laporan kunjungan kerja spesifik kredit usaha …
TRANSCRIPT
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KREDIT USAHA RAKYAT KOMISI
XI DPR RI KE PROVINSI PAPUA
28 S.D 31 JANUARI 2016
I. PENDAHULUAN
Menindaklanjuti keputusan Rapat Internal Komisi XI DPR RI pada tanggal Januari 2016
bahwa Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun
Sidang 2015-2016 salah satunya akan ke Provinsi Papua dalam rangka mendapatkan data dan
informasi terkini guna mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi Kredit Usaha
Rakyat (KUR).
Tujuan utama peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi melalui program
KUR tersebut adalah untuk memperkuat perekonomian domestik dan mempercepat
pembangunan ekonomi. Hal tersebut terlihat dari upaya pemerintah yang terus berusaha
meningkatkan target dan realisasi pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar
perekonomian rakyat di level bawah bisa bergerak.
Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) pada tahun 2015 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan
sebesar Rp30 triliun. Penyebab lambatnya penyaluran KUR karena jangka waktu pelaksanaan
penyaluran yang pendek yaitu kurang dari lima bulan. KUR tahun 2015 dengan tingkat suku
bunga sebesar 12% baru mulai disalurkan pada pertengahan bulan Agustus sehingga realisasi
sampai dengan 31 Deseber 2015 hanya mencapai Rp21,4 triliun dengan 960,424 nasabah
KUR. Realisasi KUR tahun 2015 tersebut masih jauh dibawah realisasi tahun sebelumnya
yang mencapai Rp36 triliun.
Pada tahun 2016, Pemerintah akan menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp100 triliun
dengan kemungkinan penambahan menjadi Rp120 triliun dengan tingkat suku bunga sebesar
9%. Guna mencapai target tersebut, Pemerintah akan menerapkan beberapa strategi dimana
salah satunya adalah menambah jumlah Bank Penyalur KUR. Pemerintah akan memberikan
izin kepada 25 bank diluar BPR dari total 118 bank yang ada di Indonesia dalam penyaluran
KUR tahun 2016. Adapun syarat bagi tambahan bank penyalur KUR tersebut adalah apabila
tingkat kredit bermasalah atau NPL bank tersebut mencapai maksimal 5% untuk kredit
UMKM dan memiliki portofolio kredit UMKM paling sedikit 5% dari total kredit.
Adapun alokasi penyaluran KUR sebesar Rp100 triliun akan dibagi 65% untuk kredit mikro
dan 35% untuk ritel. Pemerintah pun memberikan batasan plafon kredit sesuai kemampuan
bank masing-masing.
Terkait dengan kondisi penyaluran KUR yang telah disebutkan di atas tersebut, maka Komisi
XI DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Propinsi Papua pada tanggal 28
s.d 31 Januari 2016, dengan susunan keanggotaan Tim sebagai berikut:
NO NO. ANGG NAMA ANGGOTA FRAKSI KET.
1. 183 Dr. M. Prakosa, Phd. FPDIP Ketua Tim
2. 211 I.G.A. Rai Wirajaya, SE., MM. FPDIP Wkl. Ketua
3. 189 Indah Kurniawati. FPDIP Anggota
4. 223 Djendri Alting Keintjem, SH, MH. FPDIP Anggota
5. 242 Ir. H.M Idris Laena. FPG Anggota
6. 421 Amin Santono, S.SOS, MM. FPD Anggota
7. 429 Evie Zaenal, B.Comm. FPD Anggota
8. 15 Donny Imam Priambodo, ST, MM. FNASDEM Anggota
Dalam kunjungan spesifik ini Komisi XI DPR RI bermaksud mendapatkan data dan
informasi terkini dengan cara melakukan kunjungan langsung atau turun melihat pelaksanaan
penyaluran KUR di Provinsi Papua yaitu berkunjung ke pasar tradisional dan kampung
nelayan dengan di dampingi oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Penyalur
KUR, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Adapun tempat kunjungan langsung tersebut
adalah:
1. Pasar Sentral Hamadi Kota Jayapura
2. Debitur KCU BPD Papua di Kampung Nelayan Pasar Sentral Hamadi
3. Kampung Nelayan Dok VII
4. Agen BRILink Hamsinah
Dalam kunjungan langsung yang dilakukan oleh Anggota Komisi XI DPR RI ke Pasar
Sentral Hamadi Kota Jayapura, para Anggota Komisi XI DPR RI berkesempatan melakukan
dialog dan diskusi dengan para pedagang yang sudah menjadi nasabah KUR dan juga yang
belum menjadi nasabah KUR. Tanya jawab yang dilakukan oleh para Anggota Komisi XI
DPR RI adalah seputar fasilitas KUR dan kondisi dagangan di seputar pasar tradisional
tersebut. Adapun para pedagang yang berkesempatan berdialok dengan Anggota Komisi XI
DPR RI adalah pedagang telur, ikan dan kebutuhan pokok lainnya. Bahkan para Anggota
Komisi XI DPR RI tersebut berkesempatan untuk mencicipi dagangan yang ada serta
membeli beberapa barang kebutuhan pokok seperti ikan,sagu,minyak dan lain sebagainya.
Setelah melakukan kunjungan ke pasar tradisional yang ada di Kota Jayapura, para Anggota
Komisi XI DPR RI yang melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Papua berkesempatan
meninjau salah satu debitur Kredit Usaha Rakyat KCU BPD Papua yang bergerak dalam
bidang usaha pembuatan es batu untuk keperluan para nelayan di kampung nelayan yang
bersebelahan dengan Pasar Sentral Hamadi Kota Jayapura. Dalam kesempatan peninjauan
kepada salah satu nasabah KUR, para Anggota Komisi XI DPR RI mendapatkan informasi
bahwa nasabah KUR tersebut mendapatkan pinjaman yang digunakan untuk membeli kulkas
dan kapal dengan jaminan deposito (Back to back) serta lama pinjaman selama 5 tahun dan
cicilan sebesar Rp11 juta perbulan yang sudah dicicil selama 30 bulan sampai dengan saat
kunjungan tersebut. Nasabah tersebut mengakui bahwa dengan adanya penyaluran KUR
tersebut maka dapat membantu usahanya lebih berkembang lagi.
Para Anggota Komisi XI DPR RI selain melakukan kunjungan ke tempat lain yaitu ke
Kampung Nelayan yang berlokasi di area DOK VII yang merupakan kampung nelayan yang
juga mendapatkan penyaluran KUR. Di daerah tersebut para Anggota Komisi XI DPR RI
juga mendapatkan informasi terkait penyaluran KUR.
Di kampung nelayan tersebut, para Anggota Komisi XI DPR RI selain berdialog dengan
masyarakat sekitar juga berkesempatan mengunjungi salah satu outlet Laku Pandai yang
digagas oleh OJK. Outlet Laku Pandai tersebut merupakan salah satu agen dari BRILink yang
bernama Hamsinah dengan nomer agen 002/8291/70001719. Layanan yang diberikan terdiri
dari:
1. Tbank yang terdiri dari: setor tunai, tarik tunai, dan registrasi.
2. Layanan Mini ATM yang terdiri dari: bayar listrik, bayar telepon, bayar cicilan,beli
pulsa, transfer, tarik/setor tunai.
3. Laku Pandai yang terdiri dari: Tabungan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin
Simpanan.
Dalam dialog yang dilakukan oleh para Anggota Komisi XI DPR RI tersebut, Ibu Hamsinah
selaku agen BRI Link memberikan informasi bahwa nasabah yang sudah ada di agen BRI
Link tersebut sudah mencapai 700 nasabah Laku Pandai. Adapun fee yang didapat dari setiap
transaksi berkisar antara Rp600.000 sampai dengan Rp700.000 yang langsung ditransfer ke
rekening milik Ibu Hamsinah. Jumlah setoran yang dilakukan oleh nasabah Laku Pandai di
tempat Ibu Hamsinah yang merupakan agen dari BRI Link tidak dibatasi dengan setoran
minimal atau dengan kata lain para nasabah bebas melakulan setoran tunai. Adapun uang
hasil dari setoran yang bisa mencapai nominal Rp 20 juta sampai dengan Rp30 juta tersebut
akan diambil oleh seorang manteri yang akan menyetorkan kepada Bank BRI. Adapun syarat
untuk menjadi agen Laku Pandai tersebut adalah memiliki izin.
Setelah melakukan kunjungan langsung ke lapangan terkait dengan penyaluran Kredit Usaha
Rakyat, para Anggota Komisi XI DPR RI dapat melihat langsung kondisi yang terjadi
khususnya di daerah Indonesia Bagian Timur yaitu Provinsi Papua yang masih memerlukan
dana dalam meningkatkan usaha sektor UMKMK dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah. Beberapa masyarakat Papua masih banyak yang belum faham manfaat dari
Program KUR tersebut. Anggota Komisi XI DPR RI melihat bahwa implementasi KUR di
Papua cukup berhasil dimana terlihat dari kerja keras serta peran dari otoritas pengawas
perbankan yaitu OJK, Penyalur KUR dan Bank Indonesia. Harapan yang diberikan oleh
Anggota Komisi XI tersebut adalah lebih mudahnya akses yang diberikan oleh kalangan
perbankan penyalur KUR di Papua dalam mengakses dana KUR tersebut agar menjadi lebih
maksimal bagi masyarakat Papua.
Namun demikian, pendapat yang berbeda juga diberikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI
yang ikut serta melakukan kunjungan langsung ke Provinsi Papua tersebut dimana masih
terlihat dilapangan ada beberapa pengusaha kecil yang sudah menikmati program KUR yang
dicanangkan oleh Pemerintah tersebut dimana pada tahun 2016 akan disalurkan sebesar
Rp120 triliun. Namun demikian, masih ada beberapa pengusaha UMKMK tersebut yang
masih belum menikmati penyaluran KUR tersebut.
II. INFORMASI DAN PERMASALAHAN
Sebelum melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Papua terkait dengan program
penyaluran KUR tersebut, Komisi XI DPR RI telah menyampaikan beberapa pertanyaan
terkait pelaksanaan KUR di Provinsi Papua yang disampaikan kepada instansi terkait
pelaksanaan KUR. Adapun jawaban yang disampaikan kepada Sekretariat Komisi XI DPR RI
adalah sebagai berikut:
1. OTORITAS JASA KEUANGAN
Kredit Usaha Rakyat selama tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 14,11%, namun
kemudian kembali menurun drastis pada tahun 2015 sebesar 59,20% menjadi Rp302 Miliar.
Adapun NPL secara keseluruhan pada tahun 2014 membaik dibanding tahun sebelumnya
yaitu berkurang dari 3,12% menjadi 2,97% di tahun 2014. Adapun di tahun 2015, NPL
meningkat menjadi 8,07%. Adapun Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat di Provinsi
Papua selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Adapun rincian realisasi penyaluran KUR selama tahun 2015 di Provinsi Papua adalah
sebagai berikut:
Terdapat beberapa kendala penyaluran KUR yang turut mempengaruhi penurunan
outstanding KUR dalam setahun terakhir, antara lain:
a. Terdapat bank penyalur KUR memiliki NPL yang cukup tinggi sehingga harus
melakukan evaluasi dan pembenahan, dan tidak menyalurkan KUR pada tahun 2015
dan sedikit banyak berdampak pada akselerasi penyaluran KUR.
b. Terdapat bank yang belum memiliki online system data KUR dengan Perusahaan
Penjamin dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sehingga belum mendukung
pelaksanakan KUR.
c. Bank kesulitan untuk menemukan debitur yang memiliki usaha baru dan belum
mendapat kredit dari perbankan, terutama di wilayah operasional bank.
d. Adanya persaingan dengan bank-bank bukan penyalur KUR yang juga memiliki
produk pembiayaan UMKM.
Sektor ekonomi yang banyak diberikan penyaluran KUR yaitu sektor perdagangan,
merupakan potensi cukup besar yang hampir ada di setiap daerah, dengan jumlah penyaluran
kredit KUR mencapai 59,26%.
NPL KUR untuk wilayah Papua berada di atas benchmark, yaitu sebesar 8,07%. Dominasi
NPL juga berada pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial
wajib yang mencapai 57,11% dari kredit yang disalurkan pada sektor tersebut. Berdasarkan
evaluasi dan hasil penelitian, beberapa penyebab NPL KUR tersebut, antara lain:
a. Pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa dana KUR yang disalurkan
adalah dana bantuan atau hibah dari pemerintah, sehingga tidak dibayarpun tidak
masalah.
b. Usaha debitur mengalami penurunan karena salah kelola, meningkatnya persaingan,
faktor cuaca untuk usaha budidaya atau pertanian dan aktivitas ekonomi di sekitar
lokasi bisnis yang mulai menurun.
c. Debitur KUR sudah tidak diketahui lagi keberadaannya karena tempat usaha yang
dijalankan tidak permanen.
d. Kelemahan dalam proses analisis oleh pegawai bank sehingga salah menghitung
kemampuan dan tingkat keberlangsungan usaha calon debitur.
e. Tidak adanya agunan untuk KUR mikro yang sedikit banyak memberikan moral
hazard kepada debitur dan bank kesulitan untuk melakukan penagihan.
Data di bawah ini merupakan penyaluran KUR di Provinsi Papua berdasarkan kelompok
sektor ekonomi:
Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh para nasabah KUR dalam mendapatkan KUR
tersebut diantaranya:
a. Lokasi calon debitur yang cukup jauh dari lokasi kantor bank yang mengakibatkan
bank kesulitan untuk menjangkau ataupun menangkap potensi dan meyakini usaha
calon debitur.
b. Lokasi usaha calon debitur yang tidak permanen sementara untuk skim KUR mikro
tidak diperlukan jaminan tambahan sehingga mengurangi keyakinan bank untuk
keberlangsungan usaha calon debitur.
c. Usaha debitur baru mulai berjalan dengan membutuhkan modal kerja untuk dapat
bertumbuh, sementara bank belum memperoleh keyakinan bahwa calon debitur dapat
bertahan dengan usaha yang baru dijalankannya.
d. Calon debitur belum mampu untuk menatausahakan hasil usaha dan mengelola
keuangan sehingga tidak dapat meyakinkan bank akan kemampuan dan kelangsungan
usahanya.
e. Karakter masyarakat yang masih ragu dan takut berhubungan dengan bank.
f. Kendala dalam perizinan legalitas usaha terkait perizinan perolehan IUMK (Izin
Usaha Mikro Kecil).
Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong masyarakat untuk dapat mengakses layanan
perbankan termasuk KUR melalui edukasi dan konsultasi kepada masyarakat antara lain
dengan sosialisasi langsung, ataupun melalui media cetak. OJK juga mengadakan pelatihan
untuk analisis kredit mikro untuk pegawai bank umum dan BPR termasuk kredit mikro, mulai
dari proses inisiasi sampai dengan pengawasan dan supervisi kredit tersebut.
Selain itu, OJK juga mendukung bank-bank agar membina calon-calon debitur yang baru
memulai usaha dengan pembiayaan dari dana CSR yang selanjutnya diarahkan untuk
meningkat ke pembiayaan melalui KUR hingga kredit komersial.
Pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh OJK terhadap perbankan termasuk dalam
penyaluran KUR melalui:
a. Memastikan bahwa pada proses implementasi penyaluran kredit, bank telah
menerapkan Credit Risk Management secara memadai sejak tahapan inisiasi kredit
hingga pengawasan dan supervisi.
b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran KUR yang dilakukan oleh
Bank. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan
perbaikan antara lain bank perlu menambah atau meningkatkan kualitas tenaga analis.
c. OJK bersama dengan perbankan telah meluncurkan program Branchless Banking
yaitu Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku
Pandai). Melalui program tersebut, bank dapat melayani masyarakat di remote area
bekerja sama dengan agen di daerah tersebut, tanpa perlu membuka kantor. Agen
tersebut juga dapat bertindak sebagai pemasar untuk menawarkan kredit KUR.
d. Meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan pelaku
usaha mikro, sehingga masyarakat mengetahui produk jasa keuangan yang sesuai
dengan kebutuhan dan mengetahui risiko-risiko yang melekat pada produk jasa
keuangan tersebut.
Selama tahun 2015, OJK Provinsi Papua dan Papua Barat menerima 45 pengaduan yang di
antaranya merupakan pengaduan dalam bidang perbankan sebanyak 24 kasus. Sebagian besar
dari pengaduan tersebut terkait kredit komersial, kredit konsumtif. Sampai dengan saat ini,
OJK belum menerima pengaduan terkait kredit usaha rakyat atau KUR.
Berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penyaluran KUR oleh
perbankan, OJK menyampaikan beberapa usulan untuk memperluas jangkauan KUR dan
memperbaiki sistem yang ada, yaitu:
a. Skema KUR Mikro yang tidak mewajibkan adanya agunan mengakibatkan suku
bunga KUR relatif lebih tinggi karena Bank harus meng-cover risiko yang lebih besar.
Selanjutnya, dapat dipertimbangkan penggunaan agunan tambahan sehingga bank
dapat memberikan suku bunga yang lebih ringan sekaligus meningkatkan awareness
atas pengembalian kewajibannya.
b. Edukasi kepada masyarakat melalui media yang menjangkau remote area mengenai
program KUR. Namun dalam edukasi harus ditekankan bahwa KUR bukan hibah dan
harus dikembalikan. Hal tersebut mengingat masih adanya persepsi di masyarakat
bahwa KUR adalah dana sumbangan atau dana hibah dari pemerintah yang boleh
tidak dikembalikan.
c. Pemberian keterampilan dalam menjalankan usaha kepada debitur-debitur KUR,
termasuk mengelola keuangan serta menatausahakan hasil usahanya.
2. PT. BRI PROVINSI PAPUA
Pada Desember 2014 terjadi Moratorium KUR, namun demikian perkembangan penyaluran
KUR di Provinsi Papua terus meningkat dimana realisasi Tahun 2013 sebesar Rp. 539.534
juta, Tahun 2014 s/d November 2014 sebesar Rp 858.225 juta. Dan Penyaluran KUR Baru
2015 mencapai Plafon Rp 337.377 Juta. Sisa Outstanding (KUR lama+baru) Sebesar Rp.
496.955 juta.
Akibat Moratorium tersebut sehingga sampai dengan bulan juli 2015 terjadi penurunan
jumlah Debitur. Dimana Jumlah Debitur selama 3 tahun terakhir terus mengalami
peningkatan, pada tahun 2013 sebanyak 26.541, pada tahun 2014 sebanyak 30.171 dan 2015
menjadi 20.705.
Penyaluran pinjaman didominasi oleh Sektor Perdagangan besar & eceran dengan Total
Outstanding sebesar Rp 258.746 juta.
3 Sektor Terbesar Penyaluran Pinjaman di Papua adalah sebagai berikut:
1. Perdagangan (60.90%)
2. Transportasi dn komunikasi (12.85%)
3. Jasa Dunia Usaha (6.28%)
Prosentase NPL KUR di Provinsi Papua setiap tahunnya mengalami penurunan dimana di
tahun 2013 NPL KUR 2,46%, mengalami penurunan di tahun 2014 sebesar 1,93%, dan di
akhir tahun 2015 turun sisa 1,28%.
Dari sisa NPL 1,28% atau sebesar Rp.9.545 juta di tahun 2015, Sektor Ekonomi Jasa Dunia
usaha menyumbang NPL sebesar 11.95%, dan jasa Transportasi sebesar 9,34%.
Perbandingan secara komposisi kredit KUR masih lebih kecil dibandingkan kredit UMKM
yang lain (Kupedes) yaitu masih sebesar 25,02%, namun jika dilihat dari pertumbuhan
perbulannya khususnya KUR Mikro Baru Tahun 2015 , rata-rata pertumbuhan sebesar
53,63%.
Program KUR berdampak positif bagi perkembangan usaha Mikro, tercermin dari jumlah
Debitur yang migrasi dari KUR ke Pinjaman Komersil terus tumbuh positif. Ditahun 2014
sebanyak 222 Debitur migrasi ke Komersil dengan Plafond Rp. 7.567 juta dan pada tahun
2015 sebanyak 323 Debitur dengan Plafond Rp. 21.567 juta.
Program-program yang dilakukan oleh BRI dalam rangka akselerasi KUR di Provinsi Papua
adalah:
1. Kegiatan Sosialisasi Kepada Pengusaha Ikan ASAR dan Pengusaha Binaan dinas
Teknis.
2. Kegiatan Grebeg Pasar dalam Pemasaran KUR didampingi WP Pembina.
3. Kegiatan Sosialisasi dan Pemasaran Langsung Di pasar.
4. Kegiatan Sosialisasi KUR melalui Media Spanduk.
Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh BRI dalam rangka penyaluran KUR di Provinsi
Papua adalah:
1. Calon nasabah masih awam dan masih Takut untuk meminjam Kredit.
2. Pola Pikir masyarakat masih menganggap KUR merupakan bantuan/Dana Hibah dari
pemerintah sehingga tidak dibayar pun tidak masalah.
3. Legalitas Usaha terkait perijinan sampai saat ini belum diterbitkan nya Perwal/
Perbub yang mendelegasikan wewenang untuk menerbitkan IUMK.
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Papua
Realisasi pencairan KUR BNI Wide sepanjang tahun 2015 sebesar Rp. 3.04 T atau 101.4%
dari target sebesar Rp. 3 T. , dan untuk Prop. Papua sebesar Rp. 8.88 miliar. Selama tahun
2015 penyaluran KUR BNI sebagian besar 70.34% pada sektor perdagangan Hotel &
Restoran.
Nasabah KUR perorangan mendominasi dalam penyaluran KUR selama tahun 2015.
Performa kredit KUR Penyaluran 2015 untuk NPL adalah sebesar 0 %, dan untuk NPL
Kredit KUR di Papua secara portepel total sd. des 2015 sebesar 1.85% (akumulasi penyaluran
KUR dari tahun sebelumnya). Tingkat suku bunga tahun 2015 untuk semua sektor usaha
adalah sama sebesar 12 %, dan di tahun 2016 sebesar 9%. Perbandingan penyaluran Portepel
kredit KUR terhadap Portepel kredit UMKM (Small) per 31 Des 2015 yakni : 2.38%.
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran KUR adalah:
1. Adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa kredit KUR merupakan dana hibah
dari pemerintah.
2. Sebagian besar pengusaha mikro dan retail rata-rata belum mencapai 1 tahun dalam
menjalankan usahanya.
3. Performance kredit kurang lancar/kurang baik
4. Sebagian pengusaha mikro dan retail sudah mempunyai kredit produktif di bank
sehingga tidak masuk dalam skim penyaluran kredit KUR.
5. Permohonan jangka waktu fasilitas kredit KMK dari calon debitur melebihi dari
ketentuan KUR (maks. 3 tahun).
Dalam pencairan dana KUR, calon nasabah cukup menyediakan jaminan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, dan tidak dikenakan lagi biaya/ penyediaan dana jaminan. Suku
bunga yang berlaku tahun 2016 sebesar 9% per tahun. Tingkat suku bunga sebesar 9%
tersebut sudah sesuai dengan kemampuan membayar dan telah dapat diterima dengan baik
oleh sebagian besar pelaku pasar segmen mikro maupun ritel.
Dari 85 Pipeline KUR yang masuk ditahun 2015, 31 Calon debitur (36,47%) batal di proses
dengan rincian sebagian calon debitur ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yang ada.
Alasan penolakan KUR tersebut mayoritas karena debitur NPL di bank lain atau bad rating.
Pemberian insentif untuk debitur KUR lancar tidak ada, tetapi bagi debitur yang lancar,
menjadi pertimbangan dalam memberikan tambahan kredit, baik berupa KUR ataupun kredit
lainnya.
Di wilayah Papua, sosialisasi KUR telah dilakukan melalui beberapa media, seperti media
cetak, media elektronik (radio), media sosial. Sosialisasi di media cetak telah dilakukan
melalui surat kabar, spanduk di lokasi yang strategis, pembagian brosur di pasar. Kemudian
dilakukan penetrasi pasar melalui kegiatan Selling Day KUR oleh seluruh pegawai BNI.
Program KUR berdampak positif bagi pelaku usaha kecil/mikro yang bankable dari sisi usaha
namun belum bankable dari sisi jaminan. Hal ini dapat dilihat dari, peningkatan aktivitas
transaksi usaha debitur UMKM yang berdampak pada pertumbuhan kredit sektor Perdangan,
Hotel dan restoran sebesar Rp. 1.631 miliar menjadi Rp. 12.486 miliar di Oktober 2015 dari
posisi Rp. 10.836 miliar di Desember 2014. Program KUR di Provinsi Papua sudah mulai
memberikan dampak positif kepada produktivitas dan usaha mikro. Sebagai indikator adalah
besarnya KUR yang diserap oleh pelaku usaha mikro di sektor perdagangan yang merupakan
sektor penunjang kemajuan di Provinsi Papua, dimana terdapat pertumbuhan yang signifikan
pada periode Desember 2014 ke Oktober 2015 sebesar Rp. 1.631 miliar untuk wilayah
Papua.
Penyaluran Kredit UMKM BNI Wilayah Papua, didominasi oleh NPL di sektor PHR
(Perdagangan, Restoran & Hotel) 71,26% dan terkonsentrasi di Provinsi Papua. Penyaluran
Kredit UMKM BNI sampai dengan 31 Desember 2015 secara umum di dominasi pada sektor
Perdagangan. Restoran dan Hotel (PHR) 66,39% dan Sektor Konstruksi (12.47%). Realisasi
pencairan KUR BNI Wide sepanjang tahun 2015 sebesar Rp. 3.04 T atau 101.4% dari target
sebesar Rp. 3 Triliun, dan 70.34% fokus pada sektor perdagangan Hotel dan Restoran
Sedangkan untuk Provinsi Papua sebesar 56.26 % di sektor yang sama, dengan dominasi
debitur KUR berupa debitur perorangan.
Rencana dan program kerja BNI dalam mengembangkan bisnis di Papua adalah sebagai
berikut:
a. Untuk mendukung perkembangan bisnis dan meningkatkan layanan BNI di
wilayah timur Indonesia (Papua dan Papua Barat), BNI membuka Kantor
Wilayah ke-15 di Jayapura, Papua sejak Oktober 2012. Keberadaan kantor
wilayah di Indonesia timur dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antara
outlet-outlet BNI yang sudah ada serta langkah antisipatif BNI terhadap
permintaan fasilitas pembiayaan yang terus meningkat seiring dengan
pesatnya pertumbuhan ekonomi di Papua dan Papua Barat.
b. Saat ini BNI memiliki 28 outlet dan 151 ATM yang tersebar di Papua, dan
terus mengembangkan jaringan outlet dan ATM di Papua, dimana pada tahun
2016 ini terdapat rencana penambahan 21ATM dan 1 outlet sebagai bentuk
perluasan layanan di Papua.
c. BNI menjalin kerjasama dengan GKI Sinode di Tanah Papua untuk akses
pembiayaan kepada anggota jemaat baik untuk kebutuhan usaha produktif
maupun kebutuhan konsumtif.
d. BNI fokus dalam pembiayaan-pembiayaan pada sektor unggulan di Papua
seperti Perdagangan, Konstruksi dan Jasa-Jasa Dunia Usaha maupun pada
industri kreatif yang spesifik di wilayah Papua.
e. Bekerjasama dengan institusi-institusi baik pemerintahan maupun swasta
untuk penyaluran kredit pegawai dan fasilitas payroll
f. Sosialisasi produk-produk perbankan diberbagai tempat, kesempatan dan
kegiatan.
g. Ekspansi kredit usaha dengan basis komunitas-komunitas usaha.
h. Meningkatkan pengumpulan dana murah pihak ketiga melalui end to end
transaction management (collection.payment and settlement).
i. Meningkatkan kapabilitas front office untuk menciptakan layanan yang
menghasilkan penjualan (service creates sales).
j. Perbaikan dan percepatan proses bisnis di bidang perkreditan, operasional, dan
pengadaan untuk pelayanan nasabah yang lebih baik.
Saran atau masukan yang dapat dijalankan ke depan dalam rangka meningkatkan realisasi
dan pencapaian tujuan pemberlakuan program Kredit Usaha Rakyat adalah sesuai
masukan/usulan dari para pengusul KUR disektor mikro/retail, jangka waktu pengembalian
kredit KUR dapat diperpanjang hingga 5 tahun.
4. BPD PAPUA
Penyaluran KUR yang dilakukan oleh BPD Papua dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir
adalah sebagai berikut:
Target dan realisasi penyaluran KUR menurut sektor usaha :
Total realisasi penyaluran KUR secara keseluruhan 3 tahun terakhir adalah sbb :
a. Outstanding 2013 : Rp. 178.298313.019,-
b. Outstanding 2014 : Rp. 195.664.759.042,-
c. Outstanding 2015 : Rp. 85.522.158.937,-
Realisasi penyaluran KUR menurut sector usaha (sector ekonomi) adalah :
a. Perdagangan besar dan eceran sebesar 65 %,
b. Jasa Dunia usaha, Kemasyarakatan dan hiburan 14 %
c. Pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan 5 %
d. Transportasi, pergudangan dan komunikasi 4 %
e. Sektor-sektor lainnya sebesar 12 %
Realisasi penyaluran KUR menurut pengelompokan besaran kredit :
a. Realisasi KUR Mikro sebesar 18 %
b. Realisasi KUR Retail sebesar 82 %
Realisasi Penyaluran KUR menurut karakteristik nasabah KUR :
Hampir semua KUR disalurkan kepada pengusaha perorangan
Non Performing Loan (NPL) KUR :
a. NPL KUR Tahun 2013 : 5,88 % atau Rp. 10.476.206.380,-
b. NPL KUR Tahun 2014 : 7,86 % atau Rp. 15.385.630.156,-
c. NPL KUR Tahun 2015 : 23,54 % atau Rp. 19.428.428.747,-
Terjadi kenaikan NPL KUR yang sangat signifikan dari tahun 2014 ke tahun 2015,
disebabkan pada tahun 2015 Bank Papua sudah tidak menyalurkan KUR, sehingga yang
terjadi adalah pelunasan atau penurunan sebagian besar saldo KUR yang lancar, sementara
KUR yang non lancar ada peningkatan 3,9 milyar.
Tingkat suku bunga menurut sektor usaha :
a. Modal Kerja Ritel : 13 % Effektif per tahun
b. Modal Kerja Mikro : 22 % Effektif per tahun
c. Investasi Ritel : 13 % Effektif per tahun
d. Investasi Mikro : 22 % Effektif per tahun
Perbandingan KUR dan Kredit UMKM sejenis :
Tahun 2013 :
a. Saldo KUR : Rp. 178.298.313.019,- atau 27 %
b. Saldo UMKM : Rp. 671.046.566.670,- atau 73 %
Tahun 2014 :
a. Saldo KUR : Rp. 195.664.759.042,- atau 23 %
b. Saldo UMKM : Rp. 861.536.029.938,- atau 77 %
Tahun 2015 :
a. Saldo KUR : Rp. 82.522.158.937,- atau 10 %
b. Saldo UMKM : Rp. 863.088.943.115,- atau 90 %
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran KUR oleh BPD Papua adalah:
a. Terbatasnya akses SID, karena di beberapa daerah masih terdapat jaringan
komunikasi yang kurang bagus.
b. Kondisi geografis Papua yang relative sulit dijangkau
c. Image Masyarakat bahwa KUR adalah bantuan bukan kredit sehingga ada indikasi
sengaja dimacetkan.
d. Kondisi sosial budaya masyarakat yang kadang menjadi penghambat
berkembangnya bisnis UMKM, dimana faktor sosial masyarakat sangat dominan.
Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon nasabah KUR adalah sbb :
a. Memiliki usaha produktif yang sudah berjalan
b. Tidak sedang menikmati fasilitas kredit dari lembaga keuangan dibuktikan dengan
hasil pengecekan SID
c. Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon nasabah. Bila ada calon nasabah
yang tidak memenuhi persyaratan tersebut maka tidak dapat diberikan fasilitas
KUR, karena Lembaga Penjamin tidak akan bersedian menjamin KUR tersebut.
Untuk KUR Mikro, nasabah tidak dipersyaratkan harus menyediakan agunan. KUR Retail,
calon nasabah menyediakan agunan senilai 30 % dari plafond kredit. Persyaratan ini
sesungguhnya hanyalah untuk mengantisipasi moral hazard dari calon debitur, karena
pengikatan agunan juga tidak harus notariil. Besaran suku bunga saat ini sudah sesuai dengan
kemampuan membayar calon debitur. Secara umum, diperkirakan 80 sampai 85 persen
permohonan KUR yang diterima dapat direalisasikan kreditnya. Selebihnya tidak dapat
direalisasikan kreditnya karena tidak memenuhi persyaratan. Biasanya permohonan KUR
tidak dapat disetujui karena :
a. Sedang menikmati fasilitas kredit.
b. Usaha belum berjalan..
Sosialisasi KUR kepada masyarakat pelaku usaha dilakukan bersama-sama dengan
Pemerintah maupun dilakukan sendiri oleh analis-analis kredit, juga oleh Bank dengan
menggunakan media promosi. Pengetahuan nmasyarakat tentang KUR sudah cukup baik.
Upaya Bank dalam rangka meningkatkan sosialisasi informasi KUR kepada masyarakat
melalui seluruh jaringan kantor. Secara umum KUR dianggap dapat member dampak positif
terhadap meningkatnya volume usaha dan omset usaha.UMKM di Provinsi Papua dari yang
non bankable menjadi bankable.
Program KUR sudah berjalan di provinsi Papua, dinama Bank Papua sendiri sudah
melakukan penyaluran sejak tahun 2010. Indikator bahwa KUR memberi dampak
meningkatkan volume usaha adalah trend penyaluran yang selalu meningkat sampai tahun
2014. Data tahun 2015 yang menunjukkan penurunan outstanding adalah karena Bank Papua
sudah tidak melakukan penyaluran KUR sejak tahun 2015.
Saran/masukan terhadap pencapaian pemberlakuan program KUR adalah :
a. Pemerintah memperbanyak lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR
b. Resiko kredit yang dijamin oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Kredit
agar prosentasi diperbesar lagi.
c. Pelayanan dan pembinaan kepada UMKM disinergikan dengan program
pembinaan oleh pemerintah
5. PT. ASKRINDO
Data-data di bawah ini adalah total penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi
Papua yang telah disalurkan kepada perbankan:
BANK PELAKSANA DEBITURTENAGA
KERJAPLAFON KUR PENJAMINAN
KLAIM
DIBAYAR NPG%
1. BANK PEMERINTAH:
1.1. BNI 13 24 2.649,5 1.329,6 0,0%
1.2. BTN 4 42 1.200,0 840,0 0,0%
1.3. BANK MANDIRI 2.906 196 54.184,7 31.282,0 178,0 0,6%
1.4. BRI 18.645 2.067 461.103,9 187.548,8 10.726,8 5,7%
TOTAL BANK PEMERINTAH: 21.568 2.329 519.138,1 221.000,4 10.904,8 4,9%
2. BANK BPD:
2.1. BANK PAPUA 1.714 1.817 101.256,6 71.593,7 1.792,7 2,5%
TOTAL BPD: 1.714 1.817 101.256,6 71.593,7 1.792,7 2,5%
GRAND TOTAL: 23.282 4.146 620.394,7 292.594,1 12.697,5 4,3%
PENJAMINAN KUR PT. ASKRINDO PER BANK PELAKSANA
PERIODE: JANUARI 2013 SD 31 DESEMBER 2015
Dalam Rp.Juta, kecuali Debitur dan Tenaga Kerja
TAHUN SERTIFIKAT PENJAMINAN DEBITURTENAGA
KERJAPLAFON KUR PENJAMINAN
KLAIM
DIBAYAR NPG%
2013 2.764 954 78.225,2 55.458,9 - 0,0%
2014 11.842 2.077 307.805,8 218.050,6 933,6 0,4%
2015 8.676 1.115 234.363,7 19.084,8 11.764,0 61,6%
TOTAL: 23.282 4.146 620.394,7 292.594,3 12.697,6 4,3%
PERIODE: JANUARI 2013 SD 31 DESEMBER 2015
Dalam Rp.Juta, kecuali Debitur dan Tenaga Kerja
Non Performing Guarantee (NPG) Kredit Usaha Rakyat Askrindo di Wilayah Provinsi Papua
selama 3 tahun terakhir untuk seluruh bank pelaksana penyalur KUR adalah sebesar 4,3%;
dan yang tertinggi BRI sebesar 5,7%.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Non Performing Guarantee (NPG), yaitu antara
lain:
1. Kesiapan Nasabah Calon Debitur KUR
Kesiapan nasabah menjalankan usahanya sangat mempengaruhi kemampuan nasabah
untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kredit kepada bank pelaksana. Nasabah yang
berpengalaman pada umumnya mempunyai kecenderungan lebih mampu mengelola
usahanya sehingga diharapkan dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank.
2. Sektor Usaha yang Dimasuki
Sektor usaha yang dibiayai oleh perbankan tingkat resikonya berbeda-beda, dan pada
umumnya sektor yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan mempunyai
tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor usaha yang tahan
terhadap perubahan lingkungan.
3. Pendampingan dan Pembinaan Teknis
Keberhasilan usaha debitur tidak semata-mata tergantung pada aspek permodalan,
namun juga dipengaruhi iklim usaha, aspek pembinaan teknis, proses produksi, dan
pemasaran yang saling berkaitan.
Bagi UMKMK faktor pendampingan dan pembinaan mempunyai peranan penting dan
sangat berpengaruh pada keberhasilan dalam mengelola usahanya. Sifat pemberian
kredit yang terpadu dengan pendampingan dan pembinaan merupakan skema kredit
yang ideal bagi UMKMK.
4. Kesiapan Bank Pelaksana Penyalur KUR
Bank pelaksana KUR yang mempunyai akses lebih dekat dengan UMKMK
mempunyai kecenderungan dapat melakukan pengendalian lebih baik kepada
UMKMK, sehingga diharapkan dapat menekan tingkat Non Performing Guarantee
(NPG).
5. Sosialisasi Program KUR
Diperlukan sosialisasi yang lebih terpadu dari pihak-pihak yang terkait, sehingga ada
kesamaan persepsi dalam pelaksanaan program penjaminan KUR.
Peran serta seluruh pihak yang terkait dalam upaya melakukan kontrol agar Non Performing
Guarantee (NPG) KUR tidak menjadi tinggi adalah sangat diperlukan. Dalam hal ini,
langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Askrindo untuk menekan tingkat NPG, yaitu
sebagai berikut :
1. Terhadap KUR yang telah memasukan NPL (coll 3, 4, 5) akan segera
dikomunikasikan dengan pihak bank pelaksana KUR, agar terlebih dahulu dilakukan
langkah-langkah restrukturisasi, dan klaim merupakan upaya atau langkah terakhir
dalam penyelesaian KUR;
2. Sosialisasi ketentuan dan persyaratan program KUR, baik kepada pihak Bank
Pelaksana KUR maupun instansi-instansi atau Dinas terkait pembina UMKMK;
3. Melakukan verifikasi secara cermat atas berkas-berkas dan data-data permohonan
penerbitan Sertifikat Penjaminan program KUR;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan KUR, baik secara administratif maupun secara
langsung di lapangan.
Saran/masukan yang dapat dijalankan ke depan dalam rangka meningkatkan realisasi dan
pencapaian tujuan pemberlakuan program Kredit Usaha Rakyat adalah dengan melakukan
langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi dan tujuan pemberlakuan
program KUR, agar volume serapan penjaminan KUR meningkat. Adapun langkah-langkah
tersebut adalah:
1. Melakukan kerjasama dengan Kantor Dinas Sektoral terkait, agar dapat mengarahkan
peningkatan penjaminan KUR Program Linkage baik Pola Executing maupun Pola
Channeling;
2. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan Kantor Cabang ataupun
Unit-unit Bank Pelaksana Penyalur KUR dan Kantor Dinas Sektoral terkait, termasuk
melakukan kerjasama sosialisasi dengan Komite Kebijakan KUR dan Kementerian
teknis yang terkait, seperti: Kementerian Koperasi & UKM.
6. PERUM JAMKRINDO
Data-data di bawah ini adalah total penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi
Papua yang telah disalurkan kepada perbankan:
Portofolio penjaminan KUR pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun
2014 dikarenakan adanya masa transisi dari KUR lama menuju KUR baru, sehingga
penyaluran KUR sempat terhenti dalam beberapa bulan.
Jumlah Volume Jumlah Volume Jumlah Volume Jumlah Volume
Nasabah KUR Nasabah KUR Nasabah KUR Nasabah KUR
(unit) (Rp. Juta) (unit) (Rp. Juta) (unit) (Rp. Juta) (unit) (Rp. Juta)
1 BRI 21.600 439.028 13.879 290.809 814 21.799 36.293 751.636
2 BANK MANDIRI 106 37.868 95 37.760 336 19.223 537 94.851
3 BNI 49 11.472 7 1.550 1 120 57 13.142
4 BTN 37 5.079 12 2.231 - - 49 7.310
5 BPD PAPUA 1.254 91.014 348 28.012 - - 1.602 119.026
6 BSM 120 9.166 55 8.997 - - 175 18.163
23.166 593.627 14.396 369.359 1.151 41.142 38.713 1.004.128
TOTAL20152013
TOTAL
No.Bank
Pelaksana
2014
Masyarakat Papua masih beranggapan bahwa kredit program merupakan dana hibah dari
pemerintah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemacetan KUR disebabkan karena
keterbatasan pengalaman UMKM dalam menjalankan usahanya dan keterbatasan
kemampuan manajemen.
Non Performing Guarantee (NPG) Perum Jamkrindo di Provinsi Papua periode tahun 2013
s.d 2015 adalah sebagai berikut:
Besar Non Performing Guarantee (NPG) KUR Perum Jamkrindo di Provinsi Papua pada
tahun 2013 sebesar 22,59%, tahun 2014 sebesar 12,12% serta tahun 2015 sebesar 49,94%.
Nilai NPG yang tinggi pada tahun 2015 disebabkan karena pada tahun 2015 merupakan masa
transisi dari KUR lama kepada KUR baru sehingga plafond yang disalurkan tidak sebesar
tahun sebelumnya, sedangkan nilai klaim yang dibayar merupakan komitmen atas
penjaminan kredit KUR di tahun tahun sebelumnya.
Permasalahan terkait KUR di Provinsi Papua dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Regulasi:
a. Adanya ketentuan yang berlaku surut sehingga menyulitkan apabila sudah ada
penyaluran KUR yang dilakukan sebelum peraturan itu terbit
b. Tidak adanya masa transisi ketika muncul peraturan baru, sehingga
penyesuaian ketentuan internal dan sosialisasi ke uker di daerah kerap tidak
optimal.
c. Sebagian besar Debitur memiliki pengalaman terbatas dalam menjalankan
usaha sehingga kreditnya mengalami gagal usaha.
d. Banyak pelaku UMKMK yang gagal bersaing, terutama dengan pelaku usaha
skala besar.
e. anggapan di masyarakat bahwa dana KUR merupakan dana bantuan
pemerintah/hibah yang tidak perlu dikembalikan.
2. Operasional:
a. Sebelum diwajibkannya penjaminan secara online, sehingga menyulitkan
dalam proses membangun database atau rekonsiliasi data.
b. Strategi sosialisasi yang kurang tepat sehingga masih banyak UMKMK atau
masyarakat yang berpendapat bahwa KUR adalah dana hibah atau bantuan.
Plafond
Kredit
Klaim yang
DisetujuiNPG
Plafond
Kredit
Klaim yang
DisetujuiNPG
Plafond
Kredit
Klaim yang
DisetujuiNPG
KUR 52,81 11,93 22,59% 25,03 12,12 48,42% 42,01 20,98 49,94%
2013 2014 2015
Pola Penjaminan
c. Belum adanya database UMKMK dari kementerian atau dinas teknis di daerah
sehingga mengakibatkan persebaran sektor KUR yang lebih banyak di sektor
perdagangan dibandingkan sektor prioritas (agribisnis, perkebunan, kelautan
dan perikanan, dan pertanian serta TKI).
d. Terdapat debitur KUR nakal dan memanfaatkan kelemahan sistem,
diantaranya dengan cara mengajukan kredit kepada lebih dari satu bank,
meminjam kredit dengan identitas palsu, dll.
e. Para pelaku UMKMK belum memiliki sistem usaha yang baik, jika key person
usaha tersebut sakit/meninggal akan mengganggu usaha.
f. Karakteristik debitur KUR kebanyakan adalah debitur kredit mikro/kecil dan
tidak semua bank memiliki spesialisasi/pengalaman melayani kredit
mikro/kecil.
Saran/masukan yang dapat dijalankan oleh Perum Jamkrindo adalah:
1. Perum Jamkrindo terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi/pelatihan yang dilakukan
oleh Kementerian Teknis, Dinas Teknis/Pemda, Perbankan kepada masyarakat/pelaku
UMKMK di daerah.
2. Perum Jamkrindo terlibat aktif dan mendorong Pemerintah agar regulasi KUR dapat
dibuat menjadi lebih applicable, fleksibel, namun tetap sesuai dengan faktor-faktor
prudentialitas kredit sehingga perbankan tidak ragu dalam melakukan penyaluran
kredit.
3. Perum Jamkrindo terlibat aktif dalam penyusunan database UMKMK agar KUR yang
disalurkan menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan skala prioritas
pengembangan ekonomi nasional.
4. Peranan Kementerian Teknis, dinas-dinas teknis di daerah, dan Pemda dalam
menyiapkan debitur-debitur sesuai program prioritas/unggulannya masing - masing
dapat lebih ditingkatkan sehingga dapat memperkecil kemungkinan KUR macet.
5. Menghidupkan peranan lembaga-lembaga pendamping dalam membina UMKMK di
daerah dan menjadi mitra UMKMK dalam berkonsultasi permasalahan bisnis/usaha.
6. Pemerintah dapat mempermudah pemberian izin kepada pelaku UMKMK di daerah
agar mendapat kepastian usaha.
7. Pemerintah dapat melakukan program sertifikasi tanah secara lebih luas dan merata
agar para pelaku UMKMK dapat memperoleh sertifikat tanah resmi sehingga dapat
dijadikan salah satu sarana mengakses permodalan.
III. PENUTUP
Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI guna mengetahui gambaran
yang lebih jelas mengenai kondisi KUR di daerah dan permasalahannya khususnya yang ada
di Provinsi Papua. Kami berharap agar semua permasalahan yang ditemukan dalam
kunjungan kerja ini dapat ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI dengan pihak
Pemerintah.
Jayapura, Januari 2016
TIM KUNJUNGAN KERJA PESIFIK
KOMISI XI DPR RI
KETUA ,
ttd
DR. MUHAMMAD PRAKOSA,PHd