laporan kinerja - surakarta · 2020. 5. 22. · akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, juga...
TRANSCRIPT
i
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP TAHUN 2019
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SURAKARTA
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas
terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Surakarta, serta terselesaikanya penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Surakarta Tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilits penyelenggaraan pemerintahan
selama 2019 dapat diselesaikan.
LKjIP selain merupakan kewajiban bagi tiap OPD sebagaimana yang
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, juga merupakan alat ukur akuntabilitas
kinerja, dan juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi OPD dalam rangka
peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. Dengan langkah ini Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta senantiasa dapat
melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
LKjIP memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan
program kegiatan serta catatan – catatan penting dalam pencapaian sasaran. Selain itu
LKjIP ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran
yang telah ditetapkan RPJMD dapat tercapai. LKjIP Tahun 2019 ini merupakan
perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (performing goverment) Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Tahun 2019.
Adapun materi laporan ini adalah informasi gambaran riil keberhasilan
pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2019 dan hambatan - hambatan yang dihadapi
serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi
penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang
agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
ii
Akhirnya kami sampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah
memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019.
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SURAKARTA
PURWANTI, SKM., M.Kes Pembina Tk I
NIP. 19690810 199311 2 001
iii
vi
IKHTISAR EKSEKUTIF
Arah kebijakan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK) mengacu pada upaya agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita)
terutama cita ke 5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan cita
ke 8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa. Dinas Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Surakarta menjabarkan arah kebijakan tersebut sesuai yang
tertuang pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dan Renstra Perangkat
Daerah.
Kinerja Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun
2019, menunjukkan hasil yang menggembirakan. Karena mampu menurunkan
angka pertambahan penduduk dari 1,22 pada tahun 2018 menjadi 0,5 pada tahun
2019. Namun demikian masih ada indikator yang perlu mendapatkan perhatian
serius, yaitu belum terlayaninya kebutuhan berKB (UnMet need) sebesar
19,12%,. Angka ini cukup tinggi bila dibanding angka Jawa Tengah(11,3%) dan
angka Nasional (12,45). Hal ini dimungkinkan karena masih adanya masyarakat
yang menggunakan kontrasepsi tradisional untuk mengatur jarak kelahiran, dan
persepsi masyarakat tentang KB yang bertentangan dengan norma agama, dan
belum tercatatnya semua pelayanan KB mandiri.
Indikator kinerja yang belum mencapai target meliputi kesertaan KB aktif
mencapai 68,21% dari target 68,8%, Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mencapai
73,66% dari target 76,21%, Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB
mencapai 75,11% dari target 77,3%. belum tercapainya indikator tersebut,
dimungkinkan karena belum semua anggota UPPKS maupun anggota BKB aktif
hadir dalam pembinaan-pembinaan yang dilakukan.
iv
vi
Upaya upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kinerja diatas
antara lain meningkatkan advokasi kepada lurah, camat, LPMK, untuk mendapatkan
dukungan kebijakan dan penganggaran program KB, meningkatkan jejaring
kemitraan dengan ORMAS, TOMA, Perguruan tinggi, organisasi profesi,
kelompok prio utomo untuk meningkatkan kesertaan ber-KB bagi
kelompoknya,meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi, KIE bagi pasangan usia
subur yang belum ber-KB melalui kunjungan rumah atau Gugur Gunung.
meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi kepada remaja melalui sekolah dan
masyarakat. (PIK R), meningkatkan pembinaan kepada anggota UPPKS yang PUS
namun belum ber KB, meningkatkan penyuluhan kelompok melalui media massa,
melalui siaran radio, TV dan blusukan di pasar, RT yang masih mempunyai PUS
tinggi, Optimalisasi penyuluh KB dengan meningkatkan pembinaan ke balai dan
lapangan serta pengendalian laporan kinerja, meningkatkan pembinaa kader KB di
kecamatan, kelurahan sampai kader tingkat RT.
Surakarta, 7 Januari 2020
KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SURAKARTA
PURWANTI, SKM., M.Kes Pembina Tk I
NIP. 19690810 199311 2 001
v
vi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................... ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................. iv
DAFTAR ISI ............................................................................... vi
DAFTAR TABEL ......................................................................... viii
BAB I: PENDAHULUAN………………………………………………….1
A. Gambaran Umum Organisasi ................................................. 1
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ................................ 1
2. Struktur Organisasi .......................................................... 3
3. Kepegawaian................................................................... 4
4. Sarana dan Prasarana ...................................................... 5
5. Anggaran ........................................................................ 6
B. Rencana Strategi .................................................................. 6
1. Visi dan Misi .................................................................... 6
2. Tujuan dan Sasaran ......................................................... 7
3. Kebijakan, Strategi dan Program ...................................... 7
C. Isu Strategis………………………………………………………………….…..9
BAB II: RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA…… 12
A. Rencana Kinerja .................................................................. 12
B. Perjanjian Kinerja………………………………………………………………14
C. Program Untuk Pencapaian Kinerja…………………………………..…19
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA………………………………..20
A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja…………………………….……21
1. Perbandingan Capaian Kinerja dengan
Tahun Sebelumnya ........................................................ 21
iii
2. Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja Utama................. 24
3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ............................. 26
B. Akuntabilitas Keuangan ...................................................... 31
C. Strategi Pemecahan Masalah .............................................. 34
D. Prestasi yang Dicapai ......................................................... 35
BAB IV: PENUTUP……………………………………………………. 36
A. Kesimpulan ....................................................................... 36
LAMPIRAN ............................................................................ 38
vii
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan
Golongan Per 31 Desember 2019……..……………………………….…….5
Tabel 1.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama………………………….9
Tabel 1.3 Isu-isu Strategis Terkait dengan Bidang Urusan..…………..............10
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2019……………………………….……………….…12
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019……………………………………………..….15
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019…………………………………17
Tabel 2.4 Perubahan Sasaran Strategis pada DPPKB…………………………………18
Tabel 2.5 Program untuk Pencapaian Sasaran………………………………………….19
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja……………………………………………..……..20
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya………….21
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Angka
Jawa Tengah dan Nasional……………………………………………..……….23
Tabel 3.4 Capaian Indikator Utama Tahun 2019……………………………………….25
Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1…………………………………..26
Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2…………………………………..29
Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3…………………………………..30
Tabel 3.8 Pagu Anggaran dan Realisasi (APBD dan DAK tahun 2019) ………..31
Tabel 3.9 Pagu Anggaran dalam pencapaian Sasaran Strategis………………….31
Tabel 3.10 Pagu Anggaran dan Realisasi (APBD dan DAK Tahun 2019) .…….32
Tabel 3.11 Pagu dan Realisasi (DIPA tahun 2019) ……………………………………33
viii
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
a. Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
melaksanakan urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana. Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan
berkelanjutan di Indonesia. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan
dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: 1)
penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek
pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir
partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2) ketika penduduk
memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya
pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan
kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut
pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Surakarta, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
adalah merupakan unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah. Selain itu juga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
2
b. Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 27-C
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Surakarta, Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana berdasarkan asas Otonomi Daerah.
c. Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Terkait dengan tugasnya, Berdasarkan Peraturan-peraturan
Walikota Kota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016, Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai sejumlah fungsi
sebagai berikut :
1) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;
3) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas
penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan
keluarga;
4) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang
pengendalian kuantitas penduduk dan kualitas keluarga,
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5) Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian
kuantitas penduduk;
6) Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
7) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi
pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
8) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas
3
lapangan KB dan Kader KB;
9) Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan
obat kontrasepsi;
10) Pelaksanaan pelayanan KB;
11) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta
organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan,
pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;
12) Pembinaan jabatan fungsional; dan pengelolaan UPT.
2. Struktur Organisasi
Setiap badan atau Lembaga dalam pemerintahan baik dalam sekala
nasional maupun daerah, susunan organisasi masing – masing terkait dengan
tupoksinya, Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 27-C
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri
dari :
a. Kepala Dinas membawahi :
1) Sekretariat
2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
3) Bidang Keluarga Berencana
4) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5) UPT
b. Sekretariat terdiri dari :
1) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Umum dan kepegawaian
c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
terdiri dari :
4
1) Seksi Advokasi dan Penggerakan
2) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
d. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
1) Seksi Kesehatan Reproduksi dan Pengelolaan Alat/Obat Kontrasepsi.
2) Seksi Pelayanan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB
e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
1) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
2) Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga
f. Unit Pelaksana Teknis Badan terdiri dari :
1) Unit Pelaksana Teknis Badan Kecamatan Banjarsari.
2) Unit Pelaksana Teknis Badan Kecamatan Laweyan.
3) Unit Pelaksana Teknis Badan Kecamatan Serengan.
4) Unit Pelaksana Teknis Badan Kecamatan Pasarkliwon.
5) Unit Pelaksana Teknis Badan Kecamatan Jebres.
3. Kepegawaian
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta memiliki sumber daya
manusia dalam jumlah dan kapasitas yang kurang memadai. Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta mempunyai
64 orang Pegawai Negeri yang terdiri atas PNS Laki - laki sebanyak 19 orang
dan PNS Perempuan sebanyak 45 orang. (Tenaga penyuluh KB Jumlah 37
terdiri dari : P : 29 dan L : 8) bila dilihat persentasenya sebagian besar
merupakan pegawai perempuan yaitu sebanyak 62% dan sisanya sebanyak
38% merupakan pegawai laki- laki.
Dari seluruh jumlah pegawai tersebut 14 orang pejabat struktural, 37
Penyuluh KB Fungsional Tertentu dan 13 adalah fungsional umum dengan
komposisi 22% pejabat struktural dan 78% non struktural. Dengan komposisi
pegawai tersebut diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
5
Berencana Kota Surakarta sebagai Instansi yang menyelenggarakan
Pelayanan Langsung ke masyarakat belum memadai menurut analisis
kebutuhan pegawai pada DPPKB masih ada kekurangan sejumlah 22
orang yang terdiri dari pengolah data sebanyak 5 orang dan
Penyuluh Keluarga Berencana sebanyak 17 orang sesuai jumlah
kelurahan di Kota Surakarta yakni 54 kelurahan.
Tabel 1.1
Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan
Per 31 Desember 2019
Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian DPPKB, 2019
4. Sarana Dan Prasarana
Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta memiliki beberapa sarana
dan prasarana pendukung, yaitu :
1. Kantor UPT Balai Penyuluh KB di masing – masing kecamatan
sebanyak 5 gedung bangunan.
2. Mobil Unit Penerangan KB sebanyak 2 unit.
3. Mobil Akseptor dalam rangka pelayanan KB sebanyak 1 unit.
4. Sepeda Motor sebanyak 63 unit yang dipakai dalam rangka
N
o Pendidikan Gol I
Gol
II Gol III Gol IV Jumlah
1. SD 1 - - - 1
2 SLTA - 6 4 - 10
3. Diploma III - - 1 - 1
4. Sarjana - 1 25 9 35
5. Pasca Sarjana - - 6 11 17
Jumlah 1 7 36 20 64
6
Pelayanan KB.
5. Gudang Alat Kontrasepsi, 1 unit.
6. Anggaran
Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2019 Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta didukung
Anggaran Belanja Daerah dan anggaran dari DAK (Dana Alokasi Khusus).
Total Anggaran Belanja Daerah dan DAK tahun 2019 sebesar Rp.
10.032.377.738,- terdiri dari Belanja tidak Langsung Sebesar Rp.
3.686.345.976,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.346.031.762,-
(APBD 3.745.030.762 dan DAK 2.601.001.000) dengan perbandingan antara
belanja langsung dan belanja tidak langsung 37% dibanding 63%. Selain
APBD dan DAK, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
mendapat alokasi DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) BKKBN Provinsi
Jawa Tengah sebesar Rp. 305.195.600,-.
B. Rencana Strategi
Dokumen perencanaan strategik tingkat OPD berupa dokumen Renstra
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta
Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategi yang sesuai
dengan tupoksi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Surakarta. Adapun rencana strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana meliputi :
1. Visi dan Misi
Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana visi
misi Kota Surakarta periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
“Terpercaya dalam Mengendalikan Penduduk, Handal
dalam Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera “.
Dalam rangka mewujudkan visi dinas maka ditetapkan misi Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :
7
MISI 1 :Mewujudkan pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk;
MISI 2 :Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam ber-KB;
MISI 3 :Mewujudkan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.
2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan yang hendak dicapai pada kurun waktu 2016 – 2021
adalah sebagai berikut :
1. Mengendalikan penduduk pada tingkat yang rendah.
2. Meningkatkan partisipasi penduduk dalam ber-KB.
3. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Sasaran yang ingin di capai hingga tahun kedepan yaitu
terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan.
3. Kebijakan, Strategi dan Program
a. Kebijakan
Untuk mewujudkan visi dan misi DPPKB terkait kebijakan yang di
tempuh meliputi :
a) Perumusan kebijkan dalam Pengendalian Penduduk .
b) Peningkat advokasi, Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE dalam
rangka Pengendalian Penduduk).
c) Optimalisasi Sistem Pendataan Keluarga.
d) Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya Pengendalian Penduduk
terkait usia perkawinan perempuan.
e) Peningkatan pelayanan KB, dengan metode MOP, MOW dan Metode
Kontrasepsi jangka Panjang ( MKJP).
f) Pembinaan dan penyediaan dana operasional untuk kader tribina
keluarga, PIK dan UPPKS.
8
b. Strategi
Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan
selama lima tahun kedepan yaitu :
a) Meningkatkan Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam
pengendalian penduduk, mencakup pengendalian kelahiran dan migrasi
penduduk;
b) Pencegahan perkawinan usia dini melalui komunikasi, informasi dan
edukasi (KIE) dan melakukan advokasi terhadap PIK dan BKR;
c) Meningkatkan akses kualitas pelayanan KB, Penyediaan Alat
Kontrasepsi, meningkatkan promosi dan KImunikasi informasi Edukasi
(KIE) KB;
d) Meningkatkan kerjasama dengan Klinik KB baik Pemerintah maupun
Swasta
e) Mengoptimalkan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU).
c. Program
Mengacu pada strategi dan kebijakan diatas maka program – program
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Keluarga Berencana;
4. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
5. Program Pelayanan Kontrasepsi;
6. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang mandiri;
7. Program pengembagan pusat pelayanan informasi dan konseling
KRR;
8. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS temasuk
HIV/AIDS;
9. Program perencanaan pembangunan daerah;
9
10. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak.
Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas
kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan
dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :
C. Isu Strategis
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang
menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak
dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Identifikasi Isu-isu Strategis Terkait dengan Bidang Urusan yang
diampu oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :
Tabel 1.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA
1 Terkendalinya jumlah penduduk sesuai
dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan
Laju Pertumbuhan
Penduduk
Cakupan peserta KB aktif
10
Tabel 1.3 Isu-isu Strategis Terkait dengan Bidang Urusan
No Bidang Urusan yang
diampu DPPKB Permasalahan
1 Bidang Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan
dan Penggerakan
a. Ketersediaan Regulasi dan kebijakan
berkaitan dengan Pengendalian
Penduduk.
b. Kencenderungan meningkatnya jumlah
penduduk.
c. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi
se-Jawa Tengah.
d. Banyaknya penduduk yang migrasi ke
kota akibat faktor ekonomi,
e. Belum optimalnya kerjasama antar
lembaga dalam pengendalian
penduduk.
2 Bidang
Keluarga
Berencana
a. Tingginya Unmetneed KB.
b. Masih adanya pernikahan perempuan
dibawah 20 tahun.
c. Rendahnya partisipasi laki – laki ber
KB.
d. Masih kurangya kuantitas Sumber daya
Manusia Tenaga Penyuluh KB.
e. Penggunaan alat Kontrasepsi mantap
(MOP dan MOW) masih rendah.
3 Bidang
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
a. Jumlah kelompok Tribina ( BKB, BKR
dan BKL ), dan UPPKS sangat banyak,
sementara cakupan pembinaannya
terbatas.
b. Kurangnya Validitas data terkait
kelompok tribina ( BKB, BKR dan BKL )
11
PIK dan UPPKS.
c. Masih terbatasnya jumlah Kampung
KB.
Sumber : Seluruh Bidang DPPKB, 2019
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi
isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Surakarta diatas, maka beberapa strategi kedepan
yang perlu dilaksanakan antara lain :
1. Menata kembali PLKB dan meningkatkan peran IMP dan Kader;
2. Membentuk kelompok-kelompok PIK remaja dan KIE bagi remaja;
3. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengendalian
penduduk, mencakup pengendalian kelahiran dan migrasi penduduk;
4. Mencegah perkawinan usia dini melalui komunikasi, informasi dan edukasi
(KIE), dan melakukan advokasi terhadap PIK dan BKR;
5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, penyediaan Alat kontrasepsi,
meningkatkan promosi dan KIE KB;
6. Meningkatkan kerjasama dengan klinik KB baik pemerintah maupun swasta;
7. Mengoptimalkan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU), kerjasama dengan sekolah
dan Perguruan tinggi dalam pengembangan PIK, dan integrasi dengan
program yang sudah ada (BKB dengan Posyandu, PAUD).
12
BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui
berbagai program dan kegiatan tahunan.
Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang
ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran,
dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi. Adapun Rencana Kinerja tahun 2019 yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.1 Rencana Kinerja tahun 2019
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3 4
1. Terkendalinya jumlah
penduduk sesuai
dengan daya dukung
dan daya tampung
lingkungan
Rata-rata jumlah anak per
keluarga.
Laju Pertumbuhan Penduduk.
Cakupan peserta KB aktif.
Cakupan Pasangan Usia Subur
yang isterinya dibawah usia 20
tahun.
Cakupan Pasangan Usia Subur
yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
(Unmet Need).
Angka pemakaian kontrasepsi
1,830 %
0.700 %
68,800 %
2,920 %
10,230 %
25%
13
/CPR bagi perempuan menikah
usia 15-49 (semua cara dan cara
modern)
Cakupan PUS Peserta KB Anggota
Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang
ber-KB.
Cakupan Anggota Bina Keluarga
Balita (BKB) ber-KB.
Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I.
Rasio petugas lapangan
KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di
setiap desa/kelurahan.
Prosentase usia kawin pertama
perempuan usia lebih daeri 21
tahun.
Prosentase Peserta Aktif MKJP
Porsentase peserta KB Baru
Jumlah kampung KB yang
terbentuk
Porsentase PIK-R/M yang aktif
memberikan pelayanan Konseling
76,210%
77,300%
23%
84,350
62,00%
28,79%
6,1%
12 kampung
KB
30%
2. Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik
Persentase kecukupan sarana
untuk administrasi perkantoran
Persentase kecukupan sarana
aparatur
Presentase terpenuhinya dokumen
keuangan
100%
100%
100%
14
3 Meningkatnya kualitas
implentasi perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi kinerja
pembangunan
Nilai SAKIP 70,11 score
Sumber : Renstra DPPKB, 2019
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004
dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004
tentang Penetapan Kinerja yang kemudian di perbaharui di Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pada tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana melakukan cascade down Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan
IV dapat dilihat di lampiran. Dokumen perjanjian kinerja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 telah dibuat dan
ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dan Walikota Surakarta, memuat sasaran strategis, indicator
kinerja utama beserta target kinerja anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja
2019 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2019, IKU
dan APBD. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019
sebagai berikut :
15
Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Terkendalinya jumlah penduduk
sesuai dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan
Rata-rata jumlah anak perkeluarga 1,83 %
Laju Pertumbuhan Penduduk 0,7 %
Cakupan peserta KB aktif 68,8 %
Cakupan pasangan usia subur yang
istrinya di bawah umur 20 tahun
2,92 %
Cakupan pasangan usia subur yang ingin
ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
10,23 %
Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi
perempuan menikah usia 15-49 (semua
cara dan cara modern
25 %
2 Meningkatnya peran kelompok-
kelompok masyarakat dalam
peningkatan kesejahteraan keluarga
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
76,21 %
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita
(BKB) ber-KB
77,3 %
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I
23 %
3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas
petugas KB
Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB
(PLKB/PKB) di setiap desa /kelurahan
84,35 %
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4)
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
677.376.712 APBD
16
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
650.000.000 APBD
3 Program Keluarga Berencana 3.389.647.750 APBD, DAK dan
DAK Non Fisik
4 Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
167.820.250 APBD
5 Program Pelayanan kontrasepsi 541.275.100 APBD dan Dak
Non Fisik
6 Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
133.588.000 APBD
7 Program pengembangan pusat
pelayanan informasi dan konseling
KRR
46.975.000 APBD
8 Program peningkatan
penanggulangan narkoba, PMS
termasuk HIV/AIDS
39.025.000 APBD
9 Program perencanaan pembangunan
daerah
125.000.000 APBD
10 Program pengembangan bahan
informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
4.400.000 APBD
17
Tabel 2.3 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Terkendalinya jumlah
penduduk sesuai
dengan daya dukung
dan daya tampung
lingkungan
Laju Pertumbuhan
Penduduk
0,7 %
Cakupan peserta KB aktif 68,8 %
2 Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik
Kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan KB
85,00 score
NO PROGRAM ANGGARAN
PERUBAHAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4)
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
829.887.412 APBD
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
682.908.500 APBD
3 Program Keluarga
Berencana
3.668.767.500 APBD
4 Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
168.620.250 APBD
5 Program Pelayanan
kontrasepsi
646.860.100 APBD
6 Program pembinaan peran
serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang
133.588.000 APBD
18
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta sebelum
perubahan menetapkan 11 program dan 39 kegiatan setelah perubahan jumlah
program dan kegiatan masih sama, perubahan penambahan pagu anggaran
sebesar Rp. 570.923.950.
Di tahun 2019 juga telah diadakan review Renstra yang menyebabkan adanya
beberapa perubahan. Adapun perubahan yang menonjol sebagai berikut :
Tabel 2.4 Perubahan Sasaran Strategis pada DPPKB
NO SASARAN STRATEGIS
SEBELUM REVIEW
SASARAN STRATEGIS
SESUDAH REVIEW
1 Terkendalinya jumlah penduduk
sesuai dengan daya dukung dan
daya tampung lingkungan
Terkendalinya jumlah penduduk
sesuai dengan daya dukung dan
daya tampung lingkungan
2 Meningkatnya peran kelompok-
kelompok masyarakat dalam
peningkatan kesejahteraan keluarga
Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Publik
mandiri
7 Program pengembangan
pusat pelayanan informasi
dan konseling KRR
46.975.000 APBD
8 Program peningkatan
penanggulangan narkoba,
PMS termasuk HIV/AIDS
39.025.000 APBD
9 Program perencanaan
pembangunan daerah
125.000.000 APBD
10 Program pengembangan
bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak
4.400.000 APBD
19
3 Meningkatnya kualitas dan
kuantitas petugas KB
Meningkatnya kualitas implentasi
perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja pembangunan
Sumber : Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, 2019
C. Program untuk Pencapaian Sasaran
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang
telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan
secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun program-program yang
mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut :
Tabel 2.5 Program untuk Pencapaian Sasaran
NO SASARAN STRATEGIS DI DUKUNG
JUMLAH PROGRAM
1 Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya
dukung dan daya tampung lingkungan
7 Program
2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3 Program
3 Meningkatnya kualitas implentasi perencanaan,
pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan
1 Program
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2019
20
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Dasar pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain
juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja
organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat
kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang
juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.
Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan
menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang
dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
No INTERVAL NILAI REALISASI
KINERJA
KRITERIA PENILAIAN REALISASI
KINERJA
1 ≥ 90, 1 Sangat Tinggi
2 75,1 ≤ 90 Tinggi
3 65,1 ≤ 75 Sedang
4 50,1 ≤ 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat Rendah
Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010
21
A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
1. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 Tahun Sebelumnya
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Surakarta dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target
kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator
kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016–2021 maupun
Renja Tahun 2019. Berikut merupakan rekapitulasi realisasi Capaian Kinerja
OPD sampai dengan 2019 :
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun
sebelumnya
NO INDIKATOR CAPAIAN
2018 2019 Target 2019
1. Laju Pertumbuhan
Penduduk(%)
1,22 0,5 0,7
2. Cakupan peserta KB aktif(%)
64,77 68,21 68,8
3. Rata-rata jumlah anak perkeluarga (%) 1,214 1,200 1,83
4. Cakupan pasangan usia subur yang
istrinya di bawah umur 20 tahun (%)
0,34 0,34 2,92
5. Cakupan pasangan usia subur yang
ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet
Need) (%)
22,980 19,12 10,23
6. Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR
bagi perempuan menikah usia 15-49
(semua cara dan cara modern ) (%)
64,770 69,67 25
7. Cakupan PUS Peserta KB Anggota
Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang
ber-KB (%)
76,800 73,66 76,21
22
8. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita
(BKB) ber- KB (%)
77,500 75,11 77,3
9. Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I (%)
7,49 7,51 23
10. Rasio petugas lapangan KB/ penyuluh
KB (PLKB/PKB) di setiap desa
/kelurahan (%)
72,55 68,52 84,35
11 Prosentase usia kawin pertama
perempuan usia lebih dari 21 tahun
(%)
71,13 71,14 62,00
12 Prosentase Peserta Aktif MKJP (%) 29,99 31,32 28,79
13 Prosentase peserta KB Baru (%) 8,97 8,14 6,1
14 Jumlah kampung KB yang terbentuk
(kampung KB)
5 2 2
15 Porsentase PIK-R/M yang aktif
memberikan pelayanan konseling (%)
0 66,6 30
16 Presentase terpenuhinya dokumen
keuangan (%)
100 100 100
17 Persentase kecukupan sarana untuk
administrasi perkantoran (%)
100 100 100
18 Persentase kecukupan sarana aparatur
(%)
100 100 100
19 Nilai SAKIP OPD 69,11 70,11
Sumber : Bidang Dalduk DPPKB, 2019
Rata-rata tingkat pencapaian kinerja Tahun 2019 adalah termasuk dalam
kategori capaian sangat baik. Hal ini terlihat dari Indikator yang meningkat
dari tahun sebelumnya sebanyak 11 indikator. Indikator yang mencapai target
sebanyak 13 indikator. Indikator yang tidak mencapai target sebanyak 6
indikator.
23
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Angka Jawa
Tengah dan Nasional
NO
INDIKATOR
CAPAIAN
KOTA
(2019)
JAWA
TENGAH
(2019)
NASIONAL
(2018)
1. Laju Pertumbuhan
Penduduk(%)
0,5 0,71
(2017)
1,06
2. Cakupan peserta KB aktif(%)
68,21 61,32 -
3. Rata-rata jumlah anak perkeluarga (%) 1,200 - -
4. Cakupan pasangan usia subur yang
istrinya di bawah umur 20 tahun (%)
0,34 - -
5. Cakupan pasangan usia subur yang
ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet
Need) (%)
19,12 11,3 12,4
6. Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR
bagi perempuan menikah usia 15-49
(semua cara dan cara modern) (%)
69,67 61,32 57,0
7. Cakupan PUS Peserta KB Anggota
Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang
ber-KB (%)
73,66 - -
8. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita
(BKB) ber- KB (%)
75,11 - -
9. Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I (%)
7,51 - -
10. Rasio petugas lapangan KB/ penyuluh
KB (PLKB/PKB) di setiap desa
/kelurahan (%)
68,52 - -
24
11 Prosentase usia kawin pertama
perempuan usia lebih dari 21 tahun
(%)
71,14 - -
12 Prosentase Peserta Aktif MKJP (%) 31,32 29,03 27,43
13 Prosentase peserta KB Baru (%) 8,14 - 6,03 juta
14 Jumlah kampung KB yang terbentuk
(kampung KB)
2 - -
15 Porsentase PIK-R/M yang aktif
memberikan pelayanan konseling (%)
66,6 - -
16 Presentase terpenuhinya dokumen
keuangan (%)
100 - -
17 Persentase kecukupan sarana untuk
administrasi perkantoran (%)
100 - -
18 Persentase kecukupan sarana aparatur
(%)
100 - -
19 Nilai SAKIP OPD - -
Berdasarkan tabel diatas, maka hanya indikator un met need yang
capaiannya dibawah/kurang dari capaian provinsi maupun nasional. Sedangkan
untuk indikator yang lain, capaian Kota Surakarta lebih baik.
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama
Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Surakarta telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Kota Surakarta Tahun 2016-2021. Pengukuran
target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2019 sebagai berikut :
25
Tabel 3.4 Capaian Indikator Utama Tahun 2019
No Indikator
Kinerja Utama
Tahun 2019
Realisasi
tahun 2018
% Capaian
terhadap
Target Akhir
Renstra
(2021)
Target Realisasi %
Realisasi
1 Laju Pertumbuhan
Penduduk
0,7% 0,5% 128,57% 1,22% 0,6%
2 Cakupan peserta
KB aktif
68,60% 68,21% 99,43% 64,77% 69,80%
Rata – rata Realisasi Capaian Kinerja 114%
Sumber data : Bidang Dalduk DPPKB dan Dispenduk Capil Semester I Tahun 2019
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 indikator kinerja
utama pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Surakarta Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator Utama
pada DPPKB berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar
114% dengan analisis sebagai berikut :
Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2019 sebesar 0,5%
dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun 2018 adalah 1,22%
hal tersebut mengalami penurunan sebesar 1,17% . Hal ini
dimungkinkan karena adanya upaya upaya meningkatkan peserta KB baru,
melalui kegiatan pelayanan KB momentum dan adanya kegiatan gugur
gunung, kie dengan jemput bola ke Pasangan Usia subur yang belum
mengikuti Keluarga berencana.
Capaian Kinerja Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2019 adalah sebesar
68,21% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 sebesar
64,77% mengalami kenaikan sebesar 4,56% hal ini dikarenakan karena
adanya peserta KB baru dan peserta KB pasca kelahiran.
26
Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1
3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Capaian IKU dapat dilihat dari capaian kinerja tahun 2019 yang
meningkat bahkan ada yang melebihi target yang artinya kinerjanya baik. Berikut
adalah capaian per sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan
Pengendalian Penduduk Kota Surakarta Tahun 2019 sebagai berikut:
Indikator Program
Capaian Tahun 2019
Realisasi tahun
2018
% Capaian
terhadap
Target Akhir
Renstra
(2021)
Target Realisasi %
Rata-rata jumlah anak
per keluarga
1,83% 1,200% 134,43% 1,214% 1,810%
Cakupan Pasangan Usia
Subur yang isterinya
dibawah usia 20 tahun
2,92% 0,34% 188,36% 0,34% 2,91%
Cakupan Pasangan Usia
Subur yang ingin ber-
KB tidak terpenuhi
(Unmet Need)
10,23% 19,12% 13,10% 22,980% 10,03%
Angka pemakaian
kontrasepsi /CPR bagi
perempuan menikah usia
15-49 (semua cara dan
cara modern)
25% 69,67% 278,68% 64,770% 27%
Cakupan PUS Peserta
KB Anggota Usaha
Peningkatan Pendapatan
76,21% 73,66% 96,65% 76,80% 76,21%
SASARAN STRATEGIS 1
Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan
27
Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber-KB
Cakupan Anggota Bina
Keluarga Balita (BKB)
ber-KB
77,3% 75,11% 97,17% 77,50% 77,40%
Keluarga Pra Sejahtera
dan Keluarga Sejahtera I
23% 7,51% 167,35% 7,49% 21%
Rasio petugas lapangan
KB/penyuluh KB
(PLKB/PKB) di setiap
desa/kelurahan
84,35% 68,52% 81,23% 72,55% 86,35%
Prosentase usia kawin
pertama perempuan usia
lebih dari 21 tahun
62,00% 71,14% 114,74% 71,13% 65,00%
Prosentase Peserta Aktif
MKJP
28,79% 31,32% 108,79% 29,99% 29,00%
Porsentase peserta KB
Baru
6,1% 7,71% 126,39% 6,1% 6,2%
Jumlah kampung KB
yang terbentuk
2
kampung
KB
2
Kampung
KB
100,00% 5
Kampung KB
2
Kampung KB
Porsentase PIK-R/M
yang aktif memberrikan
pelayanan Konseling
30% 66,6% 222,00% 30% 100%
Rata – Rata Capaian 130,46%
Sumber : Bidang Dalduk DPPKB, 2019
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, indikator kinerja sebagai tolak
ukurnya tergambar bahwa :
Capaian Kinerja Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak
terpenuhi (Unmet Need) pada tahun 2019 sebesar 19,12% dibandingkan
dengan capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 22,98%, hasil ini mengalami
28
kenaikan kinerja sebesar 3,86% dibandingkan tahun 2018, walaupun
target yang di tetapkan sebesar 10,23% belum bisa terealisasi, hal ini
disebabkan karena :
- Sebagian masyarakat meggunakan metode tradisional untuk mengatur
jarak kelahiran, misal dengan menggunakan system kalender,
memberikan ASI selama 2 tahun dan senggama terputus;
- Sebagian masyarakat beranggapan KB bertentangan dengan norma
agama;
- PUS yang usia diatas 45 tahun keatas, merasa pra menopause,
sehingga tidak perlu ber-KB;
- Kurangnya dukungan suami;
- Suami istri hidup berjauhan karena bekerja luar kota, sehingga merasa
tidak perlu ber KB.
Capaian kinerja Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB tahun 2019 sebesar
76,33% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 sebesar
76,80% mengalami penurunan hal ini disebabkan karena pasangan usia
subur yang menjadi kelompok UPPKS banyak mendekati fase menopause.
Capaian Kinerja Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Tahun
2019 sebesar 75,11 dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2018
sebesar 77,50% hal mengalami penurunan sebesar 2,39% disebabkan
karena anggota Bina Keluarga Balita ber-KB banyak yang menginginkan
anak lagi.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, tergambar bahwa capaian
kinerja Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap
desa/kelurahan (54 kelurahan) tidak sebanding dengan jumlah penyuluh KB
yang hanya 37 orang. Idealnya 1 kelurahan 1 PLKB. Namun demikian untuk
operasional program KKBPK di lapangan dibantu oleh PPKBD (Petugas
Pembantu KB tingkat Desa/Kelurahan) di Sub PPKBD yang ada di tingkat
RW.
29
SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2
Indikator sasaran
Capaian Tahun 2019 % Capaian
tahun 2018
% Capaian terhadap
Target Akhir Renstra
(2021) Target Realisasi %
Persentase kecukupan
sarana untuk administrasi
perkantoran
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase kecukupan
sarana aparatur
100% 100% 100% 100% 100%
Presentase terpenuhinya
dokumen keuangan
100% 100% 100% 100% 100%
Rata – rata 100%
Sumber : Sub Bag Umum dan Sub Bag Keuangan, 2019
Untuk pengukuran kinerja meningkatkan kualitas pelayanan public, semuanya
tercapai karena telah dipenuhi dan di dukung dari dana APBD dan DAK.
SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya kualitas implentasi perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja pembangunan
30
Indikator Sasaran
Capaian Tahun 2019
Realisasi
tahun 2018
% Capaian
terhadap
Target Akhir
Renstra
(2021)
Target Realisasi %
Nilai SAKIP OPD 71,11 Belum di nilai oleh
tim kota
69,11 72,11
Rata-rata capaian sasaran
Sumber : Sub Bag Pep, 2019
Untuk Nilai SAKIP tahun 2018 belum dapat memenuhi target
dikarenakan ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu :
- Rencana Aksi atas Kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara
berkala;
- Rencana Aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan
pengorganisasian kegiatan;
- Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara
berkala (bulanan/triwulanan/semester);
- Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilakukan;
- Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka
mengendalikan kinerja;
- Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang
dapat dilaksanakan;
- Hasil evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan perbaikan setiap
periode;
- Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk
langkah- langkah nyata.
- Sedangkan untuk nilai SAKIP 2019, belum dilakukan penilaian oleh Tim
Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3
31
Pemerintah Kota.
B. Akuntabilitas Keuangan
Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas
pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Tahun
2019 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kota Surakarta DPA/DPPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Surakarta dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.
10.032.377.738,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.
9.685.760.461,- atau mencapai 97%, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.8 Pagu Anggaran dan Realisasi (APBD dan DAK tahun 2019)
Sumber : Simdalbangda, 2019
Alokasi anggaran belanja langsung (APBD dan DAK) tahun 2019 yang
dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung
mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :
Tabel 3.9 Pagu Anggaran dalam pencapaian Sasaran Strategis
No Uraian Pagu Anggaran Realisasi
Anggaran %
1 Belanja Pegawai 3.736.445.976 3.642.072.276 97%
2 Belanja Barang Dan Jasa 4.484.522.762 4.319.892.410 96%
3 Belanja Modal 1.811.409.000 1.723.795.775 95%
Jumlah 10.032.377.738 9.685.760.461 97%
NO SASARAN STRATEGIS ANGGARAN %
1 Terkendalinya jumlah penduduk sesuai 1.512.795.912,00 23,84%
32
Sumber : Renstra dan Simdalbangda DPPKB, 2019
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian
target kinerja tujuan dan sasaran strategis yaitu :
Tabel 3.10 Pagu Anggaran dan Realisasi (APBD dan DAK Tahun 2019)
N
O SASARAN STRATEGIS ANGGARAN REALISASI
SISA
ANGGARAN %
1 Terkendalinya jumlah
penduduk sesuai dengan
daya dukung dan daya
tampung lingkungan
1.512.795.912,00 1.450.229.396,00 76.832.493,00 95,86%
2 Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik 4.061.375.750,00 4.521.492.989,00 186.742.861,00 96,03%
3 Meningkatnya kualitas
implentasi perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja pembangunan
125.000.000,00 119.665.800,00 5.334.200,00 95,73%
Sumber : Sub Bag PEP DPPKB, 2019
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan
dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang
dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan
2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 4.061.375.750,00 74,19%
3 Meningkatnya kualitas implementasi
perencanaan, pengendalian dan evaluasi
kinerja pembangunan
125.000.000,00 1,97%
33
telah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Surakarta pada Tahun 2019.
Selain APBD dan DAK, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana juga memiliki anggaran DIPA di BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
Adapun anggaran bersumber dari DIPA yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.11 Pagu dan Realisasi (DIPA tahun 2019)
Sumber : Simdalbangda, 2019
Realisasi dari dana DIPA hanya mencapai 65.04 % karena sebagian
yang sama telah di akomodir oleh dana APBD dan DAK, sehingga tidak
direalisasi (agar tidak duplikasi).
NO KOMPONEN ANGGARAN REALISASI SISA
ANGGARAN %
1 Pengg stakeholder dan mitra
kerja dalam program KKBPK
107.046.500 51.904.000 55.142.500 48,49%
2 Pembinaan pembangunan
keluarga
5.125.000 4.325.000 800.000 84,39%
3 Kesertaan ber-KB melalui
peningkatan akses dan
kwalitas pelayanan KBKR
155.804.100 109.334.100 46.470.000 70,17%
4 Pengelolaan program
kependudukan KB dan PK
12.825.000 8.550.000 4.275.000 66,67%
5 Peningkatan peran PIK RMJ
dan BKR dalam edukasi
kespro dan gizi bagi remaja
putri sebagai calon ibu
24.395.000 24.395.000 0 100,00%
JUMLAH 305.195.600 198.508.100 106.687.500 65,04%
34
C. Strategi Pemecahan Masalah
Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan da;am
pencapaian target kinerja tersebut adalah :
1. Meningkatkan advokasi kepada lurah, camat, LPMK, untuk mendapatkan
dukungan kebijakan dan penganggaran program KB.
2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan ORMAS, TOMA, Perguruan
tinggi, organisasi profesi, kelompok prio utomo untuk meningkatkan
kesertaan ber KB bagi kelompoknya.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi, KIE bagi pasangan usia
subur yang belum ber-KB melalui kunjungan rumah atau Gugur Gunung.
4. Meningkatkan promosi, KIE dan konseling pelayanan KB kepada
masyarakat secara terus-menerus secara rutin, terutama untuk
pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
5. Meningkatkan penyuluhan kepada suami dari calon akseptor agar
memberi dukungan kepada istrinya untuk ber KB, serta mengadakan
penyuluhan kepada kelompok Organisasi masyarakat.
6. Meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi kepada remaja melalui sekolah
dan masyarakat. (PIK R).
7. Meningkatkan pembinaan kepada anggota UPPKS yang PUS namun
belum ber KB.
8. Meningkatkan penyuluhan kelompok melalui media massa, melalui siaran
radio, TV dan blusukan di pasar, RT yang masih mempunyai PUS tinggi.
9. Pembinaan anggota Bina Keluarga Balita ber-KB dengan mendata ibu
dari balita yang belum memakai alat kontrasepsi.
10. Optimalisasi kinerja penyuluh KB dengan meningkatkan pembinaan ke
balai, maupun ke lapangan serta pengendalian melalui laporan kinerja.
11. Peningkatan pembinaan kualitas kader KB di kecamatan, kelurahan
sampai kader tingkat RT.
35
D. Prestasi yang Diraih
1. Lomba pemilihan duta GENRE (Generasi Berencana) Juara II Tingkat
Provinsi Jawa Tengah.
36
BAB IV
PENUTUP
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan,
efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian
merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai
dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.
Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan
instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi
pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan.
Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 telah memperlihatkan pencapaian
kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 3 sasaran, 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Tahun 2016 -
2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan
target.
Berikut kami sampaikan permasalahan atau kendala yang ditemui dalam
pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya:
1. Pasangan Usia Subur (PUS) masih tinggi, disebabkan karena sebagian
masyarakat merasa takut dari efek ber-KB serta bertentangan dengan
norma agama.
2. Capaian Kinerja Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak
terpenuhi (Unmet Need) sebesar 19,12% pada tahun 2019 dibandingkan
37
dengan target 10,23% belum bisa terealisasi di sebabkan masih adanya
pemakaian KB tradisional, dan ku rangnya dukungan dari suami,
anggapan sebagian masyarakat bahwa KB bertentangan dengan norma
agama, dan kemungkinan under reported untuk pelayanan KB mandiri.
Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2019
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, semoga
dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan
datang dan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi
motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.
Surakarta, 7 Januari 2020
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SURAKARTA
PURWANTI, SKM., M.Kes Pembina Tk I
NIP. 19690810 199311 2 001
38
LAMPIRAN
39