laporan pp 39 triwulan iii (juli-agustus-september)...
TRANSCRIPT
LAPORAN PP 39 TRIWULAN III (JULI-AGUSTUS-SEPTEMBER)
TAHUN 2018 DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, ALAT TRANSPORTASI, DAN ALAT PERTAHANAN
2018
KATA PENGANTAR
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan dilakukan upaya pengendalian
dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sebagai tahap pengendalian rencana
pembangunan. Sejalan dengan tujuan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang
Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan. Berdasarkan peraturan tersebut, lembaga pemerintah baik di tingkat pusat
maupun daerah harus menata organisasinya untuk mengimplementasikan seluruh sistem dan
prosedur pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunannya.
Hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan selanjutnya ditindaklanjuti yang
merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan hasil pelaksanaan
kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan
rencana kegiatan yang telah ditetapkan, seperti antara lain; melakukan koreksi atas penyimpangan
kegiatan, akselerasi keterlambatan pelaksanaan atau pun klarifikasi atas ketidajelasan pelaksanaan
rencana. Hasil tindaklanjut dibuat dalam bentuk pelaporan yang merupakan salah satu kegiatan
penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang
cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambil keputusan sesuai
dengan kondisi yang terjadi serta menentukan kebijakan yang relevan.
Kami menyadari bahwa dalam penyajian laporan ini masih banyak hal yang jauh dari sempurna,
untuk itu kami mengharapkan masukan dari semua pihak untuk menyempurnakan penyajian laporan
ini dimasamendatang. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.
Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.
Jakarta, Oktober 2018
Direktur Industri Maritim,
Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
Putu Juli Ardika
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I 3
PENDAHULUAN 3
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan 3
1.2 Latar Belakang Program/Kegiatan 5
1.3 Struktur Organisasi 6
BAB II 7
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 7
2.1 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 7
2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2018 8
2.3 Rencana Aksi Dit. IMATAP Triwulan III 9
BAB III 10
ANALISIS CAPAIAN KINERJA 10
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2018 10
1.3 Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran 11
1.4 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan 14
BAB IV 0
PENUTUP 0
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Struktur Organisasi Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan 6
Tabel 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dit. IMATAP 8
Tabel 3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dit. IMATAP 9
Tabel 4 Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan 10
Tabel 5 Rekapitulasi Sasaran dan Realisasi Triwulan III Dit. IMATAP 11
Tabel 6 Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional 12
Tabel 7 Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri 13
Tabel 8 Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif 13
Tabel 9 Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
14
Tabel 10 Nilai Ekspor Impor Berdasarkan Jenis Industri Bulan Agustus 2018 0
Tabel 11 Nilai Ekspor Impor Berdasarkan Jenis Industri Bulan Agustus 2018 0
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat
Pertahanan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 107/M-
IND/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Direktorat Industri
Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industry nasional, kebijakan industri nasional,
penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,
pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan
fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri maritim, alat
transportasi, dan alat pertahanan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
(IMKAP) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri
maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan
2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri maritim,
alat transportasi, dan alat pertahanan;
3. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional,
kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan
industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri
di bidang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
4. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang
perencanaan, perizinan, data dan informasi industri maritim, alat transportasi, dan alat
pertahanan;
5. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data
dan informasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan;
6. Pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri maritim, alat transportasi, dan alat
pertahanan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) terdiri atas :
1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat
Pertahanan;
2. Subdirektorat Industri Maritim;
3. Subdirektorat Industri Alat Transportasi Darat;
4. Subdirektorat Industri Kereta Api, Alat Transportasi Udara, dan Alat Pertahanan; dan
5. Subbagian Tata Usaha.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat
Pertahanan tersebut dijabarkan kedalam program Penumbuhan Industri Maritim, Alat Transportasi dan
Alat Pertahanan yang didasarkan pada arahan seperti pengembangan klaster, peningkatan utilisasi
kapasitas produksi, daya saing industri mencakup pengembangan industri yang berdaya saing global dan
berbasis sumberdaya alam lokal, serta pengembangan ekspor yang diarahkan pada peningkatan ekspor
non migas dalam upaya memenuhi kebutuhan devisa.
Program Penumbuhan Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (08) memiliki
Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan
(1864) dengan 9 (sembilan) output yaitu :
1. (1846.015) Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri
Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan.
2. (1846.019) Rancangan Standar Nasional Indonesia (rsni) Industri Maritim, Alat Transportasi,
Dan Alat Pertahanan.
3. (1846.028) Teknologi Industri Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat
Pertahanan.
4. (1846.032) Promosi Kemampuan Industri Maritim, Alat Transportasi Dan Alat Pertahanan.
5. (1846.033) Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Maritim Nasional
6. (1846.034) Produk Industri Berbasis Rel Dalam Rangka Konektivitas Antar Wilayah/ Kawasan
Jarak Pendek - Menengah Untuk Menunjang Transportasi Massal.
7. (1846.035) Rekomendasi Kebijakan Standarisasi Dan Sertifikasi Galangan Kapal
8. (1846.036) Standar Produk Kapal Nasional
9. (1846.951) Layanan Internal (Overhead)
1.2 Latar Belakang Program/Kegiatan
Perkembangan Ekonomi Indonesia jika dilihat dari kebijakan makro ekonomi Pemerintah baik dari
sudut kebijakan fiskal maupun moneter, dapat terlihat bahwa sektor industri memegang peranan
strategis dalam upaya mencapai sasaran pembangunan. Pembangunan sektor industri, khususnya
industri alat angkut menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran
pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam pembentukan PDB sangat besar. Industri juga dapat
membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, yang berarti meningkatkan
kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional
tersebut tercermin dari dampak kegiatan ekonomi sektor riil bidang industri dalam komponen konsumsi
maupun investasi. Dari hal ini sektor industri berperan sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang
berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa keteknikan, penyediaan bahan baku,
transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Sedangkan dampak selanjutnya
adalah peningkatan penerimaan negara dari pertumbuhan sektor industri khususnya dan pertumbuhan
ekonomi pada umumnya, memperkuat neraca pembayaran atau cadangan devisa.
Sejalan dengan Kebijakan Industri Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 28
Tahun 2008 proses pengembangan industri nasional diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip
pembangunan industri berkelanjutan yang didasarkan pada beberapa aspek diantaranya lingkungan dan
pengembangan teknologi. Pengembangan industri dilakukan melalui pendekatan klaster yang
mengintegrasikan secara sinergi semua potensi pengembangan industri yaitu industri inti (core industry)
dengan industri pemasok serta industri terkait lainnya termasuk potensi infrastruktur pendukung,
lembaga litbang/perguruan tinggi, dan balai-balai industri yang diharapkan dapat menjadi generator
inovasi dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk industri nasional.
Industri maritim, alat transportasi dan alat pertahanan merupakan sektor industri yang berbasis
kepada teknologi tinggi, dimana penguasaan teknologi, sumber daya dan kemampuan manajerial
menjadi faktor penting penumbuhan industri. Sebagai salah satu sektor industri unggulan masa depan
yang menjadi prioritas pengembangan nasional maka perlu adanya program penumbuhan industri
maritim, alat transportasi dan alat pertahanan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri
nasional masa depan.
1.3 Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dimana Direktorat Industri Maritim, Alat
Pertahanan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
Tabel 1 Struktur Organisasi Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan
Direktorat Industri Maritim,
Alat Transportasi, dan Alat
Pertahanan
Subdirektorat Program
Pengembangan Industri
Maritim, Alat Transportasi,
dan Alat Pertahanan
Subdirektorat Industri
Maritim Subdirektorat Industri Alat
Transportasi Darat
Subdirektorat Industri
Kereta Api, Alat
Transportasi Udara, dan
Alat Pertahanan
Subbagian Tata
Usaha dan
Manajemen Kinerja
Seksi Program
Seksi Evaluasi dan
Pelaporan
Seksi
Pemberdayaan
Industri
Seksi Sumber Daya
Industri
Seksi
Pemberdayaan
Industri
Seksi Sumber Daya
Industri
Seksi
Pemberdayaan
Industri
Seksi Sumber Daya
Industri
BAB II
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
2.1 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018
Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan pada tahun 2018 memiliki program,
kegiatan, dan output sebagai berikut :
Program
(08)
: Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,
dan Elektronika
Kegiatan
(1846)
: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat
Pertahanan
Kode Output / Rincian Akun Sasaran (Fisik) Pagu
1846.015 Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong
Iklim Investasi Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan
Alat Pertahanan
2 Rekomendasi
Kebijakan
1.877.200.000
1846.019 Rancangan Standar Nasional Indonesia (rsni) Industri
Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan
3 RSNI 1.488.600.000
1846.028 Teknologi Industri Sektor Industri Maritim, Alat
Transportasi, Dan Alat Pertahanan
1 Teknologi 1.109.200.000
1846.032 Promosi Kemampuan Industri Maritim, Alat
Transportasi Dan Alat Pertahanan
3 Promosi 775.085.000
1846.033 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri
Maritim Nasional
1 Usulan
Kebijakan
3.938.000.000
1846.034 Produk Industri Berbasis Rel Dalam Rangka
Konektivitas Antar Wilayah/ Kawasan Jarak Pendek -
Menengah Untuk Menunjang Tranportasi Massal
3 Produk 2.858.000.000
1846.035 Rekomendasi Kebijakan Standarisasi Dan Sertifikasi
Galangan Kapal
1 Rekomendasi
Kebijakan
3.962.800.000
1846.036 Standar Produk Kapal Nasional 2 Dokumen
Standardisasi
1.988.600.000
1846.951 Layanan Internal (Overhead) 4 Dokumen 401.550
2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2018
Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, dengan dukungan pembiayaan yang telah disetujui
dalam bentuk DIPA, maka diterapkan kinerja yang akan dicapai. Dengan telah diterbitkannya Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka Direktorat
Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan menyusun sasaran, indikator, dan target
rencana pada tahun anggaran berjalan.
Sasaran, indikator, dan target yang akan dicapai pada rencana kinerja Direktorat Industri Maritim, Alat
Transportasi, dan Alat Pertahanan (Dit. IMATAP) pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dit. IMATAP
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Target Satuan
(1) (2) (3) (4)
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN
I Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
1 Jumlah unit industri pengolahan non-migas besar sedang
155 Unit
2 Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas
43.5-46.7 Rp Triliun
II Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri
1 Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional
4,9 Persen
2 Produktivitas SDM industri 1086 Rp.Juta
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL INTERNAL
I
II
Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif Terselenggara nya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
1
2
3
1
2
Peraturan Perundangan yang Diselesaikan Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib Produk industri tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Infrastruktur kompetensi yang terbentuk
1
8
1
50
2
Permen
RSNI
Regulasi
Sertifikat
SKKNI
2.3 Rencana Aksi Dit. IMATAP Triwulan III Tabel 3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dit. IMATAP
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Rencana Aksi
Target Target Tw III Rencana Kegiatan
1 2 3 4 5 6
S1 Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
Jumlah unit industri pengolahan non-migas besar sedang
155 unit 10 unit 1. Penyusunan usulan Kebijakan Insentif Fiskal
2. Perumusan kebijakan pengembangan industri
Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas
43,5-46,7 Triliun
5 Triliun 1. Penyusunan usulan Kebijakan Insentif Fiskal
2. Perumusan kebijakan pengembangan industri
S2 Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri
Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional
4,9 persen 1 persen 1. Pengembangan teknologi industri
2. Revitasliasi industri 3. Bimbingan teknis dan
sertifikasi produk
Produktivitas SDM industri
1086 Juta 100 Juta 1. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan
P1 Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif
Peraturan Perundangan yang Diselesaikan
1 Permen - 1. Penyusunan perencanaan pengadaan pekerjaan sertifikasi TKDN
Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)
8 RSNI
Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib
1 Regulasi
P3 Terselenggara nya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
Produk industri tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
50 Sertifikat
Infrastruktur kompetensi yang terbentuk
2 SKKNI
BAB III
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2018
Pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat
Pertahanan untuk Triwulan III tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 4 Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan
1846.015 - Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi Industri Maritim, Alat
Transportasi, dan Alat Pertahanan
002 Penyusunan Rekomendasi
Kebijakan Otomotif, Low Carbon
Emission Car (lcec) Dan Mobil
Listrik
- Rapat Sinkronisasi Roadmap Pengembangan Industri
Otomotif di Yogyakarta tanggal 19 - 21 Juli 2018
- FGD penyusunan kebijakan kendaraan listrik di Jakarta
tanggal 14 Agustus 2018
- Rapat Sinkronisasi Roadmap Pengembangan Industri
Otomotif di Jakarta tanggal 20 Agustus 2018
- FGD perumusan program KBH2 tahap 2, LCEV dan flexi
engine di Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2018
- FGD perumusan program KBH2 tahap 2, LCEV dan flexi
engine di Bogor, Jawa Barat tanggal 4 September 2018
- FGD pembahasan technical demonstration project new
concept battery vehicle and battery sharing in Indonesia
(Demo Project) di Jakarta tanggal 12-13 September 2018
- Finalisasi Draf Roadmap Pengembangan Industri
Kendaraan Bermotor Nasional di Jakarta tanggal 20
September 2018
1846.036 - Standar produk kapal nasional
001 Pengembangan Standarisasi
Kapal Nasional
- Konsinyering Penyusunan Rpp Industri Maritim di Bekasi
pada tanggal 14 - 15 Agustus 2018
Secara keseluruhan, Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan
Alat Pertahanan untuk Triwulan III tahun 2018 memiliki sasaran keuangan sebesar 43,53 % dan sasaran
fisik sebesar 24,93 %, sedangkan realisasi keuangan sebesar 8,80 % atau sebesar Rp. 1.462.685.675 dan
realisasi fisik sebesar 9,67 %. Detail sasaran dan realiasai secara keseluruhan ditampilkan dalam tabel
berikut :
Tabel 5 Rekapitulasi Sasaran dan Realisasi Triwulan III Dit. IMATAP
3.2 Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran
Akuntabilitas kinerja yang diukur dalam rangka menggambarkan capaian kinerja Direktorat Industri
Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan tahun 2018 mencakup sasaran strategis: Meningkatnya
peran industri dalam perekonomian nasional; Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor
industri; dan Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan
berkelanjutan.
1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional dimaksudkan untuk melihat sejauh mana
peran industri dalam mendukung perekonomian nasional. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui
indikator kinerja utama:
1. Jumlah unit industri pengolahan non-migas besar sedang dengan target 83 unit; dan
2. Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas dengan target 35,84 Triliun rupiah.
Capaian IKU dari Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional pada triwulan III tahun
2018 sebagai berikut :
S R S R
6 7 8 9
015 44,79 14,30 23,33 10,10
019 47,60 3,84 21,00 15,00
028 50,63 12,12 21,00 15,00
032 38,23 1,33 21,00 25,30
033 40,00 9,91 31,75 7,75
034 42,78 3,22 22,83 2,57
035 40,00 2,92 29,79 2,73
036 40,00 0,86 33,57 0,55
951 47,75 30,74 20,09 8,01
43,53 8,80 24,93 9,67
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Maritim
Produk Industri berbasis Rel dalam rangka konektivitas antar
Rekomendasi Kebijakan Standarisasi dan Sertifikasi Galangan
Standar produk kapal nasional
Layanan Internal (Overhead)
Jumlah
1
Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim
Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Maritim,
Teknologi Industri Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi, dan
Promosi Kemampuan Industri Maritim, Alat Transportasi dan
Output
Triwulan Ini (%)
Keuangan Fisik
Tabel 6 Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
Sasaran Strategis IKU (satuan) Target Realisasi
Triwulan III
Meningkatnya peran
industri dalam
perekonomian
nasional
1. Jumlah unit industri
pengolahan non-migas besar
sedang (unit)
2. Nilai investasi di sektor industri
pengolahan non-migas (Rp.
Triliun)
155
43.5-46.7
prognosa
7,5
Tumbuhnya investasi industri sektor IMATAP karena meningkatnya kebutuhan barang produksi
yang didukung membaiknya perekonomian yang tumbuh di angka 5,06 %. Hal ini meningkatkan
daya beli masyarakat akan kebutuhan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.
Faktor peningkatan pasar dalam negeri ini menjadi faktor utama tumbuhnya industri pendukung
sektor transportasi.
Pada Bulan Agustus dilakukan peluncuran Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) dengan
total investasi sebesar Rp 300 miliar. Dua investor lokal yang menggarap proyek ini yaitu PT Kiat
Inovasi Indonesia dan PT Velasto Indonesia (Astra Group) rencananya akan menggarap sekitar 15
ribu mobil yang akan mulai diproduksi pada 2019.
Pertumbuhan industri sektor IMATAP juga didukung oleh program pemerintah dibidang
pembangunan infrastruktur. Di Sektor industri maritim, program poros maritim yang diantara
dilaksanakan dengan pembangunan tol laut dan telah berhasil mendorong pertumbuhan industri
perkapalan terutama sektor industri komponen pendukungnya. Selain sektor maritim, program
pengembangan infrastruktur juga berdampak positif untuk sektor kereta api nasional yang ditandai
dengan tumbuhnya industri pendukung industri perkeretaapian di dalam negeri.
2. Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri
Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan untuk melihat sejauh mana
daya saing industri dalam rangka meningkatkan ekspor dan produktivitas SDM industri. Sasaran
strategis ini dapat diukur melalui indikator kinerja utama yaitu : Kontribusi ekspor produk industri
pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional dengan target 4,9 persen; dan produktivitas SDM
industri dengan target 1086 juta rupiah.
Capaian IKU dari Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri pada triwulan III tahun
2018 sebagai berikut :
Tabel 7 Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri
Sasaran Strategis IKU (satuan) Target Realisasi
Triwulan III
Meningkatnya daya
saing dan produktivitas
sektor industri
1. Kontribusi ekspor produk
industri pengolahan non-migas
terhadap ekspor nasional
(persen)
2. Produktivitas SDM industri (Rp.
Juta)
4,9
1086
5,47
1135,6
Peningkatan daya saing sektor IMATAP ditandai dengan capaian ekspor oleh sektor otomotif. Pada
tahun 2018 untuk pertama kalinya PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mencapai
volume ekspor kendaraan dalam bentuk utuh (CBU) sebanyak 200 ribu unit/tahun atau senilai
sekitar 3,000 juta USD. Ekspor CBU tersebut akan dikirim ke berbagai negara tujuan di Asia, Afrika,
dan Amerika Latin serta akan terus di tingkatkan performa eskpornya dimasa mendatang.
Di sektor industri maritim menunjukan peningkatan daya saing dan produktivitas industri yang
ditandai dengan mengekspor bangunan terapung berupa kapal penangkap ikan dengan tonase
kotor melebihi 4.000 GT ke China senilai US$156.000 pada Juli 2018.
3. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif
Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif dimaksudkan untuk mendorong daya
saing industri melalui kebijakan yang kondusif. Sasaran strategis ini dapat diukur melalui indikator
kinerja utama yaitu :
1. Peraturan perundangan yang diselesaikan dengan target 1 Peraturan Menteri Perindustrian;
2. Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia dengan target 8 RSNI; dan
3. Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib.
Capaian IKU dari Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif pada triwulan III tahun
2018 sebagai berikut :
Tabel 8 Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif
Sasaran
Strategis IKU (satuan) Target
Realisasi
Triwulan III
Tersedianya
kebijakan
pembangunan
industri yang
efektif
1. Peraturan perundangan yang diselesaikan
(Permen)
2. Jumlah Rancangan Standar Nasional
Indonesia (RSNI)
3. Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI,
ST dan/atau PTC secara wajib (Regulasi)
100
8
1
Progres 80%
blokir
blokir
4. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan
berkelanjutan
Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan
berkelanjutan dimaksudkan untuk menyediakan fasiltas dan pelayanan dalam rangka mendukung
daya saing industri. Sasaran strategis ini dapat diukur melalui indikator kinerja utama yaitu :
1. Produk industri tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan target 100
sertifikat.
2. Infrastruktur kompetensi yang terbentuk.
Capaian IKU dari Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya
saing dan berkelanjutan pada triwulan III tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel 9 Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
Sasaran Strategis IKU (satuan) Target Realisasi
Triwulan III
Terselenggara nya
urusan pemerintahan
di bidang perindustrian
yang berdaya saing
dan berkelanjutan
1. Produk industri tersertifikasi
Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) (Seritifikat)
2. Infrastruktur kompentensi
yang terbentuk (SKKNI)
100
2
Tidak
dianggarkan
blokir
Pada triwulan III kegiatan sertifikasi produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan
belum dapat dilaksanakan, karena sedang menuggu proses lelang.
3.3 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
Selama kegiatan triwulan III tahun 2018 terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan kegiatan Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan yaitu :
Beberapa pekerjaan masih terkendala proses lelang, dan pelaksanaan kegiatan FGD kebijakan insentif
fiskal yang masih menunggu Juknis BMDTP diturunkan.
3.4 Capaian Kinerja Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan
Juli 2018
Tabel 10 Nilai Ekspor Impor Berdasarkan Jenis Industri Bulan Agustus 2018
Agustus 2018
Tabel 11 Nilai Ekspor Impor Berdasarkan Jenis Industri Bulan Agustus 2018
BAB IV
PENUTUP
Laporan pelaksanaan realiasasi Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat
Transportasi, dan Alat Pertahanan untuk Triwulan III tahun 2018 memiliki sasaran keuangan sebesar 43,53 %
dan sasaran fisik sebesar 24,93 %, sedangkan realisasi keuangan sebesar 8,80 % atau sebesar Rp.
1.462.685.675 dan realisasi fisik sebesar 9.67 %. Nilai penyerapan anggaran yang masih sangat rendah
disebabkan adanya Beberapa pekerjaan masih terkendala proses blokir anggaran sehingga menghambat
pelakasanaan kegiatan pada triwulan III tahun 2018.
Laporan PP 39 triwulan III ini adalah laporan kegiatan dalam kurun waktu tiga semester pada tahun
anggarna 2018 yang menginformasikan pelaksanaan kegiatan baik dari sisi anggaran maupun fisik di Direktorat
Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan khususnya yang berkaitan dengan Kegiatan
penumbuhan dan pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan. Diharapkan
laporan ini mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan selanjutnya
sehingga target, realisasi anggaran dan fisik pada triwulan selanjutnya dapat tercapai.
Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Direktorat Industri Maritim, Alat
Transportasi, dan Alat Pertahanan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencapaian keluaran (output).
LAMPIRAN