laporan praktik kerja lapangan pada kpp pratama … · jakarta terutama di bidang akuntansi...

1

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA

KPP PRATAMA BEKASI UTARA

JULIO SATRIADI ROHMAN

8335123547

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu

persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta.

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2015

i

LEMBAR EKSEKUTIF

Nama : Julio Satriadi Rohman

Nomor Registrasi : 8335123547

Program Studi : S1 Akuntansi Reguler A

Judul : Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada KPP Pratama

Bekasi Utara

Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan selama dua bulan di KPP

Pratama Bekasi Utara, praktikan ditempatkan sebagai tenaga pembantu untuk

merekam SPT PPh dan PPN di Seksi Pusat Data dan Informasi (PDI) dan

membantu masalah administrasi di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon

IV). Selama melaksanakan PKL, praktikan melaksanakan tugas – tugas yang

berhubungan dengan perpajakan seperti merekam PPh pasal 23/26, PPh pasal 4

ayat (2) dan PPN. Serta melakukan koreksi terhadap hasil perekaman yang

unbalance yang dilakukan di seksi PDI. Sedangkan di Seksi Waskon IV praktikan

mendapatkan tugas yaitu mengadministrasi surat himbauan, surat tagihan pajak,

dll. Selama melaksanakan PKL, praktikan mendapatkan banyak pengalaman,

wawasan, dan keterampilan, dan kemampuan lain penting yang nantinya akan

bermanfaat sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja yang sebenarnya.

Kata Kunci : KPP Pratama Bekasi Utara, SPT, SSP, Perekaman PPh dan PPN,

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya

yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada praktikan di dalam

menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. Laporan ini dibuat

berdasarkan hasil dari kegiatan PKL yang dilakukan di KPP Pratama Bekasi

Utara. Laporan ini merupakan hasil pertanggungjawaban praktikan selama dua

bulan melaksanakan PKL di KPP Pratama Bekasi Utara. Laporan ini diajukan

untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah PKL dan diharapkan dapat

bermanfaat bagi praktikan khususnya serta bagi para pembaca umumnya untuk

menambah pengetahuan.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Maka

dalam kesempatan ini, praktikan ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala karunia, rezeki, kesempatan, dan kekuatan yang

diberikan sehingga praktikan mampu menyelesaikan laporan ini,

2. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta,

3. Indra Pahala, SE. M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta,

4. Unggul Purwohedi SE,M.M, Phd., selaku Dosen Pembimbing praktikan yang

telah banyak membimbing praktikan selama proses pembuatan Laporan PKL,

5. Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

v

6. Keluarga besar KPP Pratama Bekasi Utara yaitu Mbak Ana, Mbak Meri,

Mbak Ulin, Bu Titin, Bu Evi, Bu Titik, Bu Risna, Mas Joko, Mas Jamal dan

pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

7. Kedua orang tua , adik dan kakak saya yang telah memberikan dukungan,

semangat dan bantuan dalam bentuk apapun yang diberikan kepada Praktikan.

8. Teman-teman mahasiswa S1 Akuntansi Reg 2012 terutama untuk Arief, Nico,

Ariya, Reza, Isfan, Dinda, Yani dan lainnya

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan

bantuan dan dukungan dalam penulisan laporan PKL.

Praktikan menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan laporan ini,

maka praktikan mengharapkan saran dan kritik untuk memperbaiki laporan ini.

Semoga laporan ini dapat berguna bagi Praktikan dan pembaca laporan ini.

Jakarta, Desember 2015

Praktikan

vi

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR EKSEKUTIF ............................................................................ i

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR .................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN ....................................................................... iii

KATA PENGANTAR ................................................................................ iv

DAFTAR ISI ............................................................................................... vi

DAFTAR GAMBAR .................................................................................. viii

DAFTAR TABEL ...................................................................................... ix

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PKL ......................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan PKL .................................................................. 3

C. Kegunaan PKL .................................................................................. 4

D. Tempat PKL ...................................................................................... 6

E. Jadwal Waktu PKL ........................................................................... 7

BAB II TINJAUAN UMUM PT HARI REKSA INTI CONSULTANT

A. Sejarah Perusahaan............................................................................ 9

B. Struktur Organisasi ........................................................................... 12

C. Kegiatan Umum ................................................................................ 16

BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja ..................................................................................... 18

B. Pelaksanaan Kerja ............................................................................. 19

C. Kendala Yang Dihadapi .................................................................... 43

D. Cara Mengatasi Kendala ................................................................... 44

vii

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan ...................................................................................... 45

B. Saran .................................................................................................. 46

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

viii

DAFTAR GAMBAR

NO. Judul Gambar Halaman

2.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Bekasi Utara 13

ix

DAFTAR TABEL

NO. Judul Tabel Halaman

2.1 Nama Pegawai di KPP Pratama Bekasi Utara 12

tahun 2015

x

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Surat Permohonan PKL ........................................................... 50

Lampiran 2 Surat Persetujuan PKL............................................................. 51

Lampiran 3 Surat Keterangan PKL ............................................................. 52

Lampiran 4 Daftar Hadir Pelaksanaan PKL ............................................... 53

Lampiran 5 Penilaian Pelaksanaan PKL .................................................... 56

Lampiran 6 Rincian Kegiatan Pelaksanaan PKL ........................................ 57

Lampiran 7 Sertifikat Atas Pelaksanaan PKL ............................................. 60

Lampiran 8 Rekapitulasi Logo KPP Pratama Bekasi Utara ....................... 61

Lampiran 9 Halaman Login Aplikasi Perekaman SPT ............................... 62

Lampiran 10 Halaman Menu Utama Aplikasi Perekaman SPT ................... 63

Lampiran 11 Laporan Kegiatan PKL ........................................................... 64

Lampiran 15 Kartu Bimbingan PKL ............................................................. 65

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tinggi dari tahun ke tahun dan

tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, membuat calon

tenaga kerja berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan

kemauan dan kemampuannya. Banyaknya perusahaan yang menginginkan

sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang

berkualitas, mendorong para angkatan kerja dituntut untuk bersaing dalam

dunia kerja agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil

yang diinginkan oleh perusahaan.

Oleh sebab itu, sebelum memasuki dunia kerja mahasiswa perlu dibekali

praktik kerja serta keterampilan yang memadai di lapangan, agar setelah

menyelesaikan masa studinya diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia

yang berkualitas, profesional dan kompetitif sehingga sesuai dengan keinginan

perusahaan dan mampu bersaing dalam dunia kerja. Sehingga mahasiswa

tidak hanya mengetahui ilmu tersebut secara teoritis, namun juga dapat

mempraktikannya.

Untuk memperoleh gambaran yang sesuai mengenai dunia kerja bagi

mahasiwa, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memberikan

kesempatan bagi para mahasiswanya untuk mengaplikasikan ilmu yang telah

diperoleh selama di bangku perkuliahan ke dalam praktik kerja di lapangan.

2

Sebab sebuah bidang keilmuan tidak akan berarti tanpa sebuah aplikasi yang

dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang di peroleh melalui

praktek kerja di lapangan. Oleh karena itulah Praktik Kerja Lapangan (PKL)

menjadi salah satu fasilitas untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama

di bangku perkuliahan dan menjadi suatu kewajiban bagi mahasiswa yang

disesuaikan dengan program studi masing-masing.

Melalui kegiatan PKL ini diharapkan akan terciptanya sumber daya

manusia yang berkualitas dan kompetitif sehingga mampu bersaing di dunia

kerja dengan mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama masa

perkuliahan.Selain itu diharapkan mahasiswa mampu mengenal, mengetahui,

menganalisa kondisi lingkungan dunia kerja, berlatih menyesuaikan diri dalam

menghadapi berbagai tantangan yang di dapat saat bekerja, serta menumbukan

rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang diperolehnya.

Sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi,

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, diwajibkan mengikuti PKL

dengan bobot 2 (dua) SKS yang dilakukan selama 2 (dua) bulan. Mahasiswa

yang mengikuti PKL di sebut sebagai praktikan. Alasan praktikan mengikuti

program PKL ini selain untuk memenuhi mata kuliah wajib, tetapi juga untuk

mengenalkan dengan dunia kerja yang sebenarnya. Dengan mengikuti

program PKL ini, mahasiswa diharapkan dapat mengenal, mengetahui, dan

memiliki pengalaman dengan kondisi dunia kerja. Selain itu untuk

mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya dan dapat

mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah.

3

Praktikan melaksanakan PKL di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Bekasi Utara yaitu Lembaga pemerintah yang berfungsi melakasanakan

pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan perpajakan.. Praktikan melakukan

PKL selama dua bulan, yang dilakukan dari hari Senin sampai hari Jumat.

Alasan praktikan memilih KPP Pratama Bekasi Utara sebagai tempat PKL

karena sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan yaitu konsentrasi pajak dan

juga agar lebih mengenal praktik perpajakan di lembaga pemerintah ini.

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan PKL antara lain:

1. Maksud Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah:

a. Meningkatkan wawasan berpikir, pengetahuan, dan kemampuan

mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja

b. Menambah pengalaman dan memberi kesempatan mahasiswa dalam

menerapkan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan

kondisi yang ada di lapangan, terutama dalam bidang akuntansi

perpajakan.

c. Memenuhi mata kuliah PKL yang merupakan persyaratan untuk

kelulusan bagi mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas

Negeri Jakarta untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi.

d. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta dengan instansi pemerintah maupun swasta

dimana mahasiswa ditempatkan.

4

e. Mendapatkan masukan sebagai umpan balik dalam usaha

penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja

dan masyarakat.

2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah:

a. Meningkatkan wawasan berpikir, pengetahuan, dan kemampuan

mahasiswa dalam menghadapi masalah terutama dalam dunia kerja.

b. Memperoleh pengalaman atas penerapan akuntansi perpajakan dengan

teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.

c. Memperdalam pengetahuan tentang pengelolaan dan penyusunan

laporan keuangan dan juga dalam bidang perpajakan.

d. Membina kerja sama antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri

Jakarta dengan instansi baik pemerintah maupun swasta dimana

mahasiswa melaksanakan PKL.

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan

Dengan dilaksanakannya PKL, maka akan memberikan berbagai

manfaat. Yang paling utama yaitu bagi praktikan, Lembaga tempat praktikan

melaksanakan PKL dan kampus tempat praktikan kuliah. Kegunaan tersebut

antara lain:

1. Bagi KPP Pratama Bekasi Utara

a. Menjalin hubungan baik dan saling menguntungkan dan bermanfaat

antara pihak FE UNJ dengan pihak KPP Pratama Bekasi Utara.

5

b. Mendapatkan tambahan bantuan pekerja untuk menyelesaikan

pekerjaan yang belum sempat dikerjakan sebelumnya.

c. Perusahaan dapat mengidentifikasi kualitas yang dimiliki oleh lulusan

untuk perekrutan dengan menilai mahasiswa magang.

d. Memungkinkan adanya kerja sama yang teratur dan dinamis antara

instansi, baik pemerintah maupun swasta, dengan perguruan tinggi di

waktu yang akan datang.

2. Bagi Mahasiswa

a. Melatih keterampilan sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh

selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri

Jakarta terutama di bidang akuntansi perpajakan.

b. Memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program S1

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

c. Mempelajari secara mendalam bagaimana situasi kerja di perusahaan,

sehingga praktikan mampu menyesuaikan diri ketika masuk dunia

kerja nanti.

d. Mengembangkan pola pikir, keberanian, kemampuan berkomunikasi,

dan bersosialisasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

e. Mengaplikasikan sebagian ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan

memperoleh pengalaman yang belum didapat dari pendidikan formal.

6

3. Bagi Universitas Negeri Jakarta

a. Membuka peluang kerja sama antara Universitas Negeri Jakarta

dengan perusahaan dalam pelaksanaan PKL di waktu yang akan

datang.

b. Memperkenalkan kualitas lulusan Universitas Negeri Jakarta

khususnya Fakultas Ekonomi kepada instansi baik pemerintah maupun

swasta.

c. Sebagai bahan perbaikan atau penyempurnaan kuriklum yang sesuai

dengan kebutuhan dunia kerja baik swasta maupun pemerintahan.

Sehingga nantinya para pengajar juga akan memperbaharui

pengetahuannya dengan situasi yang ada di dunia kerja.

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan

Praktikan mendapat kesempatan melaksanakan PKL yang bertempat di :

Nama instansi : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara

Alamat : Jl. Sersan Aswan No. 407, Margahayu, Kota Bekasi

Telepon/Faks : 021-8808059 / 021-8800253

Praktikan memilih KPP Pratama Bekasi Utara sebagai tempat

melaksanakan PKL karena sesuai dengan konsentrasi yang diambil oleh

praktikan saat kuliah yaitu konsentrasi pajak. Serta untuk mengetahui alur

pekerjaan perpajakan yang ada di KPP tersebut, sehingga nantinya praktikan

mampu mengetahui secara teori dan praktik mengenai perpajakan yang ada di

Indonesia.

7

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan

Dalam pelaksanaan kegiatan PKL dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini praktikan mempersiapkan surat-surat pengantar dari

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang berada di gedung R

untuk dibuatkan surat pengajuan PKL di Biro Administrasi Akademik dan

Keuangan (BAAK) yang ditujukan kepada tempat praktikan melaksanakan

PKL. Selanjutnya praktikan mengantar dan mengajukan surat pengantar

tersebut kepada bagian umum KPP Pratama Bekasi Utara disertai dengan

CV dan Daftar Hasil Studi. Selanjutnya dalam waktu 3 minggu praktikan

memperoleh konfirmasi bahwa berkas praktikan yang diajukan telah

disetujui oleh pihak KPP Pratama Bekasi Utara.

2. Tahap Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan PKL di KPP Pratama Bekasi Utara adalah

selama dua bulan, dan terhitung dari 8 Juni sampai dengan 7 Agustus 2015

(± 2 bulan). Praktikan bekerja fulltime mulai dari hari Senin sampai

dengan Jumat mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB dan pada bulan Ramadhan,

menurut ketentuan yang berlaku untuk perusahaan, praktikan bekerja

mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 08.00 – 15.00

WIB. Dan waktu bekerja tersebut akan berubah jika terdapat deadline atau

pekerjaan yang sangat penting untuk diselesaikan secepatnya.

8

3. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan praktikan diwajibkan untuk membuat laporan

PKL sebagai bukti telah melaksanakan PKL. Laporan PKL ditujukan

kepada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Pembuatan laporan ini merupakan salah satu syarat untuk lulus dalam mata

kuliah PKL yang menjadi syarat kelulusan untuk mendapat gelar Sarjana

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Laporan ini

berisi hasil pengamatan dan pengalaman praktikan selama masa PKL di

KPP Pratama Bekasi Utara. Data – data yang diambil praktikan diperoleh

langsung dari KPP Pratama Bekasi Utara. Dan tahap ini dimulai dari

tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan laporan hasil kegiatan PKL selesai

disusun.

9

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Bekasi (KPP Bekasi) didirikan pada tahun 1989

dan mulai efektif sejak diresmikan oleh DJP pada tanggal 21 Desember 1989.

Sejak diresmikan sampai dengan tahun 1993, kantor masih menyewa di Jalan

Jenderal Sudirman nomor 16. Pada tahun 1993 pindah ke Jalan Sersan Aswan

Margahayu, Bekasi Timur (gedung milik Direktorat Jenderal Pajak).

Pada bulan Mei 2002 KPP Bekasi dipecah menjadi dua yaitu KPP

Bekasi dan KPP Cikarang. Dimana wilayah kerja KPP Bekasi meliputi

wilayah Kota Bekasi sedangkan wilayah kerja KPP Cikarang meliputi

Kabupaten Bekasi.

KPP Bekasi melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor

238/KMK.01/2006 tanggal 09 Mei 2006 dilakukan perubahan struktur

organisasi yang menggunakan system administrasi perpajakan modern, dan

mulai Agustus 2007 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

KEP-112/PJ/2007 tanggal 09 Agustus 2007 berubah menjadi Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara.

Dalam menjalankan tugas KPP Pratama Bekasi Utara tetap berpijak

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aturan-aturan lain

10

yang ditetapkan, baik oleh Kanwil maupun Kantor Pusat Direktorat Jenderal

Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara merupakan salah

satu instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai

tugas untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan di daerah

Kotamadya Bekasi Wilayah kerja KPP Pratama Bekasi Utara meliputi 4

kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Kecamatan Bekasi Timur terdiri dari 4 kelurahan, yaitu :

1) Kelurahan Bekasi Jaya

2) Kelurahan Margahayu

3) Kelurahan Duren Jaya

4) Kelurahan Aren Jaya

b. Kecamatan Bekasi Barat terdiri dari 5 kelurahan, yaitu :

1) Kelurahan Bintara

2) Kelurahan Bintara Jaya

3) Kelurahan Kranji

4) Kelurahan Kota Baru

5) Kelurahan Jaka Sampurna

c. Kecamatan Bekasi Utara terdiri dari 6 Kelurahan, yaitu :

1) Kelurahan Perwira

11

2) Kelurahan Harapan Baru

3) Kelurahan Teluk Pucung

4) Kelurahan Marga Mulya

5) Kelurahan Harapan Jaya

6) Kelurahn Kaliabang Tengah

d. Kecamatan Medan Satria terdiri dari 4 kelurahan, yaitu :

1) Kelurahan Medan Satria

2) Kelurahan Pejuang

3) Kelurahan Kalibaru

4) Kelurahan Harapan Mulya

Visi dan Misi KPP Pratama Bekasi Utara

Visi

Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi

perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan

integritas dan profesionalisme yang tinggi

Misi

Menghimpun penerimaan Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan

yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan

Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan

efisien.

12

B. Struktur Organisasi KPP Pratama Bekasi Utara

KPP Pratama Bekasi Utara dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ./2007 tanggal 9 Agustus 2007 terdiri dari

satu orang Kepala Kantor, satu orang Kepala Sub Bagian Umum, sembilan

Kepala Seksi dan tiga kelompok tenaga fungsional. Adapun susunan pegawai

pada KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Nama Pegawai di KPP Pratama Bekasi Utara tahun 2015

1. Paryan

2. Sri Wulandari Kusumaningtyas

3. Evi Zunaira

4. Lily Khairani

5. Agus Syaifudin

6. Nining Kartikaningsih

7. Februanto Mahendra

8. Shobirin Nikmat

9. Amty Nurhayati

10. Zusnimar

11. Juang Trihono

Kepala Kantor

Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Seksi PDI

KepalaSeksiPelayanan

Kepala Seksi Penagihan

Kepala Seksi Pemeriksaan

Kepala Seksi Ekstensifikasi

Kepala Seksi Waskon Satu

Kepala Seksi Waskon Dua

Kepala Seksi Waskon Tiga

Seksi Waskon Empat

13

Adapun untuk struktur organisasi dari KPP Pratama Bekasi Utara adalah

sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Bekasi Utara

Struktur organisasi KPP Pratama Bekasi Utara beserta tugasnya adalah

sebagai berikut:

Kanwil DJP Jawa Barat II

Kepala

KPP Pratama Bekasi Utara

SubBagian Umum

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pelayanan

Seksi Penagihan

Seksi Waskon I

Seksi Waskon II

Seksi Waskon III

Seksi Waskon IV

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan

Internal

KPDJP

PEGAWAI

FUNGSIONAL

14

1. Kepala Kantor

Mempunyai tugas mengkoorinasi pelaksanaan tugas yang dilakukan

oleh masing-masing seksi dan bertanggung jawab atas pelaporan kerja

yang telah dilakukan masing-masing seksi.

2. Seksi Subbagian Umum

a. Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian seperti kenaikan

pangkat, kenaikan gaji, pendidikan dan laporan ketertiban.

b. keuangan, tata usaha seperti kepengurusan gaji, tunjangan, rapel dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban ke kantor perbendaharaan

negara (KPN).

c. dan rumah tangga kantor seperti menyediakan segala sarana dan

prasarana untuk menunjang operasional sehari-hari.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

a. Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan

pengolahan data.

b. Melalukan perekaman SPT yang diterima dari seksi pelayanan.

c. Menyusun laporan penerimaan pajak.

4. Seksi Pelayanan

a. Mempunyai tugas melayani pendaftaran wajib pajak.

15

b. Menerima SPT Masa atau Tahunan dari wajib pajak.

c. Melayani permohonan penghapusan NPWP.

d. Melayani perubahan nama dan alamat wajib pajak.

e. Melakukan penatausahaan SPT Tahunan yang telah direkam.

5. Seksi Penagihan

a. Bertugas melakukan penatausahaan penghapusan piutang pajak.

b. Menerima dan mengarsipkan SSP lembar 3atas STP, SKPKB,

SKPKBT.

c. Membuat kartu pengawasan tunggakan pajak.

d. Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak sampai

dengan penerbitan surat keputusannya.

e. Melaksanakan tindakan penagihan seperti surat tegoran, paksa dan

sebagainya.

6. Seksi Pemerikasaan

a. Bertugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan.

b. Melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.

c. Melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan

Pajak serta administrasi perpajaka lainnya.

7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

a. Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan.

b. pendataan objek dan subjek pajak.

16

c. pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam

menunjang ekstensifikasi.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WasKon) I, II, III, dan IV

Bertugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan

Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan kosultasi

teknis perpajakan penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib

Pajak, melakukan intensifikasi serta melakukan rekonsiliasi pada Wajib

Pajak dalam melakukan intensifikasi serta melakukan hasil banding.

9. Kelompok Pemeriksaan Fungsional

Bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kegiatan Umum KPP Pratama Bekasi Utara

Berdasarkan Pasal 30 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-

443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang organisasi dan tata kerja

Direktorat Jenderal Pajak, ditegaskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan

pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan,

Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak

Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

17

Sedangkan dalam Pasal 31 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-

443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dinyatakan bahwa Kantor Pelayanan

Pajak mempunyai fungsi dan peranan sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan,

pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.

2. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat

Pemberitahuan Masa, serta berkas Wajib Pajak.

3. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung

Lainnya.

4. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian

keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang

Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

5. Pemeriksaan sederhana dan penetapan sanksi perpajakan.

6. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

7. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak.

8. Pengurangan sanksi pajak.

9. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.

10. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.

18

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

KPP Pratama Bekasi Utara merupakan lembaga pemerintahan yang

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan

pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan,

Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak

Tidak Langsung lainnya yang khususnya melayani wilayah administratif di

daerah Bekasi Utara.

Selama Praktikan melaksanakan PKL di KPP Pratama Bekasi Utara,

Praktikan di fokuskan melaksanakan tugas di Seksi Pengolahan Data dan

Informasi (PDI). Seksi PDI mempunyai tugas melakukan pengumpulan,

pencarian, dan pengolahan data serta melakukakan penyajian informasi

perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan

perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan

teknis komputer, melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi perpajakan, serta

pemantauan aplikasi E-SPT,E-Filling dan E-Faktur.

Selain di tempatkan di Seksi PDI, ketika diawal masa PKL praktikan

juga mendapatkan tugas yang ditempatkan di Seksi Pengawasan dan

Konsultasi IV (Waskon IV). Seksi Waskon IV memiliki tugas utama yaitu

19

melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan dan melakukan

pelayanan konsultasi kepada wajib pajak.

Adapun tugas yang praktikan dapatkan selama praktikan ditempatkan di

Seksi Waskon IV yaitu :

1. Memproses dan Mengadministrasi Surat Himbauan, Surat Konfirmasi dll

ke Ms,access

2. Memasukan nota hitung dan STP ke Ms.Excel untuk diarsipkan.

Sedangkan tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama

ditempatkan di Seksi PDI KPP Pratama Bekasi Utara yaitu :

1. Melakukan perekaman SPT PPh Pasal 23 dan 26

2. Melakukan perekaman SPT PPh Pasal 4 ayat (2)

3. Melakukan perekaman SPT PPN 1107 PUT

4. Melakukan koreksi data perekaman unbalance

B. Pelaksanaan Kerja

Selama kurang lebih dua bulan praktikan melaksanakan PKL di KPP

Pratama Bekasi Utara, dimulai tanggal 8 Juni 2015 – 7 Agustus 2015. Pada

hari pertama praktikan diberi instruksi oleh staf bagian umum yaitu Ibu

Endang tentang pekerjaan dan tugas apa saja yang akan praktikan lakukan

selama melaksanakan PKL. Setelah itu praktikan diperkenalkan dengan rekan-

rekan di Seksi Waskon 1V.Setelah kurang lebih 2 minggu praktikan

20

menjalankan tugas di Seksi Waskon IV, praktikan dipindahkan tugas ke seksi

PDI oleh bu Endang hingga akhir masa PKL Praktikan berakhir. Tujuan dari

praktikan ditempatkan di kedua divisi tersebut adalah agar praktikan mengerti

lebih dalam dari sisi proses pekerjaan yang ada di KPP Pratama Bekasi Utara

dan juga untuk merotasi para peserta PKL yang berada di KPP Pratama Bekasi

Utara.

Adapun mengenai tugas-tugas atau kegiatan yang praktikan kerjakan

selama PKL akan dibagi menjadi dua bagian yaitu ketika berada di Seksi

Waskon IV dan Seksi PDI. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

a. Seksi Waskon IV

Selama Praktikan menjalankan tugas di seksi Waskon IV. Ada

beberapa pekerjaan yang diberikan oleh Kepala Seksi Waskon IV. Tugas-

tugas tersebut yaitu :

1) Memproses dan mengadministrasikan Surat Himbauan, Surat

Konfirmasi dll ke Ms,acces

Surat himbauan adalah surat yang dibuat oleh Account

Representative (AR) untuk menghimbau Wajib pajak atas kepatuhan

pajaknya. Surat himbauan dibuat berdasarkan data yang ada di aplikasi

agregat milik DJP yaitu berupa aplikasi data pengawasan kepatuhan pajak.

Dalam hal ini praktikan mulai memproses surat tersebut setelah diketahui

apabila terdapat kesalahan dalam pembayaran atau pelaporan SPT maka

wajib pajak dihimbau untuk melakukan pembetulan SPT. Surat tersebut

21

akan diproses dalam bentuk file Ms.word yang nantinya surat tersebut di

beri persetujuan terlebih dahulu oleh kepala KPP dan juga Kepala Seksi

waskon IV apabila surat itu telah dicetak oleh praktikan. Setelah disetujui

maka surat tersebut di arsipkan dulu ke ms.access lalu dikirim melalui pos.

Dalam surat himbauan terkadang terdapat surat yang tidak mendapat

balasan dari wajib pajak. Disebabkan karena alamat wajib pajak pindah,

wajib pajak tidak ada di lokasi usaha dan sebab-sebab lainnya. Apabila

surat himbauan tersebut tidak dibalas maka pihak Account Representative

(AR) yang bersangkutan akan meakukan kunjungan dan melakukan

penyelidikan dilokasi usaha. Apabila wajib pajak bersangkutan sudah

dapat ditemukan, maka Account Representative akan membuat surat

himbaun kedua yang wajib dibalas oleh wajib pajak dalam jangka waktu

14 hari kerja setelah surat itu diterima.

Surat konfirmasi yaitu surat yang menunjukan konfirmasi dari pihak

KPP yang di buat oleh AR untuk menunjukan bahwa wajib pajak telah

menyampaikan surat balasan bahwa telah melaksanakan kepatuhan pajak

sesuai himbauan KPP. Proses pembuatannya juga sama dengan surat

himbauan. Yaitu setelah dibuat oleh AR di aplikasi agregat dan telah

dicetak maka akan disetujui oleh Kepala KPP dan Kepala Seksi terlebih

dahulu. Lalu surat tersebut di arsip ke Ms.Access. setelah di Arsipkan ke

berkas milik seksi Waskon IV. Sedangkan salinan surat yang aslinya akan

dikirim setelah dimasukkan ke amplop dan praktikan buatkan register surat

22

pengirimannya. Biasanya dikirimkan langsung oleh AR yang

bersangkutan.

2) Memasukkan nota hitung dan STP ke Ms.Excel untuk diarsipkan.

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang menunjukan Bunga

atau Denda Penagihan bisa dikatakan sebagai bunga atas bunga karena

dasar pengenaan STP adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan

Putusan Peninjauan Kembali yang dalam nilai ketetapan tersebut telah

mengandung unsur sanksi administrasi berupa bunga. STP Bunga/Denda

Penagihan adalah timbul apabila : pajak yang masih harus dibayar pada

saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, Wajib Pajak

diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran/pelunasan utang

pajak, Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian

dan Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian.

Proses pembuatannya yaitu menggunakan software SIDJP setelah diproses

dan dihitung maka dokumen diprint lalu ditandatangani oleh AR

bersangkutan dan disetujui terlebih dahulu oleh Kepala Seksi Waskon IV.

Setelah itu surat dimasukkan terlebih dahulu ke Ms,excell dan diberikan

no surat. Setelah surat di arsipkan, surat tersebut dikirim ke wajib pajak

melalui pos atau dikirim langsung oleh AR bersangkutan.

23

Sedangkan proses surat masuk dan keluar dimasukkan ke Ms.Access

untuk di arsipkan datanya setelah diketahui oleh pihak-pihak yang

bersangkutan. Surat tersebut bisa berasal dari KPP Pratama lain, KPP

Kanwil maupun surat balasan dari wajib pajak yang melakukkan balasan

terhadap surat himbauan yang diberikan AR yang bersangkutan. Setelah

data yang ada disuratnya di input ke Ms.Access maka surat-surat tersebut

dapat diarsipkan dalam satu file milik Seksi waskon IV. Sedangkan Surat

keluar yang berasal dari seksi Waskon IV biasanya dikirim ke pihak

internal KPP maupun dikirimkan ke KPP lain.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Selama Praktikan ditempatkan di Seksi PDI ini praktikan

mendapatkan tugas utama yaitu melakukan perekaman SPT. Adapun SPT

yang di rekam adalah SPT PPh 23 dan 26, PPh 4 ayat (2), PPN dan juga

melakukan koreksi data perekaman yang unbalance. Perekaman SPT

mempermudah Operator perekaman data untuk memasukkan form-form

SPT lebih dari satu WP. Sistem terintegrasi ini memungkinkan Operator

perekaman data setelah selesai menginput satu jenis SPT dapat pindah ke

perekaman SPT yang lainnya. Data-data tersebut berasal dari laporan SPT

yang wajib pajak lakukkan secara masa maupun tahunan ke seksi

pelayanan. Setelah dibuat Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

dan register SPT wajib pajak tersebut, maka SPT tersebut dikirim ke Seksi

PDI untuk direkam ke SIDJP.

24

Dalam proses penggunaannya terdapat dua kondisi yang terjadi yaitu :

Kondisi sebelum Login dan Kondisi setelah Login. Selanjutnya Operator

perekaman data dapat melihat menu–menu yang dapat dengan mudah

digunakan untuk merekam SPT. Aplikasi Perekaman SPT dapat diaktifkan

melalui menu Start Programs Internet Explorer Browser ke

Perekaman SPT. Adapun deskripsi pelaksanaan tugasnya sebagai berikut :

1) SPT PPh Masa Pasal 23 /26

PPh Masa Pasal 23 / 26 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha

Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan

kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 23, yang dibayarkan atau

terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri,

penyelenggara kegiatan. PPh Pasal 26 adalah pajak yang dipotong atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri dari

Indonesia, selain penghasilan usaha atau melakukan kegiatan melalui

suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Untuk mengetahui formulir–formulir apa saja yang digunakan dalam

proses perekaman, dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini :

1. Menu Surat Pemberitahuan (SPT)

Menu ini digunakan oleh Operator untuk menampilkan formulir

Surat Pemberitahuan PPh Masa Pasal 23 atau Pasal 26. Pada formulir SPT

25

Induk ini memungkinkan Operator untuk memasukkan langsung data SPT

tanpa terlebih dahulu melalui formulir Daftar dan Bukti Potong.

Pengisian formulir SPT Induk dilakukan secara langsung tanpa melalui

formulir Bukti Potong maupun Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 Atau

Pasal 26. Pada Aplikasi ini total perhitungan Bukti Potong maupun Daftar

Bukti Potong tidak dipindahkan ke SPT Induk. Merekam data pada SPT

Masa PPh Pasal 23/26 berasal dari laporan SPT masa wajib pajak yang

dilaporkan. Adapun langkah perekamannya sebagai berikut :

1. Pada tampilan Perekaman SPT klik Menu PPh Masa Pasal

23/26 Tampil Form Setting SPT. Lakukan proses Setting SPT.

2. Setelah melakukan proses Setting SPT maka sistem akan

menampilkan SPT Induk. Masa Pajak & Pembetulan serta data

NPWP & Nama WP otomatis terisi berdasarkan pilihan pada saat

Setting SPT.

3. Inputan terdiri dari 2 bagian : PPh Pasal 23 Yang Telah Dipotong

dan PPh Pasal 26 Yang Telah Dipotong. Isi Tanggal Disetor

dengan format dd/mm/yyyy. Tekan tombol Enter atau Tab untuk

pindah ke kolom berikutnya.

4. Pada PPh Pasal 23 Yang Telah Dipotong Pilih jenis pajak yang

akan direkam,

http://10.8.8.212/EntrySPT/Perekaman%20SPT%20-%20Panduan%20User%20v.1.1.html#_Setting_SPT


26

5. Pada angka 10, terdapat kolom-kolom yang dapat diisi yaitu Isi

nama jenis penghasilan, Jumlah Penghasilan Bruto (Rp), Perkiraan

Penghasilan Neto (%) dan Isi Tarif (%).Isi PPh yang Dipotong (Rp).

6. Jumlah total pph yang dipotong dari seluruh golongan jenis

penghasilan otomatis akan terisi.

7. Pada PPh Pasal 26 yang telah dipotong. Pilih jenis pajak yang

akan direkam, terdapat kolom-kolom yang dapat diisi yaitu Isi

Jumlah Penghasilan Bruto (Rp), Tarif (%), PPh yang Dipotong (Rp).

8. Pada tab ini terdapat bagian C. Lampiran. Pilih jenis Lampiran dan

klik kotak Check Box yang terdapat pada kolom Lampiran. Klik

tombol Simpan pada formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

PPh untuk menyimpan data yang telah diinput.

9. Klik tombol Tutup untuk keluar dari tampilan formulir Surat

Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 atau Pasal 26 dan

kembali ke menu utama Perekaman SPT.

2. Menu Daftar Bukti Pemotongan

Menu ini digunakan oleh Operator untuk menampilkan formulir Daftar

Bukti Pemotongan PPh Masa Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26. Pada formulir

Daftar ini memungkinkan Operator untuk mengubah dan menghapus bukti

pemotongan.

27

Menu ini aktif setelah dilakukan proses penyetingan melalui form

Setting SPT yang telah dijelaskan pada MenuProgram Setting SPT.

Form ini berfungsi untuk menampilkan data–data bukti potong berdasarkan

pilihan SPT pada Setting SPT. Form ini terdiri dari dua bagian yaitu Bukti

Potong PPh Pasal 23 dan Bukti Potong PPh Pasal 26. Dalam menggunakan

Form Daftar Bukti Pemotongan PPh Masa Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26

data yang diperoleh yaitu berdasarkan lampiran SPT yang berupa daftar

bgukti potong wajib pajak yang telah dilaporkan. Adapun langkah untuk

merekamnya adalah :

1. Pada tampilan aplikasi SPT PPh Masa Pasal 23/26, pilih dan klik

Menu Daftar Bukti Potong Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

Dan/Atau Pasal 26. Maka form tersebutakan aktif terbuka.

2. Jika sebelumnya operator sudah memilih SPT (Setting SPT) yang

ingin ditampilkan Daftar Bukti Potong-nya maka sistem akan

menampilkan data – data dari SPT tersebut.

3. Dimana Masa Pajak & Pembetulan serta data NPWP & Nama WP

otomatis terisi berdasarkan pilihan pada saat Setting SPT.

4. Klik tombol tampilkan maka data berdasarkan SPT yang sudah dipilih

akan tampil pada list Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 dan 26 beserta

Jumlah Total Objek Pajak dan Jumlah Total PPh Yang Dipotong.

5. Penempatan data ke masing–masing list pada daftar bukti potong

berdasarkan inputan pada Form Bukti Potong.



http://10.8.8.212/EntrySPT/Perekaman%20SPT%20-%20Panduan%20User%20v.1.1.html#_Menu_Bukti_Pemotongan_2

28

Jika operator ingin menampilkan data bukti potong PPh Pasal 23

atau 26 tertentu maka lakukan pencarian dengan memilih Kriteria, dimana

kriteria datanya berdasarkan Semua Data, NPWP, Nama WP, Alamat WP

& Nomor Bukti. Isi kata kunci berdasarkan kriteria tersebut.Jika data yang

sudah dicari tampil di daftar bukti potongnya maka Operator bisa melihat

bukti potongnya secara detail atau jika ingin mengubah isi datanya dapat

dilakukan dengan mengklik data pada kolom No.Bukti Pemotongan.Maka

sistem akan menampilkan Form Bukti Potong berdasarkan data yang

sudah dipilih.

3. Menu Bukti Pemotongan

Menu ini digunakan oleh Operator untuk menampilkan formulir Bukti

Pemotongan PPh Masa Pasal 23 atau Pasal 26 . Menu ini aktif setelah

dilakukan proses penyetingan melalui form Setting SPT yang telah

dijelaskan pada Menu Program Setting SPT. Menu ini berfungsi untuk

menambah atau mengubah data bukti potong berdasarkan pilihan SPT pada

Setting SPT. Data yang direkam dalam menu ini merupakan bukti potong Pph

pasal 23 dan 26 yang dilampirkan dalam SPT masa yang dilaporkan wajib

pajak. Menu ini terdiri dari 3 (tiga) bukti potong, yaitu

a. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

b. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 (Final)

c. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26

http://10.8.8.212/EntrySPT/Perekaman%20SPT%20-%20Panduan%20User%20v.1.1.html#_Menu_Bukti_Pemotongan_2


http://10.8.8.212/EntrySPT/Perekaman%20SPT%20-%20Panduan%20User%20v.1.1.html#_Bukti_Pemotongan_PPh_Pasal 23

http://10.8.8.212/EntrySPT/Perekaman%20SPT%20-%20Panduan%20User%20v.1.1.html#_Bukti_Pemotongan_PPh_Pasal 23 (Fin

http://10.8.8.212/EntrySPT/Perekaman%20SPT%20-%20Panduan%20User%20v.1.1.html#_Bukti_Pemotongan_PPh_Pasal 26

29

2) SPT PPh Pasal 4 Ayat 2

PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan

berupa hadiah/undian; bunga deposito, diskonto SBI, jasa giro; penjualan

saham, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek;

persewaan tanah/bangunan; dan jasa konstruksi.

Dalam proses perekamannya, data-data tersebut diperoleh dari laporan

SPT pph pasal 4 ayat 2 yang dilakukan wajib pajak. Setelah dibuat LPAJ dan

registernya maka SPT tersebut baru bisa direkam oleh seksi pelayanan. Untuk

mengetahui formulir–formulir apa saja yang terdapat dalam masing – masing

menu dapat dilihat pada keterangan di bawah :

1. Menu Surat Pemberitahuan (SPT)

Menu ini digunakan oleh Operator untuk menampilkan formulir Surat

Pemberitahuan PPh Masa Pasal 4(2). Pada formulir SPT Induk ini

memungkinkan Operator untuk menginput langsung data SPT tanpa terlebih

dahulu melalui formulir Daftar dan Bukti Potong. Menu ini aktif setelah

dilakukan proses penyetingan melalui formulir Setting SPT yang telah

dijelaskan pada Menu File Setting SPT.

Pengisian formulir SPT Induk dilakukan secara langsung tanpa melalui

formulir Bukti Potong maupun Daftar Bukti Potong PPh Pasal 4(2). Pada

Aplikasi ini total perhitungan Bukti Potong maupun Daftar Bukti Potong tidak

dipindahkan ke SPT Induk. Untuk merekam data pada Surat Pemberitahuan

(SPT) PPh Masa Pasal 4 Ayat 2 langkah-langkahnya yaitu:

30

1. Pada tampilan Perekaman SPT klik Menu PPh Masa Pasal 4 (2)

Tampil Form Setting SPT. Lakukan proses Setting SPT.

2. Setelah melakukan proses Setting SPT maka sistem akan menampilkan

SPT Induk. Masa Pajak & Pembetulan serta data NPWP & Nama WP

otomatis terisi berdasarkan pilihan pada saat Setting SPT.

3. Isi Tanggal Disetor dengan format dd/mm/yyyy. Tekan tombol Enter atau

Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.

4. Pada bagian jenis pajak yang akan diisi, isi data yang ada sesuai dengan

lembar yang ada di SPT atau bukti potong yaitu Isi Nilai Objek Pajak

(Rp), Tarif (%), PPh yang dipotong/dipungut/disetor sendiri (Rp).

5. Pada bagian Lampiran isi kotak dengan angka : 1 = Surat Setoran Pajak

(SSP) terlampir, 0 = SSP tidak terlampir. Kemudian isi kotak dengan

jumlah lembar SSP. . Untuk Simpan Klik tombol Simpan,.

2. Menu Daftar Bukti Pemotongan

Menu ini aktif setelah dilakukan proses penyetingan melalui form

Setting SPT yang telah dijelaskan pada MenuProgram Setting SPT. Form

ini berfungsi untuk menampilkan data–data bukti potong berdasarkan pilihan

SPT pada Setting SPT. Untuk menampilkan data Bukti Potong langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Pada tampilan aplikasi SPT PPh Masa Pasal 4 Ayat 2, pilih dan klik Menu

Daftar Bukti Potong Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2.




31

Maka form tersebut akan aktif terbuka.

2. Jika sebelumnya operator sudah memilih SPT (Setting SPT) yang ingin

ditampilkan Daftar Bukti Potong-nya maka sistem akan menampilkan

data – data dari SPT tersebut.

3. Masa Pajak & Pembetulan serta data NPWP & Nama WP otomatis terisi

berdasarkan pilihan pada saat Setting SPT.

4. Data yang telah ada dapat ditampilkan berdasarkan kriteria pencarian data.

Pilih Kriteria. Tekan tombol Tab untuk pindah ke kolom berikutnya.Isi

kotak Kata Kunci sesuai dengan pilihan Kriteria.

5. Kemudian klik tombol tampilkan maka data bukti potong akan

ditampilkan pada formulir daftar sesuai dengan kriteria pencarian data.

Sedangkan, untuk mengubah data Bukti Potong langkah-langkahnya

adalah sebagai berikut :

1. Ikuti langkah di atas untuk menampilkan data-data bukti potong.

2. Klik hiperlink No. Bukti Pemotongan pada data bukti potong yang akan

diubah.

3. Akan muncul tampilan inputan bukti potong sesuai nomor bukti potong.

4. Lakukan perubahan data pada bukti potong tersebut. Klik tombol simpan,


32

3. Menu Bukti Pemotongan

Menu ini digunakan oleh Operator untuk menampilkan formulir

Bukti Pemotongan PPh Masa Pasal 4(2). Bukti Pemotongan/Pemungutan

PPh Hadiah Undian Formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Hadiah

Undian adalah bukti potong pajak atas penghasilan yang diterima oleh WP dalam

bentuk hadiah atau undian. Merekam data Bukti Potong PPh Hadiah Undian

1. Pada tampilan aplikasi SPT PPh Masa Pasal 4 (2), pilih dan klik Menu

Bukti Potong Hadiah Undian. Maka form tersebut akan aktif

terbuka.

2. Masa Pajak & Pembetulan serta data NPWP & Nama WP otomatis

terisi berdasarkan pilihan pada saat Setting SPT.

3. Pada bagian Wajib Pajak Dipotong, isi NPWP, Nama, Alamat, Nomor

Bukti serta Tanggal Pemotongan.

4. Isi Jenis Hadiah Undian dan Jumlah Nilai Bruto (Rp). Tarif (%) dan

Nilai PPh yang dipotong (Rp) otomatis akan terisi oleh sistem. Tekan

tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

5. Field Jumlah otomatis terisi berdasarkan Jumlah Total PPh Yang

Dipotong. Nilai ini dapat diubah sesuai dengan nilai yang diinginkan.

6. Klik tombol simpan maka sistem akan menampilkan pesan

Penyimpanan Data Berhasil Dilakukan, klik tombol OK.


33

7. Untuk melakukan perubahan isi data bukti potong dapat dilakukan

dengan mencari bukti potongnya pada Form Daftar Bukti Potong.

Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito /Tabungan, Diskonto SBI,

Jasa Giro (Final). Formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan ini adalah

bukti potong pajak atas penghasilan yang diterima oleh WP dalam bentuk

deposito berjangka, setifikat deposito, tabungan, setifikat Bank Indonesia,

atau jasa giro. Merekam data Bukti Pemotongan PPh Bunga

Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro (Final) :


Bukti Potong Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro. Maka

form tersebut akan aktif terbuka.




Bukti serta Tanggal Pemotongan dengan format dd/mm/yyyy.

4. Isi kotak Jenis Wajib Pajak dengan angka 1 = Wajib Pajak Dalam

Negeri atau 2 = Wajib Pajak Luar Negeri. Tekan tombol Tab atau

Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

5. Pilih Jenis Penghasilan, isi kotak Tempat Penyimpanan dengan angka

1 = DN atau 2 = LN.

http://10.8.8.212/EntrySPT/Perekaman%20SPT%20-%20Panduan%20User%20v.1.1.html#_Menu_Daftar_Bukti_Pemotongan


34



Klik tombol simpan lalu klik tombol OK.

7. Untuk melakukan perubahan isi data suatu bukti potong dapat

dilakukan dengan mencari bukti potongnya terlebih dulu pada Form

Daftar Bukti Potong.

Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penjualan Saham

Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek. Penambahan dan perubahan data,

akan dipindahkan ke formulir Manage Bukti Potong. Hasil inputan tidak

dipindahkan ke SPT Induk. Merekam data Bukti Pemotongan PPh Final

Pasal 4 Ayat (2) Atas Penjualan Saham Yang Diperdagangkan Di Bursa

Efek :


Bukti Potong PPh Final Pasal 4a2 Atas Penjualan Saham Yang

Diperdagangkan Di Bursa Efek. Maka form tersebut akan aktif

terbuka.








35

4. Isi kotak Nama Bursa dengan angka 1 = Bursa Efek Jakarta atau 2 =

Bursa Efek Surabaya. Tekan Enter untuk menampilkan nama bursa.

5. Isi nilai Nilai Transaksi Penjualan (Rp) untuk Saham Pendiri dan

Bukan Saham Pendiri. Nilai PPh yang dipotong (Rp) otomatis akan

dihitung oleh sistem.






Bukti Pemotongan PPh Atas Persewaan Tanah Dan Bangunan

(Final). Formulir Bukti Pemotongan Penyewa Sebagai Pemotong Pajak,

PPh Yang Dipotong Pihak Lain, dan PPh Yang Disetor Sendiri tergabung

dalam satu menu Bukti Potong Persewaan Tanah & Bangunan pada

tampilan aplikasi Perekaman SPT. Merekam data Bukti Potong PPh Atas

Persewaan Tanah Dan/Bangunan (Final) :


Bukti Potong Persewaan Tanah & Bangunan. Maka form tersebut

akan aktif terbuka.





36

3. Isi Jenis Bukti Potong dengan angka 1 = Penyewa Sebagai Pemotong

Pajak, 2 = PPh Yang Dipotong Pihak Lain, dan 3 = PPh Yang Disetor

Sendiri. Tekan Enter untuk menampilkan nama jenis bukti potong.



5. Isi nama Lokasi Tanah Dan/Atau Bangunan dan isi Jumlah Bruto

Nilai Sewa (Rp). Nilai PPh yang dipotong (Rp) otomatis akan

dihitung oleh sistem. Klik tombol simpan lalu klik tombol OK.



Bukti Pemotongan Pemungutan PPh Jasa Konstruksi (Final).

Formulir Bukti Pemotongan Pemungutan PPh Jasa Konstruksi Penyewa

Sebagai Pemotong Pajak, PPh Yang Dipotong Pihak Lain, dan PPh Yang

Disetor Sendiri tergabung dalam satu menu Bukti Potong pada tampilan

aplikasi Perekaman SPT. Merekam data Bukti Pemotongan Pemungutan

PPh Jasa Konstruksi (Final)


Bukti Potong Jasa Konstruksi. Maka form tersebut akan aktif

terbuka.





37

3. Isi Jenis Bukti Potong dengan angka 1 = Penyewa Sebagai Pemotong

Pajak, 2 = PPh Yang Dipotong Pihak Lain, dan 3 = PPh Yang Disetor

Sendiri. Tekan Enter untuk menampilkan nama jenis bukti potong.



5. Isi Jumlah Nilai Bruto (Rp). Nilai PPh yang dipotong (Rp) otomatis

akan dihitung oleh sistem. Klik tombol simpan lalu klik tombol OK.



Bukti Pemotongan Final PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Bunga Dan

Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek. Formulir Bukti

Pemotongan ini tergabung dalam menu Bukti Potong pada tampilan

aplikasi Perekaman SPT. Merekam data Bukti Pemotongan Final PPh

Pasal 4 Ayat (2) Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang

Diperdagangkan Di Bursa Efek :


Bukti Potong Bunga Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan Di

Bursa Efek. Maka form tersebut akan aktif terbuka.





38



4. Isi Nama Obligasi, Jumlah Nilai Nominal, Nomor Seri, Tingkat

Bunga/Tahun (%),Tanggal Jatuh Tempo Bunga, Tanggal Perolehan,

Tanggal Penjualan, Jumlah harga perolehan bersih (tanpa bunga),

Jumlah harga jual bersih (tanpa bunga), Bunga, Holding Period dan

Time Period.




3) SPT PPN 1107 PUT

Formulir tergabung dalam menu SPT PPN 1107 PUT pada tampilan

Perekaman SPT. Pengisian dan perubahan data dapat langsung dilakukan

pada formulir induk tanpa melalui lampiran. Data yang direkam diperoleh

dari laporan SPT masa PPN 1107 PUT yang dilakukkan oleh wajib pajak.

Setelah diproses oleh seksi pelayanan serta dibuatkan LPAJ dan

registernya, maka berkas itu akan dikirim ke seksi PDI untuk direkam.

Untuk mengetahui formulir–formulir apa saja yang terdapat dalam

masing–masing menu dapat dilihat pada keterangan dibawah :

39

1. Menu SPT Induk

Adapun langkah-langkah merekam data pada Formulir SPT Masa PPN

Bagi Pemungut PPN yaitu:

1. Pada tampilan Perekaman SPT klik Menu PPN 1107 PUT




3. Pada bagian A. Isi PPN dan PPnBM yang dipungut oleh

Bendaharawan Pemerintah.

4. Pada bagian B. Isi PPN dan PPn BM yang dipungut oleh selain

Bendaharawan Pemerintah.

5. Pada Lampiran terdapat surat kuasa khusus, isi kotak dengan angka 1

= jika penandatangan SPT Induk dikuasakan. Sebaliknya isi kotak

dengan angka 0 = jika tidak. Pada SSP Lembar ke-5, isi kotak dengan

angka 1 = jikaSSP tersebut dilampirkan. Sebaliknya isi kotak dengan

angka 0 = jika tidak. Jika diisi angka 1 kemudian tekan tombol Enter

maka kolom akan aktif, isi jumlah lembar dan nilai rupiah PPN atau

PPnBM.



40

2. Menu Lampiran

Lampiran ini merupakan Daftar PPN dan PPn BM yang dipungut

oleh Bendaharawan Pemerintah yang datanya berasal dari Data faktur

yang dilaporkan oleh wajib pajak. Dalam Daftar PPN dan PPn BM yang

dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah terdapat PPN dan PPn BM yang

dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN dan PPN dan PPn BM yang

dipungut oleh Bendahara Pengeluaran. User dapat menambah, mengubah,

dan menghapus data. Adapun langkah-langkah menampilkan dan

Merekam data pada Daftar PPN dan PPnBM Yang Dipungut Oleh

Bendaharawan Pemerintah yaitu :




menampilkan SPT Induk.



4. Untuk merekam data faktur pada bagian A. PPN dan PPnBM yang

dipungut oleh Penerbit SPM Melalui KPPN, klik tombol baru maka

akan ditampilkan form Input Data.

5. Kemudian isi NPWP dan Nama Wajib Pajak, No. Dokumen, No.

Seri Faktur, No. Nota Retur, No Faktur Pajak yang diganti, Tanggal



41

Faktur, Tanggal Bayar Tagihan, nilai DPP, PPN dan Tanggal Setor

PPN, nilai PPnBM dan Tanggal Setor PPnBM. Klik tombol Enter

untuk pindah ke kolom berikutnya.

6. Untuk menampilkan data bagian A, klik tombol tampilkan maka data–

data faktur akan ditampilkan.

Daftar PPN dan PPn BM yang dipungut oleh selain Bendaharawan

Pemerintah Lampiran ini merupakan Daftar PPN dan PPn BM yang

dipungut oleh selain Bendaharawan Pemerintah yang datanya berasal dari

form Input Data. Pada Lampiran 2, User dapat menambah, mengubah, dan

menghapus data. Untuk menampilkan dan merekam data pada Daftar PPN

dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah yaitu :




menampilkan SPT Induk.

3. Untuk merekam data faktur, klik tombol baru maka akan ditampilkan

form Input Data..

4. Untuk menampilkan data bagian B, klik tombol tampilkan maka data–

data faktur akan ditampilkan.

5. Isi nilai DPP, PPN dan PPnBM pada Jumlah. Klik tombol simpan

untuk menyimpan perubahan tersebut.


42

4) Koreksi Data Unbalance

Data yang berstatus unbalance dapat disebabkan karena kesalahan

petugas perekaman yang melakukan kekeliruan atau kesalahan saat

memasukkan data. Tetapi, data unbalance juga dapat disebabkan oleh

kesalahan yang dilakukan wajib pajak dalam membuat laporan pajaknya.

Yaitu terdapat perbedaan antara nilai yang ada pada SPT, SSP dan daftar

bukti potong. Serta juga dapat disebabkan karena adanya kesalahan

penjumlahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Data-data tersebut

diperoleh dari data SPT wajib pajak yang telah dilaporkan.

Untuk mengatasinya kendala tersebut, langkah pertama yang

dilakukan adalah melihat kesalahan apa yang menyebabkan data menjadi

unbalance di menu verifikasi dan selesai. Ketika proses perekaman selesai

dan mengklik verifikasi maka status data tersebut akan terlihat. Jika

balance, maka langkah yang kita lakukan yaitu mengklik bagian selesai

agar data tersimpan di server.

Namun jika status data tersebut unbalace, maka secara otomatis di

menu tersebut akan ditampilkan nomor, kode dan keterangan kesalahan

yang menyebabkan data unbalance. Setelah mengetahui kesalahan yang

terjadi, maka kita perlu melakukan perbaikan data yang ada di komputer

dengan data yang ada di kertas. Sehingga dapat dilakukan pembetulan

sesuai prosedur yang ada. jika data yang sudah diperbaiki statusnya

43

menjadi balance, maka langkah selanjutnya yaitu mengklik tombol selesai

agar data tersebut tersimpan di server.

C. Kendala yang Dihadapi

Dalam menjalani PKL ini, praktikan mengalami beberapa kendala,

diantaranya yaitu:

1. Ketika melakukan PKL di seksi Waskon IV praktikan mendapatkan tugas

yang minim kaitannya dengan pajak seperti PPh atau PPN. Sehingga

sebagian besar tugas yang praktikan lakukan hanya mengadministrasi

surat-surat yang ada di Seksi Waskon IV. Dan kurang relevan dengan

bidang yang praktikan pelajari di bangku kuliah.

2. Ketika melakukan proses perekaman sering kali terdapat kesalahan

penjumlahan dan perbedaan data antara SPT, bukti potong dan daftar bukti

potong yang ada. Sehingga ketika proses perekaman selesai, SPT dan

bukti potong tersebut akan unbalance.

3. Dikarenakan hampir semua sumber data yang dibutuhkan oleh praktikan

untuk melaksanakan tugas terdapat di server, maka praktikan harus selalu

terkoneksi dengan server yang ada. Namun terkadang jaringan server

LAN yang ada tidak terkoneksi dengan baik sehingga beberapa kali

pekerjaan menjadi tertunda atau menjadi terlambat dalam

penyelesaiannya.

44

D. Cara Mengatasi Kendala

Selama melaksanakan PKL praktikan mengalami berbagai kendala,

dengan itu praktikan melakukan cara berikut dalam mengatasi kendala yang

dihadapi:

1. Dikarenakan hal tersebut, maka praktikan meminta kepada staff Seksi

bagian umum yang menerima praktikan PKL di KPP Pratama Bekasi

Utara. Agar praktikan dipindahkan ke seksi lain yang pekerjaannya lebih

relevan dengan bidang perpajakan. Akhirnya atas kebijaksanaan beliau,

praktikan dipindahkan ke seksi PDI yang tugas-tugasnya lebih relevan

dengan perpajakan.

2. Ketika data perekaman hasilnya unbalance, maka praktikan harus

melakukan koreksi antara jumlah yang ada di bukti potong dengan yang

ada di daftar bukti potong, sehingga jumlahnya sama. Namun jika belum

balance maka praktikan harus mengoreksi antara jumlah yang ada di bukti

potong dengan jumlah yang ada di SPT induk. Sehingga dalam hal ini

praktikan melakukan penjumlahan ulang. Untuk mencari kesalahan

perhitungan baik yang ada di SPT, bukti potong maupun daftar bukti

ptong. Agar jumlahnya sama. Dan perekamannya menjadi balance.

3. Jaringan server LAN yang kadang tidak terkoneksi dengan baik, maka

agar pekerjaan praktikan tidak terlalu terhambat maka praktikan mencari

pekerjaan lain yang dapat dikerjakan tanpa menggunakan LAN. Misalkan

praktikan mengurutkan terlebih dahulu daftar register yang tertera dengan

data SPT yang akan direkam atau pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak

menggunakan koneksi LAN.

45

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan PKL di KPP Pratama Bekasi Utara selama dua bulan dan

ditempatkan di Seksi Waskon IV dan Seksi Pusat Data Informasi (PDI),

memberikan praktikan pengalaman dan pengetahuan baru mengenai dunia

kerja. Dan dari pelaksanaan PKL ini praktikan dapat mengambil beberapa

kesimpulan antara lain:

1. Praktikan mendapatkan wawasan dan pengalaman mengenai dunia kerja

serta menyelaraskan antara ilmu yang dipeoleh selama perkuliahan dengan

yang diperoleh di lapangan.

2. Dari pelaksanaan PKL, praktikan diharuskan untuk disiplin, melatih

kemampuan bersosialisasi dengan rekan di kantor, dan mampu untuk

menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat.

3. Praktikan memperoleh pengetahuan mengenai proses perpajakan yang

berlangsung di Kantor pelayanan pajak.

4. Memahami cara melakukan administrasi pajak serta melakukan perekaman

SPT PPh Pasal 23 atau 26, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN 1107PUT.

46

B. Saran

Setelah mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh

pegawai KPP Pratama Bekasi Utara, maka praktikan ingin memberikan saran

dan masukan yang semoga bermanfaat bagi perusahaan, universitas, dan

mahasiswa yang akan melaksanakan PKL, yaitu:

1. Saran untuk KPP Pratama Bekasi Utara

a. KPP Pratama Bekasi Utara secara berkelanjutan membuka kesempatan

kepada mahasiswa untuk melaksanakan PKL.

b. Memperbarui software maupun hardware yang ada di lingkungan

kantor, agar pelaksanaan kerja dapat meningkat lebih baik. Sehingga

pelayanan yang diberikan ke masyarakat juga akan menjadi lebih baik.

2. Saran untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

a. Baik dari pihak jurusan, fakultas, maupun universitas seharusnya

memberikan gambaran tentang pekerjaan di perusahaan yang sesuai

dengan jurusan ataupun konsentrasi yang diinginkan, sehingga sejak

awal mahasiswa memiliki gambaran mengenai pelaksanaan PKL.

b. Menentukan dosen pembimbing PKL sebelum PKL dilaksanakan.

Agar mahasiswa dapat dimonitoring oleh dosen pembimbing selama

mahasiswa melaksanakan PKL dan memberikan pengarahan serta

masukan-masukan kepada praktikan. Sehingga ketika praktikan

mengalami kendala atau masalah dapat langsung dikonsultasikan ke

dosen pembimbing PKL.

47

3. Saran untuk mahasiswa yang akan melaksanakan PKL selanjutnya

a. Agar mencari tahu terlebih dahulu dan memahami bidang kerja yang

akan dijalani selama melaksanakan PKL agar tidak merasa bingung

nantinya ketika diberikan pekerjaan oleh pembimbing.

b. Selalu melatih dan mengembangkan interpersonal skill dalam diri

masing-masing. Hal ini agar mahasiswa dapat berinteraksi dengan

setiap pihak yang ada di lingkungan kerja.

48

DAFTAR PUSTAKA

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pedoman Praktik Kerja Lapangan.

Jakarta: FE UNJ. 2012.

Petunjuk Perekaman pada Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP)

Arsip KPP Pratama Bekasi Utara

http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/11600/1/PPT%20SIDAN

G%20LKP.pdf diakses tanggal 02 Oktober 2015

http://www.ortax.org/ortax/ diakses tanggal 2 Oktober 2015 .

http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/11600/1/PPT%20SIDANG%20LKP.pdf

http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/11600/1/PPT%20SIDANG%20LKP.pdf

http://www.ortax.org/ortax/?mod=kurs

49

LAMPIRAN-LAMPIRAN

50

Lampiran 1 :Surat Permohonan PKL

Sumber : BAAK UNJ

51

Lampiran 2 : Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL

Sumber : KPP Pratama Bekasi Utara

52

Lampiran 3 : Surat Keterangan PKL


53

Lampiran 4: Daftar Hadir Pelaksanaan PKL

55


56

Lampiran 5 : Penilaian Pelaksanaan PKL


57

Lampiran 6 : Rincian Kegiatan Pelaksanaan PKL

59

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Bekasi Utara

60

Lampiran 7 : Sertifikat atas Pelaksanaan PKL


61

Lampiran 8 : Logo KPP Pratama Bekasi Utara


62

Lampiran 9 : Halaman Login Aplikasi Perekaman SPT

Sumber : Pedoman Perekaman KPP Pratama Bekasi Utara

63

Lampiran 10 : Halaman Menu Utama Aplikasi Perekaman SPT

Sumber : Pedoman Perekaman KPP Pratama Bekasi Utara

64

Lampiran 11 : Laporan Kegiatan PKL

Sumber : Arsip Penulis

65

Lampiran 12 : Kartu Bmbingan PKL

Sumber : Pedoman PKL FE UNJ

laporan praktik kerja lapangan pada kpp pratama … · jakarta terutama di bidang akuntansi...

Documents