laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) badan ... · tahun 2014 tentang petunjuk teknis...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
TAHUN 2017
DENPASAR
2018
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja
adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai
hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk
memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah
dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi
pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
Penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, RPJMD Provinsi Bali 2013-2018, serta
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2013-2018.
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka
mewujudkan good government, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat
kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
1.2 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Perangkat Daerah, Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Bali dapat dilihat pada Gambar 1.1
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
2
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
Sumber : Perda Nomor 10 Tahun 2016
1.3 Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Bali, mempunyai tugas : melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang keuangan sub
pengelolaan keuangan dan aset, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan
dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas
pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali mempunyai fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang keuangan sub bidang pengelolaan
keuangan dan aset;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan
keuangan dan aset;
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
3
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset; dan
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas :
a. menyusun, mengkoordinasikan rencana dan program kerja Badan;
b. merumuskan kebijakan umum Pengelolaan Keuangan Daerah aset daerah yang
menjadi kewenangan Provinsi;
c. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. mengkoordinasikan para Kepala Bidang dan Kepala UPT;
f. memberi petunjuk kepada Kepala Bidang untuk mengadakan koordinasi dengan SKPD
sesuai dengan bidang tugasnya;
g. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang
tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan pengelolaan, koordinasi dan pelayanan administrasi keuangan kepada
SKPD;
i. melakukan otorisasi Rancangan DPA;
j. menandatangani DPA, Anggaran Kas dan SPD;
k. menyusun rancangan APBD dan Perubahan APBD;
l. melaksanakan Akuntansi Keuangan dan Aset Daerah;
m. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;
n. menyusun perhitungan alokasi bagi hasil dan pencairan Pajak Daerah kepada
Kabupaten/Kota;
o. menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Daftar Penguji, surat-surat
berharga lainnya atas beban APBD atas nama Gubernur berdasarkan DPA, SPD;
p. melaksanakan Akuntansi Keuangan Daerah;
q. menyusun laporan Kinerja semester I dan pronogsis 6 (enam) bulan berikutnya serta
Laporan Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD;
r. melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD
Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
4
s. melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran
Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
t. mengolah bahan, data, dan menyiapkan rumusan Indikator Kinerja Utama, Penetapan
Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali;
u. memfasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota;
v. melaksanakan pengelolaan keuangan Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai
dan Pembiayaan;
w. melaksanakan sistem pengendalian intern;
x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
z. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang keuangan dan
aset daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
a.a menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPT Badan;
a.b menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan;
1.4 Keuangan
Anggaran Belanja Langsung pada APBD Provinsi Bali sampai dengan anggaran
perubahan 2017 yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
sejumlah Rp 16.682.256.665,- dengan rincian sesuai tabel dibawah :
Tabel 1.1. Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
(perubahan) Tahun Anggaran 2017
Uraian Pagu (Rp)
Belanja Langsung 16.682.258.665
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.192.499.477
Penyediaan jasa surat menyurat 4.462.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 124.500.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.393.421.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 637.932.662
Penyediaan alat tulis kantor 167.911.700
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 40.654.700
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 25.000.000
Penyediaan bahan bacaan fan peraturan perundang-undangan 30.000.000
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
5
Penyediaan makanan dan minuman 64.500.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 576.960.000
Upacara keagamaan 32.900.000
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 694.005.875
Penataan dokumen keuangan daerah 400.251.520
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.269.254.744
Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas 350.669.500
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.681.590.244
Pemeliharaan rutim/berkala perlengkapan gedung kantor 103.420.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 108.575.000
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 25.000.000
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 7.103.312.044
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 1.754.233.000
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 153.347.000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 467.887.500
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 145.400.000
Pengelolaan Belanja Pegawai dan Penerbitan SP2D 356.373.000
Pengelolaan Belanja Tidak Langsung diluar Belanja Pegawai dan Pengeluaran
Pembiayaan
361.463.344
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD) 316.536.100
Pengelolaan Belanja Daerah dan Penerbitan SP2D Perbendaharaan 600.689.700
Peningkatan Sistem Informasi pengelola keuangan daerah 1.057.356.000
Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan Daerah 125.000.000
Penilaian penerapan PPK BLUD 83.775.400
Evaluasi dan Pembinaan penatausahaan keuangan daerah 136.000.000
Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali 347.000.000
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1.740.742.000
Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD kab/kota
1.460.333.600
Evaluasi Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota dan
Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kab/Kota
46.774.000
Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan
peraturan bupati/walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota
155.970.000
Koordinasi pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota 57.664.800
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah 1.376.450.000
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
6
Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) 30.000.000
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian penatausahaan BMD 500.000.000
Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD 350.000.000
Penataan penggunaan dan pinjam pakai aset Pemerintah Provinsi Bali 201.200.000
Pendataan dan Pemetaan tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali 295.250.000
Pengamanan dan Pensertifikatan tanah aset penguasaan Pemerintah Provinsi Bali 480.000.000
Penataan Pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Bali 718.241.000
1.5 Sistematika LKjIP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan sistematika mendasar pada
Anak Lampiran II/1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :
Ringkasan Eksekutif
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Dalam bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja
organisasi.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
Lampiran-lampiran
Perjanjian Kinerja serta dokumen lain-lain yang dianggap perlu.
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan Perubahan
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-
2018. Perubahan lain yang juga mendasari perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-
2018 adalah dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan seperti :
Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2014-2019. Perpres ini
mengamanatkan pelaksanaaan program-program pembangunan daerah harus mengacu
pada prioritas pembangunan nasioanl (RPJMN dan RPJPN). Perubahan dasar hukum
lainnya adalah perubahan kewenangan tata kelola Pemerintah Daerah, dengan diterbitkan
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah. Renstra merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk priode 5 ( lima )
tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Program. Renstra membantu
pengendalian kegiatan, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun
eksternal. Berikut disampaikan ringkasan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018.
2.1.2. Isu Strategis
Isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro
Keuangan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Belum optimalnya penyusunan anggaran dalam APBD
2. Belum optimalnya publikasi dokumen keuangan daerah pada website resmi Pemerintah
Provinsi Bali.
3. Daya serap anggaran belanja APBD Pemerintah Provinsi Bali rata-rata masih dibawah
90%.
4. Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Provinsi Bali sesuai Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP)
5. Belum optimalnya pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan Provinsi Bali karena
belum didukung dokumen kepemilikan yang lengkap.
6. Belum optimalnya pengamanan aset baik fisik maupun administrasi.
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
8
7. Belum optimalnya tugas pokok Tim, pemahaman terhadap peraturan perundang-
undangan serta SDM dan kompetensi Anggota/Tim masih rendah.
2.1.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Organisasi, yang
dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat
dicapai dalam periode yang direncanakan. BPKAD Provinsi Bali menetapkan 3 tujuan, yaitu:
1. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
2. Optimalisasi pengelolaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5
tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Yang
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara
keseluruhan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, ditentukan 3 sasaran yang ingin
dicapai, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dan
Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali
2.1.4 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan
Berdasarkan serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya
pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi,
kebijakan, program dan kegiatan.
Strategi :
1. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan dan aset daerah serta
pengembangan sistem aplikasi aset daerah (SIMDA) guna optimalisasi pelaksanaan
siklus penatausahaan aset daerah
2. Peningkatan SDM dengan cara mengadakan pelatihan dan diklat secara berkala
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
9
3. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan daerah melalui evaluasi dan
pembinaan pengelolaan dan pelaporan belanja daerah kepada SKPD
4. Menyempurnakan dan mengembangkan sistem aplikasi keuangan daerah (SIPKD)
guna mengoptimalnya publikasi dokumen keuangan daerah pada website resmi
Pemerintah Daerah sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.
5. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lain, dan
pemerintah kabupaten/ kota sehingga peraturan-peraturan yang terbaru dapat
disampaikan secara cepat
6. Membuat kaderisasi kepegawaian secara berkala yang didasarkan pada analisa
jabatan.
7. Optimalisasi penyusunan regulasi pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Bali dan
Pemerintah Kabupaten/Kota guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat
Kebijakan :
Mengupayakan efektifitas dan efisiensi serta transparansi dan akuntabel dalam
pengelolaan keuangan dan aset daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Program :
Program yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi dan kebijakan guna mencapai
sasaran dan tujuan yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah.
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
Kegiatan :
1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan alat tulis kantor.
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah.
6. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
7. Penataan dokumen keuangan daerah tahunan.
8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
10
9. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor.
10. Penyusunan laporan keuangan semesteran.
11. Penatausahaan belanja pegawai.
12. Penatausahaan belanja tidak langsung diluar belanja pegawai dan pengeluaran
pembiayaan.
13. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah (TGKD) dan Penyusunan Draf Perda dan
Pergub TGKD.
14. Penatausahaan pajak-pajak
15. Peningkatan Sistem Informasi pengelola keuangan daerah.
16. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
17. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.
18. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
19. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.
20. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.
21. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
22. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
23. Penyediaan Dokumen SP2D dan Penerbitan SP2D Perbendaharaan 1.
24. Fasilitasi penerapan PPK BLUD.
25. Sinkronisasi sistem pengelolaan keuangan daerah di SKPD.
26. Peningkatan Sistem Informasi pengelola keuangan daerah.
27. Fasilitasi penerapan PPK BLUD.
28. Penatausahaan pajak-pajak.
29. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kab./Kota se-Bali.
30. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota se-Bali.
31. Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kab./Kota se-Bali.
32. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD).
33. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
34. Penataan Penggunaan dan Pinjam Pakai Aset Pemerintah Provinsi Bali
35. Penataan Penggunaan Aset Pemerintah Provinsi Bali.
36. Penataan Pinjam Pakai Aset Pemerintah Provinsi Bali.
37. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Barang Milik Daerah.
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
11
38. Pendataan dan Pemetaan Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali.
39. Pengamanan dan Pensertifikatan Tanah Aset Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali.
40. Penataan Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Bali.
2.1.5 Rencana Kegiatan Tahunan ( RKT )
Rencana Kegiatan Tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Bali disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja Tahun 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Persentase publikasi dokumen keuangan daerah pada website Pemerintah Daerah tepat waktu
100%
Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu
100%
Meningkatkan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bali
90%
Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu
100%
Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bal
Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) baik/tertib
83%
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Bali mengacu pada Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan,
Indikator Kinerja Utama, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama Target Program Anggaran
1
Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali
Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) baik dan tertib
83% 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan asset daerah
2.985.000.000
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
12
2 Meningkatkan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Persentase penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bali
2. Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu
90%
100%
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.110.895.961
1.604.194.500
3 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali
1. Persentase publikasi dokumen keuangan daerah pada website Pemerintah Daerah tepat waktu
2. Persentase regulasi penyelenggaraan keuangan daerah yang disusun tepat waktu
100%
100%
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
5.671.268.044
1.964.042.800
JUMLAH 16.335.401.305*
Ket *: Anggaran Induk
2.3 Rencana Anggaran
Pada tahun anggaran 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran induk belanja langsung sebesar Rp.
16.335.401.305,-. Anggaran tersebut mengalami perubahan dalam mekanisme Perubahan
APBD tahun anggaran 2017 menjadi sebesar Rp.16.682.258.665,-. Adapun realisasi
anggaran sebesar Rp. 13.689.987.300,- atau 82,06%.
2.3.1 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis
Anggaran belanja langsung Tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Bali yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah
sebagai berikut :
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
13
Tabel 2.3 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
No Sasaran/Indikator Sasaran/Program/Kegiatan Anggaran Persentase Keterangan
1 Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali
Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
2.985.000.000 83%
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
30.000.000
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Barang Milik Daerah
500.000.000
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
350.000.000
Penataan Penggunaan dan Pinjam Pakai Asset Pemerintah Provinsi Bali
175.000.000
Pendataan dan Pemetaan Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali
600.000.000
Pengamanan dan Pensertifikatan Tanah Aset Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali
480.000.000
Penataan Pemanfaatan Aset Pemeritah Provinsi Bali
850.000.000
2 Meningkatkan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bali
4.110.895.961 90%
Pengelolaan Belanja Pegawai dan Penerbitan SP2D
356.373.000
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD)
316.536.100
Pengelolaan Belanja Daerah dan Penerbitan SP2D Perbendarahaan
600.689.700
Penilaiaan Penerapan PPK BLUD 83.785.400
Evaluasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah
136.000.000
Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Di Luar Belanja Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan
361.463.344
Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu
1.604.194.500 100%
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali
347.000.000
Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan Daerah
125.000.000
3 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Persentase publikasi dokumen keuangan daerah pada website Pemerintah Daerah tepat waktu
5.671.268.044
100%
Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan Daerah
125.000.000
Persentase regulasi penyelenggaraan keuangan daerah yang disusun tepat waktu
1.964.042.800 100%
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
14
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
2.159.499.000
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
153.347.000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
348.679.500
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
145.400.000
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota se-Bali.
1.480.333.600
Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kotase- Bali.
46.774.000
Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota se-Bali.
155.970.000
Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
57.664.800
4 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur
4.110.895.961
Penyediaan jasa surat menyurat 4.462.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
124.500.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.393.421.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 637.932.682
Penyediaan alat tulis kantor 167.911.700
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
40.654.700
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
25.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
30.000.000
Penyediaan makanan dan minuman 64.500.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
576.960.000
Upacara Keagamaan 32.900.000
Penataan Dokumen Kauangan Daerah.
400.251.520
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
15
2.4 Instrumen Pendukung
Untuk tujuan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah maka
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali telah melakukan inovasi dalam
hal perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban,
dengan menyiapkan perangkat keras (komputer, server, dan jaringan internet), serta
perangkat lunak (software) untuk mempermudah pelaksanaan fungsi penganggaran dan
penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset adalah dengan menerapkan sistem
informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah
Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)
2.4.1 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu
yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai alat bantu pemerintah daerah
yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang
pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif,
transparan, akuntabel dan auditabel.
Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari
Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan
daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan
perundang-undangan.
Aplikasi SIPKD merupakan aplikasi yang terintegrasi yang dioperasionalkan secara
online dan digunakan oleh seluruh SKPD dalam proses penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan APBD serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Proses
penyusunan APBD menggunakan SIPKD dimulai ketika telah ditetapkan KUA PPAS, yang
kemudian dijabarkan dalam RKA sebagai bahan input penyusunan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur tentang APBD. Setelah penetapan APBD dan pengesahan DPA
SKPD maka proses pelaksanaan dan penatausahaan APBD oleh seluruh bendahara SKPD
menggunakan modul pelaksanaan dan penatausahaan pada aplikasi SIPKD. Sebagai
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka dalam proses penyusunan laporan
keuangan baik Pemerintah Provinsi Bali maupun SKPD juga menggunakan aplikasi ini.
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
16
Gambar 2.1. Tampilan Antarmuka SIPKD Provinsi Bali
2.4.2 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah aplikasi terpadu yang
dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada
Pemerintah Daerah sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk
meningkatkan efektifitas, efisien, akuntabel dan transparansi dalam regulasi bidang
pengelolaan aset guna meningkatkan laporan keuangan pemerintah yang baik dan
terwujudnya Good Governance.
Aplikasi SIMDA BMD ini terintegrasi menggunakan teknologi multi user dan teknologi
client/server, dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi.
Aplikasi ini digunakan sebagai pengolah data pengelolaan barang dan aset pemerintah
daerah.bagi seluruh Pengurus Barang SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban penataan
aset milik daerah untuk menciptakan Pengelolaan Aset Daerah yang akuntabel, auditabel
dan transparan.
Gambar 2.2 Tampilan antar muka SIMDA BMD
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Evaluasi Capaian Kinerja
Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara
membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja. Analisis pencapaian
kinerja dilakukan terhadap pencapaian sasaran strategis dari Indikator Kinerja Utama (IKU)
selama Tahun Anggaran 2017, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang telah
ditetapkan oleh Gubernur Bali dan kepala perangkat daerah serta Rencana Kerja perangkat
daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan
berorientasi kepada hasil.
Penilaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2017 bertujuan untuk mengumpulkan data
kinerja serta melakukan evaluasi kinerja organisasi untuk memberikan gambaran
keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Dari hasil
pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai
dengan tingkat capaian kinerja yaitu:
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91 ≤ 100 Sangat Baik
2 76 ≤ 90 Tinggi
3 66 ≤ 75 Sedang
4 51 ≤ 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat Rendah
Sumber : Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Berikut disampaikan rekapitulasi pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja
Utama (IKU) BPKAD Provinsi Bali Tahun 2018 sebagai berikut:
Tabel 3.2. Capaian Kinerja BPKAD Provinsi Bali Tahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Realisasi Kinerja
Kriteria
1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi
Bali
Persentase publikasi dokumen keuangan daerah pada website Pemerintah Daerah tepat waktu
100% 100% 100% Sangat Baik
Persentase regulasi penyelenggaraan keuangan
daerah yang disusun tepat waktu
100% 100% 100% Sangat Baik
2 Meningkatkan kualitas
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase penyerapan anggaran
Pemerintah Provinsi Bali
90% 90,26% 100,29% Sangat
Baik
Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu
100% 100% 100% Sangat Baik
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
17
3 Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah
Pemerintah Provinsi Bali
Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) baik/tertib
83% 95% 114% Sangat Baik
Rata-Rata Pencapaian 102,86% Sangat Baik
Berdasarkan tabel di atas, rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mampu
mencapai capaian kinerja 102,86% dengan predikat Sangat Baik.
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau
kegagalan yang dicerminkan oleh perolehan masing-masing indikator kinerja, sebagaimana
yang ditunjukkan oleh pencapaian rencana tingkat capaian, tetapi juga harus menyajikan
data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat
menginterprestasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan
mendalam. Keberhasilan dari program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 ditunjukkan dengan tercapainya target kinerja Indikator
Kinerja Utama (IKU).
Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan tentang
keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan
dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
Analisis Akuntabilitas Kinerja pada dasarnya menggambarkan urutan substansi
akuntabilitas kinerja, khususnya bertujuan untuk memperoleh gambaran yang memadai
mengenai hakikat dari akuntabilitas itu sendiri. Salah satu cara melakukan analisis ini
adalah dengan cara membandingkan antara indikator kinerja dengan realisasi seperti
perbandingan antara kenyataan dengan kinerja yang direncanakan.
Berikut disampaikan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Bali tahun 2017 :
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali
Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:
a. Persentase publikasi dokumen keuangan daerah pada website Pemerintah Daerah
tepat waktu.
Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
azas umum pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola
taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
18
masyarakat. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan
daerah.
Sebagai aksi pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah,
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menetapkan kewajiban kepada
Pemerintah Daerah untuk mempublikasi dokumen keuangan daerah pada website
Pemerintah Daerah. Dasar hukum pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi sebagai berikut :
a. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014.
b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2015.
c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/3772/SJ tentang Perubahan Atas Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tentang Panduan Penyusunan,
Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)
Pemerintah Daerah tahun 2015.
d. SE No.900/1843/KEUDA tahun 2015 tentang transparansi pengelolaan anggaran
daerah tahun 2015.
Meskipun pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut mulai dilaksanakan
pada tahun 2015, namun pemerintah daerah tetap diwajibkan seterusnya melakukan
publikasi dokumen keuangan daerah.
Sejalan dengan aksi tersebut, Komisi Pembertantasan Korupsi (KPK) juga
melaksanakan aksi koordinasi, supervisi dan pencegahan (Korsupgah). Kegiatan ini
difokuskan pada evaluasi pengelolan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baik aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kemendagri dan aksi Korsupgah KPK,
mewajibkan pemerintah daerah melakukan publikasi terhadap 12 dokumen keuangan
daerah tepat waktu, sebagai berikut:
1. Ringkasan RKA-SKPD;
2. Ringkasan RKA-PPKD;
3. Rancangan Perda tentang APBD;
4. Perda tentang APBD;
5. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD;
6. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
7. Ringkasan DPA-SKPD;
8. Ringkasan DPA-PPKD;
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
19
9. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD;
10. Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA-PPKD);
11. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit;
12. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali telah melaksanakan
publikasi 12 dokumen keuangan daerah sesuai ketentuan pada website resmi Pemerintah
Daerah melalui kegiatan Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian
sebagai berikut .
Tabel 3.3 Target dan Realisasi IKU Persentase publikasi dokumen keuangan daerah pada website
Pemerintah Daerah tepat waktu.
No Jenis Publikasi Target Realisasi Pencapaian
1 2 3 4 5=4/3x100%
1
Ringkasan RKA-SKPD; Ringkasan RKA-PPKD; Rancangan Perda tentang APBD; Perda tentang APBD; Rancangan Perda tentang Perubahan APBD; Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; Ringkasan DPA-SKPD; Ringkasan DPA-PPKD; LRA seluruh SKPD; LRA-PPKD; LKPD) yang sudah audit; Opini atas LKPD
12 dokumen
12 dokumen
100%
Capaian Kinerja 100%
Dokumen tersebut telah dipublikasikan pada website Pemerintah Provinsi Bali sesuai
gambar berikut:
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
20
Gambar 3.1
Screenshoot Publikasi Dokumen Keuangan Daeah Tahun 2017
alamat website: http://www.birokeu.baliprov.go.id/id/Tahun-20172
Permasalahan :
1. SDM tenaga pegelola keuangan daerah pada SKPD belum memahami mekanisme
pengelolaan daerah secara baik serta mekanisme penatausahaan keuangan pada
aplikasi SIPKD.
2. Website Pemerintah Provinsi Bali sulit dioperasikan.
3. Jaringan internet tidak stabil dan menyulitkan akses website Pemerintah Provinsi Bali.
Solusi :
1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah baik dari aspek
ketentuan peraturan perundang-undangan serta aspek aplikasi SIPKD.
2. Melakukan koordinasi dengan Diskominfos Provinsi Bali untuk melakukan perbaikan
tampilan dan manajemen website sehingga memudahkan penggunaan serta
mengoperasikan website.
3. Menyarankan agar perangkat daerah dapat mengalokasikan bandwitdh internet sendiri.
b. Persentase regulasi penyelenggaraan keuangan daerah yang disusun tepat waktu
Salah satu azas umum dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan
keuangan daerah dilaksanakan tertib, yaitu dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
21
didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain tertib,
pengelolaan keuangan daerah juga dilaksanakan secara taat, yaitu pengelolaan keuangan
daerah harus berpedoman pada peraturan perundangundangan. Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali selaku SKPD mempunyai tugas menyusun dan
melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun rancangan APBD dan
rancangan Perubahan APBD, serta menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pemerintah Provinsi Bali sebagai wakil
Pemerintah Pusat di daerah berkewajiban melakukan evaluasi Ranperda serta
Ranperbup/Raperwali mengenai APBD Kabupaten/Kota.
Regulasi penyelenggaraan keuangan daerah yang dimaksud dalam IKU ini adalah
adalah 31 kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
dikelola oleh BPKAD Provinsi Bali meliputi : Perda dan Pergub APBD (2 peraturan), Perda
dan Pergub APBD Perubahan (2 peraturan), SK Gubernur tentang evaluasi Raperda dan
Raperbup/Raperwali mengenai APBD Kabupaten/Kota se-Bali (27 peraturan). Pencapaian
target dilakukan melalui kegiatan :
1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
5. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD kab/kota
6. Evaluasi Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota
7. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan
peraturan bupati/walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota
8. Kordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota
Rekapitulasi pencapaian IKU dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.4 Target dan Realisasi IKU Persentase regulasi penyelenggaraan keuangan daerah yang
disusun tepat waktu
No Indikator Target Realisasi Pencapaian
Indikator Keterangan
1 Penetapan Perda tentang APBD tepat
waktu
1 peraturan 1 peraturan 100%
2 Penetapan Pergub tentang
Penjabaran APBD tepat waktu
2 peraturan 2 peraturan 100%
3 Penetapan Perda tentang Perubahan
APBD tepat waktu
1 peraturan 1 peraturan 100%
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
22
4 Penetapan Pergub tentang
Penjabaran Perubahan APBD tepat
waktu
2 peraturan 2 peraturan 100%
5 Penetapan SK Gubernur tentang
Ranperda dan Ranpergub/Ranperwali
mengenai APBD tepat waktu
27 SK 27 SK 100%
Ketentuan penetapan Perda dan Pergub mengenai APBD tepat waktu diatur pada
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan ini
menjamin program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik sehingga penyediaan
pelayanan dasar masyarakat tidak terlambat. Berikut disampaikan pencapaian kinerja
penyusunan Perda dan Pergub mengenai APBD Tahun 2017 :
Tabel 3.5 Realisasi Penetapan Perda dan Pergub APBD Provinsi Bali Tahun 2017
No Indikator Batas Waktu
Sesuai Peraturan Realisasi
Pencapaian
Indikator
No dan tgl
perda/pergub
1 Penetapan Perda tentang
APBD tepat waktu
Paling lambat 31
Desember 2016
30 Desember 2016 Tepat waktu
(100%)
Perda No. 12
Tahun 2016
2 Penetapan Pergub
tentang Penjabaran
APBD tepat waktu
Paling lambat 31
Desember 2016
30 Desember 2016 Tepat waktu
(100%)
Pergub No. 132
Tahun 2016
3 Penetapan Perda tentang
Perubahan APBD tepat
waktu
Pertengahan
Oktober 2017
26 September 2017 Tepat waktu
(100%)
Perda No. 9
Tahun 2017
4 Penetapan Pergub
tentang Penjabaran
Perubahan APBD tepat
waktu
Pertengah Oktober
2017
26 September 2017 Tepat waktu
(100%)
Pergub No. 55
Tahun 2017
Dasar pelaksanaan evaluasi ranperda dan ranperbup/ranperwali mengenai APBD
Kabupaten/Kota adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo.
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Hasil evaluasi terhadap Ranperda tentang APBD dan rancangan Perbup/Perwali tentang
penjabaran APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan
perbup/perwali tentang penjabaran perubahan APBD, serta rancangan perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan perbup/perwali tentang penjabaran
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
23
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama
15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan tersebut diterima. Berikut disampaikan
pencapaian kinerja evaluasi ranperda dan ranperbup/ranperwali mengenai APBD
Kabupaten/Kota :
Tabel 3.6 Realisasi Penetapan Keputusan Gubernur Mengenai Evaluasi Ranperda dan
Ranperbup/Ranperwali APBD Kabupaten/Kota se-Bali
No Indikator
Tanggal Penerimaan Rancangan
Ranperda/Rapergub/Ranperwali
Batas Waktu
Tanggal Penetapan Keputusan
Gubernur sesuai Peraturan
Ket
1 Penetapan SK Gubernur tentang Ranperda dan Ranpergub/Ranperwali APBD tepat waktu
- Kota Denpasar 1 Desember 2016 22 Desember 2016 15 Desember 2016 Tepat waktu
- Kab. Badung 6 Desember 2016 28 Desember 2016 27 Desember 2016 Tepat waktu
- Kab. Gianyar 22 Desember 2016 13 Januari 2017 29 Desember 2016 Tepat waktu
- Kab. Klungkung 21 November 2016 9 Desember 2016 9 Desember 2016 Tepat waktu
- Kab. Tabanan 6 Desember 2016 28 Desember 2016 27 Desember 2016 Tepat waktu
- Kab. Karangasem 15 Desember 2016 6 Januari 2017 29 Desember 2016 Tepat waktu
- Kab. Buleleng 6 Desember 2016 28 Desember 2016 27 Desember 2016 Tepat waktu
- Kab. Jembrana 15 Desember 2016 6 Januari 2017 29 Desember 2016 Tepat waktu
- Kab. Bangli 9 Desember 2016 3 Januari 2017 27 Desember 2016 Tepat waktu
2 Penetapan SK Gubernur tentang Ranperda dan Ranpergub/Ranperwali Perubahan APBD tepat waktu
- Kota Denpasar 1 Agustus 2017 22 Agustus 2017 21 Agustus 2017 Tepat waktu
- Kab. Badung 21 Juli 2017 10 Agustus 2017 9 Agustus 2017 Tepat waktu
- Kab. Gianyar 4 September 2017 25 September 2017 22 September 2017 Tepat waktu
- Kab. Klungkung 22 September 2017 12 Oktober 2017 6 Oktober 2017 Tepat waktu
- Kab. Tabanan 4 September 2017 25 September 2017 22 September 2017 Tepat waktu
- Kab. Karangasem 3 November 2017 24 November 2017 17 November 2017 Tepat waktu
- Kab. Buleleng 18 September 2017 10 Oktober 2017 6 Oktober 2017 Tepat waktu
- Kab. Jembrana 9 Agustus 2017 31 Agustus 2017 24 Agustus 2017 Tepat waktu
- Kab. Bangli 19 Oktober 2017 14 November 2017 13 November 2017 Tepat waktu
3 Penetapan SK Gubernur tentang Ranperda dan Ranpergub/Ranperwali Pertanggungjawaban APBD tepat waktu
- Kota Denpasar 10 Juli 2017 31 Juli 2017 27 Juli 2017 Tepat waktu
- Kab. Badung 21 Juli 2017 11 Agustus 2017 4 Agustus 2017 Tepat waktu
- Kab. Gianyar 27 Juli 2017 18 Agustus 2017 9 Agustus 2017 Tepat waktu
- Kab. Klungkung 27 Juli 2017 18 Agustus 2017 9 Agustus 2017 Tepat waktu
- Kab. Tabanan 31 Juli 2017 21 Agustus 2017 15 Agustus 2017 Tepat waktu
- Kab. Karangasem 31 Juli 2017 21 Agustus 2017 14 Agustus 2017 Tepat waktu
- Kab. Buleleng 25 Juli 2017 14 Agustus 2017 4 Agustus 2017 Tepat waktu
- Kab. Jembrana 8 Agustus 2017 31 Agustus 2017 22 Agustus 2017 Tepat waktu
- Kab. Bangli 2 Agustus 2017 24 Agustus 2017 14 Agustus 2017 Tepat waktu
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
24
Permasalahan :
1. Belum optimalnya kompetensi ASN dalam terhadap ketentuan perundang-undangan
khususnya keuangan daerah.
2. Mutasi PNS terhadap pengelola keuangan daerah di SKPD belum diikuti dengan transfer
pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah.
3. Ranperda dan ranperbup/ranperwali dari 9 Kabupaten/Kota disampaikan kepada BPKAD
Provinsi Bali hampir bersamaaan. Hal ini menimbulkan kendala terkait waktu evaluasi
atas rancangan tersebut maksmimal 15 (lima belas) hari kerja.
Solusi :
1. Melakukan sosialisasi terhadap regulasi keuangan daerah serta memperkuat SOP.
2. Melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota pra evaluasi Ranperda dan
Ranperbup/Ranperwali mengenai APBD.
3. Meningkatkan Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Sasaran ini dijabarkan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:
a. Persentase penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bali
Penyerapan angggaran pada pemerintah daerah masih menjadi isu utama dalam
perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena faktor konsumsi atau belanja pemerintah
daerah menjadi penentu utama pertumbuhan perekonomian daerah, dengan asumsi
pengeluaran pemerintah tersebut untuk kegiatan produktif yang bersentuhan langsung
dengan kepentingan publik. Dalam pelaksanaan belanja akan terjadi efisiensi penggunaan
anggaran serta dikarenakan aturan tertentu anggaran tidak dapat dibelanjakan. Dengan
demikian penyerapan anggaran bukan indikator utama dalam mengukur kinerja suatu
organisasi, namun merupakan komponen yang diperhitungkan dalam menentukan
penggunaan anggaran telah dilakukan secara efektif dan efisien, khususnya untuk
penggunaan pelayanan dasar masyarakat.
Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyerapan anggaran
Pemerintah Provinsi Bali dijabarkan dalam Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Pengelolaan Belanja Pegawai dan Penerbitan SP2D.
b. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD).
c. Pengelolaan Belanja Daerah dan Penerbitan SP2D Perbendarahaan.
d. Evaluasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah.
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
25
e. Pengelolaan Belanja Tidak Langsung di Luar Belanja Pegawai dan Pengeluaran
Pembiayaan.
Berikut disampaikan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase
penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2017.
Tabel 3.7 Target dan Realisasi IKU Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2017
No Indikator Target Realisasi Pencapaian
Indikator Keterangan
1 Persentase
penyerapan anggaran
Pemerintah Provinsi
Bali
90% 90,26% 100,29%*
Ket: * data un-audited
Sampai dengan akhir tahun 2017, realisasi belanja APBD mencapai
Rp. 6.092.431.201.259,- dari target Rp. 6.750.176.103.311,- dengan persentase penyerapan
anggaran 90,26%. Realisasi ini masih merupakan angka un-audited. Realisasi ini telah
melampaui dari target yang telah ditentukan yaitu 90%. Realisasi ini lebih kecil dibandingkan
dengan realisasi tahun 2016 dikarenakan pada tahun 2016 dilakukan rasionalisasi anggaran
yang disebabkan tidak tercapainya target pendapatan daerah.
Data realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bali selama 5 tahun
terakhir sebagai berikut:
No Indikator
Tahun
2014 2015 2016 2017
(un-audited)
1 Persentase
penyerapan anggaran
Pemerintah Provinsi
Bali
88,75% 89,90% 93,37% 90,26%
Permasalahan :
1. SKPD belum disiplin melakukan pencairan dana kegiatan berdasarkan anggaran kas,
sehingga pencairan dana menumpuk di Triwulan IV.
2. Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah yang belum akurat.
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
26
Solusi:
1. Meningkatkan fungsi pengawasan dan controlling terhadap program kegiatan di masing-
masing Bidang
2. Meningkat perencanaan anggaran Pemerintah Daerah berbasis kinerja untuk
memperjelas target dan tujuan.
b. Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu
Menurut ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59
Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, salah satu tugas Kepala SKPKD selaku PPKD adalah menyusun laporan
keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pasal 297
diatur bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah wajib disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksanaan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
Untuk mencapai target IKU tersebut BPKAD menjabarkan dalam Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan Daerah.
b. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali.
Berikut disampaikan pencapaian IKU Persentase penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu, sebagai berikut:
No Indikator Target Realisasi Pencapaian
Indikator Keterangan
1 Persentase
penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah
Provinsi Bali tepat
waktu
31 Maret 2018 n/a - Bahwa sampai
penyusunan LKjIP,
LKPD belum selesai
disusun
Permasalahan :
1. banyak aset tetap dalam SKPD yang belum valid tercatat dan dilaporkan dalam aset
daerah
2. pencatatan transaksi yang tidak akurat serta dukungan data dari pengurus barang
dan bendahara belum tersusun tepat waktu.
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
27
Solusi :
1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD terkait penyusunan
laporan keuangan daerah dan aset daerah
2. Menyusun SOP serta aplikasi terpadu guna mempermudah penyusunan Laporan
Keuangan.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali
Sasaran ini dijabarkan dalam indikator persentase pengelolaan Barang Milik
Daerah (BMD) baik/tertib. Pengelolaan aset daerah yang dimaksud adalah penyampaikan
laporan BMD SKPD dan penyampaian laporan pemanfaatan BMD Provinsi Bali di
Kabupaten/Kota tepat waktu. Indikator ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Aset dan
UPT Pemanfaatan dan Pengamanan Aset. Dalam pelaksanaannya pencapaian target IKU
dijabarkan dalam program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah,
dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
b. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Barang Milik
Daerah
c. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
d. Penataan Penggunaan dan Pinjam Pakai Asset Pemerintah Provinsi Bali
e. Pendataan dan Pemetaan Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali
f. Pengamanan dan Pensertifikatan Tanah Aset Penguasaan Pemerintah Provinsi
Bali
g. Penataan Pemanfaatan Aset Pemeritah Provinsi Bali
Pencapaian target pencapaian IKU pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) baik/tertib
sebagai berikut:
No Indikator Target Realisasi Pencapaian
Indikator Keterangan
1 Persentase
penyampaikan laporan
BMD SKPD
100%
90%
90%
2 Persentase laporan
pemanfaatan BMD
Kabupaten/Kota
100%
100%
100%
Rata-Rata persentase 95%
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
28
Permasalahan:
1. Proses pengamanan aset baik fisik maupun dokumen belum dilaksanakan secara
optimal
2. Jumlah serta kompetensi sumber daya manusia belum memahami secara rinci
terkait pengelolaan Barang Milik Daerah
Solusi :
1. Meningkatkan pengawasan terhadap pengamanan aset baik fisik dan dokumen serta
berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.
2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah baik dari
aspek ketentuan peraturan perundang-undangan serta aspek aplikasi SIMDA.
3.3. Perbandingan dengan Instansi Sejenis
Berikut akan dibahas perbandingan sasaran dan indikator Biro Keuangan dengan
instansi sejenis yang ada di Indonenesia. Terdapat 2 laporan kinerja instansi pemerintah
tahun 2016 yang akan dijadikan perbandingan, yaitu laporan dari DPKD Provinsi Sumatera
Barat dan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan..
1. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan LAKIP Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
terdapat 4 sasaran serta 11 indikator yang dipergunakan untuk mencapai tujuan organisasi.
Berikut disampaikan pencapaian sasaran strategis :
Tabel 3.11 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2016
DPKD Provinsi Sumatera Barat
No Sasaran IKU Target Realisasi Capaian (%)
1. Meningkatnya PAD Presentase Peningkatan
PAD
6.6 10.86 164.55
Persentase Peningkatan
Pajak Daerah
2.32 11.50 495.69
Persentase kontribusi
PAD terhadap total
Pendapatan
41.22 42.54 103.20
2. Meningkatnya kualitas Dana
Transfer
Persentase ketepatan
waktu Penyaluran Dana
Transfer
100 100 100.00
Persentase peningkatan
jumlah alokasi Dana
Transfer
2 3 150
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
29
3. Meningkatnya kualitas
pengelolaan pajak
Indeks kepuasan
masyarakat
Baik Baik 100
Persentase pengurangan
jumlah komplain
masyarakat
10 93 930
4. Meningkatnya kualitas
pengelolaan Keuangan
Daerah
Opini BPK WTP WTP 100.00
Persentase Rasio SILPA
dan Belanja Daerah
6.00-8.00 5.84 102.00
Persentase tepat waktu
penyampaian Ranperda
APBD-APBDP ke DPRD
100 100 100.00
Persentase tepat waktu
penyampaian
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD ke
DPRD
100 100 100.00
5. Meningkatknya kualitas APBD
kab/kota
Rata-rata proporsi PAD
terhadap total pendapatan
7.20 7.30 101.39
Rata-Rata alokasi belanja
fungsi pendidikan
39.70 39.70 100
Rata-Rata alokasi belanja
fungsi kesehatan
9.80 9.85 100
Rata-Rata proporsi
Belanja Pegawai
54.35 54.00 100.64
Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Barat hampir mirip dengan sasaran strategis yang digunakan oleh Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, yaitu sama-sama fokus pada
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Sumatera Barat fokus kepada Penyampaian Ranperda APBD-APBDP dan
Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu. Sedangkan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali juga fokus pada Meningkatkan Kualitas
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang meliputi Publikasi Dokumen Keuangan Daerah pada
Website Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu dan Regulasi Penyelenggaraan Keuangan
Daerah yang disusun tepat waktu.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016 memiliki 2 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja yang dijabarkan dalam table
sebagai berikut :
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
30
Tabel 3.13 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2016
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
No Sasaran Strategis IKU Satuan Target Realisasi Capaian
1. TERCAPAINYA TERTIB
ADMINISTRASI
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN
ASET DAERAH
LKPD disampaikan tepat
waktu
Tepat
waktu
100% 100% 100%
Opini Laporan Keuangan
Daerah Opini BPK WTP Dalam
proses audit
WTP
Persentase Satuan
Kerja Perangkat Daerah menyusun Laporan Keuangan-
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan
berlaku
% 100% 100% 100%
Rasio aset yang
bersertipikat % 75% 65% 87%
Persentase aset pemprov
yang masuk dalam APBD % 50% 85% 170%
Persentase realisasi
penerimaan TGKD % 20% 12% 60%
2. TERCAPAINYA KUALITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN/KOTA YANG
BAIK
Persentase Raperda APBD 17
Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat waktu
% 100% 100% 100%
Persentase Raperda Pertanggungjawaban APBD
17 Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat
waktu
% 100% 100% 100%
Secara umum Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Badan Pengelola
Keuangan Sumatera Selatan hamper mirip dengan sasaran strategis dari Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali. Sasaran dan indikator yang dipergunakan
merupakan penjabaran dari isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
3.4. Akuntabilitas Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Bali tahun 2017 sebesar 82,06% dari total anggaran yang
dialokasikan. Hal ini lebih kecil dari pencapaian realisasi tahun 2016 yang hanya mencapai
91,06%. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk
membiayai program / kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis disajikan pada tabel
berikut :
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
31
Tabel 3.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2016
Uraian Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
Belanja Langsung 16.682.258.665 13.706.487.701 82,16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.192.499.477 3.438.404.034 82,01
Penyediaan jasa surat menyurat 4.462.000 1.779.050 39,87
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
124.500.000 35.149.364 28,23
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.393.421.000 1.015.467.000 72,88
Penyediaan jasa kebersihan kantor 637.932.662 629.808.496 98,73
Penyediaan alat tulis kantor 167.911.700 157.055.800 93,53
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
40.654.700 31.982.385 78,67
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
25.000.000 19.083.850 76,34
Penyediaan bahan bacaan fan peraturan
perundang-undangan
30.000.000 18.482.000 61,61
Penyediaan makanan dan minuman 64.500.000 40.460.000 62,73
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar dan dalam daerah
576.960.000 458.919.725 79,54
Upacara keagamaan 32.900.000 12.415.000 37.74
Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor
694.005.875 662.630.380 95,48
Penataan dokumen keuangan daerah 400.251.520 355.070.984 88,71
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.269.254.744 1.921.948.131 84,69
Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan
dinas
350.669.500 260.958.089 74,42
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.681.590.244 1.522.559.950 90,54
Pemeliharaan rutim/berkala perlengkapan
gedung kantor
103.420.000 75.638.600 73,14
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
108.575.000 39.024.500 35,94
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 25.000.000 23.167.000 92,67
Program Peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
7.103.312.044 4.950.823.791 69,69
Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD
1.754.233.000 1.443.670.440 83,30
Penyusunan rancangan peraturan KDH 153.347.000 144.733.150 94,38
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
32
tentang penjabaran APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD
467.887.500 324.855.491 69,43
Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran perubahan APBD
145.400.000 143.484.035 96,68
Pengelolaan Belanja Pegawai dan
Penerbitan SP2D
356.373.000 269.670.002 75,67
Pengelolaan Belanja Tidak Langsung diluar
Belanja Pegawai dan Pengeluaran
Pembiayaan
361.463.344 305.690.294 84,57
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah (TGKD)
316.536.100 202.615.220 64,01
Pengelolaan Belanja Daerah dan
Penerbitan SP2D Perbendaharaan
600.689.700 493.551.215 82,16
Peningkatan Sistem Informasi pengelola
keuangan daerah
1.057.356.000 1.022.712.390 96,72
Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan
Daerah
125.000.000 117.813.100 94,25
Penilaian penerapan PPK BLUD 83.775.400 71.346.258 85,15
Evaluasi dan Pembinaan penatausahaan
keuangan daerah
136.000.000 81.620.608 60,02
Penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Provinsi Bali
347.000.000 329.061.588 94,83
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten/kota
1.740.742.000 1.477.591.450 84,88
Evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang penjabaran
APBD kab/kota
1.460.333.600 1.288.599.400 87,05
Evaluasi Ranperda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kab/Kota dan Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kab/Kota
46.774.000 41.710.700 89,17
Evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD dan rancangan
peraturan bupati/walikota tentang
Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota
155.970.000 102.799.150 65,91
Koordinasi pengelolaan keuangan daerah
Kab/Kota
57.664.800 44.482.200 77,14
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Aset Daerah
2.574.691.000 1.901.819.886 73,86
Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD
(RKBMD)
30.000.000 20.208.000 67,36
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
33
Pembinaan Pengawasan dan
Pengendalian penatausahaan BMD
500.000.000 376.481.500 75,30
Penghapusan dan Pemindahtanganan
BMD
350.000.000 184.781.552 52,79
Penataan penggunaan dan pinjam pakai
aset Pemerintah Provinsi Bali
201.200.000 149.153.900 74,13
Pendataan dan Pemetaan tanah
penguasaan Pemerintah Provinsi Bali
295.250.000 139.343.000 47,19
Pengamanan dan Pensertifikatan tanah
aset penguasaan Pemerintah Provinsi Bali
480.000.000 411.616.216 85,75
Penataan Pemanfaatan aset Pemerintah
Provinsi Bali
718.241.000 620.235.718 86,35
Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran,
maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang
dari 100% menunjukan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran
pembangunan tahun 2017 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun
2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran
strategis disajikan dalam tabel sebagai berikut :
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
34
Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017 per Sasaran Strategis*
No Sasaran Strategis
Kinerja Anggaran
Target Realisasi % Realisasi
Target Realisasi % Realisasi
1 Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Bali
100% 100% 100 % 8.844.054.044 6.428.415.241
72,68%
2. Meningkatkan kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
90% 90,26% 100,29% 6.461.754.221 5.360.352.165 82,95%
2 Meningkatkan kualitas Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Bali
83% 95% 114% 2.574.691.000 1.901.819.886 73,86%
JUMLAH 16.682.258.665 13.706.487.701 82,16%
*Ket : Data Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2017
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
32
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Bali disusun berdasar Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2017, sebagai
pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam
rangka perwujudan good governance.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi
instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran
kinerja seluruh saran dan indikator strategis telah mampu mencapai target yang ditentukan.
Hasil laporan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Bali tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai sasaran
“Meningkatkan kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan” dengan
pencapaian indikator Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Provinsi Bali
sebesar 90,26% dengan predikat Tinggi dan sasaran Persentase penyusunan
laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu berhasil mencapai 100%
dengan predikat Sangat Baik.
2. Berkaitan dengan sasaran “Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah
Pemerintah Provinsi Bali dengan indikator kinerjanya Persentase publikasi dokumen
keuangan daerah pada website Pemerintah Daerah tepat waktu memperoleh hasil
sebesar 100% dan indikator Persentase regulasi penyelenggaraan keuangan daerah
tepat waktu memperoleh hasil 100%. Dari hasil kedua indikator tersebut, sasaran ini
dapat berhasil mencapai pencapaian 100%.
3. Sasaran Strategis “Meningkatkan kualitas pengelolaan Aset Daerah Pemerintah
Provinsi Bali dengan indikator Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
baik/tertib sudah mencapai 95%, Setelah data aset diinput dalam SIMDA Barang
kemudian dilakukan pula cek fisik untuk memastikan kondisi aset tersebut.
LKJIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV BALI TAHUN 2017
33
4. Secara keseluruhan berdasarkan 3 sasaran yang telah ditentukan, keduanya
berhasil memperoleh pencapaian 102,58% dengan predikat Sangat Baik
Berdasarkan pencapaian tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
telah mampu melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
4.2. Saran
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan
yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) dirumuskan saran-saran sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, serta
kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat
terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta
meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja
(PK).
3. Melakukan penggabungan 3 kegiatan yang pada aspek pelaporan keuangan dan aset
daerah untuk memfokuskan dana, waktu, dan sumber daya manusia agar pencapaian
hasil penyampaian laporan keuangan dapat dilaksankan tepat waktu.
Laporan Kinerja Instansi Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 ini diharapkan
dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang
membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,
penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta
penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.