laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018 - … · 2020. 2. 17. · laporan kinerja instansi...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 - DINSOS JABAR

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat

menyusun buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Tahun 2018.

Maksud penyusunan LKIP ini, untuk melihat gambaran tentang hasil-hasil yang telah

dicapai serta hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanan usaha-usaha penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pemberdayaan Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta sebagai pertanggungjawaban administrasi maupun teknis,

selanjutnya dijadikan bahan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih baik pada kegiatan

tahun mendatang.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di

Jawa Barat, yang merupakan keberhasilan Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat

serta Instansi terkait dan Organisasi Sosial yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan

sosial.

Kami menyadari akan kekurangan dan kelemahan, baik bobot materi maupun cara

penyajian, untuk itu mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan

laporan selanjutnya

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Kita

semua. Aamiin.

Cimahi, Februari 2019

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT

dr. DODO SUHENDAR, MM Pembina Utama Madya

NIP. 19650928 199010 1 002


ii

D A F T A R I S I

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

RINGKASAN EKSEKUTIF iv

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II RENCANA DAN TARGET KINERJA 29

BAB III PENGUKURAN KINERJA 39

BAB IV EVALUASI DAN ANALISIS 47

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

2. Rencana Kinerja Tahun 2018

a. Rencana Kerja Tahun 2018


iii

DAFTAR TABEL

Halaman

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Provinsi Jawa Barat

26

1.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Berdasarkan

Sasaran Renstra Kementrian Sosial

26

1.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Berdasarkan

Sasaran Renstra Dinas Sosial Kab/Kota

27

1.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Berdasarkan Telaahan Rencana

Tata Ruang Wilayah serta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

27

1.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan KLHS Renstra

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

28

2.1 Matriks Hubungan antar Misi dan Tujuan 30

2.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator 31

2.3 Indikator Kinerja dan Target 36

3.1 Pengukuran Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial Tahun 2018

40

3.2 Pengukuran Kinerja Partisipasi PSKS dalam Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial Tahun 2018

44

4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2018 49

4.2 Efisien Penggunaan Sumber Daya 67

4.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun

2013 -2018

70


iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk memberi gambaran

secara umum tentang Capaian Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan

di Provinsi Jawa Barat baik dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) maupun Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), LKIP juga

sebagai masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Barat tahun 2018 - 2023 yang diarahkan untuk mendukung Visi Jawa Barat yaitu: “Jawa

Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Guna mencapai hal tersebut

dibutuhkan pengukuran kinerja berdasarklan indikator kinerja pembangunan Kesejahteraan

Sosial. Indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

sebagai berikut : indikator satu Meningkatnya keberfungsian sosial Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan indikator kedua Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial. Dari

indikator tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 Dinas Sosial Provinsi

Jawa Barat menetapkan target penanganan PMKS sebanyak 29.795 jiwa atau 0,44 % dari

6.662.442 populasi PMKS. Sedangkan realisasi penanganan PMKS mencapai 106.850

jiwa atau 1,60 %. Dengan demikian capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat melalui

Program kegiatan yang bersumber dari APBD dan APBN sebesar 363 % (Kategori Sangat

Baik). Capaian positif ini karena adanya dukungan kebijakan, dukungan Sumber Daya Manusia

(SDM), Sarana dan Prasarana walaupun kondisinya masih kurang optimal, juga dukungan

Pemerintah Pusat melalui dana APBN dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial

di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya secara fungsional target capaian kinerja dilaksanakan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan

memperhatikan kaidah Profesionalitas dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai

kesimpulan bahwa Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial

Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018 secara umum telah terlaksana sesuai dengan target

yang telah ditetapkan termasuk pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadwal kegiatan,

prosedur sesuai ketetapan, jumlah sasaran termasuk indikator kinerja dilaksanakan sesuai

rencana. Pelaksanan program kegiatan berjalan tepat waktu sehingga pelayanan bidang

kesejahteraan sosial tidak mengalami keterlambatan. Maka secara umum dapat disimpulkan

bahwa Program Kegiatan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsis Jawa Barat

yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat efektif dan efisien serta akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar

1 LKIP

BAB I

PENDAHULUAN

I.1.Latar Belakang

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung

jawab Pemerintah sebagai urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan

pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Penyandang

Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). Pada gilirannya diharapkan upaya

tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan PMKS dalam

melaksanakan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Jawa Barat,

komitmen pembangunan kesejahteraan sosial tersebut telah menjadi salah

satu agenda pembangunan tahun 2013-2018, dengan strategi mencegah

timbulnya Masalah Kesejahteraan Sosial dan memberikan pelayanan sosial

bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui sistem panti

berbasiskan masyarakat/komuniti, serta bantuan kepada korban bencana

dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya. Dengan Arah Kebijakan

meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial,

perlindungan dan jaminan sosial terhadap PMKS, Penanganan Fakir Miskin

dan penghargaan kepada para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia

(PKRI)/Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai

keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Agenda

utama pembangunan kesejahteraan sosial sesungguhnya merupakan respon

atas permasalahan kemiskinan yang masih relatif cukup tinggi termasuk

didalamnya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial.

Penanganan masalah kesejahteraan sosial dan Pembinaan Lanjut serta

Penyediaan pelayanan Sosial melalui 8 UPTD dan 13 Satuan Pelayanan

terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial, disamping juga

melaksanakan fungsi manajemen dan program pengembangan sumberdaya

kesejahteraan Sosial.

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian tugas unit dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi

Jawa Barat maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dipimpin oleh Kepala

Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang terdiri

dari:

a. Bidang Rehabilitasi Sosial

b. Bidang Pemberdayaan Sosial


2 LKIP

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

d. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Guna implementasi Pertanggungjawaban manajemen, sekaligus

memenuhi kelembagaan untuk memberikan informasi terhadap publik atas

hasil Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, berikut kami

sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

I.2. TUJUAN

LKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian

kinerja/akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini didasarkan pada

tuntutan ruang publik tentang hak publik untuk mendapatkan informasi

penyelenggaraan pemerintahan, yang dikuatkan dengan Undang-undang

Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan

Informasi Publik bertujuan antara lain meningkatkan peran aktif masyarakat

dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik,

juga untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang

transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

I.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun

2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa

Barat. Landasan Operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya diatur dalam

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok,

Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Tugas Pokok Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat adalah menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang sosial, meliputi perlindungan dan jaminan sosial, penanganan

fakir miskin, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial yang menjadi

kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan

dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan


3 LKIP

melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, sedangkan fungsi

Dinas Sosial sebagai berikut:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial yang menjadi

kewenangan Daerah Provinsi;

b. penyelenggaraan pengelolaan di bidang sosial, yang menjadi kewenangan

Daerah Provinsi;

c. penyelenggaraan administrasi Dinas;

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

e. penyelenggaraan Tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat terdiri dari Kepala,

Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 4 (empat) Kepala

Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, dan Unit Pelaksana

Teknis (UPTD) dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:

a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

b. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sosial

c. Seksi Jaminan Sosial Masyarakat

4. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi:

a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan

b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan

c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir

5. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:

a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas


4 LKIP

c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan

Perdagangan Orang

6. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat

b. Seksi Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan

Sumbangan Sosial

c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Adapun rincian tugas dari masing masing adalah sebagai berikut

1. Kepala Dinas, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;

c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang sosial,

meliputi perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin,

rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial serta kesekretariatan;

d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah

Provinsi di bidang sosial;

e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang sosial;

f. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan

Daerah di bidang sosial;

g. menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Pusat,

Swasta dan Lembaga terkait lainnya, di dalam dan di luar negeri dalam

bidang sosial;

h. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian

Dinas;

i. menyelenggarakan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana

Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja

Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan


5 LKIP

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup

Dinas;

j. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik (PIP);

k. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian

Internal Pemerintahan (SPIP);

l. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup

Dinas;

m. menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, menyampaikan

rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi

bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan pemerintahan

bidang sosial;

n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;

o. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran

pertimbangan mengenai urusan pemerintahan bidang sosial sebagai

bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

p. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;

q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;

r. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan

s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;

b. menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan menghimpun bahan

kebijakan teknis di bidang sosial yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;

c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;


6 LKIP

d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi

penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan Dinas serta pengelolaan aset;

e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi

pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi,

pembinaan disiplin serta kesejahteraan pegawai pensiun pegawai Dinas

dan UPTD;

f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan,

kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan

pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan

dan kearsipan Dinas;

g. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan,

ketatalaksanaan Dinas dan UPTD;

h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan

pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;

i. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan Rencana Strategis

(RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA), Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian

Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara (LHKASN) lingkup Dinas;

j. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik (PIP);

k. menyelenggarakan pengkajian dan pelaksanaan Sistem Pengendalian

Internal Pemerintahan (SPIP);

l. menyelenggarakan administrasi Dinas;

m. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan

Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;


7 LKIP

n. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi,

rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan

keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang sosial;

o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan;

p. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai

kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah

Provinsi ;

q. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat;

r. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan UPTD;

s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; dan

t. menyelenggarakan Tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perlindungan dan

Jaminan Sosial;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang

perlindungan dan jaminan sosial;

c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan dan

pengendalian teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;

d. menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang

perlindungan dan jaminan sosial, meliputi perlindungan sosial korban

bencana, penyuluhan dan pengembangan sosial serta jaminan sosial

masyarakat;

e. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan perlindungan dan jaminan

sosial;


8 LKIP

f. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis perlindungan dan

jaminan sosial;

g. menyelenggarakan perlindungan sosial korban bencana penyuluhan dan

pengembangan sosial serta jaminan sosial masyarakat;

h. menyelenggarakan monitoring di bidang perlindungan dan jaminan sosial;

i. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

j. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan

pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial urusan Pemerintahan Bidang Perlindungan dan

Jaminan Sosial;

k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan;

l. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai

bidang perlindungan dan jaminan sosial sebagai bahan penetapan

kebijakan Pemerintah Daerah;

m. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ;

n. meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Perlindungan dan

Jaminan Sosial;

o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan

p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Penanganan Fakir Miskin, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penanganan Fakir

Miskin;


penanganan fakir miskin;


pengendalian teknis di bidang penanganan fakir miskin;


9 LKIP

d. menyelenggarakan penanganan fakir miskin, meliputi penanganan fakir

miskin perdesaan, penanganan fakir miskin perkotaan dan penanganan

fakir miskin pesisir;

e. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan

supervisi penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir;

f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penanganan fakir miskin;

g. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan

penanganan fakir miskin;

h. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan penanganan fakir miskin

perdesaan, perkotaan dan pesisir;

i. menyelenggarakan monitoring di bidang penanganan fakir miskin;

j. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup

Bidang penanganan fakir miskin

k. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan


hibah/bantuan sosial di bidang penanganan fakir miskin;

l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan;

m. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai

bidang penanganan fakir miskin sebagai bahan perumusan kebijakan

Pemerintah Daerah Provinsi ;

n. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Bidang Penanganan Fakir Miskin ;

o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Penanganan Fakir

Miskin;

p. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan

q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;


10 LKIP

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi

sosial;


pengendalian teknis di bidang sosial;

d. menyelenggarakan rehabilitasi sosial, meliputi rehabilitasi sosial anak dan

lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi tuna

sosial, korban penyalahgunaan NAPZA dan korban perdagangan orang

e. menyelenggarakan koordinasi rehabilitasi sosial;

f. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang

rehabilitasi sosial

g. menyelenggarakan sosialisasi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia,

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi tuna sosial, korban

penyalahgunaan NAPZA dan korban perdagangan orang.

h. menyelenggarakan monitoring di bidang rehabilitasi sosial;


Bidang;



hibah/bantuan sosial di bidang rehabilitasi sosial;

k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;


bidang rehabilitasi sosial

m. sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

n. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Bidang Rehabilitasi Sosial ;

o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Rehabilitasi Sosial ;

p. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan

q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


11 LKIP

6. Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;


pemberdayaan sosial;


pengendalian teknis di bidang pemberdayaan sosial;

d. menyelenggarakan pemberdayaan sosial, meliputi pemberdayaan

masyarakat dan komunitas adat, pendayagunaan potensi sumber

kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial, serta kepahlawanan,

keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;

e. menyelenggarakan koordinasi di bidang pemberdayaan sosial;

f. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang

pelaksanaan pemberdayaan sosial;

g. menyelenggarakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dan komunitas

adat, pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan

sosial, serta kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi

sosial;

h. menyelenggarakan monitoring di bidang pemberdayaan sosial;


Bidang Pemberdayaan Sosial;



hibah/bantuan sosial di bidang pemberdayaan sosial;

k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan;


bidang pemberdayaan sosial sebagai bahan penetapan kebijakan

Pemerintah Daerah Provinsi ;


12 LKIP

m. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Bidang Pemberdayaan Sosial;

n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Sosial;

o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan

p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada gambar

dibawah ini:

Menyesuaikan dengan perubahan Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016,

maka UPTD di lingkungan Dinas Sosial Jawa Barat juga mengalami perubahan sesuai

dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Urusan Bidang

Sosial.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

SEKSIPENANGANAN FAKIR MISKIN

PERKOTAAN


DAERAH PESISIR

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

SEKSIREHABILITASI SOSIAL ANAK

DAN LANJUT USIA

SEKSIREHABILITASI SOSIAL

PENYANDANG DISABILITAS

SEKSIREHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL,

KORBAN NAPZA DAN PEDAGANGAN ORANG

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

SEKSIPERLINDUNGAN SOSIAL

KORBAN BENCANA

SEKSIPENYULUHAN DAN

PENGEMBANGAN SOSIAL

SEKSIJAMINAN SOSIAL MASYARAKAT

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

SEKSIPEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KOMUNITAS ADAT

SEKSIKEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN,

KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL

SEKSI PENDAYAGUNAAN POTENSI SUMBER

KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN SUMBANGAN SOSIAL

SUBBAGIANPERENCANAAN DAN

PELAPORAN

SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN

UMUM

SEKRETARIAT

KEPALA

KELOMPOKJAFUNG

UPTD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS SOSIAL

PROVINSI JAWA BARAT


PERDESAAN


13 LKIP

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

membawahi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan Landasan Operasional

pelaksanaan tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor

75 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat.

Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat berjumlah 8

(delapan) UPTD dan 13 (tiga belas) Satuan Pelayanan dengan Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja, sebagai berikut :

I. UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja, membawahi 1 ( satu )

Satuan Pelayanan Pemberdayaan Sosial Bina Remaja

A. Tugas Pokok :

menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu di bidang Pemberdayaan Sosial Bina Remaja meliputi

Penerimaan dan Penyaluran serta Pemberdayaan Sosial.

B. Fungsi :

1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Panti

Pemberdayaan Sosial Bina Remaja;

2. penyelenggaraan Pengelolaan Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja

meliputi Penerimaan dan Penyaluran serta Pemberdayaan Sosial;

3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Panti Pemberdayaan Sosial

Bina Remaja; dan

4. Penyelenggaraan Fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

C. Susunan dan Struktur Organisasi :

1. Kepala

2. Sub Bagian Tata Usaha


14 LKIP

3. Seksi Penerimaan dan Penyaluran

4. Seksi Pemberdayaan Sosial

5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

6. Satuan Pelayanan

II. UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

A. Tugas Pokok :


penunjang tertentu di bidang Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan

Sosial meliputi pengembangan pelatihan kesejahteraan sosial dan pelatihan

Kesejahteraan Sosial bagi PSKS.

B. Fungsi :

1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan

Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial;

KEPALA

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL

SEKSI PENERIMAAN DAN PENYALURAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SATUAN PELAYANAN


15 LKIP

2. penyelenggaraan Pengelolaan Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan

Sosial meliputi pengembangan pelatihan kesejahteraan social dan pelatihan

Kesejahteraan Sosial bagi PSKS;

3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengembangan dan

Pelatihan Kesejahteraan Sosial; dan

4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


1. Kepala


3. Kelompok Jabatan Fungsional

III. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum,

membawahi 1 ( satu ) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Anak Berhadapan

Dengan Hukum

A. Tugas Pokok :


penunjang tertentu di bidang Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan

Hukum meliputi penerimaan dan pengembalian serta rehabilitasi sosial.

B. Fungsi :

KEPALA


KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


16 LKIP

1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Panti Sosial

Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum;

2. penyelenggaraan Pengelolaan Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan

dengan Hukum meliputi penerimaan dan pengembalian serta rehabilitasi

sosial;

3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak

Berhadapan dengan Hukum; dan



1. Kepala


3. Seksi Penerimaan dan Pengembalian

4. Seksi Rehabilitasi Sosial


6. Satuan Pelayanan

SATUAN PELAYANAN

KEPALA

SUB BAGIAN TATA

USAHA

SEKSI REHABILITASI

SOSIAL

SEKSI PENERIMAAN DAN PENGEMBALIAN

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL


17 LKIP

IV. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus,

membawahi 4 ( empat ) Satuan Pelayanan :

A. Tugas Pokok :


penunjang tertentu di bidang Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan

Khusus meliputi Penerimaan dan Penyaluran serta Pelayanan Sosial.

B. Fungsi :

1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Panti Sosial

Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus;

2. penyelenggaraan Pengelolaan Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan

Perlindungan Khusus meliputi Penerimaan dan Penyaluran serta Pelayanan

Sosial;

3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak

Membutuhkan Perlindungan Khusus; dan



1. Kepala



4. Seksi Pelayanan Sosial


6. Satuan Pelayanan


18 LKIP

V. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya, membawahi 2 ( dua ) Satuan

Pelayanan :

A. Tugas Pokok :


penunjang tertentu di bidang Rehabilitasi Sosial Bina Karya meliputi

Penerimaan dan Penyaluran serta Rehabilitasi Sosial.

B. Fungsi :

1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Rehabilitasi

Sosial Bina Karya;

2. penyelenggaraan Pengelolaan Rehabilitasi Sosial Bina Karya meliputi

Penerimaan dan Penyaluran serta Rehabilitasi Sosial;

3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina

Karya; dan

SATUAN PELAYANAN

KEPALA


SEKSI PELAYANAN

SOSIAL


KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


19 LKIP



1. Kepala ;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;

4. Seksi Rehabilitasi Sosial;


6. Satuan Pelayanan.

VI. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik

Netra, Rungu Wicara, Tubuh

A. Tugas Pokok :


penunjang tertentu di bidang Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental,

SATUAN PELAYANAN

KEPALA


SEKSI REHABILITASI

SOSIAL


KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


20 LKIP

Sensorik Netra, Rungu, Wicara, Tubuh meliputi Penerimaan dan Penyaluran

serta Pelayanan Rehabilitasi Sosial.

B. Fungsi :


Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu, Wicara, Tubuh;

2. penyelenggaraan Pengelolaan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental,

Sensorik Netra, Rungu, Wicara, Tubuh meliputi Penerimaan dan Penyaluran

serta Pelayanan Rehabilitasi Sosial;

3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi

Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu, Wicara, Tubuh; dan



1. Kepala


3. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;

4. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

KEPALA

SUB BAGIAN TATA

USAHA

SEKSI PELAYANAN

REHABILITASI SOSIAL

SEKSI PENERIMAAN DAN

PENYALURAN

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL


21 LKIP

VII. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, membawahi 1 ( satu ) Satuan

Pelayanan Panti Sosial Rehabilitasi Sosial :

A. Tugas Pokok Balai :


penunjang tertentu di bidang Rehabilitasi Tuna Sosial meliputi Penerimaan dan

Penyaluran serta Rehabilitasi Sosial.

B. Fungsi :


Tuna Sosial;

2. penyelenggaraan Pengelolaan Rehabilitasi Tuna Sosial meliputi Penerimaan dan

Penyaluran serta Rehabilitasi Sosial;

3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna

Sosial; dan


C. Susunan dan Struktur Organisasi ;

1. Kepala



4. Seksi Rehabilitasi Sosial


6. Satuan Pelayanan


22 LKIP

VIII. UPTD Panti Sosial Rehabiltasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam

Pahlawan, membawahi 4 ( empat ) Satuan Pelayanan :

A. Tugas Pokok :


penunjang tertentu di bidang Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam

Pahlawan meliputi Penerimaan dan Penyaluran serta Pelayanan Sosial

B. Fungsi :


Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan;

2. penyelenggaraan Pengelolaan Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan

Makam Pahlawan meliputi Penerimaan dan Penyaluran serta Pelayanan Sosial;

3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut

Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan; dan


SATUAN PELAYANAN

KEPALA


SEKSI REHABILITASI

SOSIAL


KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


23 LKIP


1. Kepala



4. Seksi Pelayanan Sosial


6. Satuan Pelayanan

1.5. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2016, tentang

Tugas Pokok dan Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sosial

Provinsi Jawa Barat, bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mempunyai

tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial,

SATUAN PELAYANAN

KEPALA


SEKSI PELAYANAN

SOSIAL


KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


24 LKIP

meliputi perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin,

rehabilitasi Sosial dan pemberdayaan social yang menjadi kewenangan

Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan

tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ke

depan Dinas Sosial masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:

1. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi

Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum terintegrasi secara optimal baik

dengan pusat (Kementerian Sosial RI maupun dengan Dinas Sosial

Kabupaten/Kota

2. Kecenderungan peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

baik kualitas maupun kuantitas

3. Belum optimalnya pemanfaatan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS)

4. Belum optimalnya penanganan bencana alam dan dampak social

5. Belum optimalnya penanganan penduduk miskin

6. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan

Sosial (LKS) sebagai mitra kerja pemerintah yang strategis dalam

penanganan PMKS dalam panti.

Permasalahan sebagaimana tersebut diatas terjadi karena adanya beberapa

kendala yang dihadapi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah pusat, pemerintah

di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/

kota serta koordinasi dengan PSKS dalam penanganan PMKS.

2. Belum memadainya Sumber Daya Manusia bidang Kesejateraan Sosial

dalam menangani PMKS.


25 LKIP

3. Belum terpernuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam upaya

mengembangkan pelayanan terhadap PMKS

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesejahteraaan sosial

disesuaikan dengan kondisi perkembangan terakhir.

Namun demikian upaya yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah

meningkatkan koordinasi, pemenuhan SDM, pemenuhan sarana dan prasarana

serta pemenuhan SOP pelayanan sesuai dengan keadaan terkini dalam upaya

penanganan PMKS dan melakukan kolaborasi /inovasi dengan memanfaatkan

teknologi informasi.

Tabel 1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Aspek Kajian

Capaian kondisi

Saat Ini

Standar yang

digunakan

Faktor yang mempengaruhi

Permasalahan

Pelayanan Dinas

Sosial Jabar Internal Eksternal

Pertambahan penduduk

Jabar ± 3 % dari sebelumnya

tahun 2018

Konsentrasi penduduk di

Kota-Kota besar (80%) mengakibatkan

bertambahnya PMKS (berdasarkan

BDT 2017)

˂ 2 % (BPS)

Terbatasnya jumlah tenaga

kesejahteraan sosial (Tidak proporsional

dengan jumlah PMKS)

1. Terbatasnya Anggaran

untuk peningkatan SDM (Tidak

proporsional dengan beban biaya

Penanganan PMKS)

2. Peran Dinas

Sosial Kab/Kota belum

optimal

Penanganan PMKS belum

optimal

Alih fungsi

lahan untuk pemukiman ilegal

Timbulnya

pemanfaatan ruang terbuka, dan

tanah kosong yang dijadikan pemukiman tuna

sosial dan tempat mencari nafkah secara

ilegal

1. BCR

(Building Coverage Ratio)

2. RDTR (Rencana Detail

Tata Ruang)

Terbatasnya

jumlah tenaga kesejahteraan sosial (Tidak

proporsional dengan jumlah PMKS)

dan jumlah panti rehabilitasi sosial

Penelitian

pemukiman ilegal , serta penerapan tata

ruang (Law enforcement)

Penanganan

PMKS belum optimal


26 LKIP

Tabel 1.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Berdasarkan

Sasaran Renstra Kementerian Sosial

Sasaran Strategis Renstra Kementerian

Sosial

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi

Jawa Barat

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1. Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk

miskin dan rentan; dan

1. Belum optimalnya penanganan PMKS

1. Regulasi kewenangan penanganan PMKS

Dukungan Dana Dekonsentrasi dan Program Kegiatan Pusat

dalam Penanganan PMKS

2. Penyelenggaraan kesejahteraan

social yang profesional

2. Belum optimalnya partisipasi dan

profesionalitas potensi dan sumber

kesejahteraan sosial

2. Keterbatasan anggaran untuk

Penanganan PMKS

Tabel 1.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Berdasarkan

Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kota

Sasaran Jangka Menengah Renstra

Sosial Kabupaten/Kota

Permasalahan Pelayanan Dinas

Sosial Provinsi Jawa Barat

Sebagai Faktor


Meningkatnya Pelayanan

Penanganan PMKS

Belum optimalnya Koordinasi Dinas Sosial

Provinsi dalam penanganan PMKS

1. Regulasi kewenangan

penanganan PMKS

Dinsos Kab/Kota dan Kewenangan dalamPenanganan

PMKS 2. Keterbatasan

anggaran untuk menangani PMKS (belum merata)

Peningkatan pemahaman/persepsi

dalam Penanganan PMKS

Tabel 1.4 Permasalahan pelayanan Dinas Sosial Berdasarkan Telaahan Rencana

Tata Ruang Wilayah Serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.

Rencana Tata Ruang

Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas

Sosial

Permasalahan

Pelayanan Dinas Sosial Prov Jabar

Faktor



27 LKIP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

WP Bodetabekpunjur

WP Purwasuka Pembangunan Pelabuhan Cilamaya dan Bandara Karawang

WP Ciayumajakuning Pembangunan BIJB WP Priatim Pembangunan

Waduk Jatigede WP Sukabumi Pembangunan Pelabuhan Samudera WP

Kawasan Khusus Cekungan Bandung Pengembangan kawasan

pendidikan Jatinangor

1. Kurang optimalnya

Penanganan PMKS 2. Kurangnya

Koordinasi Dinas

Sosial Provinsi dalam penanganan PMKS

1. Lemahnya

koordinasi antar instansi dan organisasi

masyarakat dalam penanganan PMKS

2. Terbatasnya

jumlah tenaga kesejahteraan sosial

3. Belum terpenuhinya dana operasional

penanganan PMKS 4. SOP penanganan

PMKS perlu pemutakhiran

1. Meningkatkan

upaya penanganan pelayanan PMKS

2. Meningkatkan dukungan dalam penanganan

PMKS 3. Meningkatkan

Pemberdayaaan

PSKS.

Tabel 1.5

Permasalahan Pelayanan perangkat daerah Berdasarkan Analisi KLHS Renstra Faktor Penghambat Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.

Hasil KLHS terkait tupoksi

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Pelayanan Permasalahan

Dinas Sosial

Faktor

Pendorong Penghambat

Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan alih fungsi

tanah menjadi pemukiman di hampir seluruh kabupaten/kota

Bertambahnya PMKS belum

dapat di antisipasi dengan pelayanan yang optimal

Meningkatkan upaya optimalisasi

penanganan PMKS

Masih kurangnya tenaga

kesejateraan sosial


28 LKIP

BAB II RENCANA DAN TARGET KERJA

II.1. PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

Rencana Strategis bidang sosial atau yang disebut dengan Renstra

merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan

strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Dinas Sosial

Provinsi Jawa Barat.

1. V i s i

Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat merupakan tujuan umum yang

hendak dicapai dan merupakan komitmen Dinas Sosial untuk mewujudkan

amanat konstitusi. Adapun visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat adalah

sebagai berikut :

“Menjadi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Yang Prima Di

Jawa Barat Tahun 2018”.

2. M i s i

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang

merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Adapun untuk

mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka dijabarkan dalam misi

sebagai berikut:

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanganan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

b. Meningkatkan peran masyarakat, Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS), dan dunia usaha dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial;

c. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai keperintisan

kepahlawanan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;

d. Meningkatkan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. Tujuan Strategik

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu

dan analisis strategis. Tujuan strategik yang hendak dicapai Dinas Sosial


29 LKIP

Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2013–

2018 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Pelayanan Kesetaraan Sosial;

b. Meningkatkan Prakarsa dan Peran Aktif Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan PMKS;

c. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membela Kepentingan

Nasional dan Berjuang untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

serta Menghargai Jasa-jasa Pahlawan;

d. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan

Prasarana dan Pendanaan dalam rangka Memberikan Pelayanan

yang Lebih Baik kepada Masyarakat.

Tabel 2.1

Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan

MISI TUJUAN INDIKATOR

1 Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS melalui Pelayanan Kesetaraan Sosial

1 Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS melalui Pelayanan Kesetaraan Sosial

1 Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhinya kebutuhan dasar dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

2 Meningkatkan Prakarsa dan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial



3 Melestarikan dan mengembangkan nilai nilai keperintisan kepahlawanan dan kejuangan serta kesetiakawa nansosial

3 Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membela Kepentingan Nasional dan Berjuang untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial serta Menghargai Jasa-jasa Pahlawan

3 Prosentase masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap nilai nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

4 Meningkatkan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial

4 Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana dan Pendanaan dalam rangka Memberikan Pelayanan yang Lebih Baik kepada Masyarakat

4 Prosentase Aparatur yang meningkat Pengetahuan dan Keterampilannya serta Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan.

4. Sasaran Strategik, Indikator Kinerja dan Program

a. Sasaran Strategik


30 LKIP

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai Dinas Sosial

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2) Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS) dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial

3) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan

Prasarana dan Pendanaan dalam rangka Memberikan Pelayanan

yang Lebih Baik kepada Masyarakat

b. Indikator Kinerja

Sasaran Strategik sebagaimana telah ditetapkan Memiliki Indikator

Kinerja sebagai berikut:

1) Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah


Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator

TUJUAN SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS melalui Pelayanan Kesetaraan Sosial

Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhinya kebutuhan dasar dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

Terpenuhinya Kebutuhan dasar PMKS

Persentase keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

Persentase penyandang disabilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

Persentase anak terlantar, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

Prosentase Gelandangan, Pengemis dan Eks Gelandangan Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

Prosentase Wanita Tuna Susila yang dapat


31 LKIP

memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

Prosentase Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

Prosentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

Prosentase Masyarakat di Daerah Terpencil dan Tertinggal yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

Prosentase Korban Bencana dan Orang Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

2) Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

dalam Penyelenggaran Usaha Kesejahteraan Sosial.


URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR Meningkatkan Prakarsa dan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan Prakarsa dan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya Pelayanan PSKS terhadap PMKS

Prosentase Kader PSKS (Orsos, Karang Taruna, Tagana, PSM, WKSBM, TKSK, Sakti Peksos, Pekerja Sosial, Pendamping) yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS

Prosentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka


32 LKIP

penumbuhan kesadaran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial

Prosentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

Prosentase Dunia Usaha Peduli Sosial yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

3) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan

Prasarana dan Pendanaan dalam rangka Memberikan

Pelayanan yang Lebih Baik kepada Masyarakat.


URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana dan Pendanaan dalam rangka Memberikan Pelayanan yang Lebih Baik kepada Masyarakat

Prosentase Aparatur yang meningkat Pengetahuan dan Keterampilannya serta Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan

Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan dan Disiplin Aparatur

Jumlah Aparatur yang Meningkat Pengetahuan dan Keterampilannya

Prosentase Aparatur yang Lulus Uji Kompetensi

Prosentase Aparatur yang Mendapat Tindak Disiplin

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan

Jumlah Penambahan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Jumlah Sarana Pelayanan yang diperlihara

Meningkatnya Sistem Pelayanan, Perencanaan dan Pelaporan

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang diterbitkan

c. Program

Untuk mewujudkan sasaran strategik 1 yaitu “Meningkatnya

Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”

maka ditetapkan berbagai program dan Kegiatan sebagai berikut:


33 LKIP

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

a) Kegiatan Layanan dan Pemberdayaan Sosial Remaja UPTD

Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan

PelayananKegiatan Penerimaan dan Penyaluran Remaja

Putus Sekolah di UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina

Remaja (PPSBR) dan Sub Unit Rumah Pemberdayaan

b) Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Remaja Putus Sekolah

UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan

Pelayanan

c) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di UPTD Panti

Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik

Netra, Rungu Wicara, Tubuh

d) Kegiatan Hari Disabilitas |Internasional (HDI) Tingkat Provinsi

jawa Barat

e) REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

f) Penerimaan dan Penyaluran Kelayan Wanita Tuna Susila di

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan

Pelayanan

g) Kegiatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

h) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Lembaga Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (LPKS

ABH) Pagaden Subang

i) REHABILITASI SOSIAL ANAK TERLANTAR

j) Penanganan dan Pemulangan PMKS Jalanan (Gelandangan,

Pengemis, Tuna Sosial, dan Eks Psikotik Di Wilayah

Perbatasan Provinsi Jawa Barat

k) Hari Anak Nasional

l) Kegiatan Penanganan Anak Jalanan

m) Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran PMKS di UPTD Panti

Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Satuan Pelayanan

n) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS di UPTD Panti

Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Satuan Pelayanan

o) KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN NARKOTIKA DI

LUAR BALAI

p) REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DI LUAR BALAI

q) Bimbingan Sosial dan Usaha Ekonomis Produktif (UEP)

Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran


34 LKIP

r) HARI LANJUT USIA

s) Kegiatan Lanjut Usia Terlantar di Luar Balai

t) Penerimaan dan Penyaluran Kelayan UPTD Panti Sosial

Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra,

Rungu Wicara, Tubuh

u) Rehabilitasi Sosial ABH di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi

Anak Berhadapan dengan Hukum

v) TIM REAKSI CEPAT (TRC) BIDANG REHSOS

w) Penerimaan dan Penyaluran ABH di UPTD Panti Sosial

Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum

x) Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di UPTD Panti Sosial

Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan

2) Program Pemberdayaan Sosial

a) Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Adat

b) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

c) Peningkatan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

d) Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan,

Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

e) Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

f) Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pesisir

g) Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perkotaan

h) Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Wanita Rawan Sosial

Ekonomi Melalui KUBE

i) Penanganan Fakir Miskin Pedesaan WRSE Melalui KUBE

j) KEGIATAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PESISIR WANITA

RAWAN SOSIAL EKONOMI ( WRSE ) MELALUI KUBE

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a) Penerimaan dan Penyaluran di UPTD Panti Rehabilitasi Lanjut

Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan

Pelayanan

b) Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia di UPTD Panti

Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan

dan Satuan Pelayanan


35 LKIP

c) Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak di UPTD Panti Sosial

Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan

Satuan Pelayanan

d) Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran Anak di UPTD Panti

Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus

dan Satuan Pelayanan

e) Program Keluarga Harapan (PKH)

f) Perlindungan Sosial Korban Bencana

4) Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

a) Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan, Pengetahuan,

Kemampuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan

Sosial pada UPTD Pengembangan dan Pelatihan

Kesejahteraan Sosial

b) Penyuluhan dan Bimbingan Sosial

c) Pengembangan Pelatihan untuk Peningkatan Pengetahuan,

Kemampuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan

Sosial pada UPTD Pengembangan dan Pelatihan

Kesejahteraan Sosial

II.2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

Tabel 2.3

Indikator Kinerja dan Target

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET

1 Meningkatkan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1 Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1 % (prosentase) - Keluarga Miskin, - Penyandang cacat, - Anak Terlantar, Jalanan,dan Anak Berhadapan dengan Hukum, - Gelandangan, Pengemis

dan Eks Gelandangan Psikotik,

- Wanita Tuna Susila, - Lanjut Usia Terlantar, - Masyarakat di daerah Terpencil dan tertinggal

yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalankan fungsi sosialnya

0,23 0,89 1,80

18,23

6,07 1,29

2,56


36 LKIP

2 % Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran terlantar yang dapat menjalankan fungsi sosialnya

0,55

3 % Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang dapat menjalankan fungsi sosialnya

0,20

4 % Korban Bencana dan Orang Terlantar yang dapat Memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalankan fungsi sosialnya

0,85

2 Meningkatkan Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

2 Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial

1 % Kader PSKS (Orsos, Karang Taruna, Tagana) yang melakukan fungsi penyelenggaraan sosial terhadap PMKS

5,35

2 % Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran masyarakat dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial

14,64

3 % Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

5,76

4 % Dunia Usaha Peduli Sosial yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

1,57

II.3. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang

telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun


37 LKIP

2018 menjadi dasar bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan

kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 berdasarkan pada Instruksi

Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang

Penetapan Kinerja. Pada tanggal 31 Desember 2010 muncul Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadikan Penetapan Kinerja

sebagai komitmen kinerja Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dinyatakan

dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran

Penetapan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

Penetapan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dijadikan

acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

dan melaporkannnya dalam LKIP.


38 LKIP

BAB III PENGUKURAN KINERJA

III.1 PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari

rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari

Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan

Penetapan Kinerja (PK) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, yang tidak terlepas

dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari

berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian

sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang

mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya

terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti

pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah

kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana

kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan

berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan

terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi

Jawa Barat Tahun 2018.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap

Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan

penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap).

Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna

mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan

datang (performance improvement).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran,

menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagaimana tabel di

bawah:


39 LKIP

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2018

NO PERSENTASE CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN

1

Lebih dari 100 %

Sangat Baik

2

75 % sampai 100 %

Baik

3

55 % sampai 75 %

Cukup

4

Kurang dari 55 %

Kurang

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2018

menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2018 disajikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah


TUJUAN 1 SASARAN 1

Meningkatkan kesejahteraan PMKS

Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pengukuran capaian sasaran strategik 1 dengan 10 indikator dapat

diperoleh gambaran hasil pengukuran secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.1 PENGUKURAN SASARAN MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2018

NO

.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISA

SI

CAPAIA

N %

KATEGORI

1. % Keluarga Miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

0,23 1,26 548 Sangat Baik


40 LKIP

2. % Penyandang cacat yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya


3. % Anak Terlantar, Jalanan, dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya


4. % Gelandangan, Pengemis dan Eks Gelandangan Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

18,23 15,9 87,2 Baik

5. % Wanita Tuna Susila yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

6,07 5,23 86,16 Baik

6. % Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

1,29 1,1 85,27 Baik

7. % Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

0,55 0,43

78,2

Baik

8. % Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

0,20 0,18 90 Baik

9. % Masyarakat di daerah Terpencil yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

2,56 2,26 88,2 Baik

10. % Korban Bencana dan Orang Terlantar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

0,85 6,44 757,8 Sangat Baik

Sumber: Renstra (2013-2018), Renja, RKT dan PK Dinas Sosial, diolah

a. Indikator % Keluarga Miskin yang dapat memenuhi kebutuhan

dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

Penanganan terhadap keluarga miskin pada tahun 2018 dengan indikator

capaian dapat menjalankan fungsi sosialnya ditargetkan sebanyak 13.112

jiwa atau 0,23 % dari populasi keluarga miskin sebanyak 5.700.981 jiwa,

realisasi capaian sebanyak 71.910 jiwa atau 1,26 % (kontribusi Dinas

Sosial Provinsi Jawa Barat), sehingga capaian kinerja mencapai 548 %

atau kategori “Sangat Baik”.


41 LKIP

b. Indikator % Penyandang Disabilitas yang dapat memenuhi kebutuhan

dasarnya dan dapat menjalankan Fungsi Sosialnya

Penanganan terhadap penyandang disabilitas melalui serangkaian

pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial pada

tahun 2018 dengan indikator dapat menjalankan fungsi sosialnya

ditargetkan sebanyak 1.125 orang atau 0,89 % dari populasi penyandang

disabilitas sebanyak 126.428 orang, terealisasi sebanyak 1.875 orang

atau 1,48 % dengan capaian kinerja sebesar 166 %. Capaian tersebut

masuk dalam kategori “Sangat Baik”.

c. Indikator % Anak balita terlantar, Anak Terlantar, Anak Jalanan dan

Anak Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan


Penanganan terhadap Anak balita terlantar, Anak Terlantar, Anak Jalanan

dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui program pelayanan

rehabilitasi sosial pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 3.729 orang

atau 1,80 % dari populasi 207.186 orang. Terealisasi sebesar 4,9 %

sebanyak 10.245 orang dengan capaian kinerja sebesar 274 % (kategori

“sangat baik”).

d. Indikator % Gelandangan, Pengemis dan Eks Gelandangan Psikotik

yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi

sosialnya

Sedangkan Penanganan terhadap Gelandangan, Pengemis dan Eks

Gelandangan Psikotik melalui program pelayanan rehabilitasi sosial pada

tahun 2018 dengan indikator Gelandangan, Pengemis dan Gelandangan

Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ditargetkan sebanyak 4.256

orang atau 18,23 % dari populasi sebesar 23.348 orang, realisasi

penanganan sebanyak 3.712 orang atau 15,9 %, dengan capaian kinerja

sebesar 87,2 % (kategori “ baik”).

e. Indikator % Wanita Tuna Susila yang dapat memenuhi kebutuhan


Penanganan terhadap Wanita Tuna Susila melalui serangkaian

pelaksanaan program/kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial pada tahun

2018 dengan indikator capaian WTS yang dapat menjalankan fungsi

sosialnya ditargetkan sebanyak 640 orang atau 6,07 % dari populasi


42 LKIP

sebanyak 10.555 orang dan telah menjangkau sebanyak 559 orang atau

5,23 %, dengan capaian kinerja sebesar 86,16 % (kategori “baik”).

f. Indikator % Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Penanganan terhadap Lanjut Usia terlantar melalui program pelayanan

rehabilitasi sosial pada tahun 2018 dengan indikator capaian Lanjut Usia

Terlantar yang dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya ditargetkan sebanyak

4.272 orang atau 1,29 % dari populasi sebanyak 331.217 orang, telah

menjangkau sebanyak 3.643 orang atau 1,1 %, dengan capaian kinerja

sebesar 85.27 % (kategori “ baik”).

g. Indikator % Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar

yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan

fungsi sosialnya

Penanganan terhadap Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

terlantar melalui serangkaian pelaksanaan program/kegiatan pelayanan

rehabilitasi sosial pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 51 orang atau

0,55 % dari populasi sebanyak 9.298 orang dan telah menjangkau

sebanyak 40 orang atau 0,43 %, dengan capaian kinerja sebesar 78,2 %

(kategori “Baik).

h. Indikator % Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang dapat

memenuhi

kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

Penanganan terhadap Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan melalui

serangkaian pelaksanaan program/kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial

pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 8 orang atau 0,20 % dari populasi

sebanyak 4.314 orang dan telah menjangkau sebanyak 7 orang atau 0,18

%, dengan capaian kinerja sebesar 90 % (kategori “baik).

i. Indikator % Masyarakat Didaerah Terpencil dan Tertinggal yang

dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi

sosialnya

Sedangkan Penanganan terhadap masyarakat didaerah terpencil melalui

serangkaian pelaksanaan program pelayanan rehabilitasi sosial pada

tahun 2018 ditargetkan sebanyak 727 orang atau 2,56 % dari populasi


43 LKIP

sebesar 28.422 orang, realisasi penanganan sebanyak 642 orang atau

2,26 %, dengan capaian kinerja sebesar 88,2 % (kategori “ baik”).

j. Indikator % Korban Bencana dan Orang Terlantar yang dapat

memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi

sosialnya

Penanganan terhadap Korban Bencana dan Orang Terlantar melalui

program perlindungan sosial korban bencana pada tahun 2018 ditargetkan

sebanyak 1.875 orang atau 0,85 % dari populasi sebesar 220.693 orang,

realisasi penanganan sebanyak 14.217 orang atau 6,44 %,dengan

capaian kinerja sebesar 757,8 % (kategori “Sangat Baik”).

2. Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS) dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial

TUJUAN 2

SASARAN 2

Meningkatkan partrisipasi Potensi dan Sumber kesejahteraan (PSKS) dalam penyelengaraan Usaha Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial

Pengukuran terhadap sasaran ke 2 meningkatnya partisipasi PSKS dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

PENGUKURAN KINERJA PARTISIPASI PSKS DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIK TARGET REALISASI

CAPAIAN (%)

KATEGORI

URAIAN INDIKATOR

Meningkatnya PartisipasiPotensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

% Kader PSKS (Orsos, Karang Taruna, Tagana, PSM, WKSBM, TKSK, Sakti Peksos, Pekerja Sosial, Pendamping) yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan

5,35 9,5 178,8 Sangat Baik


44 LKIP

sosial terhadap PMKS

% Kader Masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial

14,64

11,3 77,18 Baik

% Kader Masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

5,76 6,3 109,3 Sangat Baik

% Dunia Usaha Peduli Sosial yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)


Sumber: Renstra (2013-2018), Renja, RKT dan PK Dinas Sosial, diolah

Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

dapat diukur seberapa besar capaian 4 (empat) indikator yang menjadi ukuran

yaitu persentase Organisasi Sosial (Orsos) dan PSM, Karang Taruna,

WKSBM, dan TKSK yang mendapatkan pembinaan dan memberikan

pelayanan pada PMKS. Sebagaimana telah tergambar pada tabel diatas

dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Indikator % Kader PSKS (Organisasi Sosial, Karang Taruna, Tagana,

PSM, WKSBM, TKSK, sakti peksos, pekerja sosial, pendamping) yang

melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS

Pembinaan Organisasi Sosial pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 1.397

Orsos/LKS atau 5,35 % dari jumlah Orsos sebanyak 26.127 Orsos, terealisasi


45 LKIP

sebanyak 2.500 Orsos atau 9,5% dengan capaian kinerja sebesar 178,8 %

(kategori “sangat baik”).

b. Indikator % kader Masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam

rangka penumbuhan kesadaran dalam pembangunan Kesejahteraan

Sosial

Masyarakat yang mengikuti kegiatan dalam rangka penumbuhan kesadaran

dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun 2018 telah mencapai 3.824

orang atau 14,64 % dari total jumlah masyarakat yang diharapkan

berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebanyak 26.127

orang, terealisasi sebanyak 2.952 orang masyakat berpartisipasi dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau 11,3%, dengan capaian kinerja

sebesar 77,18 % (kategori ”baik”).

c. Indikator % kader Masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam

rangka penumbuhan kesadaran terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan

kesetiakawanan sosial

Sedangkan Masyarakat yg mengikuti kegiatan penumbuhan kesadaran

terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial tahun 2018

mencapai 850 orang atau 5,76 % dari jumlah masyarakat yang mengikuti

kegiatan penumbuhan kesadaran terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan

kesetiakawanan sosial di Jawa Barat sebanyak 14.758 orang, terealisasi 932

orang atau 6,3%, dengan capaian kinerja sebesar 109,3 % (kategori”sangat

baik”).

d. Indikator % Dunia Usaha Peduli Sosial yang melaksanakan Usaha

Kesejahteraan Sosial (UKS)

Memperhatikan hasil pengukuran sebagaimana pada tabel diatas dapat

dijelaskan bahwa pada tahun 2018 Dunia Usaha Peduli Sosial yang

melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial ditergetkan sebanyak 128

perusahaan atau 1,57 % dari jumlah Dunia Usaha Peduli Sosial sebanyak

8.157 perusahaan, terealisasi sebanyak 278 perusahaan atau 3,4% , dengan

capaian kinerja sebesar 217 % (kategori “sangat baik”). Capaian ini dicapai

melalui implementasi Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan

Peningkatan pendayagunaan sumber dana Sosial dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial.

46


BAB IV

EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

IV.1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Persentase keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya

dan dapat menjalankan fungsi sosialnya, persentase penyandang cacat yang

dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya,

persentase anak terlantar, Jalanan, dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya, Korban

Bencana dan Orang Terlantar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat

menjalankan fungsi sosialnya, dapat melampaui target dengan kategori sangat

baik karena ada penambahan anggaran yang berfokus kepada penurunan

kemiskinan dan adanya peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat

dan badan usaha yang turut berperan dan menurunkan kemiskinan.

Persentase gelandangan, pengemis dan eks gelandangan psikotik yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya,

persentase wanita tuna sosial yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan

dapat menjalankan fungsi sosialnya, persentase lanjut usia terlantar yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya,

persentase korban tindak kekerasan dan pekerja migran dapat memenuhi

kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya, persentase bekas

warga binaan pemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan

dapat menjalankan fungsi sosialnya, persentase masyarakat di daerah terpencil

yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi

sosialnya, tidak dapat mencapai target namun dapat kategori baik. Hal ini

disebabkan meningkatnya populasi PMKS untuk gelandangan, pengemis dan eks

gelandangan psikotik, wanita tuna sosial, lanjut usia terlantar, korban tindak

kekerasan dan pekerja migran, dan warga binaan permasyarakatan, sedangkan

panti untuk membantu PMKS tersebut diatas terbatas kapasitasnya dan

penjangkauan untuk melaksanakan rehabilitasi oleh PSKS masing-masing daerah

terbatas kemampuannya.

Peningkatan populasi PMKS tersebut disebabkan semakin kompleks dan

rumitnya permasalahan sosial yang dialami oleh individu dan daerah sehingga

tidak mampu terselesaikan secara efektif oleh daerah dan invidu tersebut.

Bantuan sosial dan pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan lembaga serta

47


badan usaha sangat diperlukan, bukan hanya dalam hal keuangan/penganggaran,

namun yang sangat dibutuhkan adalah penguatan atau kemampuan suatu

individu dan daerah dalam menghadapi suatu masalah kesejahteraan sosial dan

bencana sosial.


68

LKIP

Tabel 4.2 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA % CAPAIAN

KINERJA % PENYERAPAN

ANGGARAN RUMUS (100%-

KOLOM 5)=

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Persentase Keluarga Miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

191,3 100 0

Persentase Penyandang disabilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

143,8 99,65 0,35

Persentase Anak Terlantar, Jalanan, dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

128,3 96,85 3,15

Persentase Gelandangan, Pengemis dan Eks Gelandangan Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

104,2 98,1 1,90

Persentase Wanita Tuna Susila yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

132,9 98,2 1,80

Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

130,2 96,3 3,70

Persentase Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

90,9 83,71 16,29

Persentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

90 - -

Persentase Masyarakat di Daerah Terpencil dan Tertinggal yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

91 100 0

Persentase Korban Bencana dan Orang Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

90,5 100 0


69

LKIP

2

Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial

Persentase Kader PSKS (Orsos, Karang Taruna, Tagana, PSM, WKSBM, TKSK, Sakti Peksos, Pekerja Sosial) yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS

100 100 0

Persentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial

100 100 0

Persentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

100 100 0

Persentase Dunia Usaha Peduli Sosial yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

100 100 0

Sumber: Renstra (2013-2018), Renja, RKT, DPA, DIPA dan PK Dinas Sosial, Laporan Keuangan diolah


70

LKIP

Tabel 4.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -2018

No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi

Target SPM

Target IKK

Target Indikator lainnya

Target OPD Tahun Ke

Realisasi Capaian Tahun Ke

2014 1

2015 2

2016 3

2017 4

2018 5

2014 1

2015 2

2016 3

2017 4

2018 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Prosentase Keluarga Miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

25,00 0,16 0,18 0,19 0,21 0,23 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42

2 Prosentase Penyandang disabilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 0,61 0,67 0,74 0,81 0,89 0,80 0,88 0,97 1,06 1,16

3 Prosentase Anak Terlantar, Jalanan, dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 1,23 1,35 1,49 1,64 1,80 1,43 1,57 1,73 1,90 2,09

4 Prosentase Gelandangan, Pengemis dan Eks Gelandangan Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 12,45 13,70 15,06 16,57 18,23 14,28 15,71 17,28 19,00 20.90

5 Prosentase Wanita Tuna Susila yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 4,15 4,57 5,02 5,52 6,07 5,03 5,53 6,08 6,68 7,34


71

LKIP

6 Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 0,88 0,97 1,06 1,17 1,29 1,06 1,16 1,28 1,40 1,54

7 Prosentase Korban Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 4,04 4,44 4,89 5,38 4,25 4,68 5,15 5,66

8 Prosentase Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 0,37 0,41 0,45 0,50 0,55 0,37 0,41 0,45 0,49 0,53

9 Prosentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17

10 Prosentase Masyarakat di Daerah Terpencil dan Tertinggal yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 1,75 1,93 2,12 2,33 2,56 1,75 1,93 2,12 2,33 2,56

11 Prosentase Korban Bencana dan Orang Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

80,00 0,58 0,64 0,70 0,77 0,85 0,58 0,64 0,70 0,77 0,84


72

LKIP

12 Prosentase Kader PSKS (Orsos, Karang Taruna, Tagana) yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS

15,00 2,33 2,56 2,82 3,10 5,35 2,33 2,56 2,82 3,10 3,41

13 Prosentase Kader PSKS (PSM, WKSBM, TKSK, Sakti Peksos, Pekerja Sosial, Pendamping) yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS

15,00 4,98 5,48 6,03 6,63 4,98 5,48 6,03 6,63

14 Prosentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial

15,00 10,00 11,00 12,10 13,31 14,64 10,00 11 12 13,2 14,52

15 Prosentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

15,00 3,93 4,32 4,76 5,24 5,76 3,93 4,32 4,75 5,22 5,74

16 Prosentase Dunia Usaha Peduli Sosial yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

15,00 0,98 1,19 1,30 1,43 1,57 0,98 1,19 1,31 1,44 1,58


49

LKIP

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2018

No. Prog/ Keg

Program / Kegiatan Anggaran

Perubahan

Realisasi % Sisa

(Rp) (Rp) (Rp)

028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

0001 Kegiatan Kegiatan Layanan dan Pemberdayaan Sosial Remaja Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (BPSBR) Cibabat Cimahi dan Sub Unit Rumah Pemberdayaan

217.353.200

217.353.200

100.00

%

0


0004 Kegiatan KEGIATAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN REMAJA PUTUS SEKOLAH BALAI PEMBERDAYAAN SOSIAL BINA REMAJA( BPSBR ) CIBABAT CIMAHI DAN SUB UNIT RUMAH PEMBERDAYAAN

93.080.768

93.080.768

100.00

%

0


0005 Kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di BRSPD Cibabat - Cimahi

97.000.000

97.000.000

100.00

%

0


0006 Kegiatan Hari Disabilitas Internasional Tk Provinsi Jawa Barat

274.955.000

274.886.900

99.98%

68.100


0007 Kegiatan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

616.903.000 612.727.048

99.32% 4.175.952


0008 Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Kelayan Wanita Tuna Susila di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Cirebon dan Sub Unit

20.875.000

20.875.000

100.00

%

0


0009 Kegiatan kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum

200.833.600

198.363.500 98.77% 2.470.100


0010 Kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (LPKSABH) Pagaden Subang

630.187.500 528.991.500 83.94% 101.196.000


0011 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar 226.645.500

221.330.000 97.65% 5.315.500


0012 Kegiatan Penanganan dan Pemulangan PMKS Jalanan (Gelandangan, Pengemis, Tuna Sosial, dan Eks Psikotok) Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

381.230.200 373.971.050 98.10% 7.259.150



50

LKIP

0013 Kegiatan Kegiatan Hari Anak Nasional 131.889.000 130.589.000 99.01% 1.300.000


0014 Kegiatan Kegiatan Penanganan Anak Jalanan 156.696.850 142.465.000 90.92% 14.231.850


0015 Kegiatan Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran PMKS di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Sub Unit

68.945.000

68.945.000

100.00

%

0


0016 Kegiatan Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS di PRSBK

334.133.400

334.133.400 100.00%

0


0017 Kegiatan kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika di Luar Balai

211.322.500

209.766.250 99.26% 1.556.250


0018 Kegiatan kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Luar Balai

459.729.200 459.357.650

99.92% 371.550


0019 Kegiatan kegiatan Bimbingan Sosial dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

404.015.850

338.199.530

83.71%

65.816.320


0020 Kegiatan Kegiatan Hari Lanjut Usia 282.804.700

280.919.500

99.33% 1.885.200


0021 Kegiatan Kegiatan Lanjut Usia di Luar Balai 258.409.200 240.509.500 93.07% 17.899.700


0022 Kegiatan Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Kelayan BRSPD Cibabat - Cimahi

63.895.000

63.895.000

100.00

%

0


0023 Kegiatan Rehabilitasi Sosial ABH di BRSMP Cileungsi Bogor

368.258.600

368.258.600

100.00

%

0


0024 Kegiatan TIM REAKSI CEPAT (TRC) BIDANG REHSOS

264.230.000

246.623.500

93.34%

17.606.500


0025 Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran ABH di PRSABH Cileungsi Bogr

97.507.500

97.507.500

100.00

%

0


0026 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di BRSKW dan Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial

396.163.500

396.163.500 100.00%

0


0029 Kegiatan LAYANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL REMAJA UPTD PANTI PEMBERDAYAAN SOSIAL BINA REMAJA DAN SATUAN PELAYANAN

3.006.675.400

3.003.778.8

50

99.90% 2.896.550


51

LKIP


0030 Kegiatan KEGIATAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN REMAJA PUTUS SEKOLAH UPTD PANTI PEMBERDAYAAN SOSIAL BINA REMAJA DAN SATUAN PELAYANAN

521.906.332

521.906.300 100.00%

0


0031 Kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh Cibabat - Cimahi

2.221.323.500

2.205.719.7

74

99.30%

15.603.726


0032 Kegiatan Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Kelayan Wanita Tuna Susila di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan

789.325.000

785.269.150 99.49% 4.055.850


0033 Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran PMKS di UPTD PRS Bina Karya dan Satuan Pelayanan

762.505.000

640.485.500

84.00%

122.019.500


0034 Kegiatan Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS di UPTD PRS Bina Karya dan Satuan Pelayanan

2.018.940.070

1.881.096.2

50

93.17% 137.843.820


0035 Kegiatan Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Kelayan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh Cibabat - Cimahi

320.930.850

318.095.500 99.12% 2.835.350


0036 Kegiatan Rehabilitasi Sosial ABH di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum

1.144.859.440 1.114.776.8

00

97.37% 30.082.640


0037 Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran ABH di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum

222.865.350

220.759.997 99.06% 2.105.353


0038 Kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan

1.675.812.200

1.665.623.9

50

99.39% 10.188.250

029 Program Pemberdayaan Sosial

0001 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahtraan sosial Masyarakat Adat

223.949.600

222.002.950

99.13%

1.946.650


0002 Kegiatan Potensi sumber Kesejahraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan kesejahtraan Sosial

212.432.500

188.891.250 88.92% 23.541.250


0003 Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kesejahtraan Sosial (TKSK) dalam Penyelenggaraan Kesejahtraan Sosial

2.265.500.000 2.265.188.250

99.99% 311.750


52

LKIP


0004 Kegiatan Peningkatan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahtraan Sosial

166.062.150

165.632.650 99.74% 4295.500


0005 Kegiatan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiawanan Sosial

219.192.050

211.350.250

96.42% 7.841.800


0006 Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perkotaan 232.193.340

230.193.340

99.14%

2.000.000


0007 Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pesisir 268.106.700

262.106.700

97.76%

6.000.000


0008 Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pedesaan 382.347.200

382.347.200

100.00

%

0


0009 Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Melalui KUBE

246.250.000

246.250.000

100.00

%

0


0010 Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pedesaan WRSE Melalui KUBE

416.600.000

416.600.000 100.00%

0


0011 Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pesisir Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Melalui KUBE

241.650.000

241.650.000

100.00

%

0

030 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

0001 Kegiatan PENERIMAAN DAN PENYALURAN DI BPSTW CIPARAY DAN SUB UNIT RUMAH PERLINDUNGAN

52.550.000

52.550.000

100.00

%

0


0002 Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia di BPSTW dan Sub Unit Rumah Perlindungan

1.475.691.450

1.475.691.450

100.00

%

0


0003 Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak di BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan

855.930.425 855.930.425 100.00%

0


0004 Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Anak di BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan

40.552.000 40.552.000 100.00%

0


0005 Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) 1.466.757.800

1.276.846.500

87.05% 189.911.300


0006 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana 4.366.950.000

3.915.336.285

89.66% 451.613.715



53

LKIP

0007 Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan satuan Pelayanan

239.256.250

239.001.250 99.89% 255.000


0008 Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia di UPTD Panti Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan

7.142.952.850

7.126.812.640

99.77% 16.140.210


0009 Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan Satuan Pelayanan

8.797.874.275 8.535.178.6

96

97.01% 262.695.579


0010 Kegiatan Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran Anak di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan.

396.478.030

379.041.250

95.60% 17.436.780

031 Program Pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

0002 Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial 221.737.400

221.493.250 99.89% 244.150


0003 Kegiatan PENGEMBANGAN PELATIHAN UNTUK PENINGKATAN PENGETAHUAN, KEMAMPUAN DAN PEMBERDAYAAN TKS TAHUN 2018

26.087.025 26.087.025

100.00%

0


0006 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Untuk Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Pada UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

904.704.000 895.880.050 99.02% 8.823.950


0008 Kegiatan Pengembangan Pelatihan Untuk Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Pada UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

252.861.475 238.929.050

94.49% 13.923.425

055 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

0005 Kegiatan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data PBIJK, PMKS dan PSKS

162.795.480

120.269.238

73.88% 42.526.242

098 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah


54

LKIP

0006 Kegiatan Kegiatan Sinegritas Penyusunan Program dan Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial

183.163.000

180.443.000 98.51% 2.720.000


0007 Kegiatan Kegiatan Perancanaan Program Dan Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial

212.809.500

195.977.775

92.09% 16.831.725


0008 Kegiatan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dan Pelaporan Program Dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

31.519.000 18.519.000

58.76% 13.000.000


0009 Kegiatan Kegiatan Penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

170.760.200

153.068.970

89.64% 17.691.230


0010 Kegiatan Kegiatan Konsultasi Dalam Rangka Sinergitas Program Dan Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial

293.613.990 222.435.513

75.76% 71.178.477

101 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0033 Kegiatan Pengelolaan keuangan daerah Dinas Sosial

116.111.800 113.370.700

97.64% 2.741.100

103 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

0078 Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Kesejahteraan Aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Penyedian Kerohanian, Sarana dan Prasaranan Olahraga serta Pakaian Aparatur

409.710.750 354.398.000

86.50% 55.312.750

103 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

0079 Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Kesejahteraan Aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Penyedian Diklat/Kursus Singkat, dan Bimtek Aparatur

522.667.630

297.622.000

56.94%

225.045.630

109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

0054 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya BPPKS Cimahi

65.802.360

65.802.360

100.00%

0


0195 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan

42.404.763

42.404.763 100.00%

0



55

LKIP

0196 Kegiatan Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Penyedian Alat Pendukung Fasilitas antor

426.441.000 302.814.188

71.01% 123.626.812


0197 Kegiatan Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Penyedian Jasa Keamanan dan Kebersihan

1.171.500.400 1.137.458.300

97.09% 34.042.100


0198 Kegiatan Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Penyedian Pemeliharaan Kendaraan Dinas

575.590.700 530.513.093

92.17% 45.077.607


0199 Kegiatan Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Memelihara Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor

1.492.723.000

1.475.640.050

98.86% 17.082.950


0200 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor

21.810.687 21.810.687 100.00%

0


0201 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor LPKS ABH Pagaden Subang Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

67.959.200

67.789.000

99.75%

170.200


0202 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor LPKS ABH Pagaden Subang Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

24.485.300

22.980.735

93.86%

1.504.565


0203 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor LPKS ABH Subang Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

23.086.200

22.099.650

95.73%

986.550


0204 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor BRSPD

26.465.806

26.465.806

100.00

%

0


0205 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan

157.904.270 157.904.270 100.00%

0


56

LKIP


0206 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor BRSPD Cibabat - Cimahi

4.088.000

4.088.000

100.00%

0


0207 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan

51.955.255

51.955.255

100.00

%

0


0209 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor

19.066.916

19.066.916

100.00

%

0


0210 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub Unit

19.465.464 19.465.464

100.00%

0


0211 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya

4.800.000

4.800.000

100.00

%

0


0212 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas BRSPD Cibabat - Cimahi

9.144.900

9.144.900

100.00

%

0


0213 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas BPPKS

7.218.000

7.218.000

100.00

%

0


0214 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di BRSPD Cibabat - Cimahi

89.740.000

89.740.000

100.00

%

0


0215 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas

22.417.300

22.417.300

100.00

%

0


0216 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub Unit

142.813.982

142.813.982 100.00%

0



57

LKIP

0217 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor BPPKS

6.050.000

6.050.000 100.00%

0


0218 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas di BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub Unit

15.175.000

15.175.000

100.00

%

0


0219 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan,Fasilitas dan Gedung Kantor Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor BRSBK dan SUb Unit

38.000.000

38.000.000

100.00

%

0


0220 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub Unit

70.614.000

70.614.000

100.00

%

0


0221 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor BPSTW Ciparay Bandung dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

78.324.289

78.324.289

100.00

%

0


0222 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di BPSTW Ciparay Bandung dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

283.162.000 283.162.000 100.00%

0


0223 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas BPSTW Ciparay Bandung dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

39.769.392

39.769.392

100.00

%

0


0224 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor BPSTW Ciparay Bandung dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

13.800.000 13.800.000 100.00%

0


0225 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas pada BRSKW Cirebon

10.123.500

10.123.500

100.00

%

0


0227 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya pada BRSKW Cirebon dan Sub Unit

90.068.000 90.068.000

100.00%

0


58

LKIP


0232 Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya

133.344.700

133.344.700

100.00

%

0


0233 Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas

7.899.095

7.899.095

100.00

%

0


0234 Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di PRSABH Cileungsi Bogor

5.970.000

5.970.000

100.00

%

0


0235 Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor PRSABH Cileungsi Bogor

19.512.744

19.512.744

100.00

%

0


0874 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya

225.595.310

225.573.700

99.99%

0


0875 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas KantorUPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan

250.604.837 202.881.973

80.96% 0


0876 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor PPKS

78.053.057

76.492.014

98.00%

0


0877 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh

131.252.400 122.537.157

93.36% 0


0878 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan

841.021.630

840.994.562

100.00%

0


0879 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh

218.916.400

217.769.400

99.48%

1.147.000



59

LKIP

0880 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan

237.970.745 226.502.074 95.18% 11.468.671


0881 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan

202.141.900

170.481.000 84.34% 31.660.900


0882 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD PRS Bina Karya dan Satuan Pelayanan

98.462.584

66.892.069

67.94% 31.570.515


0883 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan

99.019.036 69.572.807 70.26% 29.446.229


0884 Kegiatan kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan kebersihan Beserta Peralatannya Kantor UPTD PRS Bina Karya dan Satuan Pelayanan

556.922.800 556.918.700

100.00%

0


0885 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh Cibabat - Cimahi

42.004.000

40.074.200

95.41% 1.929.800


0886 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas PPKS

16.293.000 15.869.200

97.40% 423.800


0887 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh Cibabat - Cimahi

275.185.000 275.185.000

100.00%

0


0888 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor UPTD PRS Bina Karya dan Satuan Pelayanan

99.809.400 91.636.200

91.81% 8.173.200


60

LKIP


0889 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan satuan Pelayanan

395.198.018

393.664.900 99.61% 1.533.118


0890 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan perabotan, Fasilitas Gedung Kantor PPKS

32.427.000

32.424.000 99.99% 3000


0891 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas di UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan

68.610.700

68.307.200

99.56%

303.500


0892 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor, Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor BRSBK UPTD PRS Bina Karya dan satuan Pelayanan

219.485.000 218.912.000

99.74% 573.000


0893 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung KantorUPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan

45.976.000

45.976.000 100.00%

0


0894 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan

254.402.711

250.301.314

98.39% 4.101.397


0895 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan

1.424.515.000

1.423.420.4

40

99.92% 1.094.560


0896 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan

204.491.500 201.717.330

98.64% 2.774.170


0897 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan

422.261.400

408.133.800

96.65% 14.127.600


61

LKIP


0898 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan

47.711.800

47.208.500 98.95% 503.300


0899 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan

244.927.800

244.195.000

99.70%

732.300


0900 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan

298.639.950

298.602.500

99.99%

37.450


0901 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum

432.165.800

429.194.800

99.31% 2.971.000


0902 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum

41.371.405

37.323.863

90.22% 4.047.542


0903 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum

195.289.200 195.082.636

99.89% 206.564


0904 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum

69.242.056 62.701.910 90.55% 6.540.146

110 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0050 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

1.155.949.100 1.124.198.0

50

97.25% 31.751.050


0051 Kegiatan Pembangunan Gedung BPPKS Cibabat Cimahi Tahap I

2.190.810.000 1.868.615.053

85.29% 322.194.947



62

LKIP

0052 Kegiatan Pembangunan Gedung Sub Unit RPSTW Karawang

4.000.000.000

3.601.309.923

90.03% 398.690.077


0053 Kegiatan DED Sub Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial Psikotik Cisarua Bandung Barat

246.250.000

239.166.000

97.12% 7.084.000

111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0224 Kegiatan Administrasi Perkantoran LPKS ABH Pagaden Subang Dinas Sosial Prov. Jabar, Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor

7.200.000 7.200.000

100.00%

0


0225 Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan

21.565.236

21.565.236

100.00%

0


0226 Kegiatan Pembenahan Arsip Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

149.910.000 148.170.000 98.84% 1.740.000


0227 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Administrasi Perkantoran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

399.760.000 344.830.500 86.26% 54.929.500


0228 Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

913.008.298 827.959.800 95.94% 85.048.498


0229 Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

-

Rp -

0.00%


0230 Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Internal Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

1.332.780.000 1.062.148.9

34

79.69% 270.631.066


0231 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis pakai Kantor

20.227.500

20.227.500

100.00%

0


0232 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor

16.785.000 16.785.000

100.00%

0


0234 Kegiatan Kegiatan Administrasi Perkantoran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor LPKS ABH Pagaden Subang

90.800.000

89.703.734

98.79% 1.096.266


0235 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub Unit

38.822.194

38.822.194

100.00

%

0



63

LKIP

0236 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub Unit

2.000.000 2.000.000 100.00%

0


0237 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor

12.317.600 12.317.600 100.00%

0


0238 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Pakai Habis Pakai Kantor BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan

22.551.400

22.551.400

100.00

%

0


0239 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub Unit

16.375.000 16.375.000

100.00%

0


0240 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan

1.200.000 1.200.000

100.00%

0


0241 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor

29.626.862

29.626.862

100.00%

0


0242 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor BRSPD Cibabat - Cimahi

15.140.500

15.140.500

100.00%

0


0243 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan

28.991.420 28.991.420

100.00%

0


0244 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor BRSPD Cibabat - Cimahi

3.322.000

3.322.000 100.00%

0


0245 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor

8.040.000

8.040.000

100.00%

0


0246 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di BRSPD Cibabat - Cimahi

3.369.000 3.369.000 100.00%

0


0247 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor BPSTW Ciparay Bandung dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

5.753.588

5.753.588

100.00%

0


0249 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor BPSTW Ciparay Bandung dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

18.720.000 18.720.000

100.00%

0



64

LKIP

0250 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor pada BRSKW Cirebon dan Sub Unit

34.840.500

34.840.500 100.00%

0


0252 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor pada BRSKW Cirebon dan Sub Unit

37.430.747

37.430.747 100.00%

0


0253 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor pada BRSKW Cirebon dan Sub Unit

21.230.000

21.230.000

100.00

%

0


0255 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor BPPKS

12.994.000

12.994.000 100.00%

0


0256 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub Unit

7.732.000

7.732.000

100.00

%

0


0257 Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor PRSABH Cileungsi Bogor

6.607.500

6.607.500 100.00%

0


0258 Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor PRSABH Cileungsi Bogor

19.492.500 19.492.500

100.00%

0


0259 Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor PRSABH Cileungsi Bogor

1.450.000 1.450.000 100.00%

0


0260 Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor PRSABH Cileungsi Bogor

20.335.500

20.335.500 100.00%

0


0261 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor - BPSTW dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Sub Unit

4.946.900

4.946.900

100.00

%

0


0949 Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan

152.398.764 118.958.672 78.06% 33.440.092


0950 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang habis pakai kantor UPTD PPKS

38.197.500

33.356.600

87.33%

4.840.900


0951 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD PPKS

50.355.000 50.355.000 100.00%

0


0952 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sewa Publikasi dan dokumentasi Kantor PPKS

1.500.000

1.500.000 100.00%

0



65

LKIP

0953 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan

137.650.106

119.107.062 86.53% 18.543.044


0954 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan

8.000.000 8.000.000 100.00%

0


0955 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor BRSBK UPTD PRS Bina Karya dan Satuan Pelayanan

46.629.100 46.628.300

100.00%

0


0956 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Pakai Habis Pakai Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan

60.998.600

60.937.000 99.90% 61.600


0957 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan

82.575.000

82.575.000 100.00%

0


0958 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan

6.000.000

6.000.000 100.00%

0


0959 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD PRS Bina Karya dan Satuan Pelayanan

135.793.138 132.801.316

97.80% 2.991.822


0960 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh Cibabat - Cimahi

45.591.500

45.301.000

99.36% 290.500


0961 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan

147.211.020 142.411.000 96.74% 4.800.020


0962 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh Cibabat - Cimahi

13.285.600 13.285.600

100.00%

0


0963 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD PRS Bina Karrya dan Satuan Pelayanan

159.673.000 134.410.000

84.18% 25.263.000



66

LKIP

0964 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh Cibabat - Cimahi

51.771.000 51.256.000

99.01% 515.000


0965 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan

19.675.000 17.016.275

86.49% 2.658.725


0966

Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan

8.405.100

8.395.650

99.89% 9450


0967 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan

140.837.300 140.597.500 99.83% 239.800


0968 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan

107.254.500 106.632.000

99.42% 622.500


0969 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan

215.737.853

148.853.404 69.00% 66.884.449


0970 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan

67.331.000 64.610.250

95.96% 2.720.750


0971 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor PPKS

81.954.000

50.984.750

62.21% 30.969.250


0972 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan

30.909.500

30.909.500

100.00

%

0


0973 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum

49.019.500

46.166.500

94.18% 2.853.000


0974 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum

63.318.000

46.165.000

72.91% 17.153.000



67

LKIP

0975 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum

97.582.000

96.385.000 98.77% 1.197.000


0976 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum

121.090.500

117.981.503

97.43% 3.108.997


0977 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan

40.625.700 40.625.700

100.00%

0

JUMLAH

78.308.392.368

74.461.196.835

95.09%

3.847.195.533

Tabel 4.2 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber: Renstra (2013-2018), Renja, RKT, DPA, DIPA dan PK Dinas Sosial, Laporan Keuangan diolah


93

LKIP

Tabel 4.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -2018

No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi

Target SPM

Target IKK

Target Indikator lainnya

Target OPD Tahun Ke

Realisasi Capaian Tahun Ke

2014 1

2015 2

2016 3

2017 4

2018 5

2014 1

2015 2

2016 3

2017 4

2018 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Prosentase Keluarga Miskin yang

dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

25,00 0,16 0,18 0,19 0,21 0,23 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42

2 Prosentase Penyandang disabilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 0,61 0,67 0,74 0,81 0,89 0,80 0,88 0,97 1,06 1,16

3 Prosentase Anak Terlantar, Jalanan, dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 1,23 1,35 1,49 1,64 1,80 1,43 1,57 1,73 1,90 2,09

4 Prosentase Gelandangan, Pengemis dan Eks Gelandangan Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 12,45 13,70 15,06 16,57 18,23 14,28 15,71 17,28 19,00 20.90

5 Prosentase Wanita Tuna Susila yang dapat memenuhi kebutuhan

33,75 4,15 4,57 5,02 5,52 6,07 5,03 5,53 6,08 6,68 7,34


94

LKIP


6 Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 0,88 0,97 1,06 1,17 1,29 1,06 1,16 1,28 1,40 1,54

7 Prosentase Korban Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 4,04 4,44 4,89 5,38 4,25 4,68 5,15 5,66

8 Prosentase Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 0,37 0,41 0,45 0,50 0,55 0,37 0,41 0,45 0,49 0,53

9 Prosentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17

10 Prosentase Masyarakat di Daerah Terpencil dan Tertinggal yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

33,75 1,75 1,93 2,12 2,33 2,56 1,75 1,93 2,12 2,33 2,56

11 Prosentase Korban Bencana dan Orang Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya

80,00 0,58 0,64 0,70 0,77 0,85 0,58 0,64 0,70 0,77 0,84


95

LKIP

12 Prosentase Kader PSKS (Orsos, Karang Taruna, Tagana) yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS

15,00 2,33 2,56 2,82 3,10 5,35 2,33 2,56 2,82 3,10 3,41

13 Prosentase Kader PSKS (PSM, WKSBM, TKSK, Sakti Peksos, Pekerja Sosial, Pendamping) yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS

15,00 4,98 5,48 6,03 6,63 4,98 5,48 6,03 6,63

14 Prosentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial

15,00 10,00 11,00 12,10 13,31 14,64 10,00 11 12 13,2 14,52

15 Prosentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

15,00 3,93 4,32 4,76 5,24 5,76 3,93 4,32 4,75 5,22 5,74

16 Prosentase Dunia Usaha Peduli Sosial yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

15,00 0,98 1,19 1,30 1,43 1,57 0,98 1,19 1,31 1,44 1,58


96

LKIP

laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018 - … · 2020. 2. 17. · laporan kinerja instansi...

Documents