laporan kunjungan kerja komisi v dpr ri ke · pdf filelaporan kunker komisi v dpr ri ke...
TRANSCRIPT
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 1
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI V DPR RI KE PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RESES MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2010 - 2011
TANGGAL 10-12 NOVEMBER 2010
BAB I
PENDAHULUAN
A Dasar Hukum
1. Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan
Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI tanggal 23 Agustus 2010 tentang
Penetapan Jadwal
5. Surat Keputusan Pimpinan DPR RI No. /PIMP/I/2010-2011 tanggal
November 2010 tentang Daerah Tujuan Kunjungan Kerja pada Reses Masa
Sidang I 2010-2011.
6.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah:
a. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung hasil-
hasil pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya Bidang
Pekerjaan Umum, Bidang Perhubungan, Bidang Perumahan Rakyat,
Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Bidang Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika yang menjadi tanggung jawab Komisi V DPR
RI.
b. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Provinsi Sulawesi
Tenggara, utamanya terkait pembangunan Infrastruktur dan
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 2
pembiayaannya yang didanai APBN tahun berjalan dan tahun-tahun
sebelumnya.
c. Untuk menyerap aspirasi di masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara
terkait pembangunan infrastruktur dan pembiayaannya melalui APBN
di tahun-tahun mendatang.
2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan
Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-
RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, pada Pasal 53 tentang
Tugas Komisi, dimana disebutkan bahwa:
1. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang (legislasi)
2. Tugas Komisi di Bidang Anggaran (Budgeting)
3. Tugas Komisi di bidang Pengawasan
Utamanya terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3) tentang Tugas
Komisi antara lain pada:
butir a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,
termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara serta
peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup
tugasnya;
butir c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3) huruf f
tentang ”Komisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 53 ayat
(3), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, dapat”:
”Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang
perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya
dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”.
C. Lokasi dan Waktu
Dalam Reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2010 - 2011, Komisi V DPR RI
melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 10-12
November 2010. Dalam masa kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI melakukan
peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi, dialog, dan melakukan komunikasi
intensif dengan pemerintah daerah, serta masyarakat luas.
Agenda kunjungan di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:
1. Bidang Pekerjaan Umum
Jalan Nasional Batas Kota-Bandara Halu Uleo
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 3
Lokasi rencana pembangunan jembatan Teluk Kendari (Jembatan Bahtera
Mas)
SPAM IKK Lapangbaga di Kab. Kolaka
Proyek Pengendalian Banjir Sungai Balandette di Kab. Kolaka
Rusunawa Kota Kendari
2. Bidang Perhubungan:
Bandara Halu Uleo
Pelabuhan Laut Kolaka
Pelabuhan Laut Bungkotoko - Kendari
3. Bidang Perumahan Rakyat:
Perumahan Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan - Kota Kendari
Perumahan Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan - Kec.
Wawatobi - Kab. Konawe
4. Bidang Meteorologi dan Geofisika
Stasiun Meteorologi Maritim Kendari
5. Bidang SAR
Kantor Basarnas Kendari
Tim Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi
Tenggara pada tanggal 10-12 November 2010 adalah sebagai berikut:
NO. N A M A FRAKSI KET.
1 DRS. YOSEPH UMARHADI, M.SI, MA PDIP Ketua TIM
2 H.M. MALKAN AMIN PG WKl. KETUA
TIM
3 AGUS BASTIAN, SE, MM PD ANGGOTA
4 ETHA BULO PD
ANGGOTA
5 MICHAEL WATIMENA, SE, MM PD ANGGOTA
6 DRS. UMAR ARSAL PD ANGGOTA
7 SONY WAPLAU PD ANGGOTA
8 AGUNG BUDI SANTOSO, SH PD ANGGOTA
9 DRS. RISWAN TONY DK PG ANGGOTA
10 DRA. SADARESTUWATI, S.PA, M.MA PDIP
ANGGOTA
11 KH. IR. ABDUL HAKIM, MM PKS ANGGOTA
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 4
12 IR. H. YUDI WIDIANA ADIA, MSI PKS ANGGOTA
13 HJ. HANNA GAYATRI, SH PAN ANGGOTA
14 KH. ASEP AHMAD MAOSHUL
AFFANDY PPP
ANGGOTA
15 H. IMAM NAHRAWI, S.Ag PKB ANGGOTA
16 IR. FARY DJEMI FRANCIS, MMA P. GERINDRA ANGGOTA
Sekretariat dan Tenaga Ahli Pendukung
1 SARTOMO, S.S. SEKRETARIAT
2 RUDY HARYANTA SEKRETARIAT
3 ADITYA PERDANA, ST. MBA. TENAGA AHLI KOMISI V
4 YASERTO DENUS SAPTOADJI TV PARLEMEN
Rombongan Komisi V DPR RI juga disertai oleh para pendamping dari Kementerian yang
merupakan mitra Kerja Komisi V DPR RI sebagai berikut:
NO N A M A / INSTANSI J A B A T A N
KEMENTERIAN PU :
1 Ir. Mohammad Iqbal Pane
Eselon II, Dir Bina Pelaksanaan Wilayah
Timur III Ditjen Bina Marga,
Kementerian PU
2 Ir. Nurdin Samalia Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan
nasional VI Makasar
3 Ir.Is Prasetya, MSc Kepala BBWS Pompengan Jeneberang
4 Ir. Utuy Riwayat Sulaiman,
MM
Kasubdit. Penataan Lingkungan Wilayah
II, Tata Bangunan
5 Ir. Sardjiono, MM Kasubdit Wilayah II, Ditjen
Pengembangan Air Minum, CK
6 Ditjen Penataan Ruang
7 Suharyanto, ST MT Eselon III, Kasubdit Wilayah Timur III
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 5
Ditjen Bina Marga
8 Ir. Zairi Nursida Kasie Wilayah Timur, Sungai Waduk,
Kementerian PU
9 Romeo AH Penghubung PU
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN :
10 Yudistar Direktur KPLP
12 Hardi Sukarlianto Kasubdit Pelabuhan SDP
13 Ir. Widjaya Lagha Kasubdit Peralatan dan Utilitas Bandara
14 Evita Asidah Staf Ditjen Hubud
15 Harjana Biro Perencanaan
16 Adi Irawan Biro Umum
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT :
16 Widianto H Eseleon II, Asdep Pengembangan dan
Sistem
17 Cut Lisa Kabid Perumahan Pedesaan
18 Bangun Kasubdit Perumahan Pedesaan
19 Ketut Jadi Satker P2P
KEMENTERIAN P.D.T :
20 Ir. Manuriadi Dipl, SE MM Asisten Deputy Urusan Infrastruktur
Sosial
21 Dr. Faisal Ishom, S.Si, M.Eng / Kabag Program
22 Nanang Soemantri Kasubag Penyusunan Anggaran (
Tentative ).
BMKG :
23 Drs. Suhardjono, Dipl-Seis Kapus Geopotensial dan Tanda Waktu
24 Drs. Yusuf Supriadi, MT Kepala Bagian Program & Penyusunan
Anggaran
25 Suherman Staf Subag Monev III
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 6
BASARNAS :
26 Supena Eselon II, Sekretaris Korpri Basarnas
BAB II
SELAYANG PANDANG
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Koordinat : 3’ LS – 6 ‘ LS dan 120’ 45” BT – 124’ 59” BT
Luas Wilayah : 38.140 km2
Jumlah Penduduk : 2.074.974 jiwa (Data BPS 2008)
Ibukota : Kendari
Lingkup Administrasi : 10 Kabupaten, 2 Kota, 117 Kecamatan dan 1.733
Desa/Kelurahan
Sektor Unggulan : Pertanian (Jagung, Ubi Kayu, Kedelai), Industri (Hasil Pertanian
dan Kehutanan), Pertambangan (Nikel, Aspal), Pariwisata
(wisata bahari, agrowisata dan wisata budaya)
Batas-Batas Wilayah
Utara : Provinsi Sulsel dan Sulteng
Selatan : Laut Flores
Barat : Teluk Bone
Timur : Laut Banda
Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian tenggara Pulau
Sulawesi yang beribukotakan Kendari. Secara geografis terletak di bagian selatan garis
khatulistiwa di antara 02°45' - 06°15' Lintang Selatan dan di antara 120°45' - 124°30'
Bujur Timur. Provinsi ini mempunyai wilayah daratan seluas 38.140 km² atau 3.814.000
ha dan wilayah perairan (laut) seluas kurang lebih 114.876 km2.
Selain daratan yang merupakan bagian dari Pulau Sulawesi, Sultra juga mempunyai
pulau-pulau yang tersebar di beberapa kabupaten, yaitu :
1. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Buton yaitu : Pulau Buton, Pulau
Siompu, Pulau Talaga Besar, Pulau Talaga Kecil, Pulau Sagori, Pulau Domalawa,
Pulau Batu Atas, Pulau Tambake, Pulau Kadatua.
2. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Muna yaitu : Pulau Muna, Pulau Tobea
Besar, Pulau Tobea Kecil, Pulau Wataitonga, Pulau Koholifano, Pulau Bakealu,
Kepulauan Tiworo (Pulau Maginti, Pulau Balu, Pulau Katela, Pulau Mandike,
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 7
Pulau Bero, Pulau Rangku, Pulau Maloang, Pulau Gola, Pulau Kayuangin dan
Pulau Tobuan).
3. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Konawe yaitu : Pulau Wawonii, Pulau
Labengki, Pulau Karama, Pulau Bawulu, Pulau Bokori, Pulau Saponda Darat, Pulau
Saponda Laut, Pulau Hari, Pulau Campada.
4. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Kolaka yaitu : Pulau Padamarang, Pulau
Lambasina Besar, Pulau Lambasina Kecil, Pulau Maniang, Pulau Buaya, Pulau
Lemo,
5. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara yaitu : Pulau Karama,
Pulau Labengki, Pulau Bawulu,
6. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Kab. Bombana yaitu : Pulau Masaloka,
Pulau Kabaena
7. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Kab. Wakatobi yaitu : Pulau Wangi-
wangi - Pulau Kawi-Kawi, Pulau Kompona One - Pulau Sampara, Pulau Lentea
Kiwolu, Pulau Kaledupa, Pulau Hoga, Pulau Lentea Langge, Pulau Binongko, Pulau
Tomia, Pulau Runduma, Pulau Moromaho, Pulau Kapota, Pulau Lentea Tomia.
8. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Kab. Buton Utara yaitu : Pulau Tanah
Merah, Pulau Langgere.
Sejarah
Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasar Perpu No. 2
tahun 1964 Juncto UU No. 13 Tahun 1964. Pada awalnya terdiri atas 4 (empat)
kabupaten yaitu: Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, dan
Kabupaten Buton dengan Kota Kendari sebagai ibukota provinsi. Setelah
pemekaran, Sulawesi Tenggara mempunyai 10 kabupaten dan 2 kota.
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai 191 kecamatan yang membawahi 1961
Desa/Kelurahan yang terbagi dalam 10 Kabupaten dan 2 Kotamadya yaitu:
1. Kab. Buton,
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 8
2. Kab. Muna,
3. Kab. Konawe,
4. Kab. Kolaka,
5. Kab. Konawe Selatan,
6. Kab. Wakatobi,
7. Kab. Bombana,
8. Kab. Kolaka Utara,
9. Kab. Buton Utara,
10. Kab. Konawe Utara; dan,
11. Kota Kendari
12. Kota Bau-Bau
Wilayah Administrasi Pemerintahan di masing-masing Kabupaten / Kota pada tahun
2008 yaitu :
1. Kabupaten Buton dengan ibukotanya Pasarwajo, terdiri atas 21 kecamatan yang
dibagi menjadi 207 desa/UPT/kelurahan (178 desa/UPT dan 29 kelurahan).
2. Kabupaten Muna dengan ibukotanya Raha, terdiri atas 23 kecamatan yang dibagi
menjadi 239 desa/UPT/kelurahan (205 desa, 3 UPT dan 31 kelurahan).
3. Kabupaten Konawe dengan ibukota Unaaha, terdiri atas 30 kecamatan yang
dibagi menjadi 360 desa/UPT/kelurahan (306 desa/UPT dan 54 kelurahan).
4. Kabupaten Kolaka dengan ibukota Kolaka terdiri atas 20 kecamatan yang dibagi
menjadi 213 desa//UPT/kelurahan (168 desa/UPT dan 45 kelurahan).
5. Kabupaten Konawe Selatan dengan ibu kota Andoolo terdiri dari 22 kecamatan
yang dibagi menjadi 293 desa/UPT/kelurahan (283 desa/UPT dan 10 kelurahan).
6. Kabupaten Bombana dengan ibukota Kasipute terdiri atas 22 kecamatan yang
dibagi menjadi 139 desa/UPT/kelurahan (116 Desa, 1 UPT dan 22 Kelurahan).
7. Kabupaten Wakatobi dengan ibukota Wanci terdiri atas 8 kecamatan yang dibagi
menjadi 100 desa/UPT/Kelurahan (75 Desa/UPT dan 25 Kelurahan).
8. Kabupaten Kolaka Utara dengan ibukota Lasusua terdiri atas 15 kecamatan yang
dibagi menjadi 133 desa/UPT/kelurahan (127 Desa/UPT dan 6 Kelurahan).
9. Kabupaten Buton Utaradengan ibukota Buranga terdiri atas 6 kecamatan yang
dibagi menjadi 59 desa/UPT/kelurahan (51 Desa/UPT dan 8 Kelurahan).
10. Kabupaten Konawe Utara dengan ibukota Asera terdiri atas 7 kecamatan yang
dibagi menjadi 111 desa/UPT/kelurahan (103 Desa/UPT dan 8 Kelurahan).
11. Kota Kendari dengan ibukota Kendari terdiri atas 10 kecamatan yang dibagi
menjadi 64 kelurahan.
12. Kota Bau-Bau dengan ibukota Bau-Bau terdiri atas 7 kecamatan yang dibagi
menjadi 43 kelurahan.
Perbandingan luas wilayah berdasarkan Kab/Kota adalah sebagai berikut (terhadap luas
wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara:
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 9
TOPOGRAFI
Kondisi tanah daerah Sulawesi Tenggara umumnya bergunung, bergelombang berbukit-
bukit. Permukaan tanah pegunungan relatif rendah (sebagian besar berada pada
ketinggian 100 - 500 meter diatas permukaan laut) diperkirakan mencapai ± 1.167.039
Ha.
GEOLOGIS
Kondisi batuan wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara ditinjau dari sudut geologis terdiri
atas batuan sedimen, batuan metamorfosis, dan batuan beku. Dari ketiga jenis batuan
tersebut yang terluas adalah batuan sedimen, seluas 2.579.790 Ha.
Dari jenis tanah, Propinsi Sulawesi Tenggara memiliki 6(enam) jenis tanah yaitu : tanah
podzolik seluas 2.299.729 Ha, tanah mediteran seluas 899.802 Ha, tanah latosol seluas
349.784 Ha, tanah organosol seluas 116.099 Ha, tanah alluvial seluas 129.569 Ha dn
tanah grumosol seluas 20.017 Ha.
KLIMATOLOGI
Keadaan musim di Propinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari dua musim yakni musim
kemarau dan musim hujan. Musim hujan terjadi antara bulan November s.d bulan
Maret, dan musim kemarau terjadi antara bulan Mei s.d bulan Oktober. Khusus pada
bulan April, arah angin tidak menentu demikian pula curah hujan sehingga pada bulan
ini dikenal sebagai bulan/musim pancaroba.
CURAH HUJAN
Curah hujan di Propinsi Sulawesi Tenggara umumnya tidak merata. Hal ini menimbulkan
adanya wilayah daerah basah dan wilayah daerah semi kering. Wilayah daerah basah
mempunyai curah hujan lebih dari 2.000 mm/tahun, daerah ini meliputi wilayah sebelah
utara garis Kendari - Kolaka, dan bagian utara pulau Buton dan pulau Wawonii.
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 10
Sedangkan wilayah daerah semi kering mempunyai curah hujan kurang dari 2.000
mm/tahun, meliputi wilayah sebelah selatan garis Kendari - Kolaka dan wilayah
kepulauan disebelah Selatan dan Tenggara jazirah Sulawesi Tenggara.
HIDROLOGI
Propinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai besar, tersebar di empat
Kabupaten umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga
untuk kebutuhan industri dan rumah tangga dan juga irigasi. Sungai-sungai besar
tersebut seperti : sungai Konawe, di sungai ini berdiri Bendungan Wawotobi yang
mampu mengairi sawah seluas 18.000 Ha. Selain itu ada sungai Lasolo, sungai Roraya,
sungai Sampolawa, sungai Wandasa, sungai Kabangka Balano, sungai Laeya dll.
OCEANOGRAFI
Propinsi Sulawesi Tenggara memiliki wilayah perairan yang potensial untuk
pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata bahari, karena disamping
memiliki bermacam-macam hasil ikan, juga memiliki panorama laut yang sangat indah.
Beberapa jenis ikan hasil perairan laut Sulawesi Tenggara yang banyak ditangkap
nelayan adalah : Cakalang, Teri, Layang, Kembung, Udang dll, disamping itu terdapat
pula hasil lain seperti : Teripang, Agar-agar, Japing-japing, Lola, Mutiara dll.
Hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh ahli kelautan Indonesia dan luar negeri
menunjukkan bahwa Buton Timur (Kepulauan Tukang Besi) memiliki potensi perairan
untuk wisata bahari.
DEMOGRAFI
Pada tahun 1990 jumlah penduduk Sulawesi Tenggara sekitar 1.349.619 jiwa. Kemudian
tahun 2000 meningkat menjadi 1.776.292 jiwa dan berdasarkan hasil Survei Sosial
Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik tahun 2005 adalah sejumlah 1.959. 414 jiwa.
Pada tahun 2009 penduduk Propinsi ini berjumlah 2.118.300 jiwa dengan kepadatan
penduduk 58 jiwa per km².
Laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara selama tahun 1990-2000 adalah 2,79%
per tahun dan tahun 2004-2005 menjadi 0,02. Laju pertumbuhan penduduk menurut
kabupaten selama kurun waktu 2004-2005 hanya kota Kendari dan Kabupaten Muna
yang menunjukan pertumbuhan yang positif yaitu 0,03 % dan 0,02 % per tahun,
sedangkan kabupaten yang lain menunjukkan pertumbuhan negatif.
Struktur umur penduduk Sultra pada tahun 2005, penduduk usia di bawah 15 tahun
700.433 jiwa / 35,75% dari total penduduk. Sedangkan penduduk perempuan mencapai
984.987 jiwa (20.27%) dan penduduk laki-laki mencapai 974.427 jiwa (49,73%).
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 11
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Tenggara menurut
Kabupaten/Kota
KABUPATEN / KOTA PENDUDUK 2008
( Jiwa )
LAJU
PERTUMBUHAN
Tahun 2007 - 2008
(%)
Kabupaten Konawe 228,706 1.94
Kabupaten Kolaka 281,450 0.94
Kabupaten Buton 279,546 1.41
Kabupaten Muna 246,004 1.07
Kabupaten Konawe Selatan 240,053 0.90
Kabupaten Kolaka Utara 111,418 17.91
Kabupaten Bombana 109,883 1.53
Kabupaten Wakatobi 101,475 1.99
Kabupaten Konawe Utara 45,760 1.94
Kabupaten Buton Utara 48,700 1.07
Kota Kendari 254,236 1.10
Kota Bau-Bau 127,743 2.52
Provinsi Sulawesi Tenggara 2,074,974 2.14
(Sumber BPS Sultra / Sultra Dalam Angka 2009)
Perekonomian
PDRB propinsi ini pada tahun 2008 mencapai Rp.10.010.600.000.000,- dengan laju
pertumbuhan sebesar 7,28 % pertahun dan pendapatan perkapita sebesar
Rp.4.824.400,-.
Beberapa komoditi unggulan Sulawesi Tenggara, antara lain:
1. Pertanian, meliputi kakao, kacang mede, kelapa, cengkeh, kopi, pinang lada dan
vanili
2. Kehutanan, meliputi kayu gelondongan dan kayu gergajian
3. Perikanan, meliputi perikanan darat dan perikanan laut
4. Peternakan, meliputi sapi, kerbau dan kambing
5. Pertambangan, meliputi aspal, nikel, emas, marmer, batu setengah permata,
onix, batu gamping dan tanah liat
6. Pariwisata, meliputi:
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 12
a. wisata sejarah seperti: 1. Benteng Keraton Buton; 2. Istana Malige; 3.
Masjid Agung Keraton Buton (Masigi Ogena) dsb.
b. Wisata budaya seperti: 1. Tenun Ikat di Kabupaten Wakatobi, 2. Tari
Lariangi dari Kabupaten Wakatobi; 3. Upacara Pekande-kandea, upacara
adat masyarakat Buton Raya (Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara,
Kota Baubau, Kabupaten Wakatobi); 4. Pengrajin Besi di Tomia, Kabupaten
Wakatobi; dsb\
c. Wisata Alam seperti: 1. Taman Nasional Wakatobi di Kabupaten Wakatobi
yang merupakan surga bawah laut segitiga karang dunia yang memiliki
spesies terumbu karang sebanyak 750 dari 850 spesies karang dunia; 2.
Pantai Nirwana di Kota Baubau; 3. Pantai Lakeba di Kota Baubau; 4. Gua
Moko di Kota Baubau; 5. Gua lakasa di Kota Baubau; dsb.
Daftar Gubernur Sultra
No. Nama Dari Sampai Keterangan
1. J. Wayong 1964 1965
2. Laode Hadi 1965 1967
3. Eddy Sabara 1967 1978
4. H. Abdullah Silondae 1978 1981
5. Eddy Sabara 1981 1982 Pejabat Gubernur
6. Ir. H. Alala 1982 1992
7. Drs. Laode Kaimuddin 1992 2002
8. Ali Mazi, SH 2002 2008
9. Nur Alam 2008 2013
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 13
BAB III
Hasil Temuan Tim Kunjungan Kerja
Komisi V DPR RI
Ke Provinsi Sulawesi Tenggara
Pada saat Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi V DPR RI
mengagendakan berbagai kegiatan yang terbagi dalam bidang dan subbidang yang
menjadi tupoksi Komisi V DPR RI yaitu :
I. Bidang Pekerjaan Umum
A. Sub Sektor Bina Marga
Sulawesi Tenggara memiliki jaringan Jalan Nasional sepanjang 1.397,05 Km, terdiri dari:
Jalan Lintas Timur : 220,176 Km
Jalan Lintas Selatan : 713,512 Km
Jalan Lintas Penghubung : 142,731 Km
Jalan Non Lintas : 320,632 Km
Jalan Strategis Nasional : 120,470 Km
Sub Sektor Bina Marga mempunyai 2 buah program prioritas yang mendapat perhatian
dari Komisi V DPR RI yaitu Rencana Pembangunan Jembatan Bahtera Mas (Jembatan
Teluk Kendari) dan program penanganan jalan batas Kota-Bandara Halu Uleo.
Berdasarkan paparan dari Gubernur Sulawesi Tenggara maka secara umum
permasalahan di bidang Bina Marga di Provinsi Sultra adalah tingginya tingkat kerusakan
jalan dan jembatan serta kurang memadainya alokasi anggaran bagi pemeliharaan dan
rehabilitasi jalan. Data dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa
alokasi anggaran APBN di bidang Bina Marga untuk tahun 2010 hanya mencapai Rp
14,373 Milyar sedangkan alokasi APBD hanya sebesar Rp 1,626 Milyar.
Secara umum Aparat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengharapkan
peningkatan alokasi anggaran khususnya bagi pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan
jembatan di wilayah Provinsi Sultra serta pembangunan jalan dan jembatan menuju
kawasan-kawasan strategis pendukung perekonomian (antara lain Bandara, Pelabuhan
Laut dan Pelabuhan Penyeberangan) yang antara lain diwujudkan dalam meminta
dukungan Komisi V DPR RI bagi pembangunan jembatan Teluk Kendari.
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 14
Adapun data panjang ruas jalan dan prosentase tingkat kerusakan jalan di wilayah Sultra
adalah sebagai berikut:
Panjang Ruas
(Km)
KONDISI
Baik Sedang Rusak
Ringan
Rusak
Berat
1.397,055 549,38 327,48 225,90 294,24
Prosentase 39,32 23,44 16,17 21,06
Dalam perjalanan dari Kota Kendari menuju Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka,
Komisi V DPR RI mendapati bahwa kondisi jalan pada sejumlah titik berada dalam
kondisi yang rusak parah, Geometris jalan juga kurang diperhatikan dalam perencanaan
maupun pembangunan jalan dimana terdapat beberapa tikungan tajam yang kurang
memperhatikan lebar kendaraan serta adanya lokasi jembatan yang berada pada
tikungan tajam. Hal tersebut tidak saja mengurangi kenyamanan berkendara tetapi juga
berpotensi membahayakan pengguna jalan. Hal ini disinyalir karena kurangnya
pengawasan dari Pusat (Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum) terhadap
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 15
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas perbantuan bagi
program rehabilitasi dan perawatan ruas jalan nasional.
B.1. Penanganan Jalan batas Kota- Bandara Halu Uleo
1. Jalan Batas Kota/Ranomeeto – Bandara Halu Uleo (Bina Marga)
Secara teknis, pembangunan Ruas Jalan Bts. Kota (Ranomeeto) -Bandara WMI
sepanjang 8,31 Km merupakan peningkatan kapasitas jalan dari 1,5 + 6,0 + 1,5 menjadi
2,0 + 7,0 + 2,0 + 7,0 + 2,0 (dari 2 lajur menjadi 4 lajur).
Total biaya yang diperlukan untuk Pembangunan ruas jalan tersebut diperkirakan
sebesar Rp. 73,311 Milyar. Khusus untuk Biaya konstruksi (diluar perencanaan dan
pengawasan serta pengerjaan Catch Basin, Man Hole dan Rambu Lalin) membutuhkan
biaya pelaksanaan menjadi Rp. 52.682.400.000. (Lima Puluh Dua Milyar enam ratus
delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) termasuk Pajak.
Pelaksanaan pembangunan sudah dilakukan secara bertahap :
a. T.A 2009 sebesar Rp. 8.885.599.440 dgn panjang eff. 2,40 Km
b. T.A 2010 sebesar Rp. 4.450.046.000 dgn panjang eff. 1,85 Km
A. Data Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Jalan Batas Kota – Bandara Halu Uleo dibuat pada bulan
Oktober tahun 2008 dengan ringkasan data perencanaan sebagai berikut :
Nama Ruas : Batas Kota (Ranomeeto)– Airport WMI
Panjang Ruas : 8,31 KM
No. Ruas : 003
Konstruksi : Penanganan : Lapis Penutup : AC-BC AsbP dan AC-WC
AsbP
Lapis Penutup : AC-BC AsbP dan AC-WC
AsbP
Lapis Pondasi : Agg.Base A dan Base B
Pek. Tanah : Galian dan Timbunan
Struktur : Pelebaran Jembatan
Lebar Perkerasan 2 x 7 meter
Bahu 2 meter
Nilai Perkiraan
Biaya
: Rp. 58.536.000.000,-
Perencana : PT. ADHY DUTA PRIMA Engineering Consultant
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 16
B. Data Pelaksanaan
Pembangunan fisik dilaksanakan secara bertahap setiap tahun angaran yang dimulai
pada tahun anggaran 2009.
1. Penanganan Fisik Tahun Anggaran 2009.
Nama Paket : Batas Kota – Bandara WMI
Nilai DIPA : Rp. 19.500.000.000,-
Panjang Target (DIPA) : 3,50 KM
Lokasi Target (DIPA) : STA 0+000 s/d 3+500
Nilai Kontrak : Rp. 17.422.744.000,-
Lokasi : STA 0+000 s/d 3+500
Kontraktor : PT. Primasetia Anugerah Jaya
Realisasi Anggaran (final)
Realisasi Fisik (final)
: Rp. 8.693.301.888,-
: 51,85 %
2. Penanganan Fisik Tahun Anggaran 2010.
Nama Paket : Batas Kota – Bandara WMI
Nilai DIPA : Rp. 4.468.471.000,-
Panjang Target (DIPA) : 1,00 KM
Lokasi Target DIPA : STA 3+500 s/d 4+500
Nilai Kontrak : Rp. 4.450.046.000,-
Lokasi target (Kontrak) : STA 0+000 s/d 1+000
Kontraktor : PT. Majusetia Nusasentosa
Sampai dengan 27 Agustus 2010
Realisasi Angaran
Realisasi Fisik
: Rp. 2.733.827.000,-
: 88,467 %
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 17
Interpretasi Desain ( Hasil Perencanaan)
1. Biaya konstruksi secara keseluruhan termasuk pekerjaan Catch Basin, man hole
dan rambu lalulintas. Pekerjaan Catch Basin, Man Hole dan Rambu tidak
dilaksanakan dalam lingkup pekerjaan ini sehingga biaya pelaksanaan menjadi
Rp. 52.682.400.000. (Lima Puluh Dua Milyar enam ratus delapan puluh dua juta
empat ratus ribu rupiah) termasuk Pajak.
2. Biaya Pelaksanaan rata-rata per kilometer
Harga konstruksi rata-rata = 52.682.400.000,- = Rp. 6,339,639,000.00/KM
8,31
3. Biaya Pelaksanaan Bertahap.
Untuk keperluan pelaksanaan konstruksi secara bertahap, diperlukan perkiraan
target panjang ruas dan biaya secara bertahap yang besarnya sangat
dipengaruhi oleh jenis dan volume pekerjaan yang ada pada suatu segmen ruas
tersebut
Secara umum dari hasil desain yang ada pada ruas tersebut diatas dapat
diestimasi biaya yang diperlukan untuk bagian-bagian ruasnya. Besarnya biaya
masing-masing bagian ruas dipengaruhi oleh :
Ada atau tidaknya pekerjaan struktur jembatan pada bagian ruas tersebut.
Ada atau tidaknya pekerjaan untuk perubahan Alignmen (Peninggian
dan/atau Galian) dengan volume yang cukup besar pada bagian ruas
tersebut.
Ada atau tidaknya bangunan pengaman(proteksi) seperti pasangan batu
untuk dinding penahan dll pada ruas tersebut.
Tingkat kenaikan harga yang terjadi antara saat perencanaan selesai sampai
dengan saat konstruksi pada bagian ruas dilaksanakan.
Perencanaan untuk Pelaksanaan Bertahap
Pelaksanaan bertahap sangat tergantung pada besarnya anggaran yang tersedia
untuk suatu tahap/tahun anggaran.
1. Tahun Angaran 2009. (Tahap pertama)
Data
a. Tersedia Anggaran (DIPA) Rp. 19.500.000.000,-
b. Lokasi dimulai STA 0+000
c. Waktu penanganan 180 hari
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 18
Rencana Penanganan Tahap Pertama.
Ruas Tahap Pertama Sisa Ruas
Ruas Penanganan Sisa Ruas Penanganan
Panjang 3,5 km Panjang sisa 4,81 km
Jumlah biaya Rp. 19.500.000,- Jumlah biaya Rp. 33.182.400.000,-
Biaya Rp.5,57 Milyar/ Km Biaya Rp.6,898 Milyar/ Km
Hal-hal khusus pada ruas
Hal-hal khusus pada ruas
Terdapat 2 jembatan
Terdapat galian dgn jumlah sedang
Terdapat Urugan dgn jumlah
sedang
Tidak terdapat pek Pasangan batu
Terdapat 5 jembatan
Terdapat Galian dgn jumlah besar
Terdapat Urugan dgn jumlah besar
Terdapat Pasangan batu dng jml besar
2. Tahun Anggaran 2010. (Tahap kedua)
Data
a. Tersedia Anggaran (DIPA) Rp. 4.468.471.000,-
b. Lokasi dimulai STA 3+500
c. Waktu penanganan 180 hari
Rencana Penanganan Tahap Kedua.
Ruas Tahap pertama Ruas tahap kedua Sisa Ruas
Ruas Tahap Pertama Ruas Tahap Kedua Sisa Ruas Penanganan
Panjang 3,5 km Panjang 1,00 Km Panjang sisa 3,81 km
Juml. biaya Rp. 19,50 juta Jum. biaya Rp. 4,468 Juta Juml. biaya Rp. 28,682,-juta
Biaya Rp.5,57 Milyar/ Km Biaya Rp.4,468 Milyar/ Km Biaya Rp.7,528189 Milyar/
Km
Hal-hal khusus pada ruas
Hal-hal khusus pada ruas
Hal-hal khusus pada ruas
Terdapat 2 jembatan
Terdapat galian dgn
jumlah sedang
Tdk terdapat jembatan
Terdapat galian dengan
jumlah sedikit
Terdapat 5 jembatan
Terdapat Galian dgn
jumlah besar
3,5 km
3,5 km 1,00 km 3,81 km
4,81km
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 19
Terdapat Urugan dgn
jumlah sedang
Tidak terdapat pek
Pasangan batu.
Terdapat Urugan sedikit
Tidak terdapat per
pasangan batu.
Terdapat Urugan dgn
jumlah besar
Terdapat Pasangan batu
dng jumlah besar.
Kendali Pelaksanaan dan Evaluasi.
a. Akhir Tahap Pertama
Pelaksanaan tahap pertama tidak selesai untuk target efektif 3,5 Km. Kontrak
terputus dan hanya dicapai 51,65 % atau senilai Rp. 8.693.301.887. Kondisi
pekerjaan tersebar, belum ada bagian ruas yang mencapai permukaan akhir AC-
WC AsbP.
Target Equivalensi (Setara)
Terhadap pekerjaan selesai dengan nilai Rp. 8.693.301.887 dapat dihitung
panjang Equivalensi ( setara) yaitu :
Panjang Percapaian Setara (Equvelen) = Rp. 8.693.301.887 x 3,5 Km = 1,81 KM
Rp. 16.381.175.000
b. Awal Tahap Kedua
Lokasi target penanganan tahap kedua dipindahkan dari Sta 3+500 s/d 4+500
kelokasi Sta 0+000 s/d 1+000. Akibat pemindahan tersebut diperlukan
penyesuaian jenis dan volume pekerjaan mengingat dilokasi tersebut terdapat
hasil pekerjaan tahap pertama yang tersebar.
Penyesuaian
Penyesuaian tahap lelang :
Oleh panitia lelang secara umum telah dilakukan penyesuaian jenis dan
volume pekerjaan namun belum secara detail.
Penyesuaian tahap Pelaksanaan
Dilakukan penyesuaian jenis dan volume serta detail sehingga terjadi
perubahan jenis dan volume pekerjaan secara lebih detail. Dengan target
efektif tetap 1,00 KM.
Panjang Percapaian Setara (Eqivalen) = Rp. 4.468.471.000 x 1,00 Km = 1,00 KM
Rp. 4,468.471.000
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 20
Kesimpulan.
1. Rencana Nilai Fisik ruas jalan Bts Kota (Ranomeeto) – Air port sepanjang 8,31 Km
adalah Rp.58.536.000.000, setelah di disesuaikan (tanpa cath Basin, man hole dan
rambu) maka rencana nilai fisik menjadi Rp. 52.682.400.000.
2. Pelaksanaan Tahap Pertama dengan target efektif 3,50 Km senilai Rp.
19.500.000.000,- hanya terealisasi 51,65 % sehingga pencapaian target panjang
eqivalen adalah :
3. Pelaksanaan Tahap Kedua dengan target efektif 1,00 Km senilai Rp.
4.468.471.000,- direncanakan akan selesai sesuai waktu kontrak sehinga :
Mengingat nilai strategis dari penanganan Jalan dan Jembatan dari Batas Kota menuju
Bandara Halu Uleo maka tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meminta agar pada tahun
anggaran berikutnya selain pengucuran anggaran bagi tahap III sepanjang 3,81 km dapat
ditambahkan pula anggaran bagi penyelesaian tahap I (yang baru terselesaikan sekitar
51,65%) sepanjang + 1,69 km (3,5 km-1,81 km).
B.2. Jembatan Teluk Kendari (Jembatan Bahtera Mas)
Selain untuk menunjang sistem jaringan jalan yang telah ada, Jembatan Teluk
Kendari direncanakan untuk membantu proses percepatan perwujudan
keseimbangan perkembangan antar daerah, khususnya dengan menghubungkan
Kota Lama di sisi utara dengan daerah Lapulu di sisi selatan Teluk Kendari. Dengan
pembangunan ini diharapkan dapat mempersingkat jarak dan waktu tempuh
kendaraan sehingga dapat mengurangi biaya operasi kendaraan. Hal ini terutama
dimaksudkan untuk menunjang perkembangan ekonomi wilayah. Jembatan ini
diperkirakan akan menjadi salah satu landmark Provinsi Sultra dan Kota Kendari
pada khususnya. Guna menunjang kepariwisataan daerah Pemprov Sultra juga
telah berencana untuk mengembangkan kawasan marina di kawasan teluk
Kendari.
Target Equivalen tercapai = 51,65 % x 3,5 Km = 1,81 Km.
Target Equivalen = target Efektif = 1,00 KM
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 21
Potensi Permasalahan:
Terdapat lapisan tanah lunak berupa clayey silt dan silty sand yang loose.
Rendahnya lateral capacity dari tiang.
Adanya potensi likuifaksi.
Perlu dilakukan perbaikan tanah agar potensi likufaksi tidak mempengaruhi
kapasitas lateral tiang (lateral spreading).
Potensi Gempa
Struktur jembatan direncanakan dengan umur rencana minimal 75 tahun dan
probabilitas gaya gempa terlampaui sebesar 15%, maka struktur jembatan harus
direncanakan mampu memikul gaya gempa dengan perioda ulang minimal 500
tahun.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka spektra percepatan di batuan dasar yang
digunakan untuk perencanaan jembatan ini adalah spektra percepatan peta
kegempaan Indonesia pada RSNI-T-02-2005. Berdasarkan peta tersebut, lokasi
proyek berada pada wilayah gempa 2 dengan spektra percepatan di batuan
adalah 0.46-0.50 g.
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 22
Data Teknis:
Panjang Jembatan : 1035,697 m
Panjang Oprit Jembatan = 256,128 m
Span utama : Cable Stayed sepanjang 338 m
Lebar Jembatan : 20 m
Saat ini Jembatan dalam proses penyelesaian DED (Detail Engineering Design). Jembatan
diperkirakan akan menelan biaya sebesar US $ 66 juta (sekitar Rp 600 Miliar) dan
direncanakan akan dibiayai oleh pinjaman dari Pemerintah China.
Jembatan juga direncanakan sebagai untuk mempermudah akses menuju pelabuhan
Laut Bungkotoko. Pada saat akan melakukan peninjauan ke pelabuhan laut Bungkotoko,
Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendapati bahwa jalan akses eksisting dari dan
menuju Pelabuhan sangat tidak layak baik dari segi kapasitas, daya dukung maupun
kualitas jalan akses tersebut. Untuk itu guna mengoptimalkan fungsi daripada
pelabuhan tersebut serta dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi setempat
maka Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendukung tidak saja pembangunan
Jembatan Teluk Kendari tetapi juga pembangunan jalan akses dari dan menuju ke
Pelabuhan Bungkotoko.
B. SUB SEKTOR CIPTA KARYA
Terdapat 2 Buah Obyek Ditjen Cipta Karya yang ditinjau yaitu Sarana Penyediaan Air
Minum Ibu Kota Kecamatan Lapangbaga di Kab. Kolaka dan Rusunawa di kelurahan
Tobuuha, Kota Kendari.
B.1. SPAM IKK Lapangbaga, Kab. Kolaka (Cipta Karya)
Pemprov Sultra dalam paparannya menyatakan bahwa terbatasnya jaringan perpipaan
masih menjadi kendala dalam memberikan pelayanan air bersih baik bagi warga yang
bertempat tinggal di kawasan perkotaan maupun warga di kawasan perdesaan
Adapun anggaran di bidang Air bersih TA 2010 untuk Prov. Sultra adalah sebagai berikut:
APBN (SATKER AM PROV.) : Rp. 27.854.400.000
DAK BIDANG AIR MINUM : Rp. 8.250.300.000
Paket Kegiatan pada TA 2010:
No Paket Kegiatan Lokasi Jumlah (*1000)
1 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan
Tunjangan 385,400
2 Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan 71,820
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 23
3 Pembinaan Teknik Air Minum 1,706,244
4 Bantuan Teknis Penyahatan PDAM Kota
Kendari Kota Kendari 296,538
5 Bantuan teknis penyehatan PDAM kab.
Kolaka utara
Kab. Kolaka
Utara 297,990
6 Bantuan Teknis Penyehatan PDAM Kab.
Bau-bau Kab. Bau-Bau 299,158
7 Pembangunan SPAM Desa Lainea Kec.
Lainea
Kab. Konawe
Selatan 1,989,513
8 Pembangunan SPAM Desa Mantobua Kab. Muna 1,993,552
9 Pembangunan SPAM Desa Mawasangka
Timur Kab. Buton
3,253,000
10 Supervisi Konstruksi Pembangunan SPAM
IKK Kodeoha, IKK Katoi
Kab. Kolaka
Utara 99,126
11 Supervisi Konstruksi Pembangunan SPAM
Ibu Kota Bombana, IKK Langgikima, Desa
Lainea
Kota
Bombana 99,340
12 Pembangunan IKK Kodeoha Kab. Kolaka
Utara 2,684,800
13 Pembangunan SPAM IKK Katoi Kab. Kolaka
Utara 2,341,600
14 Pembangunan SPAM IKK Batauga Kab. Buton 2,193,320
15 Pembangunan SPAM IKK Langgikima Kab. Konawe
Utara 2,210,000
16 Pembangunan Spam Ds. Langere Kab.
Buton Utara Dan Ds. Saponda Kab. Konawe
Dgn Sistim Desalinasi Mikro Lengkap
Dengan Pembangkitnya Kab. Konawe 707,111
17 Pembangunan SPAM IKK Wameo Kota Bau-
Bau Kota Bau-Bau 1,287,892
18 Pembangunan SPAM IKK Baruga Kota
Kendari Kota Kendari 837,336
19 Supervisi Kontruksi (4 Lokasi) 199,122
20 Pembangunan SPAM Ibu Kota Kab.
Bombana Kab. Bombana 4,257,606
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 24
Pada tahun 2011 telah dianggarkan 22 buah kegiatan di bidang pembangunan air minum
dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 60,304 Milyar.
LOKASI KEGIATAN AIR MINUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RENCANA TA 2011 APBN Rp. 60.304.000.000
Keterangan : (*1000)
1 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan
Tunjangan 423,000
2 Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan 176,000
3 Rencana Induk Bidang Air Minum 1,120,000
4 Bantuan Program Penyehatan PDAM
Kota Kendari 3,338,000
5 Bantuan Program Penyehatan PDAM
Kolaka Utara 1,000,000
6 Bantuan Program Penyehatan PDAM
Kota Bau-Bau 1,500,000
7 Bantuan Program Penyehatan PDAM
Kota Kolaka 2,510,000
8 Lap. Pgwsn. Pelaksanaan
Pengembangan SPAM 1,200,000
9 Pembangunan SPAM IKK Baruga 2,900,000
10 Pembangunan SPAM IKK Lohia 830,000
11 Pembangunan SPAM IKK Batauga 650,000
12 Pembangunan SPAM IKK Wameo 1,870,000
13 Pembangunan SPAM IKK Tiwu 5,800,000
14 Pembangunan SPAM IKK Poleang Utara 5,404,000
15 Pembangunan SPAM IKK Poleang Barat 5,590,000
16 Pembangunan SPAM IKK Lasalimu
Selatan 5,000,000
17 Pembangunan SPAM IKK Tongkoseng 5,253,000
18 Pembangunan SPAM Desa Bente 1,650,000
19 Pembangunan SPAM Desa Totallang 1,600,000
20 Pembangunan SPAM Desa Tinokari 1,650,000
21 Pembangunan SPAM Desa Lamapu 1,600,000
22 Pembangunan SPAM Buranga 8,480,000
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 25
Dalam kunjungannya tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendapati bahwa SPAM IKK
di Kab. Kolaka dapat berfungsi secara optimal dan membawa manfaat yang maksimal
bagi masyarakat. Posisi SPAM IKK yang berada di atas bukit juga mempermudah dalam
mendistribusikan air bersih karena dapat menggunakan gaya gravitasi. Untuk itu Tim
Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI menyampaikan apresiasinya. Namun demikian ditemui
bahwa jaringan distribusi air bersih tersebut yang berada di bawah pengelolaan
Pemda/PDAM masih sangat kurang sehingga masih banyak masyarakat yang belum
dapat menikmati air bersih tersebut. Untuk itu Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI
meminta perhatian Pemda dan PDAM setempat dalam mengembangkan jaringan
distribusi yang ada.
B.2. Rusunawa Kota Kendari
Rusunawa yang terletak di Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari ini
dibangun sejak tahun 2007 dan selesai pada tahun 2008, Pembangunan fisik Rusunawa
sebanyak 1 Twin Block (96 unit hunian) dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum sementara lahan disediakan oleh Pemda melalui APBD.
Sebenarnya minat masyarakat cukup besar untuk menghuni Rusunawa ini namun sangat
disayangkan bahwa Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendapati bahwa hingga kini
Rusunawa yang dibangun dengan biaya sebesar Rp 10,749 Milyar ini sama sekali belum
dihuni dikarenakan ketiadaan fasilitas listrik dan air bersih.
Sebenarnya telah beberapa kali Rusunawa ini mendapatkan alokasi dana bagi
pengembangan Pra Sarana Dasar (PSD) pada TA 2009 dan 2010 yaitu sebesar Rp 597, 4
juta (TA 2009) bagi peningkatan jalan (Lasbutag) dan Pembuatan Saluran Drainase, pada
TA yang sama juga dilakukan pemasangan paving Blok sebesar Rp 111,99 juta. Pada A
2010 telah dianggarkan sebesar Rp 597,98 juta bagi pengadaan sarana gedung (genset),
pekerjaan lanjutan paving Block + Drainase dan pekerjaan Talud.
Sangat disesalkan bahwa anggaran sedemikian besar yang telah berkali-kali dikucurkan
bagi program kegiatan ini menjadi tersia-sia karena ketiadaan utilitas pemenuhan
kebutuhan yang paling mendasar yaitu listrik dan air bersih.
Penyambungan Sarana Listrik dan Air Bersih seharusnya merupakan tanggungjawab
pihak Kabupaten Kota yang mendapat bantuan Rusunawa. Pemerintah Kota Kendari
sendiri baru akan melakukan penyambungan ke pihak PDAM dan PLN pada akhir 2010
ini dengan menggunakan anggaran APBD sebesar Rp 350 juta. Hal mana seharusnya
lebih didahulukan dibandingkan pembuatan Prasarana/Sarana penunjang lain yang tidak
sevital Listrik dan Air. Sesuatu yang agak mengherankan pada bahan paparan dari
Pemda setempat adalah alokasi pembuatan paving block dan saluran drainase yang
telah berkali-kali dianggarkan dengan biaya yang relatif cukup besar untuk
pembangunan 1 TB Rusunawa. Bahkan pada TA 2011 dinyatakan akan ada penyelesaian
Land Capping termasuk pembenahan saluran Drainase dimana Rp 600 juta dibiayai oleh
APBN sedangkan Rp 100 juta dibiayai oleh APBD.
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 26
Sementara dari hasil Kunjungan sendiri selain ketiadaan Prasarana Air Bersih dan Listrik,
Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI juga mendapati rendahnya kualitas pengerjaan
Rusunawa antara lain pada beberapa retak di dinding, ketiadaan keramik lantai dan
pengecatan dinding yang tampak seadanya.
C. Sub Sektor Sumber Daya Air
Hanya terdapat satu buah Proyek SDA (Sumber Daya Air) yang ditinjau oleh Komisi V
DPR RI yaitu Pengendalian Banjir Sungai Balandette di Kab. Kolaka. Kabupaten Kolaka
sendiri merupakan salah satu dari 4 kabupaten yang diusulkan bagi kegiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi paska bencana banjir bandang yang masih menunggu persetujuan dari
DPR RI. 3 Kabupaten lainnya adalah Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe dan
Kabupaten Konawe Selatan. Adapun permasalahan umum bidang SDA di Sultra
berdasarkan paparan Gubernur adalah sebagai berikut:
Pendangkalan Teluk Kendari akibat pengelolaan DAS yang kurang baik
pada sungai-sungai yang bermuara di Teluk Kendari terutama Sungai
Wanggu
Banyaknya permukiman yang dibangun pada daerah sempadan sungai.
Tingginya erosi dan sedimentasi akibat pengelolaan lingkungan yang tidak
memperhatikan kaidah-kaidah konservasi
Pengelolaan jaringan irigasi yang belum optimal dan berimbang
Masih terbatasnya pengelolaan daerah rawa dan daerah tangkapan air
Pengendalian Banjir Sungai Balandette
Sungai Balandete terletak pada 121° 36’ 34” BT dan 4° 3’ 56” LS. Sungai Balandete
terletak di wilayah administratif Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sungai
Balandete memiliki panjang sungai 17,2 km dengan luas DAS 68,6 km2. Pada hulu sungai
terdapat Bendung Balandete dan di kiri kanan sungai terdapat tanggul banjir. Aliran
sungai bermuara di Teluk Bone yang melintasi daerah perkotaan dengan tingkat
kemiringan sungai yang curam. Hal ini membuat daya gerus air sungai sangat tinggi
sehingga mampu menyebabkan kerusakan pada tebing-tebing sungai. Setiap tahun pada
musim penghujan sering terjadi banjir yang merusak tebing-tebing sungai. Akibatnya
terjadilah longsoran yang merusak sarana, prasarana, dan infrastruktur lainnya, yang
berdampak pada kerugian materi yang cukup besar.
TINDAKAN PENANGANAN
Untuk menanggulangi bahaya banjir akibat luapan Sungai Balandete, maka pada tahun
anggaran 2008, 2009, dan 2010, Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV melakukan pembangunan
Perkuatan Tebing (pasangan batu) sepanjang 991 meter dan ground sill sebanyak 2
buah.
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 27
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Pada tahun anggaran 2010, paket pekerjaan Perbaikan Sungai Balandete dilaksanakan
oleh PT. Arita Putri Asana dengan nilai kontrak Rp. 1.153.991.000,00 dan pada bulan
Oktober 2010 telah selesai dilaksanakan
MANFAAT PEMBANGUNAN
Manfaat yang didapatkan dari paket pekerjaan ini adalah sebagai berikut:
Terlindunginya kawasan permukiman, pertanian dan infrastruktur lainnya dari
bahaya banjir serta tersedianya air untuk pertanian.
Terpeliharanya alur sungai untuk pengaturan debit banjir.
Pada saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Program Kerja Penanganan Sungai
Balandette, debit air terlihat relatif sedikit dibandingkan kapasitas sungai. Namun
demikian debit sungai dilaporkan dapat meningkat secara signifikan terutama pada
musim penghujan sehingga peningkatan penguatan tebing sungai memang dirasa perlu
di sejumlah titik. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI sendiri menilai positif program
kegiatan ini terutama untuk mencegah terjadinya peristiwa banjir bagi permukiman
yang terletak di sekitar sungai.
D. Sub Sektor Tata Ruang
Berdasarkan paparan dari Pemerintah Provinsi Sultra maka permasalahan di sub sektor
Tata Ruang di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:
1. Masih belum tertata masih belum tertata dengan baik pemanfaatan ruang terutama
dalam kawasan hutan.
2. Revisi Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten Kota sesuai peraturan perundangan belum
selesai
3. Masih belum tertata kawasan-kawasan strategis, terutama berkaitan dengan
kawasan ekonomi khusus.
Terdapat 2 buah rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang menjadi
prioritas bagi Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu :
1. Kawasan Ekonomi Khusus Berbasis Pertambangan
2. Kawasan Ekonomi Khusus Teluk Kendari
D.1. Kawasan Ekonomi Khusus berbasis pertambangan
Terdapat 3 kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi
Khusus berbasis pertambangan yaitu Kawasan Asera, Wiwirano dan Langgikima atau
disingkat menjadi Awila.
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 28
D.2. Kawasan Ekonomi Khusus Teluk Kendari
Dari paparan Pemerintah Provinsi, Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI menyadari
potensi yang sedemikian besar yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya
di bidang pertambangan yang selama ini masih belum tergarap secara maksimal yang
memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Untuk
memudahkan dalam memfokuskan pemberian dukungan sarana dan prasarana
pendukung yang dimaksud maka Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendukung
langkah Pemerintah Provinsi dalam membentuk pusat-pusat kegiatan antara lain dalam
bentuk Kawasan Ekonomi Khusus sebagai pendorong bagi perkembangan perekonomian
daerah.
Pembentukan Kawasan Ekonomi Teluk Kendari berperan penting dalam pengembangan
perekonomian di wilayah ibukota Kendari pada khususnya dan Sulawesi Tenggara pada
umumnya.
Terkait tata ruang Komisi V DPR RI mendapati bahwa Perda Tata Ruang untuk Provinsi
dan Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara hingga saat ini belum ada satupun
yang telah selesai. Untuk itu Komisi V DPR RI meminta Pemda setempat untuk
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 29
meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait guna mempercepat
proses penyelesaian Perda mengenai Tata Ruang tersebut.
II. Bidang Perhubungan
Obyek-obyek di bidang Perhubungan yang ditinjau dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR
RI ke Sulawesi Tenggara 10-12 November 2010 adalah sebagai berikut:
1. Bandara Halu Uleo (UPT Perhubungan Udara)
2. Pelabuhan Laut Kolaka (Ditjen Perhubungan Laut)
3. Pelabuhan Laut Kendari (Ditjen Perhubungan Laut)
Catatan: 1. Tidak terdapat objek Perkeretaapian di Sulawesi Tengara
2. Objek Perhubungan Darat/ASDP tidak ditinjau.
II.1. OBYEK PERHUBUNGAN UDARA
A. BANDARA WOLTER MONGONSIDI / BANDARA HALU ULEO KENDARI
(posisi Februari 2009, sumber : Laporan Daerah)
Bandara Wolter Monginsidi merupakan UPT Ditjen Perhubungan Udara. Berdiri di atas
lahan milik TNI AU. Data Meteorologi Penerbangan saat ini disupport oleh fasilitas milik
TNI AU.
DATA TEKNIS BANDARA:
Jarak Bandara Ke Kota Terdekat
- Dari Ibu Kota Propinsi : 32 KM
- Dari Ibu Kota Negara (Jakarta) : 961 NM
Kelas : II
Kemampuan : B-737, MD-82
Koordinat / elevasi : 04.05 S-122.24 E / 54,86 m
Pelayanan LLU : ADC
Panjang Landasan / Arah / PCN : 2.250 m x 30 m / 08-26 / 37 FCXT
Apron (A) : 195 m x 91 m
Apron (B) : 177 m x 60 m
Strip : 2.400 M x 150 M
Taxiway (A) : 379 m x 23 m
Taxiway (B) : 75 m x 23 m
Overrun RWY 26 : 60 m x 30 m
Overrun RWY 08 : 60 m x 30 m
Terminal (A) : 12.000 m2
Terminal (B) : 1.200 m2
Selain Bandara Wolter Monginsidi juga terdapat 2 buah bandara di wilayah Sultra yaitu
Bandara Betoambari di Kab. Bau-Bau Pulau Buton dan Bandara Sugimanaru-Muna
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 30
BANDARA BETOAMBARI / BAU-BAU BUTON
(posisi Februari 2009, sumber : Laporan Daerah)
Jarak Bandara Ke Kota Terdekat : 7 km
Kelas : IV
Kemampuan : DASH-8 / F-50 terbatas
Koordinat / elevasi : 050 31’ 00 LS – 1220 33’ 00 BT/32 MSL
Pelayanan LLU : AFIS
Panjang Landasan / Arah / PCN : 1.400 x 30 m / 04-22 / 21 FCYT
Taxiway : 1.431 M2
Apron : 3.350 M2
Strip : 96.000 M2
Terminal (dom) : 948 m²
BANDARA SUGIMANURU MUNA / RAHA
(posisi Februari 2009, sumber : Laporan Daerah)
Jarak Bandara Ke Kota Terdekat : 22 km
Kelas : IV
Kemampuan : C-212
Koordinat / elevasi : 040 48’ LS – 1220 32’ BT/44 M (MSL)
Pelayanan LLU : UNATTENDED
Panjang Landasan / Arah / PCN : 1.400 m x 30 m / 08-26 / -
Apron : 110 m x 60 m
Strip : 1.600 m x 150 m x 2
Taxiway : 110 m x 23 m
Resa : 90 m x 60 m
Terminal (dom) : 1.400 m²
RUTE PENERBANGAN DOMESTIK (FREKUENSI/MINGGU)
PT. GARUDA INDONESIA
Kendari – Makassar B-734/B-738 7 x
PT. LION MENTARI AIRLINES
Kendari – Makassar B-734 7 x
Jakarta – Kendari B-734 7 x
PT. SRIWIJAYA AIR
Kendari – Makassar B-732 7 x
PT. METRO BATAVIA
Kendari – Makassar B-734 7 x
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 31
Jakarta – Kendari B-733 3 x
PT. MERPATI NUSANTARA
Kendari – Makassar B-733/4 3 x
PT. TRAVEL EXPRESS
Kendari – Wangi-Wangi Dornier 328-100 7 x
Bau-Bau – Wangi-Wangi Dornier 328-102 7 x
Bau-Bau – Makassar Dornier 328-102 14 x
PT. WINGS ABADI AIRLINES
Bau-Bau – Makassar ATR-72 7 x
Kendari – Makassar ATR-72 7 x
Posisi : Oktober 2010
Statistik Penumpang dan Cargo di Bandara Wolter Monginsidi
PNBP dari Pengelolaan Bandara
PJP4U = Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara
PJP2U = Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara
PJP = Pelayanan Jasa Penerbangan
SEWA = Penerimaan dari konsensi / sewa ruang / counter dll
Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pengelolaan Bandara.
Kapasitas terminal penumpang secara umum masih mencukupi dibandingkan dengan
kebutuhan. Peralatan navigasi yang ada juga telah mendukung penerbangan malam.
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 32
Untuk Runway, panjang Runway telah mencukupi untuk lepas landas dan mendarat bagi
pesawat berbadan sedang. Namun Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendapati
bahwa Runway tersebut telah tidak lama dilakukan overlay sehingga dalam kunjungan
langsung ke lapangan, Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendapati Runway tersebut
agak bergelombang dan terdapat pengelupasan aspal di beberapa bagian yang cukup
membahayakan pada saat lepas landas/pendaratan pesawat.
II.2. OBYEK PERHUBUNGAN LAUT
Terdapat 1 Pelabuhan Kelas II dan 5 Pelabuhan kelas III di Wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara:
a. Kantor Administrator Pelabuhan
1. Adpel Kelas II Kendari
b. Kantor Pelabuhan
1. Kantor Pelabuhan Raha
2. Kantor Pelabuhan Bau-Bau
3. Kantor Pelabuhan Kolaka
4. Kantor Pelabuhan Pomalaa
5. Kantor Pelabuhan Langara
c. Distrik Navigasi
1. Distrik Navigasi Kendari
Obyek Perhubungan Laut yang ditinjau dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah
Pelabuhan Laut Kolaka dan Pelabuhan Laut Bungkotoko Kendari. Adapun program kerja
Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Provinsi Sulawesi Tenggara
adalah sebagai berikut:
PROGRAM KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN ANGGARAN 2010 DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NO. LOKASI PEMBANGUNAN PAGU ANGGARAN TA. 2010
1. Pembangunan Dermaga Pelabuhan
Bungkotoko-Kendari
Rp. 9,9 Milyar
2. Subsidi angkutan laut perintis pangkalan
Kendari R-21
Rp. 3,8 Milyar
3. Subsidi angkutan laut perintis pangkalan
Kendari R-22
Rp. 3,8 Milyar
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 33
4. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Raha
Tahap VI
Rp. 7,4 Milyar
5. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut
Lawele Tahap II
Rp. 3,4 Milyar
6. Penyelesaian faspel laut Kolaka Rp. 2,7 Milyar
7. Lanjutan pembangunan faspel laut Langara Rp. 5 Milyar
PROGRAM KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NO. LOKASI PEMBANGUNAN PAGU ANGGARAN
TA. 2011
1. Pembangunan Dermaga Pelabuhan Bungkutoko-
Kendari Tahap III, termasuk supervisi
Rp. 28 Milyar
2. Subsidi angkutan laut perintis pangkalan Kendari R-
21
Rp. 3,95 Milyar
3. Subsidi angkutan laut perintis pangkalan Kendari R-
22
Rp. 3,95 Milyar
4. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Raha Rp. 10 Milyar
5. Pembangunan faspel laut Kolaka Utara Rp. 50 Milyar
6. Penyelesaian faspel laut Kolaka Rp. 12,5 Milyar
7. Lanjutan pembangunan faspel laut Langara Rp. 11 Milyar
8. Lanjutan pembangunan faspel laut Lameluru Rp. 26 Milyar
A. PELABUHAN LAUT BUNGKOTOKO - KENDARI
Khusus untuk pelabuhan Laut Bungkotoko Kendari dilaporkan bahwa pada 2010
terdapat pekerjaan pembangunan Dermaga Multi Purpose Tahap II senilai Rp 20 Milyar.
Pembangunan Dermaga ini akan dilanjutkan dengan tahap III dan Tahap IV masing-
masing senilai Rp 28 Milyar dan Rp 85 Milyar. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 34
sebenarnya mengagendakan kunjungan ke pelabuhan laut Bungkotoko, namun pada
saat akan mengunjungi pelabuhan tersebut Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI
mendapati bahwa jalan akses dari dan menuju pelabuhan masih sangat tidak layak baik
dari segi kapasitas, lebar, dan daya dukung terutama dalam menunjang aktivitas
pelabuhan. Oleh karena keterbatasan waktu maka Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI
memutuskan untuk membatalkan kunjungan tersebut. Materi terkait pembangunan dan
permasalahan yang dihadapi oleh pelabuhan tersebut sendiri telah disampaikan pada
saat pertemuan dengan Gubernur dan jajarannya.
PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN LAUT
ADMINISTRATOR PELABUHAN KENDARI TA. 2010
Pagu Anggaran Rp. 20 Milyar
Pembangunan Faspel Bungkutoko-Kendari :
Pekerjaan Trestle (156x8)m2
Pekerjaan Causeway (150x8) m2
Pekerjaan Talud / Revertement Areal darat (75+200)
Pekerjaan Areal Pelabuhan (100x200)m2
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DERMAGA MULTIPURPOSE PELABUHAN
KENDARI, DILAKSANAKAN DARI TA. 2009 s/d TA. 2012
TOTAL DANA YANG DIBUTUHKAN SEBESAR Rp. 157.000.000.000,- DENGAN RINCIAN
SEBAGAI BERIKUT :
TAHAP I TA. 2009 = Rp 24.000.000.000,-
TAHAP II TA. 2010 = Rp 20.000.000.000,-
TAHAP III TA. 2011 = Rp 28.000.000.000,-
TAHAP IV TA. 2012 = Rp 85.000.000.000,-
PEKERJAAN TA 2010:
• DIPA NOMOR : 0374/022-04.2/XXV/2010
• TANGGAL : 31 DESEMBER 2009
• PLAFON DIPA : Rp. 20.000.000.000,-
• NO. KONTRAK : PC.087/03/32/AD.KDI-2010
• TANGGAL : 18 MARET 2010
• KONTRAKTOR : PT. INTISIGMA PRATAMA CIPTA
• PAGU : Rp. 19.486.464.000,-
• NILAI : Rp 19.363.889.000,-
• WAKTU PELAKSANAAN : 250 HARI KALENDER (18-03-2010 s/d 22-
11-2010)
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 35
PEKERJAAN SUPERVISI :
• NO. KONTRAK : PC.087/05/51/AD.KDI-2010
• TANGGAL : 05 APRIL 2010
• KONTRAKTOR : PT. RANCANG BANGUN UTAMA
• PAGU : Rp. 492.294.000,-
• NILAI : Rp 489.000.000,-
• WAKTUPELAKSANAAN : 250 HARI KALENDER 05-04-2010 s/d 22-11-2010
B. PELABUHAN LAUT KOLAKA
Pelabuhan Laut Kolaka terletak di wilayah Kabupaten Kolaka pesisir barat wilayah
Provinsi Sultra dan merupakan ujung tombak bagi keluar masuk barang dan penumpang
terutama yang berasal dari Surabaya dan Ujung Pandang.
Dilaporkan terdapat pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut pada TA 2010 sebesar Rp
2,7 Milyar. Untuk TA 2011 terdapat pekerjaan reklamasi lahan senilai Rp 12,5 Milyar
sedangkan untuk TA 2012 terdapat pekerjaan pembangunan cause way dan trestle
senilai Rp 29,5 Milyar.
Dalam kunjungan langsung ke lapangan pihak Pengelola Pelabuhan melaporkan bahwa
selama ini kapasitas fasilitas yang ada masih memadai dan tidak terdapat permasalahan
yang berarti dalam operasional maupun pemeliharaan pelabuhan.
Mengingat nilai strategis dari pelabuhan ini maka Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI
mendukung upaya pengembangan lebih lanjut baik sarana maupun prasarana
pelabuhan pada tahun-tahun mendatang dengan mempertimbangkan trend kebutuhan
dikaitkan dengan kapasitas yang tersedia.
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2010
Pembangunan Faspel Kolaka :
Pagu Anggaran Rp. 2,7 Milyar
Pekerjaan Lantai Beton Dermaga 50 X 12 M
Fisik : 100 %
RENCANA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011
Alokasi Anggaran Rp. 12,5 Milyar
Pekerjaan Reklamasi Lahan 100 X 70 M
RENCANA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012
Rencana Alokasi Anggaran Rp. 29,5 M
Kegiatan :
- Pembangunan Causeway : 140 X 6 M
- Pekerjaan Trestle : 120 X 6 M
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 36
III. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Kementerian Perumahan Rakyat selaku mitra Komisi V DPR RI telah mengucurkan APBN
untuk Program Peningkatan Kualitas Perumahan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pada TA 2009 telah dianggarkan sebesar Rp 7,445 Milyar untuk program Bantuan
Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BP2S) dan Rp 2,1 Milyar untuk program
Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP). Sedangkan untuk TA 2010 dialokasikan dana
sebesar Rp 4,951 Milyar untuk BP2S sedangkan untuk PKP mendapat alokasi dana
sebesar Rp 2,7 Milyar. Total dari tahun 2007 alokasi APBN bidang Perumahan Rakyat
untuk Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai Rp 19,240 Milyar.
Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BP2S) dan Peningkatan Kualitas
Perumahan (PKP)
III.1. PROGRAM BSP2S DI KABUPATEN KONAWE
Kabupaten Konawe adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang
mendapatkan Program BSP2S dan PKP sejak Tahun 2009 s/d 2010. Besarnya nilai
Bantuan dari tahun 2009 s/d 2010 sebesar Rp. 2,960 Milyar.
Penyaluran Dana Kegiatan BSP2S dan PKP dilakukan oleh Lembaga Keuangan
Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank (LKM/LKnB) setempat. Proses penyaluran
dilakukan dalam bentuk transfer langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) kepada LKM/LKnB.
Adapun Detail Bantuan adalah sebagai berikut:
Tahun 2009
Jumlah bantuan :
100 Unit (BSP2S-PB),
100 Unit (BSP2S-PK) + Rp 140 Juta (PSU)
50 Unit (PKP-PK) + 200 Juta (PSU)
Lokasi BP2S:
Kel. Arombu,
Kel. Ambekairi,
Kel. Latoma,
Desa. Sambeani,
Kel. Abuki,
Desa. Punggaluku,
Kel. Inalahi,
Kel. Mataiwoi,
Kel. Anggaberi,
Desa Hudoa
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 37
Lokasi PKP:
Kel. Watundehoa (PKP)
Lokasi PSU :
Kel. Arombu (BSP2S)
Perbaikan Jalan Lingkungan
Panjang = 200 Meter
Pembuatan Saluran Drainase
Panjang= 50 Meter
Pembuatan MCK 1 Unit
Kel. Watundehoa (PKP)
Pembuatan MCK 3 Unit
LKM/LKNB Penyalur :
1. KSP BINA SEJAHTERA (BSP2S)
2. KSP SADAMORA (PKP)
Tahun 2010
Jumlah bantuan :
100 Unit (PKP-PK) + 400 Juta (PSU)
Lokasi :
Kel. Konawe
PSU :
Kel. Konawe
Pembuatan Saluran Drainase Panjang = 590 Meter
Pembuatan Jalan (Sirtu) P= 964 Meter , P= 877 Meter
LKM/LKNB Penyalur :
KSP BINA SEJAHTERA
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan
(PKP) Kementerian
Perumahan Rakyat di Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilakukan sejak tahun 2007.
Besarnya bantuan tersebut dari tahun 2007 hingga 2010 senilai Rp. 19,240 Milyar.
Ket :
- PB = Pembangunan Baru
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 38
- PK = Peningkatan Kualitas
- PSU = Prasarana Sarana dan Utilitas
Alokasi Bantuan berdasarkan Kabupaten / Kota :
1. Kota Kendari Rp. 4,652 Milyar
2. Kab. Konawe Rp. 2,960 Milyar
3. Kab. Konawe selatan Rp. 1,150 Milyar
4. Kab. Bombana Rp. 2,176 Milyar
5. Kab. Buton Rp. 0,580 Milyar
6. Kota Bau-Bau Rp. 2,067 Milyar
7. Kab. Kolaka Rp. 1,080 Milyar
8. Kab. Kolaka Utara Rp. 1,820 Milyar
9. Kab. Muna Rp. 0,615 Milyar
10. Kab. Wakatobi Rp. 2,140 Milyar
III.2. PROGRAM BSP2S DI KOTA KENDARI
Kota Kendari adalah salah satu Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mendapatkan
Program BSP2S.
dan PKP sejak Tahun 2007 s/d 2010. Besarnya nilai Bantuan dari tahun 2007 s/d 2010
sebesar Rp. 4,652 Milyar. Penyaluran Dana Kegiatan BSP2S dan PKP dilakukan oleh
LKM/LKnB setempat. Proses penyaluran dilakukan dalam bentuk transfer langsung dari
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada LKM/LKnB.
Tahun 2007
Jumlah bantuan :
70 Unit (BSP2S-PK),
100 Juta (PSU)
Lokasi :
1. Kel. Wawombalata,
2. Kel. Lalodati,
3. Kel. Tobuuha,
4. Kel. Abeli Dalam.
PSU :
1. Kel. Tobuuha,
2. Kel. Adeli
MCK 2 Unit
Perbaikan Sumur
Pembuatan Tempat Suci
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 39
Pembuatan SPAL
(Sistem Pembuangan Air limbah)
LKM/LKNB Penyalur :
Koperasi INDAGKOP
Tahun 2008
Jumlah bantuan :
100 Unit (BSP2S-PK),
32 Juta (PSU)
100 Unit (PKP-PK),
300 Juta (PSU)
Lokasi Penerima Bantuan BSP2S PK:
1. Kel. Kadia,
2. Kel. Wua-Wua,
3. Kel. Watubangga,
4. Kel. Anggoeya,
5. Kel. Wundudopi,
6. Kel. Lalora,
7. Kel. Puunggaloba,
8. Kel. Matabubu,
9. Kel. Sodohoa,
10. Kel. Mokoau
Lokasi Penerima Bantuan PKP-PK:
1. Kel Kendari Caddi,
2. Kel. Mata,
3. Kel. Purirano,
4. Kel. Tondonggeu,
5. Kel. Sambuli,
6. Kel. Nambo,
7. Kel Petoaha,
8. Kel. Bungkutoko,
9. Kel. Kasilampe,
10. Kel. Banuarie
Lokasi Penerima Bantuan BSP2S-PSU:
1. Kel. Matabubu
2. Kel. Tondonggeu
3. Kel. Petoaha
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 40
4. Kel. Nambo
5. Kel. Benua Nirae
Lokasi Penerima Bantuan PKP-PSU
- MCK 4 Unit
- Perkerasan Jalan Lingkungan dengan Sirtu
LKM/LKNB Penyalur :
Koperasi INDAGKOP
Tahun 2009
Jumlah bantuan :
- 200 Unit (BSP2S-PB)
- 140 Juta (PSU)
Lokasi :
1. Kel. Puwatu,
2. Kel. Pungulaka,
3. Kel. Tobuuha,
4. Kel. Alolama,
5. Kel. Labibia,
6. Kel. Anggilowu,
7. Kel. Mangga Dua,
8. Kel. Pondambea,
9. Kel . Bonggoeya,
10. Kel. Anawi,
11. Kel. Baruga,
12. Kel. Lepo-Lepo,
13. Kel. Watubangga.
Lokasi Penerima PSU :
Kel. Watubangga
- Pembuatan Saluran Drainase Sekunder P= 150 M1
- Pembuatan Saluran Drainase Tersier P= 308 M1
LKM/LKNB Penyalur :
Koperasi INDAGKOP
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 41
Tahun 2010
Jumlah bantuan :
100 Unit (PKP-PK),
400 Juta (PSU)
Lokasi Penerima Bantuan:
1. Kel. Abeli Dalam,
2. Kel. Anggalomelai,
3. Kel. Benuanirae,
4. Kel. Kadia,
5. Kel. Matabubu,
6. Kel. Mataiwoi,
7. Kel. Punggolaka,
8. Kel. Wawombalata,
9. Kel. Wawowanggu,
10. Kel. Kemaraya.
Alokasi PSU :
1. Kel. Abeli Dalam,
2. Kel. Anggalomelai,
3. Kel. Benuanirae,
4. Kel. Kadia,
5. Kel. Matabubu,
6. Kel Wawontabalata,
7. Kel. Wawowanggu,
8. Kel. Kemaraya
DETAIL PENGGUNAAN DANA PSU:
MCK + Sumur Bor 1 Unit
Pemb. Saluran Drainase P= 240 M1
Pemb. Saluran Drainase P = 160 M1
Pemb. Saluran Drainase P = 85 M1
Pemb. Jalan Setapak P = 450 M1
Pemb. Jalan Setapak P = 125 M1
Pemb. SPAL P = 35 M1
Pemb. MCK 1 Unit
Pemb. Saluran Drainase P= 240 M1
Pemb. MCK 1 Unit
Pemb. Jalan Lingkungan P = 550 M1
MCK + Sumur Bor 1 Unit
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 42
Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI berkesempatan untuk bertatap muka secara
langsung dengan sebagian masyarakat yang menerima bantuan. Tim Kunjungan Kerja
Komisi V DPR RI menemukan bahwa sebagian kelompok masyarakat merubah dana yang
seharusnya hibah tersebut menjadi dana bergulir dengan alasan untuk pemerataan
maupun mencegah kecemburuan sosial. Pada dasarnya Tim Kunjungan Kerja Komisi V
DPR RI dapat memahami hal tersebut namun harus dilakukan secara hati-hati agar
jangan memberatkan masyarakat penerima bantuan karena pada dasarnya bentuk
bantuan yang diberikan adalah hibah. Selain hal tersebut juga ditemukan bahwa
beberapa lokasi yang menerima bantuan mengalami kesulitan air bersih. Untuk itu Tim
Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI akan meminta Kementerian Perhubungan untuk
berkoordinasi dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk berupaya
mengalokasikan program SPAM IKK bila terdapat sumber air yang memungkinkan.
IV. BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan perdesaan telah lama menjadi concern
bersama antara Komisi V DPR RI dan Pemerintah. Saat ini tercatat 183 daerah tertinggal
di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut 34 Kabupaten berada di wilayah
Sulawesi yang merupakan 19% dari jumlah Kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia
jumlah ini juga sekaligus merupakan yang kedua terbesar di Kawasan Timur Indonesia
setelah Provinsi Papua (35 DT). Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri
tercatat 9 Daerah Tertinggal dimana 2 diantaranya yaitu Kabupaten Buton Utara dan
Kabupaten Konawe Utara merupakan Daerah Tertinggal Baru (yang baru masuk pada
tahun 2009). Untuk itu pada TA 2010 telah dikucurkan sebesar Rp 19,842 Milyar untuk
membantu Daerah tertinggal di Provinsi Sultra. Jumlah itu termasuk alokasi anggaran
sebesar Rp 1,117 Milyar yang dialokasikan sebagai dana pendampingan bagi satu buah
Kabupaten yang telah berhasil keluar dari Kategori Tertinggal pada 2009 yaitu
Kabupaten Kolaka. Diharapkan dengan adanya dana pendampingan tersebut maka
diharapkan Kabupaten tersebut dapat semakin mandiri dan tidak kembali terjatuh pada
kategori tertinggal.
Sebenarnya dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mengajukan 2 buah obyek pembangunan
infrastruktur untuk ditinjau yaitu Program Pembangkit Listrik Tenaga Matahari di Desa
Majapahit Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara dan Bansos Infrastruktur Informasi
berupa Warung Informasi Masyarakat (WIM) di Kelurahan Ambekairi Kec. Unaaha, Kab.
Konawe Selatan, dimana saat ini dilaporkan Warung Informasi Masyarakat tersebut
mengalami kerusakan dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.
Dikarenakan keterbatasan waktu kunjungan dan lokasi program yang berada di luar rute
utama kunjungan maka kedua obyek tersebut tidak ditinjau namun rekomendasi terkait
obyek tersebut akan tetap disertakan di dalam laporan kunjungan kerja ini.
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 43
V. BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Kondisi Geografis Indonesia yang rawan bencana dan rawan perubahan cuaca secara
mendadak membutuhkan stasiun pengamatan baik Meteorologi, Klimatologi maupun
Geofisika yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara
terutama dalam memberi peringatan dini atas ancaman bencana alam maupun sebagai
salah satu faktor yang turut menunjang keselamatan transportasi. Saat ini di Provinsi
Sulawesi Tenggara terdapat 4 UPT BMKG yaitu Stasiun Meteorologi Beto Ambari – Kab.
Bau-Bau dan Stamet Pomala – Kab. Kolaka, Stasiun Meteorologi Maritim di Kendari dan
Stasiun Geofisika Kendari. Adapun belanja modal untuk ke-4 UPT tersebut pada TA 2009
sebesar Rp 1,721 Milyar dan pada TA 2010 mencapai Rp 2,296 Milyar.
Sebagai Provinsi yang sebagian wilayahnya merupakan lautan dan terdiri pula dari
beberapa pulau selain wilayah daratan pada Pulau Sulawesi maka sudah sepantasnyalah
mempunyai Stasiun Meteorologi Maritim yang dapat mengukur sekaligus menjadi pusat
informasi bagi berbagai aktivitas maritim utamanya pelayaran.
Untuk itu Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI memberikan apresiasi terhadap upaya
Sta. Meteorologi Maritim Kendari dalam upaya menyajikan data yang uptodate terkait
cuaca khususnya di wilayah perairan bagi masyarakat.
Dalam paparannya Kepala Stasiun Meteorologi Maritim meminta dukungan bagi
pelaksanaan Tupoksi Kemaritiman di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui
pemenuhan berbagai peralatan pengamatan yang saat ini belum dimiliki oleh Stasiun
Maritim Kendari yaitu Navtek dan peralatan Sea Current.
Selain itu juga dilaporkan bahwa jaringan pengamatan yang ada di Sulawesi Tenggara
saat ini masih belum representatif dibandingkan dengan luas daerah yang dipantau
sehingga perlu penambahan beberapa pos pengamatan agar dapat memberikan
informasi yang akurat dan mendetail terkait tupoksinya.
VI. BASARNAS
Selain pengamatan dan peringatan dini perlu pula suatu tindakan responsif bila terjadi
kejadian yang tidak diinginkan. Untuk itu perlu dikembangkan tidak saja perlengkapan
yang memadai tetapi juga profesionalisme dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh
SAR itu sendiri. Dari hasil kunjungan ke lapangan ditemukan bahwa sarana SAR yang
dimiliki di Sultra sebagian besar merupakan sarana bagi kegiatan pencarian dan
pertolongan di darat. Padahal sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara juga terdiri
dari lautan sehingga diperlukan prasarana dan sarana untuk melaksanakan operasi SAR
di laut. Untuk itu Kansar Sultra meminta alokasi bagi pengadaan Kapal aluminium (bukan
fiberglass) yang memiliki panjang minimal 40 meter. Hal ini diperlukan untuk
mengantisipasi situasi gelombang laut yang cukup tinggi di sekitar wilayah tersebut.
Kansar juga meminta pembangunan dermaga sandar khusus untuk mempermudah
operasional kapal Basarnas.
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 44
BAB IV
Rekomendasi
Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI
Berikut merupakan Rekomendasi Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi
Sulawesi Tenggara yang dibagi berdasarkan bidang dan sub bidang.
Sektor ke-PU-an
Sub Sektor Bina Marga:
1. Terkait dengan pelaksanaan peningkatan kapasitas jalan Tahap I Ruas Batas Kota
(Ranomeeto)-Bandara Halu Uleo yang hanya dapat terselesaikan sebesar 51,85 %
atau hanya sekitar 1,81 km dari 3,5 km yang direncanakan maka Tim Kunjungan
Kerja Komisi V DPR RI meminta kekurangan pengerjaan tersebut untuk
dianggarkan pada Tahun Anggaran berikutnya bersama-sama dengan tahap III
(sepanjang 3,81 km) agar Jalan tersebut dapat segera berfungsi secara optimal
sesuai yang direncanakan.
2. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI menyesalkan buruknya kualitas
infrastruktur jalan di beberapa titik yang merupakan Ruas Jalan Nasional di
Provinsi Sultra yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Terkait hal tersebut Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap
pelaksanaan dan kualitas pekerjaan Tugas Perbantuan.
3. Terkait buruknya geometris pada beberapa ruas jalan Nasional yang dilewati
maka Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mengingatkan kembali kepada
Direktorat Jenderal Bina Marga agar dalam melakukan perencanaan
pembangunan jalan perlu mentaati persyaratan geometris jalan,
memperhitungkan lebar dan jenis kendaraan yang melewati serta menyediakan
bahu jalan dan tempat perhentian darurat guna mencegah terjadinya kecelakaan
lalu lintas yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan harta benda. Tim
Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI juga mengingatkan bahwa penyelenggara jalan
yang lalai dan tidak memberikan tanda pada jalan yang rusak dan mengakibatkan
kecelakaan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Komisi V DPR RI mendukung sepenuhnya pembangunan Jembatan Teluk Kendari
(Jembatan Bahtera Mas) sepanjang 1.035,69 meter yang diperkirakan akan
membutuhkan biaya sekitar +$ 66 juta yang dimaksudkan untuk menunjang
perkembangan wilayah dengan menghubungkan wilayah Kota Lama di bagian
Utara Teluk Kendari dengan wilayah Lapulu di bagian selatan Teluk Kendari.
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 45
5. Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal Bina Marga untuk mengoptimalkan
koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi serta Pemda setempat terkait
penyediaan jaringan jalan dari dan menuju obyek-obyek Strategis utamanya
Bandara dan Pelabuhan Laut termasuk jalan akses menuju Pelabuhan Laut
Bungkotoko-Kota Kendari.
Sub Sektor Cipta Karya
Terkait RUSUNAWA Kota Kendari:
1. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI menyesalkan buruknya kondisi dan kualitas
Rusunawa kota Kendari yang terletak di Kelurahan Robuuha-Kec. Puwatu Kota
Kendari yang meskipun telah selesai pada 2008 (TA 2007-2008) dengan biaya
pembangunan sebesar Rp 10,748 Milyar namun hingga saat ini belum dihuni
karena ketiadaaan prasarana listrik dan air bersih yang seharusnya disediakan
oleh Pemerintah Kota Kendari. Untuk itu Komisi V DPR RI meminta Direktorat
Jenderal Cipta Karya mendesak Pemda Kota Kendari untuk segera melakukan
penyambungan prasarana Listrik dan Air Bersih sebagaimana tertera pada MOU
antara Pemda dan Ditjen Cipta Karya.
2. Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan
Umum agar untuk sementara tidak mengalokasikan anggaran bagi pembangunan
Rusunawa di wilayah Pemda yang wanprestasi dalam menyediakan sarana dan
prasarana pendukung sebagaimana yang dijanjikan dalam MOU sebagai
punishment agar di kemudian hari kejadian yang berpotensi merugikan keuangan
Negara tidak terulang kembali.
3. Terkait rendahnya kualitas fisik bangunan Rusunawa Kota Kendari (yang dapat
terlihat secara kasat mata) maka Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meminta
ke depannya Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian meningkatkan fungsi
pengawasan yang dimilikinya pada saat pembangunan Rusunawa.
Tekait Program Pembangunan SPAM IKK :
Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mengapresiasi program SPAM IKK di
Kabupaten Kolaka-Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja
Komisi V DPR RI mendukung usulan program sistem pengembangan air minum
Kabupaten Kolaka (senilai kurang lebih Rp 70 Milyar) yang bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas produksi, penambahan jaringan distribusi air bersih
serta meningkatkan jangkauan pelayanan khususnya di Kabupaten Kolaka-
Provinsi Sulawesi Tenggara.
Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI berharap agar Direktorat Jenderal Cipta
Karya Kementerian Pekerjaan Umum dapat bekerjasama dengan Kementerian
Perumahan Rakyat dalam menyediakan Prasarana Sarana dan Utilitas bagi
masyarakat khususnya prasarana air bersih.
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 46
Sub Sektor SDA
Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendukung penyelesaian program
pengendalian banjir Sungai Balandette, Kabupaten Kolaka sebagai upaya
meminimalisir kerugian masyarakat akibat peristiwa meluapnya debit sungai
tersebut.
Sub Sektor Tata Ruang:
Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendukung percepatan penyelesaian
RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam waktu
sesegera mungkin guna memberikan ketegasan dan kejelasan hukum bagi upaya
pengembangan wilayah dengan memperhatikan pula berbagai aspek yang
berkembang di masyarakat.
Dalam mengoptimalkan pengembangan wilayah setempat maka Tim Kunjungan
kerja Komisi V DPR RI mendukung pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang
berbasis pertambangan Asera, Wiwirano dan Langgikima (Awila), Kawasan
Kolaka Utara dan Kawasan Torobulu, Kabaena dan Rumbia di wilayah Provinsi
Sulawesi Tenggara. Untuk itu Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meminta
Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum untuk dapat berkoordinasi
dengan Lembaga/Instansi yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana
penunjang pengembangan wilayah tersebut seperti prasarana jalan, sarana
perhubungan dan sebagainya.
Sektor Perhubungan
Sub sektor Perhubungan Udara
Dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan khususnya pada saat
lepas landas (Take Off) dan mendarat (Landing), Tim Kunjungan Kerja Komisi V
DPR RI meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengalokasikan
anggaran bagi kegiatan overlay Runway Bandara Halu Uleo (yang telah tidak
dilaksanakan selama 10 tahun).
Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendukung kegiatan pengembangan
lapangan terbang perintis di wilayah Provinsi Sultra utamanya sebagai bentuk
dukungan bagi pengembangan kepariwisataan dan kegiatan pertambangan di
wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sub Sektor Perhubungan Laut
1. Mengingat vitalnya peranan fungsi Pelabuhan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang
sebagian wilayahnya merupakan Kepulauan, maka Tim Kunjungan Kerja Komisi V
DPR RI mendukung usulan program kerja kegiatan Perhubungan Laut di wilayah
Provinsi Sultra pada TA 2011 yang antara lain meliputi pengembangan pelabuhan
Bungkotoko Tahap III (senilai +Rp 28 Milyar), penyelesaian faspel laut Kolaka
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 47
serta lanjutan pembangunan faspel laut di Langara dan Lameluru. Tim Kunjungan
Kerja Komisi V DPR RI juga meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan untuk memprioritaskan alokasi anggaran bagi
Pengembangan Pelabuhan Bungkotoko Tahap IV pada TA 2012 (senilai + Rp 85
Milyar).
2. Terkait buruknya infrastruktur penunjang pelabuhan khususnya prasarana jalan,
maka Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi dengan Ditjen
Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemda setempat pada sebelum
melakukan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan.
Sub Sektor Perhubungan Darat
Tidak terdapat obyek Perhubungan Darat yang ditinjau oleh Tim Kunjungan Kerja Komisi
V DPR RI, namun dalam paparannya mengenai program Strategis Provinsi Sulawesi
Tenggara Gubernur memberikan paparan terkait Pelabuhan Penyeberangan ASDP.
Terhadap Paparan Gubernur tersebut Tim Kunjungan Komisi V DPR RI memberikan
dukungannya bagi pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Alomai dan Labuan untuk
dilaksanakan secara bersamaan (tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran yang
berbeda) agar setelah selesai pembangunan dapat segera memberi manfaat bagi
masyarakat. Untuk itu Pemprov menyatakan siap untuk melakukan pembebasan tanah
bagi pembangunan (menggunakan dana APBD) bila sudah ada kepastian pengalokasian
APBN.
Sektor Perumahan Rakyat
1. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI menilai positif program Bantuan Stimulan
Pembangunan Perumahan Swadaya (BP2S) dan program Peningkatan Kualitas
Perumahan (PKP) di khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara dan mendukung
Kementerian Perumahan Rakyat untuk memperbanyak alokasi program sejenis
di masa depan.
2. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI berpendapat bahwa meski terdapat
kesepakatan di antara kelompok Masyarakat penerima bantuan untuk membuat
bantuan stimulan yang diterima menjadi dana bergulir (di antara kelompok
masyarakat itu sendiri) namun Tim Kunjungan Komisi V DPR RI mengingatkan
Kementerian Perumahan Rakyat bahwa jenis bantuan tersebut pada dasarnya
adalah hibah sehingga tidak boleh memberatkan pihak penerima bantuan.
3. Terkait dengan bantuan bagi pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)
bagi masyarakat, Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meminta Kementerian
Perumahan Rakyat untuk berkoordinasi dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian
Perumahan Rakyat agar mengalokasikan pula program pendukung bagi
prasarana dan jaringan air bersih terutama di daerah-daerah yang rawan air.
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 48
Sektor Pembangunan Daerah Tertinggal
1. Terkait Program Pembangkit Listrik Tenaga Matahari di Desa Majapahit Kec.
Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara maka tim Kunjungan Komisi V DPR RI
mendesak KPDT agar berupaya memberikan output yang lebih besar (saat ini
hanya sekitar 3.000 watt) agar jumlah masyarakat yang dapat menerima manfaat
menjadi lebih banyak.
2. Terkait laporan bahwa Bansos Infrastruktur Informasi yang berupa Warung
Informasi Masyarakat (WIM) di Kelurahan Ambekairi Kec. Unaaha, Kab. Konawe
Selatan yang saat ini dilaporkan mengalami kerusakan maka Tim Kunjungan Kerja
Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk
berkoordinasi dengan Pemda setempat dan Instansi terkait lainnya dalam upaya
memperbaiki Infrastruktur tersebut agar dapat berfungsi kembali sebagaimana
mestinya.
Sektor Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
1. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendukung penambahan peralatan untuk
mendukung Tupoksi Kemaritiman di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara seperti
Navtek, Sea Current dan lain-lain.
2. Terkait indikasi bahwa jaringan pengamatan masih belum representatif
dibandingkan dengan luas daerah yang dipantau maka Tim Kunjungan Komisi V
DPR RI mendukung penambahan pos/stasiun pengamatan sesuai dengan
kebutuhan.
Sektor Badan SAR Nasional :
Dalam rangka mendukung operasional Basarnas di wilayah lautan Provinsi Sultra
yang memiliki ombak relatif tinggi maka Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI
mendukung usulan pengadaan kapal aluminium (bukan fiberglass) yang memiliki
panjang minimal 40 meter serta pembangunan pembangunan dermaga sandar
khusus untuk mempermudah operasional kapal Basarnas.
Laporan Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara Halaman 49
BAB V
PENUTUP
Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara
pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011 yang dilaksanakan pada
tanggal 10 hingga 12 November 2010 yang lalu.
Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi pertambangan yang belum tersentuh
dalam jumlah yang sangat luar biasa terutama bahan tambang nikel, aspal dan emas.
Oleh karena itu diperlukan dukungan dan kesiapan infrastruktur pendukung guna
memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebesar-besarnya bagi kemakmuran
masyarakat Sultra pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI akan menjadikan laporan ini
menjadi masukan bagi Komisi V DPR-RI terutama sebagai bahan bagi fungsi
Pengawasan dan Penganggaran DPR RI. Selain itu hasil Kunjungan Kerja ini juga akan
diserahkan kepada Pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti terutama dalam
melakukan perencanaan bagi pembangunan dan atau pemeliharaan serta perbaikan
infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara pada
khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Jakarta, 29 MARET 2011
TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR-RI
KE PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KETUA,
Drs. Yoseph Umarhadi, M.Si. MA