar dan membuat
usul penghapusan barang.
17. Membuat laporan
permintaan barang
18. Mengetik laporan bulanan
7 Staf Sub Bag.
Perencanaan, TI dan
Pelaporan
1. Membuat laporan-laporan
(LAKIP, LAPTAH,
RENSTRA)
2. Mengelola Aplikasi
Direktori Putusan
3. Mengelola aplikasi
SIPP/CTS
4. Mengelola Website Kantor
5. Membuat Laporan
CTS/SIPP
6. Mengelola Perencanaan
Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran
7. Mendokumentasikan
pelaporan kegiatan.
8. Membuat laporan
perencanaan RKA-KL dan
data pendukung
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 13
Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
No Sasaran Kerja Pegawai Jumlah Kegiatan
Tahun 2017
Keterangan
(Ak. Beban Kerja)
Teknis
1 Ketua :
Joko Saptono, SH. 11 452 / Berkas/Keg
2 Wakil Ketua :
R. Bernardette Samosir, SH., MH. 6 132 / Berkas/Keg
3 Hakim
1. Galih Dewi Inanti A, SH. 7 94 / Berkas
2. Hika D Asril Putra, SH. 7 93 / Berkas
3. Rudie, SH., MH. 7 92 / Berkas
4. Hairuddin Tomu, SH. 7 112 / Berkas
5. Lutfi Alzagladi, SH. 7 115 / Berkas
6. A Wahyu Utomo, SH. 7 138 / Berkas
7. MAH. Pasaribu, SH. 7 132 / Berkas
8. Muhajir, SH. 7 80 / Berkas
4 Panitera :
Yunus Missa, SH 13 738 / Keg/Berkas
5 Panitera Muda Pidana :
La Ali, SH. 7
451 / Berkas/Keg
6 Panitera Muda Perdata :
Hadjar Wahab 8
574 / Berkas/Keg
7 Panitera Muda Hukum :
Laode Tombu, SH. 8
218 / Berkas/Keg
8 Panitera Pengganti :
1. Sahidu
5
312 / Berkas/Keg
2. Zulfikar 5 321 / Berkas/Keg
3. Lisnina 5 315 / Berkas/Keg
4. Andi Wirdawati B, SH. 5 125 / Berkas/Keg
5. Laode Muhamad Iksyar, SH 5 165 / Berkas/Keg
9 Jurusita :
1. Suwariono, SH.
4
172 / Keg
2. Sosiati 2 210 / Keg
10 Jurusita Pengganti :
1. Rusdi
4
282 / Keg
2. Hanila, SE. 3
(Tambahan : 7)
260 / Keg
101 / Keg
11 Staf Pidana :
1. Waode Yusran, SH.
4
940 / Berkas/Keg
2. Ahmad, SH. 7 839 / Surat/Keg
12 Staf Perdata :
1. Waode Dewi Satria
5
747 / Berkas/Keg
13 Staf Hukum :
1. Sujoko 8 1.021 / Keg/Surat
Non Teknis
14 Sekretaris :
Dra. Murni Sukmawati Dj 6 754 / Keg/Surat
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 14
15 Kasubbag Organisasi, Kepegawaian
dan Tata Laksana :
Hj. Kamariah Zain
10 313 / Keg/Surat
16 Kasubbag Umum dan Keuangan :
Achmad Akbar, SE. 5 2.216 / Keg/Surat
17 Kasubbag Perencanaan, TI dan
Pelaporan :
H. Andi Basri, SH.
5 178 / Keg
18 Staf Sub Bag. Organisasi,
Kepegawaian dan Tata Laksana :
1. Satrianti, SH.
6 147 / Keg
19 Staf Sub Bag. Umum dan
Keuangan :
1. Hindra Jayadi, S. Kom.
7
76 / Keg/Laporan
2. Herlin Ramayani H, SH. 6 197 / Keg/Laporan
3. Ismail, A. Md. Kom. 7 395 / Keg/Laporan
4. Jumadil 7 3.549 / Keg/Surat
20 Staf Sub Bag. Perencanaan, TI dan
Pelaporan :
1. Ika Sartini, A. Md. Kom.
8
396 / Keg/Laporan
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 15
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI BAUBAU
Panitera Muda
Pidana
La Ali, SH.
Kasub Bag
Perencanaan, It dan
Pelaporan
Andi Basri, SH.
Panitera
YUNUS MISSA, SH.
Sekretaris
DRA. MURNI SUKMAWATI DJ
Panitera Muda
Perdata
Hadjar Wahab
Panitera Muda
Hukum
Laode Tombu SH.
Kasub Bag
Umum dan
Keuangan
Achmad akbar, SE.
Kasub Bag
Tata Laksanan,
Organisasi dan
Kepegawaian
Hj.Kamariah Zain
Panitera Pengganti
1. Sahidu, SH.
2. Zulfikar, SH.
3. Lisnina, SH.
4. Andi Wirdawati, SH.
5. Laode Muh. Iksyar,
SH.
Jurusita
1. Suwariono
2. Sosiati
Jurusita Pengganti
1. Rusdi
2. Hanila, SE.
WAKIL KETUA
R. BERNARDETTE SAMOSIR, SH., MH.
Staf
1. Satrianti, SH.
Staf
1. Herlin Ramayani H,
SH.
2. Hindra Jayadi,S.Kom.
3. Hanila, SE.
4. Ismail, Amd. Kom
5. Jumadil
Staf
1. Ika Sartini, Amd.
Kom.
Staf 1. Waode Yusran, SH
2. Ahmad
Staf
1. Waode Dewi
Satria
Staf
1. Sujoko
HAKIM
1. GALIH DEWI INANTI A, SH.
2. HIKA D. ASRIL PUTRA, SH.
3. RUDIE, SH., MH.
4. HAIRUDDIN TOMU, SH.
HAKIM
5. LUTFI ALZAGLADI, SH.
6. M.A.H. PASARIBU, SH.
7. A. WAHYU UTOMO, SH.
8. MUHAJIR, SH.
K E T U A
JOKO SAPTONO, SH., MH.
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 16
B. Pelayanan Publik yang Prima
Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB telah mendapatkan Sertifikasi Akreditasi dari Tim
Akreditasi Penjaminan Mutu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
RI dengan predikat A “Excellent” dimana acara penyerahan tersebut diadakan pada tanggal
28-30 November 2017 bertempat di Grand Clarion Hotel &Convention Center Makassar di
Makassar. Pengadilan Negeri Baubau sebelumnya telah memperoleh Sertifikasi ISO
2008:9001 Manajemen Mutu dari PT. TUV Nord Indonesia yang diperoleh pada bulan Mei
2015 dan Sertifikat tersebut dapat dipertahankan hingga saat ini.
Posbakum
Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB pada tahun anggaran 2017 mendapatkan anggaran untuk
Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 31.200.000,-
Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
Perkara Prodeo yang masuk pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB sampai
akhir tahun 2017 Nihil.
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 17
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM yang ada pada Pengadilan Negeri Baubau sebanyak 37
(tiga puluh tujuh) orang yang terdiri dari :
No Nama Jabatan Ket.
1 Joko Saptomo, SH. Ketua Pengadilan
2 R. Bernardette Samosir, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan
3 Galih Dewi Inanti A, SH. Hakim
4 Hika D Asril Putra, SH. Hakim
5 Rudie, SH., MH. Hakim
6 Hairuddin Tomu, SH. Hakim
7 Lutfi Alzagladi, SH. Hakim
8 A Wahyu Utomo, SH. Hakim
9 MAH. Pasaribu, SH. Hakim
10 Muhajir, SH Hakim
11 Yunus Missa, Sh. Panitera
12 Hadjar Wahab Panmud Perdata
13 La Ali, SH. Panmud Pidana
14 La Ode Tombu, SH. Panmud Hukum
15 Sahidu, SH. Panitera Pengganti
16 Zulfikar, SH. Panitera Pengganti
17 Lisnina, SH. Panitera Pengganti
18 Andi Wirdawati B, SH. Panitera Pengganti
19 La Ode Muh. Iksyar, SH. Panitera Pengganti
20 Suwariono, SH. Jurusita
21 Sosiati Jurusita
22 Rusdi Jurusita Pengganti
23 Hanila, SE. Jurusita Pengganti
24 Dra. Murni Sukmawati DJ Sekretaris
25 H. Andi Basri, SH. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
26 Hj. Kamariah Zain Kasubbag Ortala dan Kepegawaian
27 Achmad Akbar, SE. Kasubbag Umum dan Keuangan
28 Wa Ode Dewi Satria Pengadiministarsi Perdata
29 Wa Ode Yusran , SH. Pengadiministarsi Pidana
30 Ahmad. SH. Pengadiministarsi Pidana
31 Sujoko Pengadiministarsi Hukum
32 Ika Sartini, A. Md.Kom. Pengadiministarsi Perencanaan
33 Satrianti, SH. Pengadiministarsi Ortala
34 Hindra Jayadi, S.Kom. Pengadiministarsi UMK
35 Herlin Ramayani H, SH. Pengadiministarsi UMK
36 Ismail, A. Md. Kom. Pengadiministarsi UMK
37 Jumadil Pengadiministarsi UMK
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 18
Mutasi
No. Nama Jabatan Ket.
1. Drs. L. M. Sudisman, S.H., M.H. Panitera Menjadi Panitera
Pengadilan Negeri
Kupang Kelas IA
Promosi
No. Nama Jabatan Ket.
1. Sosiati Jurusita Sebelumnya Jurusita
pengganti
Pensiun
No. Nama Jabatan Ket.
1 - - -
Diklat
No. Nama Jabatan Ket.
1 Dra. Murni Sukmawati DJ Sekretaris Diklat Sekretaris
2 Herlin Ramayani H, S.H. Bendahara Penerimaan Diklat Barang dan Jasa
3 Zulfikar, S.H. Panitera Pengganti Diklat Panitera
Pengganti
4 Lisnina, S.H. Panitera Pengganti Diklat Panitera
Pengganti
B. PENYELESAIAN PERKARA
Keadaan Perkara
No Klasifikasi Perkara Sisa Perkara
2016
Perkara
Masuk 2017
Perkara
Putus 2017
Sisa Perkara
2017
Ket.
Pidana
1 Biasa 44 235 257 22
2 Anak 1 26 26 1
3 Praperadilan 0 2 2 0
4 Singkat 0 0 0 0
5 Cepat 0 29 29 0
6 Lalu Lintas 0 6998 6998 0
No Klasifikasi Sisa Perkara
Tahun 2016
Masuk
Tahun
2017
Cabut
Tahun
2017
Gugur
Tahun
2017
Putus
Tahun
2017
Sisa
Tahun
2017
Perdata
1 Gugatan 21 32 3 0 41 12
2 Permohonan 2 82 1 0 84 0
3 Gugatan 0 4 0 0 4 0
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 19
Sederhana
Jumlah sisa perkara yang diputus
No Jenis Sisa Tahun
2016
PutusTahun
2017
Sisa Perkara
2017
1 2 3 4 5
1 Perdata (Gugatan, Permohonan dan
Sederhana) 23 23 0
2 Pidana (Biasa, Anak, Cepat dan Singkat) 45 45 0
Jumlah perkara yang diputus tepat waktu
Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
No Jenis Putus
Tahun 2017
Upaya
Hukum
Tahun 2017
Tidak Upaya
Hukum Tahun
2017
Ket.
1 2 3 4 5 6
1 Perdata (Gugatan) 41 41 0
2 Pidana (Biasa dan Anak) 314 21 293
Jumlah Perkara yang berhadil di Mediasi
No Jenis Perkara Mediasi
Tahun 2017
Mediasi Berhasil
Tahun 2017
1 2 3 4
1 Perdata (Gugatan, Permohonan dan Sederhana) 31 1
Jumlah Perkara Anak yang berhasil Diversi
No Jenis Sisa Tahun
2016
Masuk Tahun
2017
Berhasil Diversi
Tahun 2017
1 2 3 4 5
1 Pidana Anak 1 26 1
No Jenis SisaTahun
2016
Masuk
Tahun 2017
Putus
Tahun 2017
Sisa Perkara
Tahun 2017
1 2 3 4 5 6
1 Perdata (Gugatan, Permohonan
dan Sederhana) 23 118 129 12
2 Pidana (Biasa, Anak, Cepat
dan Singkat) 45 292 314 22
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 20
C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
Kendaraan Dinas
No Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi
Ket. Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Kendaraan Roda 4
1 Kijang Inova Hitam 31/12/2009 Ketua
2 Kijang Inova Putih Pinjam Pakai Ketua
3 Kijang Inova Silver 13/11/2011 Wakil
4 Avanza Hitam 13/11/2011 Panitera
5 Avanza Silver Pinjam Pakai Sekretaris
II Kendaraan Roda 2
1 Honda Mega Pro 14/8/2003 Kasub.
Umum &
Keuangan
2 Suzuki Thunder 7/6/2005 Panitera
Pengganti
3 Yamaha Jupiter 13/2/2008 Panitera
Pengganti
4 Honda Mega Pro 2/10/2005 Kasub.
Umum &
Keuangan
5 Honda Mega Pro 2/1/2005 Panmud
Pidana
6 Honda Mega Pro
1600
13/2/2008 Kasub.
Umum &
Keuangan
Rumah Dinas
No Uraian Jumlah
Kondisi
Ket. Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
1 Rumah Dinas Ketua 1
2 Rumah Dinas Wakil 1
3 Rumah Dinas
Hakim
5
4 Rumah Dinas
Panitera
1
5 Mess Pengadilan 1
Meubelair (Peralatan Kantor Lainnya)
No. NAMA BARANG JUMLAH BARANG
1. Pompa Air 1
2. Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) 2
3. Lemari Bersi/Metal 12
4. Lemari Kayu 24
5. Rak Besi 2
6. Rak Kayu 5
7. Filling Cabinet Besi 5
8. Brandkas 2
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 21
9. CCTV-Camera Television System 28
10. Papan Visual/Papan Nama 4
11. White Board 3
12. Mesin Absensi 1
13. Alat Detektor Barang Terlarang 1
14. Perkakas Kantor Lainnya 4
15. Meja Kerja Kayu 50
16. Kursi Besi/Metal 87
17. Kursi Kayu 14
18. Bangku Panjang Kayu 24
19. Meja Komputer 2
20. Tempat Tidur Kayu 1
21. Jam Elektronik 5
22. Mesin Pemotong Rumput 1
23. A.C. Spilit 19
24. Kipas Angin 10
25. Cold Room Freeer 3
26. Televisi 6
27. Loudspeker 1
28. Sound System 2
29. Microphone 1
30. Tiang Bendera 8
31. Palu Sidang 3
32. Lambang Instansi 1
33. Kabel Roll 4
34. Uninteruptible Power Supply (UPS) 2
35. Digital LED Running Text 1
36. Telephone (PABX) 1
37. Pesawat Telephone 1
38. Facsimile 2
39. Genset 1
40. Internet 2
41. P.C. Unit 27
42. Lap Top 12
43. Printer (Peralatan Personal Komputer) 31
44. Scanner (Peralatan Personal Komputer) 4
45. Server 1
Gedung dan Bangunan
No. NAMA BARANG JUMLAH
1. Bangunan Gedung Kantor Permanen 3 Unit
2. Rumah Negara Gol. II. C. Permanen 8 Unit
3. Gedung Pos Jaga Permanen 1 Unit
4. Pagar Permanen 1 Unit
5. Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen 1 Unit
6. Mess Pengadilan Negeri Baubau 1 Unit
Adapun Rincian Gedung bangunan Kantor Tersebut sebagai berikut ;
No. Peruntukan Lokasi Bangunan Luas Bangunan
1 Gedung Kantor Baru
Jl. Betoambari
Kelurahan Betoambari
Kec. Murhum Kota Kota Baubau
20.275 M2
2 Ruang Sidang PN.Baubau
Utama
Jl. Betoambari
Kelurahan Betoambari
Kec. Murhum Kota Kota Baubau
150 M2
3 Ruang Sidang PN.Baubau Dua
Jl. Betoambari
Kelurahan Betoambari
Kec. Murhum Kota Kota Baubau
150 M2
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 22
Irigasi
No. NAMA BARANG JUMLAH
1. Sumur dengan pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi) 1 Unit
2. Bak Penyimpanan/Tower Air Baku 1 Unit
3. Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) 1 Unit
Jaringan
No. NAMA BARANG JUMLAH
1. Jaringan Listrik Lainnya 1 Unit
D. PENGELOLAAN KEUANGAN
Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai visi dan misi Pengadilan Negeri
Klas IB Baubau ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun 2017 Pengadilan Negeri Klas IB Baubau
menerima anggaran Rp. 4.670.688.000,- . (Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta
Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang didalamnya terdapat 3 (tiga)
macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut :
1. Program Dukungan Manajemen dan Rp. 4.394.139.000,-
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung. Rp. 157.500.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 119.049.000,-
Jumlah Rp. 4.670.688.000,-
E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI
1. Perangkat Lunak
a. Website
Alamat Website Pengadilan Negeri Klas IB Baubau :
www.pn-bau-bau.go.id
Alamat CTS / SIPP Pengadilan Negeri Klas IB Baubau :
www.sipp.pn-bau-bau.go.id
b. Sarana Informasi
Desk Info Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Monitor Jadwal Sidang
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 23
2. Perangkat Keras Server SIPP
1. Server Linux SIPP
2. 24 Buah CCTV
2. Monitor Merk Samsung
3. Keyboard Optick
4. Mouse optik
5. CPU Intel Core 2 Duo
6. CD Room Merk Samsung
7. Ram 4 GB
8. Hardisk 250 GB
F. REGULASI TAHUN 2017
Pelaksanaan Akreditasi oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI :
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa
berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk
mewujudkan pengadilan yang agung (Court of Excellence). Kebijakan ini sebagaimana
tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang
dinamakan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru
ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih
mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara
utuh. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan
yang unggul (The Framework of Courts Excellence). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area
“Peradilan yang Agung” yang dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu: pengarah/pengendali
(driver), sistem dan penggerak (system and enabler), dan hasil (result).
Sebagai fungsi pengarah adalah area:
1. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PENGADILAN
Fungsi sistem dan penggerak, berada dalam area:
2. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PENGADILAN
3. SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA-PRASARANA DAN KEUANGAN
4. PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 24
Sedangkan fungsi hasil dalam area:
5. KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENGGUNA PENGADILAN
6. PELAYANAN PENGADILAN YANG TERJANGKAU
7. KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN
Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka pengadilan yang agung (court excellence
framework) yang merupakan kerangka pikir dan kerja bagi pengadilan yang ingin
meningkatkan kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara
internasional.
Cetak Biru itu dipetakan bahwa permasalahan yang dihadapi Badan Peradilan antara lain:
visi dan misi yang kurang dipahami sepenuhnya oleh seluruh personil peradilan. Oleh
karenanya, diperlukan perumusan visi dan misi yang baru beserta proses sosialisasi yang
komprehensif dan terstruktur.
Dalam pelaksanaan fungsi teknis, Masalah yang dihadapi badan-badan peradilan yang harus
mendapat perhatian khusus, adalah:
a. Kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan
b. Lamanya proses berperkara. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya yang diperlukan
di pengadilan menjadi sulit untuk diprediksi.
c. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur,
dokumen dan persyaratan yang diperlukan.
d. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Sedangkan permasalahan dalam fungsi pendukung antara lain:
Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, distribusi hakim dan aparatur peradilan
yang belum merata.
Dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan, antara lain adalah belum adanya Standar
Pelayanan yang baku terkait dengan penerimaan dan belanja negara, dan adanya
perangkapan jabatan antara jabatan struktural dengan jabatan pengelola keuangan.
Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain:
a. Gedung pengadilan yang masih perlu ditingkatkan kelayakannya dari sisi keamanan
maupun kenyamanan.
b. Prasarana dan sarana pengadilan belum memadai sehingga berpengaruh terhadap
prestasi kerja hakim dan aparatur peradilan dan kepuasan masyarakat atas kualitas
pelayanan pengadilan.
c. Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset negara, yang perlu
terus diupayakan perbaikannya.
d. Penyimpanan dan pengelolaan informasi tentang aset negara yang belum dikelola
secara baik dan perlu terus ditingkatkan.
Dalam hal pengelolaan teknologi informasi,
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 25
a. Upaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang
diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna
pengadilan, dimana perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang
komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses
pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan
tejadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
b. Transparansi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat perlu
diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses
informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat
peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu,
mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan
sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.
Fungsi lain yang perlu mendapat perhatian adalah monitoring dan evaluasi serta fungsi
pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik
kepada pengadilan.
Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan
kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri
Baubau Kelas IB telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit. Menyikapi tuntutan
tersebut, Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB terus giat melakukan pembenahan perbaikan
sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas
SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang
sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah
dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang
cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.
Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Baubau
Kelas IB, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan
Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama, dan sekaligus
merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat
Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.
Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan
yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna
pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB perlu
memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk
mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan
peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang perlu disusun dalam rangka memenuhi
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 26
persyaratan sistem manajemen mutu adalah manual mutu. Hal tersebut menjadi salah satu
dasar pembuatan Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Standar Akreditasi Penjaminan
Mutu Peradilan Umum-ICPE Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB.
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Mutu Standar Akreditasi Penjaminan Mutu
Peradilan Umum-ICPE untuk Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB meliputi seluruh proses
pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Baubau
Kelas IB, meliputi:
Manajemen peradilan.
Administrasi perkara.
Administrasi persidangan.
Administrasi umum.
Pelayanan publik.
Pengelolaan Kas
Pengadaan barang dan jasa
Pengawasan
Penanganan Pengaduan
Adapun unit di Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB yang melaksanakan kegiatan pelayanan
adalah;
1. Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
2. Hakim/ Majelis Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Kepaniteraan, yang terdiri:
a. Panitera Muda Perdata
b. Panitera Muda Pidana
c. Panitera Muda Hukum
6. Panitera Pengganti
7. Jurusita
8. Kesekretariatan, yang terdiri:
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 27
c. Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
VISI
Visi Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB adalah
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB yang Agung”
MISI
Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB mengemban misi:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Baubau
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan Negeri Baubau
4. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Baubau
NILAI-NILAI UTAMA BADAN PERADILAN
Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan.
Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam
upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk
budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah:
1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)
a. Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus
bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat
(2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
b. Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam
menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus
perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta
bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung,
dari manapun dan dengan alasan apapun juga.
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 28
2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Perilaku hakim harus
dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam
menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas
putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai
pelaksanaan tugas aparatur peradilan.
3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan
kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara
lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara
profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta
usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu
pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.
4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan
pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk
dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim
juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat.
5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya badan peradilan
untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum,
serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada
masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan
penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan
penerapannya di Indonesia.
6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya
proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang
mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur
peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.
7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4
ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 29
Motto Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB :
“PN BAUBAU SIAP”
“Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
Smart, Integritas, Akuntabel, Profesional”
warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama
dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
BUDAYA KERJA
Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian
tugas di Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan, dimana segenap Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus
berperilaku:
1. adil dan tidak diskriminatif;
2. cermat;
3. santun dan ramah;
4. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. profesional;
6. tidak mempersulit;
7. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri
Baubau Kelas IB;
9. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan
peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
10. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi
permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. sesuai dengan kepantasan; dan
15. tidak menyimpang dari prosedur.
MOTTO PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 30
KAMI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB, SELURUH HAKIM DAN
SEGENAP JAJARAN PEGAWAI BERKOMITMEN MELAKSANAKAN PELAYANAN
BERSTANDAR STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM –
INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENCE SECARA:
ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF;
CERMAT;
SANTUN DAN RAMAH;
TEGAS, ANDAL, DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERLARUT-LARUT;
PROFESIONAL;
TIDAK MEMPERSULIT;
PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN WAJAR;
MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS INSTITUSI
PENYELENGGARA;
TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU DOKUMEN YANG WAJIB
DIRAHASIAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERADILAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU;
TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK MENGHINDARI
BENTURAN KEPENTINGAN;
TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS
PELAYANAN PUBLIK;
TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU MENYESATKAN DALAM
MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI SERTA PROAKTIF DALAM MEMENUHI
KEPENTINGAN MASYARAKAT;
TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN/ATAU
KEWENANGAN YANG DIMILIKI;
SESUAI DENGAN KEPANTASAN; DAN
TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR.
KOMITMEN BERSAMA
Besar harapan kami komitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu selalu terjaga dan
tetap kuat. Perbaikan dan peningkatan ke arah yang lebih baik akan tetap kami lakukan sesuai
dengan tuntutan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan tuntutan global.
Pada tanggal 28-30 November 2017 Bertempat di Grand Clarion Hotel & Convention Center
Makassar di Makassar Acara Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan
Peradilan Umum Mahakamah Agung RI telah diselenggarakan dan Pengadilan Negeri Baubau
memperoleh Sertifkat Akreditasi dengan predikat “A” (Excellent).
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 31
BAB IV
PENGAWASAN
A. INTERNAL
Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang
mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu :
1. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang
terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan
represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai
dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang
khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang
diperuntukan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini
dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :
a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan
administrsai peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-
tugas peradilan.
c. Mencegah terjadinya penyimpangan administrasi, dan ketidakefisien
penyelenggaraan peradilan.
d. Menilai kinerja.
Adapun tujuan pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada
sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan
pengadilan unutk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan
tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.
Kemudian mengenai fungsi pengawasan meliputi :
1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya,
dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang
meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara
yang murah.
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 32
Adapun bentuk dan prinsip pengawasan yaitu :
1. Bentuk pengawasan terdiri atas; pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
2. Prinsip pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu; independensi,
objektivitas, kompetensi, formalistik, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta efisien,
efektif dan ekonomis.
B. EVALUASI
Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Negeri Baubau, ada empat
point penting yang harus diperhatikan yaitu :
1. Audit Internal dilaksanakan minimal 4 (Empat) kali dalam setahun oleh Auditor yang telah
ditetapkan Managemen Representative (MR) yang mampu menjalankan tugas sebagai Lead
Auditor dan Auditor, yang memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Meninjau konsitensi, dan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen mutu.
b. Menjami dilakukannya tindakan perbaikan, bila terjadi penyimpangan terhadap sistem
manajemen mutu.
2. Pengawasan rutin/regular setiap bidang oleh Hakim Pengawas dengan melakukan
pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang
meliputi :
a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup; administrasi
persidangan dan administrasi perkara.
b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup; administrasi
kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris, dan administrasi umum lainnya.
c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga
peradilan, dan kualitas pelayanan publik.
3. Pengawasan keuangan dilaksanakan meliputi :
a. Current audit yaitu pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga
yang sedang berjalan yan merupakan bagian dari pengawasan regular/rutin.
b. Post audit yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca.
4. Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan
terhadap :
a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan.
b. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan,
c. Kinerja lembaga peradilan.
d. Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.
L a p o r a n T a h u n a n T h n . 2 0 1 7 | 33
BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
Pengadilan Negeri Baubau pada Tahun 2017 tetap melanjutkan program-program
yang telah berlangsung pada Tahun 2016 dimana Mahkamah Agung RI mulai giat
menggalakkan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu bagi tiap Pengadilan Negeri dan juga
penggunaan teknologi informasi disegala bidang administrasi, baik administrasi perkara
maupun administrasi kesekretariatan.
Program Mahkamah Agung RI antara lain E-Document, E-litigation, CTS/SIPP,
Simak, Desk Info dan Sistem Administrasi Keuangan, memacu Pengadilan Negeri Baubau
Kelas IB untuk mengikuti semua perubahan-perubahan tersebut sehingga tidak ketinggalan
dengan Pengadilan-Pengadilan yang lain, sehingga pada Tahun ini Pengadilan Negeri
Baubau mendapatkan melanjutkan Sertifikat ISO 9001:2008 Sistem Manejemen Mutu dan
juga memperoleh Sertfikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI.
Walaupun dengan keterbatasan yang ada, kami meningkatkan sumber daya
manusia (SDM), infrastruktur maupun anggaran pada Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
yang ada diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang dituangkan dalam
Laporan Tahunan 2017.
Dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan kinerja yang berkualitas pada
Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB terutama untuk mendukung sarana dan prasarana
penunjang Teknologi Informasi diperlukan infrastruktur yang berbasis teknologi dan SDM
yang berkualitas sehingga keluaran dari input yang diterima akan maksimal dan berkualitas
lebih.
B. REKOMENDASI
Di mohon kiranya :
1. Menambah Volume Anggaran Belanja Barang Operasional.
2. Menambah Pagu Anggaran Belanja Modal dan Anggaran untuk Pembangunan
Sarana Prasarana.