laporan penyelenggaraan pemerintah desa ...laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun...

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD) Tahun 2019

1

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

KECAMATAN MUARA KELINGI

DESA PETRANS JAYA

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DESA

AKHIR TAHUN ANGGARAN

(LPPD)

TAHUN 2019


2

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas kuasanya telah menciptakan

manusia sebagai pemimpin di alam semesta ini, serta atas Rahmat dan Karunia-Nya

pula sehingga kami dapat menyusun Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun

Anggaran Kepala Desa Kabupaten Musi Rawas periode tahun 2019.

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Kepala Desa kepada

Bupati Musi Rawas dan Masyarakat di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan

Pembangunan maupun dibidang Kemasyarakatan yang diselenggarakan selama

Tahun 2019. Disamping itu, Laporan Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat

berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana

evaluasi di Tahun Anggaran Kepala Desa untuk Pelaksanaan Tugas Kepala Desa

yang akan mendatang.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa – apa

tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen warga masyarakat yang ada di

Desa Petrans Jaya, pada semua kegiatan dan juga penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Tahun 2019 ini tidak mungkin dapat

berjalan dan terlaksana tanpa Peran serta dari semua pihak. Oleh karena itu, ucapan

terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kami haturkan kepada

semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pembuatan dan

Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Tahun 2019

Kepala Desa Petrans Jaya, Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas ini

dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya, Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan

Petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana,

harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari –

hari selanjutnya. Amin.

Petrans Jaya, 2020

KEPALA DESA PETRANS JAYA

MAULANA MALIK SOFYANA, S.IP


3

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

KECAMATAN MUARA KELINGI

DESA PETRANS JAYA

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab I Pasal 1, Desa

adalah desa dan desa adat atau sebutan lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berada di Kabupaten/Kota,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem

Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan

mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta

demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pearturan Pelaksan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa.

Desa Petrans Jaya yang kondisi desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah

daratan, dari luas Desa yang berada di Desa Petrans Jaya, sebagian besar perkebunan kelapa

sawit dan kebun karet. Perkebunan kelapa sawit dan kebun karet di Desa Petrans Jaya 70 %

dan 30 % merupakan lahan pemukiman penduduk, Perkantoran, Rumah Ibadah dan lain

sebagainya dari Luas Desa 1.919,96 Ha.


4

Pendapatan Desa tahun 2019, terdiri Pendapatan Asli Desa (PADes),Pembagian dari

Hasil Pajak dan Retribusi Derah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa ( ADD) Dana Desa

(DD) dan Dana Bantuan Dari Provinsi semangat gotong royong tetap tumbuh dan

berkembang dalam setiap kegiatan Pembangunan di Desa Petrans Jaya.

Kegiatan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan Anggaran yang

telah tertuang dalam APBDesa. Kontrol pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa. Pertanggungjawaban

pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah desa dilakukan setiap akhir tahun.

A. DASAR HUKUM :

Adapun dasar hukum dari Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan

Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber

dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan

Keuangan Desa;

9. Peraturan Manteri Dalam Negiri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa.


5

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis

Keseharian masyarakat Desa Petrans Jaya adalah mayoritas berkebun kelapa

sawit, Pekebun karet, karyawan diperkebunan kelapa sawit baik di PT Djuanda Sawit

Lestari maupun kebun plasma, berternak dan berdagang.

Desa Petrans Jaya Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas memiliki

jarak geografis dengan Kota Kecamatan Muara Kelingi sekitar 30 KM dan Ke Kota

Kabupaten Muara Beliti Sekiar 70 KM. Desa Petrans Jaya merupakan salah satu Desa

di Kecamatan Muara Kelingi yang berada di penghujung Kecamatan sebelah Utara

berbatasan dengan Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan Megang Sakti.

Luas Desa Petrans Jaya 1.919,96 Hektar atau 2,97% dari Luas Kecamatan

Muara Kelingi yaitu 64.582,90 Hektar, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk

Pandan Kecamatan Muara Lakitan, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karya

Mukti Kecamatan Muara Kelingi dan Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti,

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Beliti Jaya, sebelah Timur berbatasan dengan

Desa Karya Sakti.

Desa Petrans Jaya berada 75 meter dari permukaan laut, Curah Hujan rata-rata

pertahun1313,87 mm/tahun, keadaan suhu rata-rata 31oC. dan terletak pada S

2°55’11.5536”, E 103°8’16.6884” .

2. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan pada data administrasi Pemerintah Desa Petrans Jaya gambaran

umum kondisi demografis Desa Petrans Jaya sebagai berikut :

a. Luas

Luas Desa Petrans Jaya

terbagi atas :

1. Perkebunan Kelapa Sawit

2. Perkebunan Karet

3. Tanah Fasilitas Desa

1.919,96 hektar

1.465 hektar

225 hektar

10 hektar

2 hektar

2 hektar

- hektar


6

4. Komplek Balai Desa

5. Tanah Pemakaman

6. Sawah Masyarakat

7. Pekarangan Penduduk

8. Tanah wakaf

9. Jalan

200,75 hektar

6 hektar

30 hektar

b. Batas Desa

1. Sebelah utara,

2. Sebelah Timur,

3. Sebelah Selatan

4. Sebelah Barat

: Desa Lubuk Pandan

: Desa Karya Sakti

: Beliti Jaya

: Desa Karya Mukti/Desa Muara

Megang

c. Jalan Desa

1. Panjang Jalan Kabupaten

2. Panjang Jalan Desa

3. Jalan Tanah

4. Jumlah Jembatan Beton

: 88 km

: 17 km

: 4 km

: 17 Buah

d. Ekonomi Masyarakat

1. Jumlah angkatan Kerja (Penduduk usia 14-56 th)

2. Jumlah angkatan Kerja Usia 14-56 th yang masih sekolah

3. Jumlah angkatan Kerja Usia 14-56 th yang jadi Ibu

Rumah tangga

4. Jumlah angkatan Kerja Usia 14-56 th pekerja penuh

5. Jumlah angkatan Kerja Usia 14-56 th yang tidak

menentukan

6. Jumlah Rumah tangga Petani

: 1649 jiwa

:1059

: 1059 jiwa

: 40 jiwa

: 28 jiwa

: 86 jiwa

: 350 jiwa


7

7. Jumlah Anggota Rumah tangga petani

8. Jumlah Rumah tangga Buruh tani

9. Jumlah anggota Rumah tangga buruh tani

: 100 jiwa

: - jiwa

e. Profesi

1. Pedagang

2. Pengrajin

3. PNS

4. TNI/POLRI

5. Penjahit

6. Montir

7. Sopir

8. Karyawan Swasta

9. Kontraktor

10. Tukang Kayu

11. Tukang Batu

12. Guru Swasta

: 40 jiwa

: 15 jiwa

: 6 jiwa

: 1 jiwa

: 5 jiwa

: 10 jiwa

: 40 jiwa

: 40 jiwa

:........... jiwa

: 25 jiwa

: 20 jiwa

: 20 jiwa

f. Produk Domestik Desa

1. Tanaman Kelap sawit, Luas

2. Tanaman Karet, Luas

: 1.424,61 Hektar

: 215 Hektar

g. Pendidikan

• Jumlah Gedung sekolah

1) TK/PAUD

2) SD

3) SMP/Mts

: 2 Buah

: 1 Buah

: 1 Buah

: - Buah


8

4) SMA

5) Madrasah Diniyah

• Jumlah Buta huruf

1) Tidak tamat SD

2) Tamat SD/Sederajat

3) Tamat SMP/Sederajat

4) Tamat SMA/Sederajat

5) D-1

6) D-2

7) D-3

8) S-1

: 1 Buah

: 18 Jiwa

: jiwa

: 577 jiwa

: 130 jiwa

: 139 jiwa

: - jiwa

: - jiwa

: 7 jiwa

: 25 jiwa

h. Wajib belajar 9 Tahun

1. Usia 7 – 15 tahun

2. Masih sekolah 7 – 15 tahun

3. Tidak sekolah 7 – 15 tahun

: 20 jiwa

: 500 jiwa

: 97 jiwa

i. Kesehatan Masyarakat

1. Puskesmas Pembantu

2. Poliklinik Kesehatan Desa/Polindes

3. Posyandu

4. Bidan Desa

: 1 buah

: 1 buah

: 1 buah

: 1 Orang

: 1 Orang

: - anak

: 57 anak


9

5. Balita

6. Balita Gizi Buruk

7. Balita Gizi Baik

8. Rumah tangga menggunakan air bersih/PAH

9. Rumah tangga menggunakan air sungai

: - Rumah tangga

: - Rumah tangga

j. Penduduk

1. Jumlah Kepala Rumah Tangga

2. Jumlah Penduduk

: 518 KK

: 1.628 Jiwa

k. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa

1. Perangkat Desa

2. BPD

3. RT

4. RW/Dusun

5. LPMD

6. KPMD

: 15 Orang

: 9 Orang

: Orang

: Orang

: 6 Orang

: 4 Pengurus

l. Komplek Balai Desa

• Bangunan Kantor Desa : 2 Unit

m. Sarana umum

1. Jumlah Masjid

2. Surau

3. Jumlah Gardu Siskamling

4. Jumlah MCK

: 3 Buah

: 9 Buah

: 11 Buah

: 2 Buah

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa


10

Kegiatan perekonomian Desa Petrans Jaya Kecamatan Muara Kelingi

Kabupaten Musi Rawas selama ini masih didominasi oleh sektor perkebunan kelapa

sawit baik kebun sawit mandiri maupun kebun sawit plasma dan sebagian berkebun

karet wilayah Desa Petrans Jaya 95 % adalah daratan yang merupakan lahan mata

pencaharian masyarakat setempat. Namun dari pesatnya perkebunan desa belum

seutuhnya membuahkan hasil optimal, ini disebabkan karena masih rendahnya

pengetahuan dan buruknya jalan porossehingga sangat menhambat para pekebun

mengeluarkan hasil perkebunan. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya

mencukupi kebutuhan hidup karena harga tidak sebanding dengan penghasilan

yang dapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, dan mahalnya barang-

barang kebutuhan sembako.

b. Pertumbuhan Ekonomi Desa

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sector pertanian,

selain mengolah pertanian masyrakat ada juga yang menjalankan perdagangan dan

peternakan kambing, sapi, walaupun masih sebatas bijian ekor dalam peternakan

tersebut. Dalam data Profil Desa Tahun 2019 disebutkan bahwa ;

- Potensi umum : Potensi sedang

- Potensi sumber daya alam : Potensi sedang

- Potensi sumber daya manusia : Potensi sedang

- Potensi kelembagaan : Baik

- Potensi saran dan prasarana : Kurang baik


11

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJM

Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh

Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-

Misi Desa.

Visi-Misi Desa Petrans Jaya diintegrasikan sebagai wujud perencanaan

pembangunan selama 6 (enam) tahun dengan keinginan bersama masyarakat desa.

Adapun Visi Desa Petrans Jaya sebagai berikut :

Terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan guna terwujudnya masyarakat

yang aman, tentram, jujur, demokratis dan sejahtera.

Sedangkan Misi Desa Petrans Jaya adalah :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia baik aparatur pemerintahan maupun masyarakat

desa;

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan perkebunan;

3. Meningkatkan kegiatan Sosial, Kebudayaan dan Keagamaan;

4. Meningkatkan kwalitas pelayanan masyarakat;

5. Meningkatkan Pemberdayaan dan Ekonomi Masyarakat;

6. Menggali Potensi SDA Desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa;

7. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa

Program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) merupakan permulaan baru

bagi desa dalam menjalankan ataupun mendukung program kerja pemerintah desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sangat mendukung dalam upaya

pembiayaan bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa, Penyelengaraan Pembangunan

Desa, Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemberdayaan

Masyarakat. Kegiatan musyawarah sebagainkemufakatan perencanaan pembangunan

desarutin dilaksanakan, guna menghasilkan beberapa jenis kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan oleh Desa dari dana APBDesa maupun pemerintah kabupaten dari


12

APBD Kabupaten, Pemerintah provinsi dari APBD Propinsi dan Pemerintah pusat dari

dana APBN. Hasil MUSRENBANGDES dibagi 2 (dua) kegiatan, yaitu ;

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

- Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa)

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan Perencanaan penting

untuk kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 6

(enam) tahun kedepan atau satu masa jabatan Kepala Desa yang mengacu pada Visi

dan Misi Kabupaten Musi Rawas.

Prioritas Pembangunan di tahun 2019 yang dibiayai dari dana APBDes di

arahkan ke arah Infrastruktur jalan, peningkatan ekonomi masyarakat melalui

peternakan kambing etawa, menghidupkan seni dan budaya local, pembangunan pos

keamanan lingkungan,sedangkan dana yang bersumber dari Kabupaten atau

pembangunan skala Kabupaten Musi Rawas yang diterima Desa Petrans Jaya yaitu

peningkatan jalan aspal, Drainase atau spal dan penambahan jaringan listrik berupa

travo, tiang dan kabel tegangan rendah dan jaringan kabel tegangan.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

Rencana Kerja Tahun Desa Merupakan Rencana Kerja Pembangunan Desa

yang dilaksanakan dalam waktu Jangka Pendek atau tahunan yang kegiatanya

dilaksanakan berdasarkan APBDesa yang telah disetujui dan disahkan bersama BPD

yang dituangkan dalam Pearturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa, untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Desa dengan

dana Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD). Kegiatan ini merupakan

bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun.

Pengelolaan Belanja Desa dituangkan dengan APBDesa yang disusun bersama

dengan Lembaga-lembaga Desa yang terdiri dari Unsur Pemerintah Desa, BPD,

Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, Tokoh Agama serta unsur lainnya yang telah

mendapatkan persetujuan peserta Musrenbangdes/ masyarakat yang ditetapkan dalam

Berita Acara Musrenbangdes tahun 2019 yang lalu.

Pembiayaan semua Pelaksanaan pembangunan ini dikelola oleh Bendaharawan

Desa, Tim Teknis oleh:

1. Tim Pelaksana Kegiatan Pemerintahan (PTPKD)

2. Tim Pelaksana Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

3. Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.


13

Kebijakan umum Anggaran, baik Langsung maupun Tidak Langsung

sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Petrans Jaya yang tertuang

dalam APBDes yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta

memperhatikan hasil Musrenbangdes dan skala prioritas.

Kegiatan- kegiatan ini dilakukan dengan melihat Indek Anggaran kegiatan

yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Dan tidak boleh bertentangan

dengan kebijakan Pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa

merupakan dana Stimulan yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Desa serta

partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena Prinsip Pembangunan Desa adalah dari

masyarakat oleh masyarakat dan semata- mata untuk kesejahteraan masyarakat

Desa Petrans Jaya khususnya. Program – program pembangunan Desa dilakukan

dengan Usulan – usulan dari tingkat Dusun yang di musyawarahkan. Dan ditampung

pada kegiatan Musyawarah Desa/ Musrenbangdes. Semua program kegiatan ini

dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. Kegiatan pembangunan fisik

untuk Desa Petrans Jaya lebih diarahkan ke sarana prasarana infrastruktur, prasarana

Pemerintahan, Pendidikan, Perhubungan, Pertanian, yang mengacu pada Dokumen

Musrenbangdes.

Mengingat bahwa Desa Petrans Jaya merupakan desa yang potensial maka

kegiatan sarana dan prasarana masih menjadi Prioritas dalam Agenda Kegiatan

Pembangunan Fisik Desa. Pemerintahan Desa menampung setiap aspirasi

Pembangunan kemudian usulan tersebut di masukan dalam Agenda Pembangunan,

dengan mempertimbangkan Keuangan yang ada, Karena Faktor ini mendukung

sepenuhnya berbagai kegiatan yang ada. Semua Program ini sukses dilaksanakan

sepenuhnya tentunya dengan didukung oleh tenaga Profesional dan tidak melanggar

ketentuan. Karena semua kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai

pihak khususnya masyarakat, instansi- instansi terkait yang ada serta Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas pada umumnya.

C. PRIORITAS DESA

Pelaksanaan pembangunan dalam Desa untuk tahun 2019 cukup banyak yang

dilaksanakan kegiatanya. Pekerjaan-pekerjaan tersebut umumnya dari dana Pemerintah

yaitu dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), sedangkan PADes, bagi hasil

pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi diperuntukan untuk Belanja Barang dan

Insentif. Prioritas desa selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes di setiap tahun


14

dan mengacu pada RPJMDesa yang melibatkan unsur Pemerintahan Desa, warga

masyrakat, kelompok perempuan, Karang Taruna dan lain-lain.

Semua pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan ketentuan sekala

prioritas, Setelah pekerjaan fisik/bangunan umum, jalan desa, drainase dan lain- lain

Setelah semua pelaksanaan kegiatan dalam desa selesai, kemudian pelaksanaan pekerjaan

non fisik. (Penguatan ekonomi masyarakat, kelompok ekonomi desa, kegiatan

perekonomian desa, Pembinaan Keagamaan, dan lain sebagainya) Setelah semua

pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik dalam desa selesai, maka kegiatanya

diarahkan pada Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Desa Petrans Jaya.


15

BAB III

KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Berdasarkan Bab I Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau sebutan lain selanjutnya disebut Desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat

istiadat Desa.

Pemerintahan Desa Petrans Jaya juga melaksanakan kegiatan Otonomi tersebut.

Indikatornya adalah penggalian potensi desa yang ada. Namun usaha tersebut masih jauh

dari harapan Pemerintah Desa Petrans Jaya, karena masih kurangnya faktor pendanaan,

SDM, pendapatan masyarakat desa serta Pendapatan Asli Desa Petrans Jaya yang hingga

sampai saat ini mengandalkan dari dana ADD, Bagian dari Hasil Pajak Retribusi,

Banguan Keuangan Provinsi dan DD.

1. Pelaksanaan Kegiatan

Program – program pembangunan Desa dilakukan dengan Usulan – usulan dari

tingkat Dusun yang di musyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Dusun.

Kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musrenbangdes.

Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan

berkala. Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Petrans Jaya Besar masih sekitar

sarana dan prasarana yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat

bahwa Desa Petrans Jaya Besar merupakan salah satu Desa Pendukung Pangan maka

kegiatan sarana dan prasarana Perhubungan, Pertanian dan perkebunan serta


16

Pemerintahan masih menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik

Desa.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan suatu pembangunan didesa tidak lepas dari peran serta masyarakat,

namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu atau belum

bisa diukur berhasil apabila pelaksanaan pembangunan tersebut hanya mengandalkan

swadaya. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling

mempunyai dan rasa memiliki dan tanggung jawab.

Di desa Petrans Jaya Besar tingkat pencapain pembangunannya yang paling

menonjol adalah Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten Musi Rawas

atau pembangunan skala kabupaten, dan APBDesa. Kontribusi masyarakat melalui

gotong royong fealatif tinggi dan secara keseluruhan tingkat pencapaian pembangunan

di Desa Petrans Jaya Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas tahun 2019

mencapai 90% dari target di Rancangan Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun 2019

dikarenakan keterbatasan anggaran.

3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa berjalan dengan baik

sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Desa Petrans Jaya tentang

Pembentukan Tim Kelompok Kerja Tahun. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan

sesuai aturan yang berlaku, dari Aparatur Pemerintah Desa hingga ke Dusun berjalan

dengan baik, begitu juga dengan Lembaga- lembaga Desa yang ada.

4. Data Perangkat Desa

Desa Petrans Jayadibagi menjadi 6 wilayah Dusun.

Berikut diterangkan data perangkat desa Petrans Jaya Besar.

a) Kepala Desa : Maulana Malik Sofyana, S.IP

b) Sekretaris Desa : Nur Sodik, S.Kom

c) Kadus I : Taufik Miftah Safingi

d) Kadus II : Ruswandi

e) Kadus III : Khoerun Soleh

f) Kadus IV : Abdul Rosyad

g) Kadus V : Payun

h) Kadus VI : Suwarso

i) Kaur T.U & Umum : Indah Yani

j) Kaur Keuangan : Ria Safitri, SKM

k) Kaur Perncanaan : Puji Utomo, S.Kom


17

l) Kasi Pemerintahan : Fauzi Arif

m) Kasi Pembangunan : Jasman

n) Kasi Kemasyarakatan : Muhammad Burhanudin

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa Tahun 2019 telah

dilaksanakan 100%. Semua pelaksanaan kegiatan di desa lebih difokuskan pada

kegiatan-kegiatan yang dianggap menjadi skala prioritas pelaksanaannya. Pekerjaan

yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas.

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan Pembangunan di desa Petrans Jaya, sistim Gotong

Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih

menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan

Pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan

musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat Dusun.

Selanjutnya hasill musyawarah tersebut dilaporkan ke Tingkat Desa. Kemudian dalam

Musrenbangdes dimasukan kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa). Yang disesuaikan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dengan usulan dari masyarakat

dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan

APBDesa.

7. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan

meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh

masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program

tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan

pembangununan sarana dan prasarana desa, yang pengerjaannya dilaksanakan oleh

warga masyarakat desa.

Kantor Desa Petrans Jaya menjadi Program super prioritas karena Kantor

yang ada saat ini sudah berumur 33 tahun lebih dimana kondisi atap sudah dipenuhi

oleh anai/rayap hama kayu sehingga apabila tidak cepat renovasi dan dibangun baru

dikhawatirkan akan memakan korban disaat-saat pelayanan masyarakat berlangsung

atau disaat jam Dinas berlangsung.


18

Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di desa Petrans Jaya masih

mengandalkan sepenuhnya mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Dana

Desa(DD) banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut antara lain:

a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat desa diharapkan

lebih optimal sesuai kewenanganya.

b) Lembaga- lembaga kemasyarakatan didesa dapat meningkatkan kemampuanya

dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan

prasarana desa bersama dengan Pemerintah Desa.

c) Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan di setiap pembangunan sarana dan

prasarana akan memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat.

d) Partisipasi swadaya dana dan Gotong Royong tenaga/ matrial menjadi lebih

optimal.

Berikut disampaikan sarana dan prasarana desa yang ada :

a) Kantor Desa jumlah 2 unit

b) Masjid jumlah 3 Unit

c) Mushola berjumlah 9 Unit

d) RA/Paud berjumlah 2 Unit

e) Sekolah Dasar berjumlah 1 Unit

f) MTs berjumlah 1 Unit

g) Polindes berjumlah 1 Unit

h) Postu berjumlah 1 Unit

i) Poskamling berjumlah 12 Unit

j) Posyandu Desa berjumlah 1 Unit

Uraian lebih lanjut ada dalam Profil Desa Petrans Jaya.

8. Permasalahan dan penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini

dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan

tersebut. Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan

musyawarah agar masyarakat mengerti dan memahami serta mendukung sepenuhnya

dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan diharapkan agar semua

masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan kegiatan dapat berjalan

sesuai rencana.


19

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN


Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten/

kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah

urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/

kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Dalam hal pelaksanaan kegiatannya

Pemerintahan Desa berhasil. Keadaan Geografis Desa Petrans Jaya Jangkauan ke Ibu

Kota Kecamatan yang relatif jauh (30 Km) hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan

kegiatan Pemerintah Desa. Terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar di

desa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten lewat RPJMDes. Sedangkan kegiatan

Pemerintah Desa yang berskala kecil pelaksanaanya dilakukan oleh Desa, dengan

Harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dapat

terlaksana dan didukung dari Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan

Pihak Propinsi Sumatera Selatan.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan pelaksanaan program desa tidak lepas dari peran serta masyarakat

yang nyata. Di pekerjaan ini semua elemen masyarakat desa harus bersatu padu

melaksanakan semua pelaksanaan program desa.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sebetulnya sudah

dirasakan berhasil. Adapun jika terdapat kekurangan merupakan hal yang biasa di dalam

pelaksanaan suatu program desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di tahun 2019 dana

yang dianggarkan untuk program pembangunan sepenuhnya diserahkan ke wilayah

yang membutuhkan sesuai perencanaan. Dari Pemerintah Desa Petrans Jaya swadaya

lebih ditekankan sekali mengingat partisipasi mereka sangat dibutuhkan. Namun dalam

pelaksanaanya hal tersebut juga sering terhambat. Hal ini dikarenakan masih ada

masyarakat yang kurang pemahaman ataupun karena yang lainya. Akan tetapi hal

tersebut tidak menjadi masalah bagi pelaksanaan program pembangunan maupun

program yang lainya.

3. Realisasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah baik Pemerintah Provinsi

maupun Pemerintah Kabupaten, kami dari Jajaran Pemerintahan Desa beserta

lembaganya senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut. Namun


20

pelaksanaanya tidak seluruhnya mulus tetap saja ada kendala, tetapi dari pihak

pemerintahan Desa beserta lembaganya sering diadakan sosialisasi – sosialisasi

pelaksanaan program. Bagaimanapun juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan

dalam setiap program – program Pemerintah.

Berikut disampaikan data – data pembangunan desa ditahun 2019 :

No Bidang Sumber anggaran Volume Besaran

anggaran

Realisas

i

Kegiatan

1. Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

ADD/PADes 694.931.000

100 %

a. Siltap dan Tunjangan Kepala

Desa ADD 1 Orang 37.860.000

100 %

b. Tunjangan Komunikasi Kepala

Desa PADes 1 Orang 660.000 100 %

c. Tunjangan Perangkat Desa ADD 14

Orang 179.100.000 100 %

d. Tunjagan Komunikasi Perangkat

Desa PADes 14

Orang 9.240.000 100 %

e. Insentif Operator Siskeudes ADD 1 Orang 4.200.000

100 %

f. Insentif Penjaga Kantor

g. ADD 1 Orang 3.600.000 100 %

h. Insentif Penjaga Perpustakaan ADD 1 Orang 3.600.000 100 %

i. Jaminan Kesehatan Kepala Desa ADD 1 Orang 180.000 100 %

j. Jaminan Kesehehatan Perangkat

dan BPD ADD 23

Orang 4.140.000 100 %

k. Operasionanl Pemerintah Desa ADD 1 Tahun 36.000.000 100 %

l. Honor PKPKD ADD 9 Orang 33.000.000 100 %

m. Honor TPK ADD 3 Orang 11.550.000 100 %

n. Tunjangan BPD ADD 9 Orang 124.110.000 100 %

o. Staf BPD ADD 1 Orang 750.000 100 %


21

p. Tunjangan Komunikasi BPD PADes 1 Orang 5.940.000 100 %

q. Operasional BPD ADD 1 Tahun 19.000.000 100 %

r. Pembeian Mesin Genset PADes

1 Tahun 8.956.000 100 %

s. Pembelian Meja Rapat PADes

1 Tahun 6.000.000 100 %

t. Pembelian Kursi Plastik PADes

1 Tahun 30.000.000 100 %

u. Pmbelian Kursi Tamu & BPD PADes

1 Tahun 10.000.000 100 %

v. Insentif Profil Desa ADD 1 Tahun 1.000.000 100 %

w. Insentif Pengelola Aset Desa ADD 1 Orang 3.600.000 100 %

x. Pemilihan BPD ADD 1 Tahun 23.750.000 100 %

y. Insentif Pemungut pajak ADD 1 Tahun 6.755.000 100 %

z. Sosialisasi Penyuluhan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) ADD 1 Tahun 1.200.000 100 %

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa DD /PBP

990.608.000 100%

a. Bantuan Guru PAUD DD 2 Orang 12.000.000

100 %

a. Makanan Gizi Siswa PAUD /RA DD

1 Tahun

5.000.000

100 %

b. Bantuan Insentif Guru TPA DD 9 Orang 54.000.000 100%

c. ATK TPA DD 1 Tahun 1.500.000

100%

d. Bantuan Kader Kesehatan DD 2 Orang 12.000.000 100%

e. Bantuan Kader Posyandu DD

11

Orang 24.000.000 100%

f. Poskesdes/Polindes/Posyandu DD 1 Tahun 10.00.000 100%

g. Meja Pelayanana Posyandu PBP 1 Tahun 5.000.000 100%

h. Makanan Gizi Sehat Balita DD 1 Tahun 5.000.000 100%

i. Makanan Gizi Sehat Lansia DD 1 Tahun 5.000.000 100%

j. Pengerasan Jalan Dusun II DD

174.000.000 100%


22

k. Pengerasan Jalan Dusun IV DD

46.600.000 100%

l. Draenase Dusun I DD

81.000.000 100 %

m. Draenase Dusun II DD

121.500.000 100%

n. Draenase Dusun III DD

45.000.000 100%

o. Draenase Dusun V DD

99.000.000 100%

p. Draenase Dusun VI DD

105.200.000 100%

q. Penggalian Embung DD

128.100.000 100%

r. Tower Internet DD 1 Unit 50.000.000 100%

s. Baliho Papan Informasi DD 1 Tahun 1.000.000 100%

t. Website Desa DD 1 Tahun 1.000.000 100%

u. Taman Rekreasi DD 1 Tahun 4.848.000 100%

3. Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Desa ADD/PADes/PBP,BHP

183.046.700 100%

a. Gaji Linmas ADD 1 Tahun 19.200.000 100%

b. Seragam Linmas ADD 1Tahun 4.000.000 100%

c. Gaji Marbot ADD 1 Tahun 12.000.000

100%


23

d. Kegiatan Gotong Royong BHP 1 Tahun 10.800.000

100%

e. Pelatihan Wasit Desa ADD 1 Tahun 3.000.000 100%

f. Liga Desa ADD 1 Tahun 5.000.000 100%

g. Penyelenggaran Kegiatan Desa

Kegiatan HUT RI BHP 1 Tahun 8.500.000 100%

h. ATK Karang Taruna ADD 1 Tahun 646.7000 100%

i. Perjalanan Dinas Karang Taruna ADD 1 Tahun 2.000.000 100%

j. Makan Minum Rapat Karang

Taruna ADD 1 Tahun 1.000.000 100%

k. Perlengkapan Olahrga PBP 1 Tahun 5.000.000 100%

l. Operasional Lembaga Adat ADD 1 Tahun 5.000.000 100%

m. Operasional LPMD ADD 1 Tahun 5.000.000 100%

n. Insentif LPMD PADes 1 Tahun 14.400.000 100%

o. Pembinaan PKK ADD 1 Tahun 41.000.000 100%

p. Pelatihan Pembinaan Lembaga

Kemasyarakatan ADD 1 Tahun 46.500.000 100%

4. Bidang Pemberdayaan

Masyarakat 113.500.000

100

%

a. Bantuan Bibit Ikan/Pakan DD 1 Tahun 19.500.000

100 %


24

b. Pelatihan TTG DD 1 Tahun 5.000.000

100 %

a. Operasional Lembaga

Perlindungan Anak DD 1 Tahun 3.000.000

100%

b. Bantan Modal UP2K Dasawisma DD 1 Tahun 28.000.000 100 %

c. Peralatan Pengolahan Gula

Merah Tebu DD 1 Tahun 10.000.000

100 %

d. Mesin Jahit (3 Unit) DD 1 Tahun 18.000.000 100 %

e. Peralatan Bengkel Kendaraan

Motor DD 1 Tahun 30.000.000 100%

f. Pelatihan Bumdes DD 1 Tahun 2.000.000 100%

g. Penyertaan Modal BUMDes DD 1 Tahun 100.000.000 100%

4. Satuan pelaksana kegiatan Desa

Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran Pemerintah Desa Petrans

Jaya melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing- masing perangkat hingga ke

tingkat Dusun melaksanakanya, namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan –

hambatan. Bagi Pemerintah Desa Petrans Jaya Besar apabila ada seorang ataupun

sekelompok orang yang masih belum menerima program desa merupakan pekerjaan

yang harus dicari penyelesainya.Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa,

maka dari Pemerintah Desa mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat

tersebut serta melakukan pendekatan-pendekatan guna memberikan pemahaman.

Pekerjaanya dibagi menurut tugas, wewenang serta jabatanya dalam setiap penyelesaian

masalah di desa, dan apabila di tingkat desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke

tingkat atas.

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua pelaksanaan proyek-proyek fisik maupun non fisik dana yang

dianggarkan dari Kabupaten didata. Proyek- proyek tersebut yang pendanaanya skala

besar diserahkan kepada Kabupaten sementara yang relatif kecil di anggarkan di

APBDes. Untuk kegiatan pembangunan desa tidak hanya terbatas pada pembangunan


25

fisik, namun pelaksanaan kegiatan non fisik pun dianggarkan dalam APBDes dan

tertuang dalam RPJMDes. Segala permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa

berkoordinasi dengan instansi terkait. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa

tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan

pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

6. Permasalahan dan penyelesaian

Mengingat letak desa Petrans Jaya berbatasan dengan desa-desa sekitar tidak

terlepas dari masalah khususnya masalah kependudukan dan batas Desa yang belum

ditetapkan secara legalitas formal secara hukum oleh Pihak Kabupaten, sehingga

masih ada batas-batas Desa yang rancu dan status Penduduk yang tak jelas. Namun

demikian tidak pernah menimbulkan permasalahan yang serius dan masih dapat di

atasi secara kekeluargaan. Dari pihak Pemerintah Desa Petrans Jaya sering

mengadakan kerjasama untuk program- program masyarakat desa Petrans Jaya dengan

Desa tetangga dalam pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan perencanaan Program

Desa. Bagi Pemerintah Desa Petrans Jaya terhadap semua masalah yang timbul itu

adalah suatu tantangan untuk sesuatu kemajuan dan semua dapat diselesaikan sesuai

dengan aturan yang ada.


26

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan program Pemerintah baik Pusat maupun daerah senantiasa

dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Karena salah satu fungsi Pemerintah desa

adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat.

Dasar hukum tugas pembantuan ;

a. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5495);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara

republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik

Indonesia Nomor 4593 ).

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak lepas dari Pembinaan dari Pihak

Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukanya Pemerintah Desa

merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat terbawah yaitu desa.

Dalam pelaksanaan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan

tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai

kewenanganya, karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari

Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya


27

pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan

pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi terkait.


Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal maka

urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten.

Pelaksanaan kegiatan tersebut, di desa Petrans Jaya Besar berpedoman pada kebijakan

Pemerintah Kabupaten. Karena pemerintahan desa melaksanakan kegiatannya mengacu

pada Peraturan perundangan Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan dalam desa

pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Desa. Dalam melaksanakan kegiatan Peraturan

Desa kegiatanya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan suatu Peraturan, permasalahan pasti timbul karena dalam

pelaksanaannya terkadang ada sebagian masyarakat yang belum mengerti dan

memahami peraturan tersebut. Pelaksanaan Kegiatan desa saat ini masih difokuskan ke

Infrastruktur / sarana dan prasarana masyarakat karena kegiatan ini merupakan Skala

prioritas desa. Namun kegiatan sektor Pertanian, ekonomi masyarakat dan Lingkungan

penduduk, juga menjadi perhatian dan tetap diupayakan dapat berjalan.

Dampak yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Desa biasanya selama ini

tidak pernah menjadi suatu permasalah dalam Masyarakat. Dalam pelaksanaan

Program dan kegiatan desa, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam

melaksanakan semua kegiatanya.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh

warga masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan

lainya perlu didukung dengan dana yang diharapkan menjadi penyangga utama

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dalam

hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Pembangunan berdasarkan APBDes tahun 2019 berjumlah Rp.

2.077.085.700,-( Dua Miliyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Ratus

Rupiah bersumber dari dana Pendapatan Asli Desa (PADes) Sebesar Rp.66.240.000,-

(Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat puluh Ribu Rupiah), Bagian dari hasil Pajak

dan Retribusi Daerah dan Kota Sebesar Rp. 35.755.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh


28

Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah ), Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar

Rp. 732.026.700,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Pluh Enam Ribu Tujuh

Ratus Rupiah ),dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.194.108.000,-( Satu Miliyar Seratus

Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah ), Bantuan Keuangan dari

Provinsi 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Semua pelaksanaan kegiatan

pemerintahan desa sumber pendanaanya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten dan

pemerintah Pusat sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak memberikan

bantuan kepada desa.

Pelaksanaan semua kegiatan pada dasarnya menggunakan data yang ada serta

pembagian tugas yang diberikan oleh instansi yang berkepentingan. Dalam

kegiatannya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh semua aparat desa sesuai dengan

tugas dan tanggung jawabnya, serta melibatkan semua lembaga- lembaga difungsikan

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.


Pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan ditahun yang lalu masih

banyak yang harus dilanjutkan di tahun berikutnya, hal ini banyaknya sarana dan

Prasarana yang belum mampu didanai dari ADD maupun DD di tahun yang lalu,

sehingga setiap tahun tetap dilanjutkan agar dapat di selesaikan. Hal ini terjadi karena

Sumber dana yang didapat desa untuk saat ini yang rutin hanyalah dana ADD dan DD.

Pembangunan yang telah direncanakan dalam APBDes di tahun 2019

semuanya telah dapat diselesaikan dengan target pencapaian 100%.

7. Permasalahan dan Penyelesaian

Pada pekerjaan Pembangunan yang direncanakan di desa terkadang dalam

pelaksanaanya kekurangan dan ketidak cocokan dengan keinginan Masyarakat,

sehingga mengalami permasalahan. Namun hal tersebut tidak berarti suatu pekerjaan

tersebut terkendala. Permasalahan yang timbul biasanya adalah pada teknis

pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan semua anggaran yang telah tertuang dalam

APBDes sering kali mengalami hambatan. Banyak rencana yang dilaksanakan masih

mengalami kekurangan pembiayaan- pembiayaan. Namun hal tersebut di selesaikan

dengan baik walaupun dana yang dipergunakan kurang. Maka untuk mengatasinya

menggunakan langkah-langkah pendekatan dengan berbagai pihak dalam masyarakat

agar ditutupi dengan Swadaya.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN


29

Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang telah

tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaanya banyak membutuhkan

bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis pelaksanaanya sering sekali

informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat,

bahkan juga dana dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran

dan yang lainya.

1. Dasar hukum kegiatan tersebut diantaranya;




4438);



5495);





Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


Indonesia Nomor 4593 );

2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan

Pelaksanaan Anggaran Desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan

dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti

bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan

kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dalam pelaksanaanya pengawasan diartikan

bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk

menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber

daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran desa harus

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.


30

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi

alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

desa.

Di Desa Petrans Jaya pelaksanaan semua perencanaan dilaksanakan oleh

perangkat dan Lembaga desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan

tersebut. Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil,

maka pihak Pemerintah Desa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah

Daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta

dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes

yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepala Desa selaku kepala

pemerintah di Desa Petrans Jaya Besar adalah pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa.

Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;

c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa;

d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

e. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan desa;

g. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik desa serta

Koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas

kepada Kepala Desa.

Pada akhir tahun Anggaran 2019, sumber dan pendapatan desa dalam

Anggaran Perhitungan tercatat terealisasi sebesar 2.077.085.700,-( Dua Miliyar Tujuh

Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Ratus Rupiah bersumber dari dana

Pendapatan Asli Desa (PADes) Sebesar Rp.66.240.000,- (Enam Puluh Enam Juta Dua

Ratus Empat puluh Ribu Rupiah), Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan

Kota Sebesar Rp. 35.755.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima

Ribu Rupiah ), Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 732.026.700,- (Tujuh Ratus

Tiga Puluh Dua Juta Dua Pluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah ),dan Dana Desa (DD)


31

sebesar Rp.1.194.108.000,-( Satu Miliyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus

Delapan Ribu Rupiah ), Bantuan Keuangan dari Provinsi 25.000.000,- (Dua Puluh

Lima Juta Rupiah )


Dalam Pelaksanaan Anggaran diatas kegiatan sarana dan prasarana yang

dalam pelaksanaaanya sebaian tidak mencapai target, sedangkan Pelaksanaan sarana

Prasarana Pemerintahan Desa berupa Pembangunan Rehab Kantor Desa guna

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk melanjutkan kegiatan sarana

Prasarana lainnya yang belum dilaksanakan rencana pelaksanaannya dilanjutkan pada

tahun berikutnya.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertuang dalam

APBDes disebutkan bahwa semua pelaksanaan pembangunan baik fisik dan non fisik

dituangkan tersendiri ke dalam RPJMDesa.

Pelaksanaan RPJMDesa mengacu pada APBDesa yang ditetapkan setiap

tahunnya. Dalam melaksanakan kerjasama antar desa, sampai saat ini pelaksanaan

Kerjasama Antar Desa belum dilaksanakan karena belum ada suatu kegiatan yang

pelaksanaanya dengan desa lain.

2. Dasar Hukum




4438);



5495);







32


Indonesia Nomor 4593 );

3. Bidang Kerjasama

Dalam kegiatan kerjasama antar desa sebetulnya banyak sekali kegiatan yang

bisa direncanakan dan dilaksanakan, namun hal tersebut saat ini belum terlaksana,

Karena pelaksanaan Kerjasama antar desa belum ada.

4. Nama Kegiatan

Untuk jenis pekerjaan tertentu akan diberi nama kegiatan sesuai dengan jenis

dan macam kerjasamanya diantara desa yang bersangkutan, namun karena belum

adanya kerjasama maka belum ada yang berikan nama kegiatan tersebut.


Kebutuhan dana dalam pelaksanaan kerjasama antar desa disesuaikan dengan

jenis kegiatanya. Sumber pendanaanya diambil dari dana- dana yang tertuang dalam

APBDesa desa Petrans Jaya dan Desa sekitar yang akan diajak kerjasama. Untuk

pelaksanaanya pada tahun ini masih sebatas Rencana dan belum ada Realisasi

kegiatanya. Karena pekerjaan yang dilaksanakan dengan melibatkan desa sekitar belum

ada, namun telah tertuang dalam RPJMDesa.

6. Jangka Waktu Kerjasama

Kerjasama Antar desa memerlukan pemikiran waktu yang panjang, karena

semua perencanaanya melalui beberapa tahapan dan persetujuan khususnya dari

masyarakat. Karena dalam penentuan pendapat serta persetujuan sering ada

permasalahan maupun kendala. Untung ruginya juga diperhitungkan dalam

melaksanakan kerjasama tersebut. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar desa saat

ini belum ditentukan karena belum ada pelaksanaan kerjasama antar desa.

7. Hasil Kerjasama

Biasanya dari hasil kerjasama sebelumnya diadakan penanda tanganan

kerjasama (MoU). di Desa Petrans Jaya tahun ini belum melaksanakan satupun

kerjasama antar desa. Karena belum ada pekerjaan ataupun pelaksanaan kegiatan.

Kerjasama antar desa yang dilaksanakan saat ini sekitar permasalahan warga

masyarakat, perselisihan warga antar desa dan lain sebagainya.



33

Setiap permasalah yang timbul dalam penyelesainya dilaksanakan dengan azas

kekeluargaan. Saat ini yang sering dilaksanakan kerja sama antar desa masih sekitar

penyelesaian sengketa warga. Dan apabila dalam musyawarah tersebut belum berhasil

maka diselesaikan ketingkat atasnya. Namun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan

fisik saat ini belum dilaksanakan.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra Yang diajak Kerjasama

Dalam pelaksanaan kerjasama Dengan Pihak Ketiga sampai saat ini baru masih

tahap proses negosiai dengan PT Djuanda Sawit Lestari melalui Badan Usaha Milik

Desa unit jasa yaitu sebagai suplayer kelapa sawit mandiri milik warga masyarakat

Desa Petrans Jaya.

2. Dasar Hukum




4438);



5495);







Indonesia Nomor 4593 ).

3. Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama yang direncanakan akan dilaksanakan adalah bidang jasa yaitu

sebagai suplayer Tandan Kelapa Sawit mandiri milik warga Desa Petrans Jaya dengan

PT.Djuanda Sawit Lestari melalui BUMDesa.

4. Nama Kegiatan

Dalam pelaksanaan kerjasama dibidang tersebut, setiap kegiatan belum tentu ada

nama dan jenis kegiatanya. Pemerintah Desa Petrans Jaya memberi Nama Kegiatan

tersebut yaituSuplayer Kelapa Sawit mandiri.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa


34

Untuk Pelaksana Kegiatan tersebut diberikan kepada perangkat desa dalam

penanganan Administrasi oleh Sekretaris Desa dan Keuangannya oleh Bendahara

Desa.


Dalam melaksanakan kegiatan kerjasama ini sumber dana masih dalam tahap

perencanaan

7. Jangka Waktu kerjasama

Jangka Waktu Kerjasama belum ditentukan karena menunggu kepastian

kerjasama.

8. Hasil Kerjasama

Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain akan menumbuhkan rasa saling

membutuhkan. Hasil kerjasama tersebut nantinya akan menjadi salah satu sumber

pendapatan desa.


Dalam suatu kerjasama permasalahan yang timbul biasanya karena kurang

sepemahaman dalam pelaksanaan pekerjaan atau ikatan perjanjian, sehingga pada

saatnya ada kesepakatan yang tidak ditepati. Penyelesaian permasalahan yang timbul

karena adanya kerjasama dengan pihak ketiga akan diselesaikan dengan cara

kekeluargaan tapi jika cara tersebut tetap tidak mendapatkan kesepakatan maka

permasalahan akan diserahkan pada pihak yang berwenang.

C. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa

Batas desa merupakan batas wilayah administratif didalam Pemerintahan Desa

yang dikuatkan dengan perundang- undangan yang berlaku.Berikut adalah Batas-

batas desa Petrans Jaya;

a. Batas desa sebelah Utara : Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan

b. Batas desa sebelah Timur : Desa Karya Sakti

c. Batas desa sebelah Selatan : Desa Beliti Jaya

d. Batas desa sebelah Barat : Desa Karya Mukti dan Desa Muara Megang

Sengketa masalah Batas Desa Petrans Jaya dengan desa-desa yang berbatasan

secara umum sampai saat ini tidak pernah terjadi, kecuali Desa Lubuk Pandan

Kecamatan Muara Lakitan, akan tetapi untuk mengantisipasai hal tersebut agar tidak

terjadi..


35

2. Penyelesaian yang dilakukan

Didalam kehidupan bermasyarakat permasalahan sangat komplek dan

bervariasi. Jenis permasalahan akibat batas desa di desa Petrans Jaya Besar belum ada

permasalahan yang menonjol. Karena di masing- masing desa sudah ada sosialisasi

diantara beberapa desa kepada masyarakat. Untuk menjaga hal- hal yang tidak

diinginkan maka Pemerintah Desa Petrans Jaya mengadakan Sosialisasi pada

masyarakat tentang batas desa dan yang sejenisnya, jika permasalahan batas desa

muncul maka Pemerintah Desa Petrans Jaya menyerahkan pada Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan

Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisipasi permasalahan batas desa,

pihak Pemerintah Desa memberikan tugas kepada perangkat desa dan dibantu

masyarakat desa setempat yang berkepentingan dengan hal tersebut, pada Kepala

Dusun.

4. D Satuan Pelaksanaan Kegiatan

Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisipasi permasalahan batas desa,

pihak Pemerintah Desa memberikan tugas kepada perangkat desa dan dibantu

masyarakat desa setempat yang berkepentingan dengan hal tersebut, pada Kepala

Dusun.

5. Data Perangkat Desa

a. Maulana Malik Sofyana, S.IP

Jabatan kepala Desa Petrans Jaya, tugas dan kewewenangnya adalah

menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa,

pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

b. Nur Sodik, S. Kom

Jabatan Sekretaris Desa Petrans Jaya, bertugas melaksanakan administrasi desa

seperti melaksanakan kegiatan surat-menyurat, kegiatan kearsipan, dan membuat

laporan-laporan kegiatan Pemerintah Desa dan lain-lain.

c. Indah Yani

Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas melaksanakan urusan ke

tata usahaan seperti tata naskah, Administrasi surat menyurat, arsip, dan Ekspedisi,

dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan

kantor, penyiapan rapat, pengadministraian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan

pelayanan umum.


36

d. Ria Safitri, SKM

Jabatan Bendahara Desa tugasnya melakukan pengadministrasian di bidang

keuangan

e. Puji Utomo, S.Kom

Jabatan Kepala Urusan Perencanaan bertugas mengoordinasikan urusan

perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,

menginventarisir data-data dalam rangka pembanggunan, melakukan monitoring

dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

f. Fauzi Arif

Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan, bertugas penyusunan rencana kegiatan,

menjabarkan, koordinator, pengumpulan, Penyusunan program dan

pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil serta administrasi

pertanahan, dan lain sebagainya.

g. Jasman

Jabatan Kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan bertugas melaksanakan

pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan,

kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi serta masyarakat di bidang

budaya,ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda,

olahraga dan karang taruna.

h. M. Burhanudin

Jabatan kepala seksi kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyuluhan dan

motivasi terhadap pelaksanakan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan

upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,

keagamaan, dan ketenaga kerjaan.

i. Taufik Miftah Safingi

Jabatan Kepala Dusun I Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur

wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di Dusun I.

j. Ruswandi

Jabatan Kepala Dusun II Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur

wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di Dusun II.

k. Khoerun Soleh

Jabatan Kepala Dusun III Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur

wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di Dusun III.

l. Abdul Rosyad


37

Jabatan Kepala Dusun IV Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur

wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di Dusun IV.

m. Payun

Jabatan Kepala Dusun V Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur

wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di Dusun V.

n. Warso

Jabatan Kepala Dusun VI Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur

wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di Dusun VI

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulanganya

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Desa

berkoordinasi dengan Instansi terkait dan sebelumnya mengambil tindakan

Penanganan sementara bersama masyarakat sesuai kemampuan yang ada dalam

rangka menangani bencana tersebut.

2. Status Bencana

Pelaksanaan penanggulangan bencana di desa Petrans Jaya telah dibentuk PSM

(Pekerja Sosial Masyarakat). Petugas tersebut bertugas mengkoordinir penanganan

bencana alam dan sejenisnya dengan instansi yang terkait yaitu Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi tingkat Kabupaten maupun Propinsi.

Petugas ini terdiri dari unsur Perangkat Desa, Tokoh Pemuda dan Masyarakat.

Koordinasi dilakukan dengan melihat jenis bencana yang terjadi. Apabila bencana

alam tersebut terjadi dan tidak bisa bisa diatasi oleh Petugas setempat, maka pihak

desa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan untuk diteruskan ke Dinas terkait

tersebut.

Penanganan bencana tersebut melihat Status Bencana serta bahaya dan

penanggulangannya. Dalam keadaan demikian Koordinasi dengan instansi terkait

sangat diperlukan.


Dalam penanganan semua Bencana Alam memerlukan biaya, Di Desa Petrans

Jaya untuk Anggaran Bencana Alam belum dianggarkan. Namun apabila terjadi

bencana maka Pemerintah Desa akan mencarikan Solusi untuk mendapatkan dana

darurat, dana yang diambil sumbernya dari Pendapatan Asli Desa dan apabila terjadi


38

dan tingkat kerusakan bencana tersebut besar maka biaya penanganan tersebut

diserahkan pada Pihak Kabupaten atau Propinsi.

4. Antisipasi Desa

Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam, Pemerintah Desa mengadakan

musyawarah dengan Masyarakat agar menjaga dan memperbaiki Tanggul yang berada

di Pinggir Sungai yang sering Rusak sehingga luapan air sungaimasuk ke pemukiman.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang

melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari, Aparatur Pemerintahan Desa, Lembaga-

lembaga masyarakat dan Masyarakat.

6. Kelembagaan yang dibentuk

Kelembagaan di Desa Petrans Jaya dalam kaitanya dengan tugas penanganan

bencana alam belum dibentuk secara Khusus.

7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

Secara Geografis desa Petrans Jaya keadaan pertanahanya datar, maka potensi

bencana sangat rendah, tapi tidak menutup kemungkinan banjir terjadi krn mengingat

letak Desa Petrans Jaya yang dekat dengan sungai.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang terjadi

Dalam melaksanakan ketertiban umum, di desa Petrans Jaya masyarakat aktif

melaksanakan jaga malam disetiap dusun. Tetapi kendatipun demikian untuk tahun

2018 gangguan keamanan ada yang terjadi berupa pencurian, penodongan.

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Petrans Jaya dibantu

oleh Kamtibmas desa dan BABINSA yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan

Ketertiban Umum, baik perselisihan warga maupun keamanan dan kejadian lainya.

3. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan ketertiban umum dilaksanakan dibina oleh Pemerintah Desa

terhadap warga masyarakat dalam hal jaga malam atau ronda , jauhnya jarak antara

desa ke polsek dan buruknya jalan sangat menghambat bantuan keamanan.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan


39

Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan Ketertiban umum, pihak

Pemerintah Desa Petrans Jaya selalu berkoordinasi dengan BABINSA dan Kepolisian

Sektor Muara Kelingi.


Salah satu Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa sampai

saat ini telah dianggarkan, seperti pembangunan pos ronda namun belum semua

dusun, karena keterbatasan anggaran.


40

BAB VI

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Petrans

Jaya Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019 ini dibuat

dengan sebenar-benarnya dan sangat Sederhana sehingga masih sangat jauh dari

kesempurnaan untuk itu kami mohon kritik dan saran demi menuju kearah perbaikan.

Petrans Jaya, 2020

Kepala Desa Petrans Jaya

MAULANA MALIK SOFYANA, S.IP

laporan penyelenggaraan pemerintah desa ...laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun...

Documents