laporan kinerja (lkj) tahun 2017 kesehatan kota surabaya bab i - 1 laporan kinerja (lkj) tahun 2017...
TRANSCRIPT
i
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas
Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2017 dapat disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2017 disusun
dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja
Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2017 dalam memberikan layanan kesehatan
kepada masyarakat untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan
perencanaan program kesehatan di tahun berikutnya.
Disadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kota
Surabaya Tahun 2017 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan
saran dari semua pihak sangat diharapkan agar Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan
Kota Surabaya ke depan dapat lebih baik dan lebih bermanfaat. Kepada semua pihak
yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini diucapkan terimakasih.
Surabaya, Februari 2018
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SURABAYA
drg. FEBRIA RACHMANITA, MA.
Pembina Utama Muda
NIP 196502281992032008
ii
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2017 ini
merupakan laporan yang memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil dari
pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang tertuang dalam Laporan
Kinerja (LKj) meliputi Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Program
Perbaikan Gizi Ibu dan Anak, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu, Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Ketersediaan,
Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan, Program Perencanaan Pembangunan Daerah,
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Pembangunan dan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Kedinasan.
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Surabaya tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun
2016-2021 ada 14 indikator, dengan capaian indikator kinerja tahun 2017 sebesar 100%
(berhasil).
Indikator kesehatan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan Tahun 2017 merupakan kewenangan daerah dalam menyelenggarakan
pelayanan pada masyarakat terutama bidang kesehatan di Kota Surabaya yang
mempunyai 18 indikator dan 5 sub indikator, dari indikator dan sub indikator tersebut
yang belum mencapai target ada 1 sub indikator.
Sedangkan untuk pengukuran kinerja keuangan tahun 2017, Dinas Kesehatan
Kota Surabaya telah mencapai 85,10% (berhasil) dari anggaran yang ada. Keberhasilan
capaian kegiatan dan keuangan program kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota
Surabaya tidak lepas dari peran serta semua pihak, baik lintas program, lintas sektor,
swasta maupun masyarakat.
.
iii
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................i
IKHTISAR EKSEKUTIF ...........................................................................................ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................iii
DAFTAR TABEL ........................................................................................................iv
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang....................................................................... BAB I – 1
B. Dasar Hukum ......................................................................... BAB I – 2
C. Gambaran Umum Dinas Kesehatan....................................... BAB I – 2
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .............................................. BAB II – 1
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................. BAB II – 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................... BAB III – 1
B. Realisasi Anggaran ................................................................ BAB III – 53
C. Inovasi dan Keberhasilan Program Kesehatan ...................... BAB III – 57
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan ................................................................................ BAB IV – 1
B. Saran ...................................................................................... BAB IV – 2
LAMPIRAN
iv
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1. Skala Ordinal Penilaian Indikator Kinerja................................................ BAB III-1
Tabel 3.2. Capaian Indikator IKU Dinas Kesehatan Kota Surabaya Dibandingkan Target
RPJMD Tahun 2017 ..................................................................................BAB III-3
Tabel 3.3. Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya
Tahun 2017 ...............................................................................................BAB III-4
Tabel 3.4. Puskesmas Terakreditasi di Kota Surabaya Tahun 2017...........................BAB III-27
Tabel 3.5. Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2017 . BAB III-42
Tabel 3.6. Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2017 ............ BAB III-53
Tabel 3.7. Perkembangan dan Inovasi Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Surabaya
Tahun 2017 ............................................................................................... BAB III-57
v
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1. Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017 ...................................................... BAB III-13
Gambar 3.2. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017......... BAB III-14
Gambar 3.3. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017 ..... BAB III-15
Gambar 3.4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi pada Sarana Kesehatan di Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2017 ................................................................................... BAB III-17
Gambar 3.5. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Surabaya Tahun
2014 – 2017 .............................................................................................. BAB III-18
Gambar 3.6. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2017.................................................................................... BAB III-21
Gambar 3.7. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)
di Kota Surabaya Tahun 2014 - 2017....................................................... BAB III-22
Gambar 3.8. Persentase Puskesmas yang Terakreditasi di Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2017 ................................................................................... BAB III-30
Gambar 3.9. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB Yang Ditangani <24 Jam di Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2017 ................................................................................... BAB III-37
Gambar 3.10. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
di Kota Surabaya Tahun 2014 - 2017....................................................... BAB III-45
Gambar 3.11. Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017 ..BAB III-46
Gambar 3.12. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2017 ...................................................................................BAB III-47
Gambar 3.13. Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017 .......... BAB III-48
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB I - 1
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu rangkaian
kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu
bentuk dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan. Kesemuanya
harus terangkum dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj). Laporan
Kinerja (LKj) merupakan laporan pertanggungjawaban instansi
pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun
waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada
publik untuk mewujudkan good governance.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun
2017 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Surabaya Tahun 2016-2021. Target kinerja yang harus dicapai Dinas
Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2017, merupakan penjabaran dari visi,
misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017.
Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi
pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Surabaya
dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari
kebijakan dan program. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan
Kinerja (LKj) didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja yang
ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Penyusunan Laporan
Kinerja (LKj) juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomuni-
kasikan pencapaian kinerja program kesehatan dalam satu tahun
anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta
dapat menjadi masukan dan umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas
Kesehatan Kota Surabaya pada tahun mendatang.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB I - 2
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya
Tahun 2016-2021.
C. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN
1. VISI DAN MISI
Visi :“Dinas Kesehatan yang Profesional untuk mewujudkan
masyarakat Surabaya sehat, mandiri dan berdaya saing global”
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB I - 3
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Misi :
Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
Dalam perencanaan Misi ini penting untuk memberikan kerangka dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Misi tersebut adalah:
1) Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan.
2) Meningkatkan tata kelola dan optimalisasi fungsi regulator bidang
kesehatan.
3) Meningkatkan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam
bidang kesehatan.
2. TUJUAN
Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kota bidang kesehatan
yaitu meningkatkan derajat kesehatan, dan untuk mencapai visi dan
misi Dinas Kesehatan, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah
berupa tujuan dan sasaran yang strategis organsisasi. Tujuan yang akan
dicapai Dinas Kesehatan adalah sebagi berikut:
a. Dalam mewujudkan misi kesatu yaitu “Meningkatkan akses dan
mutu upaya kesehatan“, maka tujuan Dinas Kesehatan Kota
Surabaya yang ingin dicapai adalah:
1) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat bagi warga miskin.
2) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak.
b. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu “Meningkatkan tata kelola
dan optimalisasi fungsi regulator bidang kesehatan”, maka tujuan
yang ingin dicapai adalah:
1) Meningkatkan kualitas sarana, prasarana serta tata kelola layanan
kesehatan.
2) Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang
baik.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB I - 4
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
c. Dalam mewujudkan misi ketiga yaitu ”Meningkatkan penggerakan
dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan”, maka
tujuan yang ingin dicapai adalah:
1) Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat.
2) Meningkatkan ketersediaan kualitas konsumsi dan keamanan
pangan.
3. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan
Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya,
Dinas Kesehatan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang
kesehatan.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka
Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas bidang kesehatan;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas bidang kesehatan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas
bidang kesehatan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas bidang
kesehatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan dibantu
pegawai dalam jabatan struktural. Rincian tugas dan fungsi pada
masing-masing jenjang struktural sebagaimana Struktur Organisasi
Dinas Kesehatan tersebut di atas sebagai berikut :
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB I - 5
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di
bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan
rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan
kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan
pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan,
dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program,
anggaran dan perundang-undangan;
b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan
administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan
masyarakat, dan protokol;
g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat
yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
j. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja badan yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas;
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB I - 6
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Sekretariat terdiri dari:
(1) Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
(2) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
(3) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
2. Bidang Sumber Daya Kesehatan
Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas di bidang sumber daya kesehatan yang meliputi
menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan
evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas, bidang sumber daya kesehatan
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang kefarmasian,
makanan dan minuman, sarana dan alat kesehatan serta sumber
daya manusia kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kefarmasian, makanan dan
minuman, sarana dan alat kesehatan serta sumber daya manusia
kesehatan;
c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
kefarmasian, makanan dan minuman, sarana dan alat kesehatan
serta sumber daya manusia kesehatan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kefarmasian,
makanan dan minuman, sarana dan alat kesehatan serta sumber
daya manusia kesehatan;
e. pelaksanaan program kefarmasian, makanan dan minuman,
sarana dan alat kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB I - 7
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
f. pelaksanaan administrasi dibidang kefarmasian, makanan dan
minuman, sarana dan alat kesehatan serta sumber daya manusia
kesehatan;
g. pelaksanaan pengelolaan perizinan/rekomendasi dibidang
kefarmasian, makanan minuman, sarana dan alat kesehatan serta
sumberdaya manusia kesehatan;
h. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari
(1) Seksi Sarana dan Alat Kesehatan
(2) Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman
(3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas di bidang kesehatan masyarakat yang meliputi
menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan
evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai
fungsi:
a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan
keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan
kesehatan masyarakat, serta kesehatan lingkungan, kesehatan
kerja dan olahraga;
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB I - 8
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesehatan keluarga dan
gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan kesehatan
masyarakat, serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olahraga;
c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang
kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan
pemberdayaan kesehatan masyarakat, serta kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesehatan keluarga
dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan kesehatan
masyarakat, serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olahraga;
e. pelaksanaan pengelolaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat,
promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, serta
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
f. pelaksanaan penyelenggaraan promosi kesehatan skala kota;
g. pelaksanaan administrasi dibidang kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat, promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat,
serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
h. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
(2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
(3) Seksi Kesehatan Lingkungan
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB I - 9
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit yang meliputi menyusun dan melaksanakan
rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan
kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan
pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan,
dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan
dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, dan
surveilans dan imunisasi;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, dan surveilans dan
imunisasi;
c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, dan
surveilans dan imunisasi;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, dan surveilans dan
imunisasi;
e. pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa, dan surveilans dan imunisasi;
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB I - 10
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
f. pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa, dan surveilans dan imunisasi;
g. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
(3) Seksi Surveilans dan Imunisasi
5. Bidang Pelayanan Kesehatan
Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi
menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian,
melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan
kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan
kesehatan khusus dan kesehatan tradisional;
b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan
primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan
khusus dan kesehatan tradisional;
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB I - 11
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan
rujukan, pelayanan kesehatan khusus dan kesehatan tradisional;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan
kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan
kesehatan khusus dan kesehatan tradisional;
e. pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan primer,
pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan khusus dan
kesehatan tradisional;
f. pelaksanaan administrasi dibidang pelayanan kesehatan
primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan
khusus dan kesehatan tradisional;
g. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang
yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
(3) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Kesehatan Tradisional
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
Menurut Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya,
bahwa Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Kesehatan dibidang kesehatan masyarakat dan melaksanakan
kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan
di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya
kecamatan sehat.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB I - 12
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Puskesmas memiliki
fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan UPTD;
b. pelaksanaan pembinaan terhadap jaringan pelayanan puskesmas
dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
c. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat
pertama di wilayah kerjanya;
d. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat
pertama di wilayah kerjanya;
e. pelaksanaan kegiatan sistem informasi Puskesmas;
f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang terdiri dari:
(1) Puskesmas Tanjungsari;
(2) Puskesmas Simomulyo;
(3) Puskesmas Manukan Kulon;
(4) Puskesmas Balongsari;
(5) Puskesmas Asemrowo;
(6) Puskesmas Sememi;
(7) Puskesmas Benowo;
(8) Puskesmas Jeruk;
(9) Puskesmas Lidah Kulon;
(10) Puskesmas Lontar;
(11) Puskesmas Peneleh;
(12) Puskesmas Ketabang;
(13) Puskesmas Kedungdoro;
(14) Puskesmas Dr. Soetomo;
(15) Puskesmas Tembok Dukuh;
(16) Puskesmas Gundíh;
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB I - 13
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
(17) Puskesmas Tambakrejo;
(18) Puskesmas Simolawang;
(19) Puskesmas Perak Timur;
(20) Puskesmas Pegirian;
(21) Puskesmas Sidotopo;
(22) Puskesmas Wonokusumo;
(23) Puskesmas Krembangan Selatan;
(24) Puskesmas Dupak;
(25) Puskesmas Tanah Kali Kedinding;
(26) Puskesmas Sidotopo Wetan;
(27) Puskesmas Kenjeran;
(28) Puskesmas Rangkah;
(29) Puskesmas Pacarkeling;
(30) Puskesmas Gading;
(31) Puskesmas Pucang Sewu;
(32) Puskesmas Mojo;
(33) Puskesmas Kalirungkut;
(34) Puskesmas Medokan Ayu;
(35) Puskesmas Tenggilis;
(36) Puskesmas Gunung Anyar;
(37) Puskesmas Menur;
(38) Puskesmas Klampis Ngasem;
(39) Puskesmas Mulyorejo;
(40) Puskesmas Sawahan;
(41) Puskesmas Putat Jaya;
(42) Puskesmas Pakis;
(43) Puskesmas Banyu Urip;
(44) Puskesmas Jagir;
(45) Puskesmas Wonokromo;
(46) Puskesmas Ngagel Rejo;
(47) Puskesmas Kedurus;
(48) Puskesmas Dukuh Kupang;
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB I - 14
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
(49) Puskesmas Wiyung;
(50) Puskesmas Gayungan;
(51) Puskesmas Jemursari;
(52) Puskesmas Sidosermo;
(53) Puskesmas Kebonsari;
(54) Puskesmas Made;
(55) Puskesmas Bangkingan;
(56) Puskesmas Keputih;
(57) Puskesmas Balas Klumprik;
(58) Puskesmas Siwalankerto;
(59) Puskesmas Morokrembangan;
(60) Puskesmas Tambak Wedi;
(61) Puskesmas Bulak Banteng;
(62) Puskesmas Kalijudan; dan
(63) Puskesmas Sawah Pulo.
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Surabaya, lebih rinci dapat
dilihat pada Form Struktur Organisasi, Lampiran 1.
4. ISU STRATEGIS
Berdasarkan analisis perkembangan dan masalah pembangunan
kesehatan serta peran Dinas Kesehatan dalam pembangunan kesehatan,
dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka
isu strategis Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang tertuang dalam
Review RENSTRA Tahun 2010-2016 adalah :
a. Kesehatan lingkungan dan masyarakat
Permasalahan mengenai kesehatan lingkungan dan masyarakat
meliputi beberapa aspek sebagai berikut :
a.1. Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan
pencapaian kualitas hidup yang lebih baik dengan perilaku
hidup bersih dan sehat;
a.2. Pencegahan penyakit akibat dampak dari kualitas lingkungan,
perilaku konsumsi serta jenis makanan.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB I - 15
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
b. Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan
Permasalahan mengenai aksesibilitas dan kualitas layanan
kesehatan meliputi beberapa aspek sebagai berikut :
b.1. Aksesibilitas, kualitas, manajemen, dan pengembangan serta
sistem informasi kesehatan;
b.2. Layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk
semua kalangan masyarakat, meliputi anak, remaja, ibu dan
lansia;
b.3. Efektivitas pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan
Nasional;
b.4. Pengawasan dan pengendalian terhadap makanan dan bahan
berbahaya bagi kesehatan;
b.5. Pengendalian penyebaran penyakit tropis dan penyakit serius
lainnya serta penyebaran HIV/AIDS dan NAPZA.
c. Ketersediaan, standarisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata
kelola layanan kesehatan.
Permasalahan megenai ketersediaan, standarisasi dan kualitas
sarana prasarana serta tata kelola layanan kesehatan meliputi
beberapa aspek berikut :
c.1. Kerjasama pengembangan bidang kesehatan dengan seluruh
stakeholder ;
c.2. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
5. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 ini disusun dengan
sistematika yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
sebagai berikut :
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB I - 16
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
Lembar ini merupakan ringkasan singkat tentang isi Laporan Kinerja
(LKj) pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2017.
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja
Tahun 2017.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini merupakan hasil Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan
Kota Surabaya Tahun 2017 yang memuat :
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerja.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB I - 17
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan.
2) Indikator RENSTRA Tahun 2016-2021.
3) Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
4) Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
5) Kinerja Keuangan Tahun 2017.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB II - 1
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang
efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka perlu
ditetapkan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen
yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/
kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk
dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Penetapan
kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.
Tujuan penetapan kinerja antara lain adalah untuk:
(1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan
pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur;
(2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur;
(3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan
sanksi;
(4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima
amanah;
(5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB II - 2
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Berikut ini penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2017
adalah :
Misi 1 : Meningkatkan Akses Dan Mutu Upaya Kesehatan
Tujuan (1) : “Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)”
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat bagi warga miskin, dengan indikator kinerja :
Persentase warga miskin yang terlayani di layanan kesehatan, dengan
target 100%.
Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, dengan
target 70.
Sasaran :
Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya bagi warga miskin,
dengan indikator kinerja :
Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan,
dengan target 65%.
Program :
Program Pemberian jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin,
dengan indikator kinerja :
a. Persentase kepemilikan Jaminan Kesehatan, dengan target 100%.
b. Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan
kesehatan, dengan target 11%
Kegiatan :
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Tujuan (2) : “Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)”
Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, dengan
indikator kinerja :
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB II - 3
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
a. Persentase cakupan pelayanan ibu nifas, dengan target 94,04%
b. Angka Kematian Ibu (AKI) per100.000 kelahiran hidup, dengan
target ≤ 84,07 per100.000 KH
c. Persentase cakupan pelayanan kesehatan bayi, dengan target
94,15%
d. Angka Kematian Bayi (AKB) per1.000 kelahiran hidup, dengan
target ≤ 6,45 per1.000 KH
e. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan, dengan
target 100%
Sasaran (1) :
Meningkatnya kesehatan ibu dan anak, dengan indikator kinerja :
a. Persentase Kunjungan pertama ibu hamil (K1), dengan target 90%
b. Persentase Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, dengan
target 90%
c. Persentase Kunjungan Neonatus pertama (KN1), dengan target
90%
d. Persentase Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani,
dengan target 90%
Program :
Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dengan
indikator kinerja :
a. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4, dengan target 98,45%
b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
(Tolinakes), dengan target 96,94%
c. Cakupan Kunjungan neonatal lengkap, dengan target 81%
d. Imunisasi dasar lengkap, dengan target 93,81%
Kegiatan :
a. Pelayanan Kesehatan keluarga
b. Jaminan Persalinan
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB II - 4
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Sasaran (2) :
Meningkatnya status gizi pada masyarakat terutama balita, dengan
indikator kinerja :
Cakupan balita usia 6 - 59 bulan yang mendapat vitamin A, dengan
target 85%.
Program :
Program Perbaikan gizi ibu dan anak, dengan indikator kinerja:
a. Prevalensi balita gizi kurang, dengan target 9,5%.
b. Prevalensi balita gizi buruk, dengan target <1%
c. Persentase penimbangan balita, dengan target 81,30%
d. Persentase ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe, 94,62%
Kegiatan :
Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Dan Optimalisasi Fungsi Regulator
Bidang Kesehatan
Tujuan (1) : “Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)”
Meningkatkan kualitas sarana, prasarana serta tata kelola layanan
kesehatan, dengan indikator kinerja :
Persentase puskesmas yang terakreditasi, dengan target 39,68%
Sasaran (1) :
Meningkatnya mutu puskesmas dan akses pelayanan kesehatan di
puskesmas, dengan indikator kinerja :
Persentase terlaksananya akreditasi puskesmas, dengan target
50,79%
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB II - 5
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Program (1) :
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu, dengan indikator kinerja :
Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan
puskesmas pembantu, dengan target 74%.
Kegiatan :
a. Pelayanan Kesehatan Puskesmas
b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan
c. Peningkatan sarana dan pengadaan alat kesehatan Puskesmas
d. Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan
e. Pengadaan Sarana Kesehata Dasar (DAK Bidang Kesehatan)
Program (2) :
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas
Pembantu, dengan indikator kinerja :
Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas
Kesehatan, dengan target 100%.
Kegiatan :
a. Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
b. Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas
(DAK Bidang Kesehatan)
Sasaran (2) :
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan
indikator kinerja :
Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berizin, dengan
target 80%
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB II - 6
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Program :
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan indikator kinerja :
a. Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin, dengan target
82%
b. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin, dengan target
82%.
Kegiatan :
a. Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
b. Pelayanan Kesehatan Rujukan
c. Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
Tujuan (2) :
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik,
dengan indikator kinerja :
a. Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan, dengan target 76%.
b. Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana
prasarana perkantoran, dengan target 62%.
c. Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program 90,84%.
Sasaran (1) :
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran
perangkat daerah, dengan indikator kinerja :
Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah, dengan target 100%.
Program (1) :
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kedinasan, dengan indikator kinerja :
1) Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi
baik, dengan target 100 %
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB II - 7
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
2) Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran, dengan target 100 %
Kegiatan :
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program (2) :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator
kinerja :
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran, dengan target 72%.
Kegiatan :
a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Sasaran (2) :
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung
keberhasilan Program, dengan indikator kinerja :
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter
perencanaan pada Opsplan, dengan target 100%.
Program :
Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen
Perencanaan strategis dan/atau sektoral, dengan target 100%.
Kegiatan :
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi
Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB II - 8
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Misi 3 : Meningkatkan Penggerakan Dan Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Bidang Kesehatan
Tujuan (1) : ”Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)”
Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat, dengan indikator
kinerja :
a. Persentase kelurahan siaga aktif, dengan target 100%
b. Persentase Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani
<20 jam, dengan target 100%
Sasaran (1) :
Tercapainya masyarakat yang mandiri dan hidup sehat, dengan
indikator kinerja :
a. Persentase Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <
24 jam, dengan target 100%
b. Persentase penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang
ditangani, dengan target 100%
Program :
Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan indikator kinerja :
a. Persentase rumah sehat, dengan target 77%
b. Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi, dengan target
82%
c. Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu),
dengan target 84%
Kegiatan :
a. Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan Non Fisik
b. Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat
c. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
d. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
e. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB II - 9
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
f. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
g. Promosi dan pemberdayaan kesehatan
h. Surveilans dan imunisasi
Tujuan (2) : ”Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)”
Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan
pangan, dengan indkikator kinerja :
Persentase tingkat kualitas konsumsi dan keamanan pangan, dengan
target 20,50%
Sasaran (2) :
Meningkatnya keamanan pangan di masyarakat,dengan indikator
kinerja :
Meningkatnya keamanan pangan di masyarakat, dengan target 2%
Program :
Program Peningkatan Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan
Pangan, dengan indikator kinerja :
Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan,
dengan target 82%.
Kegiatan :
Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan Siap Saji
Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2017, lebih rinci
dapat dilihat pada Form Perjanjian Kinerja, Lampiran 3.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB II - 10
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Surabaya
yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Utama Target 2017
1 Persentase penduduk miskin yang terlayani di
layanan kesehatan
100%
2 Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi
penduduk miskin
70%
3 Persentase Cakupan pelayanan ibu nifas 94,04%
4 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH
(kelahiran hidup)
≤ 84,07
per 100,000 KH
5 Cakupan pelayanan kesehatan bayi 94,15%
6 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH
(kelahiran hidup)
≤ 6,45
per 1.000 KH
7 Persentase balita gizi buruk yang mendapat
perawatan
100%
8 Persentase puskesmas yang terakreditasi 39,68%
9 Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan 76%
10 Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
62%
11 Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program 90,84%
12 Persentase kelurahan siaga aktif 100%
13 Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani
< 20 jam
100%
14 Persentase Tingkat kualitas konsumsi dan keamanan
pangan
20,50%
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 1
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang
menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan
hasil kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria
spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun
waktu tertentu.
Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran capaian kinerja yang
mencakup penetapan capaian indikator kinerja. Untuk memudahkan
dalam menarik kesimpulan, dilakukan atribusi penilaian menggunakan
skala ordinal sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.1. Skala Ordinal Penilaian Indikator Kinerja
No. Nilai Indikator Kinerja (%) Kategori
1.
2.
3.
4.
85 s/d 100
70 s/d 85
55 s/d 70
Kurang < 55
Berhasil
Cukup Berhasil
Kurang Berhasil
Tidak Berhasil
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya tahun 2017
mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 merupakan
hasil dari pengukuran masing-masing indikator kinerja yang ada di Dinas
Kesehatan Kota Surabaya.
Indikator kinerja tertuang dalam capaian indikator Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya
bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor
10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 2
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan indikator
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang meliputi
delapan belas indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor : 741/Menkes/SK/VII/ 2008.
Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang meliputi
indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya bidang kesehatan yang didalamnya tertuang dalam
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Surabaya,
indikator Perjanjian Kinerja, serta indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM) bidang kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Capaian Indikator RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
Bidang Kesehatan (Indikator Kinerja Utama/IKU)
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Surabaya terdapat program prioritas pembangunan.
Program prioritas merupakan program yang bersifat menyentuh langsung
kepentingan publik berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta
memberikan dampak luas pada masyarakat. Program prioritas merupakan
program yang akan dijalankan oleh Dinas Kesehatan dalam mencapai
target indikator kegiatan pertahun dan juga target capaian RPJMD.
Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJMD)
Kota Surabaya tahun 2016-2021 bidang kesehatan sesuai Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun
2016-2021 yang meliputi:
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 3
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Tabel 3.2. Capaian Indikator IKU Dinas Kesehatan Kota Surabaya
Dibandingkan Target RPJMD Tahun 2017
No Indikator Kinerja Utama Realisasi Sasaran CapaianTarget
RPJMD
Capaian
Terhadap
Target
1
Persentase penduduk miskin
yang terlayani di layanan
kesehatan
163.124 163.124 100% 100%100%
(Berhasil)
2
Indeks kepuasan pelayanan
kesehatan bagi penduduk
miskin
68,73% 68,73% 70%98,19%
(Berhasil)
3Persentase Cakupan pelayanan
ibu nifas42.502 44.963 94,53% 94,04%
100,52%
(Berhasil)
4
Angka Kematian Ibu (AKI)
per 100.000 KH (kelahiran
hidup)
34 42.822 79,40
≤ 84,07105,88%
(Berhasil)per 100,000
KH
5Cakupan pelayanan kesehatan
bayi40.668 42.377 95,97% 94,15%
101,93%
(Berhasil)
6
Angka Kematian Bayi (AKB)
per 1.000 KH (kelahiran
hidup)
219 42.822 5,11≤ 6,45 per
126,22%
(Berhasil)1.000 KH
7Persentase balita gizi buruk
yang mendapat perawatan278 278 100,00% 100%
100,00%
(Berhasil)
8Persentase puskesmas yang
terakreditasi56 63
88,89%39,68%
224,01%
(Berhasil)
9Tingkat kepuasan pelayanan
kedinasan82,97% 76%
109,16%
(Berhasil)
10
Indeks kepuasan SKPD thd
pemenuhan kebutuhan sarpras
perkantoran
85,48% 62%137,87%
(Berhasil)
11Tingkat capaian keberhasilan
pelaksanaan program100,00% 90,84%
110,08%
(Berhasil)
12Persentase kelurahan siaga
aktif154 154 100% 100%
100%
(Berhasil)
13Cakupan kelurahan mengalami
KLB yang ditangani < 20 jam29 29 100% 100%
100%
(Berhasil)
14
Persentase Tingkat kualitas
konsumsi dan keamanan
pangan
21,04% 20,50%102,63%
(Berhasil)
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 4
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
b. Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan
yang disertai dengan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran
keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang
telah direncanakan. Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan
untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Capaian
kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota
Surabaya Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.3. Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan
Kota Surabaya Tahun 2017
Misi/Tujuan/Sasaran/
Program
Indikator Tahun 2017
Ket(Tujuan/ Sasaran/
Program)
Target Capaian Capaian
Kinerja
Misi 1.
Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan
Tujuan :
Meningkatkan
aksesibilitas dan kualitas
pelayanan kesehatan
masyarakat bagi warga
miskin
1. Persentase warga
miskin yang terlayani
di layanan kesehata
100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
2. Indeks kepuasan
pelayanan kesehatan
bagi warga miskin
(SKPD pengukur :
Bagian Kesra / Bagian
Ortala)
70,00% 68,73% 98,19% Berhasil
Sasaran :
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
khususnya bagi warga
miskin
Persentase masyarakat
miskin yang memiliki
jaminan kesehatan
65,00% 99,08% 152,43% Berhasil
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 5
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Misi/Tujuan/Sasaran/
Program
Indikator Tahun 2017
Ket(Tujuan/ Sasaran/
Program)
Target Capaian Capaian
Kinerja
Program :
Program Pemberian
jaminan pelayanan
kesehatan penduduk
miskin
Persentase kepemilikan
Jaminan Kesehatan
100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Persentase penduduk
miskin yang
memanfaatkan
pelayanan kesehatan
11,00% 40,30% 366,36% Berhasil
Tujuan :
Meningkatkan kualitas
layanan kesehatan ibu
dan anak
Persentase cakupan
pelayanan ibu nifas
94,04% 94,53% 100,52% Berhasil
Angka Kematian Ibu
(AKI) per100.000
kelahiran hidup
≤84,07
per100.000
KH
79,4 105,88% Berhasil
Persentase cakupan
pelayanan kesehatan
bayi
94,15% 95,97% 101,93% Berhasil
Angka Kematian Bayi
(AKB) per1.000
kelahiran hidup
≤6,45
per1.000
KH
5,11 126,22% Berhasil
Persentase balita gizi
buruk yang mendapat
perawatan
100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Sasaran :
Meningkatnya kesehatan
ibu dan anak
Persentase Kunjungan
pertama ibu hamil (K1)
90,00% 99,51% 110,57% Berhasil
Persentase Cakupan
komplikasi kebidanan
yang ditangani
90,00% 91,68% 101,87% Berhasil
Persentase Kunjungan
Neonatus pertama
(KN1)
90,00% 102,60% 114,00% Berhasil
Persentase Cakupan
neonatus dengan
komplikasi yang
ditangani
90,00% 91,17% 101,30% Berhasil
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 6
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Misi/Tujuan/Sasaran/
Program
Indikator Tahun 2017
Ket(Tujuan/ Sasaran/
Program)
Target Capaian Capaian
Kinerja
Program :
Program Peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Cakupan Kunjungan
Ibu Hamil K4
98,45% 98,55% 100,10% Berhasil
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan (Tolinakes)
96,94% 97,63% 100,71% Berhasil
Cakupan Kunjungan
neonatal lengkap
81,00% 100,19% 123,69% Berhasil
Imunisasi dasar
lengkap
93,81% 94,57% 100,81% Berhasil
Sasaran :
Meningkatnya status gizi
pada masyaraat terutama
balita
Cakupan balita usia 6 -
59 bulan yang
mendapat vitamin A
85,00% 90,61% 106,60% Berhasil
Program :
Program Perbaikan gizi
ibu dan anak
Prevalensi balita gizi
kurang
9,50% 7,66% 123,94% Berhasil
Prevalensi balita gizi
buruk
<1 % 0,15% 666,67% Berhasil
Persentase
penimbangan balita
81,30% 84,12% 103,47% Berhasil
Persentase ibu hamil
yang mendapat 90
tablet Fe
94,62% 95,81% 101,26% Berhasil
Misi 2.
Meningkatkan tata kelola dan optimalisasi fungsi
regulator bidang kesehatan
Tujuan :
Meningkatkan kualitas
sarana, prasarana serta
tata kelola layanan
kesehatan
Persentase puskesmas
yang terakreditasi
39,68% 58,73% 148,01% Berhasil
Sasaran :
Meningkatnya mutu
puskesmas dan akses
pelayanan kesehatan di
puskesmas
Persentase
terlaksananya akreditasi
puskesmas
50,79% 88,89% 175,01% Berhasil
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 7
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Misi/Tujuan/Sasaran/
Program
Indikator Tahun 2017
Ket(Tujuan/ Sasaran/
Program)
Target Capaian Capaian
Kinerja
Program :
Program pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu
Persentase
Ketersediaan sarana
dan prasarana
puskesmas dan
puskesmas pembantu
74,00% 76,23% 103,01% Berhasil
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
puskesmas/ puskesmas
pembantu
Persentase
Ketersediaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Dinas Kesehatan
100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Sasaran :
Meningkatnya kualitas
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Persentase Sumber
Daya Manusia
Kesehatan yang berizin
80,00% 96,08% 120,10% Berhasil
Program :
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Persentase sarana
kesehatan yang
memiliki izin
82,00% 98,77% 120,45% Berhasil
Persentase tenaga
kesehatan yang
memiliki izin
82,00% 96,08% 117,17% Berhasil
Tujuan :
Meningkatkan tata
kelola administrasi
perangkat daerah yang
baik
Tingkat kepuasan
pelayanan kedinasan
76,00% 82,96% 109,16% Berhasil
Indeks kepuasan SKPD
thd pemenuhan
kebutuhan sarpras
perkantoran
62,00% 85,48% 137,87% Berhasil
Tingkat capaian
keberhasilan
pelaksanaan program
90,84% 100,00% 110,08% Berhasil
Sasaran :
Mengelola sarana dan
prasarana serta
administrasi perkantoran
perangkat daerah
Kinerja Pengelolaan
Sarana, Prasarana, dan
Administrasi
Perkantoran Perangkat
Daerah
100,00% 98,27% 98,27% Berhasil
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 8
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Misi/Tujuan/Sasaran/
Program
Indikator Tahun 2017
Ket(Tujuan/ Sasaran/
Program)
Target Capaian Capaian
Kinerja
Program :
Program Pembangunan
dan Pengelolaan Sarana
dan Prasarana Kedinasan
Persentase sarana dan
prasarana perkantoran
dalam kondisi baik
100,00% 99,98% 99,98% Berhasil
Persentase ketepatan
pemenuhan sarana dan
prasarana perkantoran
100,00% 82,78% 82,78% Cukup
Berhasil
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan administrasi
perkantoran
72,00% 84,96% 118,00% Berhasil
Sasaran :
Melaksanakan kegiatan
sesuai dengan
perencanaan untuk
mendukung keberhasilan
Program
Persentase kesesuaian
pelaksanaan kegiatan
terhadap parameter
perencanaan pada
Opsplan
100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Program :
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan
pelaporan Dokumen
Perencanaan strategis
dan/atau sektoral
100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Misi 3.
Meningkatkan penggerakan dan pemberdayaan
masyarakat dalam bidang kesehatan
Tujuan :
Mewujudkan lingkungan
sehat di masyarakat
Persentase kelurahan
siaga aktif
100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Persentase Cakupan
kelurahan mengalami
KLB yang ditangani
<20 jam
100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Sasaran :
Tercapainya masyarakat
yang mandiri dan hidup
sehat
Persentase Cakupan
kelurahan mengalami
KLB yang ditangani <
24 jam
100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 9
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Misi/Tujuan/Sasaran/
Program
Indikator Tahun 2017
Ket(Tujuan/ Sasaran/
Program)
Target Capaian Capaian
Kinerja
Persentase penderita
Demam Berdarah
Dengue (DBD) yang
ditangani
100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Program :
Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
Persentase rumah sehat 75,00% 86,99% 115,99% Berhasil
Persentase TPM
memenuhi syarat
higienis sanitasi
81,00% 93,02% 114,84% Berhasil
Cakupan Kelurahan
Yang Memiliki
Pembinaan Terpadu
(Bindu)
82,00% 100,00% 121,95% Berhasil
Tujuan :
Meningkatkan
ketersediaan, kualitas
konsumsi, dan
keamanan pangan
Persentase tingkat
kualitas konsumsi dan
keamanan pangan
20,50% 21,04% 102,63% Berhasil
Sasaran :
Meningkatnya
keamanan pangan di
masyarakat
Meningkatnya
keamanan pangan di
masyarakat
2,00% 2,02% 101% Berhasil
Program :
Program Peningkatan
Keanekaragaman
Konsumsi dan
Keamanan Pangan
Persentase sample yang
memenuhi syarat
keamanan makanan
82,00% 96,02% 117,10% Berhasil
Pembangunan kesehatan di Kota Surabaya diprioritaskan untuk
pembangunan kesehatan di masyarakat. Misi pertama, Dinas Kesehatan
Kota Surabaya adalah meningkatkan akses dan mutu upaya
kesehatan,dengan tujuan untuk:
a. meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat bagi warga miskin, dengan sasaran untuk meningkatnya
pelayanan kesehatan khususnya bagi warga miskin;
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 10
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
b. meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, dengan
sasaran meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta meningkatnya
status gizi pada masyarakat terutama balita, dengan indikator:
1) Persentase warga miskin yang terlayani di layanan kesehatan
Dalam rangka meningkatkan aksesibiltas dan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat bagi warga miskin melalui program pemberian
jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin, maka Pemerintah Kota
Surabaya berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal untuk
masyarakat Kota Surabaya terutama masyarakat rentan dan miskin.
Persentase warga miskin yang terlayani di layanan kesehatan pada
tahun 2017 mencapai 100% yaitu dari 163.124 warga miskin yang datang
ke fasilitas kesehatan, seluruhnya yaitu 163.124 terlayani. Capaian ini
sama dengan capaian pada tahun 2016 yaitu 100% warga miskin yang
terlayani di layanan kesehatan. Capaian kinerja indikator ini pada tahun
2017 adalah 100 % (Berhasil).
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan
cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin antara lain :
Melakukan koordinasi dan sosialisasi program Jaminan Kesehatan;
Pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di puskesmas
dan jaringannya;
Bimbingan teknis/Fasilitasi program Jaminan Kesehatan;
Peningkatan kapasitas petugas pelayanan di Puskesmas terkait
penanganan penyakit yang harus dapat diselesaikan di Puskesmas;
Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka pelaksanaan
Jaminan Kesehatan Nasional untuk masyarakat Kota Surabaya;
Optimalisasi pelaksanaan rujukan berjenjang dari FKTP (Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama) ke FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat
Lanjutan) maupun sebaliknya.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 11
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
2)Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi warga miskin
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi
warga miskin, perlu dilaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan
pelayanan khususnya bagi warga miskin. Untuk keperluan tersebut
dilaksanakan survei kepuasan pelayanan kesehatan bagi warga miskin
yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Surabaya dengan sasaran pasien di Puskesmas khususnya warga miskin.
Capaian indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi warga miskin
pada tahun 2017 adalah 68,73% lebih rendah dari target yaitu 70%,
sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 98,19% (Berhasil).
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai
kepuasan pelayanan kesehatan bagi warga miskin antara lain :
Penanganan kasus dan keluhan masyarakat dalam pelayanan
kesehatan;
Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program terkait
pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin;
Melakukan koordinasi dan sosialisasi program Jaminan Kesehatan.
3) Persentase Masyarakat Miskin Yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Dalam rangka memperoleh layanan kesehatan yang komprehensif
pada fasilitas kesehatan bagi warga miskin, Pemerintah Kota Surabaya
berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal untuk
masyarakat Kota Surabaya terutama masyarakat rentan dan miskin
dalam bentuk Pemberian Bantuan Iuran (PBI).
Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan
di Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 99,08% dari target sebesar
65,00% sehingga capaian kinerja untuk indicator ini sebesar 152,43%
(berhasil).
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 12
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
4) Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa
perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan. Jaminan tersebut diberikan kepada setiap orang yang telah
membayar iuran atau bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah
dibayarkan oeh pemerintah.
Persentase kepemilikan jaminan kesehatan di Kota Surabaya
tahun 2017 sebesar 100% dari target yang ada sebesar 100% sehingga
capaian kinerja yang ada sebesar 100% (berhasil). Keberhasilan
cakupan pada indicator ini menunjukkan adanya komitmen dari
Pemerintah Kota Surabaya bahwa seluruh masyarakat miskin Kota
Surabaya yang tidak tercover oleh PBI-APBN akan didaftarkan melalui
PBI Kota Surabaya dengan sumber dana dari APBD Kota Surabaya.
5) Persentase Penduduk Miskin Yang Memanfaatkan Pelayanan
Kesehatan
Dalam rangka meningkatkan aksesibiltas dan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat bagi warga miskin. Pemerintah Kota Surabaya
berupaya untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di
Puskesmas Kota Surabaya, guna meningkatkan pelayanan kesehatan
bagi masyarakat.
Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan
kesehatan di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar sebesar 40,30% dari
target sebesar 11,00% sehingga capaian kinerja untuk indicator ini
sebesar 366,36% (berhasil).
6) Persentase Cakupan Pelayanan Ibu Nifas
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan
anak salah satu diantaranya adalah peningkatan pelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 13
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
pada ibu nifas. Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu
pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai dengan
standar. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu
nifas sedikitnya 3 kali pada 6 jam pasca persalinan sampai dengan 3 hari,
pada minggu ke-2 dan pada minggu ke-4 termasuk pemberian vitamin A
2 kali serta persiapan dan atau pemasangan KB pasca persalinan.
Cakupan pelayanan nifas di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar
94,53% dari 44.963 ibu nifas yang ada dengan target sebesar 94,04%
sehingga capaian kinerja yang ada tercapai 100,52%
(berhasil).Keberhasilan cakupan pada indikator ini menunjukkan
kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di Kota Surabaya sudah
cukup baik. Apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya, capaian
indikator ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,65%. Adapun
perbandingan capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada
grafik berikut.
Gambar 3.1. Persentase Cakupan Pelayanan Ibu Nifas
di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 13
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
pada ibu nifas. Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu
pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai dengan
standar. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu
nifas sedikitnya 3 kali pada 6 jam pasca persalinan sampai dengan 3 hari,
pada minggu ke-2 dan pada minggu ke-4 termasuk pemberian vitamin A
2 kali serta persiapan dan atau pemasangan KB pasca persalinan.
Cakupan pelayanan nifas di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar
94,53% dari 44.963 ibu nifas yang ada dengan target sebesar 94,04%
sehingga capaian kinerja yang ada tercapai 100,52%
(berhasil).Keberhasilan cakupan pada indikator ini menunjukkan
kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di Kota Surabaya sudah
cukup baik. Apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya, capaian
indikator ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,65%. Adapun
perbandingan capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada
grafik berikut.
Gambar 3.1. Persentase Cakupan Pelayanan Ibu Nifas
di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 13
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
pada ibu nifas. Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu
pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai dengan
standar. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu
nifas sedikitnya 3 kali pada 6 jam pasca persalinan sampai dengan 3 hari,
pada minggu ke-2 dan pada minggu ke-4 termasuk pemberian vitamin A
2 kali serta persiapan dan atau pemasangan KB pasca persalinan.
Cakupan pelayanan nifas di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar
94,53% dari 44.963 ibu nifas yang ada dengan target sebesar 94,04%
sehingga capaian kinerja yang ada tercapai 100,52%
(berhasil).Keberhasilan cakupan pada indikator ini menunjukkan
kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di Kota Surabaya sudah
cukup baik. Apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya, capaian
indikator ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,65%. Adapun
perbandingan capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada
grafik berikut.
Gambar 3.1. Persentase Cakupan Pelayanan Ibu Nifas
di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 14
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
7) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup
Dalam tujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan
anak pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
serta Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak, Pemerintah Kota Surabaya
telah melakukan berbagai upaya yang telah dilaksanakan terutama
dengan Program Penurunan Angka Kematian Ibu.
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
menggambarkan jumlah kematianibu melahirkan pada setiap 100.000
kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan di Kota Surabaya pada
tahun 2017 sebesar 79,40% per 100.000 kelahiran hidup. Dibandingkan
dengan target yang telah ditetapkan yaitu ≤ 84,07 per 100.000 kelahiran
hidup, maka capaian kinerjanya mencapai 105,88% menunjukkan
keberhasilan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini
menunjukkan penurunan angka kematian ibu (AKI) dari tahun 2014 –
2017. Perkembangan capaian penurunan AKI dapat dilihat pada grafik
berikut ini.
Gambar 3.2. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Surabaya
Tahun 2014–2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 14
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
7) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup
Dalam tujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan
anak pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
serta Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak, Pemerintah Kota Surabaya
telah melakukan berbagai upaya yang telah dilaksanakan terutama
dengan Program Penurunan Angka Kematian Ibu.
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
menggambarkan jumlah kematianibu melahirkan pada setiap 100.000
kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan di Kota Surabaya pada
tahun 2017 sebesar 79,40% per 100.000 kelahiran hidup. Dibandingkan
dengan target yang telah ditetapkan yaitu ≤ 84,07 per 100.000 kelahiran
hidup, maka capaian kinerjanya mencapai 105,88% menunjukkan
keberhasilan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini
menunjukkan penurunan angka kematian ibu (AKI) dari tahun 2014 –
2017. Perkembangan capaian penurunan AKI dapat dilihat pada grafik
berikut ini.
Gambar 3.2. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Surabaya
Tahun 2014–2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 14
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
7) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup
Dalam tujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan
anak pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
serta Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak, Pemerintah Kota Surabaya
telah melakukan berbagai upaya yang telah dilaksanakan terutama
dengan Program Penurunan Angka Kematian Ibu.
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
menggambarkan jumlah kematianibu melahirkan pada setiap 100.000
kelahiran hidup. Angka kematian ibu melahirkan di Kota Surabaya pada
tahun 2017 sebesar 79,40% per 100.000 kelahiran hidup. Dibandingkan
dengan target yang telah ditetapkan yaitu ≤ 84,07 per 100.000 kelahiran
hidup, maka capaian kinerjanya mencapai 105,88% menunjukkan
keberhasilan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini
menunjukkan penurunan angka kematian ibu (AKI) dari tahun 2014 –
2017. Perkembangan capaian penurunan AKI dapat dilihat pada grafik
berikut ini.
Gambar 3.2. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Surabaya
Tahun 2014–2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 15
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
8) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menggambarkan
jumlah kematian bayi pada setiap 1.000 kelahiran. Angka kematian bayi
di Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 5,11 per 1.000 kelahiran
hidup. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu ≤ 6,45
per 1.000 kelahiran hidup, maka capaian kinerjanya mencapai 100%
menunjukkan keberhasilan. Apabila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, hal ini menunjukkan penurunan Angka Kematian
Bayi(AKB) dari tahun 2014-2017. Perkembangan capaian penurunan
AKB dapat dilihat pada grafik berikut ini.
Gambar 3.3. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Surabaya
Tahun 2014–2017
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian Program
Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi
(AKB) antara lain :
Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK);
Gerakan Peduli Ibu Anak Sehat Universitas Airlangga (Geliat
Unair);
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 15
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
8) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menggambarkan
jumlah kematian bayi pada setiap 1.000 kelahiran. Angka kematian bayi
di Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 5,11 per 1.000 kelahiran
hidup. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu ≤ 6,45
per 1.000 kelahiran hidup, maka capaian kinerjanya mencapai 100%
menunjukkan keberhasilan. Apabila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, hal ini menunjukkan penurunan Angka Kematian
Bayi(AKB) dari tahun 2014-2017. Perkembangan capaian penurunan
AKB dapat dilihat pada grafik berikut ini.
Gambar 3.3. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Surabaya
Tahun 2014–2017
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian Program
Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi
(AKB) antara lain :
Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK);
Gerakan Peduli Ibu Anak Sehat Universitas Airlangga (Geliat
Unair);
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 15
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
8) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menggambarkan
jumlah kematian bayi pada setiap 1.000 kelahiran. Angka kematian bayi
di Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 5,11 per 1.000 kelahiran
hidup. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu ≤ 6,45
per 1.000 kelahiran hidup, maka capaian kinerjanya mencapai 100%
menunjukkan keberhasilan. Apabila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, hal ini menunjukkan penurunan Angka Kematian
Bayi(AKB) dari tahun 2014-2017. Perkembangan capaian penurunan
AKB dapat dilihat pada grafik berikut ini.
Gambar 3.3. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Surabaya
Tahun 2014–2017
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian Program
Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi
(AKB) antara lain :
Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK);
Gerakan Peduli Ibu Anak Sehat Universitas Airlangga (Geliat
Unair);
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 16
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Pendampingan Puskesmas oleh Rumah Sakit Pemerintah Kota dan
Propinsi;
Pengkajian kasus kematian dan Audit Maternal Perinatal (AMP)
bersama dengan Satgas Penakib Kota Surabaya;
Pembentukan Tim Neonatal Emergency Transport Service
Surabaya (NETSS) yang melakukan pelayanan menjemput dan
mengantar bayi gawat darurat dari fasilitas kesehatan tingkat
pertama ataupun rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat
diatasnya menggunakan ambulance khusus NETSS yang
dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan seperti inkubator
transport dan ventilator;
Pemeriksaan bayi baru lahir untuk mengetahui kelainan
kekurangan hormon tiroid yang ada sejak lahir atau disebut
Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
Peningkatan kecerdasan janin dengan stimulasi musik klasik
(Brainbooster) yang dilakukan pada saat hamil;
Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam melakukan
melakukan STABLE(sugar, and safe care, temperature, airway,
blood presurre, laboratory, emotional support)dengan pelatihan
STABLE;
Melakukan stimulasi deteksi dini tumbuh kembang (SDIDTK)
pada bayi;
Kelas Ibu Balita;
Pendampingan Ibu Hamil oleh Tim PKK Kota Surabaya,
Kecamatan se Surabaya dan Kelurahan se Surabaya;
Pelayanan Antenatal Terpadu;
Peningkatan pelayanan Rumah Sakit berdasarkan standart RS
PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif);
Mengoptimalkan peran Tim Satgas Penakib Kecamatan dalam
percepatan penurunan AKI AKB di Surabaya;
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 17
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Perbaikan rumah ibu hamil risiko melalui dana Dinas Sosial Kota
Surabaya;
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan ibu
menyusui dengan kurang energi kronis (KEK);
Kemitraan bidan dan dukun;
Kelas Ibu Hamil.
9) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
Cakupan pelayanan kesehatan bayi (usia 0 – 11 bulan) di sarana
kesehatan yang ada di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar 95,97% dari
42.377 bayi yang ada dengan target tahun 2017 adalah 94,15% sehingga
capaian kinerja cakupan kunjungan bayi sebesar 101,93% (berhasil).
Keberhasilan dari capaian kinerja yang ada pada indikator ini
menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak.Apabila
dibandingkan dengan capaian indikator di tahun sebelumnya,
menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,24%.Adapun perbandingan
capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik
berikut.
Gambar 3.4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi pada
Sarana Kesehatan di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 17
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Perbaikan rumah ibu hamil risiko melalui dana Dinas Sosial Kota
Surabaya;
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan ibu
menyusui dengan kurang energi kronis (KEK);
Kemitraan bidan dan dukun;
Kelas Ibu Hamil.
9) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
Cakupan pelayanan kesehatan bayi (usia 0 – 11 bulan) di sarana
kesehatan yang ada di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar 95,97% dari
42.377 bayi yang ada dengan target tahun 2017 adalah 94,15% sehingga
capaian kinerja cakupan kunjungan bayi sebesar 101,93% (berhasil).
Keberhasilan dari capaian kinerja yang ada pada indikator ini
menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak.Apabila
dibandingkan dengan capaian indikator di tahun sebelumnya,
menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,24%.Adapun perbandingan
capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik
berikut.
Gambar 3.4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi pada
Sarana Kesehatan di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 17
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Perbaikan rumah ibu hamil risiko melalui dana Dinas Sosial Kota
Surabaya;
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan ibu
menyusui dengan kurang energi kronis (KEK);
Kemitraan bidan dan dukun;
Kelas Ibu Hamil.
9) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
Cakupan pelayanan kesehatan bayi (usia 0 – 11 bulan) di sarana
kesehatan yang ada di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar 95,97% dari
42.377 bayi yang ada dengan target tahun 2017 adalah 94,15% sehingga
capaian kinerja cakupan kunjungan bayi sebesar 101,93% (berhasil).
Keberhasilan dari capaian kinerja yang ada pada indikator ini
menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak.Apabila
dibandingkan dengan capaian indikator di tahun sebelumnya,
menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,24%.Adapun perbandingan
capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik
berikut.
Gambar 3.4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi pada
Sarana Kesehatan di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 18
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan
kunjungan bayi di Kota Surabaya antara lain:
Penimbangan bayi di posyandu maupun di sarana kesehatan seperti
di poskeskel, puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana kesehatan
lainnya.
Melaksanakan Pemantauan Deteksi Dini Tumbuh Kembang bayi di
Posyandu, Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya.
Pemberian suplementasi gizi (vitamin A).
Pemberian imunisasi pada bayi dan lain-lain.
10) Persentase Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan
Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kota
Surabaya tahun 2017 sebesar 100% dari 278 balita gizi buruk yang ada
di Kota Surabaya pada tahun 2017. Target pada indikator ini adalah
100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%
(berhasil). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada
penurunan kasus balita gizi buruk. Hal ini menunjukkan kepedulian
pemerintah Kota Surabaya dalam upaya penanganan balita gizi buruk di
Kota Surabaya. Capaian pada indikator ini dapat dilihat pada grafik
berikut.
Gambar 3.5. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
diKota Surabaya Tahun 2014 – 2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 18
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan
kunjungan bayi di Kota Surabaya antara lain:
Penimbangan bayi di posyandu maupun di sarana kesehatan seperti
di poskeskel, puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana kesehatan
lainnya.
Melaksanakan Pemantauan Deteksi Dini Tumbuh Kembang bayi di
Posyandu, Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya.
Pemberian suplementasi gizi (vitamin A).
Pemberian imunisasi pada bayi dan lain-lain.
10) Persentase Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan
Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kota
Surabaya tahun 2017 sebesar 100% dari 278 balita gizi buruk yang ada
di Kota Surabaya pada tahun 2017. Target pada indikator ini adalah
100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%
(berhasil). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada
penurunan kasus balita gizi buruk. Hal ini menunjukkan kepedulian
pemerintah Kota Surabaya dalam upaya penanganan balita gizi buruk di
Kota Surabaya. Capaian pada indikator ini dapat dilihat pada grafik
berikut.
Gambar 3.5. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
diKota Surabaya Tahun 2014 – 2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 18
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan
kunjungan bayi di Kota Surabaya antara lain:
Penimbangan bayi di posyandu maupun di sarana kesehatan seperti
di poskeskel, puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana kesehatan
lainnya.
Melaksanakan Pemantauan Deteksi Dini Tumbuh Kembang bayi di
Posyandu, Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya.
Pemberian suplementasi gizi (vitamin A).
Pemberian imunisasi pada bayi dan lain-lain.
10) Persentase Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan
Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kota
Surabaya tahun 2017 sebesar 100% dari 278 balita gizi buruk yang ada
di Kota Surabaya pada tahun 2017. Target pada indikator ini adalah
100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%
(berhasil). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada
penurunan kasus balita gizi buruk. Hal ini menunjukkan kepedulian
pemerintah Kota Surabaya dalam upaya penanganan balita gizi buruk di
Kota Surabaya. Capaian pada indikator ini dapat dilihat pada grafik
berikut.
Gambar 3.5. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
diKota Surabaya Tahun 2014 – 2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 19
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
11) Persentase Kunjungan Pertama Ibu Hamil (K1)
Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K-1) adalah cakupan ibu hamil
yang pertama kali memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan
standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Cakupan kunjungan ibu hamil (K-1) di Kota Surabaya pada tahun
2017 sebesar 99,51% dari 47.104 ibu hamil yang ada di Kota Surabaya
dengan target sebesar 90% sehingga capaian kinerja yang ada 110,57%
(berhasil). Keberhasilan indikator ini menunjukkan bahwa kesadaran
masyarakat terutama ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
di Kota Surabaya cukup baik.
12) Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
Yang dimaksud dengan cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani adalah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan
definitif disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibandingkan
dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja
pada kurun waktu yang sama.
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Surabaya
tahun 2017 sebesar 91,68% dari 9.421 sasaran ibu hamil yang
diperkirakan komplikasi kehamilan dengan target sebesar 90% sehingga
capaian kinerja yang ada 101,87% (berhasil). Hal ini tidak lepas dari
peran pemerintah Kota Surabaya dan pelayanan kesehatan swasta dalam
penanganan komplikasi kebidanan yang ada yang merupakan salah satu
upaya dalam mendukung program penurunan AKI-AKB di Kota
Surabaya.
13) Persentase Kunjungan Neonatus Pertama (KN1)
Cakupan kunjungan neonatus pertama adalah cakupan bayi baru
lahir (usia 6-48 jam) yang memperoleh pelayanan kesehatan yang
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 20
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
pertama kali sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu.
Cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1) di Kota Surabaya
tahun 2017 sebesar 102,60% dari 42.822 bayi lahir hidup dengan target
90% sehingga capaian kinerja tercapai 114,00% (berhasil). Keberhasilan
capaian indikator ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat
Kota Surabaya terhadap kesehatan ibu dan bayi meningkat.
14) Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani
Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit
dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan
kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus,
hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, Berat Badan
Lahir Rendah <2500 gram (BBLR), sindroma gangguan pernafasan,
kelainan kongenital. Neonatus komplikasi yang ditangani adalah
neonatus komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan
yang terlatih, dokter, dan bidan disarana pelayanan kesehatan.
Upaya penanganan bagi neonatal dengan komplikasi telah
dilakukan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian cakupan
neonatal dengan komplikasi yang ditangani tahun 2017 sebesar 91,17%
dari 6.423 neonatal risiko tinggi yang ada. Target 2017 untuk cakupan
neonatal dengan komplikasi yang ditangani di sarana kesehatan adalah
90%, sehingga capaian kinerja yang ada sebesar 101,30% (berhasil).
Keberhasilan cakupan pada indikator ini menunjukkan kualitas dan
kuantitas pelayanan kesehatan di Kota Surabaya sudah optimal. Hal ini
tidak lepas dari dukungan pemerintah Kota Surabaya dan pelayanan
kesehatan swasta dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)
di Kota Surabaya.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 21
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
15) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K-4) adalah cakupan ibu hamil
yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling
sedikit empat kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu.Cakupan kunjungan ibu hamil (K-4) di Kota Surabaya pada
tahun 2017 sebesar 98,55% dari 47.104 ibu hamil yang ada di Kota
Surabaya dengan target Kota Surabaya sebesar 98,45% sehingga capaian
kinerja yang ada 100,10% (berhasil). Keberhasilan indikator ini
menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terutama ibu hamil untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan di Kota Surabaya semakin tinggi.
Adapun perbandingan capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat
dilihat pada grafik berikut.
Gambar 3.6. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2017
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan
capaian kunjungan ibu hamil K4 antara lain:
Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK);
Pendampingan Ibu Hamil terutama yang berisiko tinggi;
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Pemulihan Ibu
Hamil/Menyusui KEK;
Pemberian suplemen gizi untuk ibu hamil dan lain-lain.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 21
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
15) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K-4) adalah cakupan ibu hamil
yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling
sedikit empat kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu.Cakupan kunjungan ibu hamil (K-4) di Kota Surabaya pada
tahun 2017 sebesar 98,55% dari 47.104 ibu hamil yang ada di Kota
Surabaya dengan target Kota Surabaya sebesar 98,45% sehingga capaian
kinerja yang ada 100,10% (berhasil). Keberhasilan indikator ini
menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terutama ibu hamil untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan di Kota Surabaya semakin tinggi.
Adapun perbandingan capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat
dilihat pada grafik berikut.
Gambar 3.6. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2017
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan
capaian kunjungan ibu hamil K4 antara lain:
Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK);
Pendampingan Ibu Hamil terutama yang berisiko tinggi;
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Pemulihan Ibu
Hamil/Menyusui KEK;
Pemberian suplemen gizi untuk ibu hamil dan lain-lain.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 21
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
15) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K-4) adalah cakupan ibu hamil
yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling
sedikit empat kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu.Cakupan kunjungan ibu hamil (K-4) di Kota Surabaya pada
tahun 2017 sebesar 98,55% dari 47.104 ibu hamil yang ada di Kota
Surabaya dengan target Kota Surabaya sebesar 98,45% sehingga capaian
kinerja yang ada 100,10% (berhasil). Keberhasilan indikator ini
menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terutama ibu hamil untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan di Kota Surabaya semakin tinggi.
Adapun perbandingan capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat
dilihat pada grafik berikut.
Gambar 3.6. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2017
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan
capaian kunjungan ibu hamil K4 antara lain:
Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK);
Pendampingan Ibu Hamil terutama yang berisiko tinggi;
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Pemulihan Ibu
Hamil/Menyusui KEK;
Pemberian suplemen gizi untuk ibu hamil dan lain-lain.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 22
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Kemitraan bidan dan dukun.
16) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
(Tolinakes)
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Cakupan pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2017 mencapai 97,63%
dari 44.963 kasus persalinan yang ada. Target pertolongan persalinan
oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
tahun 2017 adalah 96,94% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar
100,71% (berhasil). Adapun perbandingan cakupan pada indikator ini
dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut.
Gambar 3.7. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
(Tolinakes) di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017
Upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan
cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan, antara lain:
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 22
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Kemitraan bidan dan dukun.
16) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
(Tolinakes)
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Cakupan pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2017 mencapai 97,63%
dari 44.963 kasus persalinan yang ada. Target pertolongan persalinan
oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
tahun 2017 adalah 96,94% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar
100,71% (berhasil). Adapun perbandingan cakupan pada indikator ini
dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut.
Gambar 3.7. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
(Tolinakes) di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017
Upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan
cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan, antara lain:
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 22
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Kemitraan bidan dan dukun.
16) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
(Tolinakes)
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Cakupan pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2017 mencapai 97,63%
dari 44.963 kasus persalinan yang ada. Target pertolongan persalinan
oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
tahun 2017 adalah 96,94% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar
100,71% (berhasil). Adapun perbandingan cakupan pada indikator ini
dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut.
Gambar 3.7. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
(Tolinakes) di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017
Upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan
cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan, antara lain:
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 23
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan melalui
pelatihan-pelatihan misalnya pelatihan PONED (Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensy Dasar), pelatihan APN (Asuhan Persalinan
Normal), pelatihan Asfiksia, pelatihan manajemen BBLR, pelatihan
CTU (Contraceptive Technology Update),dan lain-lain.
17) Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap
Cakupan kunjungan neonatal lengkap adalah bayi yang
memperoleh pelayanan kunjungan neonatal sesuai dengan standar
minimal 3 kali yaitu 1 kali pada usia 6-48 jam, 1 kali pada 3-7 hari, dan 1
kali pada 8-28 hari di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Cakupan kunjungan neonatal lengkap pada tahun 2017 mencapai
100,19% dari 42.822 lahir hidup yang ada. Target cakupan kunjungan
neonatal lengkap tahun 2017 adalah 81,00% sehingga pencapaian
kinerjanya sebesar 123,69%(berhasil).
18) Imunisasi Dasar Lengkap
Imunisasi dasar lengkap adalah suatu upaya untuk memberikan
imunitas pada bayi yang berusia 0-11 bulan agar terhindar dari berbagai
penyakit. Imunisasi ini meliputi Polio, HB, DPT, BCG dan Campak.
Imunisasi merupakan salah satu cara pencegahan penyakit menular
khususnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) yang
diberikan tidak hanya anak sejak masih bayi hingga remaja tetapi juga
kepada dewasa.
Cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2017 mencapai
94,57% dari 42.377 bayi yang ada. Target cakupan imunisasi dasar
lengkap tahun 2017 adalah 93,81% sehingga pencapaian kinerjanya
sebesar 100,81% (berhasil).
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 24
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
19) Cakupan Balita Usia 6 – 59 Bulan Yang Mendapat Vitamin A
Cakupan balita usia 6 – 59 bulan yang mendapat Vitamin A
adalah bayi 6-59 bulan yang mendapat Vitamin A 100 µA disuatu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pemberian suplemen kapsul
Vitamin A diberikan setiap Bulan Februari dan Agustus, pemberian
Vitamin A ini merupakan salah satu intervensi kesehatan yang berdaya
ungkit tinggi bagi pencegahan kekurangan vitamin A dan kebutaan serta
penurunan kejadian kesakitan dan kematian pada balita.
Cakupan Balita Usia 6 – 59 Bulan yang mendapat Vitamin A
pada tahun 2017 mencapai 90,61% dari 213.590 balita yang ada. Target
cakupan balita usia 6 – 59 bulan yang mendapat Vitamin A tahun 2017
sebesar 85,00% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 106,60%
(berhasil).
20) Prevalensi Balita Gizi Kurang
Prevalensi balita gizi kurang adalah jumlah balita dengan status
gizi kurang disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibandingkan
dengan jumlah balita yang ditimbang (disurvei) di satu wilayah kerja
pada kurun waktu yang sama.
Prevalensi balita gizi kurang di Kota Surabaya tahun 2017
sebesar 7,66% dari 179.662 balita yang ditimbang. Target prevalensi
balita gizi kurang tahun 2017 sebesar 9,50% sehingga pencapaian
kinerjanya sebesar 123,94% (berhasil).
21) Prevalensi Balita Gizi Buruk
Prevalensi balita gizi buruk adalah jumlah balita dengan status
gizi buruk disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibandingkan
dengan jumlah balita yang ditimbang (disurvei) di satu wilayah kerja
pada kurun waktu yang sama.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 25
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Prevalensi balita gizi buruk di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar
0,15% dari 179.662 balita yang ditimbang. Target prevalensi balita gizi
kurang tahun 2017 sebesar <1% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar
666,67% (berhasil).
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan Balita Gizi
Kurang dan Balita Gizi Burukdi Kota Surabaya, antara lain:
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan untuk Balita Gizi
Kurang dan Balita Gizi Buruk;
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan di Posyandu;
Pemberian MP-ASI pada Baduta Gakin usia (6 – 12 bulan);
Pelacakan Kasus Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk;
Pendampingan keluarga Balita Gizi Kurang;
Audit Balita Gizi Buruk;
Kegiatan kelompok Ibu Pintar Balita Sehat;
Penimbangan Serentak;
Teurapetic Feeding Center (TFC);
Community Feeding Center (CFC);
Pemberian Suplemen Gizi;
Pembentukan kelompok pendukung ASI/KP-ASI;
Pembentukan Kampung ASI.
Upaya-upaya yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya dalam
rangka penanganan balita gizi buruk adalah dengan melakukan
peningkatan dari upaya-upaya yang telah dilakukan di tahun-tahun
sebelumnya sehingga diharapkan kegiatan penanganan balita gizi buruk
di Kota Surabaya lebih baik lagi.
22) Persentase Penimbangan Balita
Penimbangan balita merupakan upaya masyarakat dalam
memantau pertumbuhan dan perkembangan balita di Posyandu. Semakin
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 26
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
tinggi partisipasi masyarakat dalam penimbangan balita di Posyandu,
maka semakin banyak data yang dapat menggambarkan status gizi balita.
Persentase penimbangan balita di Kota Surabaya tahun 2017
sebesar 84,12% dari 213.590 balita yang dilaporkan. Target persentase
penimbangan balita tahun 2017 sebesar 81,30% sehingga pencapaian
kinerjanya sebesar 103,47% (berhasil).
23) Persentase Ibu Hamil Yang Mendapat 90 Tablet Fe
Setiap ibu hamil mempunyai risiko untuk menderita anemia gizi
besi, meskipun di awal kehamilannya tidak mengalami anemia. Sebuah
kondisi yang normal terjadi dimana saat triwulan kedua masa kehamilan
seorang ibu menderita anemia. Untuk itu pemberian tablet tambah darah
merupakan upaya kesehatan dalam bentuk preventif guna mencegah
terjadinya kasus pendarahan saat melahirkan dan mencegah terjadinya
kelahiran stunting.
Persentase ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe adalah jumlah
ibu hamil mendapat minimal 90 tablet Fe selama periode kehamilannya
pada wilayah dan kurun waktu tertentu dibandingkan dengan umlah ibu
hamil pada wilayah dan kurun waktu yang sama.
Persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe di Kota Surabaya
tahun 2017 sebesar 95,81% dari 47.104 ibu hamil yang ada. Target
persentase ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe sebesar 94,62%
sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 101,26% (berhasil).
24) Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi
Akreditasi Puskesmas adalah proses penilaian eksternal oleh
Komisi Akreditasi dan/atau Perwakilan di Provinsi terhadap Puskesmas
untuk menilai apakah system manajemen mutu dan system
penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai dengan standar
yang ditetapkan. Adapun tujuan dari Akreditasi Puskesmas adalah
meningkatkan mutu layanan di Puskesmas.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 27
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Persentase Puskesmas yang terakreditasi di Kota Surabaya tahun
2017 sebesar 58,73% dari 63 Puskesmas yang ada di Kota Surabaya
dengan target sebesar 39,68% sehingga capaian kinerja yang ada
148,01% (berhasil). Hal ini tidak lepas dari peran serta Pemerintah Kota
Surabaya dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam meningkatkan
mutu pelayanan di Puskesmas.
25) Persentase Terlaksananya Akreditasi Puskesmas
Dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
di puskesmas, maka peningkatan pada standar puskesmas melalui
akreditasi puskesmas. Persentase terlaksananya akreditasi Puskesmas di
Kota Surabaya sampai dengan tahun 2017 sebesar 88,89% dari 63
Puskesmas yang ada di Kota Surabaya dengan target sebesar 50,79%
sehingga capaian kinerja yang ada 175,01% (berhasil).
Tabel 3.4. Puskesmas Terakreditasi di Kota Surabaya Tahun 2017
No. PuskesmasStatus
Akreditasi
1 Puskesmas Sememi Paripurna
2 Puskesmas Tambak Rejo Madya
3 Puskesmas Gayungan Dasar
4 Puskesmas Simomulyo Utama
5 Puskesmas Balongsari Paripurna
6 Puskesmas Dupak Utama
7 Puskesmas Tanah Kalikedinding Madya
8 Puskesmas Pucangsewu Utama
9 Puskesmas Medokan Ayu Utama
10 Puskesmas Gunung Anyar Utama
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 28
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
No. PuskesmasStatus
Akreditasi
11 Puskesmas Keputih Utama
12 Puskesmas Sawahan Madya
13 Puskesmas Jagir Madya
14 Puskesmas Jeruk Utama
15 Puskesmas Pegirian Utama
16 Puskesmas Tenggilis Utama
17 Puskesmas Putat Jaya Utama
18 Puskesmas Wonokromo Madya
19 Puskesmas Dukuh Kupang Dasar
20 Puskesmas Tanjungsari Madya
21 Puskesmas Siwalankerto Utama
22 Puskesmas Ngagel Rejo Madya
23 Puskesmas Lidah Kulon Madya
24 Puskesmas Tembok Dukuh Madya
25 Puskesmas Ketabang Madya
26 Puskesmas Krembangan Selatan Utama
27 Puskesmas Manukan Kulon Utama
28 Puskesmas Gading Madya
29 Puskesmas Kenjeran Madya
30 Puskesmas Klampis Ngasem Madya
31 Puskesmas Benowo Madya
32 Puskesmas Kalijudan Utama
33 Puskesmas Bulak Banteng Madya
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 29
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
No. PuskesmasStatus
Akreditasi
34 Puskesmas Wiyung Madya
35 Puskesmas Kebonsari Madya
36 Puskesmas Wonokusumo Madya
37 Puskesmas Sidotopo Utama
38 Puskesmas Mulyorejo Utama
39 Puskesmas Mojo Utama
40 Puskesmas Kalirungkut Madya
41 Puskesmas Menur Utama
42 Puskesmas Peneleh Utama
43 Puskesmas Kedurus Utama
44 Puskesmas Gundih Madya
45 Puskesmas Made Utama
46 Puskesmas Pacar Keling Madya
47 Puskesmas Tambak Wedi Utama
48 Puskesmas Sidotopo Wetan Madya
49 Puskesmas Sidosermo Utama
50 Puskesmas Morokrembangan Madya
51 Puskesmas Bangkingan Madya
52 Puskesmas Lontar Utama
53 Puskesmas kedungdoro Utama
54 Puskesmas Simolawang Utama
55 Puskesmas Perak Timur Utama
56 Puskesmas Pakis Utama
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 30
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Gambar 3.8. Persentase Puskesmas yang Terakreditasi
di Kota Surabaya Tahun 2017
26) Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan
Pustu
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagai salah satu sarana
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan
derajat kesehatan masyarakat.
Dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
di puskesmas, pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas
dan puskesmas pembantu juga sangat penting. Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu di Kota
Surabaya tahun 2017 sebesar 76,23% dari 122 sarana yang ada, dengan
target 74% sehingga capaian kinerja sebesar 103,01% (berhasil).
Keberhasilan capaian indikator kinerja ini menunjukkan bahwa
pemerintah Kota Surabaya mendukung upaya peningakatan kualitas
pelayanan kesehatan di masyarakat.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 30
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Gambar 3.8. Persentase Puskesmas yang Terakreditasi
di Kota Surabaya Tahun 2017
26) Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan
Pustu
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagai salah satu sarana
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan
derajat kesehatan masyarakat.
Dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
di puskesmas, pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas
dan puskesmas pembantu juga sangat penting. Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu di Kota
Surabaya tahun 2017 sebesar 76,23% dari 122 sarana yang ada, dengan
target 74% sehingga capaian kinerja sebesar 103,01% (berhasil).
Keberhasilan capaian indikator kinerja ini menunjukkan bahwa
pemerintah Kota Surabaya mendukung upaya peningakatan kualitas
pelayanan kesehatan di masyarakat.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 30
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Gambar 3.8. Persentase Puskesmas yang Terakreditasi
di Kota Surabaya Tahun 2017
26) Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan
Pustu
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagai salah satu sarana
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan
derajat kesehatan masyarakat.
Dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
di puskesmas, pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas
dan puskesmas pembantu juga sangat penting. Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu di Kota
Surabaya tahun 2017 sebesar 76,23% dari 122 sarana yang ada, dengan
target 74% sehingga capaian kinerja sebesar 103,01% (berhasil).
Keberhasilan capaian indikator kinerja ini menunjukkan bahwa
pemerintah Kota Surabaya mendukung upaya peningakatan kualitas
pelayanan kesehatan di masyarakat.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 31
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
27) Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas
Kesehatan
Selain ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan
puskesmas pembantu, dalam upaya meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan adalah penyediaan obat dan perbekalan kesehatan.
Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan adalah jumlah jenis obat dan
perbekalan kesehatan yang disediakan dibagi dengan jumlah jenis obat
dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan. Capaian ketersediaan obat
dan perbekalan kesehatan di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar 100%
dari 221 jenis obat yang dibutuhkan sehingga capaian kinerjanya
berhasil.
28) Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Berizin
Dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
di Kota Surabaya selain pemenuhan sarana parasarana puskesmas dan
puskesmas pembantu, serta ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Sumber
daya manusia kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif
dibidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan
maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam
melakukan upaya kesehatan.
Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
kesehatan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pengujian
kompetensi dan lain-lain. Pada tahun 2017 di Kota Surabaya, sumber
daya manusia kesehatan yang berizin sebesar 96,08% dari 6.983 SDM
kesehatan yang mengajukan izin, dengan target 80% sehingga capaian
kinerja yang telah dicapai sebesar 120,10% (berhasil).
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 32
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
29) Persentase Sarana Kesehatan Yang Memiliki Izin
Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana kesehatan berfungsi
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga memiliki
peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat
kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan
penduduk. Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin pada tahun
2017 di Kota Surabaya sebesar 98,77% dengan target 82% sehingga
capaian indikatornya sebesar 120,45% (berhasil).
30) Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Izin
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin adalah jumlah
tenaga kesehatan yang memiliki izin dibanding dengan jumlah tenaga
kesehatan yang mengajukan izin. Tenaga kesehatan yang teregistrasi
pada tahun 2017 di Kota Surabaya sebesar 96,08% dengan target 82%
sehingga capaian indikatornya sebesar 117,17% (berhasil).
31) Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan
Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan diperoleh dari hasil
survey terhadap karyawan di Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan
aspek pelayanan administrasi kepegawaian, pelayanan administrasi
keuanagan dan pelayanan administrasi surat menyurat. Capaian tingkat
kepuasan pelayanan kedinasan di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar
82,96% dengan target 76,00% sehingga capaian kinerja yang ada 109,16%
(berhasil).
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 33
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
32) Indeks Kepuasan SKPD Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarpras
Perkantoran
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarpras
perkantoran diperoleh dari hasil survey terhadap karyawan di Dinas
Kesehatan dengan mempertimbangkan aspek pemenuhan alat tulis kantor,
sarana prasarana dan kebersihan. Capaian indeks kepuasan SKPD
terhadap pemenuhan kebutuhan sarpras perkantoran di Kota Surabaya
tahun 2017 sebesar 85,48% dengan target 62,00% sehingga capaian
kinerja yang ada 137,87% (berhasil).
33) Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program
Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program adalah
jumlah program tahun 2017 yang capaiannya lebih dari 76% dibandingkan
dengan jumlah program tahun 2017. Tingkat capaian keberhasilan
pelaksanaan program di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar 100% dengan
target 90,84% sehingga capaian kinerja yang ada 110,08% (berhasil).
34) Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi
perkantoran perangkat daerah diperoleh dari hasil capaian indikator
persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik, capaian
indikator persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran dan capaian indikator tingkat kepuasan pegawai terhadap
pelayanan administrasi perkantoran.
Capaian kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi
perkantoran perangkat daerah di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar
98,27% dengan target 100% sehingga capaian kinerja yang ada 98,27%
(berhasil).
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 34
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
35) Persentase Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
adalah jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang layak pakai
dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana perkantoran
keseluruhan. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi
baik di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar 99,98% dengan target 100%
sehingga capaian kinerja yang ada 99,98% (berhasil).
36) Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran adalah jumlah sarana prasarana yang diadakan tahun 2017
dibandingkan dengan jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan tahun
2017. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
di Kota Surabaya sebesar 82,78% dengan target 100% sehingga capaian
kinerja yang ada 82,78% (cukup berhasil).
37) Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran diperoleh dari hasil survey terhadap karyawan di Dinas
Kesehatan terhadap program pelayanan administrasi perkantoran melalui
e-performance. Capaian tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan
administrasi perkantoran di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar 84,96%
dengan target 72,00% sehingga capaian kinerja yang ada 118,00%
(berhasil).
38) Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Parameter
Perencanaan Pada Operational Plan
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter
perencanaan pada Operational Plan diperoleh dari hasil capaian kinerja
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 35
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
operational plan pada aspek 5W dan 1H. Persentase kesesuaian
pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational
plan di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar 100% dari target 100%
sehingga capaian kinerja yang ada 100% (berhasil).
39) Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dan Pelaporan Dokumen
Perencanaan Strategis dan/atau Sektoral
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan strategis dan/atau sektoral adalah jumlah dokumen
perencanaan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibandingkan
dengan jumlah dokumen perencanaan.
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan strategis dan/atau sektoral di Kota Surabaya tahun 2017
sebesar 100% dengan target 100% sehingga capaian kinerja yang ada
100% (berhasil).
40) Persentase Kelurahan Siaga Aktif
Kelurahan siaga adalah kelurahan yang penduduknya memiliki
kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi
masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan
secara mandiri. Sedangkan desa/kelurahan siaga aktif merupakan
desa/kelurahan yang mempunyai pos kesehatan desa/kelurahan atau
UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi
pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan
kegawatdaruratan, surveilans berbasis masyarakat yang meliputi
pemantauan pertumbuhan gizi, penyakit, lingkungan dan perilaku
sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS).
Cakupan kelurahan siaga aktif di Kota Surabaya tahun 2017
sebesar 100% dari 154 kelurahan dengan target 100% sehingga capaian
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 36
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
kinerja yang ada sebesar 100% (berhasil). Keberhasilan capaian
indikator ini tidak lepas dari peran serta aktif masyarakat Kota Surabaya
dalam program kesehatan.
41) Persentase Cakupan Kelurahan Mengalami KLB Yang Ditangani
<20 Jam
Kelurahan yang ada di Kota Surabaya berjumlah 154 kelurahan.
Cakupan kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang
ditangani <20 jam adalah jumlah Kelurahan yang mengalami Kejadian
Luar Biasa (KLB) yang ditangani <20 jam oleh Kabupaten/Kota
terhadap jumlah Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB).
Cakupan kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang
ditangani <20 jam di Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 100% dari
29 kelurahan di Kota Surabaya yang mengalami KLB. Target indikator
ini sebesar 100% maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%
(berhasil).
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam
penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kota Surabaya secara
cepat dan tepat dengan tujuan mencegah timbulnya dampak kesehatan
yang lebih luas, maka indikator kinerja pada waktu penanganan KLB
lebih dipersingkat menjadi <20 jam, dengan target 100%. Pencapaian
indikator ini telah tercapai 100% (berhasil).
Upaya-upaya yang akan dilakukan di tahun mendatang dalam
rangka peningkatan cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang
ditangani <20 jam, adalah dengan melakukan peningkatan dari upaya-
upaya yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya sehingga
diharapkan pelayanan kesehatan untuk penanggulangan KLB di Kota
Surabaya lebih optimal.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 37
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
42) Persentase Cakupan Kelurahan Mengalami KLB Yang Ditangani
<24 Jam
Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam
adalah jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam
dibanding dengan jumlah kelurahan mengalami KLB pada periode yang
sama.
Cakupan kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang
ditangani <24 jam di Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 100% dari
35 kelurahan di Kota Surabaya yang mengalami KLB. Target indikator
ini sebesar 100% maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%
(berhasil).
CapaianCakupan kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang
ditangani <24 jam, merupakan indikator dari Sasaran tercapainya
masyarakat yang mandiri dan hidup sehat. Apabila dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya capaian indikator ini telah menunjukkan hasil
yang sama yaitu tercapai 100% dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Gambar 3.13. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB Yang Ditangani
<24 Jam di Kota Surabaya Tahun 2014 - 2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 37
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
42) Persentase Cakupan Kelurahan Mengalami KLB Yang Ditangani
<24 Jam
Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam
adalah jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam
dibanding dengan jumlah kelurahan mengalami KLB pada periode yang
sama.
Cakupan kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang
ditangani <24 jam di Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 100% dari
35 kelurahan di Kota Surabaya yang mengalami KLB. Target indikator
ini sebesar 100% maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%
(berhasil).
CapaianCakupan kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang
ditangani <24 jam, merupakan indikator dari Sasaran tercapainya
masyarakat yang mandiri dan hidup sehat. Apabila dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya capaian indikator ini telah menunjukkan hasil
yang sama yaitu tercapai 100% dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Gambar 3.13. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB Yang Ditangani
<24 Jam di Kota Surabaya Tahun 2014 - 2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 37
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
42) Persentase Cakupan Kelurahan Mengalami KLB Yang Ditangani
<24 Jam
Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam
adalah jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam
dibanding dengan jumlah kelurahan mengalami KLB pada periode yang
sama.
Cakupan kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang
ditangani <24 jam di Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 100% dari
35 kelurahan di Kota Surabaya yang mengalami KLB. Target indikator
ini sebesar 100% maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%
(berhasil).
CapaianCakupan kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang
ditangani <24 jam, merupakan indikator dari Sasaran tercapainya
masyarakat yang mandiri dan hidup sehat. Apabila dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya capaian indikator ini telah menunjukkan hasil
yang sama yaitu tercapai 100% dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Gambar 3.13. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB Yang Ditangani
<24 Jam di Kota Surabaya Tahun 2014 - 2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 38
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan
cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani <24 jam,
meliputi:
Pemantauan dan Pelacakan KLB/Surveilans Epidemiologi;
Pemantauan dan Pelacakan Suspek KLB (Kejadian Luar Biasa);
Surveilans Aktif Rumah Sakit (SARS);
Pelaporan Surveilans Epidemiologi dan Kematian;
Sosialisasi PD3I ke Kader;
Peningkatan media KIE dengan pembagian leaflet;
Peningkatan pengetahuan petugas surveilans;
Membangun jejaring dengan Rumah Sakit.
43) Persentase Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) Yang
Ditangani
Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang ditandai
dengan panas mendadak berlangsung terus menerus selama 2 – 7 hari
tanpa sebab yang jelas, ada tanda-tanda perdarahan (uji Torniquest
positif), disertai/tanpa pembesaran hati (hepatomegali), Trombositopenia
(Trombosit ≤100.000/µl) serta adanya peningkatan hematokrit ≥20%.
Persentase Penderita Demam Berdarah Dengue yang Ditangani
adalah Jumlah penderita DBD yang ditangani di satu wilayah dalam
waktu satu tahun dibandingkan dengan Jumlah penderita DBD yang
ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama. Cakupan
penderita Demam Berdarah Dengue yang ditemukan dan ditangani di
Kota Surabaya tahun 2017 sebesar 100% dari 860 penderita Demam
Berdarah Dengue. Apabila dibandingkan dengan target yaitu 100%,
maka capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100% (berhasil).
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 39
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
44) Persentase Rumah Sehat
Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi
syarat kesehatan, yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana
air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah,
ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian yang sesuai dan lantai
rumah yang tidak terbuat dari tanah.
Persentase rumah sehat adalah jumlah rumah sehat disuatu
wilayah tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah di wilayah
pada kurun waktu yang sama. Persentase rumah sehat di Kota Surabaya
Tahun 2017 sebesar 86,99% bila dibandingkan dengan target sebesar
75,00% sehingga capaian indikatornya sebesar 115,99% (berhasil).
45) Persentase TPM Memenuhi Syarat Higienis Sanitasi
Hygiene sanitasi makanan adalah segala upaya untuk
mengendalikan faktor makanan/minuman, orang, tempat dan
perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit
atau gangguan kesehatan.
Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi adalah Jumlah
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat higienis
sanitasi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan
Jumlah seluruh TPM yang ada di wilayah pada kurun waktu yang sama.
Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi di Kota
Surabaya tahun 2017 sebesar 93,02% bila dibandingkan dengan target
sebesar 81,00% sehingga capaian indikatornya sebesar 114,84%
(berhasil).
46) Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)
Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)
adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko PTM
terintegrasi (penyakit jantung, diabetes, penyakit paru, asma dan kanker)
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 40
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah
tangga yang dikelola oleh masyarakat memaluli pembinaan terpadu.
Cakupan Kelurahan yang memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)
di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan
target sebesar 82,00% sehingga capaian indikatornya sebesar 121,95%
(berhasil). Hal ini tidak lepas dari peran serta aktif masyarakat Kota
Surabaya dalam program kesehatan.
47) Persentase Tingkat Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan
Tingkat Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan
indikator tujuan Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan
keamanan pangan dari misi ketiga Kota Surabaya, dalam rangka
pencapaian sasaran meningkatkan keamanan pangan di masyarakat.
Dalam pelaksanaan indikator ini peran Dinas Kesehatan adalah
pada pencapaian 20% dari target Kota Surabaya,disamping itu terdapat
peran SKPD lainnya, antara lain Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian
dan Perdagangan, dan lainnya yang saling berkontribusi.
Pada Dinas Kesehatan kontribusi pencapaian indikator ini
diperoleh dari kegiatan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan
siap saji yang masuk dalam Program Peningkatan Ketersediaan,
Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan yang mendukung sasaran
Peningkatan Lingkungan Sehat di Masyarakat. Tingkat kualitas
konsumsi dan keamanan pangan dapat diketahui dari sampel makanan
yang diperiksa. Pada tahun 2017, di Kota Surabaya persentase tingkat
kualitas konsumsi dan keamanan pangan dihitung berdasarkan jumlah
sampel makanan yang memenuhi syarat dibanding dengan jumlah
sampel yang diperiksa. Capaian indikator sebesar 21,04% dengan target
20,50% sehingga capaian indikatornya sebesar 102,63% (berhasil).
Keberhasilan indikator ini menunjukkan keseriusan pemerintah Kota
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 41
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Surabaya dalam penggerakan masyarakat untuk berperan serta dan
kepedulian masyarakat dalam upaya kesehatan.
48) Meningkatnya Keamanan Pangan di Masyarakat
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, supaya hidup
seseorang bisa produktif maka ia harus mengkonsumsi pangan yang
aman dan bermutu. Kondisi keamanan pangan yang baik akan
menghasilkan manusia yang lebih sehat, lebih produktif, menurunkan
kasus-kasus penyakit asal pangan (foodborne disease) dan menurunkan
beban biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk kasus atau wabah
penyakit asal pangan.
Meningkatnya keamanan pangan di masyarakat Kota Surabaya
tahun 2017 sebesar 2,02% dengan target 2,00% sehingga capaian
indikatornya sebesar 101% (berhasil).
49) Persentase Sampel Yang Memenuhi Syarat Keamanan Makanan
Persentase sampel yang memenuhi syarat keamanan makanan
adalah jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat dibandingkan
dengan jumlah sampel yang diperiksa. Cakupan sampel yang memenuhi
syarat keamanan makanan di Kota Surabaya sebesar 96,02% dengan
target 82,00% sehingga capaian indikatornya sebesar 117,10%
(berhasil).
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 42
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
c. Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Tahun 2017
Dokumen RPJMD Kota SurabayaTahun 2016-2021 memuat Visi
dan Misi Walikota, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan
program pembangunan kota serta rencana kerja dalam kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun kebijakan umum Kota
Surabaya dalam rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal bidang Kesehatan yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya
Tahun 2016-2021 adalah Penyediaan kebutuhan utama sandang, pangan
dan papan yang didukung dengan pembangunan berbagai prasarana,
sarana dan fasilitas publik sehingga dapat meningkatkan kemudahan
akses bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan dasar (kesehatan,
pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain).
Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sesuai
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota mempunyai 18 indikator. Capaian
indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota
Surabaya Tahun 2017 tertuang pada tabel berikut.
Tabel 3.5. Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2017
NO NAMA INDIKATOR
(%) Target
2016
(Prov. Jatim)
(%)
Capaian
Indikator
(%)
Capaian
Kinerja
1 Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 88 98,55 111,98
2Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani80 91,68 114,60
3
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan
95 97,63 102,77
4 Cakupan pelayanan nifas 95 94,53 99,50
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 43
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
NO NAMA INDIKATOR
(%) Target
2016
(Prov. Jatim)
(%)
Capaian
Indikator
(%)
Capaian
Kinerja
5Cakupan neonatus dengan komplikasi yang
ditangani80 91,17 113,96
6 Cakupan kunjungan bayi 96 95,97 99,97
7Cakupan desa/kelurahan Universal Child
Immunization90 91,56 101,73
8 Cakupan pelayanan anak balita 83 87,13 104,98
9Cakupan pemberian makanan pendamping
ASI pada anak usia 6-24 bulan100 100,00 100,00
10Cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan100 100,00 100,00
11Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan
setingkat100 98,34 98,34
12 Cakupan peserta KB aktif 70 77,00 110,01
13Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit :
a. Penemuan penderita AFP
≥ 2 per
100.000
penduduk
< 15 th
3,85 192,71
b. Penemuan penderita Pneumonia balita 58,22
Penanganan penderita Pneumonia balita 100 100,00 100,00
c. Penemuan pasien baru TB BTA positif 91,09
Penanganan pasien baru TB BTA positif 100 100,00 100,00
d. Penemuan dan penanganan DBD 100 100,00 100,00
e. Penemuan penderita diare 98,69
Penanganan penderita diare 100 100,00 100,00
14Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin :
A.Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin40,30
Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan
dasar bagi masyarakat miskin100 100,00 100,00
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 44
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
NO NAMA INDIKATOR
(%) Target
2016
(Prov. Jatim)
(%)
Capaian
Indikator
(%)
Capaian
Kinerja
15 B.Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin12,34
Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin100 100,00 100,00
16
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1
yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di
Kab/Kota
100 100,00 100,00
17
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <
24 jam
100 100,00 100,00
18 Cakupan desa siaga aktif 95 100,00 105,26
1) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization
Kota Surabaya mempunyai 154 kelurahan yang tersebar di 31
kecamatan. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
adalah Desa/Kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada
diwilayah tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu
satu tahun. Cakupan kelurahan UCI di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar
91,56% dari 154 kelurahan yang ada dengan target 90%.
Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 101,73% menunjukkan
berhasil. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian
indikator kelurahan UCI di Kota Surabaya menunjukkanpeningkatan
sebesar 5,1%.Adapun perbandingan capaian indikator ini dari tahun ke
tahun dapat dilihat pada grafik berikut.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 45
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Gambar 3.10. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization
(UCI) di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017
2) Cakupan Pelayanan Anak Balita
Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita usia 12–59
bulan yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan minimal 8 kali dalam satu tahun. Pemantauan
pertumbuhan adalah pengukuran berat badan, tinggi badan dan panjang
badan setiap bulan diposyandu, taman bermain, pos PAUD, taman
penitipan anak, taman kanak-kanak dan lain-lain.
Cakupan pelayanan anak balita di Kota Surabaya tahun 2017
sebesar 87,13% dari 171.213sasaran anak balita dengan target
2017sebesar 83%sehingga capaian kinerja yang ada sebesar
104,98%(berhasil).Keberhasilan cakupan pada indikator ini
menunjukkan kepedulian masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan bagi anak balita di Kota Surabaya. Adapun perbandingan
capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik
berikut.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 45
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Gambar 3.10. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization
(UCI) di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017
2) Cakupan Pelayanan Anak Balita
Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita usia 12–59
bulan yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan minimal 8 kali dalam satu tahun. Pemantauan
pertumbuhan adalah pengukuran berat badan, tinggi badan dan panjang
badan setiap bulan diposyandu, taman bermain, pos PAUD, taman
penitipan anak, taman kanak-kanak dan lain-lain.
Cakupan pelayanan anak balita di Kota Surabaya tahun 2017
sebesar 87,13% dari 171.213sasaran anak balita dengan target
2017sebesar 83%sehingga capaian kinerja yang ada sebesar
104,98%(berhasil).Keberhasilan cakupan pada indikator ini
menunjukkan kepedulian masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan bagi anak balita di Kota Surabaya. Adapun perbandingan
capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik
berikut.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 45
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Gambar 3.10. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization
(UCI) di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017
2) Cakupan Pelayanan Anak Balita
Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita usia 12–59
bulan yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan minimal 8 kali dalam satu tahun. Pemantauan
pertumbuhan adalah pengukuran berat badan, tinggi badan dan panjang
badan setiap bulan diposyandu, taman bermain, pos PAUD, taman
penitipan anak, taman kanak-kanak dan lain-lain.
Cakupan pelayanan anak balita di Kota Surabaya tahun 2017
sebesar 87,13% dari 171.213sasaran anak balita dengan target
2017sebesar 83%sehingga capaian kinerja yang ada sebesar
104,98%(berhasil).Keberhasilan cakupan pada indikator ini
menunjukkan kepedulian masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan bagi anak balita di Kota Surabaya. Adapun perbandingan
capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik
berikut.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 46
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Gambar 3.11. Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kota Surabaya
Tahun 2014– 2017
3) Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia
6 – 24 Bulan
Salah satu upaya dalam penanganan bayi yang mempunyai berat
badan berada di bawah garis merah adalah dengan pemberian Makanan
Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) dengan lama pemberian 90 hari.
Pemberian makanan pendamping ASI ini diprioritaskan pada
semua bayi usia 6 – 24 bulan (baduta) yang berasal dari keluarga
miskin. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada semua
bayi usia 6 – 24 bulan (baduta) yang berasal dari keluarga miskin di
Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 100% dari 1.061 bayi usia
6 – 24 bulan (baduta) yang ada. Target pemberian MP-ASI anak usia6 –
24 bulan dari keluarga miskin tahun 2017 adalah 100%, sehingga
capaian kinerjanya 100% (berhasil). Keberhasilan ini menunjukkan
keseriusan pemerintah dalam upaya penanggulangan rawan gizi di Kota
Surabaya melalui dukungan dana untuk Pemberian Makanan Tambahan
bagi balita terutama balita dari masyarakat miskin serta penyediaan
sarana pelayanan kesehatan yang optimal.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 46
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Gambar 3.11. Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kota Surabaya
Tahun 2014– 2017
3) Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia
6 – 24 Bulan
Salah satu upaya dalam penanganan bayi yang mempunyai berat
badan berada di bawah garis merah adalah dengan pemberian Makanan
Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) dengan lama pemberian 90 hari.
Pemberian makanan pendamping ASI ini diprioritaskan pada
semua bayi usia 6 – 24 bulan (baduta) yang berasal dari keluarga
miskin. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada semua
bayi usia 6 – 24 bulan (baduta) yang berasal dari keluarga miskin di
Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 100% dari 1.061 bayi usia
6 – 24 bulan (baduta) yang ada. Target pemberian MP-ASI anak usia6 –
24 bulan dari keluarga miskin tahun 2017 adalah 100%, sehingga
capaian kinerjanya 100% (berhasil). Keberhasilan ini menunjukkan
keseriusan pemerintah dalam upaya penanggulangan rawan gizi di Kota
Surabaya melalui dukungan dana untuk Pemberian Makanan Tambahan
bagi balita terutama balita dari masyarakat miskin serta penyediaan
sarana pelayanan kesehatan yang optimal.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 46
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Gambar 3.11. Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kota Surabaya
Tahun 2014– 2017
3) Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia
6 – 24 Bulan
Salah satu upaya dalam penanganan bayi yang mempunyai berat
badan berada di bawah garis merah adalah dengan pemberian Makanan
Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) dengan lama pemberian 90 hari.
Pemberian makanan pendamping ASI ini diprioritaskan pada
semua bayi usia 6 – 24 bulan (baduta) yang berasal dari keluarga
miskin. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada semua
bayi usia 6 – 24 bulan (baduta) yang berasal dari keluarga miskin di
Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 100% dari 1.061 bayi usia
6 – 24 bulan (baduta) yang ada. Target pemberian MP-ASI anak usia6 –
24 bulan dari keluarga miskin tahun 2017 adalah 100%, sehingga
capaian kinerjanya 100% (berhasil). Keberhasilan ini menunjukkan
keseriusan pemerintah dalam upaya penanggulangan rawan gizi di Kota
Surabaya melalui dukungan dana untuk Pemberian Makanan Tambahan
bagi balita terutama balita dari masyarakat miskin serta penyediaan
sarana pelayanan kesehatan yang optimal.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 47
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
4) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga
kesehatan atau tenaga terlatih, guru UKS atau dokter kecil dilakukan
melalui kegiatan skrining di sekolah yang didampingi oleh tenaga
kesehatan Puskesmas. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan
gigi, telinga, mata dan lain-lain. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa
SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih, guru UKS
atau dokter kecil di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar 98,34% dari
50.630siswa SD dengan target 100%, sehingga capaian kinerja yang
ada sebesar 98,34% (berhasil). Pencapaian keberhasilan cakupan
indikator ini menunjukkan makin meningkatnya upaya pelayanan
kesehatan yang diberikan untuk siswa SD dan setingkat oleh tenaga
kesehatan atau tenaga terlatih, guru UKS atau dokter kecil. Hal ini
menunjukkan kepedulian pemerintah dalam upaya meningkatkan
pelayanan kesehatan terutama pada pelajar di Kota Surabaya.
Gambar 3.12. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan
Setingkatdi Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 47
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
4) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga
kesehatan atau tenaga terlatih, guru UKS atau dokter kecil dilakukan
melalui kegiatan skrining di sekolah yang didampingi oleh tenaga
kesehatan Puskesmas. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan
gigi, telinga, mata dan lain-lain. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa
SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih, guru UKS
atau dokter kecil di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar 98,34% dari
50.630siswa SD dengan target 100%, sehingga capaian kinerja yang
ada sebesar 98,34% (berhasil). Pencapaian keberhasilan cakupan
indikator ini menunjukkan makin meningkatnya upaya pelayanan
kesehatan yang diberikan untuk siswa SD dan setingkat oleh tenaga
kesehatan atau tenaga terlatih, guru UKS atau dokter kecil. Hal ini
menunjukkan kepedulian pemerintah dalam upaya meningkatkan
pelayanan kesehatan terutama pada pelajar di Kota Surabaya.
Gambar 3.12. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan
Setingkatdi Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 47
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
4) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga
kesehatan atau tenaga terlatih, guru UKS atau dokter kecil dilakukan
melalui kegiatan skrining di sekolah yang didampingi oleh tenaga
kesehatan Puskesmas. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan
gigi, telinga, mata dan lain-lain. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa
SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih, guru UKS
atau dokter kecil di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar 98,34% dari
50.630siswa SD dengan target 100%, sehingga capaian kinerja yang
ada sebesar 98,34% (berhasil). Pencapaian keberhasilan cakupan
indikator ini menunjukkan makin meningkatnya upaya pelayanan
kesehatan yang diberikan untuk siswa SD dan setingkat oleh tenaga
kesehatan atau tenaga terlatih, guru UKS atau dokter kecil. Hal ini
menunjukkan kepedulian pemerintah dalam upaya meningkatkan
pelayanan kesehatan terutama pada pelajar di Kota Surabaya.
Gambar 3.12. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan
Setingkatdi Kota Surabaya Tahun 2014 – 2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 48
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
5) Cakupan Peserta KB Aktif
Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang satu
pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh
alat kontrasepsi tersebut. Cakupan peserta KB aktif adalah jumlah
pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Cakupan peserta keluarga berencana aktif yang ada di Kota
Surabaya tahun 2017 sebesar 77,00% dari 488.699 pasangan usia subur
dengan target70% sehingga capaian kinerja yang ada sebesar110,01%
(berhasil).Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian
cakupan peserta KB Aktif menunjukkan peningkatan sebesar 1,42%.
Adapun perbandingan capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat
dilihat pada grafik berikut.
Gambar 3.13. Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 48
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
5) Cakupan Peserta KB Aktif
Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang satu
pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh
alat kontrasepsi tersebut. Cakupan peserta KB aktif adalah jumlah
pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Cakupan peserta keluarga berencana aktif yang ada di Kota
Surabaya tahun 2017 sebesar 77,00% dari 488.699 pasangan usia subur
dengan target70% sehingga capaian kinerja yang ada sebesar110,01%
(berhasil).Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian
cakupan peserta KB Aktif menunjukkan peningkatan sebesar 1,42%.
Adapun perbandingan capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat
dilihat pada grafik berikut.
Gambar 3.13. Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 48
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
5) Cakupan Peserta KB Aktif
Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang satu
pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh
alat kontrasepsi tersebut. Cakupan peserta KB aktif adalah jumlah
pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Cakupan peserta keluarga berencana aktif yang ada di Kota
Surabaya tahun 2017 sebesar 77,00% dari 488.699 pasangan usia subur
dengan target70% sehingga capaian kinerja yang ada sebesar110,01%
(berhasil).Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian
cakupan peserta KB Aktif menunjukkan peningkatan sebesar 1,42%.
Adapun perbandingan capaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat
dilihat pada grafik berikut.
Gambar 3.13. Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2017
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 49
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
6) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
a. Acute Flacid Paralysis Rate Per 100.000 Penduduk < 15 Tahun
(non polio)
Kasus Acute Flacid Paralysis adalah semua anak berusia kurang
dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya flacid (layuh) terjadi
secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa. Kasus
Acute Flacid Paralysis (AFP) non polio adalah kasus AFP yang pada
pemeriksaan spesimennya tidak ditemukan virus polio liar atau kasus
AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus AFP non polio dengan
kriteria tertentu.
Acute Flacid Paralysis (AFP) non polio rate per100.000penduduk
di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar 3,85 per 100.000 penduduk usia
<15 tahun dengan jumlah 622.704 orang. Apabila dibanding dengan
target yaitu ≥2 per 100.000 penduduk usia <15 tahun, maka target
indikator tercapai (berhasil).
Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian
indikator ini antara lain:
Meningkatkan koordinasi dengan Rumah Sakit melalui Surveilans
Aktif Rumah Sakit (SARS);
Peningkatan Surveilans Epidemiologi atau peningkatan pemantauan
pelacakan Kejadian Luar Biasa (KLB) maupun suspek KLB;
Peningkatan kualitas sistem pencatatan dan pelaporan RS dll.
b. Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia Balita
Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru
(alveoli)yang ditandai dengan batuk disertai nafas cepat dan atau
kesukaran bernafas. Klasifikasi pneumonia didasarkan pada adanya
batuk dan atau kesukaran bernafas disertai adanya nafas cepat.
Cakupan balita pneumonia yang ditemukan dan ditangani adalah
jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di satu wilayah kerja
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 50
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
pada kurun waktu satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan
penderita pneumonia balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu
yang sama. Cakupan penemuan balita pneumonia yang di sarana
pelayanan kesehatan di Kota Surabaya tahun 2017 sebesar 58,22%dari
9.505 perkiraan sasaran balita. Rumusan indikator pneumonia balita
adalah jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani disatu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/jumlah perkiraan penderita
disatu wilayah pada kurun waktu yang sama x 100%.
Ketidakberhasilan pada capaian kinerja ini tidak serta merta
menunjukkan bahwa program kegiatan pada indikator ini tidak berhasil,
karena dari 9.505 perkiraan balita pneumonia yang ada ternyata balita
pneumonia yang diketemukan sebanyak 5.534balita dan telah tertangani
semua (100%), sehingga capaian kinerja untuk balitapneumonia yang
dapat ditangani di sarana pelayanan kesehatan di Kota Surabaya
tercapai 100% (berhasil).
c. Penemuan dan Penanganan Pasien Baru TB BTA Positif
Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif
adalah jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan
ditangani (diobati) dalam satu wilayah dalam waktu tertentu dibanding
jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah
dalam waktu tertentu. Penanganan pasien baru BTA positif yang
dimaksud adalah pemberian pengobatan pada pasien baru TB BTA
positif dengan OAT selama 6 bulan.
Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif di Kota
Surabaya tahun 2017 sebesar 91,09% dari 2.802 perkiraan penderita TB
BTA positif dengan target 100%, sehingga capaian kinerja untuk
indikator ini sebesar 91,09% (berhasil). Apabila dibandingkan dengan
tahun sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan sebesar 13,32%.
Sedangkan penanganan pada pasien TB BTA positif yang
ditemukan di Kota Surabaya pada tahun 2017 telah tercapai 100% dari
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 51
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
2.802 penderita TB BTA positif yang ditemukan, sehingga capaian
kinerja pada indikator ini tercapai 100% (berhasil).
d. Penemuan dan Penanganan Penderita Diare
Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare adalah
jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan
disatu wilayah tertentu dibanding dengan jumlah perkiraan penderita
diare pada satu wilayah tertentu.
Cakupan penemuan penderita diare di Kota Surabaya tahun 2017
sebesar 98,69% dari 77.617perkiraan penderita diare yang
ada.Sedangkan cakupan penanganan pada penderita diare di Kota
Surabaya tahun 2017 yang ditemukan sebanyak 76.602 orang telah
tertangani100% dengan target 100% sehingga capaian kinerja pada
indikator ini tercapai 100%(berhasil).
7) Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus
Diberikan Sarana Kesehatan (RS)
Pelayanan gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat
darurat yang memiliki dokter umum on site 24 jam dengan kualifikasi
General Emergency Life Support (GELS),Advance Trauma Life
Support (ATLS), dan Advance Cardiac Life Support (ACLS),
sertamemiliki alat transport dan komunikasi.
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan di
sarana kesehatan (RS) adalah jumlah rumah sakit yang memberikan
pelayanan gawat darurat level 1 dibanding jumlah rumah sakit yang ada
di Kota Surabaya. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus
diberikan di sarana kesehatan (RS) yang ada di Kota Surabaya Tahun
2017 sebesar 100% dari 59 rumah sakit dengan target 100% sehingga
capaian kinerja yang ada 100% (berhasil).
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 52
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan
program-program kesehatan di Kota Surabaya antara lain:
Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam
program kesehatan melalui pengembangan posyandu,
pengembangan kelurahan siaga, kegiatan Pemberantasan Sarang
Nyamuk (PSN), pengembangan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat
(PHBS) dan lain-lain;
Meningkatkan upaya promosi kesehatan;
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas
sektor terkait kegiatan bakti sosial dengan layanan terintegrasi;
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan RS, BPJS,
Akademisi dan sektor swasta untuk berperan serta dalam
pembangunan kesehatan di Kota Surabaya.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 53
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
B. REALISASI ANGGARAN
Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan, yang dikelola oleh
Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam menjalankan tugas dan fungsi
pokoknya adalah sebesar Rp 734.078.826.740,- dengan realisasi
sebesar Rp 624.727.261.742,-(85,10%).Penyerapan anggaran tahun
2017 secara keseluruhan dapat dikategorikan berhasil.
Adapun gambaran pemanfaatan anggaran belanja langsung dan
belanja tidak langsung berdasarkan realisasi anggaran dan belanja daerah
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.6. Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Surabaya
Tahun 2017
No UraianAlokasi
AnggaranRealisasi Sisa Anggaran
%
Penyerapan
Anggaran
Belanja Tidak Langsung
1Belanja Tidak Langsung
Dinas Kesehatan149.758.336.674 147.450.453.160 2.307.883.514 98,46%
Belanja Langsung
2Jaminan Kesehatan
Masyarakat209.073.956.520 187.676.343.880 21.397.612.640 89,77%
3Pelayanan kesehatan
keluarga34.129.277.902 30.459.912.133 3.669.365.769 89,25%
4Jaminan Persalinan (DAK
Bidang Kesehatan)1.509.038.920 1.334.920.309 174.118.611 88,46%
5Peningkatan Dan Perbaikan
Gizi Masyarakat4.908.057.506 4.691.211.353 216.846.153 95,58%
6Pelayanan Kesehatan
Puskesmas21.982.139.432 18.219.607.324 3.762.532.108 82,88%
7
Pengembangan Sistem
Informasi Manajemen
Kesehatan
581.745.768 566.152.316 15.593.452 97,32%
8
Peningkatan Sarana dan
Pengadaan Alat Kesehatan
Puskesmas
9.389.143.871 6.699.388.537 2.689.755.334 71,35%
9Penunjang Operasional
Pelayanan Kesehatan20.244.860.265 13.737.892.612 6.506.967.653 67,86%
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 54
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
No UraianAlokasi
AnggaranRealisasi Sisa Anggaran
%
Penyerapan
Anggaran
10
Pengadaan Sarana
Kesehatan Dasar (DAK
Bidang Kesehatan)
10.688.254.000 9.322.291.722 1.365.962.278 87,22%
11Pelayanan Kefarmasian dan
Perbekalan Kesehatan42.828.823.788 18.647.027.027 24.181.796.761 43,54%
12
Pengadaan Obat dan
Pelayanan Kesehatan Dasar
di Puskesmas (DAK
Bidang Kesehatan)
8.160.990.000 5.803.197.072 2.357.792.928 71,11%
13Akreditasi Puskesmas
(DAK Bidang Kesehatan)6.513.984.430 5.733.394.482 780.589.948 88,02%
14Pelayanan Kesehatan
Rujukan2.795.659.303 510.871.781 2.284.787.522 18,27%
15
Pembinaan dan
pengembangan SDM
Kesehatan
6.453.134.626 4.796.431.793 1.656.702.833 74,33%
16
Dana Alokasi Khusus
bidang Kesehatan Non
Fisik
26.476.044.610 19.085.608.039 7.390.436.571 72,09%
17
Penanggulangan Kejadian
Darurat dan Pasca Kejadian
Darurat
1.156.286.807 923.460.032 232.826.775 79,86%
18
Pencegahan Dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
15.148.621.586 14.253.444.289 895.177.297 94,09%
19
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
4.779.683.931 3.708.135.570 1.071.548.361 77,58%
20Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Khusus2.955.836.736 1.001.822.883 1.954.013.853 33,89%
21Penyelenggaraan
Penyehatan Lingkungan5.239.863.304 4.681.900.512 557.962.792 89,35%
22Promosi dan pemberdayaan
kesehatan42.577.022.634 34.022.460.216 8.554.562.418 79,91%
23 Surveilans dan Imunisasi 3.088.374.075 2.349.233.226 739.140.849 76,07%
24
Peningkatan Pengawasan
Makanan Olahan dan siap
saji
2.526.207.114 2.172.136.781 354.070.333 85,98%
25Penyusunan dan Evaluasi
Perencanaan361.297.600 299.729.857 61.567.743 82,96%
26
Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran Perangkat
Daerah
87.854.251.740 76.429.019.540 11.425.232.200 87,00%
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 55
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
No UraianAlokasi
AnggaranRealisasi Sisa Anggaran
%
Penyerapan
Anggaran
27
Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
12.897.933.598 10.151.215.296 2.746.718.302 78,70%
JUMLAH 734.078.826.740 624.727.261.742 109.351.564.998 85,10%
Penyerapananggaran tahun 2017 secara keseluruhan dapat
dikategorikan berhasil (85,10%) dapat dilihat pada Lampiran
5.Pengukuran Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Surabaya
Tahun 2017.
Dari 27(dua puluh tujuh) kegiatan di tahun 2017,penyerapan
yang dikategorikan berhasil (85% - 100%) ada 12 (dua belas) kegiatan,
yaitu kegiatan:
1. Belanja Tidak Langsung;
2. Jaminan Kesehatan Masyarakat;
3. Pelayanan Kesehatan Keluarga;
4. Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan);
5. Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan;
7. Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan);
8. Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan);
9. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular;
10. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan;
11. Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji;
12. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah.
Ada 11 (sebelas) kegiatan dikategorikan cukup berhasil(70% -
<85%)yaitu kegiatan:
1. Pelayanan Kesehatan Puskesmas;
2. Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas;
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 56
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
3. Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas
(DAK Bidang Kesehatan);
4. Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan;
5. Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan Non Fisik;
6. Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat;
7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
8. Promosi dan pemberdayaan kesehatan;
9. Surveilans dan Imunisasi;
10. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan;
11. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
Kegiatan-kegiatan tersebut di atas secara fisik telah terlaksana
(100%). Sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi anggaran yang
berupa sisa Lelang, sisaPengadaan Langsung/Penunjukkan Langsung
(PL), sisa Pembelian Secara Elektronik (e-Purchasing) dan sisa
Swakelola.
Ada1(satu) kegiatanyang dikategorikankurang berhasil(55% -
<70%) yaitu kegiatan:
1. Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan terdapat
sisa anggaran dikarenakan adanya tambahan Kapitasi JKN dan hanya
diserap sesuai kebutuhan di Puskesmas.
Ada 3(tiga) kegiatan dikategorikantidak berhasil(<55 %) yaitu
kegiatan:
1. Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
2. Pelayanan Kesehatan Rujukan;
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus.
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan sisa
anggaran dikarenakan adanya efisiensi sisa Lelang, sisa Pengadaan
Langsung/Penunjukkan Langsung (PL), sisa Pembelian Secara
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 57
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Elektronik (e-Purchasing), serta adanya tambahan anggaran Kapitasi
JKN dan hanya diserap sesuai kebutuhan di Puskesmas. Untuk Kegiatan
Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Khusus sisa anggaran dikarenakan adanya penambahan alokasi
anggaran dari Dana Pajak Rokok yang hanya bisa diserap sesuai
kebutuhan karena waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi.
Berdasarkan akuntabilitas untuk capaian dan evaluasi kinerja
serta akuntabilitas keuangan yang telah dicapai pada tahun 2017
menunjukkan tercapainya target baik program kegiatan maupun target
realisasi anggaran sehingga capaian kinerja oleh Dinas Kesehatan Kota
Surabayaberhasil.
C. INOVASI DAN KEBERHASILAN PROGRAM KESEHATAN
Pelayanan kesehatan di Kota Surabaya tahun 2017 telah
meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini diketahui melalui
inovasi-inovasi pelayanan kesehatan terutama di puskesmas yang ada
diwilayah Kota Surabaya. Adapun inovasi atau perkembangan
pelayanan di puskesmas saat ini sebagai berikut:
Tabel 3.7. Perkembangan dan Inovasi Sarana Pelayanan Kesehatan
diKota Surabaya Tahun 2017
No. Perkembangan & Inovasi Sarana
Pelayanan Kesehatan
Jumlah
Sarana
Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Puskesmas Induk
Puskesmas Pembantu
Puskesmas dengan pelayanan rawat inap
Puskesmas dengan pelayanan sore hari
Puskesmas dengan pelayanan PONED
Puskesmas dengan pelayanan poli
Sexual Transmitted Disease
Puskesmas dengan pelayanan
Pengobatan Tradisional (Batra)
Puskesmas dengan pelayanan kesehatan
Peduli Remaja(PKPR)
63
59
21
63
8
14
31
63
Pelayanan puskesmas
sore mulai hari Senin-
Jum’at pukul 14.30 s/d
pukul 17.30 WIB
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 58
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
No. Perkembangan & Inovasi Sarana
Pelayanan Kesehatan
Jumlah
Sarana
Keterangan
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Puskesmas dengan pelayanan Santun
Lansia
Puskesmas dengan Poli Paliatif
Puskesmas dengan pelayanan Infeksi
Visual Asetat ( IVA)
Puskesmas dengan pelayanan
Cryotheraphy
Puskesmas dengan pelayanan Harm
Reduction :
a. Program Terapi Rumatan Metadon)
b. Layanan Alat Suntik Steril
Posyandu Balita
Posyandu Lansia
Posyandu Remaja
63
4
63
21
2
6
2.826
670
63
Upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan program
kesehatan berkelanjutan antara lain :
1. Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),tujuan
kegiatan ini untuk mempersiapkan generasi penerus berkualitas atau
generasi platinum yaitu generasi yang sudah dipersiapkan atau telah
mendapatkan intervensi kesehatan sejak masa pra konsepsi
(sebelum pembuahan), dengan sasaran: calon pengantin, ibu hamil,
ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan baduta (usia bawah dua tahun).
2. Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi, tujuan kegiatan ini untuk
menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB) melalui
upaya mendekatkan akses pelayanan dan mencegah keterlambatan
penanganan pada ibu hamil resiko tinggi, ibu bersalin, ibu nifas dan
bayi.
3. Upaya Pencegahan Penyakit Kanker Serviks, melalui vaksinasi
Human Papiloma Virus (HPV) pada anak perempuan usia 15 – 17
tahun.
4. Upaya Pencegahan Penyakit Hepatitis yang dilaksanakan melalui
imunisasi Hepatitis pada bayi.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya BAB III - 59
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
5. Optimalisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui
gerakan Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar
Sembarangan, tujuannya seluruh kelurahan menjadi kelurahan ODF
atau bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan kampanye
Cuci Tangan Pakai Sabun.
6. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
(PTM) melalui Optimalisasi Pembinaan Terpadu (Posbindu),
dengan sasaran awal siswa SMA dan pegawai instansi, selanjutnya
bindu dikembangkan di masyarakat.
7. Pengembagan Sistem Informasi Kesehatan tingkat Kota Surabaya
yang telah mengintegrasikan Sistem Informasi Puskesmas dan
Sistem Informasi Rumah Sakit baik RSUD dr. Moh. Soewandhie
dan RSUD Bhakti Dharma Husada serta Bridging System dengan
P-Care BPJS.
8. Upaya Optimalisasi Pelayanan kesehatan di puskesmas dalam
mendukung rujukan berjenjang pada era Jaminan Kesehatan
Nasional.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
LAMPIRAN-1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA
Lampiran 1 : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA
Catatan UPTD, meliputi
1. Puskesmas
2. RSUD
KEPALA DINAS
KESEHATAN
Jabatan Fungsional Tertentu Sekretariat
Sub BagianProgram,
Informasi danHumas
Sub BagianHukum,Kepegawaian
dan Umum
Sub BagianKeuangan dan
Pengelolaan Aset
Bidang Kesehatan
Masyarakat
Bidang Pelayanan
Kesehatan
Bidang Pencegahandan Pengendalian
Penyakit
Bidang Sumber Daya
Kesehatan
U P T D
Seksi Pelayanan
Kesehatan Primer
Seksi Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Seksi Pelayanan
Kesehatan Khusus
dan Kesehatan
Tradisional
Seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi
Masyarakat
Seksi Promosi &
Pemberdayaan
Kesehatan
Masyarakat
Seksi Kesehatan
Lingkungan,
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
Seksi Surveilans
dan Imunisasi
Seksi Pencegahan
& Pengendalian
Penyakit Menular
Seksi Pencegahan
& Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular dan
Kesehatan Jiwa
Seksi Kefarmasian,
Makanan dan
Minuman
Seksi Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Seksi Sarana dan
Alat Kesehatan
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
LAMPIRAN-2
INDIKATOR RENSTRA
DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA
TAHUN 2016 – 2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Misi 1.
Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan
1.1 Tujuan :
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat bagi warga miskin
1. Persentase warga miskin yang terlayani di
layanan kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi
warga miskin (SKPD pengukur : Bagian Kesra /
Bagian Ortala)
70% 70% 70% 70% 70% 70%
1.1.1. Sasaran :
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016 - 2021
Kode
Misi/Tujuan/
Sasaran/ SKPD
Misi/Tujuan/Sasaran/ ProgramIndikator
(Tujuan/Sasaran/Program)
Target
SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA
Lampiran 2
1.1.1. Sasaran :
Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya bagi
warga miskin
Persentase masyarakat miskin yang memiliki
jaminan kesehatan
65% 65% 65% 65% 65% 65%
1.1.1.1 Program :
2017-2021 Program Pemberian jaminan pelayanan kesehatan
penduduk miskin
Persentase kepemilikan Jaminan Kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan
pelayanan kesehatan
11% 12% 13% 14% 15%
1.2. Tujuan :
Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak Persentase cakupan pelayanan ibu nifas 93,80% 94,04% 94.28% 94.52% 94.76% 95,00%
Angka Kematian Ibu (AKI) per100.000 kelahiran
hidup
≤85,72
per100.000
KH
≤84,07
per100.000
KH
≤82,40
per100.000
KH
≤80,67
per100.000
KH
≤78,30
per100.000
KH
≤75,93
per100.000
KH
Persentase cakupan pelayanan kesehatan bayi 93,69% 94,15% 94,62% 95,08% 95,54% 96,00%
Angka Kematian Bayi (AKB) per1.000 kelahiran
hidup
≤6,46
per1.000 KH
≤6,45
per1.000 KH
≤6,43
per1.000 KH
≤6,41
per1.000 KH
≤6,34
per1.000 KH
≤6,26
per1.000 KH
Persentase balita gizi buruk yang mendapat
perawatan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kode
Misi/Tujuan/
Sasaran/ SKPD
Misi/Tujuan/Sasaran/ ProgramIndikator
(Tujuan/Sasaran/Program)
Target
1.2.1. Sasaran :
Meningkatnya kesehatan ibu dan anak Persentase Kunjungan pertama ibu hamil (K1) 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Persentase Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani
90% 90% 90% 90% 90% 90%
Persentase Kunjungan Neonatus pertama (KN1) 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Persentase Cakupan neonatus dengan komplikasi
yang ditangani
90% 90% 90% 90% 90% 90%
1.2.1.1. Program :
2017-2021 Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan
anak
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 98,45% 98,47% 98,48% 98,49% 98,50%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan (Tolinakes)
96,94% 96,95% 96,96% 96,97% 96,98%
Cakupan Kunjungan neonatal lengkap 81% 85% 90% 93% 95%
Lampiran 2
Cakupan Kunjungan neonatal lengkap 81% 85% 90% 93% 95%
Imunisasi dasar lengkap 93,81% 93,83% 93,85% 93,87% 94,00%
1.2.2. Sasaran :
Meningkatnya status gizi pada masyaraat terutama balita Cakupan balita usia 6 - 59 bulan yang mendapat
vitamin A
85% 85% 85% 85% 85%
1.2.2.1. Program :
2017-2021 Program Perbaikan gizi ibu dan anak Prevalensi balita gizi kurang 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50%
Prevalensi balita gizi buruk <1 % <1 % <1 % <1 % <1 %
Persentase penimbangan balita 81,30% 81,40% 81,50% 81,60% 81,70%
Persentase ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe 94,62% 94,64% 94,66% 94,68% 94,70%
Lampiran 2
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Misi 2.
Meningkatkan tata kelola dan optimalisasi fungsi regulator bidang kesehatan
2.1 Tujuan :
Meningkatkan kualitas sarana, prasarana
serta tata kelola layanan kesehatan
Persentase puskesmas yang terakreditasi 23,81% 39,68% 55,56% 71,43% 85,71% 100,00%
2.1.1. Sasaran :
Meningkatnya mutu puskesmas dan akses
pelayanan kesehatan di puskesmas
Persentase terlaksananya akreditasi
puskesmas
26,98% 50,79% 22,22% 26,98% 50,79% 22,22%
2.1.1.1. Program :
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu
Persentase Ketersediaan sarana dan
prasarana puskesmas dan puskesmas
pembantu
72% 74% 76% 78% 79% 80%
Kode
Misi/Tujuan/
Sasaran/ SKPD
Misi/Tujuan/Sasaran/ProgramIndikator
(Tujuan/Sasaran/Program)
Target
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu
Persentase Ketersediaan sarana dan
prasarana puskesmas dan puskesmas
pembantu
72% 74% 76% 78% 79% 80%
2017-2021 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
puskesmas/ puskesmas pembantu
Persentase Ketersediaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2.1.2. Sasaran :
Meningkatnya kualitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Persentase Sumber Daya Manusia
Kesehatan yang berizin
80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%
2.1.2.1 Program :
2017-2021 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase sarana kesehatan yang memiliki
izin
82,00% 84,00% 86,00% 88,00% 90,00%
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki
izin
82,00% 84,00% 86,00% 88,00% 90,00%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kode
Misi/Tujuan/
Sasaran/ SKPD
Misi/Tujuan/Sasaran/ProgramIndikator
(Tujuan/Sasaran/Program)
Target
2.2 Tujuan :
Meningkatkan tata kelola administrasi
perangkat daerah yang baik
Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan 100,00% 76% 77,00% 78,00% 79,00% 80,00%
Indeks kepuasan SKPD thd pemenuhan
kebutuhan sarpras perkantoran
62% 64,00% 66,00% 68,00% 70,00%
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan
program
90,84% 91,53% 91,96% 92,56% 93,05%
2.2.1. Sasaran :
Mengelola sarana dan prasarana serta
administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan
Administrasi Perkantoran Perangkat
Daerah
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2.2.1.1. Program :
2017-2021 Program Pembangunan dan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Kedinasan
Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%2017-2021 Program Pembangunan dan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Kedinasan
Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Persentase ketepatan pemenuhan sarana
dan prasarana perkantoran
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2017-2021 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kepuasan pegawai terhadap
pelayanan administrasi perkantoran
72,00% 74,00% 76,00% 78,00% 80,00%
2.2.2. Sasaran :
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan
perencanaan untuk mendukung keberhasilan
Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan
terhadap parameter perencanaan pada
Opsplan
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2.2.2.1. Program :
2017-2021 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase ketepatan waktu penyusunan
dan pelaporan Dokumen Perencanaan
strategis dan/atau sektoral
60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Misi 3.
Meningkatkan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
3.1 Tujuan :
Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat Persentase kelurahan siaga aktif 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Persentase Cakupan kelurahan mengalami KLB
yang ditangani <20 jam
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3.1.1. Sasaran :
Tercapainya masyarakat yang mandiri dan hidup
sehat
Persentase Cakupan kelurahan mengalami KLB
yang ditangani <24 jam
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kode
Misi/Tujuan/
Sasaran/ SKPD
Misi/Tujuan/Sasaran/ProgramIndikator
(Tujuan/Sasaran/Program)
Target
Tercapainya masyarakat yang mandiri dan hidup
sehat
Persentase Cakupan kelurahan mengalami KLB
yang ditangani <24 jam
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Persentase penderita Demam Berdarah Dengue
(DBD) yang ditangani
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3.1.1.1. Program :
2017-2021 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase rumah sehat 75,00% 77,00% 78,00% 79,50% 80,00%
Persentase TPM memenuhi syarat higienis
sanitasi
81,00% 82,00% 83,00% 84,00% 85,00%
Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan
Terpadu (Bindu)
82,00% 84,00% 86,00% 88,00% 90,00%
3.2. Tujuan :
Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi,
dan keamanan pangan
Persentase tingkat kualitas konsumsi dan
keamanan pangan
20,00% 20,50% 21,00% 21,50% 22,00% 22,50%
3.2.1. Sasaran :
Meningkatnya keamanan pangan di masyarakat Meningkatnya keamanan pangan di masyarakat 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
3.2.1.1. Program :
Program Peningkatan Keanekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan
Persentase sample yang memenuhi syarat
keamanan makanan
80,00% 82,00% 84,00% 86,00% 88,00% 90,00%
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
LAMPIRAN-3
PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA
TAHUN 2017
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
LAMPIRAN-4
CAPAIAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA
TAHUN 2017
Target Realisasi Sasaran CapaianCapaian
Kinerja
Misi 1.
Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan
Tujuan :
Meningkatkan aksesibilitas dan
kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat bagi warga miskin
1. Persentase warga miskin yang
terlayani di layanan kesehatan
100% 163.124 163.124 100,00% 100,00% Berhasil
2. Indeks kepuasan pelayanan
kesehatan bagi warga miskin (SKPD
pengukur : Bagian Kesra / Bagian
Ortala)
70% 68,73% 98,19% Berhasil
Sasaran :
Meningkatnya pelayanan kesehatan
khususnya bagi warga miskin
Persentase masyarakat miskin yang
memiliki jaminan kesehatan
65% 289.018 291.686 99,08% 152,43% Berhasil
Program :
Program Pemberian jaminan
pelayanan kesehatan penduduk
miskin
Persentase kepemilikan Jaminan
Kesehatan
100% 291.686 291.686 100,00% 100,00% Berhasil
Persentase penduduk miskin yang
memanfaatkan pelayanan kesehatan
11% 117.548 291.686 40,30% 366,36% Berhasil
Tujuan :
Meningkatkan kualitas layanan
kesehatan ibu dan anak
Persentase cakupan pelayanan ibu
nifas
94,04% 42.502 44.963 94,53% 100,52% Berhasil
Angka Kematian Ibu (AKI)
per100.000 kelahiran hidup
≤84,07
per100.000 KH
34 42.822 79,40 105,88% Berhasil
Persentase cakupan pelayanan
kesehatan bayi
94,15% 40.668 42.377 95,97% 101,93% Berhasil
CAPAIAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA
Misi/Tujuan/Sasaran/ ProgramIndikator
(Tujuan/Sasaran/Program)
Tahun 2017
Ket
DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA TAHUN 2017
Lampiran 4
Persentase cakupan pelayanan
kesehatan bayi
94,15% 40.668 42.377 95,97% 101,93% Berhasil
Angka Kematian Bayi (AKB)
per1.000 kelahiran hidup
≤6,45 per1.000
KH
219 42.822 5,11 126,22% Berhasil
Persentase balita gizi buruk yang
mendapat perawatan
100% 278 278 100,00% 100,00% Berhasil
Sasaran :
Meningkatnya kesehatan ibu dan
anak
Persentase Kunjungan pertama ibu
hamil (K1)
90% 46.873 47.104 99,51% 110,57% Berhasil
Persentase Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani
90% 8.637 9.421 91,68% 101,86% Berhasil
Persentase Kunjungan Neonatus
pertama (KN1)
90% 43.937 42.822 102,60% 114,00% Berhasil
Persentase Cakupan neonatus
dengan komplikasi yang ditangani
90% 5.856 6.423 91,17% 101,30% Berhasil
Program :
Program Peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 98,45% 46.419 47.104 98,55% 100,10% Berhasil
Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)
96,94% 43.896 44.963 97,63% 100,71% Berhasil
Cakupan Kunjungan neonatal
lengkap
81% 42.902 42.822 100,19% 123,69% Berhasil
Imunisasi dasar lengkap 93,81% 40.078 42.377 94,57% 100,82% Berhasil
Sasaran :
Meningkatnya status gizi pada
masyaraat terutama balita
Cakupan balita usia 6 - 59 bulan
yang mendapat vitamin A
85% 193.539 213.590 90,61% 106,60% Berhasil
Program :
Program Perbaikan gizi ibu dan
anak
Prevalensi balita gizi kurang 9,50% 13.771 179.662 7,66% 123,94% Berhasil
Prevalensi balita gizi buruk <1 % 278 179.662 0,15% 666,67% Berhasil
Persentase penimbangan balita 81,30% 179.662 213.590 84,12% 103,46% Berhasil
Persentase ibu hamil yang mendapat
90 tablet Fe
94,62% 45.129 47.104 95,81% 101,25% BerhasilPersentase ibu hamil yang mendapat
90 tablet Fe
94,62% 45.129 47.104 95,81% 101,25% Berhasil
Target Realisasi Sasaran CapaianCapaian
Kinerja
Misi 2.
Meningkatkan tata kelola dan optimalisasi fungsi regulator bidang kesehatan
Tujuan :
Meningkatkan kualitas sarana,
prasarana serta tata kelola layanan
kesehatan
Persentase puskesmas yang
terakreditasi
39,68% 37 63 58,73% 148,01% Berhasil
Sasaran :
Meningkatnya mutu puskesmas dan
akses pelayanan kesehatan di
puskesmas
Persentase terlaksananya akreditasi
puskesmas
50,79% 56 63 88,89% 175,01% Berhasil
Program :
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu
Persentase Ketersediaan sarana dan
prasarana puskesmas dan puskesmas
pembantu
74% 93 122 76,23% 103,01% Berhasil
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan puskesmas/ puskesmas
pembantu
Persentase Ketersediaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan Dinas
Kesehatan
100,00% 221 221 100,00% 100,00% Berhasil
Sasaran :
Meningkatnya kualitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Persentase Sumber Daya Manusia
Kesehatan yang berizin
80,00% 6709 6983 96,08% 120,10% Berhasil
Program :
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Persentase sarana kesehatan yang
memiliki izin
82,00% 1201 1216 98,77% 120,45% Berhasil
Persentase tenaga kesehatan yang
memiliki izin
82,00% 6709 6983 96,08% 117,17% Berhasil
Misi/Tujuan/Sasaran/ProgramIndikator
(Tujuan/Sasaran/Program)
Tahun 2017
Ket
Persentase tenaga kesehatan yang
memiliki izin
82,00% 6709 6983 96,08% 117,17% Berhasil
Tujuan :
Meningkatkan tata kelola administrasi
perangkat daerah yang baik
Tingkat kepuasan pelayanan
kedinasan
76% 82,96% 109,16% Berhasil
Indeks kepuasan SKPD thd
pemenuhan kebutuhan sarpras
perkantoran
62% 85,48% 137,87% Berhasil
Tingkat capaian keberhasilan
pelaksanaan program
90,84% 100,00% 110,08% Berhasil
Sasaran :
Mengelola sarana dan prasarana serta
administrasi perkantoran perangkat
daerah
Kinerja Pengelolaan Sarana,
Prasarana, dan Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah
100,00% 98,27% 98,27% Berhasil
Program :Program Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kedinasan
Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik
100,00% 99,98% 99,98% Berhasil
Persentase ketepatan pemenuhan
sarana dan prasarana perkantoran
100,00% 82,78% 82,78% Berhasil
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap
pelayanan administrasi perkantoran
72,00% 84,96% 118,00% Berhasil
Sasaran :
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan
perencanaan untuk mendukung
keberhasilan Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan
kegiatan terhadap parameter
perencanaan pada Operational Plan
100,00% 100% 100,00% Berhasil
Program :
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Persentase ketepatan waktu
penyusunan dan pelaporan Dokumen
Perencanaan strategis dan/atau
sektoral
100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Target Realisasi Sasaran CapaianCapaian
Kinerja
Misi 3.
Meningkatkan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
Tujuan :
Mewujudkan lingkungan sehat di
masyarakat
Persentase kelurahan siaga aktif 100,00% 154 154 100% 100,00% Berhasil
Persentase Cakupan kelurahan
mengalami KLB yang ditangani <20
jam
100,00% 29 29 100% 100,00% Berhasil
Sasaran :
Tercapainya masyarakat yang mandiri dan
hidup sehat
Persentase Cakupan kelurahan
mengalami KLB yang ditangani <
24 jam
100,00% 35 35 100% 100,00% Berhasil
Persentase penderita Demam
Berdarah Dengue (DBD) yang
ditangani
100,00% 860 860 100% 100,00% Berhasil
Program :
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase rumah sehat 75,00% 572.897 658.575 86,99% 115,99% Berhasil
Persentase TPM memenuhi syarat
higienis sanitasi
81,00% 1332 1432 93,02% 114,84% Berhasil
Cakupan Kelurahan Yang Memiliki
Pembinaan Terpadu (Bindu)
82,00% 154 154 100,00% 121,95% Berhasil
Tujuan :
Meningkatkan ketersediaan, kualitas
konsumsi, dan keamanan pangan
Persentase tingkat kualitas konsumsi
dan keamanan pangan
20,50% 21,04% 102,63% Berhasil
Misi/Tujuan/Sasaran/ProgramIndikator
(Tujuan/Sasaran/Program)
Tahun 2017
Ket
Meningkatkan ketersediaan, kualitas
konsumsi, dan keamanan pangan
Persentase tingkat kualitas konsumsi
dan keamanan pangan
20,50% 21,04% 102,63% Berhasil
Sasaran :
Meningkatnya keamanan pangan di
masyarakat
Meningkatnya keamanan pangan di
masyarakat
2,00% 94,02 96,04 2,02% 101,00% Berhasil
Program :
Program Peningkatan Keanekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan
Persentase sample yang memenuhi
syarat keamanan makanan
82,00% 6111 6364 96,02% 117,10% Berhasil
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
LAMPIRAN-5
KINERJA KEUANGAN
DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA
TAHUN 2017
INSTANSI : DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat
Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan 100,00%
Persentase penduduk miskin yang
memanfaatkan pelayanan kesehatan
11,00%
Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah orang yang mendapatkan jaminan
kesehatan nasional
359.632
Orang
Meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 98,45%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan (Tolinakes)
96,94%
Cakupan kunjungan neonatal lengkap 81,00%
Cakupan imunisasi dasar lengkap 93,81%
Pelayanan kesehatan keluarga Jumlah Ibu, Anak dan Remaja yang
mendapatkan layanan pemeriksaan
60.083 Orang
Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan) Jumlah Laporan Jaminan Persalinan 12 Laporan
Meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat
Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak Prevalensi Balita Gizi kurang 9,50%
Prevalensi Balita gizi buruk < 1%
Program Pemberian Jaminan Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
Lampiran 5.a. - Rencana Kinerja Tahunan 2017
TAHUN 2017
Prevalensi Balita gizi buruk < 1%
Persentase Penimbangan balita 81,30%
Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90
tablet Fe
94,62%
Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat Jumlah Balita yang mendapatkan layanan 282 Orang
Meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana
puskesmas dan puskesmas pembantu
74,00%
Pelayanan Kesehatan Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan
di Puskesmas
63 Lembaga
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Kesehatan
Jumlah Dokumen Perkembangan Sistem
Informasi Kesehatan
12 Dokumen
Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat
Kesehatan Puskesmas
Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan 58 Item
Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi
Kegiatan Operasionalnya
65 Lembaga
Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK
Bidang Kesehatan)
Sarana Kesehatan Dasar Yang diadakan 1 Jenis
Meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan Dinas Kesehatan
100,00%
Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan
Kesehatan
Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan Yang
Diadakan
160 item
Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan
Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
Jumlah Jenis Obat dan Perbekalan Kesehatan
Dasar di Puskesmas
60 Item
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase tenaga kesehatan yang memiliki
izin
82,00%
Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin 82,00%
Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang
Kesehatan)
Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi 43 Lembaga
Pelayanan Kesehatan Rujukan Sarana Kesehatan Yang Mendapatkan
Pembinaan dan Pengawasan
242 Lembaga
Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan Jumlah Kader dan SDM Kesehatan Yang
Dibina dan Dikembangkan
155 Orang
Meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase rumah sehat 75,00%
Persentase TPM memenuhi syarat higienis
sanitasi
81,00%
Cakupan Kelurahan Yang Memiliki
Pembinaan Terpadu (Bindu)
82,00%
Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan Non
Fisik
Terlaksananya Dana Alokasi Khusus bidang
Kesehatan Non Fisik
63 Puskesmas
Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca
Kejadian Darurat
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan
Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat
12 Dokumen
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Jumlah Laporan Kasus Penyakit Menular Yang
Tertangani
1750 Lokasi
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Terpadu 154 Lembaga
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Jumlah lembaga yang menyelenggarakan
Kesehatan Tradisional
31 Lembaga
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Jumlah Sampel Penyehatan Air Yang
Diperiksa
8454 SampelPenyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Jumlah Sampel Penyehatan Air Yang
Diperiksa
8454 Sampel
Promosi dan pemberdayaan kesehatan Kelurahan Yang Melaksanakan Usaha
Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
154 Lembaga
Surveilans dan Imunisasi Laporan Pelaksanaan Surveilans, Pemantauan,
Pelacakan KLB
12 Dokumen
Meningkatkan ketahanan pangan Program Peningkatan Ketersediaan,
Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan
Persentase sample yang memenuhi syarat
keamanan makanan
82,00%
Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan
siap saji
Jumlah Sampel Pangan Yang Diperiksa 10.401
Sampel
Meningkatkan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan
pelaporan dokumen perencanaan strategis
dan/atau sektoral
100,00%
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi
perencanaan strategis
9 Dokumen
Meningkatkan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan
administrasi perkantoran
72,00%
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran
yang Disediakan
12 Jenis
Meningkatkan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik
Program Pembangunan dan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran
dalam kondisi baik
100,00%
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan
prasarana perkantoran
100,00%
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran
yang dikelola
461 Unit
INSTANSI : DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kategori
Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Persentase Kepemilikan Jaminan
Kesehatan
100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Persentase penduduk miskin yang
memanfaatkan pelayanan kesehatan
11,00% 40,30% 366,36% Berhasil
Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah orang yang mendapatkan jaminan
kesehatan nasional
359.632
Orang
313.738
Orang
87,24% Berhasil
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 98,45% 98,55% 100,10% Berhasil
Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan (Tolinakes)
96,94% 97,63% 100,71% Berhasil
Cakupan kunjungan neonatal lengkap 81,00% 100,19% 123,69% Berhasil
Cakupan imunisasi dasar lengkap 93,81% 94,57% 100,82% Berhasil
Pelayanan kesehatan keluarga Jumlah Ibu, Anak dan Remaja yang
mendapatkan layanan pemeriksaan
60.083 Orang 57.779 Orang 96,17% Berhasil
Jaminan Persalinan (DAK Bidang
Kesehatan)
Jumlah Laporan Jaminan Persalinan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% Berhasil
Prevalensi Balita Gizi kurang 9,50% 7,66% 123,94% Berhasil
Lampiran 5.b. : Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2017
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2017
Program Pemberian Jaminan Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak Prevalensi Balita Gizi kurang 9,50% 7,66% 123,94% Berhasil
Prevalensi Balita gizi buruk < 1% 0,15% 666,67% Berhasil
Persentase Penimbangan balita 81,30% 84,12% 103,46% Berhasil
Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90
tablet Fe
94,62% 95,81% 101,25% Berhasil
Peningkatan Dan Perbaikan Gizi
Masyarakat
Jumlah Balita yang mendapatkan layanan 282 Orang 282 Orang 100,00% Berhasil
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu
Persentase ketersediaan sarana dan
prasarana puskesmas dan puskesmas
pembantu
74,00% 76,23% 103,01% Berhasil
Pelayanan Kesehatan Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas
63 Lembaga 63 Lembaga 100,00% Berhasil
Pengembangan Sistem Informasi
Manajemen Kesehatan
Jumlah Dokumen Perkembangan Sistem
Informasi Kesehatan
12 Dokumen 12 Dokumen 100,00% Berhasil
Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat
Kesehatan Puskesmas
Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan 58 Item 61 Item 105,17% Berhasil
Penunjang Operasional Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang
Terpenuhi Kegiatan Operasionalnya
65 Lembaga 65 Lembaga 100,00% Berhasil
Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK
Bidang Kesehatan)
Sarana Kesehatan Dasar Yang diadakan 1 Jenis 1 Jenis 100,00% Berhasil
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan Puskesmas/Puskesmas
Pembantu
Persentase Ketersediaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan
100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan
Kesehatan
Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan
Yang Diadakan
160 item 160 item 100,00% Berhasil
Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan
Dasar di Puskesmas (DAK Bidang
Kesehatan)
Jumlah Jenis Obat dan Perbekalan
Kesehatan Dasar di Puskesmas
60 Item 60 Item 100,00% Berhasil
Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kategori
Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki
izin
82,00% 96,08% 117,17% Berhasil
Persentase sarana kesehatan yang memiliki
izin
82,00% 98,77% 120,45% Berhasil
Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang
Kesehatan)
Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi 43 Lembaga 43 Lembaga 100,00% Berhasil
Pelayanan Kesehatan Rujukan Sarana Kesehatan Yang Mendapatkan
Pembinaan dan Pengawasan
242 Lembaga 242 Lembaga 100,00% Berhasil
Pembinaan dan pengembangan SDM
Kesehatan
Jumlah Kader dan SDM Kesehatan Yang
Dibina dan Dikembangkan
155 Orang 155 Orang 100,00% Berhasil
Persentase rumah sehat 75,00% 86,99% 115,99% Berhasil
Persentase TPM memenuhi syarat higienis
sanitasi
81,00% 93,02% 114,84% Berhasil
Cakupan Kelurahan Yang Memiliki
Pembinaan Terpadu (Bindu)
82,00% 100,00% 121,95% Berhasil
Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan
Non Fisik
Terlaksananya Dana Alokasi Khusus
bidang Kesehatan Non Fisik
63 Puskesmas 63 Puskesmas 100,00% Berhasil
Penanggulangan Kejadian Darurat dan
Pasca Kejadian Darurat
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan
Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian
Darurat
12 Dokumen 12 Dokumen 100,00% Berhasil
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Jumlah Laporan Kasus Penyakit Menular
Yang Tertangani
1750 Lokasi 2306 Lokasi 131,77% Berhasil
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Terpadu 154 Lembaga 154 Lembaga 100,00% Berhasil
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Jumlah lembaga yang menyelenggarakan
Kesehatan Tradisional
31 Lembaga 31 Lembaga 100,00% Berhasil
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Jumlah Sampel Penyehatan Air Yang
Diperiksa
8454 Sampel 8454 Sampel 100,00% Berhasil
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Jumlah Sampel Penyehatan Air Yang
Diperiksa
8454 Sampel 8454 Sampel 100,00% Berhasil
Promosi dan pemberdayaan kesehatan Kelurahan Yang Melaksanakan Usaha
Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
154 Lembaga 154 Lembaga 100,00% Berhasil
Surveilans dan Imunisasi Laporan Pelaksanaan Surveilans,
Pemantauan, Pelacakan KLB
12 Dokumen 12 Dokumen 100,00% Berhasil
Program Peningkatan Ketersediaan,
Keanekaragaman, dan Keamanan
Pangan
Persentase sample yang memenuhi syarat
keamanan makanan
82,00% 96,02% 117,10% Berhasil
Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan
dan siap saji
Jumlah Sampel Pangan Yang Diperiksa 10.401
Sampel
10.401
Sampel
100,00% Berhasil
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan
dan pelaporan dokumen perencanaan
strategis dan/atau sektoral
100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi
perencanaan strategis
9 Dokumen 9 Dokumen 100,00% Berhasil
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap
pelayanan administrasi perkantoran
72,00% 84,96% 118,00% Berhasil
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran
yang Disediakan
12 Jenis 12 Jenis 100,00% Berhasil
Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik
100,00% 99,98% 99,98% Berhasil
Persentase ketepatan pemenuhan sarana
dan prasarana perkantoran
100,00% 82,78% 82,78% Berhasil
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Jumlah unit sarana dan prasarana
perkantoran yang dikelola
461 Unit 461 Unit 100,00% Berhasil
Program Pembangunan dan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Kedinasan
INSTANSI : DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA
SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
1 4 5 6 7 8
1. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 209.073.956.520 187.676.343.880 89,77% Berhasil
Output :
Jumlah orang yang mendapatkan jaminan
kesehatan nasional
Orang 359.632 313.738 87,24% Berhasil
3
Program Pemberian
Jaminan Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
Jaminan Kesehatan
Masyarakat
KATEGORI
CAPAIANURAIAN INDIKATOR KINERJA
Lampiran 5.c. : Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2017
PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN
TAHUN 2017
PROGRAM
KEGIATAN
PERSENTASE
PENCAPAIAN
2
Page 5
Jumlah orang yang mendapatkan jaminan
kesehatan nasional
Orang 359.632 313.738 87,24% Berhasil
Outcome :
Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi
penduduk miskin
% 70,00% 68,73% 98,19% Berhasil
Persentase penduduk miskin yang terlayani
di layanan kesehatan
% 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
2. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 34.129.277.902 30.459.912.133 89,25% Berhasil
Output :
Jumlah Ibu, Anak dan Remaja yang
mendapatkan layanan pemeriksaan
Orang 60.083 57.779 96,17% Berhasil
Outcome :
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH
(kelahiran hidup)
per 1.000 KH ≤ 6,45 5,11 126,22% Berhasil
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH
(kelahiran hidup)
per 100.000
KH
≤ 84,07 79,40 105,88% Berhasil
Cakupan pelayanan ibu nifas % 94,04% 94,53% 100,52% Berhasil
Cakupan pelayanan kesehatan bayi % 94,15% 95,97% 101,93% Berhasil
Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi
penduduk miskin
% 70,00% 68,73% 98,19% Berhasil
Pelayanan kesehatan keluargaProgram Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Page 5
SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
1 4 5 6 7 83
KATEGORI
CAPAIANURAIAN INDIKATOR KINERJAPROGRAM
KEGIATAN
PERSENTASE
PENCAPAIAN
2
3. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 1.509.038.920 1.334.920.309 88,46% Berhasil
Output :
Jumlah Laporan Jaminan Persalinan Laporan 12 12 100,00% Berhasil
Outcome :
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH
(kelahiran hidup)
per 1.000 KH ≤ 6,45 5,11 126,22% Berhasil
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH
(kelahiran hidup)
per 100.000
KH
≤ 84,07 79,40 105,88% Berhasil
Cakupan pelayanan ibu nifas % 94,04% 94,53% 100,52% Berhasil
4. Input :
Jaminan Persalinan (DAK
Bidang Kesehatan)
Program Perbaikan Gizi
Ibu dan Anak
Peningkatan Dan Perbaikan
Gizi Masyarakat
Page 6
4. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 4.908.057.506 4.691.211.353 95,58% Berhasil
Output :
Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Orang 282 282 100,00% Berhasil
Outcome :
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH
(kelahiran hidup)
per 100.000
KH
≤ 84,07 79,40 105,88% Berhasil
Persentase balita gizi buruk yang mendapat
perawatan
% 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
5. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 21.982.139.432 18.219.607.324 82,88% Cukup Berhasil
Output :
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas
Lembaga 63 63 100,00% Berhasil
Outcome :
Persentase puskesmas yang terakreditasi % 39,68% 58,73% 148,01% Berhasil
Program Perbaikan Gizi
Ibu dan Anak
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskemas
Pembantu
Peningkatan Dan Perbaikan
Gizi Masyarakat
Page 6
SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
1 4 5 6 7 83
KATEGORI
CAPAIANURAIAN INDIKATOR KINERJAPROGRAM
KEGIATAN
PERSENTASE
PENCAPAIAN
2
6. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 581.745.768 566.152.316 97,32% Berhasil
Output :
Jumlah Dokumen Perkembangan Sistem
Informasi Kesehatan
Dokumen 12 12 100,00% Berhasil
Outcome :
Persentase puskesmas yang terakreditasi % 39,68% 58,73% 148,01% Berhasil
7. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 9.389.143.871 6.699.388.537 71,35% Cukup Berhasil
Output :
Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan Item 58 61 105,17% Berhasil
Pengembangan Sistem
Informasi Manajemen
Kesehatan
Peningkatan Sarana dan
Pengadaan Alat Kesehatan
Puskesmas
Page 7
Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan Item 58 61 105,17% Berhasil
Outcome :
Persentase puskesmas yang terakreditasi % 39,68% 58,73% 148,01% Berhasil
8. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 20.244.860.265 13.737.892.612 67,86% Kurang Berhasil
Output :
Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi
Kegiatan Operasionalnya
Lembaga 65 65 100,00% Berhasil
Outcome :
Persentase puskesmas yang terakreditasi % 39,68% 58,73% 148,01% Berhasil
9. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 10.688.254.000 9.322.291.722 87,22% Berhasil
Output :
Sarana Kesehatan Dasar Yang diadakan Jenis 1 1 100,00% Berhasil
Outcome :
Persentase puskesmas yang terakreditasi % 39,68% 58,73% 148,01% Berhasil
Pengadaan Sarana Kesehatan
Dasar (DAK Bidang
Kesehatan)
Penunjang Operasional
Pelayanan Kesehatan
Page 7
SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
1 4 5 6 7 83
KATEGORI
CAPAIANURAIAN INDIKATOR KINERJAPROGRAM
KEGIATAN
PERSENTASE
PENCAPAIAN
2
10. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 42.828.823.788 18.647.027.027 43,54% Tidak Berhasil
Output :
Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan
Yang Diadakan
Item 160 160 100,00% Berhasil
Outcome :
Persentase puskesmas yang terakreditasi % 39,68% 58,73% 148,01% Berhasil
11. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 8.160.990.000 5.803.197.072 71,11% Cukup Berhasil
Output :
Pelayanan Kefarmasian dan
Perbekalan Kesehatan
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu
Pengadaan Obat dan
Pelayanan Kesehatan Dasar
di Puskesmas (DAK Bidang
Kesehatan)
Page 8
Output :
Jumlah Jenis Obat dan Perbekalan
Kesehatan Dasar di Puskesmas
Item 60 60 100,00% Berhasil
Outcome :
Persentase puskesmas yang terakreditasi % 39,68% 58,73% 148,01% Berhasil
12. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 6.513.984.430 5.733.394.482 88,02% Berhasil
Output :
Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi Lembaga 43 43 100,00% Berhasil
Outcome :
Persentase puskesmas yang terakreditasi % 39,68% 58,73% 148,01% Berhasil
Persentase Rumah sakit yang terakreditasi % 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
13. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 2.795.659.303 510.871.781 18,27% Tidak Berhasil
Output :
Sarana Kesehatan Yang Mendapatkan
Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga 242 242 100,00% Berhasil
Outcome :
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Pengadaan Obat dan
Pelayanan Kesehatan Dasar
di Puskesmas (DAK Bidang
Kesehatan)
Akreditasi Puskesmas (DAK
Bidang Kesehatan)
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Page 8
SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
1 4 5 6 7 83
KATEGORI
CAPAIANURAIAN INDIKATOR KINERJAPROGRAM
KEGIATAN
PERSENTASE
PENCAPAIAN
2
Persentase puskesmas yang terakreditasi % 39,68% 58,73% 148,01% Berhasil
Persentase Rumah sakit yang terakreditasi % 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
14. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 6.453.134.626 4.796.431.793 74,33% Cukup Berhasil
Output :
Jumlah Kader dan SDM Kesehatan Yang
Dibina dan Dikembangkan
Orang 155 155 100,00% Berhasil
Outcome :
Persentase puskesmas yang terakreditasi % 39,68% 58,73% 148,01% Berhasil
Persentase Rumah sakit yang terakreditasi % 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Pembinaan dan
pengembangan SDM
Kesehatan
Page 9
Persentase Rumah sakit yang terakreditasi % 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
15. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 26.476.044.610 19.085.608.039 72,09% Cukup Berhasil
Output :
Terlaksananya Dana Alokasi Khusus bidang
Kesehatan Non Fisik
Puskesmas 63 63 100,00% Berhasil
Outcome :
Cakupan kelurahan mengalami KLB yang
ditangani <20 jam
% 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Persentase kelurahan siaga aktif % 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
16. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 1.156.286.807 923.460.032 79,86% Cukup Berhasil
Output :
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan
Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian
Darurat
Dokumen 12 12 100,00% Berhasil
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Penanggulangan Kejadian
Darurat dan Pasca Kejadian
Darurat
Dana Alokasi Khusus bidang
Kesehatan Non Fisik
Page 9
SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
1 4 5 6 7 83
KATEGORI
CAPAIANURAIAN INDIKATOR KINERJAPROGRAM
KEGIATAN
PERSENTASE
PENCAPAIAN
2
Outcome :
Cakupan kelurahan mengalami KLB yang
ditangani <20 jam
% 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Persentase kelurahan siaga aktif % 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
17. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 15.148.621.586 14.253.444.289 94,09% Berhasil
Output :
Jumlah Laporan Kasus Penyakit Menular
Yang Tertangani
Lokasi 1.750 2.306 131,77% Berhasil
Outcome :
Cakupan kelurahan mengalami KLB yang
ditangani <20 jam
% 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Pencegahan Dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Page 10
Cakupan kelurahan mengalami KLB yang
ditangani <20 jam
% 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Persentase kelurahan siaga aktif % 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
18. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 4.779.683.931 3.708.135.570 77,58% Cukup Berhasil
Output :
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Terpadu Lembaga 154 154 100,00% Berhasil
Outcome :
Cakupan kelurahan mengalami KLB yang
ditangani <20 jam
% 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Persentase kelurahan siaga aktif % 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
19. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 2.955.836.736 1.001.822.883 33,89% Tidak Berhasil
Output :
Jumlah lembaga yang menyelenggarakan
Kesehatan Tradisional
Lembaga 31 31 100,00% Berhasil
Outcome :
Cakupan kelurahan mengalami KLB yang
ditangani <20 jam
% 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Persentase kelurahan siaga aktif % 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Khusus
Page 10
SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
1 4 5 6 7 83
KATEGORI
CAPAIANURAIAN INDIKATOR KINERJAPROGRAM
KEGIATAN
PERSENTASE
PENCAPAIAN
2
20. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 5.239.863.304 4.681.900.512 89,35% Berhasil
Output :
Jumlah Sampel Penyehatan Air Yang
Diperiksa
Sampel 8.454 8.454 100,00% Berhasil
Outcome :
Cakupan kelurahan mengalami KLB yang
ditangani <20 jam
% 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Persentase kelurahan siaga aktif % 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
21. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 42.577.022.634 34.022.460.216 79,91% Cukup Berhasil
Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan
Promosi dan pemberdayaan
kesehatan
Page 11
21. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 42.577.022.634 34.022.460.216 79,91% Cukup Berhasil
Output :
Kelurahan Yang Melaksanakan Usaha
Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
Lembaga 154 154 100,00% Berhasil
Outcome :
Cakupan kelurahan mengalami KLB yang
ditangani <20 jam
% 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Persentase kelurahan siaga aktif % 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
22. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 3.088.374.075 2.349.233.226 76,07% Cukup Berhasil
Output :
Laporan Pelaksanaan Surveilans,
Pemantauan, Pelacakan KLB
Dokumen 12 12 100,00% Berhasil
Outcome :
Cakupan kelurahan mengalami KLB yang
ditangani <20 jam
% 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Persentase kelurahan siaga aktif % 100,00% 100,00% 100,00% Berhasil
Surveilans dan Imunisasi
Promosi dan pemberdayaan
kesehatan
Page 11
SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
1 4 5 6 7 83
KATEGORI
CAPAIANURAIAN INDIKATOR KINERJAPROGRAM
KEGIATAN
PERSENTASE
PENCAPAIAN
2
23. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 2.526.207.114 2.172.136.781 85,98% Berhasil
Output :
Jumlah Sampel Pangan Yang Diperiksa Sampel 10.401 10.401 100,00% Berhasil
Outcome :
Tingkat kualitas konsumsi dan keamanan
pangan
% 20,50% 21,04% 102,63% Berhasil
24. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 361.297.600 299.729.857 82,96% Cukup Berhasil
Peningkatan Pengawasan
Makanan Olahan dan siap
saji
Program Peningkatan
Ketersediaan,
Keanekaragaman, dan
Keamanan Pangan
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penyusunan dan Evaluasi
Perencanaan
Page 12
Output :
Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi
perencanaan strategis
Dokumen 9 9 100,00% Berhasil
Outcome :
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan
program
% 90,84% 100,00% 110,08% Berhasil
25. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 87.854.251.740 76.429.019.540 87,00% Berhasil
Output :
Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran
yang Disediakan
Jenis 12 12 100,00% Berhasil
Outcome :
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan % 76,00% 82,96% 109,16% Berhasil
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Perangkat
Daerah
Page 12
SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
1 4 5 6 7 83
KATEGORI
CAPAIANURAIAN INDIKATOR KINERJAPROGRAM
KEGIATAN
PERSENTASE
PENCAPAIAN
2
26. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 12.897.933.598 10.151.215.296 78,70% Cukup Berhasil
Output :
Jumlah unit sarana dan prasarana
perkantoran yang dikelola
Unit 461 461 100,00% Berhasil
Outcome :
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan
kebutuhan sarana
dan prasarana perkantoran
% 62,00% 85,48% 137,87% Berhasil
Pengadaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Program Pembangunan
dan Pengelolaan Sarana
dan Prasarana Kedinasan
Page 13Page 13