laporan lakin 2018
TRANSCRIPT
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I AMBON Jalan Jl. Y. Syarana Mual No. 1 Kate-kate AmbonKode Pos 97233. Telepon / Faksimili : (09110) 3683425 -
3683673Email : [email protected] Website : www.karantinapertanianambon.org
LAPORAN LAKIN 2018 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pembangunan perkarantinaan ditempatkan pada upaya melindungi
pertanian Indonesia untuk mewujudkan pelestarian ketahanan dan
keamanan pangan serta sumber daya hayati. Terkait dengan upaya
ini maka peranan karantina meliputi aspek pengamanan pelestarian
sumber daya hayati, pencegahan masuk/tersebarnya HPHK/OPT,
kelestarian lingkungan, keamanan pangan yang sehat, utuh, dan
halal.
Peningkatan intensitas dan frekuensi arus lalu lintas barang dan
orang dalam era globalisasi ini pada akhirnya tidak lagi mengenal
batas-batas antar negara, sehingga dalam kondisi seperti ini peran
karantina pertanian khususnya menjadi sedemikian penting dalam
melakukan perlindungan dan pengamanan hewan dan produk
hewan dari serangan HPHK dan OPTK. Dengan adanya tantangan
halite karantina pertanian perlu meningkatkan kinerja serta
perubahan pendekatan tindak karantina yang lebih luas dan sesuai
kemajuan zaman karena dapat dianggap sebagai bagian dari
perdagangan dan trasnportasi hewan, tumbuhan dan produk-
produknya, bagian dari kesehatan nasional dan lingkungan serta
bagian dari keamanan dan ketahanan pangan.
Dalam hal peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi
rakyat, peranan karantina harus mampu membantu para pelaku
usaha pertanian dalam memenuhi persyaratan teknis Sanitary and
Phytosanitary dari Negara tujuan ekspor dan mendukung kelancaran
arus lalu lintas komoditas pertanian baik hewan maupun tumbuhan
dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bangsa.
Disamping itu tugas utama dari karantina pertanian harus tetap
mampu mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK ke
wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, SKP Kelas I Ambon
sebagai UPT Badan Karantina Pertanian harus diperkuat secara
bertahap seiring dengan perkembangan IPTEK dibidang
perkarantinaan. Dalam upaya mendukung program pembangunan
pertanian di Indonesia, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon
senantiasa melakukan pembenahan secara internal (lingkup Stasiun
Karantina Pertanian Kelas I Ambon) maupun eksternal (kerja sama
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 2
dengan instansi terkait baik secara nasional maupun internasional)
dalam rangka optimalisasi tupoksi dengan berpaku pada pedoman
Pusat Badan Karantina pertanian.
Pembenahan-pembenahan tersebut erat kaitannya dengan yang
sudah dilakukan Badan Karantina Pertanian, kinerja yang optimal
dari Unit Pelaksana Teknis seluruh Organisasi Badan Karantina
Pertanian secara umum dapat diukur dari kinerja UPT, yaitu :
1. Tercegahnya masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK dari luar
negeri
2. Tercegahnya penyebaran HPHK/OPTK antar area di dalam
wilayah RI
3. Tercegahnya pemasukan pangan segar asal hewan dan asal
tumbuhan yang tidak aman untuk konsumsi
4. Meningkatkan akses ekspor komoditas pertanian strategis yang
semula terkena hambatan teknis/SPS
5. Meningkatkan pelayanan prima (cepat, efektif, transparan dan
akuntabel)
6. Meningkatkan kredibilitas laboratorium karantina pertanian
7. Diterapkannya sistem teknologi informasi karantina
8. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan
pertanian dan meningkatkan daya saing produk pertanian
Indonesia.
9. Meningkatnya standar pelayanan dan fasilitas pelayanan public
melalui standar pelayanan public yang telah tersusun
Berpijak dari hal-hal tersebut maka Stasiun Karantina Pertanian
Kelas I Ambon mencoba menyusun Standar Pelayanan Publik Skp
kelas I Ambon sesuai pedoman pusat, yang terdiri 3 ( tiga ) standar
yaitu 1. Standar Proses Pelayanan 2. Standar Kompetensi Sumber
Daya Manusia, 3. Standar Sarana dan Prasarana. Serta mengacu
pada 6 (enam) komponen penting yang masih relevan perlu
direvitalisasi Badan Karantina Pertanian diantaranya : (1) Penguatan
Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3)
Pengembangan Teknologi Informasi, (4) Penataan Kelembagaan UPT,
(5) Pemantapan Peraturan Perundang-undangan sebagai paying
hukum dan (6) Pengembangan Public Awareness.
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 3
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor.
22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina
Pertanian menyatakan bahwa kedudukan, tugas pokok dan Fungsi
Stasiun Karantina Pertanian adalah sbb:
2.1. Kedudukan
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon dipimpin oleh seorang
Kepala Stasiun yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
2.2.Tugas Pokok
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon sebagai Unit Pelaksana
Teknis Badan Karantina Pertanian, sesuai Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April
2008 mempunyai tugas Melaksanakan Kegiatan Operasional
Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan, serta pengawasan
keamanan hayati hewani dan nabati
2.3.Fungsi
Dalam UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan karantina hewan
dan tumbuhan adalah
- Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina dan
organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke
wilayah negara Republik Indonesia.
- Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan
organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke
area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari
wilayah Negara Republik Indonesia.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun Karantina Pertanian
Kelas I Ambon menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 4
b. Pelaksanaan 8P ; pemeriksaan, pengasingan, pengamatan,
perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan
pembebasan media pembawa HPHK dan OPTK
c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK
d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK
e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan
nabati
f. Pelaksanaan pelayanan operasional karantina hewan dan
tumbuhan secara prima
g. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana
teknik karantina hewan dan tumbuhan
h. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran
peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan,
karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan
nabati.
i. Pelaksanaan & penyelidikan terhadap pelanggaran
perundang-undangan Karantina Hewan dan Tumbuhan (
PPNS/Inteljen ).
j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
3. Organisasi dan Tata Kerja
Organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon sesuai
Permentan No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 sebagai berikut:
o Kepala Stasiun
o Urusan Tata Usaha
o Subseksi Pelayanan Operasional
o Kelompok Jabatan Fungsional Karantina Hewan dan Karantina
Tumbuhan
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Stasiun Karantina
Pertanian dibantu oleh unsur-unsur Kepala Urusan Tata Usaha,
Kepala Subseksi Pelayanan Operasional dan Kelompok Jabatan
Fungsional yang terdiri atas Karantina Hewan (Medik Veteriner dan
Paramedik veteriner) dan Karantina Tumbuhan (POPT Ahli dan POPT
Terampil). Secara rinci struktur organisasi Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Ambon sebagaimana terdapat pada bagan:
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 5
4. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas
o UU No. 28 / 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851)
o UU No. 16 / 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan
o PP No. 82 / 2000 tentang Karantina Hewan
o PP No 14 / 2002 tentang Karantina Tumbuhan
o PP No. 28 / 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
o PP No. 48 / 2012 tentang PNBP lingkup Kementerian Pertanian
KEPALA STASIUN JUMRIN, SP, M.SI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA SUBSEKSI YANOPS
DRH.NANANG HANDAYONO. M.SI
KEPALA URUSAN TATA USAHA
M.RIZAL HUSEIN, SH
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 6
BAB II
PERENCANAAN DAN PROGRAM KERJA
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon telah membuat rencana
kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada serta seiring
dengan kebijakan Badan Karantina Pertanian untuk meningkatkan
kinerja dalam rangka tindak karantina melalui penguatan 6 (enam)
pilar yang tercakup dalam Program Penerapan Kepemerintahan yang
Baik dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
1. Visi dan Misi
1.1. Visi
Visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, terjangkau,
dipercaya, meyakinkan dan mengandung daya tarik, sekaligus
merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan inti
serta keliatan (fleksibilitas) suatu organisasi dalam menghadapi
hambatan dan tantangan masa depan. Oleh karena itu sebagai unit
pelaksana teknis Barantan visi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Ambon, yaitu “Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya”.
Tangguh : Penyelenggaraan karantina pertanian pada
hakekatnya adalah perwujudan pertahanan negara di bidang
kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan.
Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.
Terpercaya : Penyelenggaraan karantina pertanian yang
dilaksanakan dengan asas legalitas, sistem dan prosedur yang
transparan di dukung kaidah-kaidah lmiah yang obyektif dan
sumber daya manusia yang profesional dan akuntabel.
1.2. Misi
Dengan visi pengembangan dan pembangunan karantina pertanian
tersebut maka misi yang diemban adalah :
1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan
tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina
(HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina
(OPTK) di wilayah kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Ambon Propinsi Maluku;
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 7
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di wilayah kerja
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon Propinsi Maluku;
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan
dan meningkatkan akses pasar Media Pembawa Pertanian di
wilayah kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon
Propinsi Maluku;
4. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik di wilayah
kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon Propinsi
Maluku.
2. Tujuan dan Sasaran
2.1. Tujuan
Visi dan misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh
karena itu perlu diritunkan/diderivasi menjadi tujuan dan sasaran
strategis. Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin
dicapai oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan tupoksi, yaitu
melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, maka hasil
yang dapat digambarkan adalah tingkat efektifitas
penyelenggaraannya. Sebagai unit pelaksana teknis Badan Karantina
Pertanian tujuan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon Tahun
2017 – 2022 adalah :
a. Melaksanakan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi
perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan
keamanan hayati.
b. Meningkatkan kualitas sumber daya dan implementasi prinsip
tata pemerintahan yang baik.
Indikator keberhasilan tujuan diukur dari:
1) Tingkat pelayanan sertifikasi tindak karantina serta kepuasan
pengguna jasa
2) Tingkat efektifitas pengendalian ancaman resiko yang
berhubungan dengan masuk dan menyebarnya HPHK dan
OPTK, serta bahan pangan yang tidak sesuai dengan standar
keamanan pangan nasional;
3) Tingkat efektifitas manajemen pelayanan perkantoran terhadap
kegiatan operasional, penyiapan sarana dan pelaporan serta
peningkatan kinerja pegawai;
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 8
2.2. Sasaran Strategis
Arah kebijakan pengembangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Ambon tahun 2018 adalah :
1. Meningkatnya efektivitas pengendalian risiko masuk, tersebar
dan keluarnya HPHK dan OPTK.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan
pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor Media
Pembawa HPHK dan OPTK dan keamanan hayati.
3. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa
karantina pertanian.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Stasiun
Karantina Pertanian Kelas I Ambon tahun 2017-2022, di tempuh
strategi dengan mengoptimalkan peran Stasiun Karantina Pertanian
Kelas I Ambon dalam mendukung keberhasilan pembangunan sistem
dan usaha agribisnis sesuai tupoksinya mencegah masuk/keluarnya
hama penyakit hewan karantina dan Organisme Pengganggu
Tumbuhan Karantina serta Pengawasan Keamanan Pangan Hewani
dan Nabati baik antar negara maupun antar area.
Strategi yang diterapkan adalah dengan cara :
1. Mengoptimalkan kekuatan
2. Memanfaatkan peluang
3. Mengurangi kelemahan
4. Mengatasi tantangan
3. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Kebijakan
Kebijakan perkarantinaan pada dasarnya dirumuskan pada
tingkat pusat baik eselon I maupun eselon II. Akan tetapi mengacu
pada kebijakan pusat tersebut maka Stasiun Karantina Pertanian
Kelas I Ambon menterjemahkannya sebagai berikut :
1. Kesetaraan eselonering Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Ambon dengan instansi terkait antara lain Bea Cukai dan
Imigrasi
2. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki antara lain sumber daya
manusia, sarana prasarana dan anggaran yang ada
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan
karantina pertanian di Ambon
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 9
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
karantina pertanian
Arah kebijakan pengembangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Ambon 2011 – 2018 adalah :
1. Peningkatan manajemen perkarantinaan hewan dan
tumbuhan
2. Pemantapan Teknik dan Metode dalam tindakan 8 P di
lapangan maupun di laboratorium
3. Peningkatan kualitas pelayanan karantina kepada masyarakat
4. Peningkatan Teknologi Informasi (IT) dalam pelayanan
karantina hewan dan tumbuhan
5. Peningkatan kerjasama dengan pihak lain(swasta/pemerintah )
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan
penyelenggaran karantina hewan dan tumbuhan
3.2. Program Kerja
Sesuai sasaran program Barantan, ada 3 (tiga) yang harus dicapai
sebagai berikut : peningkatan efektivitas pengendalian resiko masuk,
tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK. Hal ini diperlukan dalam
rangka memaksimalkan tugas dan fungsi Badan Karantina
Pertanian, mengingat besarnya ancaman dan risiko berbagai jenis
HPHK dan OPTK yang dapat masuk dan tersebar ke wilayah RI
karena sangat luasnya wilayah yang harus diawasi dan dijaga.
Besarnya resiko dan ancaman tersebut berdampak terhadap kesiap-
siagaan seluruh jajaran Badan Karantina Pertanian dalam menjaga
wilayah RI sehingga diperlukan implementasi yang konsisten dalam
pelaksanaan dan efektivitas tindakan karantina mulai dari tingkat
pre-border, at border dan post border.
1. Peningkatan kualitas pelayanan tindakan karantina dan
pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor media
pembawa HPHK dan OPTK serta Keamanan Hayati.
Hal ini diperlukan dalam rangka pelayanan perkarantinaan
yang maksimal sesuai dengan standar internasional.
Pengembangan sistem pengendalian risiko penyakit hewan
secara in-line inspection akan mampu mendukung upaya
pengawasa, dan penegakan hukum yang sekaligus mendukung
rangkaian proses penjaminan kesehatan sehingga pemasaran
produk pertanian yang sesuai standar dapat diterima oleh
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 10
negara mitra yang sekaligus meningkatkan daya saing di pasar
global.
2. Peningkatan kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa
karantina pertanian. Hal ini diperlukan dalam rangka
memberikan jaminan terhadap kesehatan dan keamanan
produk pertanian kepada masyarakat Indonesia dan mitra
sesuai tata aturan internasional. Pemerintah dalam hal ini
Badan Karantina Pertanian sebagai regulator perkarantinaan
memiliki mandat konstiusional untuk memberikan
perlindungan terhadap warga negara Indonesia dalam rangka
penyediaan kebutuhan produk pertanian yang bermutu tinggi
dan produk yang akan diekspor sesuai persyarataan negara
mitra. Oleh karena itu memberika kepastian regulasi yang
harus ditaati dan melaksanakannya dengan konsisten dan
konsekuan serta perbaikan sistem pelayanan pdublik dapat
memberikan kepuasan kepada pengguna jasa karantina dalam
kegiatan ekspor dan impor produk pertanian.
3.3. Kegiatan
Rencana kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon 2011 –
2018 terdiri dari program kerja yang dituangkan dalam kegiatan :
1. Program Pengembangan Manajemen Perencanaan, Anggaran
dan Keuangan, meliputi :
a. Mengikuti pertemuan koordinasi perencanaan di tingkat
pusat
b. Pengumpulan data sarana dan prasarana dalam rangka
penyusunan program
c. Penyiapan bahan usulan pengangkatan pejabat
pengelola anggaran
d. Penyusunan laporan Sistim Akutansi Instansi (SAI).
e. Penyusunan laporan SABMN
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
a. Mengikutsertakan para pegawai untuk mengikuti
pelatihan teknis maupun administrasi di pusat
b. Meningkatkan disiplin pegawai menuju Wilayah Bebas
Korupsi ( WBK )
c. Pengajuan Dupak bagi pegawai pejabat fungsional
d. Upaya peningkatan pemberdayaan para pejabat
fungsional melalui implementasi point-point kegiatan
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 11
3. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Karantina
Hewan
a. Membangun dan melengkapi sarana gedung kantor di
setiap wilker, rumah dinas, laboratorium, kandang
hewan/instalasi, incenarator, gudang, dll
b. Melengkapi sarana mobilitas kerja operasional berupa
pengadaan kendaraan roda-4 dan roda-2
c. Pengadaan dokumen pendukung KH dan KT
d. Pemeliharaan dan pengamanan gedung kantor serta
barang inventaris lainnya
4. Program Pengembangan Laboratorium KH dan KT
a. Melakukan identifikasi HPHK terutama Rabies, AI dan
Brucellosis (screening test)
b. Melakukan Koleksi HPHK dan OPTK
c. Menyusun pedoman dan evaluasi pemantauan HPHK
dan OPTK
d. Pemeriksaan terhadap kemanan pangan hayati hewani
dan nabati
5. Program Peningkatan Mutu Pelayanan
a. Apresiasi Sistem dan prosedur pelayanan KH dan KT
b. Peningkatan efektifitas pelaksanaan tindakan KH dan KT
c. Pelaksanaan tindak karantina hewan dan tumbuhan
dibuktikan secara ilmiah lewat pemeriksaan
laboratorium
6. Program Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi dengan
instansi terkait
a. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait seperti
Bea Cukai, Imigrasi, Kesehatan Pelabuhan, Adpel,
Angkasa Pura, Kepolisian, Pemda, Universitas, dll.
b. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi
perhubungan dan kepolisian serta pemda khusus untuk
pengawasan pintu keluar/masuk yang belum ditempati
petugas karantina.
7. Program Pengembangan Sistem Informasi
a. Memanfaatkan berbagai media untuk kepentingan
sosialisasi
b. Melaksanakan pengadaan bahan informasi dan publikasi
dengan meggunakan media internet dan e-mail dalam
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil
kegiatan teknis adminstrasi UPT.
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 12
c. Penggunaan Sistem Informasi Karantina Hewan ( e-qvet )
dan Sistem Informasi Karantina Tumbuhan ( e-plaq )
8. Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam
Pengembangan Karantina
a. Melaksanakan sosialisasi, pameran dan publikasi
karantina hewan dan tumbuhan kepada seluruh lapisan
masyarakat dari berbagai segmen masyarakat.
b. Melaksanakan pengadaan bahan informasi dan publikasi
c. Penyebaran brosur-brosur dan leaflet secara langsung
kepada pengguna jasa karantina hewan dan tumbuhan
d. Bulan Bakti Karantina sebagai media untuk
mewujudkan Quarantine Minded.
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon telah membuat rencana
kerja 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada serta
seiring dengan kebijakan Badan Karantina Pertanian dalam
penguatan 6 (enam) pilar yang tercakup dalam Program Penerapan
Kepemerintahan yang Baik dan Program Peningkatan Ketahanan
Pangan yaitu:
1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik.
a. Menyelenggarakan pembayaran gaji, honorarium dan
tunjangan kepada pegawai SKP Kelas I Ambon
b. Meyelenggarakan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
c. Menyelenggarakan Pelayanan Publik dan Birokrasi melalui
pemasangan jaringan internet guna mendukung program e-
qvet dan e-plaq
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
a. Melaksanakan Administrasi Kegiatan dalam rangka
mendukung Program Ketahanan Pangan melalui kegiatan
tindak karantina
b. Menyelenggarakan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi
dalam rangka pelaksanaan public awareness
c. Melaksanakan Survei Bidang Pertanian dalam rangka
pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 13
d. Melaksanakan pembangunan gedung khusus, prasaran dan
sarana lingkungan gedung serta rehabilitasi gedung sebagai
upaya pembangunan infrastruktur
4. ANALISIS KELEMBAGAAN
A. KONDISI SAAT INI
1. Kelembagaan
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon dibentuk sesuai
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina
Pertanian. Sesuai Surat Keputusan ini pula maka ditetapkan
wilayah kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon
meliputi Bandara Pattimura, Pelabuhan Laut Ambon, Pelabuhan
Laut Tual, Namlea (P.Buru ), Pelabuhan Laut Kobisadar dan
Kantor Pos Ambon.
2. Peraturan Perundang-Undangan
Dasar hukum pelaksanaan Karantina Hewan dan Tumbuhan
adalah :
Undang-Undang No. 16 Th. 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan
PP No. 82 Th. 2000 tentang Karantina Hewan
PP No. 14 Th. 2002 tentang Karantina Tumbuhan
PP No. 49 Th. 2002 jo PP No. 7 Th. 2004 tentang PNBP
lingkup Deptan
Peraturan Perundangan Lainnya
3. Sumber Daya Manusia
1. Jumlah pegawai Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon
sampai akhir tahun 2018 sebanyak 38 ( tiga puluh delapan )
orang ditambah tenaga harian lepas 18 (delapan belas ) orang
penjaga malam dan petugas kebersihan
2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi jabatan adalah :
Pejabat Struktural : 3 Orang
Medik Veteriner : 2 Orang
Calon Medik Veteriner : 2 Orang
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 14
Paramedik Veteriner : 11 Orang
POPT Ahli : 2 Orang
Calon POPT Ahli : 2 Orang
POPT Penyelia : 1 Orang
POPT Terampil : 9 Orang
PMHP Mahir : 1 Orang
Fungsional Umum : 5 Orang
Jumlah : 38 Orang
Melihat komposisi pegawai yang ada maka dapat dipastikan
bahwa sebagian besar wilayah kerja belum diisi oleh petugas
yang ideal dari segi jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan
sebagaimana setiap wilker idealnya terdapat minimal 1 medik
veteriner dan POPT Ahli serta Paramedik dan POPT Terampil,
namun dengan jumlah medik Veteriner dan POPT Ahli yang
hanya 4 tentu tidak dapat dipenuhi komposisi ideal tersebut.
4. Sarana Pendukung
Sarana pendukung berupa gedung kantor sudah tersedia baik di
kantor induk maupun seluruh wilker kecuali wilker kobisadar,
sarana lainnya berupa Gedung Laboratorium, Meubelair, Alat
Pengolah data, Alat Laboratorium, Alat Komunikasi dan
alat/bahan penunjang operasional lainnya sebagian besar sudah
tersedia dalam menunjang kegiatan perkarantinaan di provinsi
Maluku.
5. Kerja Sama
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Ambon menjalin kerjasama dengan berbagai
instansi terkait seperti Adpel, Pelindo, Angkasa Pura, Pemda,
Kepolisian, Kesehatan Pelabuhan, serta pihak Universitas
Pattimura dan SPP Pertanian Passo Ambon dll.
6. Penyebaran Informasi
Penyebarluasan informasi Karantina dilakukan secara
berkesinambungan melalui sosialisasi, penyebaran brosur,
leaflet, poster, publikasi lewat media massa, media elktronik dan
RRI yang menjadi agenda rutin setiap tahun dengan sasaran
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 15
masyarakat umum, Mass media, akademisi, pengguna jasa
karantina dan pengambil kebijakan di daerah.
7. Laboratorium
Diagnosa Laboratorium menjadi senjata tindak karantina secara
ilmiah, saat ini pemeriksaan laboratorium belum dilaksanakan
secara optimal baik KH maupun KT. Pemeriksaan baru terbatas
pada screening test, mikroskopis dan organoleptik. Pemeriksaan
lanjutan masih dilakukan di BBV Maros dan BBUSKP.
B. KONDISI YANG DIHARAPKAN
1. Kelembagaan
Pada tahun 2016 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon
diharapkan telah mengalami peningkatan eselon minimal eselon
III sehingga dengan peningkatan eselon maka akan terjadi
kesejajaran dengan eselon instansi-instansi terkait di daerah
sehingga organisasi akan dapat berjalan dengan baik dan
berkelanjutan.
2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sudah ada
hendaknya diikuti dengan lahirnya keputusan-keputusan
Menteri Pertanian sehingga tupoksi karantina pertanian dapat
berjalan efektif.
3. Sumber Daya Manusia
Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang selalu
menjadi masalah krusial diharapkan akan sudah tertangani pada
periode lima tahun kedepan. Kebutuhan tenaga yang diharapkan
bisa terpenuhi sehingga menjadi ideal adalah :
NO KEBUTUHAN PEGAWAI JUMLAH
1 Struktural 3 Orang
2 Medik Veteriner 7 Orang
3 POPT Ahli 15 Orang
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 16
4 Paramedik veteriner 7 Orang
5 POPT Terampil 15 Orang
6 Tenaga Akuntasi 3 Orang
7 Pengadministrasi Data 3 Orang
8 Pranata Komputer 1 Orang
Jumlah 54 Orang
4. Sarana dan Prasarana
Seluruh Wilayah Kerja diharapkan pada tahun 2016 telah
memiliki sarana gedung kantor yang representative. Setiap
kantor wilker juga akan dilengkapi dengan instalasi karantina
hewan dan screen house sesuai dengan komoditi dominan yang
ditangani. Sarana penunjang lainnya berupa meubelair, alat
pengolah data, alat komunikasi dan kendaraan bermotor Roda-2
serta penunjang lainnya termasuk mess pegawai diharapkan
semua bisa terpenuhi dalam upaya memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat pengguna jasa.
5. Keuangan
Dalam setiap tahunnya diharapkan akan mendapatkan kenaikan
anggaran minimal 30 % dari anggaran tahun sebelumnya
sehingga diharapkan ada peningkatan kinerja dan pelayanan
melalui peningkatan jumlah pegawai dan saranan dan prasarana.
Hal ini dibutuhkan dalam rangka melakukan pembiayaan
terhadap pelaksanaan fungsi wilker yang terus bertambah baik
dari segi jumlah SDM dan kualitas SDM, infrastruktur, sarana
dan prasarana, dll. Dan yang terpenting bagaimana UPT dapat
membiayai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Tupoksi.
6. Kerja Sama
Terwujudnya kerjasama yang lebih optimal antara instansi
terkait CIQS serta autoritas pelabuhan dan bandara serta
pemerintah daerah setempat dan pihak akademisi di daerah
dalam melakukan pencegahan terhadap masuk dan keluarnya
Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu
Tumbuhan Karantina.
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 17
7. Teknologi Informasi
Akses informasi dari UPT ke Pusat dan demikian sebaliknya
menjadi sesuatu yang harus dipercepat akselerasinya.
Penggunaan e-mail dan situs website menjadi mutlak dalam
mempercepat tercapainya visi karantina pertanian. Penggunaan
program IQ Fast dalam sertifikasi dan pelaporan kegiatan
operasional karantina hewan dan karantina tumbuhan harus
sudah terimplementasi pada awal pencanangan renstra ini.
Teknologi Informasi di UPT akan diwujudkan dengan
pemasangan jalur internet dengan wireless dan optimalisasi dan
pemberdayaan web yang telah tersedia.
8. Laboratorium
Pemeriksaan Laboratorium akan dapat menjadi alasan ilmiah
dalam proses tindakan karantina pertanian. Pemeriksaan akan
lebih ditingkatkan kearah deteksi terhadap bakteri, virus dengan
teknik Eliza dan pemeriksaan cemaran mikroba terhadap
keamanan pangan hewani dan nabati, Dan sarana yang dapat
mendukung akreditasi laboratorium. Sementara itu BBUSKP
tetap akan menjadi rujukan hasil pemeriksaan di tingkat UPT.
5. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEJIK
A. FAKTOR INTERNAL
I. Kekuatan.
1. Memiliki sejumlah SDM yang kompeten dalam
penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan
antara lain dengan tersedianya pejabat fungsional Medik
dan Paramedik Veteriner, POPT Ahli dan POPT Terampil ,
petugas administrasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan
petugas Intelejen karantina hewan dan tumbuhan
2. Tersedianya sumber pembiayaan dari DIPA maupun dari
dana PNBP
3. Adanya berbagai peraturan perundangan serta juklak dan
juknis penyelenggaraan karantina hewan dan tumbuhan
4. Tersedianya sarana dan prasarana operasional dan
laboratorium karantina hewan dan tumbuhan
5. Karantina sebagai salah satu unsur penting yang harus
ada di setiap pintu masuk dan keluar.
II. Kelemahan
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 18
1. Kualitas dan kuantitas SDM belum dapat memenuhi
kebutuhan UPT
2. Komposisi dan distribusi pegawai masih belum memadai
3. Budaya kerja pegawai belum memadai
4. Sarana dan prasarana yang ada belum memadai
5. Wilayah kerja belum didukung oleh sarana prasarana
gedung kantor dan prasarana lainnya
6. Peraturan perundangan yang ada belum dijabarkan dalam
peraturan pelaksanaan yang operasional
B. FAKTOR EKSTERNAL
I. Peluang
1. Tersedianya program pendidikan dan pelatihan pegawai
baik administrasi maupun teknis
2. Semakin strategisnya peran karantina dalam menentukan
akses pasar dalam perdagangan internasional
3. Meningkatnya kerjasama antar instansi terkait melalui
forum koordinasi dan komunikasi
II. Tantangan
1. Tuntutan atas budaya kerja aparatur pemerintah
2. Tuntutan terhadap kinerja aparatur guna tercapainya
good governance dan cleant goverment
3. Tuntutan penyelenggaraan Karantina Hewan sesuai
kemajuan Teknologi, Globalisasi, Otonomi Daerah dan
arah kebijakan pembangunan system dan usaha
agribisnis
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan prima
5. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai arti
penting karantina pertanian
6. Luasnya jangkauan wilayah kerja Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Ambon yang terdiri dari ribuan pulau
besar dan kecil.
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 19
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja program di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Ambon Tahun 2016 dilakukan dengan melihat capaian pada masing-
masing indikator kinerja.
1) Tingkat pelayanan sertifikasi tindak karantina serta kepuasan
pengguna jasa
2) Tingkat efektifitas pengendalian ancaman resiko yang
berhubungan dengan masuk dan menyebarnya HPHK dan
OPTK, serta bahan pangan yang tidak sesuai dengan standar
keamanan pangan nasional;
3) Tingkat efektifitas manajemen pelayanan perkantoran terhadap
kegiatan operasional, penyiapan sarana dan pelaporan serta
peningkatan kinerja pegawai;
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Sasaran program dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon
adalah meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan
keamanan hayati yang diukur dari indikator kinerja sebagai berikut :
2.1. Akuntabilitas Keuangan
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon tahun 2018
mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.9.521.649.000,- dengan
realisasi anggaran Rp. 9.460.496.558 yang terdiri atas :
a. Belanja Pegawai
Pagu : Rp. 2.510.580.000
Realisasi : Rp. 2.476.184.178
b. Belanja Barang
Pagu : Rp. 3.596.231.000
Realisasi : Rp. 3.571.672.180
c. Belanja Modal
Pagu : Rp. 3.414.838.000
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 20
Realisasi : Rp. 3.412.640.200
Secara keseluruhan realisasi anggaran Stasiun Karantina Pertanian
Kelas I Ambon pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 9.460.496.558,-
Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) dari sensor karantina
pada tahun 2018 adalah Rp. 144.437.684,- hal ini meningkat dari
tahun sebelumnya, tahun 2017 penerimaan Negara Bukan Pajak
sebesar Rp. 90.507.253
2.2. Akuntabilitas Pelayanan Karantina
Adapun kegiatan operasional karantina pertanian ( hewan dan
tumbuhan ) yang telah berhasil dilaksanakan sebagai wujud
pelaksanaan tupoksi karantina adalah sebagaiberikut :
sertifikasi dalam rangka tindak karantina terhadap komoditas
pertanian berupa tumbuhan dan produknya, dengan total
frekuensi 3.087 kali dengan rincian
No. Jenis Sertifikasi Jumlah
1. Sertifiksi Pelepasan (KT-9) 2.764 kali
2. Sertifikasi Kesehatan Antar Area 2.158 kali
3. Phytosanitary Certificate 7 kali
JUMLAH 3.087 kali
sertifikasi dalam rangka tindak karantina terhadap komoditas
hewan dan produknya, dengan total frekuensi 1.653 kali,
dengan rincian:
No. Jenis Sertifikasi Jumlah
1. Sertifikasi Kesehatan Hewan (KH-11) 538 kali
2. Sertifikasi sanitasi Produk Hewan
(KH-12)
287 kali
3. Surat Keterangan untuk Benda Lain
(KH-13)
5 kali
4. Sertifikasi pelepasan(KH-14) 897 kali
JUMLAH 1.653 kali
total sertifikasi ada 4.740 kali dengan total Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa karantina pada tahun
2018 sebesar Rp. 144.437.684,-. Hal ini meningkat dari
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 21
frekuensi penerbitan sertifikat tindak karantina SKP Kelas I
Ambon yang pada tahun 2017 sebanyak 90.507.253,-.
2.3 IKM
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon terutama di unit-
unit pelayanan teknis wilker merupakan salah satu komponen unit
pelayanan public. Hasil evaluasi kuisioner IKM UPT Stasiun
Karantina Pertanian tahun 2018 dengan IKM tahap I 85,81 dari 76
responden dan tahap II 86,84 dari 180 responden. Nilai ini naik
apabila dibandingkan dengan tahun 2017 dengan nilai IKM tahap I
85,81 dari 76 responden dan tahap II 81,86 dari 76 responden. Hal
ini menunjukkan bahwa respon terhadap keberadaan karantina dan
kegiatan karantina sudah mulai di terima oleh para pengguna jasa
layanan karantina. Hal ini disebabkan dengan adanya pendekatan
petugas karantina pertanian lewat sosialisasi dan koordinasi tingkat
instansi terkait dalam penyelenggaraan perkarantinaan di wilayah
Maluku pada umumnya.
2.4 IPNBK
Berdasarkan hasil dari pengolahan data dari kuisioner
terhadap pegawai Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon, maka
telah didapatkan hasil bahwa nilai Kualitas Budaya Kerja Stasiun
Karantina Pertanian Kelas I Ambon pada Tahun 2018 adalah 96,13
dengan jumlah responden 39 orang. Dengan demikian kinerja
pegawai termasuk kategori baik. Nilai ini naik apabila dibandingkan
dengan tahun 2017 dengan nilai IPNBK adalah 94,57 dengan jumlah
responden 34 orang.
2.5 Pelatihan
Dalam rangka peningkatan pelayanan tindak karantana
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon berusaha menambah
jumlah petugas teknis dan senantiasa meningkatkan kualitas
petugas teknis dengan mengirim pegawai untuk mengikuti
pelatihan/diklat pada tahun 2018 diantaranya:
Pelatihan dasar karantina dan fungsional : 4 orang
Medik Veteriner dan POPT Ahli
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 22
3. Hambatan / Kendala dan Upaya Penyelesaiannya.
Pelaksanaan kinerja karantina pada Stasiun karantina Pertanian
Kelas I Ambon masih menemui berbagai hambatan dan
permasalahan seperti berikut :
1. Terbatasnya SDM baik kualitas maupun kuantitas masih
menjadi kendala utama dalam melakukan mobilisasi petugas
untuk ditempatkan pada setiap wilker
2. Prasarana dan sarana khususnya kendaraan operasional roda-
2 masih terbatas sehingga ada kesulitan dalam pelaksanaan
operasional
3. Laboratorium belum diberdayakan maksimal karena
terbatasnya SDM dan alat laboratorium yang ada
4. Pengawasan keamanan hayati belum dapat dijalankan dengan
baik terkait dengan keterbatasan SDM dan alat Laboratorium
5. Geografis provinsi Maluku yang berkepulauan menjadi
hambatan dan sekaligus tantangan dalam mengamankan
wilayah Maluku dari masuk dan menyebarnya HPHK dan
OPTK
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat umum akan
pentingnya peran karantina pertanian.
Dari permasalahan tersebut maka sebagai tindak lanjut
pemecahannya maka ditempuh solusi sebagai berikut :
1. Memberdayakan SDM yang ada dan peningkatan kapasitas
SDM melalui diklat teknis dan fungsional yang difasilitasi oleh
Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian dan
melalui Peningkatan kompetensi mandiri dari UPT.
2. Mengupayakan penambahan anggaran setiap tahun anggaran
dalam upaya penambahan sarana dan prasarana
3. Koordinasi dengan instansi terkait dan seluruh stake holder
karantina sebagai upaya mengawasi pintu keluar masuk yang
belum ditetapkan
4. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui program public
awareness kepada setiap segmen masyarakat.
LAKIN SKP KELAS I AMBON 2018 23
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Ambon ini memberikan gambaran tentang capain kinerja baik makro
maupun mikro di bidang karantina pertanian. Laporan ini pula
sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan
berbagai kewajiban pembangunan karantina pertanian di provinsi
Maluku. Sangat disadari bahwa prinsip transparansi dan
akuntabilitas belum dapat disajikan secara menyeluruh namun
setidaknya akan dapat memberikan gambaran pembangunan yang
telah dilakukan Stasiun Karantina pertanian Kelas I Ambon
Pembangunan perkarantinaan tidak akan dapat berjalan dengan
baik dalam rangka perlindungan wilayah dari ancaman HPHK dan
OPTK tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat luas dalam
penyelenggaraannya.
Kiranya LAKIP ini dapat memenuhi akuntabilitas dan menjadi
sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan
kinerja serta menjadi acuan pula dalam penyusunan Rencana
Strategis pada masa yang akan datang.