laporan kinerja instansi pemerintah (lkj-ip) kota … kota semarang tahun... · laporan kinerja...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG ................................................................................. 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .......................................................................... 1
C. SEJARAH KOTA SEMARANG ................................................................ 2
D. KONDISI GEOGRAFIS KOTA SEMARANG .......................................... 5
E. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI KOTA SEMARANG .................... 6
F. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ............................................. 9
G. STRUKTUR ORGANISASI ....................................................................... 17
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS 19
A. VISI .......................................................... ................................................... 19
B. MISI ............................................................................................................ 19
C. TUJUAN DAN SASARAN ........................................................................ 20
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ............................ ................................ 28
E. PERJANJIAN KINERJA ............................................................................ 33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 56
A. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ................................ 56
MISI I Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota
Semarang yang Berkualitas............................ ............................. 56
MISI II Mewujudkan Pemerintah Kota yang Efektif dan Efisien,
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Serta Menjunjung
Tinggi Supremasi Hukum..................... ...................................... 83
MISI III Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah .................. 121
MISI IV Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang
Berkelanjutan......... ...................................................................... 146
MISI V Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat........... ............... 166
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.............. ............................................... 177
BAB IV PENUTUP
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Undang undang 23 tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap akhir tahun
anggaran Kepala Daerah wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
da pembangunan daerah kepada Pemerintah, DPRD dan Masyarakat.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;
Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat
Pemerintah Kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Refornasi Birokrasi selambat lambatnya tiga bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen laporan kinerja
tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan
dan sasaran strategis instansi. Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir
tahun anggaran dengan mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan
dalam dokumen penetapan kinerja. Disinilah esesensi dari prinsip akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
LKjIP dapat digunakan sebagai alat kendali / controlling untuk mendorong
peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan
solusi yang tertuang dalam LKjIP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
Diharapkan dengan LKjIP ini pemerintah daerah mendapatkan masukan demi
perbaikan kinerja pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang
berkelanjutan.
.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
2
C. SEJARAH KOTA SEMARANG
Sejarah Kota Semarang dimulai sejak kedatangan seseorang yang berasal dari
Kesultanan Demak bernama Pangeran Made Pandan bersama putranya Raden Pandan
Arang, yang meninggalkan Demak menuju ke daerah Barat (daerah tersebut yang
kemudian bernama Pulau Tirang). Di daerah itu Pangeran dan putranya membuka hutan
dan kemudian mendirikan pesantren untuk menyiarkan agama Islam. Dari waktu ke
waktu daerah itu menjadi semakin subur. Dari sela-sela kesuburan muncullah pohon -
pohon asam yang jarang (bahasa Jawa : Asem Arang), sehingga mereka memberikan
nama daerah itu menjadi Semarang. Sebagai pendiri daerah, kemudian beliau menjadi
kepala daerah setempat dengan gelar Kyai Pandan Arang I yang kemudian dilanjutkan
oleh putranya yang bergelar Pandan Arang II.
Perkembangan daerah Semarang makin menunjukkan pertumbuhan yang
meningkat, sehingga menarik perhatian Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Akhirnya
Pandan Arang II oleh Sultan Pajang melalui konsultasi dengan Sultan Kalijaga
dinobatkan menjadi Bupati Semarang yang pertama.
Penobatan tersebut bertepatan dengan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW
tanggal 12 Rabiul Awal 954 H atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Pada
tanggal tersebut ”secara adat dan politis berdirilah Kabupaten Semarang”. Berdasarkan
momentum itulah oleh Pemerintah Kota Semarang dengan persetujuan DPRD dalam
sidangnya pada tanggal 29 April 1978, maka pada setiap tanggal 2 Mei diperingati
sebagai ”Hari Jadi Kota Semarang”.
Masa pemerintahan Raden Pandan Arang II menunjukkan kemakmuran dan
kesejahteraan yang dapat dinikmati penduduknya. Kawasan Semarang pada waktu itu
meliputi: Inderono (Gisik Drono), Tirang Amper, Jurang Suru, Tinjomoyo, Wotgalih,
Gajah Mungkur, Sejonilo dan Gedung Batu.
Sesudah Bupati Pandan Arang II lalu diganti oleh Raden Ketib, Pangeran
Kanoman atau Pandan Arang III (1553-1586), kemudian disusul pengganti berikutnya
yaitu Mas R. Tumenggung Tambi (1657-1659), Mas Tumenggung Wongsorejo (1659-
1666), Mas Tumenggung Prawiprojo (1666-1670), Mas Tumenggung Alap-Alap (1670-
1674), Kyai Mertonoyo, Kyai Tumenggung Yudonegoro atau Kyai Adipati
Suromenggolo (1674-1701), Raden Martoyudo (1743-1751), Marmowijoyo atau
Sumowijoyo atau Raden Martoyudo (1743-1751), Marmowijoyo atau Sumowijoyo atau
Sumonegoro atau Surohadimenggolo (1751-1773), Surohadimenggolo IV (1773-1778),
Adipati Surohadimenggolo V atau Kanjeng Terboyo (1778-1841), Raden Tumenggung
Surohadiningrat (1841), Putro Surohadimenggolo (1841-1855), Mas Ngabehi
Reksonegoro (1855-1860), RTP Suryokusumo (1860-1887), RTP Reksodirjo (1887-
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
3
1891), RMTA Purbaningrat (1891-1891), Raden Cokrodipuro (1891-1927), RM
Soebiyono (1897-1927), RM Amin Suyitno (1927-1942).
Pada periode 1500-1700 Masehi, Kota Semarang mulai dikenal, terutama oleh
orang-orang asing yang singgah dan berdagang di pelabuhan Semarang. Status kawasan
yang semula berada dibawah kekuasaan Susuhunan Surakarta akhirnya berubah mejadi
daerah kekuasaan Belanda. Karena letaknya yang strategis, maka pada tahun 1678 Kota
Semarang dijadikan tempat pertahanan militer dan daerah perniagaan. Kemudian untuk
kepentingan politik kolonial Belanda, Kota Semarang dijadikan kota kedua setelah
Batavia.
Pada periode 1700-1906, Kota Semarang mulai menampakkan dirinya sebagai
bentuk fisik sebuah kota. Wilayah pemukimannya semakin diperluas dengan adanya
Kampung Jawa di Kaligawe, Pengapon, dan Poncol, Kampung Pecinan di sekitar
Bubakan, Kampung Melayu di Melayu Darat. Peristiwa penting yang terjadi pada masa
itu adalah pelantikan Kyai Adipati Surahadimenggolo ke IV menjadi Bupati Semarang
ke 21 oleh pihak Belanda pada tanggal 6 Juli 1704.
Pada pertengahan abad ke 18, perkembangan Kota Semarang semakin pesat yaitu
dengan tumbuhnya perkantoran-perkantoran Pemerintahan Belanda. Kantor-kantor
dagang, fasilitas-fasilitas sosial dan lain-lain. Dengan demikian pemerintahan pada
masa itu terdiri dari pemerintahan pribumi dan pemerintahan Gubernur Jenderal
Belanda di dalam benteng kota yang bernama Gubernur Jenderal Jawa Utara.
Pada tahun 1864 Nederlandsch Indisch Spoorrwagen (NIS), membangun jalan
kereta api yang pertama kali di indonesia, yaitu rute Semarang-Yogyakarta, dengan
stasiunnya di Tambak Sari. Kemudian pada tahun 1872 telah dibangun jalan kereta api
jurusan Semarang-Kedung Jati dan Solo dengan mempertimbangkan transportasi
tradisional yang semakin pesat.
Pada tahun 1900, jumlah ekspor meningkat, sehingga membuat kota perdagangan
Semarang menjadi semakin makmur. Jaringan kereta api ditambah yaitu jurusan
Semarang-Juwana dan Semarang-Cirebon. Pada tanggal 1 April 1906 dengan Statblat
Nomor 120 tahun 1906 dibentuk dan diresmikanlah Pemerintah Gemeente, yang berarti
Semarang menjadi Kotapraja (Stads Gemeente Van Semarang). Sehingga sejak saat itu
Kota Semarang terlepas dari Kabupaten dan memiliki batas kekuasaan Pemerintah
Kotapraja. Terdapat keterangan bahwa adanya Gemeente itu maka sejak tahun 1906
Semarang dipimpin oleh dua macam Pemerintahan. Yang menyangkut Pemerintahan
Bumiputra dikepalai oleh Bupati, sedang yang menyangkut pemerintah Kota Semarang
dikepalai oleh Burgermeester (Walikota).
Pemerintah Kota Besar Semarang buatan Belanda ini berakhir ketika tentara
Jepang menduduki Indonesia tahun 1942. Tentara Jepang membentuk Pemerintahan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
4
Daerah Semarang yang dipimpin seorang militer (Shitjo). Didampingi dua orang wakil,
seorang Jepang dan seorang bangsa Indonesia. Pemerintahan dijalankan secara sentral
dibawah pimpinan Kepala Daerah Karesidenan, sehingga Bupati Semarang saat itu
RMAA Sukarman Mertohadinegoro (1942-1945) tidak mempunyai kedudukan atau
tugas sama sekali.
Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17
Agustus 1945, tidak lama kemudian yaitu tanggal 14 sampai 20 Oktober 1945 terjadilah
peristiwa kepahlawanan pemuda-pemuda Semarang yang bertempur melawan bala
tentara Jepang yang bersikeras tidak bersedia menyerahkan diri kepada pasukan
Republik. Perjuangan ini dikenal dengan nama “Pertempuran Lima Hari”.
Pada tanggal 16 Mei 1946, Inggris atas nama Sekutu menyerahkan Kota
Semarang kepada pihak Belanda. Pada tanggal 3 Juni 1946 dengan tipu muslihatnya,
pihak Belanda menangkap Mr. Imam Sudjahri, Walikota Semarang sebelum Proklamasi
Kemerdekaan. Selama masa pendudukan Belanda hingga pemulihan kedaulatan yaitu
tanggal 27 Desember 1949 tidak ada Pemerintahan Daerah di Kota Semarang.
Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam pengungsian tersebut dapat berjalan hingga
bulan Desember 1949, berpindah-pindah mulai dari daerah Purwodadi, Gubug,
Kedungjati, Salatiga, dan akhirnya di Yogyakarta. Pimpinan pemerintahan berturut-
turut dipegang oleh R. Patah, R. Prawoto Soedibyo dan Mr. Ichsan.
Pemerintahan pendudukan Belanda yang dikenal dengan Recomba berusaha
membentuk kembali pemerintahan Gemeente seperti dimasa kolonial dahulu di bawah
pimpinan R. Slamet Tirtosubroto. Hal itu tidak berhasil, karena pada masa pemulihan
kedaulatan harus menyerahkan kepada komandan KMKB Semarang pada bulan
Februari 1950 Mayor Suhardi, Komandan KMKB menyerahkan kepemimpinan
Pemerintah Daerah Semarang kepada Mr. Koesoebijono, seorang pegawai tinggi
Kementrian Dalam Negeri di Yogyakarta. Beliau menyusun kembali Pemerintahan
Daerah Kota Besar Semarang sampai terbentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan Kota Semarang, maka saat
kepemimpinan Walikotamadya Kol. Hadijanto Kotamadya Semarang dimekarkan dari 5
Kecamatan menjadi 9 Kecamatan yaitu pada tanggal 19 Juni 1976 dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang dimana pemekaran tersebut sampai ke wilayah Tugu, Gunung Pati, Mijen,
dan Genuk. Kemudian berlanjut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 50
Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
5
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah
Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dimana secara administratif dari 9 Kecamatan
yang ada di Kota Semarang diadakan penataan menjadi 16 Kecamatan.
Sejak tahun 1945 hingga sekarang para Walikota yang memimpin Kota Besar
Semarang (semula Kotapraja Semarang), yang kemudian berubah menjadi Kotamadya
Semarang dan terakhir menjadi Kota Semarang adalah:
1. Mr. Moch. Ichsan (1945 - 1949)
2. Mr. Koesoebijono (1949 - 1 Juli 1951)
3. RM. Hadisoebeno Sosrowardoyo (1 Juli 1951 - 7 Januari 1958)
4. Mr. Abdul Madjid Djojoadiningrat (7 Januari 1958 - 1 Januari 1960)
5. RM Soebagyono Tjondrokoesoemo (1 Januari 1960 - 25 April 1964)
6. Mr. Woerjanto (25 April 1964 - 1 September 1966)
7. Letkol Soeparno (1 September 1966 - 6 Maret 1967)
8. Letkol. R. Warsito Soegiarto (6 Maret 1967 - 2 Januari 1973)
9. Kolonel Hadijanto (2 Januari 1973 - 15 Januari 1980)
10. Kolonel H. Iman Soeparto Tjakrajoeda, SH (15 Januari 1980 - 19 Januari
1990)
11. Kolonel H. Soetrisno Suharto (19 Januari 1990 - 19 Januari 2000)
12. H. Sukawi Sutarip SH, SE (19 Januari 2000 - 19 Juli 2010)
13. Drs. Soemarmo Hadi Saputro, M.Si (19 Juli 2010 – 7 Mei 2013)
14. H. Hendrar Prihadi, SE, MM (Plt Walikota 7 Mei 2013 – 21 Oktober 2013)
15. H. Hendrar Prihadi, SE, MM (21 Oktober 2013 – 19 Juli 2015)
Sedangkan sesuai dengan regulasi sejak tahun 1995 terdapat jabatan Wakil
Walikota yang sampai saat ini sudah mengalami 4 kali pergantian yaitu :
1. Drs. Herdjono (15 Januari 1995 – 19 Januari 2000)
2. Drs. Muchatif Adi Subrata, M.Si (19 Januari 2000 – 19 Januari 2005)
3. H. Mahfudz Ali, SH, M.Si (19 Juli 2005 – 19 Juli 2010)
4. Hendrar Prihadi, SE, MM (19 Juli 2010 – 7 Mei 2013)
D. KONDISI GEOGRAFIS KOTA SEMARANG
1. Batas dan Luas Wilayah
Secara geografis, Kota Semarang terletak antara garis 6º 50’ - 7º 10’ Lintang
Selatan dan garis 109º 50’ - 110º 35’ Bujur Timur. Secara administratif Kota Semarang
terdiri atas 16 wilayah kecamatan dan 177 Kelurahan, dengan luas wilayah adalah
373,70 Km2, dan batas-batas administratif adalah:
Sebelah Utara : Laut Jawa
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
6
Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
Sebelah Timur : Kabupaten Demak
2. Topografi
Secara topografi, Kota Semarang memiliki keunikan karena terdiri dari daerah
pantai dan daerah perbukitan, dengan elevasi topografi berada pada ketinggian antara
0,75 m sampai sekitar 350 m diatas permukaan laut.
Daerah pesisir pantai merupakan wilayah terendah di Kota Semarang yang
dibatasi Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Luas daerah pantai di
Kota Semarang adalah 1% dari luas wilayah total dengan ketinggian 0-0,75 m dpl
(diatas permukaan laut). Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian tengah,
seperti daerah simpang lima dan pusat kota, dengan kemiringan antara 2 – 15 % dan
ketinggian antara 0,75 – 3,5 m dpl seluas 33% dari luas wilayah total. Sedangkan
wilayah dataran tinggi di Kota Semarang seluas 66% dari luas wilayah dengan
ketinggian antara 5-348 m dpl. Daerah ini memiliki ketinggian yang bervariasi, seperti
136 m dpl di wilayah Jatingaleh, 253 m dpl di wilayah Mijen, serta 259 dan 348 m dpl
di wilayah Gunungpati. Ketinggian Kota Semarang yang bervariasi ini menjadikan
pemanfaatan bagian atas Kota Semarang lebih difungsikan sebagai daerah konservasi
untuk melindungi Kota Semarang bagian bawah.
E. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI KOTA SEMARANG
Secara demografi, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Semarang di
tahun 2015 diperkirakan sejumlah 1.596.036 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki
sejumlah 793.266 jiwa (49,7%) dan penduduk perempuan sejumlah 802.770 jiwa
(50,3%). Jika dibandingkan dengan penduduk di tahun 2014, penduduk di tahun 2015
mengalami pertumbuhan sebesar 0,7% atau bertambah 11.130 jiwa.
Dari sebaran penduduk per kecamatan, Kecamatan Pedurungan adalah kecamatan
dengan penduduk terbanyak. Sedangkan Kecamatan Tugu adalah kecamatan dengan
penduduk paling sedikit. Secara rinci, sebaran penduduk di tiap kecamatan terlihat pada
tabel berikut:
JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG PER KECAMATAN TAHUN 2015
NO KECAMATAN JUMLAH (JIWA) PERSENTASE (%)
1 Kecamatan Semarang Selatan 86.064 5,39
2 Kecamatan Semarang Utara 131.511 8,24
3 Kecamatan Semarang Barat 164.324 10,30
4 Kecamatan Semarang Timur 81.899 5,13
5 Kecamatan Semarang Tengah 74.412 4,66
6 Kecamatan Gunungpati 75.895 4,76
7 Kecamatan Tugu 30.759 1,93
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
7
NO KECAMATAN JUMLAH (JIWA) PERSENTASE (%)
8 Kecamatan Mijen 56.994 3,57
9 Kecamatan Genuk 92.376 5,79
10 Kecamatan Gajahmungkur 65.035 4,07
11 Kecamatan Tembalang 144.371 9,05
12 Kecamatan Candisari 82.409 5,16
13 Kecamatan Banyumanik 131.651 8,25
14 Kecamatan Ngaliyan 122.687 7,69
15 Kecamatan Gayamsari 76.040 4,76
16 Kecamatan Pedurungan 179.609 11,25
J U M L A H 1.596.036 100,00
Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2015 (data sementara, data diolah)
Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah
penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2015 sejumlah 1.142.952 jiwa, dan
jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) sejumlah
453.084 jiwa. Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan
penduduk yang produktif, maka akan dapat diketahui Angka Beban Ketergantungan
(dependency ratio). Angka beban ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2015
adalah sebesar 39,64%. Secara rinci, jumlah penduduk Kota Semarang di tahun 2015
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG
BERDASAR KELOMPOK UMUR KONDISI TAHUN 2015
KELOMPOK UMUR JUMLAH (JIWA) PERSENTASE (%)
0 – 4 127.674 8,00
5 – 9 126.763 7,94
10 – 14 123.123 7,71
15 – 19 148.361 9,35
20 – 24 157.671 9,97
25 – 29 150.913 9,47
30 – 34 140.438 8,80
35 – 39 126.105 7,89
40 – 44 119.700 7,49
45 – 49 107.174 6,70
50 – 54 90.847 5,67
55 – 59 64.789 4,03
60 – 64 36.954 2,29
65+ 75.524 4,69
Jumlah 1.596.036 100,00
Sumber: BPS Kota Semarang (data sementara, data diolah)
Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang hampir
merata pada pendidikan dasar dan menengah (SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat,
SMA/MA sederajat) dengan persentase terbesar adalah tamatan SD/MI sederajat
sebesar 22,88%. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang
perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 8,78%, yang terdiri dari tamatan Diploma
I/II/III sebesar 4,33% dan tamatan D IV, S1, S2, dan S3 sebesar 4,44%. Berikut ini tabel
penduduk Kota Semarang dirinci berdasar tingkat pendidikan formal.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
8
JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG
BERDASAR PENDIDIKAN TAHUN 2015
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (JIWA) PERSENTASE (%)
1 Tidaksekolah 96.047 6,54
2 Tidak/ belum tamat SD 299.639 20,39
3 Tamat SD/MI sederajat 336.148 22,88
4 Tamat SLTP/MTs / sederajat 298.149 20,29
5 Tamat SLTA/MA / sederajat 310.231 21,11
6 Tamat Diploma I / II / III 63.790 4,34
7 Tamat D IV / S1 / S2 / S3 65.248 4,44
J U M L A H 1.469.252 100,00
Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2015 (data sementara, data diolah)
Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Kota Semarang sebagian besar
bekerja sebagai buruh industri (25,69%), PNS/TNI/POLRI (13,77%), pedagang
(12,53%) dan buruh bangunan (12,03%). Sementara itu, jenis mata pencaharian petani
dan buruh tani (3,9%) serta nelayan (0,37%) adalah mata pencaharian yang paling
sedikit di Kota Semarang. Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara
lengkap dapat terlihat pada tabel di bawah ini:
JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG
BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN TAHUN 2015
NO JENIS MATA
PENCAHARIAN
JUMLAH PERSENTASE
(JIWA) (%)
1 Petani Sendiri 27.203 3,90
2 Buruh Tani 18.665 2,67
3 Nelayan 2.560 0,37
4 Pengusaha 53.947 7,72
5 Buruh Industri 179.416 25,69
6 Buruh Bangunan 83.986 12,03
7 Pedagang 87.500 12,53
8 Angkutan 25.845 3,70
9 PNS/TNI/POLRI 96.189 13,77
10 Pensiunan 40.243 5,76
11 Lainnya 82.825 11,86
J U M L A H 698.379 100,00
Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2015 (data sementara, data diolah)
Untuk mengukur kualitas hidup, terutama yang terkait dengan kualitas
pembangunan manusia di suatu wilayah, digunakan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya
membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).IPM dapat menentukan
peringkat atau level pembangunansuatu wilayah/negara. Sejak data tahun 2014, IPM
dilihat dengan menggunakan indikator metode pengukuran yang berbeda dari
sebelumnya. Jika sebelumnya IPM diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH), Angka
Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah dan Konsumsi Per Kapita, dari tahun
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
9
2014 digunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah
(HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli. Di tahun 2015,
diperkirakan nilai IPM Kota Semarang meningkat menjadi 79,82.
GRAFIK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
KOTA SEMARANG TAHUN 2015
Keterangan : *). Data prediksi berdasarkan trend 5 tahun
Sumber : BPS Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang ( data diolah )
F. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Tahapan Pencapaian Visi Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2010-2015
yaitu:
1. Tahap Konsolidasi, Juli 2010-2011
2. Tahap Percepatan Infrastruktur, tahun 2012
3. Tahap Percepatan Pencapaian Sapta Program, tahun 2013
4. Tahap Pemantapan Pencapaian Sapta Program, tahun 2014
5. Tahap Pengembangan, tahun 2015
Berdasarkan tahapan tersebut maka tahun 2015 merupakan tahapan
Pengembangan Pencapaian Sapta Program dalam kerangka pencapaian visi dan misi
RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015. Dari uraian deskripsi kondisi, potensi,
permasalahan, dan prediksi pembangunan daerah diberbagai bidang pembangunan maka
perlu dirumuskan isu-isu strategis yang muncul sesuai dengan prioritas Pembangunan
Daerah Kota Semarang tahun 2015 yaitu :
77.5878.04
78.6879.24
79,82 *)
73.00
75.00
77.00
79.00
81.00
83.00
85.00
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
10
1. Program Penanganan Kemiskinan Dan Pengangguran, dengan prioritas pada :
a. Pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, yang difokuskan pada:
1) Peningkatan kualitas dan aksesbilitas pelayanan kesehatan bagi warga
miskin, dengan arahan kegiatan:
a) Fasilitasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin
b) Penanganan kurang gizi dan rawan gizi
c) Penambahan tempat pelayanan kesehatan di tiap kecamatan
2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman bagi
masyarakat berpenghasilan rendah , dengan arahan kegiatan:
a) Pemugaran rumah tidak layak huni
b) Rehabilitasi dan pemeliharaan Sarana Prasarana Rusun dan Rusunawa di
5 rusun
c) Pembuatan Sanitasi Komunal
d) Perbaikan prasarana infrastruktur jalan lingkungan permukiman
e) Penataan dan penanganan permukiman kumuh
f) Fasilitasi perluasan program Pamsimas dan Sanimas di kelurahan-
kelurahan
3) Peningkatan fasilitasi akses pendidikan dasar dan menengah bagi warga
miskin, dengan arahan kegiatan:
a) Pengembangan Kejar Paket Plus
b) Bantuan Beasiswa bagi warga miskin
c) Pengembangan kelurahan vokasi
4) Penguatan kelembagaan dan ketersediaan cadangan pangan serta
perluasan akses pangan yang murah, sehat dan terjangkau bagi warga
miskin, dengan arahan kegiatan:
a) Bantuan Warung desa di kelurahan mandiri pangan
b) Pelatihan pengolahan pangan lokal dan promosi produk olahan pangan
c) Penyediaan bahan pangan untuk warung desa
5) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
b. Pemantapan pemberdayaan ekonomi warga miskin, yang difokuskan pada:
1) Pemberdayaan usaha ekonomi produktif masyarakat di kelurahan sasaran
program Gerdukempling, dengan arahan kegiatan:
a) Bantuan ekonomi bergulir untuk usaha kecil warga miskin
b) Fasilitasi bantuan sarana dan peraatan usaha ekonomi produktif bagi
warga miskin
2) Pemberian akses permodalan dan pemasaran bagi warga miskin yang
memiliki usaha, dengan arahan kegiatan fasilitasi permodalan dan pemasaran
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
11
hasil produk usaha warga miskin
c. Pemantapan penurunan angka pengangguran, yang difokuskan pada:
1) Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas tenaga kerja, dengan
arahan kegiatan:
a) Optimalisasi bursa lapangan kerja
b) Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur Balai
Latihan Kerja (BLK)
c) Padat karya produktif
2) Peningkatan pemberdayaan dan daya saing koperasi, UMKM/IKM,
petani/nelayan
3) Pengembangan wirausaha baru serta diversifikasi usaha, dengan arahan
kegiatan Fasilitasi pengembangan kelembagaan UMKM/Koperasi
2. Program Penanganan Rob Dan Banjir, dengan prioritas pada:
a. Peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana pengendalian banjir
dan rob, yang difokuskan pada:
1) Pembangunan fasilitas pengendali banjir dan rob, dengan arahan kegiatan:
a) Peningkatan saluran drainase Kali Tenggang
b) Pembangunan saluran drainase kota
2) Peningkatan operasional sarana pengendali banjir, dengan arahan kegiatan:
a) Peningkatan jumlah dan kapasitas pompa
b) Pemeliharaan sistem drainase kota
c) Operasional polder pengendali banjir
d) Pengoptimalan embung dan polder
b. Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Serta Konservasi Kawasan Hulu dan
Hilir, yang difokuskan pada:
1) Rehabilitasi kawasan hulu
2) Rehabilitasi kawasan hilir, dengan arahan kegiatan:
a) Pembuatan sabuk pantai dan groin
b) Penanaman mangrove
3) Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai
3. Program Peningkatan Pelayanan Publik, dengan prioritas pada:
a. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel Dengan
Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang difokuskan pada:
1) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan akuntabel, dengan arahan kegiatan:
a) Mempertahankan pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP);
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
12
b) Peningkatan kualitas pelayanan publik (PATEN, ISO Pelayanan
Perijinan)
c) Rehabilitasi dan pembangunan kantor pemerintahan, terutama yang
memberikan pelayanan langsung ke masyarakat, terdiri dari:
Pembangunan dan rehabilitasi kantor kelurahan dan kecamatan
Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Lanjutan Pembangunan Kantor Kec. Semarang Timur; Kec. Mijen;
Bapermas, Per dan KB; Gedung Diklat.
d) Pemantapan penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
2) Peningkatan kualitas sumber daya dan sistem penilaian kinerja aparatur,
dengan arahan kegiatan:
a) Pelaksanaan Renumerasi pegawai
b) Peningkatan manajemen kepegawaian
c) Penerapan dan percepatan pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
3) Pemantapan pelaksanaan administrasi kependudukan, dengan arahan
kegiatan:
a) Sosialisasi pelayanan produk kependudukan dan peningkatan kapasitas
petugas pelayanan kependudukan
b) Peningkatan keterpaduan data kependudukan (LaMPid, monografi)
4) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik, dengan arahan kegiatan:
a) Tersedianya SIM terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang
b) Pengembangan SIM bagi SKPD-SKPD
c) Pengembangan pelayanan perijinan secara online
d) Peningkatan peran dan fungsi PPID serta unit PPID di semua SKPD
5) Dukungan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang,
dengan arahan kegiatan:
a) Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Dalam Pemilu
b) Fasilitasi Penciptaan Stabilitas Keamanan Sosial dan Politik
c) Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Pilwalkot
6) Peningkatan kualitas perencanaan dan implementasinya dalam kebijakan
penganggaran pembangunan, dengan arahan kegiatan:
a) Ketersediaan dokumen perencanaan tahunan yang tepat waktu dan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
13
selaras dengan dokumen anggaran
b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
c) Penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB) dalam pengelolaan keuangan
daerah
7) Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2015-
2020,
8) Peningkatan pendapatan asli daerah, dengan arahan kegiatan:
a) Intensifikasi penarikan pajak daerah
b) Pendataan ulang potensi Pajak Daerah dan sumber pendapatannya
c) Penyediaan data informasi keuangan daerah
9) Optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah, dengan arahan
kegiatan:
a) Peningkatan kemandirian BUMD dan Perusda
b) Optimalisasi ketersediaan data aset daerah
c) Pengembangan data aset tanah yang valid
10) Pengembangan destinasi, event dan atraksi wisata dan budaya Kota
Semarang, dengan arahan kegiatan:
a) Revitalisasi dan pengembangan sarana prasarana destinasi wisata Kota
Semarang
b) Pelaksanaan event atraksi kebudayaan khas Semarang
c) Pengembangan desa wisata, melalui:
Peningkatan Jalan akses desa wisata beserta rambu dan Penerangan
Jalan Umumnya
Pembuatan IPAK di klaster batik desa wisata
Pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi kemitraan usaha bagi UMKM
Pelatihan pengolahan pangan Lokal, dan Pembinaan dan
pengawasan mutu dan keamanan pangan
Penyediaan bibit tanaman dan penyuluh pertanian di desa wisata
Pengembangan perikanan rakyat
b. Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Lokal, yang
difokuskan pada:
1) Pengembangan industri kecil dan menengah, dengan arahan kegiatan:
a) Pengembangan cluster industri kecil dan menengah
b) Peningkatan daya saing dan pengembangan pemasaran IKM
2) Pembangunan pasar tradisional dan revitalisasi kelembagaan pengelolanya,
dengan arahan kegiatan:
a) Pembangunan pasar tradisional, terdiri dari Revitalisasi Fisik Bangunan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
14
Pasar Peterongan; Revitalisasi Fisik Pasar Waru; Lanjutan pembangunan
Pasar Klitikan dan Pasar Rejomulyo
b) Rintisan Perusda Pengelola Perpasaran
3) Peningkatan produksi perikanan, dengan arahan kegiatan:
a) Optimalisasi Pasar Ikan Higienis
b) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan
c) Pengembangan Balai Benih Ikan
d) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
4) Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, dengan arahan kegiatan:
a) Fasilitasi akses permodalan dan peningkatan kemitraan usaha bagi UKM
b) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM
5) Fasilitasi bantuan bagi kelompok tani dan bantuan usaha untuk peningkatan
penapatan petani/peternak, dengan arahan kegiatan:
a) Fasilitasi pembangunan/rehabilitasi sarpras pertanian
b) Fasilitasi peternakan dan budidaya tanaman
c. Peningkatan antisipasi Pra Bencana, saat Tanggap Darurat, dan
penanggulangan pasca bencana alam, yang difokuskan pada:
1) Penanggulangan bencana alam dalam tahap pra bencana, dengan arahan
kegiatan pengurangan resiko bencana, pencegahan bencana, kesiapsiagaan,
peringatan dini dan mitigasi bencana
2) Penanggulangan bencana dalam tahapan saat tanggap darurat, dengan arahan
kegiatan penyelamatan dan evakuasi bencana, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera
prasarana dan sarana vital
3) Penanggulangan pasca bencana, dengan arahan kegiatan rehabilitasi wilayah
bencana dan rekonstruksi kembali sarana prasarana terdampak bencana.
4. Program Peningkatan Infrastruktur, dengan prioritas pada:
a. Peningkatan Aksesbilitas, Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana
Infrastruktur Wilayah, yang difokuskan pada:
1) Pembangunan jalan aksesibilitas strategis, dengan arahan kegiatan
Pembangunan Jalan, yang terdiri dari : Pembangunan fisik outer ring road
Mangkang-Mijen; Pembangunan akses dari terminal Mangkang ke Stasiun
Mangkang; Pembangunan jalan di rencana kawasan pusat pemerintahan
Mijen; Penyusunan DED Outer Ring Road Mijen-Sumurrejo/Sisemut;
Penyusunan DED outer ring road Majapahit-Pudak Payung (Jl.Pramuka);
Penyusunan LARAP dan AMDAL Outer Ring Road Genuk-Majapahit (GOR
Manunggal Jati); Penyusunan LARAP dan AMDAL Outer Ring Road
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
15
Srondol-Sekaran; dan Penyusunan LARAP dan AMDAL Outer Ring Road
Mijen-Cepoko-Patemon
2) Percepatan pembangunan dan penyelesaian infrastruktur strategis, dengan
arahan kegiatan:
a) Penyelesaian pembangunan GOR Tri Lomba Juang
b) Penyediaan lampu penerangan jalan umum
c) Pengadaan lahan (land banking), terdiri dari pengadaan lahan TPU
Jabungan; pembebasan Lahan Outer Ring Road Mangkang-Arteri Utara;
pengadaan lahan akses dari terminal Mangkang ke Stasiun Mangkang;
dan pengadaan lahan kawasan konservasi mangrove di Kecamatan Tugu
b. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Utilitas Wilayah, yang difokuskan pada:
1) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, dengan arahan kegiatan
Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, yang terdiri dari
peningkatan pelayanan BRT, revitalisasi terminal Terboyo, pengelolaan
feeder penghubung BRT, dan pemindahan shelter BRT.
2) Peningkatan pengelolaan persampahan, dengan arahan kegiatan
pembangunan taman, yang terdiri dari penataan dan pengembangan RTH,
pembangunan Taman Rejomulyo dan rehab Taman Simpanglima
3) Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan
arahan kegiatan kampanye pembangunan infrastruktur berkelanjutan
berwawasan lingkungan
4) Peningkatan sarana prasarana olahraga
5) Pengembangan kawasan Kota Lama
5. Program Pengarusutamaan Gender, dengan prioritas pada:
a. Pemantapan Kota Layak Anak, dengan fokus pada pengembangan capaian
Kota Layak Anak
b. Peningkatan Kualitas Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan, dengan
fokus pada:
1) Peningkatan peran lembaga bantuan hukum terhadap perlindungan
perempuan dan anak dari KDRT
2) Peningkatan gerakan sayang ibu dan anak menuju keluarga berkualitas
3) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
6. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan, dengan prioritas pada:
a. Pemantapan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun,
dengan fokus pada:
1) Pemantapan penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun,
kepada seluruh anak usia sekolah (termasuk untuk Anak Berkebutuhan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
16
Khusus dan penyandang disabilitas) terutama untuk pendidikan menengah
2) Dukungan optimalisasi penerapan Kurikulum tahun 2013
3) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah terutama
untuk pembangunan dan perbaikan ruang kelas dengan kondisi rusak berat
dan kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan di kecamatan.
b. Peningkatan Mutu Pendidikan Formal dan Luar Sekolah, dengan fokus
pada:
1) Peningkatan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
2) Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kependidikan
3) Peningkatan mutu, relevansi dan daya lulusan saing yang sesuai dengan
dengan kebutuhan pasar kerja
4) Peningkatan kualitas pendidikan usia dini
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dengan prioritas pada:
a. Pemantapan Aksesbilitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat, yang
difokuskan pada:
1) Perwujudan Semarang Menuju Kota Sehat
2) Pemantapan dukungan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
3) Peningkatan kualitas dan perluasan peserta Keluarga Berencana (KB)
4) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai, dengan
arahan kegiatan :
a) Peningkatan kualitas layanan Puskesmas, melalui perbaikan sarpras
puskesmas dan puskesmas pembantu; akreditasi lab kesehatan;
standarisasi pelayanan kesehatan; ISO kesehatan dan surveilance;
penyediaan obat dan perbekalan kesehatan;
b) Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
c) Penyediaan SIM kesehatan terpadu
5) Peningkatan keselamatan ibu/bayi dan balita
6) Peningkatan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
b. Pemantapan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, yang
difokuskan pada:
1) Pemantapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2) Pencegahan peningkatan angka kesakitan penyakit menular
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
17
G. STRUKTUR ORGANISASI
a. Struktur Organisasi
Pemerintah Kota Semarang dipimpin oleh seorang Walikota dengan dibantu oleh
seorang Wakil Walikota dan perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah Kota
Searang terdiri dari :
a. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, sebagai unsur staf yang membantu
penyusunan kebijakan dan koordinasi Walikota Semarang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008. Sekretariat Daerah
dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan terdiri dari 13 bagian.
b. Dinas Daerah, sebagai unsur pelaksana urusan daerah dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008
c. Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008.
d. Kecamatan dan Kelurahan, sebagai unsur kewilayahan dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008.
e. Perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan menerbitkan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2010, guna membentuk lembaga baru yaitu Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.
Adapun secara lengkap struktur organisasi Pemerintah Kota Semarang adalah
sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
18
b. Sumber Daya Aparatur
Pemerintah Kota Semarang memiliki PNS sebanyak 14.417 orang dengan
perimbangan laki laki sebanyak 6.562 orang (45,52%) dan perempuan sebanyak 7.855
(54,48%), yang menunjukkan perimbangan gender yang baik sebagaimana nampak
dalam grafik berikut :
Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang
pendidikan S1 sebanyak 8.148 orang (56,52%), kemudian SLTA sebanyak 2.638 orang
(18,30%). Selain itu PNS dengan pendidikan S2 dan D3 juga cukup banyak, yaitu
berturut-turut 1.172 orang dan 953 orang. Pemerintah Kota Semarang memiliki
keragaman PNS yang baik. Komposisi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :
NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH %
1 S.3 4 0,03%
2 S.2 1.172 8,13%
3 S.1 8.148 56,52%
4 D.3 953 6,61%
5 D.2 716 4,97%
6 D.1 111 0,77%
7 SLTA 2.638 18,30%
8 SLTP 424 2,94%
9 SD 251 1,74%
JUMLAH 14.417 100%
Sedangkan bila dipilah menurut golongan adalah sebagai berikut :
KOMPOSISI PNS KOTA SEMARANG BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2015
NO GOLONGAN JUMLAH %
1 GOLONGAN I 264 1,83%
2 GOLONGAN II 2.533 17,57%
3 GOLONGAN III 6.656 46,17%
4 GOLONGAN IV 4.886 33,89%
5 CPNS 78 0,54%
JUMLAH 14.417 100,00%
Laki Laki
46%
Perempuan
54%
KOMPOSISI PNS
KOTA SEMARANG TAHUN 2015
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
19
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. VISI
Suatu wilayah atau kota harus memiliki visi dan misi untuk perencananaan jangka
panjang yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), maupun jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu
tahun.
LKj-IP ini berisi laporan penyelenggaraan pemerintahan Kota Semarang selama
tahun 2015, dan merupakan tahun akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) periode 2010–2015.
Sebagaimana tertuang dalam RPJMD periode 2010-2015, visi Pemerintah Kota
Semarang adalah : “TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN
JASA, YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”
Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Perdagangan, Kota Jasa, Kota
Berbudaya, dan Masyarakat yang Sejahtera.
Kota Perdagangan, mengandung arti Kota yang mendasarkan bentuk
aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek
perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat
penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya.
Kota Jasa, memiliki makna bahwa Kota Semarang lebih menekankan pada fungsi
kota dalam pelayanan publik diberbagai bidang.
Kota Berbudaya, mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan senantiasa dilandasi seluruh aspek kebudayaan yang terdiri dari Cipta, Rasa
dan Karsa yang telah tumbuh menjadi kearifan masyarakat seperti pelaksanaan nilai-nilai
religiusitas, kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, ketertiban dan sikap ketauladanan
lainnya dalam lingkungan budaya masyarakat, sehingga menghasilkan pembangunan
karakter yang mengedepankan kehalusan budi dan perasaan, manusiawi, dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia.
B. MISI
Dalam mewujudkan Visi “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa, Yang
Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan
daerah sebagai berikut :
1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang
berkualitas.
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya
manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi,
berbudi luhur disertai toleransi yang tinggi dengan didasari keimanan dan
ketaqwaan kepada Tuhan YME.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
20
2. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan
kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.
Adalah penyelenggaraan Pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi
daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintah
yang bersih Clean Governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang
prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hokum dan
Hak Asasi Manusia. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek,
yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan
perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan daerah, berorientasi
ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik
ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.
4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang
dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam
pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan konsep
pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan
dasar manusia dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan
perlindungan anak serta mitigasi bencana.
C. TUJUAN DAN SASARAN
Untuk mencapai keberhasilan pembangunan jangka menengah tahun 2010-2015 yang
merupakan lima tahun kedua dari RPJPD Tahun 2005-2025, maka ditetapkan prioritas
pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan lima tahun
pada masing-masing misi yang telah ditetapkan, sebagai berikut :
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Semarang yang
Berkualitas.
1. Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun dan
rintisan wajar 12 tahun didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan
tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tata kelola pendidikan
yang berskala standar nasional, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada
a) Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan
mencapai 100%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
21
b) Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar Nasional untuk
SD/MI mencapai 40 %, SMP/MTs 60%, SMA/SMK/MA 40% dan Standar
Internasional pada masing-masing sekolah 1 tingkat.
c) Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan
umum dan khusus mencapai 100%
d) Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan
khusus.
2. Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan
masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan dengan rintisan
pengembangan pelayanan berskala rumah sakit, pengembangan profesionalisme
dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran sarana dan
prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat,
dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang meliputi :
1) Prosentase Angka kelangsungan Hidup Bayi mencapai 87,75/1000
Kelahiran Hidup;
2) Usia Harapan Hidup mencapai mencapai 72,52 Tahun;
3) Prosentase Gizi Buruk 0,001 %.
b) Meningkatnya paradigma Semarang Sehat 75 %;
c) Meningkatnya cakupan Universal Coverage 2015 sebesar 100%;
3. Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan dan persebarannya,
fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang
terintegrasi, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan Total
Fertility Rate dibawah 2 (TFR<2);
b) Peningkatan jumlah akseptor KB, baik laki-laki dan perempuan sebanyak
75%
4. Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja/ berusaha, kesejahteraan dan
perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di
era global, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada:
a) Menurunnya angka pengangguran dari 14,9 % menjadi 12,4%;
b) Meningkatnya persentase tingkat partisipasi angkatan kerja dari 64,75%
menjadi 66,71 %;
c) Meningkatnya persentase perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga
kerja mencapai 75%;
d) Meningkatnya persentase fasilitasi penyelesaian masalah hubungan
industrial mencapai 100%;
e) Meningkatnya persentase penyelenggaraan dan sistem informasi pasar kerja
yang mudah diakses masyarakat sebesar 100%;
5. Pengembangan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam mendukung
sikap dan perilaku, kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kreativititas serta
wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
22
pembangunan, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya
persentase peran serta aktif generasi pemuda dalam pembangunan.
6. Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat dan fasilitasi olahraga
prestasi unggulan yang didukung sarana prasarana olahraga yang memadahi,
dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
olahraga sebesar 80%;
b) Meningkatnya persentase budaya olahraga masyarakat mencapai 75%;
c) Meningkatnya persentase pencapaian prestasi olahraga mencapai 80%.
7. Pengembangan pelayanan dan aksesbilitas perpustakaan berbasis teknologi
informasi, optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan Perpustakaan
berbasis IT, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya persentase Perpustakaan Berbasis TI sebesar 5%.
b) Meningkatnya persentase minat baca masyarakat mencapai 75%;
c) Meningkatnya persentase pelestarian dan koleksi bahan.
8. Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan
bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan
jati diri masyarakat, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya persentase sarana dan prasarana pelestarian seni dan budaya
tradisional mencapai 3,66%;
b) Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan
benda cagar budaya mencapai 53,21%;
c) Meningkatnya persentase kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam
pelestarian seni dan kekayaan budaya lokal 12,72%;
2. Mewujudkan Pemerintahan Kota yang Efektif dan Efisien, Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Publik serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum.
1. Pengembangan pemahaman politik untuk mewujudkan budaya politik
demokratis yang santun dan partisipasi politik yang didukung oleh infra dan
supra struktur politik yang sehat, dengan sasaran pembangunan difokuskan
pada :
a) Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat 80%;
b) Meningkatnya persentase persentase partisipasi politik masyarakat dalam
Pemilu dan Pilkada mencapai 75%;
c) Meningkatnya persentase peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah 100%;
2. Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien
sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan e-
government menuju e-city, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya persentase administrasi pemerintahan dengan penerapan
Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic
government di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang mencapai 75%;
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
23
b) Meningkatnya persentase perencanaan partisipatif dalam penyelenggaraan
pembangunan mencapai 100%;
c) Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota
Semarang;
3. Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan kreatif
dengan tidak membebani rakyat, dengan sasaran pembangunan difokuskan :
a) Meningkatnya persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sebesar 12,5% pertahun;
b) Meningkatnya rasio kemandirian keuangan dalam pembiayaan
pembangunan mencapai 25 %;
c) Meningkatnya Optimalisasi pengelolaan aset daerah dengan penekanan pada
ketersediaan data aset yang akurat dan pengamanan aset daerah;
d) Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).
4. Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan
berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka tata kelola
pemerintahan yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan
serta Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel
serta Pengembangan kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik tingkat
lokal, nasional maupun internasional, dengan sasaran pembangunan yang
difokuskan pada:
a) Meningkatnya persentase kelembagaan dan ketatalaksanan pemerintahan
guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah mencapai 90%;
b) Meningkatnya persentase kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat
dengan penekanan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah
daerah yang bermoral, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi
dan nepotisme, responsif, transparan dan akuntabel 75%;
c) Meningkatnya persentase sinergitas hubungan antara pusat dan daerah dalam
pelaksanaan otonomi daerah mencapai 75%;
d) Meningkatnya persentase sistem pengawasan internal pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH 90%;
e) Persentase peningkatan hubungan kerjasama antara Swasta, Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota lain , Provinsi , Pusat dan Luar Negeri 75%;
f) Berkurangnya persentase penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan
daerah sebesar 50%;
5. Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan
kompetensi sesuai kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan penunjang
berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima, dengan
sasaran pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya persentase indeks kepuasan masyarakat mencapai 80%;
b) Meningkatnya persentase standar mutu pelayanan mencapai 90%;
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
24
c) Meningkatnya persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan
publik berbasis teknologi informasi mencapai 75%.
d) Tewujudnya tertib administrasi dan pengelolaan administrasi kependudukan
sebesar 100%.
6. Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan
memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan
masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban
umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan
pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana
keamanan dan ketertiban yang memadahi, dengan sasaran pembangunan
difokuskan pada :
a) Meningkatnya persentase keamanan, ketentraman dan ketertiban
masyarakat 80%;
b) Meningkatnya persentase pemberantasan penyalahgunaan Napza, Miras, dan
penyakit masyarakat (Pekat) lainnya 80 %;
c) Meningkatnya persentase kemampuan perlindungan masyarakat (Linmas)
mencapai 80%
7. Pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan pemangku
kepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif terhadap
informasi yang didukung oleh keterbukaan informasi publik yang
bertanggungjawab, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya keterbukaan informasi publik mencapai 100%;
b) Meningkatnya hubungan komunikasi timbal balik antara pemerintah,
masyarakat dan Media Masa mencapai 100%
c) Meningkatnya partipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah 100%
3. Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.
1. Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan mikro
dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan dan
pengembangan lokal untuk mendorong daya saing, dengan sasaran
pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya persentase koperasi aktif mencapai 75%;
b) Meningkatnya persentase koperasi sehat mencapai 55%;
c) Meningkatnya persentase jumlah UMKM non BPR/LKM 10% per tahun;
d) Meningkatnya persentase akses permodalan KUMKM mencapai 25%;
e) Meningkatnya persentase jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor
UMKM 10% pertahun.
2. Mengembangkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan
investasi, potensi dan produk unggulan daerah yang berdaya saing serta
mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk mendorong sektor riil
dalam rangka memperluas kesempatan kerja, dengan sasaran pembangunan
difokuskan pada :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
25
a) Meningkatnya persentase iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang
mencapai 80%;
b) Meningkatnya persentase kerjasama pengelolaan aset dengan investor
mencapai 75%.
c) Revitalisasi kawasan-kawasan industri sebesar 50%
3. Mengembangkan produktivitas pertanian yang berorientasi pada sistem
agribisnis, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya tingkat kesejahteraan petani 75%;
b) Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas produksi peternakan
sebesar 10% per tahun;
c) Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas produksi komoditas
tanaman perkebunan 1% per tahun;
d) Mempertahankan luasan lahan pertanian produktif sebesar 90 %;
e) Mempertahankan luasan hutan produktif seluas 1.559,7 ha.
4. Mengembangkan produktivitas bahan pangan untuk menjaga ketersediaan
bahan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan, dengan sasaran
pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya persentase ketersediaan pangan utama sebesar 10%;
b) Meningkatnya persentase pengembangan Kelurahan mandiri pangan 6%;
c) Meningkatnya persentase cadangan pangan daerah 11%;
d) Meningkatnya persentase kualitas bahan pangan yang memenuhi standar
mutu pangan sebesar 5%.
5. Mengembangkan kualitas pariwisata melalui pemanfaatan teknologi,
kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung, dengan sasaran
pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya persentase tujuan destinasi wisata di Kota Semarang sebesar
20%;
b) Meningkatnya persentase kuantitas kunjungan wisata ke Kota Semarang
rata-rata sebesar 10 % per tahun;
c) Meningkatnya persentase daya saing dan daya jual destinasi wisata di Kota
Semarang mencapai 25%
d) Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata
serta fasilitas pendukungnya 10%
6. Mengembangkan Produktivitas kelautan dan perikanan yang berorientasi pada
sistem agribisnis, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya tingkat kesejahteraan Nelayan 5% per tahun dan Petani Ikan
7% per tahun;
b) Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya rata-rata 15% per tahun;
c) Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap rata-rata 5% per tahun;
d) Meningkatnya Produksi Ikan Olahan sebesar 3% per tahun;
e) Meningkatnya cakupan Bina Kelompok Pelaku Perikanan dan Kelautan
rata-rata 20% per tahun;
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
26
f) Meningkatnya Konsumsi Ikan rata-rata 3% ikan/kg/kapita/tahun;
7. Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan perlindungan bagi keberadaan
pasar tradisional serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor,
dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
a) Berkembangnya pasar tradisional modern sebanyak 2 buah per tahun;
b) Pengaturan berkembangnya pasar-pasar retail modern yang baru;
c) Meningkatnya persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
sebesar 10%;
d) Meningkatnya persentase nilai ekspor komoditi non migas rata-rata 10% per
tahun;
e) Penataan PKL 100%;
8. Mengembangkan kualitas produk sektor perindustrian melalui pemanfaatan
teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung, dengan sasaran
pembangunan difokuskan pada :
a) Terwujudnya city branding Kota Semarang 100 %;
b) Meningkatnya persentase struktur industri yang kuat berbasis pada
pendekatan klaster dan berdaya saing tinggi sebesar 50%;
4. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan.
1. Meningkatkan penataan lahan kritis, penataan lahan bekas galian C dan
penataan kawasan pantai dan pengembangan kegiatan perlindungan dan
konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam dan
pengendalian polusi, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya persentase pengelolaan dan penataan lahan kritis;
b) Meningkatnya persentase pengendalian dan pemanfaatan bahan galian C
dan pengunaan air bawah tanah (ABT) 25 %;
c) Meningkatnya persentase cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL;
d) Meningkatnya persentase mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah
serta pengembangan kegiatan penanganan sampah, dengan sasaran
pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya persentase cakupan skala pelayanan penanganan sampah
sampai dengan 87%;
b) Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas pengelolaan limbah padat
dan limbah cair 50%;
3. Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan
sasaran pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas RTH Kawasan Perkotaan
sebesar 20%;
b) Meningkatnya persentase pengelolaan RTH Publik sebesar 100%.
4. Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang, peningkatan pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana tata ruang
yang ditetapkan, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada:
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
27
a) Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan
melalui penataan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam Perda
RTRW 50%;
b) Meningkatnya persentase penanganan kawasan dan bangunan cagar budaya
sebesar 75%;
c) Meningkatnya Pengelolaan Reklame 50%,
d) Meningkatnya pembangunan sarana-prasarana regional (kawasan Kendal –
Ungaran – Semarang - Purwodadi) 25%.
5. Pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan transportasi, dengan sasaran
pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya persentase sarana dan prasarana transportasi massal 50%;
b) Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen lalu lintas sebesar 80%;
c) Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen perparkiran.
6. Pengembangan manajemen pola pergerakan angkutan barang yang terintegrasi
antar moda angkutan darat dan laut, dengan sasaran pembangunan difokuskan
pada meningkatnya persentase sarana prasarana pola pergerakan angkutan
barang sebesar 50%.
7. Pengembangan struktur jaringan jalan yang sistematis sesuai dengan Rencana
Tata Ruang, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya
persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan sebesar 50%.
8. Pengembangan kelengkapan jalan (street furniture), dengan sasaran
pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya persentase sarana prasarana estetika kota mencapai 75%;
b) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum 35 %;
c) Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum 30 %;
9. Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat dan masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) dan fasilitas pendukungnya, dengan sasaran
pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya persentase peremajaan perumahan di kawasan-kawasan
kumuh mencapai 20%;
b) Pemugaran rumah tidak layak huni sebanyak 1000 rumah
c) Meningkatnya persentase pemenuhan kebutuhan tempat pemakaman umum
(TPU) 30%;
10. Pengembangan sarana dan prasarana penanganan system jaringan drainase,
dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
a) Menurunnya persentase luasan genangan banjir dan rob 50%;
b) Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana
penanganan system jaringan drainase mencapai 50%;
11. Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air baku masyarakat dan
kerjasama antar wilayah, hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kota dalam pengelolaan air baku, dengan sasaran pembangunan difokuskan
pada meningkatnya persentase ketersediaan air baku sebesar 60%.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
28
5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
1. Pengembangan pengarusutamaan gender melalui fasilitasi pengembangan
kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan
serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk
diskriminasi dan eksploitasi, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada :
a) Menurunnya persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak.
b) Peningkatan Gender Development Indeks (GDI).
c) Mewujudkan Kota Layak Anak.
2. Pengembangan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS), lansia, anak jalanan dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus,
korban napza, penyandang HIV- AIDS, wanita rawan sosial dan penyandang
cacat secara sistematis, berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan panti,
non panti maupun rumah singgah dilandasi rasa kesetiakawanan sosial, dengan
sasaran pembangunan difokuskan pada :
a) Meningkatnya persentase penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS;
b) Meningkatnya upaya Mitigasi bencana sebesar 75 %.
3. Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin secara
adil, merata, partisipatif,koordinatif, sinergis, dan saling percaya guna
mempercepat penurunan jumlah warga miskin dengan persentase penurunan
sebesar 2% per tahun.
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA SEMARANG
1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGURANGAN PENGANGGURAN
SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
1. Penurunan jumlah
warga miskin 1 Penurunan Persentase Penduduk Miskin persen
Jumlah Warga Miskin yang terdata
Jumlah Penduduk Kota Semarang
2 Persentase warga miskin yang ditangani persen
Jumlah warga miskin yang ditangani
Jumlah seluruh Warga Miskin
2 Meningkatnya
Penyediaan Rumah Layak huni
1 Perbaikan /pemugaran Rumah Layak Huni unit
2 Rumah tangga bersanitasi persen
3 Rumah tangga pengguna air bersih persen
4 Persentase Kawasan Kumuh persen
3 Meningkatnya
persentase penanganan,
pelayanan dan rehabilitasi PMKS
1 Persentase jumlah PMKS yang tertangani persen
2 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial jumlah
3 Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia
tidak potensial yang memperoleh jaminan sosial jumlah
4 Sarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)
yang menyediakan pelayanan kessos jumlah
4 Meningkatnya
pengendalian laju pertumbuhan
penduduk
1 Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) angka
2 Jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I jumlah
3 Penurunan Jumlah PUS unmet need jumlah
4 Meningkatnya jumlah peserta KB aktif persen
5 Menurunnya angka
pengangguran 1 Tingkat pengangguran terbuka persen
Jumlah Penduduk usia 15 th ke atas yang mencari kerja
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja
2 Persentase pencari kerja yang ditempatkan persen
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
Jumlah pencari kerja yang mendaftar
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
29
SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
6 Meningkatnya
persentase tingkat
partisipasi angkatan kerja
1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) persen
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja
Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 - 64 th)
2 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja kali
7 Meningkatnya jumlah
penyerapan tenaga
kerja pada sektor UMKM
1 Persentase Koperasi Aktif persen
2 Jumlah tenaga kerja yang terserap Koperasi jumlah
3 Peningkatan Jumlah UMKM yang aktif jumlah
4 Jumlah tenaga kerja yang terserap pada UMKM jumlah
5 Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan jumlah
8 Peningkatan
Kesejahteraan Buruh, Petani dan Nelayan
1 Persentase UMK dibanding dengan KHL persen
2 Nilai Tukar Petani (NTP) angka
3 Persentase Peningkatan Pendapatan Nelayan persen
4 Persentase Peningkatan Pendapatan Pembudidaya ikan persen
5 Skor Pola Pangan Harapan angka
2. PENANGANAN ROB DAN BANJIR
SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
Menurunnya persentase luasan
genangan banjir dan rob 1 Persentase Luas Wilayah yang mengalami rob/banjir persen
Luas wilayah yang terkena dampak rob/banjir
Luas wilayah Kota Semarang
2 Persentase Penurunan Luas wilayah yang mengalami rob/banjir persen
Luas Wilayah yang mengalami banjir
Luas Wilayah yang mengalami banjir tahun lalu
3 Rata rata lamanya genangan air rob/banjir menit
4 Peningkatan Persentase Kondisi Jaringan Drainase dalam kondisi
baik persen
Panjang Jaringan Drainase dalam keadaan baik
Total Panjang Seluruh Jaringan Drainase
5 Peningkatan Kapasitas Pompa liter/dtk
Jumlah Pompa yang dibangun/diperbesar kapasitas
3. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
1 Terwujudnya tertib
administrasi keuangan
daerah dengan opini
WTP
1 Mempertahankan Pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa
Pengecualian persen
2 Persentase Aset Milik Daerah yang sudah terdata dan memiliki
bukti penguasaan aset persen
Jumlah Aset Milik Daerah yang terdata
Jumlah Aset seluruh milik Pemerintah Daerah
2 Meningkatnya
persentase
Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah persen
2 Rasio Pendapatan Asli Daerah dibanding dengan volume seluruh
Pendapatan persen
3 Peningkatan Rasio kemandirian keuangan dalam pembiayaan
pembangunan persen
3 Meningkatnya
persentase standar
mutu pelayanan
1 Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) angka
Jumlah SKPD yang sudah melaksanakan IKM jumlah
2 Jumlah Penanganan Pengaduan yang terselesaikan jumlah
3 Peningkatan SKPD yang sudah memiliki SOP (Standar
Operasional Pelayanan) atau SPP (Standar Pelayanan Publik) jumlah
4 Peningkatan SKPD yang sudah memiliki Ruang Pelayanan serta
sarana dan prasarana pelayanan yang baik jumlah
5 Pelaksanaan PATEN
- Jumlah Kecamatan yang memiliki ruang pelayanan jumlah
- Jumlah Kecamatan yang memiliki SOP dan SPP jumlah
- Persentase Pelayanan masyarakat di Kecamatan persen
4 Tewujudnya tertib
administrasi dan
pengelolaan administrasi
kependudukan
1 Cakupan / Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) per
satuan penduduk persen
2 Cakupan / Rasio Bayi memiliki Akta Kelahiran dalam setahun persen
3 Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk angka
4 Cakupan / Rasio pelayanan E-KTP persen
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
30
SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
5 Meningkatnya
persentase iklim
investasi yang kondusif di Kota
Semarang
1 Jumlah Pelayanan Perijinan yang dikeluarkan dalam setahun jumlah
2 Jumlah dan nilai persetujuan investasi selama setahun jumlah
- Penanaman Modal Asing (PMA)
- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
3 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Rp
4 Jumlah tenaga kerja yang terserap jumlah
5 Jumlah kegiatan peningkatan Investasi/Penanaman Modal kegiatan
6 Meningkatkan tata
kelola pemerintahan melalui Reformasi
Birokrasi
1 Rasio Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota persen
2 Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Profesionalisme Aparatur
- Jumlah SKPD yang telah menyusun Analisa Jabatan (ANJAB)
dan Analisa Beban Kerja (ABK) SKPD
- Jumlah PNS yang mengikuti Bintek, Workshop, Pelatihan atau
Pendidikan selama setahun orang
- Persentase Jabatan Struktural yang telah terisi persen
- Jumlah PNS yang terkena kasus hukum dan menerima Hukuman
Disiplin jumlah
3 Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka
Panjang, Menengah, Tahunan ada/tidak
4 Kesesuaian Jumlah Program yang dilaksanakan pada RPJMD
dengan RKPD persen
5 Tingkat Ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan
pengendalian pembangunan kota melalui SIMPERDA dan
MONEV Pembangunan
persen
6 Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Procurement jumlah
- Jumlah Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP
- Jumlah Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE
7 Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Sistem
Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah /E-Government jumlah SIM
8 SKPD yang memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kota Semarang SKPD
9 Jumlah Perjanjian / Kerjasama kemitraan Pemerintah Kota di
berbagai bidang pembangunan jumlah
7 Meningkatnya
persentase keamanan,
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
1 Rasio jumlah personil Satpol PP per 10.000 penduduk persen
2 Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk persen
3 Cakupan kegiatan Penegakan Peraturan dalam setahun persen
4 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban masyarakat
- Angka Kriminalitas yang terjadi di Daerah angka
- Jumlah konflik warga yang terjadi jumlah
- Jumlah demo yang berakhir rusuh jumlah
- Jumlah kerusuhan akibat SARA jumlah
8 Pelayanan
Penangulangan Bencana Kebakaran
1 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran persen
2 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) waktu
9 Pengembangan dan
pelestarian seni dan
budaya tradisional, bangunan bersejarah
serta benda cagar
budaya dalam rangka memperkuat identitas
dan jati diri
masyarakat
1 Rasio Grup Kesenian dan budaya per 10.000 penduduk persen
2 Rasio Gedung Kesenian per 10.000 penduduk persen
3 Jumlah penyelenggaraan festival Seni dan Budaya jumlah
4 Jumlah benda, situs cagar budaya yang dilestarikan jumlah
5 Rasio Gedung Olahraga per 10.000 penduduk persen
10 Meningkatnya
kuantitas kunjungan wisata ke Kota
Semarang
1 Jumlah kunjungan wisata ke Kota Semarang dalam setahun orang
2 Tingkat okupansi rata rata hunian hotel persen
3 Rata - rata lama wisatawan tinggal dan menginap di Kota
Semarang hari
4 Peningkatan jumlah destinasi wisata di Kota Semarang jumlah
5 Peningkatan Sarana dan Prasarana wisata
- Hotel berbintang/non berbintang/losmen/penginapan jumlah
- Restoran / Rumah makan / Café / Tempat Kuliner dan Pusat Oleh jumlah
11 Meningkatnya
persentase minat baca
masyarakat
1 Jumlah pengunjung perpustakaan dalam setahun jumlah
2 Jumlah perpustakaan keliling dan rumah pintar jumlah
3 Kegiatan Promosi Gerakan Gemar Membaca kegiatan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
31
4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KOTA
SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
1 Meningkatnya
persentase kualitas dan kuantitas sarana
prasarana jaringan
jalan
1 Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik persen
Panjang Jalan dalam kondisi baik (m)
Jumlah seluruh Panjang Jalan (m)
2 Prosentase jalan rusak yang diperbaiki persen
Panjang Jalan rusak yang diperbaiki (m)
Panjang Jalan yang Rusak (m)
2 Meningkatnya
persentase sarana prasarana estetika kota
1 Presentase cakupan jalan yang diterangi PJU persen
Jumlah jalan yang diterangi PJU
Jumlah jalan
2 Kondisi lampu PJU yang terpelihara titik
3 Meningkatnya
persentase kualitas dan
kuantitas RTH Kawasan Perkotaan
1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB persen
2 Pembangunan dan Rehabilitasi Taman Kota dalam setahun taman
4 Meningkatnya
persentase pemanfaatan ruang
sesuai dengan fungsi
kawasan dalam Perda RTRW
1 Persentase Jumlah Bangunan ber IMB persen
Jumlah bangunan ber IMB
Jumlah bangunan di Kota Semarang
2 Realisasi luas wilayah seusai dg peruntukannya sesuai dengan
RTRW (%) persen
3 Pelestarian Kawasan Kota Lama kegiatan
5 Meningkatnya
revitalisasi Pasar
Tradisional
1 Persentase Jumlah Pasar dalam kondisi baik persen
Jumlah Pasar dalam kondisi baik
Jumlah seluruh pasar di Kota Semarang
2 Jumlah Pasar yang direnovasi / direvitalisasi dalam satu tahun pasar
3 Peningkatan Jumlah pasar Tradisional Modern pasar
6 Meningkatnya
persentase cakupan
skala pelayanan penanganan sampah
1 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk persen
2 Cakupan pelayanan penanganan sampah persen
3 Cakupan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) per satuan
penduduk persen
7 Meningkatnya
persentase sarana dan prasarana transportasi
massal
1 Ketersediaan Sistem Transportasi Massal (Massa Rapid) Koridor
a. Jenis Transportasi Massal jenis
b. Jumlah armada / moda transportasi bus
2 Persentase penduduk yang menggunakan moda transportasi massal persen
a. Cakupan wilayah yang dilayani transportasi massal
b. Jumlah penumpang yang memanfaatkan dalam setahun penumpang
c. Jumlah halte/pemberhentian bagi transportasi massal per trayek halte
3 Persentase terminal dan sub terminal yang memiliki sarana dan
prasarana fasilitas umum yang lengkap dan dalam kondisi yang
baik (Toilet, Tempat ibadah, ruang tunggu, pelayanan kesehatan,
tempat sampah)
persen
4 Peningkatan jumlah penumpang angkutan umum jumlah
5 Rasio ijin trayek per tahun %
Jumlah armada angkutan umum setiap tahun jumlah
Jumlah trayek setiap tahun jumlah
8 Meningkatnya
persentase pengelolaan
manajemen
perparkiran
1 Tingkat Parkir on street titik
2 Tingkat Ketersediaan Lokasi Parkir Off Street lokasi
5. KESETARAAN GENDER
SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
1 Meningkatnya
kesetaraan dan keadilan gender
1 Angka Indeks Pembangunan Gender (GDI) angka
2 Prosentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah %
3 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan angka
2 Menurunnya
persentase kekerasan
terhadap perempuan dan anak
1 Rasio KDRT %
2 Prosentase Fasilitasi penanganan pengaduan kasus kekerasan anak
dan perempuan (non ligitasi atau ligitasi) %
Kasus kekerasan anak dan perempuan yang difasilitasi
Kasus kekerasan anak dan perempuan yang dilaporkan
2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
32
SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
3 Mewujudkan Kota
Layak Anak 1 Jumlah Forum Anak Kota Smg yang terbentuk forum
2 Jumlah Komposisi Gugus Tugas Layak Anak jumlah
3 Jumlah Lokasi Taman bermain Anak dlm rangka KLA lokasi
4 Jumlah Zona Aman Sekolah / Sekolah Ramah Anak sekolah
5 Jumlah Kelurahan Ramah Anak kel
6. PELAYANAN PENDIDIKAN
SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
Meningkatnya pemerataan dan
jangkauan akses pelayanan pendidikan
1 Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) %
2 Angka Melek Huruf (Bebas Buta Aksara) %
3 Angka Partisipasi Kasar (APK) %
APK SD/MI
APK SMP/MTs
APK SMA/SMK/MA
4 Angka Partisipasi Murni (APM) %
APM SD/MI
APM SMP/MTs
APM SMA/SMK/MA
5 Angka Melanjutkan (AM) %
dari SD/MI KE SMP/MTs
dari SMP/MTs KE SMA/SMK/MA
Meningkatnya mutu dan
kualitas pendidikan berstandar
Nasional untuk SD/MI dan Standar Internasional pada
masing-masing sekolah 1
tingkat
1 Peningkatan Sekolah yang terakreditasi>8 sekolah
SD/MI
SMP
SMA/SMK
2 Angka Kelulusan (AL) %
AL SD/MI
AL SMP/MTs
AL SMA/SMK/MA
3 Angka Putus Sekolah (APS) %
APS SD/MI
APS SMP/MTs
APS SMA/SMK/MA
Meningkatnya prosentase
kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan umum
dan khusus
1 Rasio Siswa terhadap Guru (R-S/G) %
SD/MI
SMP
SMA/SMK
2 Guru yang memenuhi Kualifikasi S-1 / DIV %
Guru SD/MI
Guru SMP
Guru SMA/SMK
3 Persentase Sekolah dalam Kondisi yang baik %
SD/MI
SMP
SMA/SMK
4 Peningkatan perbaikan ruang kelas sekolah
SD/MI
SMP
SMA/SMK
Meningkatnya relevansi dan
daya saing pendidikan menengah umum dan khusus
1 Peningkatan penyelenggaraan pendidikan life skill (kecakapan
hidup)
Jumlah Peserta pendidikan life skill (kecakapan hidup) orang
Frekuensi pelaksanaan pendidikan life skill (kecakapan hidup) kali
2 Fasilitasi dan Pelaksanaan Kelurahan Vokasi kelurahan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
33
7. PELAYANAN KESEHATAN
SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
1 Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat 1 Usia Harapan Hidup (UHH) angka
2 Meningkatnya
paradigma Semarang Sehat
1 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran bayi (Infant Mortality
Rate/IMR) angka
2 Penurunan Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
(Childhood Mortality Rate/ChMR) angka
3 Penurunan Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran
hidup angka
4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani %
5 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan %
6 Cakupan Kunjungan Bayi yang memperoleh Layanan Kesehatan %
7 Penurunan Prevalensi Gizi Buruk %
8 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan %
9 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD %
10 Penurunan Kasus DBD kasus
11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA %
12 Penurunan penderita HIV (hasil pendataan) orang
13 Penurunan Penderita AIDS (hasil pendataan) orang
14 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %
15 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk %
16 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk %
17 Rasio Dokter Umum dan Spesialis per satuan penduduk %
18 Rasio tenaga medis per satuan penduduk %
3 Meningkatnya
cakupan Universal Coverage 2015
1 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin %
2 Warga Kota Semarang yang mengikuti Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan. orang
E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
MISI PERTAMA :
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT KOTA
SEMARANG YANG BERKUALITAS
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2015
TUJUAN :
Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun didukung olehsarana/prasarana
yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tatakelola pendidikan yang berskala standar nasional
SASARAN :
1. Meningkatnya pemerataan dan
jangkauan akses pelayanan
pendidikan
1.
Mempertahankan Angka Partisipasi Kasar (APK)
(IKU) %
APK SD/MI 108,53%
APK SMP/MTs 119,05%
APK SMA/SMK/MA 116,96
PAUD (IKU) 84%
2. Angka Partisipasi Murni (APM) (IKU)
SD/MI 92,2%
SLTP/MTs 82,87%
SMA/SMK/MA 79.97%
3. Angka Kelulusan (AL) (IKU)
SD/MI 99,99 %
SLTP/MTs 94%
SMA/SMK/MA 96%
4. Penuntasan Buta Aksara (IKU) 99,5 %
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
34
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2015
2. Meningkatnya mutu dan kualitas
pendidikan berstandar Nasional
untuk SD/MI dan Standar
Internasional pada masing-masing sekolah 1 tingkat
1. Penerapan Sistem Pembelajaran berkarakter 100 %
2. Mempertahankan jumlah TK NBI dan mendorong
menjadi TK Bertaraf Internasional 1
3. Capaian 16 rintisan SD pelaksanaan e- pembelajaran 40 %
4. Capaian SMP pelaksanaan e-pembelajaran 60 %
5. Meningkatkan jumlah SMA melaksananakan e-
pembelajaran 60 % 60%
6. Meningkatkan jumlah SMK melaksananakan e-
pembelajaran 60 % 65%
7. Mempertahankan jumlah SD SBI 1 Sekolah
8. Mempertahankan jumlah SMP SBI 1 Sekolah
9. Meningkatkan jumlah 11 SMK ber ISO 9001:2008 11
10. Mempertahankan jumlah SMA RBI 1 Sekolah
11. Mempertahankan jumlah SMK RBI 1 Sekolah
12. meningkatkan jumlah sekolah SD, SMP terakreditasi 95% 95%
13. meningkatkan 90% SD dan SMP terakreditasi min. B 90%
14. meningkatkan jumlah SMA berkreditasi B sebesar
90% 90%
15. meningkatkan jumlah SMK berkreditasi B sebesar
90% 90%
3. Meningkatnya prosentase kualitas
dan kuantitas sarana prasarana
pendidikan umum dan khusus
1. Meningkatkan kualitas ruang kelas SD, memperbaiki
325 ruang kelas rusak kelas rusak berkurang 70 ruang
per tahun)
71 Ruang
2. Meningkatkan kualitas ruang kelas SMP,
memperbaiki 160 ruang kelas rusak kelas rusak
berkurang 27 ruang per tahun)
27 Ruang
3. Jumlah guru SD/SDLB berkualifikasi S-1 / D-4
sebesar 88% (IKU) 88 %
4. Jumlah guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1 / D-4
sebesar 98% 98 %
5. Jumlah guru SMA/SMK berkualifikasi S-1 / D-4
sebesar 87% 87%
6. Jumlah guru SMA/SMK bersertifikasi
90%
4 Meningkatnya relevansi dan daya
saing pendidikan menengah umum dan khusus
1. Meningkatkan Jumlah lembaga kursus dan pelatihan
berakreditasi / bersertifikasi 50% 50%
2. Meningkatkan lulusan program kecakapan hidup
bersertifikat kompetensi sebesar 20 % 4%
3. Akreditasi PKBM 40%
4. Sekurang -kurangnya 1 kelurahan VOKASI di setiap
Kecamatan (16 Kecamatan) (IKU) 16
5. 1 TBM di masing-masing Kecamatan (16 kecamatan) 16
6. Meningkatnya penyediaan data dan informasi bidang
pendidikan 90
7. Meningkatkan Kelulusan Program Kecakapan Hidup
Bersertifikat Kompetensi sebesar 20% 4%
URUSAN WAJIB KESEHATAN
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2015
TUJUAN :
Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/ rujukan
dengan rintisan pengembangan pelayanan berskala rumah sakit, pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan
yang didukung dengan pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
SASARAN :
1. Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat 1. Angka Usia harapan hidup (IKU) 72,30
2. Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran bayi (IKU) -
3. Angka Kematian Balita -
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
35
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2015
4. Angka Kematian ibu melahirkan per 100.000
kelahiran hidup (IKU) -
5. Angka Prevalensi Penyakit TBC 55
6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita
penyakit TBC BTA (Indikator tambahan dari IKU) -
7. Angka Prevalensi Penyakit DBD (IKU) < 1.5/1000
8. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD
(IKU) -
9. Angka Prevalensi Penyakit HIV/ AIDS (IKU) <2/1000
10. Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) -
11. Angka Kematian karena Penyakit TBC -
12. Angka Kematian karena Penyakit DBD <2
13. Angka Kematian karena Penyakit HIV /AIDS -
14. Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA -
15. Angka kesakitan pnemoni balita 280/10.000
16. Balita yg naik berat badannya 100%
17. Angka kesakitan Diare 21/1000
18. Angka Kematian Diare <1
19. Cakupan Kunjungan bayi (IKU) 91%
20. Presentase balita gizi buruk (IKU) 0,03%
21. Prevalensi gizi kurang pada balita (IKU) 100 bayi
22. Rumah Tangga Sehat 100%
2. Meningkatnya paradigma Semarang
Sehat
1. Presentase balita yang mendapat ASI Eksklusif -
2. Proporsi Pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan 100%
3. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 93%
4. Angka bebas jentik -
5. Persentase Kelurahan yg mencapai Universal Child
Immunization (UCI) (IKU) 98
6. persentase Posyandu purnama dan mandiri 12,07
7. Cakupan Kompilasi Kebidanan yang ditangani (IKU) %
8. Cakupan puskesmas (%) 231,25
9. Cakupan pembantu puskesmas 19,77
10. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, per Satuan
penduduk (Tambahan Indikator dari IKU) %
11. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk (Tambahan
Indikator dari IKU)
%
12. Rasio Dokter Umum per Satuan Penduduk
(Tambahan Indikator dari IKU) %
13. Rasiao tenaga Medis per Satuan Penduduk
(Tambahan Indikator dari IKU) %
14. Ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan
jaringannya 100%
15. Jaminan keamanan peredaran obat dan makanan 100%
16. Meningkatnya mutu pelayanan puskesmas (ISO) 100 %
17. Meningkatnya penerapan standar pelayanan publik di
bidang kesehatan 100%
18. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaana pelayanan
puskesmas sesuai standar pelayanan Puskesmas 100%
19. Persentase rumah tangga mempunyai akses terhadap
air layak konsumsi
-
20. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan
sehat 100 %
21. persentase tempat tempat umum sehat -
22. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persalinan oleh
Tenaga Kesehatan (IKU) 100%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
36
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2015
23. Persentase Ibu Hamil mendapat tablet Fe -
24. Pemberian Vitamin A pada bayi -
25. Penanganan Bayi BBLR -
26. Penurunan balita yang menderita pneumonia -
27. Pelayanan kesehatan bayi 100%
28. Pelayanan kesehatan balita 100%
29. Kualitas Pelayanan Kesehatan Lansia 100%
30. persentase desa terkena KLB yang ditangani < 24 jam -
31. Persentase kasus DBD yang ditangani 100%
32. Terselenggaranya pelayanan Rumah Sakit 100%
33. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan 70% 63%
34. Ketersediaan data dan informasi bidang kesehatan
akurat dan tepat waktu 100%
3.
Meningkatnya cakupan Universal
Coverage2015 1 Persentase Keluarga Miskin yang mendapat
Pelayanan kesehatan (IKU) -
2 Persentase penduduk yg menjadi peserta jaminan
pemeliharaan kesehatan (IKU) -
URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2015
TUJUAN :
Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan dan persebarannya,fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi
kependudukan yang terintegrasi
SASARAN :
1. Meningkatnya pengendalian laju
pertumbuhan penduduk 1. Pengendalian Angka Kelahiran (TFR) (IKU) 2,26%
2. Peningkatan kesadaran remaja utk tidak hamil
dibawah 20 tahun serta kesiapan para remaja dalam
kehidupan berkeluarga
0,4%
3. Jumlah PIK remaja per jumlah Kelurahan 60 PIK KRR
4. Jumlah sosialisasi dan advokasi kesehatan reproduksi
remaja (KRR) dan peserta media (radio, TV,dll) 1
5. Jumlah pembinaan pusat info dan konseling KRR tkt
Kota 64 KEG
Jumlah petugas KB
Petugas UPTB, 16
6. Jejaring / Kemitraan peduli KB (PKKBD Mandiri) 100%
PLKB/PKB 88
PPKBD/SKD 88
Sub PPKBD 47
Kelompok KB 9.712
7. Ratio petigas lapangan /penyuluh KB 1 petugas di
setiap 2 kel 0,4
8. Ratio pembantu pembina KB 1 ptgs di kel 177
2. Peningkatan jumlah akseptor KB
baru, baik laki-laki dan perempuan 1 Jumlah peserta BK aktif : (IKU)
1. BKB 96%
2. BKR 95%
3. BKL 96%
2 Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah
usia 20 tahun
0,4%
3 Peserta KB dari PUS unmet need/menurunnya PUS
Unmet need 75,65
4 Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB
aktif 76%
5 Rasio akseptor KB (%) 18,64 %
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
37
URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2015
TUJUAN :
Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja /berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja,serta kualitas tenaga kerja yang
mampu bersaing di era global
SASARAN :
1. Menurunnya angka pengangguran
(IKU) 1. Tingkat pengangguran terbuka (IKU) 12,7%
2. Penempatan pencari kerja sebanyak 10.750
AKAL -
AKAD -
AKAN -
2. Meningkatnya persentase tingkat
partisipasi angkatan kerja (IKU)
1. Angka partisipasi angkatan kerja (IKU) 63,51%
2. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (IKU) 66,71%
3. Meningkatnya persentase
perlindungan dan jaminan
kesejahteraan tenaga kerja (IKU)
1. Upah Minimum Kota Semarang 100%
2. Kebutuhan Hidup Layak 100%
3. Peningkatan jumlah serikat buruh -
4. Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak
570 perusahaan ( 45,6% ) 570 Perusahaan
4. Meningkatnya persentase fasilitasi
penyelesaian masalah hubungan
industrial
1. 1 Penurunan angka perselisihan hubungan industrial
PHI/PHK/Unjuk rasa 2 % Per tahun 227 kasus
2. 3 Jumlah kasus pelanggaran / penyimpangan regulasi
ketenagakerjaan menurun
5. Meningkatnya
persentasepenyelenggaraan dan
sistem informasi pasar kerja yang
mudah diakses masyarakat
1. Jumlah Bursa Tenaga Kerja (IKU) 2 keg
2. Tenaga kepelatihan yg berkompetensi 25%
3. Jumlah pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 200 keg
4. Meningkatnya ketrampilan tenaga kerja 2.310 orang 550 Orang
5. Meningkatnya kompetensi tenaga kepelatihan 25% 5%
6. Ketersediaan pranata pengelolaan DBHCHT dalam
upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
100%
URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2015
TUJUAN :
Pengembangan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku, kepeloporan, kemandirian, inovasi,
dan kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah airg una meningkatkan partisipasi dalam pembangunan
SASARAN :
1. Meningkatnya persentase peran
serta aktif generasi pemuda dalam
pembangunan
1 Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan
Karang taruna
Organisasi kepemudaan
2,43 %
47 Organisasi
2 Peningkatan jumlah kegiatan kepemudaan 14 Kegiatan
3 Peringatan Hari Sumpah Pemuda -
4 Pendidikan Life skill/kewirausahaan 47 Organisasi
5 % (prosentase) jumlah peserta dihadapkan dengan
jumlah anggota organisasi kepemudaan dalam rangka
peningkatan peran serta generasi muda dalam pembangunan
16,66%
6 Jumlah Organisasi Kepemudaan 47 Organ
7 1. % (prosentase) peningkatan fasilitasi/
bantuan Karang Taruna.
2. % (prosentase) peningkatan
fasilitasi/bantuan Kepemudaan.
4,68%
TUJUAN :
Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat dan fasilitasi olahraga prestasi unggulan yang didukung sarana prasarana olahraga
yang memadahi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
38
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2015
SASARAN :
1. Meningkatnya persentase kualitas
dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
1 Pembangunan/rehab sarana olahraga -
2 Presentase kecamatan yang mempunyai sarana dan
prasarana olahraga untuk umum 100%
3 % (prosentase) Peningkatan jumlah pembangunan
sarana olahraga di kota per 10000 penduduk (IKU) 16,7%
4 Data jumlah sarana prasarana olahraga ada
2. Meningkatnya persentase budaya
olahraga amasyarakat 1 Jumlah kegiatan olahraga massal dalam satu bulan
per tahun 19 Kegiatan
2 Prosentase penduduk yang menjadi anggota klub
olahraga 10,7%
3 Prosentase penduduk aktif melaksanakan minimal
satu cabang olahraga satu kali seminggu -
4 Peningkatan Pembinaan dan Permasyaratan olahraga 33%
5 Jumlah organisasi olahraga=23 organisasi(18 cabang
olahraga dan 5 cabang olahraga baru/rekreasi) 23 Organ
6 Peniongkatan Jumlah Atlet yang dibina, jumlah
mendali yang diperoleh
48 Orang /54 %
Mendali
3. Meningkatnya persentase
pencapaianprestasi olahraga 1 Peningkatan prestasi liga pendidikan Indonesia
(LIPIO)
Tk. SMA
Tk. SMP
-
2 Mempertahankan capaian pada POPDA tahun
sebelumnya -
3 Prosentase nomor cabang olahraga pada PON yang
meraih medali dibandingkan jumlah keseluruhan
nomor cabang olahraga yang dipertandingkan
2 %
URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Pengembangan pelayanan dan aksesbilitas perpustakaan berbasis teknologiinformasi, optimalisasi minat bacamasyarakat dan rintisan Perpustakaan berbasis TI
SASARAN :
1. Meningkatnya persentase
Perpustakaan BerbasisTI 1. Jumlah perpustakaan milik di Kota Semarang 156
2. Jumlah perpustakaan kelurahan/ Rumah Pintar 16 Lokasi
3. Jumlah Perpustakaan Keliling dan Rumah Pintar
(Tambahan Indikator dari IKU Jumlah
4. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan 100%
5. Peningkatan pelayanan Otomasi Perpustakaan 100%
6. Pelayanan Perpustakaan yang sudah berbasis IT
7. Keberadaan data buku secara digital Ada
8. Keberadaan data anggota dan peminjam secara digital Ada
9. Penyediaan sarana informasi layanan perpustakaan
berbasis TI dan website perpustakaan Ada
10. Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai Ada
2. Meningkatnya persentase minat
baca masyarakat 1. Presentase peningkatan budaya baca 100%
2. Penyelenggaraan Pameran Buku 2x dalam 1 Th
3. Promosi Gerakan Membaca (IKU) 100%
4. Jumlah peminjam buku 40%
3. Meningkatnya persentase
pelestarian dan koleksi bahan
pustaka
1. Peningkatan koleksi bahan pustaka berupa buku 2.076 Buku
2. Terkelolanya koleksi buku perpustakaan 100%
3. Jumlah koleksi buku perpustakaan 8000 Buku
4. Jumlah judul buku perpustakaan 2.076 Buku
5. Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan 35%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
39
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
6. Jumlah Pengunjung Perpustakaan (dalam setahun)
(IKU) 30% (Jumlah)
7. Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan yang Terpelihara 60%
8. Rasio ketersediaan Sarana/prasarana penyimpanan
arsip yang berfungsi dan terpelihara 61 %
9. Aksesbilitas/ketersediaan layanan informasi
kearsipan 55%
10. Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik 7100 berkas
11. Jumlah dokumen/arsip daerah yang diselamatkan /
dipelihara 4100 berkas
URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat indentitas dan jati diri masyarakat
SASARAN :
1. Meningkatnya persentase sarana
dan prasarana pelestarian seni dan budaya tradisional
1. Tersediannya Sarana dan Prasarana Obyek Wisata yang memadai
Tersediannya Adminsitrasi Perkantoran
Tersediannya Sumber Daya Aparatur
Pengelolaan Obyek Wisata dan Pemandu Wisata
Meningkatnya Penyelenggaraan Apresiasi Seni dan dan Budaya
Meningkatnya Penyelenggaraan Atraksi Budaya
21 Wahana
3 Kegiatan
618 Orang
20 Kegiatan
30 Kegiatan
2. Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya
sebesar 10 % per tahun dalam Pengembangan,
Pengelolaan terhadap nilai, kekayaan, dan keragaman
Budaya
3 Kegiatan
3. Rasio Group Kesenian dan Budaya per 10000
Penduduk (Indikator Tambahan dari IKU)
4. Rasio Gedung Kesenian per 10000 (Indikator
Tambahan dari IKU)
5. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
(Indikator Tambahan dari IKU)
2. Meningkatnya persentase kualitas
dan kuantitas bangunan bersejarah dan benda cagar budaya
1. Daftar Cagar Budaya di Kota Semarang 100%
2. Jumlah Benda, situs Cagar Budaya yang
dilestarikan ( IKU) Jumlah
3. Jumlah obyek Cagar Budaya dalam setahun (IKU) 174
4. Jumlah obyek Cagar Budaya yang telah diinventarisir 100%
5. Jumlah obyek Cagar Budaya yang juga merupakan
obyek wisata Jumlah
6. Benda, situs, kawasan Cagar Budaya yang
dilestarikan 100%
3. Meningkatnya persentase kesadaran
dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian sen idan kekayaan
budaya local
1 Jumlah sanggar seni dan budaya di Kota Semarang 100%
2 Jumlah Sanggar Seni dan Budaya di Kota Semarang
yang dibina 100%
3 Frekuensi pembinaan Sanggar Seni dan Budaya 100%
4 Jumlah organisasi budaya 100%
5 Jumlah sanggar seni dan budaya 100%
6 Jumlah group,sanggar seni dan budaya yang dibina 100%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
40
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
7 Jumlah penyelenggaraan pagelaran/festival/pentas
seni dan budaya
Wayang kulit
Kethoprak
Atraksi Budaya
Apitan/sedekah bumi
Sesaji Rewanda
Upacara Tradisi Dugderan
Pagelaran Musik Tradisi
Tari
Rebana, Jipin
Lomba mewarnai
Semarang Night Carnival
Band/Vocal Grup
7 keg
8 Frekuensi Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya 12 bulan
9 Penyelenggaraan Event Kebudayaan per tahun 12 bulan
10 Meningkatnya kegiatan kerjasama pengelolaan
kekayaan seni budaya daerah 3 Kegiatan
MISI KEDUA :
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN,
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SERTA MENJUNJUNG
TINGGI SUPREMASI HUKUM
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Pengembangan pemahaman politik untuk mewujudkan budaya politik demokratis yang santun dan partisipasi politik yang didukung
oleh infra dan supra struktur politik yang sehat
SASARAN :
1. Meningkatnya wawasan
kebangsaan dalam masyarakat 1 Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama 2 keg
2 Kegiatan Pembauran Kebangsaan 1 keg
3 Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik 75%
4 Tersedianya Pranata dalam peningkatan kesadaran
politik masyarakat 100%
2. Meningkatnya persentase
partisipasi politikmasyarakat dalam Pemilu dan Pilkada
1 Pendataan dan Monitoring Partai Politik 12 bulan
3. Meningkatnya persentase peran dan
fungsi politik Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
1 Tingkat kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam
pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan fungsi
pengawasan ( Raperda dan Perda)
21
2 Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang 50
3 Prosentase Peraturan Daerah yang ditetapkan 50%
- Jumlah Perda yang ditetapkan selama setahun
- Jumlah Raperda yang diusulkan
4 Jumlah Perda yang diusulkan / inisiatif DPRD 23 raperda
5 Jumlah Keputusan DPRD yang dibuat selama
setahun
46 SK
6 Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti 46 SK
7 Jumlah unjuk rasa terhadap anggota DPRD kota
Semarang 10 kali
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
41
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
8 - Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD
- Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh DPRD
5 kali
5 kali
TUJUAN :
Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta
kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta
terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang memadahi
SASARAN :
1.
Meningkatnya persentase keamanan,ketentraman dan
ketertiban masyarakat
Meningkatnya persentase
pemberantasan penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit
masyarakat (Pekat) lainnya
Meningkatnya Persentase
kemampuan perlindungan masyarakat (LINMAS) mencapai
80%
1. 1 Pelaksanaan Kegiatan FORKOMPIDA/MUSPIDA 12 keg
2. Operasi Penegakan Peraturan 234
3. Penurunan angka kriminalitas 2.909
4. Perekrutan anggota linmas baru 745
5. Rasio Jumlah Personil Satpol PP per 10000 Penduduk
(Tambahan Indikator dari IKU) %
6. Rasio Jumlah Personil Linmas per 10000 Penduduk
(Tambahan Indikator dari IKU) %
7. Cakupan kegiatan Penegakan Peraturan dalam
Setahun (Tambahan Indikator dari IKU) %
8. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Maasyarakat
(Tambahan Indikator dari IKU)
Angka Kriminalitas yang terjadi di Daerah
Jumlah konflik warga yang terjadi
Jumlah Demo yang berakhir Rusuh
Jumlah Kerusuhan akibat SARA
Angka, Jumlah
9. Jumlah anggota linmas yang ber KTA 8.203
10. Pos Kamling yang aktif 3.695
11. Tingkat gangguan terhadap keamanan dan
kenyamanan lingkungan 5%
12. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga
persatuan dan kesatuan 100%
13. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 100%
14. Menurunnya Jumlah kejadian terkait ketertiban dan
keamanan 5%
15. Menurunnya jumlah pelanggaraan perda 10 % per
tahun 10%
16. Meningkatnya kesadarn masyarakat dalam memahami
bahaya lahgun dan peredaran narkoba 100 orang
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang
didukung penerapan e-government menuju e-city
SASARAN :
1. Meningkatnya persentase
administrasi pemerintahan dengan penerapan Information
Communication and Technology
(ICT) melalui electronic government di lingkungan
Pemerintahan Kota Semarang
1. Penerapan e-procurement (IKU)
Jumlah Pengadaan Barang melalui ULP
Jumlah Pengadaan Barang melalui LPSE
Ada,
Jumlah
Jumlah
2. Paket yang dilelang melalui e-procurement Ada
3. Optimalisasi Penyelenggaraan Pengembangan SIM e-
gov (IKU) Ada
4. Penerapan SIMPERDA dan MONEV secara
elektronik (IKU) 100%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
42
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
5. Ketersediaan data dan Informasi untuk perencanaan
dan pengendalian Pembangunan Kota, baik dari
jumlah, jenis maupun akurasinya
95%
2. Meningkatnya persentase
perencanaan partisipatif dalam
penyelenggaraan pembangunan
1. Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota 1
2. Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan 16
3. Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan 177
4. Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam
proses perencanaan pembangunan daerah 100%
5. Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program
pembangunan ekonomi 2 Dok
6. Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan Sosial dan Budaya
5 Dok
7. Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program
pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya
alam
5 Dok
8. Tingkat ketersediaan pranata tata ruang kota dan
kawasan-kawasan khusus kota 100%
9. Ketersediaan Pranata Perencanaan Pembangunan dan
Pengembangan Fasilitas Kota 3 Dok
10. Kapasitas Kelembagaan dan Personil Perencana
Pembangunan Daerah Kota 100%
11. Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan
daerah 2%
12. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan
Jangka Panjang, Menengah, Tahunan (Indikator
Tambahan dari IKU)
Ada
13. Kesesuaian Jumlah Program yang dilaksanakan pada
RPJMD dengan RKPD (Indikator Tambahan dari
IKU)
85%
3. Pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi(PPID)
Kota Semarang
1 Pembentukan Pejabat PPID dari SKPD (IKU) Ada
TUJUAN :
Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani rakyat
SASARAN :
1. Meningkatnya persentase
Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) (IKU)
1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (IKU) 100%
Rp.
615.199.740.000
2. Rasio Pendapatan Asli Daerah dibanding dengan
Volume seluruh pendapatan (Tambahan Indikator dari IKU)
%
3. Meningkatkan Pendapatan Daerah 25%
2. Meningkatnya rasio kemandirian
keuangan dalam pembiayaan pembangunan
1. Peningkatan Rasio Kemandirian Keuangan dalam
Pembiayaan Pembangunan (Tambahan Indikator dari IKU)
%
3. Meningkatnya optimalisasi
pengelolaan aset daerah dengan penekanan pada ketersediaan data
aset yang akurat dan pengamanan
aset daerah
1. Sosialisasi penyusunan neraca aset 1 keg
2. Sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah 1 keg
3. Tingkat ketersediaan data aset pemerintah daerah 100%
4. Tingkat akurasi hasil inventarisasi aset pemerintah
daerah
100%
4. Terwujudnya tertib administrasi
keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
(IKU)
1. Opini dari BPK RI WTP
2. Mempertahankan Pencapaian Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian (Tambahan Indikator dari IKU)
%
3. Persentase Aset Milik Daerah yang sudah terdata dan
memiliki bukti Penguasaan Aset (Tambahan Indikator dari IKU)
%
TUJUAN :
Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta antikorupsi,kolusi dan nepotisme
dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel serta Pengembangan kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik tingkat
lokal, nasional maupun internasional
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
43
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
SASARAN :
1. Meningkatnya persentase
kelembagaan dan ketatalaksanan pemerintahan guna mewujudkan
efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah
1. Penataan Birokrasi sesuai PP no 41 tahun 2007
2. Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan
domain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat 100%
3. Penyusunan Kajian Kelembagaan 3 dokumen
4. Jumlah SKPD yang telah menyusun Analisis Jabatan
dan ABK (IKU) 62 SKPD
5. Jumlah PNS yang mengikuti Bintek, workshop,
pelatihan, atau pendidikan selama setahun (IKU) Orang
6. Persentase Jabatan Sturuktural yang telah terisi (IKU) %
7. Jumlah PNS yang terkena kasus hukum dan
menerima Hukuman Disiplin (IKU)
Jumlah
8. Tersedianya pranata dalam peningkatan organisasi /
kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan. 100%
9. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tertib
administrasi ketatalaksanaan 100%
10. Peningkatan program pemacu PAN dan tertib
administrasi kepegawaian Setda dan Sekretariat DPRD 100%
11. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan
sesuai dengan standar pelayanan 100%
12. Terlaksananya rintisan kelurahan sebagai SKPD 40 kel 95%
2. Meningkatnya persentase kapasitas
birokrasi dan profesionalisme
aparat dengan penekanan pada perubahan sikap dan perilaku aparat
pemerintah daerah yang
bermoral,beretika,danberwibawa
serta antikorupsi,kolusi dan
nepotisme,responsif,transparan dan
akuntabel
1. Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan 600 Orang
2. Jumlah diklat teknis fungsional yang diselenggarakan 56 orang
3. Jumlah diklat teknis fungsional yang dibutuhkan 4 keg
4. Penyelenggaraan Diklat Prajab Gol I, II / III Honorer 100%
5. Pengiriman Diklat Pim Tk II dan III dan Diklat
Teknis dan Fungsiomal 56 orang
6. Diklat Prajab Gol I, II dan III Umum 600 orang
7. Meningkatkan kompetensi teknis dan fungsional 30 orang
8. Meningkatnya profesionalisme dalam pelaksanaan
manajemen kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku secara 90% dalam
waktu 5 tahun perencanaan
100%
9. Persentase jumlah aparatur pemerintah kecamatan
dan kelurahan yang telah mendapatkan pendidikan
dan pelatihan teknis
90%
10. Jumlah kelurahan yang berprestasi 3 kelurahan
11. Rasio Jumlah Standart Pelayanan Minimal (SPM)
yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
(Tambahan Indikator dari IKU)
%
12. Pelaksanaan AKD 1 keg
3. Meningkatnya persentase sinergitas
hubungan antara pusat dan daerah
dalam pelaksanaan otonomi daerah
1. 1 Kegiatan Hubungan Antar Lembaga 3 Kegiatan
2. 2 Ketersediaan pranata kerjasama antar pemerintah
daerah, antara lembaga / institusi 100%
4. Meningkatnya persentase sistem
pengawasan internal pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
1. Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan 100%
2. Jumlah produk hukum yang ditetapkan melalui Perda
maupun Perwal :
LD 4500
BD 2350
3. Jumlah sosialisasi peraturan Perundang-undangan 17 Jenis
4. Tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi 5 Jenis
5. Persentase peningkatan hubungan
kerjasama antara Swasta,
PemerintahanDaerah
Kabupaten/Kota lain,Provinsi,Pusat dan Luar Negeri
1. Jumlah Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan
Pemerintah Kota Semarang 100%
2. Jumlah koordinasi negara yang bekerjasama dengan
Pemerintah Kota Semarang 100%
3. Jumlah rapat koordinasi Pihak Ketiga yang
bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang 100%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
44
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
4. Dokumen Evaluasi Kerjasama Pihak Ketiga 100%
5. Tersusunnya database kerjasama 100%
6. Anggota Kedungsepur, anggota Apeksi, SKPD Kota
Semarang 100%
7. Jumlah kunjungan kerja luar negeri / dalam negeri 100%
8. Jumlah daerah yang bekerjasama dengan Pemerintah
Kota Semarang 100%
9. Tersedianya data pertanahan yang valid 20%
10. Jumlah perjanjian/ kerjasama kemitraan pemerintah
kota di berbagai bidang pembangunan 8 kerjasama
11. Ketersediaan pranata Penyertaan Modal PDAM Kota
Semarang
100%
12. Ketersediaan pranata kerjasama antar pemerintah
daerah, antara lembaga / institusi 100%
13. Jumlah Perjanjian / Kerjasama Kemitraan Pemerintah
Kota di berbagai Bidang Pembangunan ( IKU) Jumlah
6. Berkurangnya persentase
penyimpangan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
1. Indeks Persepsi Korupsi Meningkat
2. Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat 100%
TUJUAN :
Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan pada bidang pelayanan dasar
dan penunjang berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima
SASARAN :
1. Meningkatnya persentase indeks
kepuasan masyarakat 1. Pelaksanaan IKM 2 Dok
2. Tertanganinya Pelayanan Pengaduan Masyarakat 340 Pngduan
3. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani 100%
2. Meningkatnya persentase standar
mutu pelayanan 1. Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) dan Jumlah SKPD yang melaksanakan IKM
(IKU)
Angka dan Jumlah
2. Jumlah Penanganan Pengaduan yang terselesaikan (
IKU) Jumlah
3. Peningkatan SKPD yang sudah memiliki SOP attau
SPP (IKU) Jumlah
4. Peningkatan SKPD yang sudah memiliki ruang
pelayanan serta sarana dan prasarana pelayanan yang
baik
5. Pelaksanaan PATEN (Pelayanan Terpadu di
Kecamatan)
Jumlah Kecamatan yang memiliki ruang pelayanan
Jumlah kecamatan yang memiliki SOP dan SPP
Persentase Pelayanan Masyarakat di
Kecamatan
16 kec
16 kec
90%
3. Meningkatnya persentase sarana
dan prasarana penyelenggaraan
pelayanan publik berbasis teknologi
informasi
1 Jumlah SIM dari SKPD 52
2 Jumlah Website SKPD 22
3 Website Kota Semarang 1
URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan pada bidang pelayanan dasar
dan penunjang berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima
SASARAN :
1. Tewujudnya tertib administrasi dan
pengelolaan administrasi kependudukan
1. Jumlah database kependudukan 4
2. Tingkat validitas data base kependudukan 95%
3. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (IKU) 90%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
45
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
4. Jumlah ruangan pelayanan kependudukan kecamatan 11
5. Perekaman E KTP 1.103.328 wk
6. Cakupan / Rasio pelayanan E-KTP (Tambahan
Indikator dari IKU) %
7. Rasio Bayi berakte kelahiran (IKU) 90%
8. Rasio Pasangan berakte nikah 81%
9. Rasio keluarga ber KK 100%
10. Rasio Penduduk ber Akte Kelahiran/1000 kk (IKU) 100%
11. Rasio penduduk ber NIK 90%
12. Rasio pasangan cerai ber Akta Perceraian 85%
13. Rasio penduduk meninggal berakta kematian 100%
14. Tersedianya pranata dalam peningkatan kesadaran
masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan 100%
URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan pemangkukepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat
yang responsif terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan informasi publik yang bertanggungjawab
SASARAN :
1. Meningkatnya keterbukaan
informasi publik 1. Peraturan tentang pengelolaan informasi Ada
2. Jumlah SIM di SKPD yang terbangun 6 SIM
2. Meningkatnya hubungan
komunikasi timbal balik antara
pemerintah, masyarakat dan Media Masa
1. Siaran keliling 12 bulan
2. Dialog interaktif melalui media TV Lokal 100%
3. Sosialisasi melalui media radio 100%
4. Sosialisasi melalui media cetak 100%
5. Pameran, promosi dan propaganda (baliho, billboard) 100%
6. Baliho dan spanduk DBHCHT 100%
7. Persentase kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan yang dipublikasi masyarakat 100%
8. Persentase peliputan, dokumentasi dan informasi
media penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan
100%
9. Jumlah kegiatan Press release, pantauan berita
elektronik, analisa berita surat kabar, pemuatan berita
di website dan jumpa pers
225 kali
10. Jumlah Dialog interaktif, publikasi, siaran langusng
dan sosialsasi di media 115 kali
11. Meningkatnya aparatur yang mempunyai
pengetahuan teknologi dan informasi 10%
3. Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan wilayah
1. Persentase bantuan masyarakat yang masuk 100%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
46
MISI KETIGA :
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING DAERAH
URUSAN WAJIB KOPERASI DAN UMKM
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta
pengembangan kewirausahaan dan pengembangan lokal untuk mendorong daya saing
SASARAN :
1. Meningkatnya persentase koperasi
aktif 1. Persentase koperasi aktif (IKU)
Jumlah koperasi aktif
Jumlah seluruh koperasi
75%
2. Mempertahankan Koperasi aktif 75 % 100%
2. Meningkatnya persentase koperasi
sehat 1.
Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat 50%
2. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasidan
UMKM 25 % penguatan kelembagaan KSP/USP
dan LKM
4%
3. Meningkatnya persentase jumlah
UMKM non BPR/LKM 1. Jumlah UMKM 11.519 unit
2. Peningkatan Jumlah UMKM yang Aktif (tambahan
Indikator dari IKU) Jumlah
3. Meningkatnya jumlah UMKM 10% 2%
4. Meningkatnya persentase akses
permodalan KUMKM 1. Fasilitasi permodalan (IKU) 2.611 KUMKM
2. Peningkatan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM
25% serta penguatan kelembagaan KSP/USP dan
LKM
4%
5. Meningkatnya persentase jumlah
penyerapan tenagakerja pada sektor
UMKM (IKU)
1 Jumlah tenagakerja yang terserap
- Koperasi
- UMKM (IKU)
2% per tahun
2 Jumlah penyerapan tenagakerja pada sektor UMKM
meningkat 2% per tahun 55%
URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Mengembangkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, potensi dan produk unggulan daerah yang berdaya saing serta mengembangkan BUMD dana set-aset daerah untuk mendorong sector riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja
SASARAN :
1. Meningkatnya persentase iklim
investasi yang kondusif di Kota
Semarang
1. Penngkatan Jumlah permohonan penanaman modal 10%
penanaman modal asing (PMA)
penanaman modal dalam negeri (PMDN)
Jumlah dan nilai penanaman modal daerah
Investasi lainnya (Non PMA/PMDN)
2. Jumlah dan nilai persetujuan investasi selama setahun
Penanaman Modal Asing (PMA)
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Jumlah
3. Jumlah Pelayanan Perijinan yang dikeluarkan dalam
setahun (Tambahan Indikator dari IKU) Jumlah
4. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN
(Milyard Rupiah) (Tambahan Indikator dari IKU) Rp.
5. Jumlah tenagakerja yang terserap dalam perusahaan
yang berinvestasi di Kota Semarang (IKU)
15.737 orang
6. Jumlah Kegiatan Peningkatan Investasi / Penanaman
Modal Kegiatan
7. Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah
pelaku investasi pembangunan daerah
10%
8. Ketersediaan pranata investasi 100%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
47
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
2. Meningkatnya persentase kerjasama
pengelolaan asset dengan investor 1 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian
Kerjasama 12 bulan
3. Revitalisasi kawasan-kawasan
industry 1 Mempertahankan jumlah kluster industri 100%
URUSAN PILIHAN PERTANIAN
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Mengembangkan produktivitas pertanian yang berorientasi pada system agribisnis
SASARAN :
1. Meningkatnya tingkat kesejahteraan
petani dan Kualitas SDM dalam
memajukan Pertanian
1 Kenaikan Nilai Tukar Petani (IKU) 335%
2 Tingkat pendapatan petani (IKU) 335%
3 Cakupan bina kelompok tani kelompok
4 Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan 75%
5 Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi
pertanian/ perkebunan daerah 99,98%
2. Meningkatnya persentase kualitas
dan kuantitas produksi
Pertanian/perkebunan dan peternakan dan Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna
1 Kenaikan produktivitas, Kualitas dan Hasil Produksi
Komoditas Peternakan 97,04%
2 Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam
menunjang peningkatan hasil produk komoditas hasil pertanian/perkebunan
99,71%
3 Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi
pertanian/perkebunan 100%
4 Angka Kesakitan dan Kematian Ternak Akibat
Penyakit Menular
2,2%
3. Mempertahankan luasan lahan
pertanian/perkebunan, dan peternakan produktif
1 Mempertahankan Luas Lahan Produktif 414,2 ton
4. Mempertahankan luasan hutan
produktif, Penataan Infrastruktur serta Rehabilitasi pada Lahan
Pertanian/Perkebunan
1 Mempertahankan areal hutanrakyat ha
2 Tersedianya pranata kebijakan pertanahan &
infrastruktur pertanian dan pedesaan RTS
3 Tingkat partisipasi masyarakat terhadap upaya
pelestarian penghijauan /lahan 2,5%
URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Mengembangkan produktivitas bahan pangan untuk menjaga ketersediaan bahan pangandan meningkatkan ketahanan pangan
SASARAN :
1. Meningkatnya persentase
ketersediaan pangan utama 1. Ketersediaan pangan utama per 1000 penduduk 122.576/ 1000
penduduk
2. Ketersediaan energy perkapita (%) 95%
3. Ketersediaan protein perkapita (%) 100%
4. Skor pola pangan harapan (IKU) 95%
5. Kelancaran akses pangan masyarakat miskin 2100 kk
6. Tingkat ketersedian bahan pangan daerah, khususnya
beras dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
11,55%
2. Meningkatnya persentase pengembangan
Kelurahan mandiri pangan 1. Kelurahan mandiri pangan 14 Kelurahan
3. Meningkatnya persentase cadangan
pangan daerah 1. Penguatan cadangan pangan 35 Kelompok
2. Lumbung pangan masyarakat 22 kelurahan
4. Meningkatnya persentase kualitas
bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan
1. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 46 Lokasi
2. Produk pangan /olahan pangan yang memenuhi
standar mutu 187 PIRT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
48
URUSAN PILIHAN KEPARIWISATAAN
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Mengembangkan kualitas pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung
SASARAN :
1. Meningkatnya persentase tujuan
destinasi wisata di Kota Semarang 1. Terlaksananya pameran promosi kepariwisataan 5 Kegiatan
2. Meningkatnya jumlah destinasi wisata IKU 10% (4 obyek)
2. Meningkatnya persentase kuantitas
kunjungan wisata ke Kota
Semarang
1. Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan (IKU) 2.185.379 orang
2. Meningkatnya lama tinggal wisatawan asing(IKU) 1,37 hari
3. Meningkatnya persentase daya
saing dan daya jual destinasi wisata
di Kota Semarang
1. Perbaikan dan rehabilitasi obyek wisata kegiatan
2. Tersedianya sumber daya aparatur pengelola obyek
wisata dan pemandu wisata
618 Orang
4. Meningkatnya persentase kualitas
dan kuantitas sarana prasarana
pariwisata serta fasilitas
pendukungnya
1. Jumlah sarana prasarana penunjang pariwisata 21 Wahana
2. Tingkat okupansi hotel (IKU) 5,72%
3. Meningkatnya jumlah destinasi wisata 10% (4 obyek)
4. Jenis dan jumlah rumah makan/restoran dan kawasan
kuliner 242 lokasi
5. Jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata 564 pelaku
6. Jumlah Hotel Berbintang/ Non
Berbintang/Losmen/Penginapan (Tambahan
Indikator dari IKU)
Restoran/Rumah Makan/Cafe/Tempat Kuliner dan Pusat Oleh-oleh (Tambahan Indikator dari
IKU)
Jumlah
Jumlah
URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Mengembangkan Produktivitas kelautan dan perikanan yang berorientasi pada system agribisnis
SASARAN :
1. Meningkatnya tingkat kesejahteraan
Nelayan dan PetaniIkan 1. Peningkatan rata rata pendapatan nelayan (IKU) 15%
2. Peningkatan pendapatan Pembudidayaan Ikan (IKU) 15% per tahun
2. Meningkatnya Produksi Perikanan
Budidaya 1. Penyuluhan perikanan kali
2. Produksi perikanan budidaya 733,7 ton
3. Jumlah Kelompok pelestari lingkungan 1 kelompok
4. Meningkatkan produksi perikanan budidaya 15% per
tahun
843.70 ton
3. Meningkatnya Produksi Perikanan
Tangkap 1 Produksi perikanan tangkap 437,3 ton
2 Meningkatkan produksi perikanan tangkap 5% per
tahun 5% per tahun
4. Meningkatnya Produksi Ikan
Olahan 1 Meningkatkan produksi ikan olahan 3 % per tahun
13.201.00 ton
5. Meningkatnya cakupan Bina
Kelompok Pelaku Perikanan dan
Kelautan
1 Produksi ikan olahan 12 kelompok
2 Cakupan bina kelompok pelaku perikanan dan
kelautan 20% per tahun 149 kelompok
3 Meningkatkat Pengetahuan masyarakat perikanan dan
masyarakat konsumsiikan
6. Meningkatnya KonsumsiIkan 1 Peningkatan konsumsiikan 3% per tahun 26,71 kg/kapita
URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Rintisan, Penataan pasar-pasar tradisional modern dan perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional terhadap kebutuhan dan
keterjangkauan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
49
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
SASARAN :
1. Berkembangnya pasar tradisional
modern 1. Peningkatan Jumlah Pasar Tradisional (IKU) 2 buah
2. Pembangunan/rehab pasar tradisional (IKU) 2 pasar
3. Stabilitas harga kebutuhan pokok dan jasa yang
terjangkau oleh masyarakat 100% (pasar modern) 5%
4. Stabilitas harga kebutuhan pokok dan jasa yang
terjangkau oleh masyarakat 100% (pasar tradisional) 10%
5. Jumlah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pokok masyarakat (bazar, pasar murah, dll) 100%
6. Persentase Jumlah Pasar dalam kondisi baik
(Tambahan Indikator dari IKU) %
2. Pengaturan berkembangnya pasar-
pasar retail modern yang baru 1. Kajian tentang pengaturan pasar retail modern Peraturan
3. Meningkatnya persentase kontribusi
sector perdagangan terhadap PDRB 1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB BPS
4. Penataan PKL 1. Pemberdayaan dan penataan sentra PKL 100%
2. Jumlah Pedagang kaki lima yg dibina & memiliki
kemandirian dalam usaha 100%
URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Mengembangkan kualitas produk sector perindustrian dan perdagangan melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sesuai standarisasi
SASARAN :
1. Terwujudnya City Branding Kota
Semarang 1 Pelaksanaan penyusunan City Branding -
2. Meningkatnya persentase struktur
industry yang kuat berbasis pada
pendekatan klaster dan berdaya saing tinggi
1 Jumlah industry 3604
2 Persentase industry kreatif terutama industry
kecil/home industri 378 IKM
3 Jumlah cluster baru industry ikecil dan menengah 10 buah
4 Produksi dan transaksi penjualan IKM 3%
5 Peningkatan penataan struktur IKM 3%
6 Penataan kawasan sentra-sentra industry potensial 20 sentra
3. Perlindungan terhadap konsumen
atas konsumsi barang dan jasa 1 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa 100 % 160 pelaku usaha
2 Jumlah penanganan barang/produk beredar dipasar
tidak sesuai standar yang ditentukan
100%
3 Jumlah kasus/kejadian yang diakibatkan oleh
pemakaian produk/barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan (LPG, dll)
5%/kasus
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
50
MISI KEEMPAT :
MEWUJUDKAN TATA RUANG WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR YANG
BERKELANJUTAN
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Meningkatkan penataan lahan kritis,penataan lahan bekas galian C dan penataan kawasan pantai dan pengembangan kegiatan perlindungan dan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam dan pengendalian polusi
SASARAN :
1. Meningkatnya persentase
pengelolaan dan penataan lahan kritis
1 Rehablitasi Hutan Mangrove 100%
2 Tingkat efektivitas upaya perlindungan dan
konservasi sumber daya alam 70 Ha
3 Cakupan wilayah rehabilitasi ekosistem pesisir/pantai 80%
2 Meningkatnya persentase
pengendalian dan pemanfaatan
bahan galian C dan pengunaan air bawah tanah (ABT)
1 Pengawasan Kegiatan Pertambangan Galian C 12 bulan
2 Menurunnya pemanfaatan Air bawah tanah (ABT) 0,33%
3 Menurunnya jumlah kawasan penambangan galian
Golongan C 0,25%
3 Meningkatnya persentase cakupan
pengawasan AMDAL 1 Cakupan pelaksanaan peng-awasan AMDAL 25 industri
2 Jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota
Semarang 12 Kel.
3 Persentase Kasus Yang ditangani 100%
4 Meningkatnya persentase mitigasi
dan adaptasi dampak perubahan
iklim
1 Pemanen Air Hujan 9 Unit
2 Konservasi Lahan Tangkapan Air Hujan 5 Ha
3 Cakupan wilayah biopori 15%
TUJUAN :
Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah serta pengembangan kegiatan penanganan sampah
SASARAN :
1 Meningkatnya persentase cakupan
skala pelayanan penanganan
sampah
1. Persentase cakupan kinerja pengelolaan persampahan 83%
2. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan
Penduduk ( IKU) %
3. Jumlah kelurahan yang terlayani 100%
4. Tingkat luasan areal pelayanan persampahan kota 87%
5. Tingkat cakupan pelayanan persampahan Wilayah 177 Klrhn
6. Cakupan pelayanan penanganan persampahan (IKU) %
7. Cakupan Tempat Pembuangan Sampah Sementara
(TPS) per satuan penduduk (IKU)
%
8. Cakupan Pelayanan K3 Wilayah Kecamatan 149 Titik Pantau
2 Meningkatnya persentase kualitas
dan kuantitas pengelolaan limbah
padat dan limbah cair
1. Prosentase industri yang mentaati syarat teknis
pencemaran air 66%
2. 2 Meningkatnya Sanitasi Lingkungan Masyarakat 4%
3. 4 Tingkat pencemaran lingkungan hidup perkotaan 20%
4. 5 Tingkat kualitas pencemaran udara perkotaan 500 Kdrn
5. Tingkat Aksesbilitas informasi SDA dan LH
6. Cakupan Wilayah Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan
Pantai
TUJUAN :
Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
SASARAN :
1. Meningkatnya persentase kualitas
dan kuantitas RTH Kawasan
Perkotaan
1. Rehab Taman Kota 2 taman
2. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
ber HPL/HGB (IKU) 30%
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Taman Kota Dalam
Setahun (IKU) 8 Taman
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
51
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN
2015
2. Meningkatnya persentase
pengelolaan RTH Publik 1. Taman yang dikelola Pemerintah 237 taman
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten
dengan rencana tata ruang yang ditetapkan
SASARAN :
1. Meningkatnya persentase
pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan melalui penataan
kawasan strategis yang telah
ditetapkan dalam Perda RTRW
1. Penetapan Perda RTRW Ada
2. Monitoring dan Evaluasi 12 bulan
3. Kelestarian kawasan kota lama (IKU) 100%
4. Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kota dan
tingkat konflik pemanfaatan peruntukan lahan 100%
TUJUAN :
Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten
dengan rencana tata ruang yang ditetapkan
SASARAN :
1. Meningkatnya persentase
penanganan kawasan dan bangunan
cagar budaya
1 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar
Budaya ada
2. Meningkatnya Pengelolaan Reklame 1 Peningkatan pengelolaan reklame 20%
2 Jumlah titik reklame menurun
3 Jumlah titik Reklame yang tertata dan terpelihara
dengan baik 915 Titik
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan transportasi
SASARAN :
1. Meningkatnya persentase sarana
dan prasarana transportasi massal 1. Cakupan pelayanan angkutan umum
Jenis Transportasi Masal
Jumlah Armada/Moda Transportasi (Tambahan Indikator dari IKU)
3 Koridor
Jenis
Bus
2. Persentase Penduduk yang menggunakan Moda
Transportasi Massal
Cakupan Wilayah yang dilayani transportasi massal
Jumlah Penumpang yang memanfaatkan dalam
setahun
Jumlah halte/ pemberhentian bagi transportasi massal per trayek
%
Penumpang
Halte
3. Persentase terminal dan Sub Terminal yang memiliki
sarana dan prasarana fasilitas umum yang lengkap dan dalam kondisi yang baik (toilet, tempat ibadah,
ruang tunggu, pelayanan kesehatran, tempat sampah
(IKU)
%
4. Meningkatnya jumlah penumpang di terminal (IKU) 4.243.448
Penumpang
5. Rasio Ijin Trayek per Tahun
Jumlah Armada Angkutan Umum setiap tahun
Jumlah trayek tiap tahun (IKU)
%
Jumlah
Jumlah
6. Pelayanan angkutan umum massal (BRT) 3 Koridor
7. Tingkat pelanggaran angkutan umum di jalan rata-
rata 10% per tahun 10%
8. Tingkat ketersediaan pemberhentian akhir angkutan
penumpang umum 7 Lokasi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
52
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN
2015
9. Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT 100%
10. Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan 73.611 Unit
2. Meningkatnya persentase
pengelolaan manajemen lalu lintas 1. Pembangunan ATCS 7 Titik
2. Tertatanya Pembangunan Tower telekomunikasi dan
informatika yang tertib dan teratur 100%
3. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana
Transportasi 83%
4. Tingkat fasilitas perhubungan terpantau 100%
5. Tingkat Ruas jalan /Simpul rawan kemacetan lalu
lintas 5%
6. Tingkat Ketersdiaan Aturan Bidang Perhubungan 0
3. Meningkatnya persentase
pengelolaan manajemen perparkiran 1 Manajemen Perpakiran 105%
2 Tingkat Ketersediaan titik parkir on street (IKU) 1342 titik
3 Tingkat ketersediaan lokasi parkir off street (IKU) 220 lokasi
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Pengembangan struktur jaringan jalan yang sistematis sesuai dengan Rencana Tata Ruang
SASARAN :
1. meningkatnya persentase kualitas
dan kuantitas sarana prasarana
jaringanjalan
1. Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang
Prosentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (IKU)
2420 Km
(%)
2. Prosentase Jalan Rusak yang diperbaiki (IKU) (%)
3. Tingkat Kapasitas jalan, frekuensi pemanfaatan jalan
dan waktu pelayanan jalan dalam kota 25%
4. Jumlah prasarana jalan dan Jembatan yang terpelihara
secara mantab dan berfungsi 21%
5. Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan
jembatan 20%
6. Ketersediaam sarana dan prasarana kebinamargaan
yang berfungsi dan terpelihara 21%
7. Pengelolaan infrastruktur wilayah 100%
8. Tingkat pengendalian ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam kota
38%
TUJUAN :
Pengembangan kelengkapan jalan (streetfurniture)
SASARAN :
1. Meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana penerangan jalan umum 1. Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam
kondisi baik
80%
2. Jumlah lampu LPJU yang dalamkondisi baik 54.100 Titik
2. Meningkatnya kuantitas sarana dan
prasarana penerangan jalan umum 1. Jumlah titik LPJU baru terpasang 1.873 Titik
2. Jumlah LPJU yang terpasang 1.244 Titik
Jumlah LPJU yangterpelihara (IKU) 744 Titik
3. Persentase cakupan jalan yang diterangi oleh lampu
penerangan jalan umum (dirinci jenis jalan) (IKU) 80%
4 Panjang jalan yang diterangi oleh lampu LPJU 80%
5. Persentase wilayah Kota Semarang yang diterangi
oleh LPJU 80%
TUJUAN :
Pengembangan sarana dan prasarana penanganan sistem jaringan drainase
SASARAN :
1. Menurunnya persentase luasan
genangan banjir dan rob (IKU) 1. Lama maksimal genangan banjir dan rob setelah
hujan (IKU) 120 menit
2. Persentase Luas Wilayah yang mengalami Rob/Banjir
(Tambahan Idikator dari IKU) %
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
53
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN
2015
3. Persentase Penurunan Luas Wilayah yang mengalami
Rob/Banjir (Tambahan Idikator dari IKU) %
4. Peningkatan Persentase Kondisi Jaringan Drainase
dalam kondisi baik (Tambahan Idikator dari IKU) %
5. Penurunan Luas Wilayah yang mengalami Genangan
banjir & rob 400 m2
6. Berkurangnya tinggi air rob dan banjir pada elevasi
70 msl 34%
2. Meningkatnya persentase kualitas
dan kuantitas sarana prasarana penanganan sistem jaringan
drainase
1. Proyek untuk meminimalisir terjadinya banjir 100%
2. Peningkatan Kapasitas Pengendali Banjir dengan
Pompa dan Polder 100%
- Kawasan Semarang Barat
- Kawasan Semarang Tengah
- Kawasan Semarang Timur
- Jumlah Pompa dibangun/diperbesar kapasitas Liter/detik
4 Penambahan Titik Pompa Baru (dengan kapasitas
pompa 600 liter/detik) 100%
5 Jumlah Prasarana Sumberdaya air dan irigasi yang
terpelihara dan berfungsi 11%
6 Operasional peralatan drainase 7 unit
URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Pengembangan sarana dan prasarana penyediaaan air baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu hilir dan atara Pemerintah
Pusat, Provinsi, dan Kota dalam Pengelolaan air baku
SASARAN :
1. Meningkatnya Persentase
Ketersediaan air baku 1. Pelayanan air bersih 57%
2. 2 Jumlah Prasarana Sumberdaya air dan irigasi yang
terpelihara dan berfungsi 30%
3. 3 Meningkatnya ketersediaan air baku masyarakat 6%
URUSAN WAJIB PERUMAHAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR )dan fasilitas pendukungnya
SASARAN :
1. Meningkatnya persentase
peremajaan perumahan di kawasan-
kawasankumuh
1 Meningkatnya fasilitas Rusunawa
2 Data sarpras lingk. permukiman 113 Kel
3 Jumlah perbaikan rumah masyarakat kurang mampu 256 Unit
4 Luas urugan lahan Rusunawa 7.200 m3
5 Data permukiman kumuh 100 Kel
6 Persentase Kawasan Kumuh (IKU) %
7 Jumlah Pembangunan Kawasan Pemukiman Kumuh 9%
8 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian
lingkungan pemukiman 8%
2. Pemugaran rumah tidak layak huni 1 Perbaikan rumah tidak layak huni (IKU) 256 Unit
2 Rehab Rumah miskin 200 rumah
3. Peningkatan penyediaan rumah
layak huni 1 Tingkat ketersediaan (jumlah) fasilitas perumahan
sederhana bagi masyarakat miskin 100%
2 Peningkatan ketersediaan TPU 15 TPU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
54
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN
2015
3 Rehab TPU 6 TPU, 8 makam
65%
4 Jumlah TPU yang berfungsi dan terkelola dengan baik 25%
5 Meningkatnya Sanitasi Lingkungan Masyarakat 4%
6 Rumah Tangga Bersanitasi (Tambahan Indikator dari
IKU) %
7 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Tambahan
Indikator dari IKU) %
MISI KELIMA :
MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Pengembangan pengarusutamaan gender melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam
berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi
SASARAN :
1. Menurunnya persentase kekerasan
terhadap perempuan
1. Fasilitasi perlindungan terhadap tindak kekerasan 16 ppt
2. Menurunkan angka KDRT & Anak (IKU) 40%
3. Prosentase Fasilitasi Penanganan Pengaduan kasus
kekerasan anak dan Perempuan (Non Ligitasi atau
Ligitasi) (IKU)
%
2. Peningkatan Gender Development
Indeks 1. Fasilitasi Kegiatan berbasis Gender 7 kgt
2. Angka Indeks Pembangunan Gender (GDI)
(Indikator Tambahan dari IKU) Angka
3. Pemberdayaan GOW 5 kgt
4. Meningkatnya Komitmen Pemerintah Komitmen
Pemerintah terhadap Anggaran Responsif Gender 40%
5. a)meningkatnya kapasitas kelembagaan organisasi
perempuan dan anak ;
b) terwujudnya sinkronisasi program kegiatan
organisasi yang responsif gender
35%
6. Peningkatan peran gender dilembaga pemerintah dan
swasta (IKU) 40%
7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Perempuan (IKU) angka
3. Mewujudkan Kota LayakAnak 1. Kebijakan Kota LayakAnak 3 Prod.Hkm
2. Fasilitasi Kelurahan Ramah Anak (IKU) 2 kel
3. Fasilitasi Forum Anak (IKU) 16 Kec
4. KegiatanVerifikasi Warga Miskin Ada
5. Kelurahan Sasaran 32 kel
6. Jumlah Komposisi Gugus Tugas Layak Anak
(Indikator Tambahan dari IKU) Jumlah
7. Lokasi Taman Bermain Anak dalam rangka KLA
(Indikator Tambahan dari IKU) Lokasi
8. Jumlah Zona Aman Sekolah/Sekolah Ramah Anak
(Indikator Tambahan dari IKU) Sekolah
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
55
URUSAN WAJIB SOSIAL
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN
2015
TUJUAN :
Pengembangan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), lansia, anak jalanan dan anak terlantar, anak
berkebutuhan khusus,korban napza, penyandang HIV-AIDS, wanita rawan social dan penyandang cacat secara sistematis,
berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi rasa kesetiakawanan social
SASARAN :
1. Meningkatnya persentase
penanganan, pelayanan dan
rehabilitasi PMKS
1. Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan (IKU) 100%
2. Jumlah PMKS tahun ini 100%
3. Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial
(IKU) %
4. Persentase jumlah factor miskin yang tertangani
dihadapkan dengan jumlah fakir miskin yang ada
=n/51.300)*100%; Persentase peningkatan jumlah
PMKS yang tertangani dibandingkan dengan PMKS yang ada a/4792)*100%
17,8%
5. % (prosentase) peningkatan penanganan, pelayanan dan
rehabilitasi Kesejateraan Sosial yang ditangani 61,32%
6. % (prosentase) jumlah anak terlantar yang terbina
dihadapkan dengan jumlah anak terlantar yang ada 50,66%
7. Persentase jumlah penyandang cacat dan trauma yang
terbina dihadapkan dengan jumlah penyandang cacat
dan trauma yang ada (IKU)
26,36
8. Jumlah sarana social seperti pantiasuhan, pantijompo,
pantirehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di
suatudaerah (IKU)
137 Unit Panti
9. Peningkatan jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
yang tertangani dengan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
2.323 Organisasi
10. Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang turut
berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan 100%
2. Meningkatnya upaya Mitigasi
bencana 1. 1 Penanganan Bencana 100%
2. 2 Tingkat pelayanan penanggulangan bencana 100%
3. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah
layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (Indikator
Tambahan dari IKU)
15 menit
TUJUAN :
Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin secara adil, merata, partisipatif, koordinatif, sinergis, dan
saling percaya
SASARAN :
1. Penurunan jumlah warga miskin
(IKU) 1. Penurunan Persentase Penduduk Miskin (2 tahun
sekali) (IKU) 2%
2. Persentase warga miskin yang ditangani (1 tahun
sekali) (IKU) 1000KK
3. Kegiatan Verifikasi Warga Miskin ada
4. Kelurahan Sasaran 32 kel
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
56
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas
kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dalam rangka mengukur tingkat
keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan
tujuan, sasaran, kebijakan, dan program.
LKjIP Kota Semarang Tahun 2015 ini menyajikan data capaian kinerja setiap sasaran yang
tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap
sasaran LKjIP Kota Semarang Tahun 2015 juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2015
yang dibiayai dari dana APBD Kota Semarang.
Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran, program dan kegiatan merupakan prasyarat
bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal
tahun melalui Perencanaan Kinerja (Performance Plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2015 target
kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (Performance
Gap). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di
masa mendatang (Performance improvement).
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan
menggunakan skala pengukuran dengan menggunakan pijakan Permendagri nomor 54 Tahun 2010
sebagai berikut :
NO INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA KRITERIA
1 91< Sangat Tinggi
2 76 < 90 Tinggi
3 66 < 75 Sedang
4 51 < 65 Rendah
5 < 50 Sangat Rendah
Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010, diolah
A. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan
capaian kinerja secara umum berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Beberapa
sasaran strategis yang terkait digabungkan dalam satu analisis.
MISI I
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT KOTA
SEMARANG YANG BERKUALITAS
TUJUAN 1 :
MENGEMBANGKAN PEMERATAAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN DASAR
9 TAHUN DAN RINTISAN WAJAR 12 TAHUN DIDUKUNG OLEH SARANA/
PRASARANA YANG MEMADAI DAN TENAGA PENDIDIKAN YANG
PROFESIONAL SERTA PENINGKATAN TATA KELOLA PENDIDIKAN YANG
BERSKALA STANDAR NASIONAL.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
57
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PEMERATAAN DAN JANGKAUAN AKSES PELAYANAN
PENDIDIKAN MENCAPAI 100%
Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Mempertahankan Angka
Partisipasi Kasar (APK) (IKU)
APK SD/MI 107.35 108.53 107.54 99.09% 100.00 107.54 107.54%
APK SMP/MTs 116.43 119.05 110.07 92.46% 100.00 110.07 110.07%
APK SMA/SMK/MA 121.87 116.96 113.87 97.36% 116.96 113.87 97.36%
PAUD (IKU) 95.76 84.00 95.76 114% 95.76 84.00 114.00%
Angka Partisipasi Murni (APM)
(IKU)
SD/MI 91.90 92.20 92.08 99.87% 100.00 92.08 92.08%
SLTP/MTs 82.97 82.87 81.24 98.03% 100.00 81.24 81.24%
SMA/SMK/MA 83.67 79.97 76.49 95.65% 79.97 76.49 95.65%
Angka Kelulusan (AL) (IKU)
SD/MI 99.58 99.99 99.98 99.99% 100.00 99.98 99.98%
SLTP/MTs 98.86 94.00 99.82 106.19% 100.00 99.82 99.82%
SMA/SMK/MA 98.42 96.00 99.83 103.99% 96.00 99.83 103.99%
Penuntasan Buta Aksara (IKU) 99,96 99,96 99,96 100% - - -
Terkait dengan sasaran diatas, aspek penting dari pemerataan dan jangkauan
pelayanan pendidikan dapat dilihat dari indikator APK, APM dan Angka Kelulusan dengan
rata rata kinerja Sangat Tinggi.
Pendidikan anak usia dini mengalami perkembangan yang baik, hal ini dapat dilihat
dari meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Pada tahun 2014 APK PAUD
sebesar 95,76 % dan pada tahun 2015 APK PAUD sebesar 98,42 %.
APK SD sebesar 107,54%, dan APM sebesar 92,08%. Data ini menunjukkan bahwa
di Kota Semarang sudah tidak ada permasalahan akses layanan dan pemerataan pendidikan
di tingkat SD. Tingkat kelulusan SD sebesar 99,98 % dan angka melanjutkan sebesar
104,27%. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang SD secara umum tidak ada kendala dalam
kelulusan dan semua siswa yang lulus dapat tertampung pada jenjang SMP.
APK SMP sebesar 110,07 % dan APM sebesar 81,24 %. Data ini menunjukkan
bahwa akses dan pemerataan pendidikan SMP di Kota Semarang tidak mengalami kendala.
Tingkat kelulusan SMP mencapai 99,82 % dan angka melanjutkan sebesar 85,64% hal ini
membawa konsekwensi pembinaan lebih lanjut dengan memberikan kesempatan siswa
yang belum lulus UN untuk mengikuti Ujian Nasional Program Paket pada jalur Non
Formal.
APK SMA sebesar 113.87% dan APM sebesar 76.49 %. Dengan capaian APK
seperti tersebut di atas menunjukkan keberhasilan Kota Semarang dalam aspek layanan dan
pemerataan pendidikan menengah. Tingkat kelulusan SMA dan sederajat sebesar 99.83 %,
Bagi yang belum lulus dapat mengikuti UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan)
atau Ujian Kejar Paket C.
Penuntasan buta aksara ditandai dengan pendeklarasian tuntas buta aksara pada
Tahun 2009, pada Tahun 2015 angka melek huruf telah mencapai 99,96%. Program untuk
buta aksara ditujukan sebagai langkah pelestarian dalam arti sebagai kegiatan untuk
mempertahankan dan menguatkan kemampuan baca tulis bagi penduduak penyandang buta
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
58
aksara. Di samping penuntasan buta aksara, program pendidikan non formal dilakukan
dengan pendidikan kesetaraan melalui Program Kejar Paket A, B, C.
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA MUTU DAN KUALITAS PENDIDIKAN BERSTANDAR
NASIONAL UNTUK SD/ MI MENCAPAI 40 %, SMP/ MTS 60%, SMA/ SMK/ MA
40% DAN STANDAR INTERNASIONAL PADA MASING-MASING SEKOLAH 1
TINGKAT
Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Penerapan Sistem Pembelajaran
berkarakter 100.00
100.00 100.00 100.00% 100.00 100.00 100.00%
Capaian 16 rintisan SD
pelaksanaan e- pembelajaran 75.14 40.00 75.14 187.85% 40.00 75.14 187.85%
Capaian SMP pelaksanaan e-
pembelajaran 101.14 60.00 101.14 168.57% 60.00 101.14 168.57%
Meningkatkan jumlah SMA
melaksananakan e-
pembelajaran sebesar 60 %
58.00 60.00 58.00 96.67% 60.00 58.00 96.67%
Meningkatkan jumlah SMK
melaksananakan e-
pembelajaran sebesar 60 %
58.00 65.00 58.00 89.23% 65.00 58.00 89.23%
Mempertahankan jumlah SD
SBI
0 1 0 100.00% 1 0 100.00%
Mempertahankan jumlah SMP
SBI 0 4 0 100.00% 4 0 100.00%
Meningkatkan jumlah 11 SMK
ber ISO 9001:2008 10.00 11.00 11.00 100.00% 11.00 11.00 100.00%
meningkatkan jumlah sekolah
SD, SMP terakreditasi 95% 93.13 95.00 93.13 98.03% 95.00 93.13 98.03%
meningkatkan 90% SD dan
SMP terakreditasi min. B 86.46 90.00 86.46 96.07% 90.00 86.46 96.07%
meningkatkan jumlah SMA
berkreditasi B sebesar 90% 74.53 90.00 74.53 82.81% 90.00 74.53 82.81%
meningkatkan jumlah SMK
berkreditasi B sebesar 90% 77.81 90.00 77.81 86.46% 90.00 77.81 86.46%
Pemerintah Kota Semarang telah mengusahakan dan memasukkan pendidikan
karakter pada anak usia dini melalui pengenalan terhadap lagu-lagu kebangsaan dengan
semangat nasionalisme dan ragam bentuk pembelajaran melalui permainan begitupula
sebaliknya permainan melalui pembelajaran (bermain-belajar dan belajar-bermain) sesuai
dengan usia pemahaman anak usia dini dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin,
ketertiban dan tanggung jawab.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa pendidikan menengah akan menjadi kewenangan Pemerintah
Provinsi paling lambat Bulan Oktober 2016.
Sasaran ini didukung dalam Program manajemen pelayanan pendidikan merupakan
pelaksanaan kegiatan prioritas pendidikan lainnya yang belum tertampung di 6 (enam)
program pendidikan, yang meliputi: (i) ketersediaan data dan informasi pendidikan; (ii)
sekolah yang terakreditasi; dan (iii) sekolah SMK yang ber-ISO (keterangan: sekolah RSBI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
59
ditiadakan sejak Tahun Pelajaran 2013/2014). Pada Tahun 2010-2015, semua sekolah
SMKN telah melaksanakan sertifikasi ISO berjumlah 11 (sebelas) sekolah. Jumlah satuan
pendidikan yang telah terakreditasi besarannya naik turun atau fluktuatif dikarena setiap 4
(empat) Tahun sekali akreditasi ditinjau kembali dan dilakukan akreditasi ulang.
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PROSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA
PRASARANA PENDIDIKAN UMUM DAN KHUSUS MENCAPAI 100%
Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Meningkatkan kualitas ruang
kelas SD, memperbaiki 325 ruang
kelas rusak kelas rusak berkurang
70 ruang per tahun)
206
71 0 0.00% 351 546 155.56%
Meningkatkan kualitas ruang
kelas SMP, memperbaiki 160 ruang kelas rusak kelas rusak
berkurang 27 ruang per tahun)
96
27 0 0.00% 108 401 371.30%
Jumlah guru SD/SDLB
berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar
88% (IKU)
75.65 89.00 75.65 85.00% 89.00 75.65 85.00%
Jumlah guru SMP/SMPLB
berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar
98%
90.10 97.00 90.10 92.89% 97.00 90.10 92.89%
Jumlah guru SMA/SMK
berkualifikasi S-1 / D-4 sebesar 87%
94.42 90.00 94.42 104.91% 90.00 94.42 104.91%
Jumlah guru SMA bersertifikasi 82.54 90.00 82.54 91.71% 90.00 82.54 91.71%
Jumlah guru SMK bersertifikasi 82.54 90.00 82.54 91.71% 90.00 82.54 91.71%
Dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menciptakan
tempat pendidikan yang representatif dilakukan melalui rehabilitasi bangunan Ruang kelas,
gedung dan sarana prasarana. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja peningkatan ruang
kelas untuk SD dan SMP yang sangat tinggi.
Peningkatan mutu pada satuan pendidikan dan pelayanan pendidikan tidak hanya
pada sarana dan prasarana atau infrastruktur saja, tetapi juga dilakukan dengan
peningkatan kualitas pendidik (guru) dan tenaga kependidikan, diantaranya melalui model:
(i) penambahan jumlah SDM pendidik (guru) dan tenaga kependidikan; dan/atau (ii)
peningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM pendidik (guru) dan tenaga kependidikan
(bimbingan teknis/bintek serta pelatihan-pelatihan). Jumlah persentase kualitas dan rasio
guru dipengaruh 3 (tiga) faktor, yakni: (i) usia pensiun pegawai; (ii) perpindahan pegawai;
dan (iii) kematian pegawai.
INDIKATOR KINERJA PENINGKATAN MUTU PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN 2015
INDIKATOR KINERJA SAT. TARGET
2015
CAPAIAN
2014
REALISASI
2015
1 Rasio Siswa terhadap Guru (R-S/G) (RPJMD)
SD dan yang sederajat Angka 1:20 16,91 19,72
SMP dan yang sederajat Angka 1:14 14,11 16,74
SMA/SMK dan yang sederajat Angka 1:14 11,77 14,26
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
60
INDIKATOR KINERJA SAT. TARGET
2015
CAPAIAN
2014
REALISASI
2015
2 Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S-1 / DIV
(RPJMD)
SD dan yang sederajat % 88 75,65 77,50
SMP dan yang sederajat % 98 90,10 92,41
SMA/SMK dan yang sederajat % 90 94,42 96,30
3 Jumlah Guru yang bersertifikasi (RPJMD)
SD dan yang sederajat % 80 74,87 74,92
SMP dan yang sederajat % 90 84,36 84,56
SMA/SMK dan yang sederajat % 90 82,54 82,74
SASARAN 4 :
MENINGKATNYA RELEVANSI DAN DAYA SAING PENDIDIKAN MENENGAH
UMUM DAN KHUSUS.
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Meningkatkan Jumlah lembaga
kursus dan pelatihan berakreditasi / bersertifikasi 50%
43.18 50.00 43.18 86.36% 50.00 43.18 86.36%
Meningkatkan lulusan program
kecakapan hidup bersertifikat kompetensi sebesar 20 %
20.00 4.00 20.00 100.00% 20.00 20.00 100.00%
Meningkatnya penyediaan data
dan informasi bidang pendidikan 100.00
90.00 100.00 111.11% 90.00 100.00 111.11%
Pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah bertujuan untuk menyediakan
pelayanan kepada masyarakat yang tidak dan/atau belum sempat memperoleh pendidikan
formal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, potensi pribadi, dengan
harapan dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan
hidupnya. Sasaran pendidikan non formal adalah penduduk atau warga belajar yang tidak
atau belum sempat memperoleh pendidikan formal.
Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi sebesar 16,1 %. PKBM yang
terakreditasi sebesar 26,66 %, yang dimaksudkan untuk peningkatan keahlian dan
mengurangi kemiskinan di masing-masing kecamatan, dengan mengambil kegiatan
sekurang-kurangnya ada 1 kelurahan vokasi (percontohan) per-kecamatan. Sampai dengan
Tahun 2015, telah terbina 16 kelurahan dalam kegiatan vokasi. Sementara itu, untuk taman
bacaan sampai dengan Tahun 2015 telah terdapat minimal masing-masing 1 Taman Bacaan
Masyarakat (TBM) di setiap Kecamatan (16 Kecamatan).
TUJUAN 2 :
PENGEMBANGAN PEMERATAAN JANGKAUAN DAN MUTU PELAYANAN
KESEHATAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN KESEHATAN
PERSEORANGAN/ RUJUKAN DENGAN RINTISAN PENGEMBANGAN
PELAYANAN BERSKALA RUMAH SAKIT, PENGEMBANGAN
PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN YANG
DIDUKUNG DENGAN PESEBARAN SARANA DAN PRASARANA DAN
TERWUJUDNYA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT.
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
61
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Angka Usia harapan hidup (IKU) 72,53 72,53 72,53 100%
Angka Kematian bayi per 1000
kelahiran bayi (IKU) 9,37 13,5 8,38 62%
Angka Kematian Balita per 1000
kelahiran hidup (Data dari LKPJ) 11,32 20 10,35 51,75
Angka Kematian ibu melahirkan
per 100.000 kelahiran hidup
(IKU)
122,25 70 128,04 182,91%
Angka Prevalensi Penyakit TBC 192 107 247 230,84%
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit TBC BTA (IKU)
100 100 100 100%
Angka Prevalensi Penyakit DBD
(IKU)
IR
92,2/100.000
pddk
- IR98,2
/100.000
pddk
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita DBD (IKU) 100 100 100 100%
Angka Prevalensi Penyakit HIV/
AIDS (IKU) 0.90
<2 0.66 167.00% <2 0.66 167.00%
Angka Acute Flaccid Paralysis
(AFP) 2,2 2,7 2,2 81,48
Angka Kematian karena Penyakit
TBC (Data dari LKPJ) 0,45 <1 1,7
Angka Kematian karena Penyakit
DBD 1.6
<1,5 1.10 126.67% <1,5 1.10 126.67%
Angka Kematian karena Penyakit
HIV /AIDS 9,3 9,3 1,98 21,29%
Angka kesembuhan penderita TB
Paru BTA ta dari LKPJ)
61 85 64 75,29%
Angka kesakitan pnemoni balita 285 280 286.00 97.86% 280 286.00 97.86%
Balita yg naik berat badannya 89.74 100.00 88.70 88.70% 100.00 88.70 88.70%
Angka kesakitan Diare
Angka Kematian Diare 0.08 <1 0.14 186.00% <1 0.14 186.00%
Cakupan Kunjungan bayi (IKU)
(Data dari LKPJ) 97,21 97,21 97,46 100,25%
Presentase balita gizi buruk (IKU)
(Data dari LKPJ) 0,38 1,57 0,40 25,4%
Prevalensi gizi kurang pada balita
(IKU) (Data dari LKPJ) 2,73 13,2 3,54 26,8%
Rumah Tangga Sehat 100.00 100.00 90.94 90.94% 100.00 90.94 90.94%
Salah satu indikator derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat adalah Usia
Harapan Hidup dimana peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir dapat
diindikasikan adanya keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Pada tahun 2015,
UHH Kota Semarang meningkat menjadi 72,53 (Angka Sangat Sementara/data belum
dirilis) hal ini menunjukkan semakin baik tingkat kesejahteraan Kota Semarang.
a. Mortalitas. Kejadian kematian dalam masyarakat digunakan sebagai indikator dalam
menilai keberhasilan pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan lainya :
- Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH), di Kota Semarang tahun
2015, sebesar 8,38/1.000KH (253 kasus dengan jumlah kelahiran hidup 26.992),
jika dibandingkan tahun 2014 mengalami penurunan, angka kematian bayi
sebesar 9,37/1.000 hidup
- Angka kematian Balita mengalami kenaikan yaitu di tahun 2013 sebesar
11,26/1.000 KH (299 kasus dengan jumlah kelahiran hidup 26.547) menjadi
11,32/1.000 KH di tahun 2014 (306 kasus dengan jumlah kelahiran hidup 26.992)
dan pada tahun 2015 sebesar 10,35/1.000 KH
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
62
- Angka kematian Ibu (AKI) mengalami kenaikan di tahun 2013 karena jumlah
kematian ibu 29 kasus (107,9/100.000 KH) dan tahun 2014 jumlah kematian ibu
33 kasus (122,25/100.000 KH ).dan pada tahun 2015 sebesar 128,04/100.000 KH.
b. Morbiditas Adalah keadaan sakit, terjadinya penyakit atau kondisi yang mengubah
kesehatan dan kualitas hidup. Hal ini dapat dilihat dari data angka prevalensi, angka
kematian dan angka penanganan penyakit :
- Jumlah penderita DBD pada tahun 2013 sebanyak 2.364 kasus
(IR 134,09/100.000 pddk) dengan angka kematian 27 orang (CFR 1,1%) pada
tahun 2014 jumlah penderita sebanyak 1.628 kasus (IR 92,2/100.000 pddk) dengan
angka kematian 27 orang (CFR 1,7%) telah terjadi penurunan kasus sebanyak 19
% pada tahun 2015 jumlah penderita 1.729 kasus ( IR 98,2/100.000 dengan angka
kematian 20 orang ( CFR 1,2 % )
- Jumlah penderita TB Paru BTA (+) yang ditemukan mengalami penurunan dari
1.132 penderita ditahun 2012 menjadi 1.120 ditahun 2013 dan 1.183 ditahun 2014.
Pada tahun 2015 sebesar 1.222 penderita.
- Jumlah HIV positif mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 terdapat 430
penderita baru dengan jumlah penderita asli penduduk Kota Semarang sebesar 174
orang (40%). Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 453 orang dengan
jumlah penderita penduduk asli Kota Semarang 102 orang (22,5%) dan pada tahun
2015 turun menjadi ( 0,85 /100.000 pddk )
- Jumlah penderita baru AIDS mengalami penurunan dari 104 orang ditahun ditahun
2012 menjadi 75 orang ditahun 2013 dan menurun menjadi 40 orang pada tahun
2014. Sedangkan untuk angka kematian meningkat dibandingkan tahun 2013 yaitu
dari 9,3% menjadi 12,5% pada tahun 2014.dan tahun 2015 turun menjadi 1,98 %
- Angka kasus AFP ( Acute Flacid Paralysis ) atau biasa disebut lumpuh layu di
tahun 2014 adalah 2,2/10.000 penduduk mengalami penurunan dibandingkan
dengan tahun 2013 yaitu 2,7 per/10.000 penduduk. Dan pada tahun 2015 masih
tetap sebesar 2,2/10.000 pddk
c. Status Gizi
Hasil pemantauan status gizi masyarakat dapat memberikan gambaran terhadap
derajad kesehatan masyarakat disuatu wilayah.
- Pada tahun 2014 telah dilakukan upaya penurunan persentase balita gizi buruk
yaitu di tahun 2013 sebesar 0,87 % dan ditahun 2014 menjadi 0,38 %.
- Pada tahun 2014 prevalensi balita gizi buruk 0,38 % dan di tahun 2015 menjadi
0,40 %.
- Prevalensi gizi kurang pada anak balita ditahun 2014 sebesar 2,73 % menjadi 3,54
% ditahun 2015.
- Penanganan gizi buruk yang ada telah 100% tertangani secara komprehensif.
SASARAN 2 :
PARADIGMA SEMARANG SEHAT 75%
Capaian :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
63
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Presentase balita yang mendapat
ASI Eksklusif (Data dari LKPJ) 97,25 97 97,05 100%
Proporsi Pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan 97,21 93 97,53 104,87%
Cakupan persalinan oleh tenaga
kesehatan 100% 100% 100% 100%
Angka bebas jentik 85,67 95 86 90,52%
Persentase Kelurahan yg
mencapai Universal Child Immunization (UCI) (IKU)
100 100 100 100%
persentase Posyandu purnama
dan mandiri 77,77 70 77,4 110,57%
Cakupan Kompilasi Kebidanan
yang ditangani (IKU)
100% 100% 100% 100%
Rasio Puskesmas, Poliklinik,
Pustu, per Satuan penduduk (Tambahan Indikator dari IKU)
5,7 5,7 5,7 100%
Rasio Dokter Umum per Satuan
Penduduk (IKU) 46,65 50 107,5 214%
Jaminan keamanan peredaran
obat dan makanan 100
100.00 100.00 100.00% 100.00 100.00 100.00%
Meningkatnya mutu pelayanan
puskesmas (ISO) 100
100.00 100.00 100.00% 100.00 100.00 100.00%
Meningkatnya penerapan standar
pelayanan publik di bidang kesehatan
100
100.00 100.00 100.00% 100.00 100.00 100.00%
Pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasaana pelayanan puskesmas sesuai standar pelayanan
Puskesmas
80
100.00 100.00 100.00% 100.00 100.00 100.00%
Persentase rumah tangga
mempunyai akses terhadap air
layak konsumsi
100 100.00 100.00 100.00% 100.00 100.00 100.00%
Persentase rumah tangga
berperilaku hidup bersih dan
sehat (Data dari LKPJ)
90,90 88 90,94 103,34%
persentase tempat tempat umum
sehat (Data dari LKPJ) 92,01 95,3 95,4 100%
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (IKU)
97.87
100.00 93.85 93.85% 100.00 93.85 93.85%
Persentase Ibu Hamil mendapat
tablet Fe (Data dari LKPJ) 97,25 97 97,53 100,54%
Pemberian Vitamin A pada bayi
(Data dari LKPJ) 100,2
Penurunan balita yang menderita
pneumonia (Data dari LKPJ) 57 76 76 100%
Pelayanan kesehatan bayi 98.89 100.00 75.78 75.78% 100.00 94.45 94.45%
Pelayanan kesehatan balita 93.72 100.00 88.12 88.12% 100.00 88.12 88.12%
Kualitas Pelayanan Kesehatan
Lansia 99.74 100.00 92.51 92.51% 100.00 97.43 97.43%
Terselenggaranya pelayanan
Rumah Sakit 100 100 100 100% 100 100 100%
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Pelayanan 70% 68.00
75.00 75.00 100.00% 75.00 75.00 100.00%
Ketersediaan data dan informasi
bidang kesehatan akurat dan tepat
waktu
100
100.00 100.00 100.00% 100.00 100.00 100.00%
Perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehinga anggota keluarga dapat
menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan beperan aktif dalam kegatan – kegiatan
masyarakat Pemberdayaan masyarakat dimulai dari tingkat individu dan keluarga melalui
perilaku yang bersih sehat. Perilaku sehat oleh masyarakat dapat dilihat dari program
Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS). Perkembangan PHBS dari tahun ke tahun belum
memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang berarti.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
64
Hal ini dapat dilihat dari indikator rumah tangga sehat (utama dan paripurna) yang
memperlihatkan kecenderungan peningkatan tahun 2014 sampai 2015 yaitu 90,90 % dan
90,94%. Pencapaian cakupan rumah tangga sehat tersebut didapatkan dari survei PHBS
yang dilakukan rutin setiap tahun kemitraan TP PKK Kecamatan dan Kelurahan.
Perilaku sehat masyarakat yang dapat mempengaruhi status gizi diantaranya adalah
keluarga sadar gizi dan pemberian air susu ibu eksklusif selama 6 bulan. Berdasar survei,
capaian keluarga sadar gizi tahun 2014 sebesar 96,77% dan tahun 2015 sebesar 95,27%.
Sedangkan pemberian ASI eksklusif tahun 2014 sebesar 82,79% dan tahun 2015 sebesar
83 %.
Disamping perilaku, peran serta masyarakat sangat mempengaruhi derajad kesehatan
masyarakat. Peran serta masyarakat yang dikaitkan langsung dengan upaya pencegahan dan
pemberantasan penyakit demam berdarah terlihat dalam angka bebas jentik. Angka bebas
jentik (ABJ) dari tahun 2014 dan 2015 menunjukkan peningkatan tetapi masih dibawah
target nasional (95%), yaitu 85,67% dan 86%. Melihat angka bebas jentik ini dapat
dikatakan bahwa peran serta masyarakat masih rendah dalam melaksanakan pemberantasan
sarang nyamuk yang menambah kompleksitas upaya penanggulangan demam berdarah.
Bentuk peran serta masyarakat yang lain dalam pembangunan kesehatan adalah
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). UKBM yang tumbuh dan
berkembang di tengah masyarakat kota Semarang salah satunya adalah dalam bentuk
posyandu.
Sampai tahun 2015 tercatat ada 1.575 buah posyandu, yang terbagi dalam empat
katagori yaitu pratama, madya, purnama dan mandiri. Dari keempat strata posyandu
tersebut, dapat dikatakan posyandu purnama dan mandiri yang memiliki mutu pelayanan
yang baik karena didukung oleh kader posyandu yang aktif maupun jenis kegiatan yang
memadai secara kuantitas maupun kualitasnya. Posyandu purnama dan mandiri ini yang
disebut posyandu aktif dengan jumlah 1.219 buah (77,4%)
Selain posyandu, kelompok usia lanjut merupakan salah satu bentuk peran serta dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari para
lanjut usia. Pada tahun 2015 jumlah kelompok lanjut usia aktif sebanyak 776 buah.
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) terbukti efektif dalam upaya
mempercepat akses terhadap sanitasi yang layak. Hal ini dikarenakan STBM merupakan
pendekatan dan paradigma pembangunan sanitasi di Indonesia yang mengedepankan
pemberdayaan masyarakat dan perubahan prilaku. Saat ini STBM dilaksanakan melalui
berbagai program pembangunan sanitasi. Di Kota Semarang persentase kelurahan yang
melaksanakan STBM tahun 2014 sebesar 86% dan tahun 2015 sebesar 86,5 %.
Disamping persediaan air bersih dan air minum, keberadaan jamban sehat dan
pemanfaatannya juga merupakan barrier bagi penularan penyakit melalui fecal oral,
berdasar data tahun 2014 dan 2015, didapatkan pemanfaatan jamban sehat oleh kepala
keluarga di kota Semarang telah menunjukkan peningkatan secara signifikan yaitu berturut
turut tahun 2014 sebesar 91 % dan pada tahun 2015 meningkat sebesar 92%.
Air limbah rumah tangga dapat menjadi sumber penularan penyakit, hal ini dapat
dicegah melalui suatu pengelolaan sederhana terhadap air limbah tersebut. Pengelolaan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
65
tersebut berupa saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat kesehatan,
dimana cakupannya mengalami peningkatan dari tahun 2014 dan 2015, adalah sebagai
berikut 85 % dan 85 %. Berbagai upaya penyehatan lingkungan tersebut memerlukan
kerjasama dan kontribusi lintas sektor terkait antara lain dinas pekerjaan umum berbagai
pengembang perumahan dan lain-lain.
Berdasar profil kesehatan cakupan tempat umum dan tempat pengelolaan makanan
sehat dari tahun 2014 sampai 2015 sebesar : 86 % dan 87%. Upaya penyehatan tempat
pengelolaan makanan tidak hanya mengawasi sanitasi dan pengelolaan makanan di
restoran/rumah makan serta jasa boga yang sangat mendesak dan penting adalah upaya
pengawasan terhadap penggunaan bahan tambahan makanan yang dilarang.
Pelayanan kesehatan memiliki beberapa sasaran diantaranya:
- Persentase Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan
yaitu di tahun 2013 sebesar 93% meningkat di tahun 2014 menjadi 97,87 % tahun
2015 97,53
- Persentase Kelurahan yang mencapai Universal Child Imunization (UCI) setiap
tahunnya dapat dilakukan sesuai dengan target 100% termasuk di tahun 2014 thn
2015 100 %
- Persentase kelurahan yang terkena KLB yang ditangani kurang dari 24 jam di tahun
2014 mencapai 100%, thn 2015100 %
- Persentase pelayanan pemberian 90 tablet Fe pada ibu hamil pada tahun 2013 tercatat
96,36%. dan pada tahun 2014 pemberian 96 tablet Fe pada ibu hamil naik menjadi
97,23 % thn 2015 97,05 %
- Pemberian ASI eksklusif selama 2014-2015 memperlihatkan sedikit peningkatan
yaitu dari 64,65 % menjadi 64,69 %
- Persentase bayi yang mendapat imunisasi campak selalu mengalami peningkatan dari
tahun 2013 yang telah mencapai 100 % meningkat di tahun 2014 menjadi 101,3%
dan thn 2015 103,9
- Pelayanan Kesehatan Ibu mengalami peningkatan Kunjungan ibu hamil (K-4) tahun
2013 – 2014 yaitu dari 96,90 % menjadi 97,21%. thn 2015 97,46 %
- Pemberian vitamin A pada bayi tahun 2013 mencapai 100,61% dan meningkat di
tahun 2014 menjadi 121,6%, demikian halnya pemberian vitamin A pada balita di
tahun 2013 sebesar 99,54 % di tahun 2014 meningkat menjadi 100,2%. Sedangkan
pemberian vitamin A pada ibu nifas mencapai sebesar 106,59% pada tahun 2013, dan
di tahun 2014 sebesar 100,05%. Dan pada tahun 2015 sebesar 100 % sebagian besar
target diatas 100% karena dari jumlah sasaran mendapat tambahan dari luar Kota
Semarang yang pada saat kegiatan bulan vitamin A berada di Kota Semarang
- Pelayanan pemantauan pertumbuhan balita yang ada di Kota Semarang berdasarkan
balita yang datang dan ditimbang (D/S) pada tahun 2013 sebesar 79,69% hal ini naik
dibandingkan tahun 2014, sebesar 80,46% thn 2015 D/S sebesar 82,54 % sedangkan
balita yang naik berat badannya (N/D) 89,14 % di tahun 2013, menjadi 89,78%
ditahun 2014. 82,54 % thn 2015 N/D sebesar 90,82
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
66
- Penemuan balita yang menderita pneumonia, pada tahun 2013 sebanyak 40% dan
pada tahun 2014 sebanyak 57%. thn 2015 76 % Semua balita yang menderita
pneumonia dalam kurun waktu tersebut telah mendapat pelayanan kesehatan, baik
ditangani langsung oleh petugas puskesmas maupun dilakukan rujukan bagi
pneumonia berat.
Sumber Daya Kesehatan dengan indikator :
Perkembangan tenaga kesehatan yang ada di Kota Semarang tiap tahunnya
mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat melalui Rasio Dokter umum tahun di tahun
2014 sebesar 46,65 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 107,5 % .Rasio Dokter Gigi
tahun 2014 sebesar 12,3 per 100.000 penduduk dan di tahun 2015 yaitu menjadi 25 per
100.000 penduduk. Rasio Dokter Spesialis tahun 2014 sebesar 49,9 per 100.000 penduduk
menjadi 47,3 per 100.000 penduduk di tahun 2015. Sedangkan Bidan dari 35 per 100.000
penduduk dari tahun 2014 pada tahun 2015 meningkat menjadi 46,35 per 100.000
penduduk . Jumlah Perawat mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2014
sebesar 82 per 100.000 penduduk menjadi 164 per 100.000 penduduk di tahun 2015. Di
sisi lain ada bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan seperti kader posyandu,
petugas pemantau jentik, pengawas minum obat bagi penderita TB, hanya jumlahnya masih
terbatas dan perlu upaya peningkatan.
Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Semarang
Dalam memberikan pelayanan kesehatan paripurna dan profesional kepada
masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang senantiasa berupaya
meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar rumah sakit type B yang ditetapkan
dan selalu meningkatkan cakupan pelayanan secara kompetitif terutama di wilayah Kota
Semarang. Dengan kapasitas tempat tidur pasien 322 TT (Kelas III 221 TT; Kelas II 59 TT;
Kelas I 38 TT; VIP 4 TT), ditambah jumlah tempat tidur ruang khusus 97 TT ( ICU 9 TT,
Kamar Bersalin 22 TT, Peristi 20 TT, HCU 6 TT, Flu Burung 2 TT, Hemodialisa 14 TT,
IGD 10 TT, IBS 14 TT) berdasar SK Direktur Nomor 3256 Tahun 2015 tanggal 26 Juni
2015.
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang banyak menghadapi masalah yang perlu
segera diselesaikan agar tidak terakumulasi yang dikawatirkan bisa berdampak negative
terhadap kualitas pelayanan publik secara internal maupun eksternal. Kondisi sarana dan
prasarana rumah sakit yang masih perlu penambahan dan peningkatan kualitas
infrastruktur, disamping belum tercukupi juga memerlukan pemeliharaan dengan biaya
tidak sedikit agar terwujud kondisi yang nyaman dan aman bagi para pelanggan.
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA CAKUPAN UNIVERSAL COVERAGE TH.2013 SEBESAR 100%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Persentase Keluarga Miskin yang
mendapat Pelayanan kesehatan (IKU)
100 100 100 100%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
67
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Persentase penduduk yg menjadi
peserta jaminan pemeliharaan kesehatan (IKU)
100 100 100 100%
Persentase penduduk kota yang menjadi peserta jaminan kesehatan masyarakat tahun
2015 sebesar 100% karena seluruh penduduk Kota Semarang yang tidak masuk dalam
”Data Base” Warga Miskin asal menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
langsung dapat menggunakan Kartu Jamkesmasko.pada tahun 2015 sebesar 36.325 dengan
perincian peserta yang masuk Data base sebanyak 23.560 (64,9 %) orang dan peserta yang
tidak mampu sebanyak 12.765 orang (35,1 %).
URAIAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2015
REALISASI
TAHUN 2014
REALISASI
TAHUN 2015
1 Persentase penduduk kota yang menjadi peserta
jaminan kesehatan masyarakat % 100 100 100
2 Persentase penduduk miskin yang menjdi peserta
jamkesmas (APBD,APBD Prov dan APBN) % 100 100 100
3 Anggaran untuk pemberian jamkesmas pertahun Rp 47 .milyar 35.milyar 39,9 milyar
4 Cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usila % 65 64,83 65
TUJUAN 3 :
PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN DAN
PERSEBARANNYA, FASILITASI KELUARGA BERENCANA DAN SISTEM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG TERINTEGRASI
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
DENGAN TOTAL FERTILITY RATE DIBAWAH 2 (TFR<2)
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Pengendalian Angka Kelahiran
(TFR) (IKU)
202 2.26 2.02 110.62% 2.26 2.02 110.62%
Jumlah PIK remaja per jumlah
Kelurahan 64 60 67 111.67% 60 67 111.67%
PLKB/PKB
PPKBD/SKD 87.57 88.00 87.57 99.51% 88.00 87.57 99.51%
Sub PPKBD 47.08 44.50 47.08 105.80% 44.50 47.08 105.80%
Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada pelaksanaan urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama tahun 2015 dapat dilihat pada
beberapa indikator sebagai berikut :
1) TFR tahun 2015 sebesar 2,02
2) Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB pada tahun 2015,
sebesar 200.235 ( 76,2%) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS). 262.780 orang
3) Peserta KB baru tahun 2015 adalah sebesar 25.768 (81,10%) peserta dari perkiraan
permintaan masyarakat sebesar 36.122 permintaan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
68
SASARAN 2 :
PENINGKATAN JUMLAH AKSEPTOR KB, BAIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Jumlah peserta BK aktif : (IKU)
1. BKB 99.67 96.00 97.49 101.55% 96.00 97.49 101.55%
2. BKR 100.00 95.00 96.00 101.05% 95.00 96.00 101.05%
3. BKL 99.00 96.00 99.00 103.13% 96.00 99.00 103.13%
Cakupan pasangan usia subur
yang istrinya dibawah usia 20
tahun
0.06 0.4 0.06 185.00% 0.4 0.06 185.00%
Peserta KB dari PUS unmet need/
menurunnya PUS Unmet need
76.67
75.65 75.40 99.67% 75.65 75.40 99.67%
Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB pada tahun 2015,
sebesar 200.235 ( 76,2%) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS). 262.780 orang
Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), ada 316 Kelompok BKL di 16 Kecamatan,
adapun BKL aktif sejumlah 121 kelompok, dengan jujmlah anggota yang aktif sejumlah
6.235. Adapun fasilitasi kegiatan dalam kelompok tersebut yaitu Pembinaan dan Usaha
Ekonomi Produktif ; Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), ada 153 Kelompok aktif di 16
Kecamatan, dengan 714 kader yang aktif dan terlatih dari 1.429 anggota.
Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Jumlah BKR di 16 Kecamatan ada 95
Kelompok, anggota yang aktif sebesar 2.894 .
Pada tahun 2015, Jumlah akseptor KB baru dengan metode kontrasepsi adalah
sebagai berikut :
a) UD : 3.611 akseptor
b) MOW : 1.885 akseptor
c) Implant : 1.990 akseptor
d) Suntik : 14.574 akseptor
e) PIL : 2.318 akseptor
f) Kondom : 1.347 akseptor
g) MOP : 43 akseptor
Pada tahun 2015, dari jumlah peserta KB tersebut diatas, apabila dilihat berdasarkan
tempat pelayanannya adalah sebagai berikut :
a. Klinik pemerintah : 9.001 akseptor ( 28,84 )
b. Klinik Swasta : 8.483 akseptor (24,18%)
c. Dokter Praktek Swasta : 2.298 akseptor (7,36 %)
d. Bidan Praktek Swasta : 11.433 akseptor (36,63 %)
TUJUAN 4 :
FASILITASI PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA/ BERUSAHA,
KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA, SERTA KUALITAS
TENAGA KERJA YANG MAMPU BERSAING DI ERA GLOBAL.
SASARAN 1 :
MENURUNNYA ANGKA PENGANGGURAN DARI 14,9 % MENJADI 12,4%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
69
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Tingkat pengangguran terbuka
(IKU) 7.15
8.50 10.81 72.82% 8.50 10.81 72.82%
Penempatan pencari kerja
sebanyak 13.277 10.750 9.500 88.37% 49.050 60.862 124.08%
AKAL 13.146 13.146 8.043 61.18
AKAD 4 4 0 0.00
AKAN 127 127 93 73.23
Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio perbandingan jumlah penganggur usia
angkatan kerja dengan jumlah angkatan kerja. Dari tabel diatas menunjukkan tingkat
pengangguran terbuka pada tahun 2015 sebesar 10,81 % mengalami kenaikan dibandingkan
dengan tahun 2014 sebesar 7,15 %. Penambahan data penganggur terbuka ini disebabkan
pertambahan jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga dan pensiun, juga
penambahan data berdasarkan pencatatan pengajuan dana JHT pada tenaga kerja yang
mengalami PHK/pemutusan hubungan kerja dan dampak dari perusahaan pailit. Jumlah
data tenaga pekerja yang PHK kemudian mengajukan dana JHT program BPJS pada tahun
2015 sebesar 1.680 orang.
Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 berhasil
meningkatkan ketersediaan peluang kesempatan kerja untuk 30.129 orang naik sebesar
103,33 % dibanding tahun 2014 untuk 14.818 orang, sebagai hasil telah dilaksanakannya
bursa informasi tenaga kerja sejumlah 3 ( tiga ) kegiatan. Dengan ketersediaan peluang
kesempatan kerja telah dilakukan penempatan tenaga kerja pada tahun tahun 2015
sebanyak 8.136 orang dengan pola sebagai berikut penempatan pola AKL (antar kerja
local) sebanyak 8.043 orang, AKAD (antar kerja antar daerah) sebanyak 0 orang dan
AKAN (antar kerja antar negara) sebanyak 93 orang.
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
DARI 64,75% MENJADI 66,71 %
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Angka partisipasi angkatan kerja
(IKU) 72.84
63.51 63.05 99.28% 63.51 63.05 99.28%
Tingkat partisipasi angkatan kerja
(TPAK) (IKU) 77.51
66.71 66.71 100.00% 66.71 66.71 100.00%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio perbandingan jumlah
angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. Dari tabel diatas menunjukkan pada tahun
2014 sebesar 65,84 %, dan tahun 2015 sebesar 63,05%. Memperhatikan data tersebut
menunjukan penurunan angka TPAK pada tahun 2015 sebesar : 2,79% dibanding tahun
2014.
Kondisi ini perlu mendapat perhatian cukup serius dimana jumlah penduduk
angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja mengalami penurunan dikarenakan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
70
terjadinya kenaikan jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga dan pensiun. Kondisi
mempengaruhi terjadinya penurunan jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja dan
jumlah penduduk usia angkatan kerja pada tahun 2015 dibanding tahun 2014.
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA MENCAPAI 75%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Peningkatan jumlah serikat buruh 858 PUK 858 PUK 890 PUK
Jumlah perusahaan yang
menerapkan K3 sebanyak 570 perusahaan ( 45,6% )
491 570 perush
(45,8%) 573 100.53% 570 perush
(45,8%) 573 100.53%
Komitmen Pemerintah Kota Semarang melalui Bapak Walikota dalam
memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja mendorong besaran UMK upah minimum Kota
Semarang pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu,
tahun 2015 sebesar 18,37 % dari UMK tahun 2014 dan tahun 2016 kembali meningkat
sebesar : 13,29 % dari UMK tahun 2015. Diatas besaran inflasi yang ditetapkan
Pemerintah dan diatas besaran KHL (kebutuhan hidup layak) di Kota Semarang.
Jumlah serikat buruh mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebanyak 890 PUK
semuanya telah dilaksanakan pembinaan oleh Pemerintah Kota Semarang dibandingkan
tahun 2014 sebanyak 858 PUK.
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015
Target Realisasi %
Jumlah Perusahaan di Kota Semarang 3.735 3.735 3,990 106.83
Jumlah perusahaan yang berhasil di pantau Disnakertrans Kota
Semarang 491 491 570 116.09
Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 491 491 570 116.09
Jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2015 sebanyak 367 orang mengalami penurunan
yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2014 sebanyak 411 orang, baik kecelakaan
yang terjadi di tempat kerja maupun kecelakaan lalu lintas sebagaimana tabel berikut ini :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015
Target Realisasi %
Jumlah kecelakaan kerja 411 411 367 89.29
Kejadian kecelakaan : 0 0 0 0
Kecelakaan Tempat Kerja 259 259 181 69.88
Kecelakaan Lalu Lintas 152 152 186 122.37
Tingkat keparahan kecelakaan : 0 0 0 0
Meninggal 8 8 7 87.50
Luka Berat 0 0 0 0
Luka Ringan 403 403 343 85.11
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan penegakan hukum terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja. Dari hasil kegiatan dimaksud pada tahun 2015 ditemukan
pelanggaran pelaksanaan norma kerja sejumlah 492 kasus, norma K3 sejumlah 467 kasus.
Sebagai tindak lanjut dengan melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan pada 340
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
71
perusahaan dalam bentuk pembinaan diantaranya pembentukan P2K3 sejumlah 82
perusahaan, bintek norma kerja untuk 100 orang / perusahaan dan bintek K3 untuk 100
orang/ perusahaan, serta bintek mengenai BPJS untuk 100 orang/ perusahaan.
SASARAN 4 :
MENINGKATNYA PERSENTASE FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH
HUBUNGAN INDUSTRIAL MENCAPAI 100%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Penurunan angka perselisihan
hubungan industrial
PHI/PHK/Unjuk rasa 2 % Per
tahun
214 227 185 118.50% 227 185 118.50%
Penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial menunjukan penurunan kasus
yang ditangani dari tahun 2014 sebanyak 214 kasus menjadi sebesar 175 kasus tahun 2015.
Menurunnya jumlah kasus perselisihan yang ditangani menunjukkan perusahaan dan
pekerja semakin paham mengenai peraturan perundangan mengenai penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. Sedangkan untuk mogok kerja / unjuk rasa pekerja
perusahaan pada tahun 2014 sebanyak 1 kasus, dan di tahun 2015 sebanyak 10 kasus,
dengan tuntutan kepentingan dan beberapa hak normatif yang belum dipenuhi oleh
pengusaha.
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dilaksanakan
dengan kegiatan antara lain melalui Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian
Perselisihan hubungan industrial yang dapat dilihat pada tabel berikut;
DATA PENYELESAIAN KASUS PERSELISIHAN
URAIAN
PENYELESAIAN KASUS
PADA TAHUN
2014 2015
Jumlah kasus yang ditangani : 214 175
Penyelesaian :
1 Dalam bentuk PB 71 72
2 Tahap anjuran mediator 92 56
3 Secara bipartite usai mediasi 25 26
4 Diasumsikan selesai bipartite tidak melapor. 22 21
Dalam pembinaan pembentukan sarana Hubungan Industrial di perusahaan juga
perlu mendapatan perhatian serius dalam upaya mewujudkan hubungan kerja di perusahaan
yang kondusif. Sarana Hubungan industrial yang terbentuk pada tahun 2014 dibandingkan
tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;
TABEL PEMBENTUKAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL
NO URAIAN PELAKSANAAN TAHUN KETERANGAN TAHUN
2015 2014 2015
1 Pembinaan pembentukan PP 175 persh 175 persh Baru : 39 persh
Pemb : 131 persh
Legalisasi : 5 persh
2 Pembinaan pembentukan PKB 20 persh 29 persh Baru : 1 persh
Pemb : 28 persh
Perpanj : 0 persh
3 Pembinaan pembentukan LKS-Bipartite 19 persh 40 persh Baru : 14 persh
Pemb : 26 persh
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
72
NO URAIAN PELAKSANAAN TAHUN KETERANGAN TAHUN
2015 2014 2015
4 Pembinaan PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) - 133 persh Baru : 124 persh.
Pemb : 1 persh.
Perpanj : 12 persh.
SASARAN 5 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PENYELENGGARAAN DAN SISTEM
INFORMASI PASAR KERJA YANG MUDAH DIAKSES MASYARAKAT SEBESAR
100%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Jumlah Bursa Tenaga Kerja
(IKU) 2 kali 3 kali 3 kali 100%
Jumlah pelatihan ketrampilan
bagi pencari kerja
Pelatihan yg dilaksanakan BLK 420 org 420 org 432 org
Pelatihan yg dilaksanakan
Disnakertrans 350 org 350 org
310 org
Pelatihan yg dilaksanakan LPK
Binaan Disnakertrans 11.650 org 11.650 org 11.650 org
Meningkatnya ketrampilan tenaga
kerja 2.310 orang 420 550 432 78.55% 2.310 2.312 100.09%
Meningkatnya kompetensi tenaga
kepelatihan 25% 30.39 5.00 31.60 126.40% 25.00 31.60 126.40%
Ketersediaan pranata
pengelolaan DBHCHT dalam
upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
100 100.00 100.00 100.00% 100.00 100.00 100.00%
Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja pada tahun 2015 mengalami peningkatan
daripada tahun 2015. Adapun jenis-jenis pelatihan yang dilaksanakan antara lain menjahit
modiste, otomotif, operator komputer, tehnisi HP, desain grafis, mekanik, mesin jahit, tata
boga, tata rias, membatik, menjahit cepat, dan jahit bordir.
Penyusunan bursa informasi tenaga kerja dilaksanakan untuk memperoleh informasi
pasar kerja yang berisi antara lain tentang pencatatan lowongan kerja dan pencari kerja
yang mendaftar. Penyebarluasan bursa informasi tenaga kerja dilaksanakan melalui
pelaksanaan bursa kerja (job fair), dimana Tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali
meningkat dibanding tahun 2014 yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali.
Adapun hasil dari pelaksanaan bursa tenaga kerja dan optimalisasi yang dilakukan
pengawas ketenagakerjaan dalam mendatangi obyek-obyek perusahaan untuk menghimpun
data lowongan kerja yang tersedia dapat dilihat dari tabel dibawah dimana ditunjukkan
bahwa jumlah lowongan kerja terdaftar meningkat pesat dari sebelumnya tersedia untuk
14.818 orang menjadi 30.129 orang.
DATA PERKEMBANGAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR,
LOWONGAN DAN PENEMPATAN DI DISNAKERTRANS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
TAHUN
2014
TAHUN 2015
TARGET REALISASI %
Jumlah pencari kerja terdaftar 17.941 17.941 8.152 45.44
Jumlah lowongan kerja terdaftar 14.818 14.818 30.129 203.33
Jumlah penempatan pencari kerja 13.277 13.277 8.136 61.28
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
73
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
TAHUN
2014
TAHUN 2015
TARGET REALISASI %
Penempatan Lokal 13.146 13.146 8.043 61.18
Penempatan Antar Daerah 4 4 0 0.00
Penempatan Antar Negara 127 127 93 73.23
Kegiatan di layanan sistem antar kerja masyarakat dalam mengajukan AK-1 dengan
memperhatikan pencari kerja terdaftar pada tahun 2014 sejumlah 17.941 orang, sedangkan
tahun 2015 sejumlah 8.152 orang, menunjukan penurunan sejumlah 9.789 orang (54,56 %)
dibanding tahun 2014.
Penyebab penurunan angka tersebut dikarenakan tidak diperlukannya bagi pencari
kerja untuk mendaftar bilamana berorientasi untuk menjadi pekerja swasta / berwirausaha/
berwiraswasta. Di satu sisi para lulusan sekolah baik pada tingkat SD, SLP, SLA
berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, sehingga tidak perlu
mendaftar sebagai pencari kerja; dan pada sisi lain beberapa pencari kerja telah mendapat
pekerjaan, terlihat pada penempatan pencari kerja dalam tahun 2015 sejumlah 8.136 orang.
Dan dari hasil pencermatan data pencari kerja yang mendaftar AK-1 menunjukan secara
realita diantara mereka tidak bersatus sebagai penganggur penuh, mereka sudah bekerja
baik di swasta maupun telah berwirausaha.
TUJUAN 5 :
PENGEMBANGAN PERAN PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM
MENDUKUNG SIKAP DAN PERILAKU, KEPELOPORAN, KEMANDIRIAN,
INOVASI, DAN KREATIVITITAS SERTA WAWASAN KEBANGSAAN DAN CINTA
TANAH AIR GUNA MENINGKATKAN PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN.
SASARAN 1 :
PROSENTASE PERAN SERTA AKTIF GENERASI PEMUDA DALAM
PEMBANGUNAN SEBESAR 75 %
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Peningkatan jumlah organisasi
kepemudaan
Karang taruna
Organisasi kepemudaan
60 94 94 100% 47 47 100,00%
Peningkatan jumlah kegiatan
kepemudaan 10 keg 15 keg 15 keg 100%
Peringatan Hari Sumpah Pemuda 1 keg 1 keg 1 keg 100%
Pendidikan Life skill/kewirausahaan 4 keg 8 keg 8 keg 100%
% (prosentase) jumlah peserta
dihadapkan dengan jumlah anggota
organisasi kepemudaan dalam rangka
peningkatan peran serta generasi muda dalam pembangunan
14,66 16,66 16,66 100% 16,66 16,66 100,00%
Jumlah Organisasi Kepemudaan 47 47 47 100% 47 47 100,00%
1. % (prosentase) peningkatan
fasilitasi/
bantuan Karang Taruna.
2. % (prosentase) peningkatan
fasilitasi/bantuan Kepemudaan.
3,93 4,68 4,52 96,58% 4,68 4,52 96,58%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
74
Untuk melaksanakan sasaran ini pada tahun 2015 dilaksanakan melalui kegiatan
Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan fasilitasi kegiatan kepemudaan serta pengkajian
kegiatan kebijakan kepemudaan.
Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan beberapa kegiatan
berikut:
- pembinaan organisasi kepemudaan;
- pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;
- pertukaran pemuda antar provinsi, negara, dan pemuda pelopor pembangunan;
- penyuluhan pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif bagi generasi muda
- lomba tata upacara bendera dan baris berbaris
- lomba kreativitas pemuda
INDIKATOR SATUAN REALISASI
TAHUN 2014
REALISASI
TAHUN 2015
1. Jumlah organisasi kepemudaan
2. Jumlah warga yang mengikuti organisasi kepemudaan
3. Jumlah kegiatan kepemudaan
4. Prosentase jumlah peserta dihadapkan dengan jumlah anggota
organisasi kepemudaan dalam rangka peningkatan peran serta
generasi muda dalam pembangunan
Organisasi
Orang
Kgt
Persen
60
50.958
10
8,35%
94
235.000
15
10,15%
TUJUAN 6 :
PENGEMBANGAN PEMBUDAYAAN OLAHRAGA MASYARAKAT DAN
FASILITASI OLAHRAGA PRESTASI UNGGULAN YANG DIDUKUNG SARANA
PRASARANA OLAHRAGA YANG MEMADAHI.
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN
PRASARANA OLAHRAGA SEBESAR 80%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Pembangunan/rehab sarana
olahraga
Presentase kecamatan yang
mempunyai sarana dan prasarana
olahraga untuk umum
100% 100% 100% 100%
% (prosentase) Peningkatan
jumlah pembangunan sarana
olahraga di kota per 10000 penduduk (IKU)
14.7
16.70 11.00 65.87% 16.70 11.00 65.87%
Data jumlah sarana prasarana
olahraga
Untuk mencapai sasaran ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan pengkajian
kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga dan pemberian hibah. Hal ini dapat dilihat dari
tabel sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
75
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015
INDIKATOR TAHUN
2014
TAHUN
2015 KET
1. Jumlah gelanggang olahraga di Kota
Semarang
4
4
- 2 milik Kota Semarang
(GOR Manunggal Jati dan GOR Tri Lomba Juang),
- 1 milik provinsi Jawa Tengah (GOR Jatidiri),
- 1 milik swasta (GOR Satria)
2. Jumlah Stadion sepakbola di Kota
Semarang 2
2
1 milik Kota Semarang (Stadion Citarum),
1 milik Provinsi Jawa Tengah (Stadion Jatidiri)
3. Jumlah lapangan olahraga di Kota
Semarang
Lapangan sepakbola 87 110
Lapangan tennis 68 86
Lapangan badminton 387 529
Lapangan futsal 33 55
Lapangan basket 68 103
Lapangan bola voli 321 445
Kolam renang 26 32
Lapangan Golf 5 5
4. Jumlah fasilitasi bantuan olahraga 197 28
5. Presentase kecamatan yang mempunyai
sarana dan prasarana olahraga untuk
umum
100 %
100 %
Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah :
- Pengkajian Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Olahraga
- Pengelolaa dana hibah.
- pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga;
- rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana olahraga;
- pengembangan database kepemudaan dan olahraga;
- penyusunan FS dan DED Gedung Panti Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Gelanggang Manunggal Jati, Stadion Citarum, Trilomba Juang, Lapangan tenis
Tambora.
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE BUDAYA OLAHRAGA MASYARAKAT
MENCAPAI 75%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Jumlah organisasi olahraga=23
organisasi(18 cabang olahraga dan 5
cabang olahraga baru/rekreasi)
23 23 46 200.00% 23 46 200.00%
Peniongkatan Jumlah Atlet yang
dibina, jumlah mendali yang diperoleh 43 48 49 102.08% 48 49 102.08%
Pada Tahun 2015, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga adalah sebagai berikut:
- pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga;
- pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat;
- pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat;
- pengembangn olahraga rekreasi;
- penyelenggaraan kompetisi olahraga mahasiswa, karyawan, dan masyarakat;
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
76
- fasilitasi kegiatan keolahragaan masyarakat; dan
- Pekan Olahraga Pelajar Daerah (SD, SMP, SMA).
INDIKATOR SATUAN TARGET 2015 REALISASI
TAHUN 2015
PERSEN
TASE
JUMLAH ORGANISASI OLAHRAGA organisasi 23 46 200,00%
PENINGKATAN JUMLAH ATLET YANG
DIBINA orang 48 49 102,08%
PERSENTASE JUMLAH MEDALI YANG
DIPEROLEH DIBANDINGKAN CABANG
OLAHRAGA YANG DIPERTANDINGKAN
% 54,00 83,00 153,70%
PERSENTASE JUMLAH PEMBANGUNAN
SARANA OLAHRAGA PER 10.000
PENDUDUK
% 16,70 11,00 65,87%
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PENCAPAIAN PRESTASI OLAHRAGA
MENCAPAI 80%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Peningkatan Jumlah Atlet yang
dibina, jumlah Medali yang
diperoleh
43 48 49 102,08% 48 49 102,08%
Jumlah medali yang diperoleh 52 54,00 83,00 153,70% 54,00 83,00 153,70%
Terselenggaranya kompetisi Liga Pendidikan Indonesia (LIPIO) Tingkat Kota
Semarang dengan jumlah peserta Kelompok SD sebanyak 16 team, Kelompok SLTP
sebanyak 16 team dan Kelompok SMU sebanyak 16 team.
Terseleksinya Tim Kota Semarang untuk mengikuti kejuaraan LIPIO Tingkat Jawa
Tengah, untuk kelompok umur SMP dan berhasil mendapatkan prestasi Juara I Tingkat
Jawa Tengah.
Dalam rangka pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, secara rutin diselenggarakan
Liga Pendidikan Indonesia di tingkat SD, SMP, dan SMA. Selain itu, Pemerintah Kota
Semarang juga berpatisipasi dalam kegiatan pekan olahraga di tingkat Provinsi hingga
tingkat Nasional. Adapun untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) selama 2 (dua) tahun ini
tidak diselenggarakan karena kegiatantersebut merupakan event 4 (empat) tahunan, dimana
event berikutnya akan diselenggarakan pada tahun 2016. Namun dalam rangka pembinaan,
pengiriman peserta event olahraga dan penyelenggaraan event olahraga tetap dilakukan.
Salah satu prestasinya adalah berhasil mempertahankan Juara Umum tingkat SD, SMP,
maupun SMA dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA).
TUJUAN 7 :
PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA TRADISIONAL,
BANGUNAN BERSEJARAH SERTA BENDA CAGAR BUDAYA DALAM RANGKA
MEMPERKUAT IDENTITAS DAN JATI DIRI MASYARAKAT.
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA PELESTARIAN
SENI DAN BUDAYA TRADISIONAL MENCAPAI 3,66%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
77
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Meningkatkan kegiatan
pelestarian kekayaan budaya
sebesar 10 % per tahun dalam
Pengembangan, Pengelolaan terhadap nilai, kekayaan, dan
keragaman Budaya
4 3 4 133,33% 15 18 120,00%
Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada sasaran ini adalah
meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10% per tahun. Total target
dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah 15 kegiatan. Adapun target tahun 2015
adalah 3 kegiatan. Capaian kinerja berdasarkan target tersebut dapat dikatakan baik, karena
telah melebihi target. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 4 kegiatan pada program ini.
Adapun total kegiatan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah 18 kegiatan. 4
kegiatan yang dilaksanakan pada Program pengembangan nilai budaya pada tahun 2015
adalah pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, pemberian dukungan, penghargaan
dan kerjasama di bidang budaya, penyelenggaraan upacara tradisional dugderan dan
penyelenggaraan simfoni kota lama.
Selain target tersebut, target pada program ini adalah penyelenggaraan festival seni
dan budaya 54 kegiatan dan sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya 55 kegiatan.
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS BANGUNAN
BERSEJARAH DAN BENDA CAGAR BUDAYA MENCAPAI 53,21%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Meningkatkan kegiatan
pelestarian kekayaan budaya
sebesar 10 % per tahun
5 3 5 166,67% 15 17 113,33%
Daftar Cagar Budaya di Kota
Semarang 174 174 174 100
Jumlah Benda, situs Cagar
Budaya yang dilestarikan(IKU)
98 98 98 100
Jumlah obyek Cagar Budaya
dalam setahun (IKU) 315 315 315 100
Jumlah obyek Cagar Budaya yang
telah diinventarisir 0 0 0 0
Jumlah obyek Cagar Budaya yang
juga merupakan obyek wisata 3 3 3 100
Benda, situs, kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan 98 98 98 100
Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada sasaran ini adalah
meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10% per tahun. Total target
dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah 15 kegiatan. Adapun target tahun 2015
adalah 3 kegiatan. Capaian kinerja berdasarkan target tersebut dapat dikatakan baik, karena
telah melebihi target. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 5 kegiatan pada program ini.
Adapun total kegiatan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah 17 kegiatan. 5 kegiatan
yang dilaksanakan pada Program pengelolaan kekayaan budaya pada tahun 2015 adalah
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah,
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
78
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah, Pengelolaan dan Pengembangan
Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum, dan Peninggalan Bawah Air,
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, dan Pengembangan Nilai dan Geografi
Sejarah.
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PERSENTASE KESADARAN DAN PEMAHAMAN
MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN SENI DAN KEKAYAAN BUDAYA
LOKAL 12,72%
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Meningkatnya kegiatan kerjasama
pengelolaan kekayaan seni budaya daerah
7 3 7 233,33% 15 19 126,67%
Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada sasaran ini adalah
meningkatnya kegiatan kerjasama pengelolaan kekayaan seni budaya daerah sebesar 10%
per tahun. Total target dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah 15 kegiatan.
Adapun target tahun 2015 adalah 3 kegiatan. Capaian kinerja berdasarkan target tersebut
dapat dikatakan baik, karena telah melebihi target.
Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 7 kegiatan pada program ini. Adapun total
kegiatan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah 19 kegiatan. Kegiatan yang
dilaksanakan berupa promosi dan pameran seni dan budaya Kota Semarang di berbagai
kota, antara lain : Jakarta, Semarang dan Yogyakarta.
a) Promosi pentas seni di TMII Jakarta merupakan acara tahunan yang dihadiri
paguyuban Kota Semarang yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Acaranya berupa
suguhan pentas seni budaya Semarangan, pameran produk unggulan kepariwisataan
dan makanan khas Semarangan yang bisa dinikmati oleh pengunjung di Anjungan
TMII Jakarta;
b) Pelaksanaan pameran di Yogyakarta. Pameran budaya ini merupakan acara tahunan
untuk mempromosikan destinasi wisata, kuliner dan produk unggulan yang ada di
Kota Semarang, sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisata yang ada di
Kota Semarang.
c) Pelaksanaan pameran di Semarang, merupakan pameran kepariwisataan yang
diselenggarakan di Kota Semarang bersamaan dengan SKPD Pemerintah Kota
Semarang.
d) Pelaksanaan pameran di Jakarta. Acara Gebyar Wisata Budaya Nusantara merupakan
acara rutin tahunan yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center yang diikuti
oleh Kabupaten / Kota / Propinsi se Indonesia untuk mempromosikan seni budaya
dan pariwisata dari masing-masing Kabupaten/Kota/Propinsi. Kegiatan ini didukung
oleh Kementerian Pariwisata dan Badan Promosi Indonesia.
Selain itu realisasi yang dicapai yaitu penyelenggaraan festival seni dan budaya 222
kegiatan dan sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya 173 kegiatan. Apabila
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
79
dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah penyelenggaraan pagelaran/festival/pentas seni
dan budaya juga mengalami peningkatan, antara lain : wayang kulit, ketoprak, upacara
tradisi, keroncong, atraksi budaya dan band/vocal group.
INDIKATOR KINERJA REALISASI
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TARGET REALISASI %
Jumlah penyelenggaraan pagelaran/ festival/ pentas seni dan
budaya
- Wayang kulit 28 28 29 103.57
- Kethoprak 2 3 3 100.00
- Wayang orang 4 4 4 100.00
- Atraksi Budaya 2 4 4 100.00
- Upacara Tradisi 10 6 6 100.00
- Keroncong 20 24 24 100.00
- Band/Vocal Grup 24 32 32 100.0
Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut di atas, kegiatan kebudayaan yang
dilaksanakan di kota Semarang untuk memperingati hari-hari penting/ besar/ bersejarah
antara lain adalah Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, penyelenggaraan upacara
tradisional dugderan, fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya,
pengembangan kebudayaan dan pariwisata, penyelenggaraan festival seni dan budaya
daerah, penyelanggaraan pentas seni, festival seni dan budaya rakyat. Gedung Kesenian
yang berfungsi sebagai Ruang Pertunjukkan Kesenian di Kota Semarang antara lain ;
Gedung Ki Narto Sabdo TBRS, Open Teatre TBRS, Gedung Serba Guna TBRS,
Auditorium RRI, Open Teatre Taman KB, Gedung B6 FBS UNNES, Ruang Teatre FIB
UNDIP, Auditorium IAIN Walisongo, Gedung Marabunta, Gedung Kesenian Sobokarti,
Ruang Cinema Gedung Thomas Aquinas UNIKA Sugijapranata, Sanggar Greget, Gedung
Pertunjukan PKJT dan Marina Convention Center ( MCC )
Adapun Indikator kegiatan untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan
dilakukan dengan pembinaan terhadap potensi budaya yang ada di Kota Semarang yaitu :
INDIKATOR KINERJA REALISASI
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TARGET REALISASI %
Jumlah sanggar/group/kelompok kesenian 364 364 415 114.01
Jumlah sanggar/group/keompok kesenian di Kota Semarang yang
dibina 364 364 415 114.01
Frekuensi pembinaan sanggar seni dan 12 12 12 100
Jumlah organisasi budaya 19 19 19 100
Jumlah gedung kesenian 14 14 14 100
Jumlah kegiatan fasilitasi untuk mengembangkan ksenian dan
kebudayaan
- Penyuluhan Subtansial maupun tekhnikal 12 12 12 100
- Promosi 1 12 0 0
- Bimbingan Organisasi 12 12 12 100
Pada tahun 2015 ini tidak ada pemberian bantuan atau hibah untuk sanggar/kelompok
kesenian karena tidak ada yang memenuhi syarat hibah sesuai aturan yang berlaku, yaitu
bahwa belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain,
Badan usaha milik negara atau BUMD dan Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
80
TUJUAN 8 :
PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN AKSESBILITAS PERPUSTAKAAN
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI, OPTIMALISASI MINAT BACA
MASYARAKAT DAN RINTISAN PERPUSTAKAAN BERBASIS TI
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PERPUSTAKAAN BERBASIS TI SEBESAR 5%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Jumlah perpustakaan milik di
Kota Semarang 1 1 1 100%
Jumlah perpustakaan kelurahan/
Rumah Pintar 187 188 188 100%
Peningkatan jumlah pengunjung
perpustakaan 25 30.00 37.00 123.33% 30.00 37.00 123.33%
Peningkatan pelayanan Otomasi
Perpustakaan 83% 84% 84% 100%
Pelayanan Perpustakaan yang
sudah berbasis IT ada ada ada 100%
- Keberadaan data buku secara
digital ada 92% 92% 100%
- Keberadaan data anggota dan
peminjam secara digital ada 100% 100% 100%
Penyediaan sarana informasi
layanan perpustakaan berbasis TI dan website perpustakaan
ada ada ada 100%
Fasilitas sarana dan prasarana
yang memadai ada ada ada 100%
Pemerintah Kota Semarang memiliki 1 Perpustakaan Umum Daerah Kota Semarang.
Lokasinya berada di pusat kota, dekat dengan Tugu Muda dan Gedung Lawang Sewu,
tepatnya di Gedung Pandanaran Jalan Pemuda 175 Semarang sehingga dengan mudah
dapat dijangkau oleh warga Kota Semarang dan sekitarnya.
Jumlah perpustakaan kelurahan/rumah pintar di Kota Semarang pada tahun 2015
sebanyak 188 unit meningkat dibandingkan tahun 2014 sebanyak 187.
Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2015 sebanyak 1.773.787 orang
meningkat dari tahun 2014 sebanyak 1.756.224 orang sesuai tabel di bawah ini:
INDIKATOR KINERJA 2014 2015
Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (orang) 1.756.224 1.773.787
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang telah melaksanakan pelayanan
berbasis IT, penyediaan informasi perpustakaan melalui media internet (website), dan
sarana prasarana penunjang lainnya
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE MINAT BACA MASYARAKAT MENCAPAI 75%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Presentase peningkatan budaya
baca 83% 84% 84% 100%
Penyelenggaraan Pameran Buku 2 kali 2 kali 2 kali 100%
Promosi Gerakan Membaca
(IKU) 2 keg 3 keg 3 keg 100%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
81
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Jumlah peminjam buku 35
( 21.222 org)
40
(22.008 )
77,61
(27.921 org) 182.53% 40
(22.008 )
77,61
(27.921 ) 182.53%
Budaya baca masyarakat Kota Semarang tahun 2015 sebesar 85% meningkat
dibandingkan tahun 2014 sebesar 84%. Kegiatan promosi gerakan membaca pada tahun
2015 telah terlaksana sebanyak 3 kali meningkat dibandingkan dengan tahun 2014
sebanyak 2 kegiatan.
Pengembangan minat dan budaya baca masyarakat ditingkatkan dengan mengadakan
talkshow yang dapat terlaksana pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebanyak 2
kegiatan. Selain itu pula dalam rangka untuk mengembangkan minat dan budaya baca
masyarakat ditempuh salah satunya dengan mengadakan talkshow yang pada tahun 2015
dapat terlaksana sebanyak 2 kali kegiatan. Pada tahun 2015, telah dilaksanakan kegiatan
pameran buku sebanyak 2 kegiatan.Pameran buku ini berperan dalam pelestarian Gerakan
Gemar Membaca untuk masyarakat Kota Semarang, dan merupakan salah satu agenda rutin
tahunan.
Dari hal tersebut bisa diketahui bahwa kegiatan Pameran Buku dapat sebagai bukti
lain kekayaan buku itu yaitu kekayaan budaya perbukuan yang tentunya memiliki banyak
kesempatan besar dan tujuan besar yang besar bagi para pelakunya atau penggerak
kegiatannya.
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PELESTARIAN DAN KOLEKSI BAHAN
PUSTAKA MENCAPAI 75%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Peningkatan koleksi bahan
pustaka berupa buku 91.641 110.085 110.085 100%
Terkelolanya koleksi buku
perpustakaan
19.014 25.192 25.192 100%
Jumlah koleksi buku
perpustakaan 91.641 110.085 110.085 100%
Jumlah judul buku perpustakaan 34.918 42.571 42.571 100%
Jumlah Koleksi Bahan
Perpustakaan 30.00 35.00 40.00 114.29% 35.00 40.00 114.29%
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
(dalam setahun) (IKU) 25.00 30.00 37.00 123.33% 30.00 37.00 123.33%
Jumlah Koleksi Bahan
Perpustakaan yang Terpelihara 51.00 60.00 60.00 100.00% 60.00 60.00 100.00%
Rasio ketersediaan
Sarana/prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan
terpelihara
94% 95% 95% 100%
Aksesbilitas/ketersediaan
layanan informasi kearsipan 50.00 55.00 57.00 103.64% 55.00 57.00 103.64%
Jumlah arsip dengan sistem
administrasi yang baik
6.900 7.100 9.275 130.63% 7.100 9.275 130.63%
Jumlah dokumen/arsip daerah
yang diselamatkan / dipelihara 5.422
4.100 6.049 147.54% 4.100 6.049 147.54%
Koleksi buku yang dimiliki perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2015 sebanyak
110.085 buku, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 91.641 buku.. Judul buku
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
82
perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2015 sebanyak 42.571 judul meningkat
dibandingkan tahun 2014 sebanyak 34.918 judul.
Dalam rangka Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan telah dilakukan
langkah – langkah dalam merawat koleksi perpustakaan.
Dengan adanya kenaikan pengadaan bahan pustaka, maka otomatis akan terjadi
penambahan koleksi perpustakaan. Dalam tiga tahun terakhir rata-rata terjadi kenaikan
sebesar 2%. Kenaikan koleksi perpustakaan tersebut, diharapkan akan memberikan
pelayanan yang lebih baik bagi pemustaka dalam rangka pelayanan prima.
Pada tahun 2015 pelaksanaan Kegiatan kearsipan dengan sistem administrasi
mengalami peningkatan dengan melihat Jumlah Arsip yang telah tersistem dengan baik
sebanyak 14.500 Arsip dibandingkan pada realisasi tahun 2014 sebanyak 8.657 dan
melebihi dari realisasi RPJM sebesar 9.275 Arsip.
Sarana/prasarana penyimpanan arsip yang masih berfungsi dan terpelihara dengan
baik pada tahun 2015 dan 2014 jika dirasiokan sebesar 95% dan 94% dari total
sarana/prasarana yang dimiliki oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang. Kantor
Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang juga telah memliki depo untuk penyimpanan arsip
Kegiatan Dokumen/arsip daerah yang diselamatkan/dipelihara di tahun 2015
mengalami peningkatan yaitu 6.049 arsip pada Tahun 2015.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
83
MISI II.
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN,
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SERTA MENJUNJUNG
TINGGI SUPREMASI HUKUM.
TUJUAN 1 :
PENGEMBANGAN PEMAHAMAN POLITIK UNTUK MEWUJUDKAN BUDAYA
POLITIK DEMOKRATIS YANG SANTUN DAN PARTISIPASI POLITIK YANG
DIDUKUNG OLEH INFRA DAN SUPRA STRUKTUR POLITIK YANG SEHAT
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN DALAM MASYARAKAT 80%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Kegiatan Forum Kerukunan
Umat Beragama 2 keg 2 keg 13 keg 100%
Kegiatan Pembauran
Kebangsaan 2 keg 1 keg 2 keg 10%
Tingkat partisipasi masyarakat
dalam bidang politik 82,72% 75.00% 85.00% 113.33% 75.00 85.00 113.33%
Tersedianya Pranata dalam
peningkatan kesadaran politik
masyarakat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tujuan dari sasaran ini adalah untuk mengoptimalkan pengembangan nilai
kebangsaan guna penguatan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang
mengutamakan persatuan dan kesatuan tanpa meninggalkan ciri khas masing-masing. Hal
ini dikarenakan Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai
macam perbedaan, keanekaragaman, kemajemukan atau pluralitas baik suku,agama, ras,
kelompok, golongan dan budaya.
Kemajemukan tersebut adalah kenyataan hidup yang sudah menjadi kehendak Tuhan
Yang Maha Kuasa, oleh karena itu keberagaman perlu dikelola melalui pengembangan
Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat agar tercipta harmoni kebangsaan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pemerintah Kota Semarang juga telah mampu mewujudkan Kerukunan umat
beragama yaitu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling
pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran
agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kerukunan umat beragama tercipta berkat komunikasi yang intens antar tokoh dari
enam agama yang terwadahi dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan
komunikasi berkelanjutan antara tokoh agama, tokoh masyarakat dengan pemerintah yang
terwadahi dalam Paguyuban Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Petamas).
Pada tahun 2015 tidak terjadi konflik sosial/komunal yang berlatar belakang agama
baik intern umat beragama maupun antar umat beragama. Hal yang paling menonjol yang
perlu mendapat perhatian adalah tentang keberadaan tempat ibadah dan aktivitas-
aktivitasnya, pengaturan tentang pendirian tempat ibadah telah dituangkan dalam Peraturan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
84
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala DaerahDalam
Pemeliharaan KerukunanUmat Beragama, Pemberdayaan ForumKerukunan Umat
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
Pengelolaan kerukunan suku bangsa diwadahi dalam Forum Persaudaraan Bangsa
Indonesia (FPBI) yang anggota-anggotanya adalah tokoh-tokoh dari masing-masing suku
bangsa yang tinggal di Kota Semarang. Melaui forum ini apabila terjadi persoalan dalam
interaksi sosial antar suku secara komunal dapat dideteksi secara dini diselesaikan secara
dini pula, sehingga pada tahun 2015 tidak terdapat konflik sosial yang bersifat komunal
yang berlatar belakang suku/etnis. Program Pengembangan wawasan kebangsaan dari
sudut golongan mempunyai tujuan agar golongan-golongan masyarakat yang terwadahi
dalam Organisasi Kemasyarakatan keberadaanya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan
negara serta mengeliminir Organisasi Kemasyarakatan yang keberadaanya meresahkan
masyarakat.
Pengawasan terhadap Ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) telah dilakukan oleh
Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Dirjen Kesbangpol
Kementerian Dalam Negeri Nomor 220/3957 D.III tanggal 30 Nopember 2012 perihal
Penjelasan Status Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Melalui surat tersebut disampaikan
bahwa Pengurus dan anggota Ormas Gafatar pernah terlibat dalam Gerakan Al-Qiyadah Al-
Islamiyah yang telah dinyatakan sebagai Aliran Ajaran terlarang oleh Jaksa Agung melalui
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 116/A/J.A/11/2007 tentang Larangan
Kegiatan Aliran Ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah.
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PERSENTASE PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PILKADA MENCAPAI 75%
Capaian :
INDIKATOR KINERJA REALISASI
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TARGET REALISASI %
Pendataan dan Monitoring Partai Politik 12 bulan 12 bulan 12 bulani 100%
Pendidikan politik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang adalah pendidikan
politik secara luas, bukan hanya memberikan pemahaman tentang seluk beluk Pemilihan
Umum akan tetapi lebih ditekankan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap
etika berdemokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk penyampaian pendapat dimuka umum.
Pendidikan politik kepada masyarakat diarahkan untuk menguatkan Demokrasi Pancasila
yaitu demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat disetiap
penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi UUD 1945.
Program pendidikan politik masyarakat pada tahun 2015 diwujudkan berupa
sosialisasi, penyuluhan, forum diskusi dan seminar dengan sasaran aparatur pemerintah,
tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar sebagai pemilih pemula, pengurus ormas dan
pengurus parpol sebanyak 12 kegiatan. Kegiatan tersebut telah dapat memberikan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
85
pemahaman secara komprehensif tentang budaya politik bangsa Indonesia dan pentingnya
etika berpolitik dengan kebebasan dan keterbukaan yang bertanggungjawab.
Tahun 2015 adalah tahun penyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara
serentak di beberapa Kabupaten/Kota termasuk Kota Semarang, pendidikan politik bagi
masyarakat yang dilaksanakan selama tahun 2015 telah dapat memberikan kontribusi
terhadap stabilitas sosial politik pada saat tahap-tahap Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Semarang dilaksanakan. Selain itu pendidikan politik kepada masyarakat
menjelang pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Semarang Tahun 2015 dapat memberikan kontribusi angka partisipasi pemilih yaitu sebesar
65,95% meningkat lebih besar dibandingkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Semarang tahun 2010 sebesar 60,06%.
Dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun
2015, Pemerintah Kota Semarang turut serta memberikan dukungan dalam bentuk
sosialisasi secara visual dan verbal, penertiban atribut partai politik/calon Walikota dan
Wakil Walikota yang tidak sesuai ketentuan. Dengan upaya tersebut Pemerintah Kota
Semarang telah mampu memberikan fasilitas untuk suksesnya Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Semarang secara serempak tahun 2015.
Partai Politik sebagai infrastruktur politik yaitu sebagai bangunan bawah, atau mesin
politik informal atau mesin politik masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang
dibentuk atas dasar kesamaan social, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan lainnya.
Pemerintah Kota Semarang melaksanakan monitoring terhadap keberadaan Partai Politik
level Kota Semarang, yang termonitor adalah sebanyak 12 (dua belas) partai, 9 (sembilan)
partai politik diantaranya mendapatkan kursi di DPRD Kota Semarang.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012, kemudian
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik. Bahwa Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD diberikan Bantuan
Keuangan. Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik tersebut sebesar 60% harus
digunakan untuk pendidikan politik. Pada tahun 2015 menyalurkan bantuan keuangan
partai politik diberikan sebagai berikut :
DAFTAR BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KOTA SEMARANG TAHUN 2015
No Partai Politik Perolehan Suara Nilai
per Suara
Tatacara penghitungan bantuan
keuangan Besarnya Bantuan
(Rp)
1. PDIP 234.227 1.325 nilai per suara x Σ suara 310.350.775
2. GERINDRA 96.419 1.325 nilai per suara x Σ suara 127.755.175
3. DEMOKRAT 88.946 1.325 nilai per suara x Σ suara 117.853.450
4. PKS 64.485 1.325 nilai per suara x Σ suara 85.442.625
5. PKB 66.430 1.325 nilai per suara x Σ suara 88.019.750
6. PAN 55.614 1.325 nilai per suara x Σ suara 73.688.550
7. NASDEM 47.206 1.325 nilai per suara x Σ suara 62.547.950
J U M L A H 653.327 865.658.275
.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
86
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 213/2186/Polpum tanggal 1
September 2015 perihal penyaluran bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2015,
bahwa Partai Golkar dan PPP tidak diberikan Bantuan Keuangan Partai Politik mengingat
masih terdapat perselisihan internal di dalam Partai tersebut sampai dengan menunggu
putusan Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pada tahun
2015 Bantuan Keuangan untuk Partai Golkar dan PPP untuk sementara tidak diberikan.
Pelaksanaan program pendidikan politik masyarakat lainnya adalah kegiatan
Pengamanan Tidak Langsung (Pamtaksung) pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Semarang Tahun 2015. Pengamanan dilakukan terhadap personil, tempat,
dokumen dan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi
penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan tingkat Kota. Pelaksanaan pengamanan
tersebut melibatkan secara aktif anggota Linmas yang ditempatkan pada 2.465 TPS, Kantor
Kelurahan dan Kantor Kecamatan sebagai sekretariat Panitia Pemungutan Suara dan Panitia
Pemilihan Kecamatan.
Hasil yang dicapai dalam kegiatan Pamtaksung ini adalah telah terwujud keamanan
dan kelancaran personil penyelenggara, dokumen, tempat dan kegiatan pemungutan dan
penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015
sehingga tidak ditemui adanya gangguan yang menghambat proses pemungutan dan
penghitungan suara.
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PERAN DAN FUNGSI POLITIK LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 100%
Capaian :
INDIKATOR KINERJA REALISASI
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TARGET REALISASI %
Tingkat kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam
pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan
( Raperda dan Perda)
11 29 10 34,48%
Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang 50 50 50 100%
Prosentase Peraturan Daerah yang ditetapkan 50% 26,67%
- Jumlah Perda yang ditetapkan selama setahun 42 12 12 100
- Jumlah Raperda yang diusulkan 11 45 45 100
Jumlah Perda yang diusulkan / inisiatif DPRD 11 45 45 100
Jumlah Keputusan DPRD yang dibuat selama setahun 35 36 36 100
Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti 35 36 36 100
Jumlah unjuk rasa terhadap anggota DPRD kota Semarang 3 0 0 0
- Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD
- Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh DPRD
29 12 12 100
Pada tahun 2015, beberapa produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD berupa
Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD adalah sebagai berikut : jumlah Raperda yang
masuk dalam prolegda sebanyak Raperda 45 ditetapkan jadi Perda 12 Atau sekitar 26.67
%. Sedangkan pada tahun 2014, dari 42 Raperda yang masuk Prolegda telah berhasil
ditetapkan oleh DPRD menjadi perda sebanyak 11 Perda, atau sekitar 26%.
Terkait keputusan yang dikeluarkan DPRD, pada tahun 2015 DPRD telah
mengeluarkan keputusan sebanyak 36 keputusan dan semuanya telah ditindaklanjuti.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
87
Sedangkan pada tahun 2014, keputusan yang telah dikeluarkan DPRD sebanyak 35
keputusan.
Dalam rangka menunjang proses penetapan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD
tersebut di atas, DPRD telah melakukan kegiatan sidang/rapat seperti Paripurna, Komisi,
Pansus, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan
Guna meningkatkan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam
menghasilkan produk – produk hukum daerah, selama tahun 2015 DPRD telah dilakukan
kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 118 kali, dengan perincian, kunjungan
kerja sebanyak 50 kali, konsultasi ke pemerintah pusat sebanyak 58 kali, bimbingan teknis
sebanyak 8 kali dan menghadiri undangan sebanyak 2 kali. Sedangkan pada tahun 2014
DPRD telah melakukan kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 75 kali, dengan
perincian, kunjungan kerja sebanyak 31 kali, konsultasi ke pemerintah pusat sebanyak 37
kali, bimbingan teknis sebanyak 6 kali dan workshop sebanyak 1 kali.
JUMLAH PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA,
KONSULTASI, BINTEK DAN WORSHOP TAHUN 2014 DAN 2015
NO NAMA KEGIATAN PERJALANAN
DINAS JUMLAH KEGIATAN
2014 2015
1 Kunjungan Kerja 31 50
2 Kunsultasi ke Pemerintah Pusat 37 58
3 Bintek 6 8
4 Workshop 1 -
5 Undangan 1 2
Jumlah 75 118
Terkait dengan penyerapan aspirasi masyarakat, penyerapan aspirasi masyarakat oleh
DPRD dilakukan melalui reses dan hearing, penerimaan unjuk rasa dari masyarakat dan
penerimaan pengaduan masyarakat. Untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan
reses, pada tahun 2015 DPRD telah melakukan reses dan hearing sebanyak 3 kali.
Sedangkan pada tahun 2014 penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan hearing
telah dilakukan sebanyak 2 kali. Adapun penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan
melalui unjuk rasa. Pada tahun 2015, DPRD tidak menerima aspirasi masyarakat melalui
unjuk rasa, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 3 kali.
Terkait dengan pengaduan masyarakat, pada tahun 2015 jumlah pengaduan
masyarakat yang masuk ke DPRD sebanyak 12 pengaduan, dan telah berhasil
ditindaklanjuti sebanyak 12 pengaduan. Adapun pada tahun 2014, jumlah pengaduan
masyarakat yang masuk ke DPRD sebanyak 29 pengaduan, dan telah berhasil
ditindaklanjuti sebanyak 17 pengaduan.
TUJUAN 2 :
PENGEMBANGAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG
EFEKTIF DAN EFISIEN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD
GOVERNANCE YANG DIDUKUNG PENERAPAN E-GOVERNMENT MENUJU E-
CITY
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PERSENTASE ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN
PENERAPAN INFORMATION COMMUNICATION AND TECHNOLOGY (ICT)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
88
MELALUI ELECTRONIC GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KOTA SEMARANG MENCAPAI 75%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Penerapan e-procurement
(IKU)
Jumlah Pengadaan Barang melalui ULP
100%
430
100%
396
100%
355
100% 100% 100% 100%
Jumlah Pengadaan Barang melalui LPSE
430 396 355
Paket yang dilelang melalui e-
procurement 430 396 355
Optimalisasi Penyelenggaraan
Pengembangan SIM e-gov
(IKU)
ada ada ada 100%
Penerapan SIMPERDA dan
MONEV secara elektronik
(IKU)
ada ada ada 100%
Ketersediaan data dan
Informasi untuk perencanaan
dan pengendalian Pembangunan Kota, baik dari
jumlah, jenis maupun
akurasinya
95% 95% 95% 100% 95% 95% 100%
Terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Kota Semarang
terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pengadaan melalui peningkatan
keterbukaan/transparansi dalam pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi
informasi melalui pengadaan barang/jasa sistem E – Procurement sebagaimana
diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang
dan Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah.
Penggunaan sistem E – Procurement ini juga dimaksudkan untuk menghindari kontak
langsung antara Pokja ULP dengan rekanan yang mengikuti lelang dilingkungan
Pemerintah Kota Semarang sehingga diharapkan mampu meminimalisir terjadinya
kecurangan/permasalahan yang mungkin muncul dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah.
Pada tahun 2015, pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
yang untuk Pengadaan Jasa Konsultan dengan nilai HPS diatas Rp. 50.000.000,-
sedangkan Konstruksi, Pengadaan Barang dan Pengadaan Jasa Lainnya dengan nilai HPS
diatas Rp.200.000.000,- dilakukan dengan menggunakan sistem E – Procurement melalui
LPSE yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP). Jumlah
SKPD yang melakukan pelelangan melalui ULP pada tahun 2015 sebanyak 35 SKPD
dengan jumlah paket yang dilelangkan sebanyak 396 paket. Dari 396 paket tersebut yang
berhasil dilelangkan sebanyak 355 paket dan 13 paket mengalami gagal lelang. Sisanya
sebanyak 28 paket tidak memenuhi syarat administrasi.
Ke-13 Paket yang mengalami gagal lelang disebabkan karena waktu pelaksanaan
lelang yang tidak mencukupi (merupakan anggaran perubahan). Selain itu, paket yang
mengalami gagal lelang ini juga disebabkan karena tidak ada peserta yang mengajukan
penawaran serta tidak adanya peserta yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam
dokumen lelang. Sedangkan pada tahun 2014 Jumlah SKPD yang melakukan pelelangan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
89
melalui Unit Layanan pengadaan (ULP) sebanyak 31 SKPD dengan jumlah yang
dilelangkan sebanyak 430 paket, dengan perincian bahwa 417 paket selesai lelang, dan
sisanya yang sebanyak 13 paket mengalami gagal lelang.
Sebagai sarana pendukung dalam peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa, pada
tahun 2015 telah disusun buku pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebanyak 60 buku yang didistribusikan kepada
semua SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dan 150 buku Analisa Harga
Satuan Bahan dan Upah untuk kegiatan pembangunan (Konstruksi).
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MENCAPAI 100%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Pelaksanaan Musrenbang
tingkat Kota 1 1 1 100%
Pelaksanaan Musrenbang
tingkat Kecamatan 16 16 16 100%
Pelaksanaan Musrenbang
tingkat Kelurahan 177 177 177 100%
Tingkat partisipasi komponen
masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat ketersediaan pranata
perencanaan program
pembangunan ekonomi
3 dok 2 dok 2 dok 100,00% 10 dok 15 dok 150,00%
Tingkat ketersediaan pranata
perencanaan program
pembangunan Sosial dan Budaya
8 5 9 180,00% 25 37 148,00%
Tingkat ketersediaan pranata
perencanaan program pembangunan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
18 5 5 100,00% 25 30 120,00%
Tingkat ketersediaan pranata
tata ruang kota dan kawasan-
kawasan khusus kota
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ketersediaan Pranata
Perencanaan Pembangunan dan
Pengembangan Fasilitas Kota
3 3 3 100,00% 15 28 186,67%
Kapasitas Kelembagaan dan
Personil Perencana Pembangunan Daerah Kota
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat ketersediaan data
statistik pembangunan daerah 2% 2,00 2,00 100,00% 10,00 10,00 100,00%
Tersedianya Dokumen
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah,
Tahunan (Indikator Tambahan
dari IKU)
ada ada ada 100% ada ada 100%
Kesesuaian Jumlah Program
yang dilaksanakan pada RPJMD dengan RKPD (IKU)
85%
Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan adalah pendekatan partisipatif yang bertujuan untuk mendorong peran serta
masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Partisipasi
tersebut terwadahi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Untuk penyusunan RKPD, tiap tahun diselenggarakan Musrenbang yang dilaksanakan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
90
secara berjenjang mulai dari Rembug Warga, Musrenbang di tingkat kelurahan,
Musrenbang di tingkat kecamatan dan Musrenbang di tingkat kota. Untuk memberikan
pedoman bagi pelaksanaan Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang
Kecamatan untuk penyusunan RKPD tahun 2017, disusun Peraturan Walikota Semarang
Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2017.
Sejak tahun 2013, Musrenbang telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi
untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan hasil Musrenbang. Total
seluruh usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang tahun 2015 sebanyak 5.985
usulan. Dari jumlah usulan tersebut, sebanyak 4.113 usulan atau 68,72% telah
direalisasikan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan dan SKPD teknis. Jumlah
tersebut menurun dibandingkan persentase di tahun perencanaan 2014 yang mencapai 78%.
Penurunan ini antara lain terkait dengan aturan tentang hibah dan bantuan sosial di Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
RKPD Kota Semarang Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahun 2016
yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025,
terutama berfokus pada prioritas sasaran program pada tahapan periode lima tahun ketiga.
Hal ini dilakukan karena belum tersusunnya RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.
Dokumen RKPD 2016 ini menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. RKPD Kota
Semarang Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.
Sedangkan untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan pada Perubahan
APBD Tahun 2015, disusun RKPD Perubahan Tahun 2015 yang ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Semarang Tahun 2015.
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung pelaksanaan
pembangunan di Kota Semarang, yang terdiri dari :
1) Kajian/dokumen perencanaan ekonomi:
(a) Dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi (RIPE)
(b) Penyusunan Panduan Manajemen Kewirausahaan bagi Pengembangan
UMKM
(c) Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) tentang pengembangan
perekonomian Kota Semarang
2) Kajian/dokumen perencanaan sosial budaya dan pemerintahan:
(a) Draft Peraturan Walikota Semarang tentang rencana Aksi Daerah Kota
Layak Anak (RAD KLA)
(b) Fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) yang antara lain menghasilkan Dokumen Strategi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
91
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) 2016-2020 dan Laporan
Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
(c) Dokumen Kajian Pendidikan Untuk Semua (PUS)
(d) Koordinasi Pendampingan Kegiatan Perencanaan Penganggaran
Responsif Gender (PPRG)
3) Kajian/dokumen perencanaan infrastruktur:
(a) Dokumen pemutakhiran (review) Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota
Semarang Tahun 2015-2019
(b) Dokumen Study Integrasi Pasar Johar
(c) Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh, antara lain melalui program
Kampung Bahari Tambak Lorok, program Penataan Lingkungan
Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), program Neighborhood
Upgrading and Shelter Project (NUSP), Program Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman (P2KKP).
SASARAN 3 :
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KOTA SEMARANG
Capaian :
INDIKATOR KINERJA REALISASI
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TARGET REALISASI %
Pembentukan Pejabat PPID dari SKPD (IKU) ada ada ada 100%
Pemerintah Kota Semarang terus melakukan keterbukaan informasi dalam rangka
mendukung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hal itu bisa dilihat dari diadakannya
Forum Koordinasi PPID yang telah dilakukan sebanyak 2 kali pada tahun 2015. Hal
tersebut dilakukan tentunya agar sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik ini bisa
diterima, diketahui dan dipahami oleh seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kota
Semarang dan bagi masyarakat khususnya. Pada tahun 2015 ini, Pemerintah Kota
Semarang mendapat Juara II Komisi Informasi Award 2015 Tingkat Propinsi Jawa Tengah.
TUJUAN 3 :
PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH YANG
POTENSIAL DAN KREATIF DENGAN TIDAK MEMBEBANI RAKYAT.
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) SEBESAR 12,5% PERTAHUN
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD)
(IKU)
1.158.137.854.383 1.244.594.020.738 1.244.594.020.738 112,42%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
92
Indikator Kinerja Realisasi Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Rasio Pendapatan Asli
Daerah dibanding
dengan Volume seluruh pendapatan (IKU)
26,1 27,10 37,83 139,59% 27,10 37,83 139,59%
Meningkatkan
Pendapatan Daerah 3.185.786.667.455 3.263.824.536.000 3.390.172.448.717 103,87%
Adapun pendapatan daerah ditarget sebesar Rp.3.263.824.536.000 dan realisasinya
sebesar Rp. 3.390.172.448.717 atau sekitar 103,87 persen. Jika dibandingkan pendapatan
daerah tahun 2014 yang sebesar Rp.3.185.786.667.455, maka realisasi pendapatan daerah
tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 6,35 persen.
Salah sumber Pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2015
(PAD) Kota Semarang adalah sebesar Rp. 1.244.594.020.738, dengan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebesar itu, maka tingkat kemandirian daerah Pemerintah Kota Semarang
Tahun 2015 sebesar 36,35 persen. jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) tahun 2014 yang sebesar Rp.1.158.137.854.383,- maka Pendapatan Asli Daerah
tahun 2015 ini mengalami peningkatan sebesar 7,31 persen.
Pajak daerah adalah merupakan penyumbang terbesar dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Pada tahun 2015 Pajak Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah sebesar
Rp. 816.208.853.784,- atau sekitar 66,30 persen dari PAD. Penerimaan pajak daerah tahun
2015 ini jika dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah tahun 2014 yang sebesar
Rp.791.764.929.686,- mengalami kenaikan sebesar 4,08 persen.
Terkait dengan objek pajak PBB. Pada tahun 2015 jumlah objek PBB sebanyak
496.716 objek pajak . Sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 490.305 objek pajak. Adapun
Terkait dengan wajib pajak, jumlah wajib pajak daerah tahun 2015 sebanyak 881.469
(belum termasuk BPHTB) wajib pajak. Adapun pada tahun 2014 jumlah wajib pajak
daerah sebanyak 921.313 wajib pajak. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak sesuai
dengan ketentuan waktu pembayaran yaitu sebelum jatuh tempoadalah sebanyak 439.527
wajib pajak, atau sekitar 49,4 persen.
Sumber APBD yang lain selain Pendapatan Asli Daerah adalah bersumber dari dana
perimbangan. Pada tahun 2015. Dana perimbangan ditargetkan sebesar
Rp.1.306.428.964.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.270.371.271.674,-, yang terdiri dari
Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1.126.847.634.000,- Dana Alokasi Khusus (DAK)
sebesar Rp.46.661.150.000, dana bagi hasil pajak sebesar Rp. 95.124.155.500,- dan dana
bagi hasil bukan pajak sebesar Rp.1.738.332.174,-.
Adapun pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah pada tahun
2015 sebesar Rp. 875.207.156.305,- ,yang terdiri dari bagi hasil pajak provinsi dan pemda
lain sebesar Rp. 432.645.344.655,- , dana penyesuaian dan dana dana otonomi khusus
sebesar Rp. 355.298.952.000,- , bantuan keuangan provinsi sebesar Rp. 66.532.836.650,-
serta dana insentif daerah sebesar Rp.20.730.023.000,-. Adapun pada tahun 2014,
pendapatan yang bersumber bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar sebesar
Rp.752.881.422.793,- ,yang terdiri dari bagi hasil pajak provinsi dan pemda lain sebesar
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
93
Rp. 399.557.971.017,-, dana penyesuaian dan dana dana otonomi khusus sebesar
Rp.283.917.499.000,- , serta bantuan keuangan provinsi sebesar Rp.69.405.952.776,-
NO JENIS
PENDAPATAN ANGGARAN 2015 REALISASI 2015 SELISIH
PERSEN
TASE REALISASI 2014
1. Pendapatan Asli
Daerah. 1.107.053.257.000 1.244.594.020.738 137.540.763.738 112,42 1.158.137.854.383
2. Dana
Perimbangan 1.306.428.964.000 1.270.371.271.674 (36.057.692.326) 97,24 1.274.767.390.279
3. Lain-lain
Pendapatan yang
Sah.
850.342.315.000 875.207.156.305 24.864.841.305 102,92 752.881.422.793
Jumlah
Pendapatan Daerah.
3.263.824.536.000 3.390.172.448.717 126.347.912.717 103,87 3.185.786.667.455
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DALAM PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN MENCAPAI 25 %
Capaian :
INDIKATOR KINERJA REALISASI
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TARGET REALISASI %
Peningkatan Rasio Kemandirian Keuangan dalam Pembiayaan
Pembangunan ( IKU) 36,35% 36,35 36,35 100
Tingkat kemandirian daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015 sebesar 36,35
persen. Hasil ini dihitung dari Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Total Pendapatan
Daerah Kota Semarang Tahun 2015.
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH DENGAN
PENEKANAN PADA KETERSEDIAAN DATA ASET YANG AKURAT DAN
PENGAMANAN ASET DAERAH SEBESAR 100%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Sosialisasi penyusunan
neraca aset 1 keg 1 keg 1 keg 100%
Sosialisasi pengelolaan
Barang Milik Daerah 1 keg 1 keg 1 keg 100%
Tingkat ketersediaan data
aset pemerintah daerah 92 100 100 100% 100 100 100
Tingkat akurasi hasil
inventarisasi aset pemerintah daerah
100 100 100 100% 100 100 100
Terkait dengan pendataan aset Pemerintah Kota Semarang terutama aset tanah, pada
tahun 2015 aset tanah yang terdata sebanyak 3.813 bidang. Dari jumlah tersebut yang sudah
bersertifikat sebanyak 2.079 bidang atau sekitar 64,22%,. Adapun pada tahun 2014, aset
tanah yang terdata sebanyak 3.794 bidang, dari jumlah tersebut yang telah bersertifikat
sebanyak 2.076 bidang atau sekitar 63,8%.
Terkait dengan penghapusan aset, jumlah aset yang dihapus pada tahun 2015 terdiri
dari kendaraan operasional dinas sejumlah buah ,asset gedung sejumlah 62 buah serta
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
94
peralatan mesin dan kantor sejumlah 3.847 buah penghapusan asset tersebut dilakukan
karena sudah tidak dapat digunakan untuk mendukung operasional dinas pada SKPD.
Terkait dengan pengelolaan barang milik daerah (BMD), pada tahun 2015 telah
dilaksanakan kegiatan survey kebutuhan barang milik daerah (BMD) dan cheking
distribusi barang milik daerah (BMD) yang hasilnya berupa 15 buku survey kebutuhan
barang milik daerah (BMD) dan 15 buku cheking distribusi barang milik daearh (BMD).
Sebagai tindaklanjut atas kegiatan survey kebutuhan barang milik daerah (BMD), pada
tahun 2015 telah dilakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kerja
dilingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas Pimpinan Daerah yang tertuang dalam
dokumen berupa 25 buku Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun
2016.
Adapun untuk meminimalisasi terjadinya resiko atas penggunaan kendaran dinas,
pada tahun 2015 semua kendaraan dinas dan asset gedung kantor roda 4 dan asset gedung /
kantor milik pemerintah Kota Semarang telah diasuransikan kepada penjamin asuransi
yang tertuang dalam 2 dokumen perjanjian asuransi.
SASARAN 4 :
TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH DENGAN OPINI
WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
Capaian :
INDIKATOR KINERJA REALISASI
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TARGET REALISASI %
Opini dari BPK RI WTP
(untuk Laporan
Keuangan 2013)
WTP WDP
(untuk Laporan
Keuangan 2014)
Mempertahankan Pencapaian Laporan Keuangan Wajar
Tanpa Pengecualian (Tambahan Indikator dari IKU) WTP
(untuk Laporan
Keuangan 2013)
WTP WDP
(untuk Laporan
Keuangan 2014)
Persentase Aset Milik Daerah yang sudah terdata dan
memiliki bukti Penguasaan Aset (Tambahan Indikator dari
IKU)
63,8 64,22 64,22 100
Disisi lain, terkait dengan pemeriksaan secara eksternal yang dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2014,
Pemerintah Kota Semarang belum mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). Untuk LKPD tahun 2014 Pemerintah Kota Semarang mendapat opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Sebagai langkah menuju pemerintahan yang baik dan bersih, Pemerintah Kota
Semarang khususnya Inspektorat Kota Semarang membentuk Unit Pengendali Gratifikasi
(UPG) sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Sesuai tujuan yang
tertuang dalam Perwal tersebut, maka diharapkan sebagai Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) daerah dapat mengantisipasi pencegahan adanya tindak gratifiksasi,
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Adapun
laporan penerimaan gratifikasi tahun 2015 yang masuk ke Inspektorat sebanyak 69 laporan,
dan semuanya telah ditindaklanjuti dengan melaporkan/ mengirimkannya ke KPK .
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
95
.
TUJUAN 4 :
PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR YANG PROFESIONAL, BERSIH,
BERETIKA, DAN BERWIBAWA SERTA ANTI KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME DALAM RANGKA MENUNJANG TATA PENGELOLAAN
PEMERINTAHAN YANG BAIK YANG DIDUKUNG OLEH KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA
PENGEMBANGAN KERJASAMA DAERAH DENGAN BERBAGAI PIHAK BAIK
TINGKAT LOKAL, NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL.
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PERSENTASE KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAN
PEMERINTAHAN GUNA MEWUJUDKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENCAPAI 90%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Penataan Birokrasi sesuai PP no
41 tahun 2007 sesuai sesuai sesuai 100
Tingkat kemantapan kerjasama
pembangunan dengan domain
pemerintah daerah, swasta dan masyarakat
100 100 100 100 100 100 100
Penyusunan Kajian Kelembagaan 9 dok 3 dok 9 dok 100
Jumlah SKPD yang telah
menyusunAnalisis Jabatan dan
ABK (IKU)
2 10 5 50
Jumlah PNS yang mengikuti
Bintek, workshop, pelatihan, atau pendidikan selama setahun (IKU)
532 orang 1055
orang
1055
orang 100
Persentase Jabatan Sturuktural
yang telah terisi ( IKU) 91,4% 95% 91,4% 95
Jumlah PNS yang terkena kasus
hukum dan menerima Hukuman Disiplin (IKU)
45 kasus 35 kasus 45 kasus 133
Tersedianya pranata dalam
peningkatan organisasi / kelembagaan penyelenggaraan
pemerintahan.
100% 100% 100% 100 100 100 100
Peningkatan kualitas pelayanan
publik melalui tertib administrasi
ketatalaksanaan
100% 100% 91,66% 91,66 91,66 91,66 100
Peningkatan program pemacu
PAN dan tertib administrasi
kepegawaian Setda dan Sekretariat DPRD
100% 100% 88,83% 88,83 88,83 88,83 100
Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
sesuai dengan standar pelayanan
100% 95,00% 100,00% 105,26 95,00 100,00 105,26%
Terlaksananya rintisan kelurahan
sebagai SKPD 40 kelurahan 10 10 48 48 10 48 48
Aspek Penataan Kelembagaan Daerah ini pengukuran kinerjanya difokuskan pada
Pengisian Struktur Jabatan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007,
dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi,
serta keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
96
Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Semarang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 11, 12, 13, 14 dan 15 Tahun 2008 tentang Struktur
Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang, yang penyusunannya mengacu Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
Jika dilihat dari Rasio Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi, maka dapat
dikatakan bahwa tingkat capaiannya belum mencapai 100 %. Hal ini disebabkan karena
terjadinya pergeseran dan perubahan struktur organisasi serta adanya pejabat yang purna
tugas, sehingga memerlukan penyiapan secara lebih matang dalam penempatan pejabat
sesuai dengan eselon dan fungsi organisasi.
Sementara itu jika dilihat dari indikator keberadaan jabatan fungsional dalam struktur
organisasi SKPD, sesuai Peraturan Daerah tersebut, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Kota Semarang semua terdapat struktur jabatan fungsional. Namun belum semua dapat
terisi mengingat hal ini juga sangat tergantung dengan ketetapan mengenai jabatan
fungsional itu sendiri.
Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi ketatalaksanaan, pada tahun 2015
telah dilakukan kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayanan Publik (SPP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. SPP sejumlah 4, dan SOP
sejumlah 7. Sedangkan dalam rangka pengelolaan dan peningkatan tertib administrasi
kepegawaian di lingkungan Skretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dilaksanakan
penyusunan formasi, peta jabatan, pelayanan pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala, penyusunan DUK PNS dan lainya yang berkaitan dengan administrasi
kepegawaian sebanyak 42 dokumen (realisasi 100%.)
Pada tahun 2015 terdapat 45 rekomendasi laporan hasil pemeriksaan kasus dari
Inspektorat yang seluruhnya telah ditindak lanjuti dengan menerbitkan SK penjatuhan
hukuman disiplin yang meliputi 23 hukuman kategori ringan, 11 hukuman kategori sedang,
11 hukuman kategori berat.
NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 TAHUN 2015
1 Jumlah PNS yang melakukan pelanggaran 45 orang 45 orang
2 Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin
a. Ringan 26 orang 23 orang
b. Sedang 8 orang 11 orang
c. Berat 11 orang 11 orang
Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2015
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE KAPASITAS BIROKRASI DAN
PROFESIONALISME APARAT DENGAN PENEKANAN PADA PERUBAHAN SIKAP
DAN PERILAKU APARAT PEMERINTAH DAERAH YANG BERMORAL,
BERETIKA, DAN BERWIBAWA SERTA ANTI KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME, RESPONSIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 75%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Pra
Jabatan 100% 100%
408 orang
100%
408 orang
100%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
97
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Jumlah diklat teknis fungsional yang
diselenggarakan 8 keg 11 keg 11 keg 100%
Jumlah diklat teknis fungsional yang
dibutuhkan 4 keg 12 keg 12 keg 100%
Penyelenggaraan Diklat Prajab Gol I, II / III
Honorer 100 365 orang 365 orang 100% 365 orang 365 orang 100,00%
Pengiriman Diklat Pim Tk II dan III dan
Diklat Teknis dan Fungsiomal - 193 orang 193 oang 100%
Diklat Prajab Gol I, II dan III Umum 600 600 43 100,00% 2.916 876 100,00%
Meningkatkan kompetensi teknis dan
fungsional 30 30 180 600,00% 150 420 280,00%
Meningkatnya profesionalisme dalam
pelaksanaan manajemen kepegawaian
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku secara 90% dalam waktu 5 tahun perencanaan
100 100,00 102,14 102,14% 100,00 102,14 102,14%
Persentase jumlah aparatur pemerintah
kecamatan dan kelurahan yang telah
mendapatkan pendidikan dan pelatihan
teknis
85 90,00 90,00 100,00% 90,00 90,00 100,00%
Jumlah kelurahan yang berprestasi 3 3 3 100 15 15 100
Rasio Jumlah Standart Pelayanan Minimal
(SPM) yang telah dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota (IKU)
100% 100% 100% 100%
Pelaksanaan AKD 1 keg 1 keg 1 keg 100%
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia PNS terus dilakukan demi
terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, untuk mendukung hal tersebut Pemerintah
mengeluarkan kebijakan peningkatan kompentensi yaitu Undang-Undang No. 43 Tahun
1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP 101/ 2000 Tentang Diklat Jabatan PNS.
Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, Menpan menerbitkan Surat
Keputusan No. 81/ 1993 yang merumuskan suatu pedoman umum dalam pelaksanaan
pelayanan umum. Secara garis besar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur PNS
adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat (excellent service for
people).
Menyadari hal tersebut, peningkatan kualitas Aparatur dalam rangka penyelenggaraan
urusan pemerintahan akan terus ditingkatkan.Potensi Sumber daya manusia Aparatur
Pemerintah Kota Semarang secara kuantitatif per 31 Desember 2015 sejumlah 14.417
dengan komposisi berdasarkan kualifikasi pendidikannya adalah sebagai berikut :
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PNS
(ORANG)
PERSENTASE
(%)
1 S-3 4 0,027
2 S-2 1.172 8,12
3 S-1 8.148 56,51
4 D-3 953 6,61
5 D-2 716 4,96
6 D-1 111 0,76
7 SLTA 2.638 18,29
8 SLTP 424 2,94
9 SD 251 1,74
JUMLAH 14.417 100%
Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2015
Tabel tersebut diatas menunjukkan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam
meningkatkan pendidikan dan kualitas Pegawai tahun 2015 dengan komposisi berdasarkan
kualifikasi pendidikan terdapat peningkatan pendidikan pegawai pada latar pendidikan S.1
sebesar 54,93% menjadi 56,51% dari total keseluruhan pegawai dan pegawai dengan latar
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
98
pendidikan SMA terdapat penurunan sebesar dari 18,62% menjadi 18,29% Sedangkan
untuk S.2 dan S.3 merupakan bagian terkecil dari komposisi pegawai Pemerintah Kota
Semarang berdasar pendidikan namun juga mengalami peningkatan, pada S.2 dari 7,90%.
menjadi 8,12%.
a) Ijin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Ijin belajar adalah upaya nyata Pemertintah Kota Semarang dalam meningkatkan
kualitas SDM Aparaturnya dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan pendidikan akademisnya
dilembaga pendidikan yang sudah terakreditasi di wilayah Kota Semarang, dan
dilaksanakan diluar jam kerja. Selanjutnya Ujian Penyesuaian Ijazah merupakan
kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang untuk menyesuaikan
ijazah akademisnya dengan golongan kepangkatan melalui ujian/seleksi. Bagi PNS yang
lulus ujian penyesuaian ijazah, golongan kepangkatannya dapat diusulkan sesuai dengan
ijazah akademis yang dimilikinya.
Tahun 2015 Pemertintah Kota Semarang melaksanakan ujian penyesuaian ijazah
dengan peserta 315 PNS. PNS yang dinyatakan lulus 308 dan tidak lulus sejumlah 7 PNS,
dengan rincian sebagai berikut :
No Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Hasil Ujian
Lulus Tidak Lulus
1 S-2 - - -
2 S-1 278 272 6
3 D-3, D-2, SMA 30 29 1
4 SMP 7 7 -
Jumlah 315 308 7
Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2015
b) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Di dalam meningkatkan kualitas SDM, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai peran
penting untuk membantu mengembangkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Sumber
Daya Manusia memiliki posisi sangat strategis dalam organisasi, artinya manusia
memegang peranan penting dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan dan kondisi
yang lebih baik. Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,
keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional
dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai. Mengingat hal tersebut, pembangunan
SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil,
kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan,
mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu
pelaksanaan pembangunan nasional.
Pendidikan dan pelatihan merupakan proses transformasi kualitas SDM aparatur yang
menyentuh 4 dimensi utama, yaitu : spiritual, intelektual, mental dan phisikal. Perubahan
mutu keempat dimensi tersebut ditujukan untuk mewujudkan sosok aparatur yang memiliki
jatidiri sebagai PNS, abdi negara dan abdi masyarakat dengan komitmen integritas dan
kemampuan profesional yang tinggi dalam mengemban tugas kepemerintahan dan
kepelayanan pada masyarakat. Selain itu motivasi kerja aparatur Pemerintah perlu lebih
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
99
ditumbuh-kembangkan melalui pelatihan motivasi sehingga visi dan misi organisasi dapat
tercapai.
Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang melaksanakan dan mengirimkan peserta
Diklat sebagai berikut :
1) Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional dengan target sebanyak 193 orang dan realisasi
sebanyak 193 orang (100%);
2) Penyelenggaraan Diklat teknis/Fungsional sebanyak 11 jenis diklat dengan target
peserta 523 orang dan realisasi 523 orang (100%);
3) Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dengan target sebanyak 94 orang.
Adapun realisasinya adalah pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II ke Badan
Diklat Provinsi Jawa Tengah sejumlah 4 orang, penyelenggaraan melalui pola
kemitraan antara Pemerintah Kota Semarang dengan Badan Diklat Provinsi Jawa
Tengah untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III sejumlah 30 orang dan Diklat
Kepemimpinan Tingkat IV sejumlah 60 orang (100%).
4) Penyelenggaraan Diklat prajabatan Golongan I, II dan III sebanyak 408 orang PNS
(realisasi 100%) terdiri atas CPNS Golongan III dari dari pelamar umum sejumlah 43,
dan CPNS Golongan III, II dan I dari Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) sejumlah 365
orang.
Pelaksanaan Diklat pada Pemerintah Kota Semarang tersebut diatas hasil kinerjanya
secara garis besar adalah sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014 TAHUN 2015
1 Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat
Kepemimpinan 102 orang 94 orang
2 Jumlah Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang 2.028 2.028
3 Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan - 100%
a. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan - 408
b. Jumlah CPNS Pemerintah Kota Semarang 408 75
4 Jumlah diklat teknis fungsional yang diselenggarakan 8 11
5 Jumlah diklat teknis fungsional yang dibutuhkan 4 12
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan dan pelatihan bagi alumni
pendidikan dan pelatihan juga dilaksanakan evaluasi baik Diklat struktural maupun diklat
teknis untuk memperoleh informasi tentang kekurangan, kelemahan dan kekuatan sebagai
bahan masukan untuk perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan di lingkungan
Pemerintah Kota Semarang.
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PERSENTASE SINERGITAS HUBUNGAN ANTARA PUSAT
DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENCAPAI 75%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Persentase pelaksanan
kegiatan Hubungan Antar
Lembaga
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ketersediaan pranata
kerjasama antar pemerintah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
100
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
daerah, antara lembaga /
institusi
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk
memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Kerjasama antar daerah merupakan syarat
penting untuk mengembangkan potensi yang ada. Kerjasama juga digunakan untuk
mensinkronkan program program pembangunan dengan Kota/Kabupaten lain, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat . Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang telah
melakukan beberapa kerjasama seperti kerjasama antar Pemerintah Daerah Anggota
Kedungsepur, Anggota Apeksi, serta kerjasama City Net, City Net – Indonesia, dan Sister
City.
Jumlah Perjanjian Kerjasama, MoU dan LoI yang masih berlaku sampai dengan
tahun 2015 sebanyak 89 buah.
SASARAN 4 :
MENINGKATNYA PERSENTASE SISTEM PENGAWASAN INTERNAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Penyusunan Buku Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan 1 buku 1 buku 1 buku 100%
Jumlah produk hukum yang
ditetapkan melalui Perda maupun Perwal :
(buku yang dicetak)
LD 4.500 4.500 4.500 100,00% 4500 buku
selama 5 tahun
(22500 buku)
22.500 100,00%
BD 2.350 2.350 2.350 100,00% 2350 buku
selama 5 tahun
(11750 buku)
11.750 100,00%
Jumlah sosialisasi peraturan
Perundang-undangan 17 17 17 100 17 17 100
Tindak lanjut dari peraturan
perundang-undangan yang lebih
tinggi
5 5 5 100 5 5 100
Pada tahun 2015, beberapa produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD berupa
Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD adalah sebagai berikut : jumlah Raperda yang
masuk dalam prolegda sebanyak Raperda 45 ditetapkan jadi Perda 12 Atau sekitar 26.67
%. Sedangkan pada tahun 2014, dari 42 Raperda yang masuk Prolegda telah berhasil
ditetapkan oleh DPRD menjadi perda sebanyak 11 Perda, atau sekitar 26%.
Disamping produk hukum daerah yang telah dikeluarkan oleh DPRD sebagaimana
tersebut diatas, Produk hukum daerah juga dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang.
Beberapa produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang pada
tahun 2015 berupa Peraturan Walikota sebanyak 30 peraturan dan untuk Keputusan
Walikota sebanyak 375 keputusan. Sedangkan pada tahun 2014, Pemerintah Kota
Semarang telah menerbitkan Peraturan Walikota sebanyak 45 peraturan dan Keputusan
Walikota sebanyak 604 keputusan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
101
JUMLAH PRODUK PERATURAN WALIKOTA DAN KEPUTUSAN WALIKOTA
TAHUN 2014 S/D 2015
NO NAMA PRODUK HUKUM 2014 2015
1 Peraturan Walikota 45 30
2 Keputusan Walikota 604 375
Agar produk produk hukum yang telah dikeluarkan baik oleh DPRD dan Pemerintah
Kota Semarang, maupun oleh DPR dan Pemerintah Pusat dapat diketahui dan diakses oleh
masyarakat secara luas, maka produk produk hukum tersebut perlu disosialisasikan
kepada masyarakat. Sosialisasi Produk Hukum Dokumentasi dan Publikasi Peraturan
Perundang-undangan melalui kegiatan pembuatan Buku Himpunan Peraturan Perundang-
undangan, Himpunan Keputusan Walikota, Lembaran Daerah (LD) lepas atas Peraturan
Daerah dan Berita Daerah (BD) lepas atas Peraturan Walikota, CD Paparan Himpunan
Peraturan Daerah, Leaflet Produk Hukum dan pembelian buku-buku hukum untuk Pustaka
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan penyebarluasan Produk Hukum
kepada setiap SKPD, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain se-Jawa Tengah.
Sedangkan dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) telah dilakukan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(JDIH) kepada semua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Evaluasi terhadap 32 Unit Penunjang Jaringan (UPJ) di Kecamatan/Kelurahan
sebanyak masing-masing 1 (satu) kali kegiatan. Melalui program pencarian hukum yang
kegiatannya guna mempercepat dan mempermudah dalam pencarian informasi Produk
Hukum selain itu ada juga Kegiatan yang dilakukan meliputi Sosialisasi Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (DBHCHT) yang dilaksanakan di Tingkat Kota
Semarang dan diikuti 200 peserta.
SASARAN 5 :
PERSENTASE PENINGKATAN HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA SWASTA,
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA LAIN, PROVINSI, PUSAT DAN
LUAR NEGERI 75%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Jumlah Pihak Ketiga yang bekerjasama
dengan Pemerintah Kota Semarang 100% 100% 100% 100%
Jumlah koordinasi negara yang
bekerjasama dengan Pemerintah Kota
Semarang
100% 100% 100% 100%
Jumlah rapat koordinasi Pihak Ketiga
yang bekerjasama dengan Pemerintah
Kota Semarang
100% 100% 100% 100%
Dokumen Evaluasi Kerjasama Pihak
Ketiga 100% 100% 100% 100%
Tersusunnya database kerjasama 100% 100% 100% 100%
Anggota Kedungsepur, anggota Apeksi,
SKPD Kota Semarang 100% 100% 100% 100%
Jumlah kunjungan kerja luar negeri /
dalam negeri 100% 100% 100% 100%
Jumlah daerah yang bekerjasama
dengan Pemerintah Kota Semarang 100% 100% 100% 100%
Tersedianya data pertanahan yang valid 100% 100% 100% 100%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
102
Jumlah perjanjian/ kerjasama kemitraan
pemerintah kota di berbagai bidang
pembangunan
8 8 9 112,50% 40 89 222,50%
Ketersediaan pranata Penyertaan
Modal PDAM Kota Semarang 100% 100% 100% 100%
Ketersediaan pranata kerjasama antar
pemerintah daerah, antara lembaga /
institusi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah Perjanjian / Kerjasama
Kemitraan Pemerintah Kota di berbagai Bidang Pembangunan (Tambahan
Indikator dari IKU)
15 8 9 112,50% 40 89 222,50%
Jumlah kegiatan kerjasama kemitraan
pembangunan antara pemerintah kota
dengan lembaga/pemerintah daerah (kegiatan/dialog/workshop/pameran/dll)
10 10 8 80,00% 50 48 96,00%
Mengingat berbagai keterbatasan yang ada di setiap daerah maka hubungan
kerjasama antar daerah menjadi sangat penting. Kerjasama antar daerah yang baik
merupakan prasyarat untuk terbentuknya sinergitas dan sinkronisasi program-program
pembangunan secara menyeluruh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kerja sama dilakukan antar pemerintah daerah baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang telah melakukan beberapa kerjasama seperti
kerjasama antar Pemerintah Daerah Anggota Kedungsepur, Anggota Apeksi, serta
kerjasama City Net, City Net – Indonesia, dan Sister City. Hasil yang dicapai dalam
kerjasama Kedungsepur pada tahun 2015 antara lain :
1. Merevisi kembali Draft Promosi, Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan se Wilayah
KEDUNGSEPUR
2. Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama Bidang Pariwisata Tingkat
BAKORWIL I Provinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Demak, dengan hasil yaitu telah
ditandatangani 1 naskah Perjanjian Kerjasama tentang Promosi, Pemasaran
Pariwisata Dan Kebudayaan Se wilayah KEDUNGSEPUR
3. Pada bulan Oktober 2015 Dinas Pariwisata se wilayah Kedungsepur mengikuti
pameran di Kabupaten Demak
Adapun terkait dengan kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
(APEKSI), pada tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang telah mengikuti kegiatan APEKSI
sebagai berikut :
1. Rakerkomwil III APEKSI Tahun 2015 di Kota Bandung pada tanggal 23-25 April
2015 dengan tema “ Inovasi Daerah Sebagai Upaya Percepatan Pembangunan Dan
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2015 tentang Pemerintahan”
2. Rakernas APEKSI Tahun 2015 di Kota Ambon pada tanggal 5 – 7 Mei 2015 dengan
tema “Optimalisasi Kemaritiman Nasional Dalam Rangka Mendorong
Pembangunan Infrastruktur Kota dan Kota Pantai”
3. Rapat Kerja Teknis Apeksi Tahun 2015 di Jakarta Barat pada tanggal 21 – 23
Oktober 2015 dengan tema “ Implementasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Daerah”
4. Rapat Teknis Komwil III Apeksi Tahun 2015 di Kota Cirebon, Jawa Barat pada
tanggal 24 November 2015 dengan acara membahas rencana pelaksanaan Rakor
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
103
Komwil III Apeksi tahun 2015 sebagai salah satu program kerja Komwil III Apeksi
tahun 2015.
Sehubungan dengan program Citynet, Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu
anggota CITYNET pada tahun 2015 menghadiri the 33rd
Executive Committee and
International Seminar pd tgl 5 – 7 Oktober 2015 dan the 3rd
CityApp pd tgl 7 – 8 Oktober
2015 di Kab. Sidoarjo.
CITYNET-Indonesia merupakan wahana jejaring antar stakeholder pembangunan
perkotaan yang bertujuan untuk membangun komunikasi dan pertukaran best practices
dalam proses pembangunan daerah. Adapun kegiatan Citynet Indonesia tahun 2015 ini
yaitu Short Course & Study Visit on Healthy Cities and Hospital Management yang
diselenggarakan pada tanggal 16 – 26 Oktober 2015 di beberapa Negara Eropa seperti
Belanda, Belgia, Perancis dan Swiss hasil kerjasama Citynet-Idonesia dengan Erasmus
University Rotterdam dengan peserta para pejabat kota-kota anggota CITYNET-Indonesia
termasuk Pemerintah Kota Semarang.
Adapun terkait dengan Sister City, pada tanggal 9–14 Agustus 2015 Pemerintah Kota
Semarang mengadakan kunjungan kerja ke Kota Jung-Gu, Kota Metropolitan Ulsan, Korea
Selatan. Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari Dinas Bina Marga Kota Semarang,
Bappeda Kota Semarang dan Bagian Kerjasama Setda Kota Semarang berkunjung untuk
belajar, saling bertukar pengalaman dan alih pengetahuan dalam bidang perencanaan
pembangunan perkotaan dan pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan
serta variable pengikutnya. Selain itu turut serta dalam rombongan, unsur legislatif yang
diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kota Semarang untuk berdiskusi dengan DPRD Kota
Jung-Gu terkait sinkronisasi dan harmonisasi unsur legislatif dengan unsur eksekutif
utamanya dalam membahas kepentingan dan kebutuhan Kota Semarang dalam
pengalokasian anggaran dan pengawasan kinerja pemerintah.
SASARAN 6 :
BERKURANGNYA PERSENTASE PENYIMPANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH SEBESAR 50%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015
Target Realisasi %
Indeks Persepsi Korupsi meningkat
Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat 100% 100% 100% 100%
Dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang –
undangan, Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan
Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap semua
SKPD yang ada di Pemerintah Kota Semarang.
Pada tahun 2015, Inspektorat kota Semarang telah melakukan pemeriksaan reguler
terhadap 161 obyek pemeriksaan (obrik) yang terdiri Asisten, Setwan, Badan, Satpol PP,
Dinas, Kantor, BUMD, Kecamatan (termasuk Kelurahan), Puskesmas, SMA, SMK, SMP
dan UPTD Pendidikan (termasuk sekolah dasar negeri dan swasta), serta Sanggar Kegiatan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
104
Belajar. Jumlah pemeriksaan reguler pada tahun 2015 sama dengan jumlah pemeriksaan
tahun 2014, yaitu 161 obyek pemeriksaan.
Berkaitan dengan pengaduan masyarakat, pada tahun 2015, jumlah pengaduan yang
masuk ke Inspektorat sebanyak 25 pengaduan dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 25
pengaduan, dengan perincian, 20 pengaduan dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa
Inspektorat, dan sisanya yang 5 kasus merupakan kasus indisipliner dan ancaman
hukumanya tingkat ringan diteruskan ke SKPD yang bersangkutan untuk dilakukan
pemeriksaan oleh atasan langsung.
Dalam rangka memberikan dorongan peningkatan kualitas pelayanan publik
kepada SKPD pelaksana pelayanan publik untuk, pada tahun 2015 Inspektorat telah
melakukan pemeriksaan khusus pelayanan publik terhadap 72 Obrik (SKPD) yang
melakukan pelayanan publik. Selain itu, sebagai upaya pengendalian dan pencegahan
perilaku korupsi, khususnya dalam bentuk gratifikasi yang diterima oleh aparatur di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Sebagai langkah menuju pemerintahan yang baik dan bersih, Pemerintah Kota
Semarang khususnya Inspektorat Kota Semarang membentuk Unit Pengendali Gratifikasi
(UPG) sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Sesuai tujuan yang
tertuang dalam Perwal tersebut, maka diharapkan sebagai Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) daerah dapat mengantisipasi pencegahan adanya tindak gratifiksasi,
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Adapun
laporan penerimaan gratifikasi tahun 2015 yang masuk ke Inspektorat sebanyak 69 laporan,
dan semuanya telah ditindaklanjuti dengan melaporkan/ mengirimkannya ke KPK .
TUJUAN 5 :
PENGEMBANGAN SYSTEM DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK MELALUI
PENINGKATAN KOMPETENSI SESUAI KEWENANGAN PADA BIDANG
PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG BERBASIS TEKNOLOGI INFOMATIKA
GUNA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA.
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PERSENTASE INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
MENCAPAI 80%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Pelaksanaan IKM 73,738 75,00 75,642 100%
Tertanganinya Pelayanan Pengaduan
Masyarakat 389 340 455 134%
Prosentase Pengaduan Masyarakat
yang ditangani
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dalam rangka pelayanan pengaduan berupa ketidakpuasan/keluhan/saran dari
masyarakat atas kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan jasa, administrasi
dan barang maupun kebijakan publik, Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
105
telah menangani pengaduan masyarakat secara transparan dan akuntabel secara online
maupun manual atau secara langsung. Tahun 2015 pengaduan yang ditujukan terhadap
kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Kelurahan dan Puskesmas sejumlah 455
pengadu dan dapat terselesaikan 100% pengaduan masyarakat sejumlah 455 pengadu.
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE STANDAR MUTU PELAYANAN MENCAPAI 90%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015
Target Realisasi %
Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Jumlah SKPD
yang melaksanakan IKM (IKU) 73,738 75,000 75,642 100%
Jumlah Penanganan Pengaduan yang terselesaikan (IKU) 100% 100% 100% 100%
Peningkatan SKPD yang sudah memiliki SOP attau SPP (IKU) 31 20 11 60%
Pelaksanaan PATEN (Pelayanan Terpadu di Kecamatan) (Tambahan
Indikator dari IKU)
Jumlah Kecamatan yang memiliki ruang pelayanan 16 Kec 16 Kec 16 Kec 100%
Jumlah kecamatan yang memiliki SOP dan SPP 16 kec 16 kec 16 kec 100%
Persentase Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 100% 90% 100% 100%
Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi ketatalaksanaan, pada tahun 2015
telah dilakukan kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayanan Publik (SPP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. SPP sejumlah 4, dan SOP
sejumlah 7.
Dalam rangka pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah pada tahun
2015, Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan antara lain regulasi
pedoman penyusunan standar operasional prosedur, Study penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat, analisis beban kerja SKPD, optimalisasi penyusunan road map Reformasi
Birokrasi, pembinaan kinerja unit pelayanan publik. Dari upaya upaya perbaikan pelayanan
kepada masyarakat, nilai kepuasan masyarakat meningkat hal ini dapat dilihat dari :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015
Target Realisasi %
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Semarang 73,738 75,000 75,642 100%
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI MENCAPAI 75%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Jumlah SIM dari SKPD 60 SIM 52 SIM 52 SIM 100
Jumlah Website SKPD 23 29 29 100 29 29 100
Website Kota Semarang 1 1 1 100 1 1 100
Pemerintah Kota Semarang dalam rangka mewujudkan good governance selalu
mengedepankan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satu upaya
yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang agar publik memiliki ruang untuk mengakses
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
106
informasi publik yang ada adalah dengan menyediakan berbagai macam fasilitas untuk
memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Media yang digunakan
untuk penyaluran informasi publik terdiri dari teknologi informasi, media cetak/ elektronik,
media sosial dan komunikasi secara langsung dengan tetap mengedepankan unsure
interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Beberapa kegiatan lain yang dilakukan
Kota Semarang tahun 2015 dalam pengembangan pelayanan public berbasis teknologi
informasi digambarkan pada tabel berikut:
NO JENIS KEGIATAN TAHUN 2014 TAHUN 2015
1 Tersedianya Bandwith di Pemerintah Kota Semarang 80 Mbps 150 Mbps
2 Pedoman penyusunan magang bidang Tik - 1 buku
3 Penyusunan integrasi sistem - 1 buku
4 Aplikasi
a. Jumlah aplikasi
b. Jumlah aplikasi yang terintegrasi
c. Jumlah apliaksi mobile
52
-
-
63
11
12
5 Tersedianya ruang Monitoring Control Room (MCR) - 1
6 Master Plan IT Kota Semarang Tahun 2016-2021 - 1
7 Terbentuknya Konfigurasi Jaringan FO di Pemerintah Kota Semarang 13 SKPD 40 SKPD
8
9
10
11
12
Terbentuknya Pusat Informasi Publik
Terbentuknya Bank Data Gaji, TPP dan Data Warga Miskin
Meningkatnya aparatur yang mempunyai pengetahuan teknologi dan
informasi
Web SKPD
Visualisasi kegiatan SKPD
9 fasilitas
1 paket lama
6 orang
23
49 SKPD
14 fasilitas
1 paket terbarukan
6 orang
29
49 SKPD
Ditahun 2015 juga mengalami peningkatan untuk terbentuknya Konfigurasi Jaringan
FO di Pemerintah Kota Semarang sebanyak 13 SKPD meningkat ditahun 2015 menjadi 40
SKPD, terbentuknya Pusat Informasi Publik ditahun 2014 terdiri 9 fasilitas meningkat
ditahun 2015 menjadi 14 fasilitas. Kemudian Bank Data Gaji TPP, Data Warga Miskin
dengan 1 paket lama ditahun 2014 menjadi 1 paket terbarukan ditahun 2015. Kemudian
untuk web SKPD meningkat ditahun 2014 sebanyak 23 menjadi 29 ditahun 2015. Dan
untuk visualisasi kegiatan SKPD baik ditahun 2014 maupun ditahun 2015 adalah sebanyak
49 SKPD.
SASARAN 4 :
TEWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN SEBESAR 100%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Jumlah database kependudukan 4 4 4 100%
Tingkat validitas database
kependudukan 96% 95% 96% 100%
Rasio penduduk ber KTP per satuan
penduduk (IKU) 92 90,00 83,00 92,22% 90,00 83,00 92,22%
Jumlah ruangan pelayanan
kependudukan kecamatan 11 11 100%
Perekaman E KTP 1.103.328
wk
1.103.749
wk 100%
Cakupan / Rasio pelayanan E-KTP
(Tambahan Indikator dari IKU) 83% 90% 91,54% 100%
Rasio Bayi berakte kelahiran (IKU) 100 81,00 90,82 112,12% 81,00 90,82 112,12%
Rasio Pasangan berakte nikah 100 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00 100,00%
Rasio keluarga ber KK 100 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00 100,00%
Rasio Penduduk ber Akte
Kelahiran/1000 kk (IKU) 68 85,00 74,00 87,06% 85,00 74,00 87,06%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
107
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Rasio penduduk ber NIK 100 85,00 100,00 117,65% 85,00 100,00 117,65%
Rasio pasangan cerai ber Akta
Perceraian 100 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00 100,00%
Rasio penduduk meninggal berakta
kematian 100 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00 100,00%
Tersedianya pranata dalam
peningkatan kesadaran masyarakat
dalam tertib administrasi kependudukan
100 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00 100,00%
Adapun untuk hasil kinerja Pemerintah Kota Semarang untuk Urusan Kependudukan
melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada selama tahun
2015 dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Rasio penduduk ber KTP_el per satuan penduduk.
Jumlah penduduk yang memiliki KTP_el 1.103.749
= ---------------------------------------------------------- x 100 = -------------
Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah 1.205.691
= 91,54 per 100
Berdasarkan hasil perhitungan diatas bahwa selama tahun 2015 hingga akhir
Desember 2015 terdapat 91,54 % atau 1.103.749 penduduk Kota Semarang yang harus
wajib KTP telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP_el). Hasil Kinerja
tersebut mengalami kenaikan dibandingkan realisasi yang ada pada RPJMD sebesar
83% pada bulan November 2015.
2. Rasio bayi berakta kelahiran.
Jumlah bayi yang berakta kelahiran
= ------------------------------------------------------------------ x 100%
Jumlah kelahiran bayi
18.202
= ---------- x 100% = 91,38%
19.917
Tingkat kepemilikan Akte Kelahiran bayi penduduk Kota Semarang pada tahun 2015
hingga akhir Desember 2015 terdapat 91,38 % atau 18.202 bayi yang telah memiliki
Akta Kelahira dibandingkan pada bulan November 2015 pada realisasi RPJMD sebesar
90,82%.
3. Rasio pasangan berakta nikah (bagi non Islam)
Jumlah pasangan nikah yang berakta nikah
= ------------------------------------------------------------------ x 100%
Jumlah pemohon akta perkawinan
1.200
= ---------- x 100% = 100%
1.200
Dari hasil diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Pasangan Nikah yang telah memiliki
Akta Perkawinan sepanjang tahun 2015 hingga akhir Desember mencapai 100 % atau
1.200 pasangan yang memiliki Akta Perkawinan sesuai dengan Capaian Realisasi
Kinerja yang ditetapkan dalam RPJM.
4. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 orang
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
108
Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
= ------------------------------------------------------------------ x 1.000 orang
Jumlah penduduk
1.313.429
= -------------- x 1.000 = 739 per 1000 orang
1.776.618
artinya bahwa pada tahun 2015 terdapat 739 atau 1.313.429 penduduk yang telah
memiliki Akta Kelahiran.
5. Rasio Keluarga berKK (Kartu Keluarga)
Jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga
= ------------------------------------------------------------x 100 %
Jumlah Kepala Keluarga
550.692
= -------------- x 100 % = 100%
550.692
artinya bahwa pada tahun 2015, seluruh kepala keluarga telah memiliki KK.
6. Rasio penduduk berNIK (Nomor Induk Kependudukan)
Jumlah penduduk berNIK
= ------------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah penduduk
1.776.618
= -------------- x 100 % = 100%
1.776.618
artinya bahwa pada tahun 2015, seluruh penduduk Kota Semarang telah memiliki NIK
(Nomor Induk Kependudukan).
7. Rasio pasangan cerai berakta perceraian (bagi non Islam)
Jumlah pasangan cerai yang ber akta perceraian
= ------------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah permohonan akta perceraian
200
= -------------- x 100 % = 100%
200
artinya bahwa pada tahun 2015 terdapat 100 % atau 200 pasangan cerai yang memiliki
Akta Perceraian.
8. Rasio penduduk meninggal berakta kematian
Jumlah penduduk meninggal ber akta kematian
= ------------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah permohonan akta kematian
9.024
= -------------- x 100 % = 100%
9.024
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
109
artinya Bahwa pada tahun 2014 terdapat 100 % atau 9.024 penduduk meninggal yang
telah memiliki Akta Kematian.
9. Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi
Dengan telah menerapkan aplikasi SIAK dari Kementrian Dalam Negeri maka
database penduduk Kota Semarang telah berskala Provinsi.
10. Penerapan KTP elektronik (KTP_el)
Pelayanan perekaman KTP elektronik (KTP_el) sampai dengan tahun 2015 telah
mencapai 91,54 % atau sejumlah 1.103.749 wajib KTP_el telah melakukan perekaman
data kependudukannya dari target perekaman 1.205.691 wajib KTP_el yang ada di
Kota Semarang.
a) Jumlah Database Kependudukan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan tahun
2015 telah memiliki 4 (empat) buah database yang dikelola, yakni :
Database SIAK;
Database SIAK merupakan database yang mengorganisasi skema atau
memodelkan database yang dalam pembangunan Sistim Informasi
Kependudukan dimanfaatkan untuk diolah menjadi suatu informasi yang
disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat. Database SIAK digunakan sebagai sarana utama
penunjang pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam
pencetakan dokumen administrasi kependudukan. Selain itu pengelolaan
database SIAK juga dapat digunakan sebagai sarana informasi kependudukan
yang dapat memberikan angka statistik mengenai penduduk berdasarkan jenis
kelamin, agama, kelompok umur, pendidikan, pekerjaan dan berdasarkan
kartu keluarga per Kecamatan dalam periode tertentu. SIAK yang telah
dilaksanakan sejak tahun 2010 merupakan aplikasi yang dibangun oleh
Kementrian Dalam Negeri yang digunakan di semua Kabupaten / Kota di
Indonesia yang selanjutnya pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian,
Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan SIAK di daerah..
Sampai dengan tahun 2015 pemanfaatan dan pengelolaan database SIAK telah
dilakukan pada beberapa kegiatan sebagai berikut :
1. Buku Induk Penduduk (BIP)
2. DRT (Daftar Rumah tangga) untuk pemutakhiran data
3. Data urbanisasi penduduk
4. Proyeksi penduduk
5. Statistik kependudukan
Untuk meningkatkan validitas database kependudukan dari hasil proses
transaksi data kependudukan dengan menggunakan database SIAK selama
tahun 2015 telah dilakukan updating data sebanyak 75.000 data.
Database Penduduk Sementara WNI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
110
Database yang berisi hasil proses transaksi entry data penduduk sementara
WNI yang melakukan permohonan pencetakan Surat Keterangan Tinggal
Sementara (SKTS). Pada tahun 2015 jumlah penduduk sementara yang
mengajukan permohonan dan telah diterbitkan SKTS sebanyak 589 lembar.
Database Penduduk Sementara WNA
Database yang berisi hasil proses transaksi entry data penduduk sementara
WNA yang melakukan permohonan pencetakan Surat Keterangan Tinggal
Tetap (SKTT). Pada tahun 2015 jumlah penduduk Sementara WNA yang
mengajukan permohonan dan telah diterbitkan SKTT sebanyak 607 lembar.
d. Database afis KTP_el
Database yang berisi data kependudukan hasil perekaman KTP_el yang
memuat antara lain biometric penduduk (iris mata, sidik jari), tanda tangan
dan foto. Database afis KTP_el mulai dibangun sejak perekaman data
penduduk KTP_el dilaksanakan mulai tahun 2012 dan sampai dengan tahun
2015 telah direkam sebanyak 1.103.749 data.
b) Tingkat Validasi Database Kependudukan.
Tingkat validasi database penduduk pada tahun 2015, mencapai 96 %, sisanya
sebesar 4 % merupakan data rusak (data yang karena kesalahan proses pelaporan,
misalnya kepala keluarga / header KK meninggal / pindah, namun tidak
melakukan perubahan susunan, sehingga data anggota keluarga tidak sesuai
dengan kondisi riil) dan data yang sedang dalam proses transaksi LAMPID (lahir,
mati, pindah dan datang). Untuk capaian validasi dan akurasi database penduduk
pada tahun 2015 tersebut karena penerapan sistem aplikasi SIAK Online yang
secara terus menerus dilakukan pengembangan oleh Pemerintah Pusat.
c) Jumlah Warga Kota Semarang.
Potensi penduduk di Kota Semarang pada tahun 2015 mencapai 1.776.618 jiwa,
sedangkan tahun 2014 sebesar 1.761.414 jiwa sehingga terdapat peningkatan
jumlah penduduk sebesar 15.204 jiwa atau sebesar 0,86% karena adanya mutasi
penduduk lahir, mati, pindah, datang (LAMPID).
d) Jumlah Warga Kota Semarang yang Telah Memiliki KTP.
Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP, maka capaian kepemilikan KTP
pada tahun 2015 adalah 1.103.749 orang atau sebesar 91,54 % dari jumlah wajib
KTP sebesar 1.205.691 orang. Sedangkan sejumlah 50.250 orang atau 8,46 %
adalah jumlah penduduk mutasi dan wajib KTP pemula yang belum memiliki
KTP. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional untuk
tahun 2015, KTP Non elektronik hanya berlaku sampai dengan Desember 2014
dan digantikan KTP elektronik terhitung mulai 1 Januari 2015.
e) Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang.
Sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah kepala keluarga di Kota Semarang
sebanyak 550.692 kepala keluarga. Terdapat peningkatan jumlah dari tahun 2014
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
111
sebesar 2,09 % atau bertambah 11.291 kepala keluarga dari tahun 2014 sebanyak
539.401 kepala keluarga.
f) Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang yang telah memiliki Kartu Keluarga yang
telah memiliki Kartu Keluarga.
Dari sejumlah kepala keluarga sebesar 550.692 kepala keluarga sampai akhir
tahun 2015 telah seluruhnya memiliki kartu keluarga (KK) atau 100 %
kepemilikan Kartu Keluarga.
g) Jumlah Ruang Pelayanan Kependudukan yang Representatif di Wilayah
Kecamatan.
Sesuai standarisasi gedung TPDK Kecamatan dari Ditjen Kependudukan dan
Catatan Sipil maka spesifikasi ruang pelayanan di 16 TPDK Kecamatan adalah
gedung yang berdiri sendiri dengan luas 130 m2 dan memiliki sarana dan
prasarana perlengkapan dan peralatan pendukung pelayanan publik yang memadai
baik untuk kelancaran proses komunikasi data maupun kenyamanan dalam
pelayanan bagi pemohon administrasi kependudukan. Sampai dengan tahun 2015
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah memiliki 11
(sebelas) gedung yang sesuai standar yaitu di Kecamatan Banyumanik, Tembalang
dan Ngaliyan yang dibangun pada tahun anggaran 2011. Kemudian pada tahun
2012 dibangun 4 (empat) gedung TPDK Kecamatan yaitu di Semarang Timur,
Gunung Pati, Mijen dan Genuk. Pada tahun yang sama 4 (empat) gedung TPDK
Kecamatan lainnya dibangun oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota
Semarang, yaitu gedung TPDK Kecamatan Pedurungan, Semarang Utara,
Semarang Barat dan Semarang Selatan. Untuk 5 (lima) gedung TPDK Kecamatan
yang belum sesuai standar telah dilakukan rehab dan pemeliharaan terhadap sarana
dan prasarana gedung, peralatan dan perlengkapan yang ada agar tetap dapat
memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pemohon yaitu di
Kecamatan Tugu, Gayamsari, Candisari, Gajahmungkur dan Semarang Tengah.
h) Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan.
Dalam tabel jumlah penerimaan jenis pelayanan administrasi kependudukan,
capaian pelayanan tahun 2015 disebabkan antara lain sebagai berikut : kesadaran
masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan, regulasi yang berpihak
kepada masyarakat dan pengembangan teknologi yang diterapkan pada
penyelenggaraan pelayanan dengan sebagai berikut :
a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi
kependudukan. Upaya yang telah dilakukan untuk hal tersebut antara lain
dengan kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan baik secara langsung
maupun melalui media lainnya (leaflet, banner dan iklan).
b. Regulasi yang berpihak kepada masyarakat yaitu dengan terbitnya Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam Pasal
79A disebutkan bahwa “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan
tidak dipungut biaya”. Di Kota Semarang ditindak lanjuti dengan menerbitkan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
112
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum yang membebaskan Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
c. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan online yang
dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem
informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan (Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Penerapan SIAK online
dapat meminimalisir kesalahan proses cetak, karena tidak perlu konsolidasi
data antara server TPDK Kecamatan dengan Dinas, yang sebelumnya proses
konsolidasi data sering mengalami kegagalan dan menimbulkan kerusakan
pada data penduduk. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya kemungkinan
data ganda dalam database kependudukan, selain itu kegagalan konsolidasi
data juga menyebabkan tidak sinkronnya antara server di TPDK Kecamatan
dengan Dinas, dampak dari itu proses cetak KK banyak mengalami kesalahan.
Pada tahun 2015 SIAK Online telah diupgrade menjadi aplikasi yang lebih
akuntabel yaitu dengan versi 5.0 yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja
pelayanan yang lebih cepat, tepat dan akurat.
i) Jumlah Warga Miskin yang Mendapat Pembebasan Retribusi.
Pemberian pembebasan Retribusi biaya cetak KK, KTP dan Akta Kelahiran bagi
warga miskin Kota Semarang yang merupakan salah satu kebijakan Walikota
Semarang dan merupakan program yang berkelanjutan dari tahun ke tahun.
j) Kegiatan Penerapan KTP_el
Sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang
dimaksud Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP_el,
adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dalam
peraturan tersebut disebutkan juga masa berlaku KTP_el seumur hidup sepanjang
tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat 7 huruf a.). Adapun
untuk fungsi dan kegunaan KTP_el adalah :
1. Sebagai identitas jati diri yang berlaku secara nasional.
2. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP.
3. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program
pembangunan.
k) Pelaksanaan penerapan KTP_el pada tahun 2015, terdiri dari :
a. Perekaman data penduduk
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
113
Kegiatan perekaman data penduduk dilaksanakan setiap hari di 16
(enambelas) TPDK Kecamatan dan di kantor Dinas dengan target 1.205.691
wajib KTP_el. Untuk percepatan pencapaian target perekaman KTP_el yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan perekaman wajib KTP_el yang
belum melaksanakan perekaman di mobil keliling dan pelayanan langsung di
kelurahan sehingga untuk Kota Semarang dapat mencapai hasil sampai
dengan akhir tahun 2015 perekaman KTP_el telah mencapai 91,54 % atau
sebesar 1.103.749 wajib KTP_el dari target 1.205.691 wajib KTP_el.
Selanjutnya untuk pencapaian perekaman KTP_el tahun 2015 menurut
Kecamatan diuraikan dalam tabel berikut ini :
PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK
TAHUN 2015
NO KECAMATAN JUMLAH WAJIB
KTP
JUMLAH
PEREKAMAN
PERSENTASE
(%)
1 Semarang Tengah 57.519 46.394 80,66%
2 Semarang Utara 101.885 82.375 80,85%
3 Semarang Timur 65.900 55.431 84,11%
4 Gayamsari 56.474 49.628 87,88%
5 Genuk 65.060 65.905 101,30%
6 Pedurungan 134.298 114.003 84,89%
7 Semarang Selatan 63.543 50.338 79,22%
8 Candisari 64.596 56.953 88,17%
9 Gajahmungkur 47.320 41.060 86,77%
10 Tembalang 109.719 127.014 115,76%
11 Banyumanik 101.344 93.420 92,18%
12 Gunungpati 58.864 55.070 93,55%
13 Semarang Barat 122.906 119.478 97,21%
14 Mijen 41.787 38.542 92,23%
15 Ngaliyan 90.691 87.484 96,46%
16 Tugu 23.785 20.654 86,84%
Jumlah 1.205.691 1.103.749 91,54%
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2015
Dari hasil perekaman sampai dengan akhir tahun 2015 terdapat 2 (dua)
Kecamatan yang capaiannya diatas 100 % yaitu Kecamatan Genuk dan
Tembalang. Hal tersebut disebabkan karena perekaman data penduduk bisa
dilakukan di TPDK kecamatan dan di dinas. Sehingga terdapat kelebihan
perekaman yang berasal dari perekaman data penduduk yang berdomisili di
luar Kecamatan tersebut. Hasil perekaman di tahun 2015 terdapat peningkatan
sebesar 32.992 atau 3,08 % dari tahun 2014.
b. Pencetakan KTP_el
Pencetakan KTP_el untuk tahun 2015 dilaksanakan di Dinas dengan
menggunakan 6 (enam) alat cetak. Sedangkan untuk pengadaan blanko
KTP_el menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri. Hasil
pencetakan KTP_el sampai dengan tahun 2015 telah mencapai 1.159.894.
Dari hasil tersebut yang berhasil dicetak sebesar 1.103.749 cetakan dari hasil
perekaman dan sisanya sebesar 56.145 sebagai penggantian KTP_el yang
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
114
hilang dan rusak. Rekapitulasi hasil cetak KTP_el sampai dengan tahun 2015
disajikan dalam tabel sebagai berikut :
REKAPITULASI CETAK KTP ELEKTRONIK s.d TAHUN 2015
NO KECAMATAN JUMLAH
S/D 2014 2015 S/D 2015
1 Semarang Tengah 44.800 3.357 48.157
2 Semarang Utara 83.031 6.895 89.926
3 Semarang Timur 54.060 4.516 58.576
4 Gayamsari 48.074 4.332 52.406
5 Genuk 63.734 8.280 72.014
6 Pedurungan 120.180 14.477 134.657
7 Semarang Selatan 49.055 4.395 53.450
8 Candisari 55.445 4.695 60.140
9 Gajahmungkur 39.943 3.387 43.330
10 Tembalang 103.670 11.995 115.665
11 Banyumanik 90.305 9.814 100.119
12 Gunungpati 54.471 4.934 59.405
13 Semarang Barat 106.532 8.409 114.941
14 Mijen 36.791 4.531 41.322
15 Ngaliyan 84.604 8.370 92.974
16 Tugu 19.995 2.817 22.812
Jumlah 1.054.690 105.204 1.159.894
TUJUAN 6 :
PENGEMBANGAN UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA
DAN MEMELIHARA KEAMANAN, KETERTIBAN, PERSATUAN, DAN KESATUAN
SERTA KERUKUNAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
TERJAMINNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM & TEGAKNYA HUKUM
SERTA TERSELENGGARANYA PERLINDUNGAN DAN PENGAYOMAN
TERHADAP MASYARAKAT YANG DIDUKUNG OLEH SARANA PRASARANA
KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG MEMADAHI.
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PERSENTASE KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT 80%
Capaian :
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA 2015
TARGET REALISASI %
Tingkat gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 Jumlah angka kriminalitas atau gangguan keamanan 33 45
2 Jumlah Demo / Unjuk Rasa : -
- Demo / Unjuk rasa yang berakhir dengan ricuh -
- Demo / Unjuk rasa yang berakhir dengan damai 72 101
3 Jumlah kerusuhan konflik sosial : - - -
- Jumlah tawuran antar siswa - - -
- Jumlah tawuran antar warga - - -
- Jumlah kerusuhan akibat SARA - - -
4 Keberadaan Peta Rawan konflik di Kota Semarang - - -
5 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat
- Jumlah anggota linmas yang terdaftar 6.530 6.647 -
6 Pemberdayaan Pos Kamling - - -
- Jumlah Pos Kamling yang ada di Kota Semarang 4.387 4.818 -
- Jumlah Pos Kamling yang diberi bantuan 16 0 0,00
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
115
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA 2015
TARGET REALISASI %
- Jenis dan jumlah sarana prasarana yang dibagikan untuk Pos
Kamling
Buku wira-wiri,
borgol, senter, jas
hujan, jam dinding, kenut
0 0,00
- Prosentase warga yang melaksanakan ronda malam - - -
7 Pendataan Warga Negara Asing
- Jumlah WNA di Kota Semarang 603 603 -
- Pembinaan WNA di Kota Semarang 25 25 -
8 Kegiatan Forkominda selama satu tahun 48 48 -
Tingkat konflik yang mengganggu ketertiban dan ketentraman
lingkungan
1 Jumlah kegiatan Peningkatan Pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan 3 3 100,00
2 Jumlah Pemuka Agama yang diberikan pembekalan masalah
kerukunan umat beragama 250 250 100,00
3 Keberadaan forum Kerukunan Umat Beragama
- Jumlah Organisasi Keagamaan yang tercatat 8 11 -
- Jumlah pertemuan FKUB selama setahun 6 15 -
4 Jumlah Pemuka Agama yang diberikan pembekalan masalah
kerukunan umat beragama (FKUB) 40 37 92,50
Jumlah anggota Satlinmas sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 7.470 orang
yang tersebar di 177 Kelurahan. Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan
lingkungan selain dari sisi jumlah Linmas, Pemerintah Kota Semarang memberikan
fasilitas dan memenuhi kebutuhan anggota Linmas melalui peningkatan pengetahuan
(knowledge) dan ketrampilan (skill) anggota Linmas, pemenuhan sarana prasarana dan
mengikutsertakan Linmas dalam kegiatan di Tingkat Kota Semarang melalui kegiatan
Pengerahan Linmas. Sampai dengan tahun 2015 anggota Linmas yang telah difasilitasi dan
dipenuhi kebutuhannya tersebut sebanyak 3.322 orang atau sebanyak 44,5% dari
keseluruhan anggota Linmas.
Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) telah diterapkan oleh anggota Linmas
untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan sarana pendukung
berupa Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang tersebar hampir di setiap RW di
seluruh Kota Semarang. Untuk mengendalikan operasionalisasi Poskamling tersebut telah
dibentuk Pos Komando Kewaspadaan Linmas di Tingkat Kota Semarang.
Kondisi kenyamanan lingkungan sosial dipengaruhi signifikan oleh pemahaman
ideologi warga yang menghuni lingkungan tersebut, ideologi dapat melahirkan suatu ide-
ide dasar, kumpulan dasar gagasan, keyakinan serta kepercayaan yang sifatnya sistematis
yang dapat memberikan arah dan juga tujuan yang akan dicapai dalam kehidupan
bermasyarakat. Karena ideologi adalah ide-ide dasar dan kepercayaan maka perilaku,
perbuatan, tindakan masyarakat secara komunal dipengaruhi oleh ideologi yang dianutnya.
Indonesia telah menyatakan Ideologi Negara adalah Pancasila, namun demikian
pengaruh ideologi sosialis dan liberalis tidak dapat dihindarkan karena secara geografis
Indonesia terletak diantara negara-negara yang menganut ideologi sosialis disisi sebelah
utara dan negara yang menganut ideologi liberalis disisi sebelah selatan. Oleh karena itu
kegiatan penumbuhan dan pengembangan ideologi Pancasila secara terus menerus
dilaksanakan agar masyarakat khususnya generasi muda tidak terpengaruh oleh ideologi
sosialis atau liberalis.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
116
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah,
dicantumkan bahwa pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing merupakan
tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Ruang lingkup pemantauan orang asing dan
organisasi masyarakat asing meliputi:
1) Diplomat/tamu VIP asing;
2) Tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing;
3) Wartawan dan shooting film asing;
4) Peneliti asing;
5) Artis asing;
6) Rohaniawan asing;
7) Ormas asing.
Pemerintah Kota Semarang telah menjalankan tugas tersebut dengan melaksanakan
verifikasi dokumen administratif dan tindakan lapangan terhadap sasaran. Verifikasi
dokumen administratif dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan
dokumen, sedangkan tindakan lapangan dilakukan dengan mendatangi kantor, perusahaan
dan tempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan, dan aktivitas orang asing dan
organisasi masyarakat asing guna mengumpulkan bahan, data dan informasi; melakukan
klarifikasi bahan, data dan informasi; dan menganalisis bahan, data dan informasi. Apabila
dalam verifikasi dokumen administratif dan tindakan lapangan ditemui adanya WNA atau
Ormas Asing yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan maka Pemerintah
Kota Semarang merekomendasikan kepada Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia untuk mengambil tindakan sesuai kewenangannya.
Pada tahun 2015 dari kegiatan pendataan dan pemantauan keberadaan Orang Asing di
wilayah Kota Semarang tidak ditemui adanya pelanggaran ketentuan aktivitas dan
keberadaan orang asing.
Selama tahun 2015 stabilitas bidang sosial politik tetap terjaga dengan seimbang, baik
dan normal, salah satunya dibuktikan dengan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Semarang tahun 2015 dapat berjalan secara aman dan lancar sesuai dengan
tahap – tahap yang direncanakan. Polarisasi masyarakat dalam kelompok pendukung calon
tertentu tidak menjadikan lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa, artinya setiap aktivitas
dan kegiatan para pendukung calon tertentu tetap menjaga toleransi dengan kepentingan
kelompok lain maupun kepentingan masyarakat yang lebih luas.
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
NAPZA, MIRAS, DAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) LAINNYA 80 %
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi Tahun
2014
Tahun 2015
Target Realisasi %
Rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk 248 personil
(rasio : 1,5)
230 personil
(rasio : 1,4)
229 personil
(rasio : 1,4)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
117
Menurunnya jumlah pelanggaran Perda 10 % per tahun
(RPJMD) 80 % 100 % 90 %
Cakupan pelanggaran Perda/Perwal yang diselesaikan
dibagi jumlah pelanggaran yang dilaporkan/dipantau
(pelanggaran IMB/HO, PKL, PSK Liar/Waria,
Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, Tidak mempunyai KTP, dll)
100 %
234/234
100%
120/120
100 %
233/233
Cakupan jalan protokol yang dilaksanakan sosialiasi dan
patroli wilayah dibagi jumlah protokol 86 %
25/29
100 %
29/29
100 %
29/29
Rasio frekuensi patroli wilayah 60 60 60
Jumlah pegawai Satpol yang mengikuti diklat / bintek 4 kegiatan
163 orang
17 kegiatan
380 orang
17 kegiatan
380 orang
Kegiatan pengamanan Trantibum oleh Satpol PP 63 kegiatan
30 orang
63 kegiatan
30 orang
63 kegiatan
30 orang
Dalam rangka penegakan Peraturan tingkat daerah yaitu Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Satuan Polisi
Pamong Praja, berdasarkan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja diberi kewenangan antara lain :
1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur,
atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala
daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan
hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala
daerah;
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan
hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
Salah satu indikator program ini adalah rasio jumlah Polisi Pamong Praja yaitu
jumlah dari pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai
penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentaraman
masyarakat diluar tenaga administrasi/kesekretariatan. Berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan
jumlah Polisi Pamong Praja, bahwa penetapan jumlah ideal Polisi Pamong Praja dilakukan
dengan penghitungan kriteria umum dan kriteria teknis.
Adapun kriteria umum penetapan jumlah ideal Polisi Pamong Praja adalah sebagai
berikut :
1) Jumlah penduduk;
2) Luas wilayah;
3) Jumlah APBD;
4) Rasio belanja aparatur
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
118
Sedangkan kriteria teknis penetapan jumlah ideal Polisi Pamong Praja adalah:
1) Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;
2) Jumlah peraturan daerah;
3) Jumlah peraturan kepala daerah;
4) Jumlah desa/kelurahan;
5) Tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan;
6) Jumlah kecamatan;
7) Aspek Karakteristik;
8) Kondisi geografis
Berdasarkan penghitungan kriteria umum dan kriteria teknis tersebut, jumlah ideal
Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai penegak peraturan daerah dan penyelenggara
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diluar tenaga administrasi /kesekretariatan di
Pemerintah Kota Semarang adalah 450 orang, namun pada tahun 2015 hanya tersedia 106
orang sehingga secara kwantitas belum ideal.
Penegakan produk-produk hukum daerah dilaksanakan melalui kegiatan Penegakan
Hukum dan HAM serta penyelidikan dan penyidikan terdahap pelanggaran Perda yang
mengandung sanksi. Kota Semarang memiliki Perda yang mengandung sanksi sebanyak 64
buah, 23 buah diantaranya telah dilakukan penegakan selama tahun 2015. Penegakan Perda
tersebut difokuskan kepada perda dengan jumlah pelanggaran dominan dan bersifat
strategis atau berdampak kepada kepentingan umum.
Personil yang menangani penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda
adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari anggota Satpol PP yang telah dididik,
dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Dari hasil penyelidikan dan
penyidikan pelanggaran Perda apabila ditemukan tindak pidana ringan maka PPNS
meneruskan kepada penuntut umum untuk dilanjutkan dengan persidangan di Pengadilan
atau sidang di tempat kejadian.
Pada tahun 2015 tercatat kegiatan penegakan perda sebanyak 233 operasi penertiban,
penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda yang dilanjutkan dengan persidangan di
pengadilan dan sidang di tempat kejadian perkara.
TUJUAN 7 :
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI TIMBAL BALIK ANTARA PEMERINTAH DAN
PEMANGKU KEPENTINGAN YANG MENDORONG TERWUJUDNYA
MASYARAKAT YANG RESPONSIF TERHADAP INFORMASI YANG DIDUKUNG
OLEH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK YANG BERTANGGUNGJAWAB.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
119
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENCAPAI 100%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Peraturan tentang pengelolaan
informasi ada ada ada 100%
Jumlah SIM di SKPD yang
terbangun 7 6 3 50,00% 26 52 200,00%
Pemerintah Kota Semarang terus melakukan keterbukaan informasi dalam rangka
mendukung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hal itu bisa dilihat dari diadakannya
Forum Koordinasi PPID yang telah dilakukan sebanyak 2 kali padatahun 2015. Hal tersebut
dilakukan tentunya agar sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik ini bisa
diterima, diketahui dan dipahami oleh seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kota
Semarang dan bagi masyarakat khususnya. Pada tahun 2015 ini, Pemerintah Kota
Semarang mendapat Juara II Komisi Informasi Award 2015 Tingkat Propinsi Jawa Tengah.
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA HUBUNGAN KOMUNIKASI TIMBAL BALIK ANTARA
PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN MEDIA MASA MENCAPAI 100%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
Persentase kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang
dipublikasi masyarakat
100,00 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00 100,00%
Persentase peliputan, dokumentasi dan
informasi media penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
100,00 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00 100,00%
Jumlah kegiatan Press release, pantauan
berita elektronik, analisa berita surat kabar, pemuatan berita di website dan
jumpa pers
483 225 482 214,22% 225 kali
selama 5 tahun
(1125 kali)
2.408 214,04%
Jumlah Dialog interaktif, publikasi,
siaran langusng dan sosialsasi di media
290 115 317 275,65% 115 kali
selama 5
tahun (575 kali)
1.502 261,22%
Meningkatnya aparatur yang
mempunyai pengetahuan teknologi dan informasi
10,00 10,00 15,00 150,00% 50,00 65,00 130,00%
Pengembangan komunikasi dan informasi antara pemerintah dengan masyarakat
dilakukan melalui berbagai macam kegiatan, seperti siaran keliling, dialog interaktif baik
secara langsung maupun melalui media massa. Siaran keliling tentang program pemerintah
selama tahun 2015 telah dilakukan sebanyak 24 kali. Kegiatan dialog interaktif melalui
media TV Lokal dalam tahun anggaran 2015 adalah sebanyak 9 kali, sedangkan dialog
melalui TV Nasiona ltentang Semarang adalah sebanyak 1 kali. Advertorial media cetak
yang sudah dilakukan pada tahun 2015 adalah sebanyak 9 kali. Spot TV nasionala dalah
sebanyak1 kali, spot TV lokal sebanyak 24 danspot radio adalah sebanyak 11 paket. Selain
kegiatan yang sudah dilakukan di atas guna menyebarluaskan informasi sampai ke tingkat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
120
kelurahan (RT/RW), pada ditahun 2015 telah dilakukan pembuatan, cetak dan distribusi
majalah Media Semarang sebanyak 10 edisi masing-masing 7.500 eksemplar. Jumlah
peliputan, dokumentasi dan informasi media penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang sudah dilakukan baik tahun 2014 maupun 2015 adalah sebanyak 720
dan jumlah press release, pantauan berita elektronik, analisa berita surat kabar, pemuatan
berita di website ditahun 2014 dan tahun 2015 adalah sebanyak 720.
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PARTIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
WILAYAH 100%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi Tahun
2014
Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
realisasi
Pelaksanaan Musrenbang 100% 100% 100% 100%
Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif yang bertujuan untuk
mendorong peran serta masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan. Partisipasi tersebut terwadahi dalam forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang). Untuk penyusunan RKPD, tiap tahun diselenggarakan
Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rembug Warga,
Musrenbang di tingkat kelurahan, Musrenbang di tingkat kecamatan dan Musrenbang
di tingkat kota. Untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan Rembug Warga,
Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan RKPD tahun
2017, disusun Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Semarang Tahun 2017.
Sejak tahun 2013, Musrenbang telah memanfaatkan penggunaan teknologi
informasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan hasil
Musrenbang. Total seluruh usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang
tahun 2015 sebanyak 5.985 usulan. Dari jumlah usulan tersebut, sebanyak 4.113
usulan atau 68,72% telah direalisasikan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD
Kecamatan dan SKPD teknis. Jumlah tersebut menurun dibandingkan persentase di
tahun perencanaan 2014 yang mencapai 78%. Penurunan ini antara lain terkait
dengan aturan tentang hibah dan bantuan sosial di Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
121
MISI III.
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING DAERAH.
TUJUAN 1 :
MENGEMBANGKAN PERAN KOPERASI DAN UMKM SERTA LEMBAGA
KEUANGAN MIKROU DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN PASAR, SERTA
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN LOKAL
UNTUK MENDORONG DAYA SAING.
SASARAN 1:
MENINGKATNYA PERSENTASE KOPERASI AKTIF MENCAPAI 78%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Persentase koperasi aktif
(IKU)
Jumlah koperasi aktif
75 75,00 79,67 106,23% 75,00 79,67 106,23%
Jumlah seluruh
koperasi
2,00 2,00 1,08 54,00% 10,00 12,91 129,10%
Mempertahankan Koperasi
aktif 75 % 75 75,00 79,67 106,23% 75,00 79,67 106,23%
Data diatas menunjukkan pada tahun 2014 jumlah koperasi di Kota Semarang tercatat
sebanyak 974unit dimana 79,26 % atau sebanyak 772 unit adalah koperasi aktif. Pada
Tahun 2015 terdapat penambahan Koperasi baru sebanyak 33 unit, sehingga jumlah
koperasi pada tahun 2015 sebanyak 1.007 unit dimana 805 unit atau 79,94 % adalah
Koperasi aktif.
Dengan adanya penambahan jumlah koperasi berdampak pada peningkatan omset
koperasi sebesar Rp. 714.858.000.000 (57,81 %) dimana tahun 2014
sebesarRp.1.236.530.000.000,- menjadi Rp. 1.951.388.134.000,-pada tahun 2015,
sedangkan jumlah Aset Koperasi meningkat sebesar Rp.262.929.913.000,- (19%) dimana
pada tahun 2014 sebesar Rp.1.383.841.648.000,- menjadi Rp. 1.646.771.561.000,-pada
tahun 2015.
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE KOPERASI SEHAT MENCAPAI 55%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Persentase Koperasi Sehat dan
Cukup Sehat 51,94 55,00 46,35 84,27% 55,00 46,35 84,27%
Meningkatkan akses
pembiayaan Koperasidan UMKM 25 % penguatan
kelembagaan KSP/USP dan
LKM
5,00 4,00 3,07 76,75% 25,00 25,04 100,16%
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan antara lain;
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
122
1) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian kepada 730 orang berupa
Sosialisasi Perkoperasian kepada Koperasi sekolah, Sosialisasi Peraturan
Perkoperasian,Bintek kelembagaan Koperasi;
2) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi berupa Pembinaan dan
peningkatan SPI (Sistem Pengawasan Intern), Penilaian Kesehatan KSP/ USP
(Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam), Lomba Koperasi Berprestasi;
3) Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi berupa Seminar
dan sarasehan hari Koperasi, Upacara Hari Koperasi, Lomba Koperasi Sekolah,
Peningkatan usaha anggota koperasi;
4) Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi berupa survey pendirian koperasi,PAD
(Perubahan Anggaran Dasar) Koperasi, dan pembubaran koperasi, Pemeringkatan
Koperasi, Usulan penghargaan bidang Koperasi dan Rakor Koperasi.
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PERSENTASE JUMLAH UMKM NON BPR/ LKM
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Jumlah UMKM 2,00 2,00 1,08 54,00% 10,00 12,91 129,10%
Peningkatan Jumlah UMKM
yang Aktif (IKU) 2,00 2,00 1,08 54,00% 10,00 12,91 129,10%
Meningkatnya jumlah UMKM
10% 2,00 2,00 1,08 54,00% 10,00 12,91 129,10%
Dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 Jumlah UMKM secara keseluruhan
telah mengalami peningkatan sebanyak 12,91%, telah melebihi target peningkatan UMKM
dalam RPJMD Tahun 2010-2015 sebanyak 10%. Perkembangan Jumlah UMKM di Kota
Semarang dapat dijelaskan pada data berikut;
DATA JUMLAH UMKM TAHUN 2015
INDIKATOR Tahun 2014 Tahun 2015
1 - Jumlah UMKM unit 11.585 11.692
2 - Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (IKK) unit 9.563 10.757
3 - Jumlah UMKM yang dibina unit 3.066 4.677
Sumber: Diskop UMKM Kota Semarang, Tahun 2015
Data diatas menunjukkan jumlah UMKM pada tahun 2015 meningkat sebesar 107
unit (0,92 %) dimana pada tahun 2014 sebesar 11.585 unit menjadi 11.692 unit pada tahun
2015. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dengan kegiatan antara lain;
1) Pembinaan industri rumah tangga, kecil dan menengah berupa Sosialisasi media
marketing dan sosialisasi P-IRT.
2) Penyelenggaraan promosi produk UMKM berupa Pameran Gelar Inovasi UMKM dan
PKBL Expo 2015, Pameran Semarang Introducing Market 2015, serta Fasilitasi
UMKM pameran diluar daerah yang bersifat Regional dan Nasional yaitu Pameran
Produk Unggulan Manado 2015, Pameran Smesco Jakarta Expo 2015, Pameran
Puspita JCC Jakarta 2015, Pameran Harkopnas Kupang 2015, Pameran Pekan Batik
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
123
Nusantara 2015 Pekalongan, Pameran produk Unggulan Pontianak Expo 2015,
Pameran Apeksi Expo 2015 Ambon, Pameran Produk Unggulan Bandung Expo
2015, Pameran Bazar Ramadhan 2015, Pameran Bazar BBGRM Semarang 2015,
Pameran Bazar TMMD 2015 Semarang, Pameran Hortikultura Expo 2015.
3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro berupa pemberian bantuan peralatan usaha
bagi PUM dan peralatan usaha bagi pedagang makanan keliling, tidak terealisasi
karena terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
pada pasal 298 ayat 5 dimana Belanja hibah hanya dapat diberikan pada badan,
lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.
SASARAN 4 :
MENINGKATNYA PERSENTASE AKSES PERMODALAN KUMKM MENCAPAI
25%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Fasilitasi permodalan (IKU) 961.500.000,-
Peningkatan akses pembiayaan
Koperasi dan UMKM 25%
serta penguatan kelembagaan
KSP/USP dan LKM
5,00 4,00 3,07 76,75% 25,00 25,04 100,16%
1) Pada Tahun 2015 fasilitasi permodalan sebesar Rp. 961.500.000,- diberikan kepada
29 KUMKM, sumber dana APBD Kota Semarang, dan dari program KUR yang
dikucurkn oleh Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan
Bank Jateng diberikan kepada 54 Koperasi dan UMKM.
2) Fasilitasi Akses Permodalan KUMKM melalui penyaluran pinjaman dana bergulir
kepada 10 Koperasi dengan nilai Rp. 820.000.000,- dan 19 UMKM senilai Rp.
141.500.000,- dan fasilitasi forum pembiayaan bagi KUMKM kepada 300 pelaku
usaha.
3) Pemantauan penggunaan dana bergulir dari APBD Kota Semarang pada 350 orang
dan dari APBN pada 36 orang.
4) Jumlah omzet UMKM meningkat sebesar Rp. 9.704.985.000,- (2,79 %) dimana tahun
2014 sebesar Rp. 347.916.404.000,- menjadi Rp. 357.621.389.000,- pada tahun
2015. Pada tahun 2015 sektor ekonomi nasional mengalami perlambatan
pertumbuhan dipengaruhi ekonomi global, hal ini juga mempengaruhi peningkatan
omset dari UMKM.
SASARAN 5 :
MENINGKATNYA PERSENTASE JUMLAH PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA
SEKTOR UMKM
Capaian :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
124
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi Realisasi
%
Jumlah tenagakerja yang
terserap
- Koperasi
- UMKM (IKU)
2,00 2,00 1,78 89,00% 10,00 18,83 188,30%
Jumlah penyerapan tenagakerja
pada sektor UMKM meningkat
2% per tahun 2,00 2,00 1,78 89,00% 10,00 18,83 188,30%
DATA KELEMBAGAAN UMKM TAHUN 2015
INDIKATOR SAT TAHUN 2014 TAHUN 2015
- Jumlah Tenaga Kerja orang 18.705 19.042
- Jumlah Omset rupiah Rp. 347.916.404.000,- Rp. 357.621.389.000,-
- Fasilitasi permodalan KUMKM rupiah Rp. 1.931.000.000,- Rp. 961.500.000,-
Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang, Tahun 2015
Data diatas menunjukkan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro
Kecil Menengah Tahun 2015 meningkat sebesar 337 orang (1,77%) dimana pada tahun
2014 sebesar 18.705 orang menjadi 19.042 orang pada tahun 2015.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM dengan
kegiatan antara lain;
a. Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
dalam bentuk;
a) Kemitraan dengan pengusaha besar dan toko modern;
b) Kontak dagang dengan buyer, asosiasi pengusaha dan UMKM
Kabupaten/Kota/Provinsi lain untuk 20 UMKM;
c) Workshop IUMK untuk 210 orang;
d) Fasilitasi gallery semarangan untuk 10 klaster.
b. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan kepada 800 orang yang terbagi dalam
Pelatihan Manajemen Usaha Kecil, Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber
Daya Lokal, Pelatihan Kewirausaan Ketrampilan Usaha Produktif dan
Achievment Motivation Training.
c. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD kepada 613 orang yang terbagi
dalam Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (SAKETAP),
Pelatihan Manajemen berbasis Kompetensi, Pelatihan Manajemen Dasar
Perkoperasian, PelatihanPenyusunan Peraturan Khusus KSP, Pelatihan Analisis
Laporan Keuangan.
d. Peningkatan dan Pengembangan OVOP kepada 90 orang yang terbagi dalam
Pelatihan Desain Fashion Batik, Pelatihan Sulam Pita, Pelatihan Peningkatan
Diversifikasi Produk Ovop.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
125
TUJUAN 2 :
MENGEMBANGKAN STRUKTUR PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI
PENGEMBANGAN INVESTASI, POTENSI DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
YANG BERDAYA SAING SERTA MENGEMBANGKAN BUMD DAN ASET-ASET
DAERAH UNTUK MENDORONG SEKTOR RIIL DALAM RANGKA MEMPERLUAS
KESEMPATAN KERJA.
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PERSENTASE IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI KOTA
SEMARANG MENCAPAI 80%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Peningkatan Jumlah
permohonan penanaman modal
Rp. 2.552.351.168.084 Rp. 3.729.340.088.650
penanaman modal asing (PMA)
45 45 45 100%
penanaman modal dalam negeri
(PMDN)
4.405 4.773 4.773 100%
Jumlah dan nilai
penanaman modal
daerah
8,00 10,00 293,92
(Rp 7.027.165.376.193) 2745,90% 10,00 293,92
(Rp
7.027.165. 376.193)
2745,90%
Jumlah dan nilai
persetujuan investasi selama setahun
Penanaman Modal
Asing (PMA)
Rp. 2.592.005.659.915 Rp. 5.397.756.206.300
Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN)
Rp. 5.332.510.190.010 Rp.
5.432.000.000.000
Jumlah Pelayanan
Perijinan yang
dikeluarkan dalam
setahun (Tambahan Indikator dari IKU)
Investasi : 15.130
Non Investasi : 2.101
Investasi : 16.721
Non Investasi : 3.563
Tingkat daya tarik
investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi
pembangunan daerah
8,00 10,00 23,41 234,10% 10,00 23,41 234,10%
Ketersediaan pranata
investasi 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada pelaksanaan Urusan Wajib
Penanaman Modal selama tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada beberapa indikator
sebagai berikut :
1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan promosi investasi sebanyak 13 kali
diantaranya dengan melakukan ekspo atau pameran, temu bisnis antara lain Semarang
Business Forum (SEMBIZ) dan Rapat Koordinasi Perencanaan Pengembangan Penanaman
Modal Daerah (RKPPMD)sertaForum Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).
Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk :
a) Tersedianya Data Penanaman Modal di Kota Semarang.
b) Terjalinnya hubungan dan komunikasi timbal balik yang saling menguntungkan
antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
126
c) Meningkatnya Penanaman Modal (PMA dan PMDN) di Kota Semarang.
d) Terciptanya Iklim Investasi yang kondusif
e) Peningkatan Realisasi Investasi.
Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan investasi kepada masyarakat dalam
mengakses pelayanan perijinan di Kota Semarang memberikan hasil yang positif dimana
pada tahun 2015, jumlah investor mengalami peningkatan, ditunjukkan dengan
meningkatnya jumlah proyek penanaman modal dalam negeri dan asing di mana pada tahun
2014 jumlah proyek penanaman modal dalam negeri dan asing sebanyak 4450 proyek dan
pada tahun 2015 meningkat menjadi 4817 proyek.
Peningkatan jumlah proyek tersebut berpengaruh terhadap peningkatan nilai investasi
penanaman modal dalam negeri dan asingdari Rp.7.924.515.849.925,- pada tahun 2014,
menjadiRp. 10.829.756.206.300,- di tahun 2015 atau sebesar 36,6 %. Dampak positif lainnya
adalah terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam perusahaan yang
berinvestasi di Kota Semarang dari 39.505 orang menjadi 41.847 orang.
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TAHUN
2014
REALISASI TAHUN
2015
1 Jumlah dan nilai penanaman modal daerah
(RPJMD)
Rupiah 7.924.515.849.925 9.570.413.742.378
2 Jenis dan jumlah potensi investasi di Kota Semarang
jumlah potensi
22 22
3 Nilai potensi investasi di Kota Semarang Rupiah 4.907.000.000.000 8.117.054.179.000
4 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi % 100 100
5 Jumlah kegiatan dan jenis promosi untuk
mendatangkan investasi(Forum PPTSP,
RKPPMD, Sem BIZ, Temu Bisnis dll)
Jumlah ke
giatan
12 13
6 Laju pertumbuhan investasi % 48 63
7 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Peru sahaan
111 138
8
Ada / tidaknya sistem informasi penanaman
modal
Ada /
Tidak
Ada Ada
9 Ketersediaan pranata kerjasama antar pemerintah daerah, antara lembaga / institusi
Persen 100% 100%
10 Jumlah perjanjian/ kerjasama kemitraan
pemerintah kota di berbagai bidang
pembangunan
Kerjasama
80
89
2) Program Peningkatan Iklim Investasi
Kondisi iklim investasi tahun 2015 menunjukkan kegairahan pelaku usaha dalam
melakukan investasi, baik perluasan usaha yang telah ada maupun untuk investasi baru.
Hal ini dapat ditunjukkan pada perkembangan Penanaman Modal dari tahun 2014 sampai
dengan akhir tahun 2015, dimana terjadinya peningkatan realisasi jumlah nilai investasi
PMDN, tahun 2014 sebanyak 4.405 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.
5.332.510.190.010,- dan pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 5.432.000.000.000,-
sebanyak 4.773 proyek. Sedangkan laju pertumbuhan investasi tahun 2015 sebesar 63%,
lebih besar dari pada laju pertumbuhan investasi tahun 2014 sebesar 48 % dan dapat dilihat
pada beberapa indikator sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TAHUN
2014
REALISASI TAHUN
2015
1
Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah
pelaku investasi pembangunan daerah (RPJMD) investor
4.450 4.817
2 Jumlahtenagakerja yang terserap (RPJMD) orang 39.505 41.847
3 Jumlah jenis perijinan yang mendapatkan pengakuan
ISO 9001 : 2008
Jumlah per
ijinan 29 29
4 Jumlah dan nilai persetujuan investasi selama setahun Jumlah
rupiah
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
127
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TAHUN
2014
REALISASI TAHUN
2015
- Penanaman Modal Asing (PMA) 1.210.904.761.000 1.398.793.197.537
- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 1.490.022.482.000 1.540.981.800.00
5 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar
rupiah) rupiah 2.552.351.168.084 3.729.340.088.650
6 Jumlah permohonan penanaman modal Permo
honan
penanaman modal asing (PMA) 45 45
penanaman modal dalam negeri (PMDN) 4.405 4.773
7 Jumlah proyek penanaman modal asing (PMA) Proyek 45 45
8 Nilai investasi penanaman modal asing (PMA) Rupiah 2.592.005.659.915 5.397.756.206.300
9 Jumlah proyek penanaman modal dalam negeri
(PMDN) Proyek 4.405 4.773
10 Nilai investasi penanaman modal dalam negeri
(PMDN) Rupiah 5.332.510.190.010 5.432.000.000.000
11 Jumlah persetujuan investasi yang diterbitkan (IKK) ijin 4.450 4.817
12 Jumlah Perijinan yang dilayani ijin
Investasi 15.130 16.721
Non Investasi 2.101 3.563
JUMLAH PELAYANAN PERIJINAN TAHUN 2015
NO INDIKATOR KINERJA
JUMLAH PERMOHONAN
PELAYANAN PERIJINAN
PELAYANAN PERIJINAN
YANG DITERBITKAN
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2014 TAHUN 2015
TOTAL PERIJINAN 17.235 20.456 17.231 20.284
1. Ijin Lokasi 41 35 41 35
2. Persetujuan Pendirian Rumah Sakit 2 0 2 0
3. Persetujuan Penempatan dan Pengelolaan
Tower Bersama 27 42 29 42
4. Persetujuan Pendirian Hotel 31 8 31 8
5. Persetujuan Pendirian SPBU 7 4 7 4
6. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 2.656 2.946 2523 2915
7. Ijin Gangguan (HO) 704 742 675 712
8. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 805 854 805 854
9. Pendaftaran Penanaman Modal 0 0 0 0
10. Ijin Prinsip Penanaman Modal 3 8 3 8
11. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 0 0 0 0
12. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 0 0 0 0
13. Ijin Usaha Penanaman Modal 8 4 8 4
14. Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal 0 0 0 0
15. Ijin Usaha Penggabungan Penanaman
Modal (Merger) 0 0 0 0
16. Ijin Perubahan Penanaman Modal 0 0 0 0
17. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 4749 5664 4.749 5.664
18. Ijin Usaha Industri (IUI) 3 9 3 9
19. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4980 5664 4.980 5.641
20. Tanda Daftar Gudang (TDG) 20 9 20 9
21. Tanda Daftar Industri (TDI) 6 5 6 5
22. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) 119 24 119 24
23. Ijin Waralaba 0 0 0 0
24. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman
Beralkohol (SIUP-MB) 23 21 23 21
25. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi 37 33 37 33
26. Ijin Usaha Angkutan 6 12 6 12
27. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 0 4 0 4
28. Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) 0 0 0 0
29. Ijin Tenaga Kesehatan (AA, Perawat,
Apoteker kecuali dokter) 2.101 3.563 2101 3563
30. Ijin Laboratorium Kesehatan Swasta 3 3 3 3
31. Ijin Pedagang Eceran Obat/Toko Obat (TO) 9 7 9 7
32. Ijin Klinik Pratama 51 48 49 49
33. Ijin Klinik Utama 10 7 10 7
34. Ijin Optik 18 16 17 15
35. Ijin Usaha Apotek/Farmasi 71 94 68 97
36. Ijin Penyelenggaraan Reklame 377 173 424 158
37. Ijin Titik Reklame 324 482 481 381
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
128
3) Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
Dalam rangka fasilitasi penanaman modal telah disusun Peta Potensi Investasi
Daerah. Tersedianya peta tersebut diharapkan dapat sebagai acuan dalam pengamkbilan
kebijakan untuk berinvestasi, mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan
pertumbuhan investasi daerah, dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TAHUN 2014 REALISASI TAHUN 2015
1 Ketersediaan pranata investasi
(RPJMD) % 100% 100%
Dokumen Pemetaan Potensi dokumen 1 Dok.Peta Potensi Daerah
Sektor Infrastruktur dan SDM
1 Dok.Penyusu nan Profil
Potensi dan Peluang Inves tasi Kota Smg.
2 Peningkatan prasrana investasi % Penataan Ruang Arsip dan
Ruangan Tuggu Pelayanan (100%)
Penataan ruang arsip dan
pengadaan perlengkapan kantor (100%)
3 PeningkatanProduk BUMD kegiatan 1 x kegiatan FGD revitalisasi
BUMD kota smg
1 x kegiatan Penyusunan
Kajian Pengembangan Bidang
Usaha BUMD Kota Semarang
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE KERJASAMA PENGELOLAAN ASET DENGAN
INVESTOR MENCAPAI 75%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015
Target Realisasi %
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian
Kerjasama 100% 100% 100% 100%
Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga pada tahun 2015 masih ada
beberapa yang belum terlaksana dikarenakan masih perlu adanya penjajakan dan kajian
teknis untuk proses kerjasamanya, diantaranya, kerjasama pemanfaatan sarana dan
prasarana jalan untuk pemasangan microcell kamuflase PJU dengan PT. Mitratell, PT.
TOWER BERSAMA GROUP dan PT. BALI TOWER. Adapun untuk kegiatan monitoring
dan evaluasi pengawasan dan pengendalian kerjasama sebanyak 35 obyek atau 100%
dilaksanakan.
SASARAN 3 :
REVITALISASI KAWASAN-KAWASAN INDUSTRI SEBESAR 50%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015
Target Realisasi %
Mempertahankan jumlah kluster industri 378 IKM 378 IKM 478 IKM
Perkembangan industri kreatif terutama industri kecil pada tahun 2015 mencapai 478
IKM melebihi target yang direncanakan di tahun 2015 sebanyak 378 IKM. Jumlah kluster
industri pada tahun 2015 sebanyak 10 unit, capaian tersebut sesuai dengan target yang
ditetapkan sebanyak 10 unit pada tahun 2015.
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan IKM, jumlah IKM yang mengikuti
pedidikan dan pelatihan pada tahun 2015 sebanyak 1.090 orang meningkat dibandingkan
tahun 2014 sebanyak 448 orang. Selain kegiatan pendidikan dan pelatihan, untuk
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
129
pembinaan IKM juga dilaksanakan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan sebanyak 32
kali kegiatan di tahun 2015.
Kegiatan lain yang menunjang program pengembangan IKM adalah temu bisnis,
workshop, fasilitasi pembuatan papan dan katalog klaster IKM.
TUJUAN 3 :
MENGEMBANGKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN YANG BERORIENTASI
PADA SISTEM AGRIBISNIS
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI 75%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi Realisasi
%
Kenaikan Nilai Tukar Petani (IKU) 305,88 <300 304,26 100%
Tingkat pendapatan petani (IKU) 332,00 335,00 305,58 91,22% 335,00 305,58 91,22%
Cakupan bina kelompok tani
Tingkat kinerja tenaga penyuluh
pertanian lapangan 66,67
75,00 87,50 116,67% 75,00 87,50 116,67%
Tingkat daya serap pasar terhadap
hasil produksi pertanian/
perkebunan daerah
99,88
99,98 100,00 100,02% 99,98 100,00 100,02%
Tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang
merupakan nisbah antara harga yang diterima petani dari hasil penjualan komoditas
pertaniannya dengan harga yang harus dikeluarkan petani untuk memenuhi kebutuhan
produksi dan konsumsinya. Tahun 2015 NTP naik dibandingkan tahun 2014 yaitu dari
304,26 menjadi 305,88 di tahaun 2015. Hal ini disebabkan kenaikan indeks harga yang
diterima petani yang lebih tinggi daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani.
Kenaikan indeks harga yang diterima petani tersebut terutama dari kenaikan harga
komoditas-komoditas pangan (gabah dan jagung), sayuran, dan sapi potong (daging).
Dari segi SDM petani, peningkatan kapasitas kelembagaan petani ditunjukkan dengan
adanya 15 kelompok tani yang naik kelas dalam klasifikasi kelompok tani meskipun di lain
pihak terdapat 14 kelompok tani yang justru turun kelas. Adapun dari segi jumlah
kelompok tani terdapat 29 kelompok tani baru dengan penambahan jumlah petani yang
tergabung dalam kelompok tani sebanyak 1.166 orang yaitu dari 8.588 orang pada tahun
2014 menjadi 9.754 pada tahun 2015. Ini menunjukkan semakin luasnya cakupan
pembinaan kepada petani, terlihat dari realisasi penyuluhan dan pendampingan petani yang
mencapai 108% dari yang ditargetkan.
Sementara dari sisi SDM penyuluh pertanian, dengan 177 kelurahan dan jumlah
petani 45.516 orang, Kota Semarang minimal memerlukan tenaga penyuluh pertanian
lapangan sejumlah 58 orang. Namun demikian jumlah penyuluh pertanian lapangan yang
ada saat ini baru sebanyak 27 orang yang terdiri dari 13 orang penyuluh PNS dan 14 orang
penyuluh harian lepas (non PNS). Untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
130
kepada semua petani Kota Semarang, strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian adalah
meningkatkan kinerja penyuluh yang ada serta meningkatkan kapasitas mereka melalui
pelatihan maupun magang. Selain itu juga diberdayakan penyuluh swadaya untuk
membantu kegiatan-kegiatan penyuluhan di lapangan. Saat ini terdapat sekitar 43 tenaga
penyuluh swadaya yang berasal dari kalangan petani sendiri.
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUKSI
PETERNAKAN SEBESAR 10% PER TAHUN
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
%
realisasi
Tingkat pemanfaatan teknologi
tepat guna dalam menunjang peningkatan hasil produk komoditas
hasil pertanian/perkebunan
99,51 99,71 100,00 100,29% 99,71 100,00 100,29%
Tingkat produktivitas, kualitas dan
hasil produksi pertanian/perkebunan 100 100 100 100 100 100 100
Angka Kesakitan dan Kematian
Ternak Akibat Penyakit Menular 2,80 2,20 0,39 182,27% 2,20 0,39 182,27%
Produksi mengalami kenaikan rata-rata 28,2% dengan komoditas yang mengalami
kenaikan produksi yaitu daging unggas, telur, dan susu; sedangkan daging non unggas
sebaliknya mengalami penurunan produksi sampai 51%. Berkurangnya populasi sapi
potong menyebabkan harga sapi potong serta daging tinggi sehingga pemotongan sapi
berkurang dan konsumen beralih ke daging unggas yang harganya relative lebih terjangkau.
Implikasinya produksi daging unggas naik sampai 132%, terlihat dari banyak
teridentifikasinya pemotongan-pemotongan unggas selain di RPU (Rumah Pemotongan
Unggas) yang memberikan kontribusi besar bagi kenaikan produksi daging unggas tersebut.
Produksi hasil peternakan di Kota Semarang pada tahun 2015 sebagai berikut :
Komoditas peternakan Satuan Tahun 2014 Tahun 2015
1. Populasi sapi potong
2. Daging unggas
3. Daging non unggas (1%)
4. Susu (1%)
5. Telur (1%)
ekor
kg
kg
ltr
kg
4.595
7.467.627
5.793.326
2.787.000
8.320.719
4.505
17.354.941
2.824.495
3.622.202
8.468.415
Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015
Komoditas peternakan lainnya yaitu susu mengalami kenaikan produksi 30%
dibanding tahun 2014. Penguatan pakan ternak serta perbaikan sistem budidaya sapi perah
berhasil meningkatkan produktivitas sapi perah sampai 3-5 liter/ekor/hari. Sedangkan
untuk komoditas telur, kenaikan produksi 1,8% didukung oleh penguatan pakan serta
pengembangan ternak unggas melalui bantuan bibit ayam dari Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah.
Populasi ternak bantuan pemerintah bertambah 45% dari 375 ekor pada tahun 2014
menjadi 544 ekor pada tahun 2015. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota
Semarang untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan agribisnis di
wilayah potensi peternakan dalam rangka pengentasan kemiskian di Kota Semarang.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
131
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pada tahun 2015 angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular
sebesar 0,39%, turun sebesar 85% dibanding angka tahun 2014 sebesar 2,63%. Angka ini
jauh lebih kecil dari yang ditargetkan angka kesakitan dan kematian ternak sebesar 2,2%.
Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran penyakit menular ternak di Kota Semarang dapat
dikendalikan. Kegiatan-kegiatan pencegahan & penangulangan penyakit menular ternak
seperti surveillance, biosecurity, vaksinasi, serta pengobatan massal & pelayanan klinik
hewan keliling berhasil meningkatkan derajat kesehatan hewan/ternak di Kota Semarang
sehingga jumlah ternak/hewan yang sakit maupun mati karena penyakit menular ternak
dapat ditekan. Meskipun terdapat kematian pada beberapa hewan/ternak yang terinfeksi
penyakit menular tetapi tidak sampai pada tingkat yang dapat menimbulkan wabah/epidemi
yang meluas yang dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan manusia maupun
mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Semarang. Dalam hal kesmavet, meningkatnya
intensitas pemeriksaan Bahan Asal Hewan (BAH) yang beredar di Kota Semarang
memberikan jaminan bahwa BAH yang beredar aman, sehat, utuh, dan halal untuk
dikonsumsi masyarakat.
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUKSI
KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN 1% PER TAHUN
TABEL PRODUKSI PERTANIAN TAHUN 2015
Produksi Tahun
2014 2015
1 Padi (3%) (ton) 38.503,50 39.328
2 Palawija (1%) (ton) 11.195,00 8.272
3 Durian (1%) (kw) 13.736 24.024
4 Anggrek (1%) (tangkai) 352.095 355.052
5 Temulawak (1%) (ton) 1.151,00 509,55
6 Kelapa dalam (1%) (ton) 223,39 214,35
Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015
Luas areal sawah yang ditanami padi meningkat 6,6% yaitu dari 3.158,46 ha di tahun
2014 menjadi 3.368,27 ha pada tahun 2015. Pembangunan maupun rehabilitasi jaringan-
jaringan irigasi melalui kegiatan DAK Bidang Pertanian meningkatkan ketersediaan air
sehingga lahan sawah yang tadinya tidak ditanami padi memungkinan untuk ditanami padi.
Ketersediaan air yang cukup tersebut disertai perbaikan pada sistem budidaya padi dengan
dukungan bantuan sarana produksi (benih unggul, pupuk, traktor, dan transplanter) dan
pendampingan dari pemerintah telah meningkatkan produktivitas padi sehingga produksi
padi dapat meningkat 2,14%. Selain itu juga dipengaruhi oleh keberhasilan dalam
pengendalian OPT dimana 95% (125,9 ha dari 132,5 ha) area sawah yang terkena serangan
OPT berhasil dikendalikan, 5% diantaranya (6,3 ha) dikendalikan dengan agensia hayati.
Adapun pada komoditas palawija, produksi turun 26% sebagai akibat dari berkurangnya
luas tanam karena alih fungsi lahan maupun alih komoditas dimana lahan yang tadinya
ditanamai palawija beralih ditanami tanaman keras (kayu-kayuan).
Pada komoditas utama hortikultura Kota Semarang yaitu durian mengalami kenaikan
sebesar 74,9% dari tahun 2014 sebanyak 13.736 kw menjadi 24.024 kw di tahun 2015,
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
132
kenaikan produksi durian ini disebabkan oleh bertambahnya luas panen (tanaman
produktif) yang mencapai 75%, yaitu dari 178,4 ha pada tahun 2014 menjadi 311,98 ha
pada tahun 2015. Sedangkan anggrek produksinya meningkat 0,84% dari tahun 2014
sebanyak 352.095 tangkai menjadi 355.052 tangkai di tahun 2015. Kenaikan produksi
anggrek terjadi karena produktivitas yang meningkat sebesar 19,8% dari 20,25 tangkai/m3
pada tahun 2014 menjadi 24,24 tangkai/m3 pada tahun 2015 berkat penerapan GAP (Good
Agricultural Practise) dalam sistem produksinya.
Produksi temulawak mengalami penurunan sebesar 55,7% dari 1.150,69 ton pada
tahun 2014 menjadi 509,55 ton pada tahun 2015. Penurunan produksi dipengaruhi oleh
penurunan luas panen sebesar 50,6% yaitu dari 38,3 ha pada tahun 2014 menajdi 18,9 ha
pada tahun 2015. Hal ini karena sebagian besar petani mengganti tanamannya dengan
tanaman obat yang lain seperti jahe merah dan jahe emprit, bahkan ada juga yang
menggantinya dengan tanaman keras. Selain itu turunnya produksi temulawak juga
disebabkan oleh penurunan produktivitas sebesar 10,3% karena tanaman dipanen pada
umur yang belum optimal.
Di sub sektor perkebunan produksi kelapa turun sebesar 4,05% dari tahun sebelumnya
sebanyak 223,39 ton dan pada tahun 2015 sebanyak 214,35 ton disebabkan oleh
berkurangnya jumlah tanaman yang produktif karena tanaman sudah tua dan butuh
peremajaan, disamping juga adanya alih fungsi lahan maupun alih komoditas ke tanaman
buah-buahan. Tingkat kepemilikan lahan yang kecil menyebabkan budidaya tanaman
perkebunan kurang ekonomis sehingga banyak petani yang melakukan alih komoditas atau
usaha lain yang lebih bisa memberikan keuntungan bagi mereka.
SASARAN 4 :
MEMPERTAHANKAN LUASAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF SEBESAR 90 %
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
%
realisasi
Mempertahankan areal hutanrakyat 1.656 ha 1.665, 22 ha 1.665, 22 ha 10%
Tersedianya pranata kebijakan pertanahan &
infrastruktur pertanian dan pedesaan 76,92%
20% 76,92% 384,60% 20% 76,92%
Tingkat partisipasi masyarakat terhadap upaya
pelestarian penghijauan /lahan 2,50 2,50 3,13 125,20% 15,00 15,63
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Luas lahan produktif di dalam hutan produksi meningkat 0,6% pada tahun 2015
seluas 1.665,22 ha sedangkan pada tahun 2014 seluas 1.656 ha. Produksi kayu di kawasan
hutan rakyat tahun 2015 sebesar 3.094,1 m3 menurun sebesar 35% dibandingkan tahun
2014 sebesar 4.776 m3. Hal ini disebabkan berkurangnya luas lahan untuk hutan rakyat
karena alih fungsi, selain juga menurunnya jumlah tanaman usia produktif (usia siap
tebang).
Upaya pelestarian lingkungan melalui penghijauan lingkungan dan rehabilitasi hutan
dan lahan di Kota Semarang dilakukan dengan melibatkan masyarakat luas. Pada tahun
2015 tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian dan penghijauan lahan
dan/atau lingkungan sebesar 3,13% melebihi target tahun 2015 sebesar 2,5%. Upaya
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
133
merehabilitasi hutan dan lahan-lahan kritis pada tahun 2015 juga melampaui target yaitu
sebesar 51,8 ha atau 5,4% dari total lahan kritis yang ada di Kota Semarang seluas 962,4 ha
(BP DAS Pemali Jratun, 2013) yang sebagian besar berupa pembangunan hutan kota, hutan
rakyat, serta penghijauan lingkungan. Lahan kritis di Kota Semarang sebagian besar
terdapat di wilayah Banyumanik, Tembalang, Gunungpati, dan Ngaliyan. Banyaknya
kegiatan penambangan (galian C) di wilayah-wilayah tersebut ditenggarai menyebabkan
timbulnya lahan-lahan kritis baru sementara lahan-lahan kritis yang lama belum
sepenuhnya terehabilitasi.
Dalam hal pelestarian kawasan hutan, melalui pengawasan yang ketat tidak ditemui
adanya illegal logging maupun kebakaran di kawasan Hutan di Kota Semarang yang dapat
merusak kawasan hutan tersebut.
TUJUAN 4 :
MENGEMBANGKAN PRODUKTIVITAS BAHAN PANGAN UNTUK MENJAGA
KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN DAN MENINGKATKAN KETAHANAN
PANGAN
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PERSENTASE KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA SEBESAR
10%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Ketersediaan pangan utama
per 1000 penduduk 227.075,42 122.576 191.760 100%
Ketersediaan energy
perkapita (%) 2652 2090 2652 100%
Ketersediaan protein
perkapita (%) 67,77 57 67,77 100%
Skor pola pangan harapan
(IKU) 90,6 95,00 90,90 95,68% 95,00 90,90 95,68%
Kelancaran akses pangan
masyarakat miskin
2.090 2.100 2.195 104,52% 2.100 2.195 104,52%
Tingkat ketersedian bahan
pangan daerah, khususnya beras dan konsumsi pangan
sumber karbohidrat non beras
guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Skor pola pangan harapan tahun 2015 adalah 90,9 lebih tinggi dibanding tahun 2014 yang
mencapai 90,6 atau naik 0,44%. Kegiatan penumbuhan warung desa dapat meningkatkan
akses pangan,yang saat ini jumlah warung desa/lumbung pangan pada tahun 2015 menjadi
52 buah dari tahun 2014 berjumlah 46 .
Konsumsi energi Kota Semarang Tahun 2015 sebesar : 1979,3 Kkal/kapita/hari (
AKE : 2000). Kinerja bidang ketahanan pangan yang telah di capai sampai tahun 2015
sesuai dengan target dapat dilihat dari capaian masing – masing indikator sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
134
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PENGEMBANGAN KELURAHAN MANDIRI
PANGAN 6%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
realisasi
Kelurahan mandiri pangan 12 14 17 121,43% 14 17 121,43%
Kelurahan mandiri pangan sampai dengan tahun 2015 sudah berjumlah 17 kelurahan
bertambah 5 kelurahan dibandingkan tahun 2014.
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PERSENTASE CADANGAN PANGAN DAERAH 11%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
%
realisasi
Penguatan cadangan pangan 40 30 30 100
Lumbung pangan masyarakat 22 52 236,36% 22 52 22 52
Pada penguatan cadangan pangan kantor ketahanan pangan akan merencanakan
membuat gedung cadangan ( gudang bulog ) pangan di karenakan gudang bulog yang
berada di randu garut yang tadinya termasuk wilayah kota semarang menjadi wilayah
kabupaten kendal ( sebagai pengelola ).
Kegiatan penumbuhan warung desa dapat meningkatkan akses pangan,yang saat ini
jumlah warung desa/lumbung pangan pada tahun 2015 menjadi 52 buah dari tahun 2014
berjumlah 46 buah.
SASARAN 4 :
MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS BAHAN PANGAN YANG
MEMENUHI STANDAR MUTU PANGAN SEBESAR 5%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
realisasi
Pengawasan dan pembinaan
keamanan pangan 111 155 155 100%
Produk pangan /olahan
pangan yang memenuhi
standar mutu
191 187 191 102,14% 187 191 102,14%
Pembangunan dibidang ketahanan pangan yaitu meningkatkan persentase
ketersediaan pangan, pengembangan kelurahan mandiri pangan dan meningkatkan kualitas
bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan.
Pada produk pangan/olahan pangan yang memenuhi standar mutu masih tetap stabil
sejumlah 191 Produk Industri Rumah Tangga.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
135
TUJUAN 5 :
MENGEMBANGKAN KUALITAS PARIWISATA MELALUI PEMANFAATAN
TEKNOLOGI, KELEMBAGAAN, OBYEK WISATA DAN SARANA PRASARANA
PENDUKUNG.
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PERSENTASE TUJUAN DESTINASI WISATA DI KOTA
SEMARANG SEBESAR 20%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
%
realisasi
Terlaksananya
pameran promosi
kepariwisataan
100% 100% 100% 100%
Meningkatnya
jumlah destinasi
wisata (IKU)
45 10 % (51
obyek) 62 121,57% 10 % (51
obyek) 62 121,57%
Target jumlah destinasi wisata pada tahun 2015 yang tercantum dalam RPJMD 2010-
2015 adalah meningkat 10% atau dapat diterjemahkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 51
obyek wisata di Kota Semarang. Capaian pada indikator ini sangat baik, karena terdapat 62
obyek wisata di Kota Semarang atau mencapai 121,57% apabila dibandingkan dengan
target. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata pada tahun 2015 secara terus
menerus melakukan berbagai promosi dalam memperkenalkan Daerah Wisata untuk
menarik Wisatawan baik Domestik maupun Luar Negeri seperti tercantum pada tabel
dibawah ini :
SARANA PROMOSI 2014 2015
- Situs Online www.wisata semarang.net
www.semarang-tourism.com
www.wisata semarang.net
www.semarang-tourism.com
- Buku
Guide book & Kalender Event :
1000 buku
Direktori Kebudayaan dan
Pariwisata 2014
Guide book & Kalender Event : 1750 buku
Direktori Kebudayaan dan Pariwisata
2015
- Brosur / Leflet
Kota Lama
Wisata Kota semarang
Peta Wisata
2000 lembar
2500 lembar
5000 lembar
5000 lembar
5000 lembar 7000 lembar
- DVD Wisata Kota Semarang -
1 kegiatan
- Baliho 7 kegiatan 6 kegiatan
- Majalah Penerbangan 1 kegiatan 1 kegiatan
- Majalah Pariwisata 2 kegiatan 2 kegiatan
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2105
Kegiatan pameran pemasaran pariwisata yang diselenggarakan atau diikuti oleh
Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2015 antara lain ;
KEGIATAN TANGGAL LOKASI
Central Java Tourism Expo
24-26 April 2015 Lawangsewu
Semarang
Majapahit Travel Fair 7-10 Mei 2015 Grand City Mall
Surabaya
Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara 14-17 Mei 2015 Jakarta Convention
Center
Jawa Barat Travel Exchange 20-22 Mei 2015 Grand Royal
Panghegar Bandung
Festival Kuliner 23-24 Mei 2015 TMII Jakarta
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
136
KEGIATAN TANGGAL LOKASI
Jateng TIT Expo 28-31 Mei 2015 Java Supermall
Semarang
Indonesia Investment, Tourism and 1-4 Oktober 2015 Nagoya Hill Shopping
Trade Expo 2015 Mall Batam
Semarang ITT Expo 15-18 Oktober 2015 Duta Pertiwi Mall
Semarang
Tourism and Craft Expo 5-8 November 2015 Java Supermall
Semarang
Jogja TTI Expo 12-14 November 2015 Ambarukmo Plaza Mall
Yogyakarta
Gelar Produk Unggulan Khas Daerah 3-6 Desember 2015 Bandung Trade Center
Fashion
Senggigi Beach Expo 2015 3-6 Desember 2015 Senggigi Lombok Nusa Tenggara Barat
Selain melakukan Promosi seperti tersebut pada tabel diatas Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata juga melakukan pelatihan untuk menambah Sumber Daya Manusia bagi
masyarakat serta membina wilayah-wilayah potensial yang dapat mendukung dan
mempromosikan kota Semarang sebagai kota tujauan wisata. Adapun kegiatan pelatihan
dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2015 antara
lain :
a. Pelatihan pemandu wisata terpadu ( Pelatihan Pemandu Wisata dan Pelatihan Saka
Pandu Wisata )
b. Pelestarian Kelompok Sadar Wisata ( Pembinaan POKDARWIS)
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata ( Bina Pelaku Usaha
Pariwisata, Peningkatan SDM Pariwisata )
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE KUANTITAS KUNJUNGAN WISATA KE KOTA
SEMARANG RATA-RATA SEBESAR 10 % PER TAHUN
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
%
realisasi
Meningkatnya Jumlah
kunjungan wisatawan (IKU)
3.750.351
2.185.379 3.928.334 179,76% 9.757.946 15.649.711 160,38%
Meningkatnya lama tinggal
wisatawan asing(IKU) 1,65 hari
1,51 hari
Belum ada
data dari BPS
Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada program ini adalah
meningkatnya kunjungan wisata. Total target dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015
adalah 9.757.946 orang. Adapun target tahun 2015 adalah 2.158.379 orang.
Capaian kinerja berdasarkan target tersebut dapat dikatakan sangat baik, karena telah
jauh melebihi target. Pada tahun 2015 jumlah wisatawan tercatat 4.376.359 orang atau
mencapai 200,25%. Adapun total jumlah wisatawan dari tahun 2010 sampai dengan 2015
adalah 16.097.736 orang atau mencapai 164,97%. Apabila dibandingkan dengan capaian
tahun 2014, jumlah wisatawan pada tahun 2015 juga menunjukkan peningkatan, dari
3.750.351 orang pada tahun 2014 menjadi 4.376.359 orang pada tahun 2015.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
137
Kondisi kepariwisataan kota Semarang dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir,
dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara
(wisnus) adalah sebagai berikut
NO TAHUN JUMLAH
1
2
3
4
5
6
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
1.915.892 orang
2.100.926 orang
2.712.442 orang
3.157.658 orang
3.750.351 orang
4.376.359 orang
Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2015
Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada program ini adalah
meningkatnya lama tinggal wisatawan asing. Berdasarkan data terakhir hasil penghitungan
BPS, lama tinggal wisatawan asing pada tahun 2014 adalah 1,65 hari. Adapun lama tinggal
wisatawan dalam negeri pada tahun 2014 adalah 1,51 hari.
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PERSENTASE DAYA SAING DAN DAYA JUAL DESTINASI
WISATA DI KOTA SEMARANG MENCAPAI 25%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
%
realisasi
Perbaikan dan rehabilitasi
obyek wisata 100% 100% 100% 100%
Dari 62 obyek ini yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang dan tercatat dalam aset
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebanyak 5 destinasi, yaitu Goa Kreo,
Hutan Wisata Tinjomoyo, Taman Budaya Raden Saleh, Taman Margasatwa Semarang dan
Kampoeng Wisata Taman Lele. Dari 62 obyek ini dibedakan menurut jenis wisata yaitu :
a) Wisata alam terdiri dari Goa Kreo, Hutan Wisata Tinjomoyo, Pantai Marina, Pantai
Maron, Mangrove Education Center, Desa Wisata Kandri, Desa Wisata Wonolopo,
Desa Wisata Nongkosawit, Kebun Argo Cepoko dan Ngenter Kali Jogo Kandri.
b) Wisata budaya terdiri dari Taman Budaya Raden Saleh, Gereja Blenduk, Kawasan
Kota Lama, Lawang Sewu, Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Agung Kauman
Semarang, Klenteng Sam Poo Kong Gedung Batu, Museum Jamu Nyonya Meneer,
Vihara Mahavira, Vihara Budha Gaya Avalokitesvara, Puri Agung Giri Natha,
Museum Mandala Bhakti, Museum Muri dan Jamu Jago, Museum Ronggo Warsito,
Makam Ki Ageng Pandanaran, Museum Peradaban Islam,Widya Mitra, Semarang
Galeri, Masjid Layur, Petilasan Joyo Kusumo Cepoko, Kyai Safi’i Makam
Wonosari, Makam Raja Pragulopati Gunungpati dan Makam Pangeran Harto
Gumilar Nongko Sawit.
c) Wisata buatan terdiri dari Tugu Muda,Taman Margasatwa Semarang, Kampoeng
Wisata Taman Lele, Kawasan Simpang Lima, Water Blaster, Taman Rekreasi
Marina, Pusat Oleh-oleh Jl. Pandanaran, Loenpia Mataram, Bandeng Presto, Wingko
Babat Cendrawasih, Waduk Jatibarang, Banjir Kanal Barat, Mall Paragon, Mall
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
138
Ciputra, DP Mall, Java Mall, Kampoeng Batik, Batik Semarang 16, Kampoeng
Semarang, Waroeng Semawis Pecinan Kampoeng Laut, Wonderia, Gardu Pandang,
Marina Convention Center, Galery Bunga Pojok Taman KB, Omah Herborist, Agro
Sodong, Gelanggang Pemuda dan Maerokoco.
Event-event pariwisata yang diadakan di tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a) Pemilihan Denok Kenang, adalah sarana untuk mempromosikan pariwisata Kota
Semarang sekaligus memberdayakan generasi muda untuk lebih mengenal pariwisata
Kota Semarang.
b) Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu, adalah kegiatan pelatihan untuk pemandu wisata
dan Saka Pandu Wisata serta Denok Kenang.
c) Lomba Foto Semarang, adalah kegiatan untuk meningkatkan minat masyarakat
tentang obyek wisata dan untuk mempromosikan obyek wisata di Kota Semarang.
d) Cinta Puspa dan Satwa salah satu kegiatan untuk mempromosikan Taman
Margasatwa Semarang yang dimeriahkan dengan lomba
- Lomba menggambar kategori SD kelas 1, 2, 3
- Lomba mewarnai kategori SD kelas 4, 5, 6
- Lomba foto flora fauna untuk umum
- Dimeriahkan parade band pelajar.
SASARAN 4 :
MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA
PRASARANA PARIWISATA SERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA 10%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
%
realisasi
Jumlah sarana prasarana penunjang pariwisata
Tingkat okupansi hotel (IKU) 56,58 56,58 56,68
Meningkatnya jumlah destinasi wisata 45 10 %
(51
obyek)
62 121,57% 10 %
(51
obyek)
62 121,57%
Jenis dan jumlah rumah makan/restoran dan
kawasan kuliner 403 242 424 175,21% 242 424 175,21%
Jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata 1007 564 1.029 182,45% 564 1.029 182,45%
Target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 pada program ini adalah tingkat
okupansi hotel, meningkatnya jumlah destinasi wisata, jenis dan jumlah rumah
makan/restoran dan kawasan kuliner, serta jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata.
Tingkat okupansi hotel dapat dilihat dari dua indikator, yaitu Tingkat Penghunian
Kamar dan Tingkat Pemakaian Tempat Tidur. Berdasarkan data terakhir hasil penghitungan
BPS, Tingkat Penghunian Kamar pada tahun 2014 adalah 56,58%. Adapun Tingkat
Pemakaian Tempat Tidur adalah 58,43%. (data untuk tahun 2015 masih dalam pengolahan
BPS)
Target jenis dan jumlah rumah makan/restoran dan kawasan kuliner pada tahun 2015
yang tercantum dalam RPJMD 2010-2015 adalah meningkat 10% atau dapat diterjemahkan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
139
bahwa pada tahun 2015 terdapat 242 jenis dan jumlah rumah makan/restoran dan kawasan
kuliner di Kota Semarang. Capaian pada indikator ini sangat baik, karena terdapat 424 jenis
dan jumlah rumah makan/restoran dan kawasan kuliner di Kota Semarang atau mencapai
175,21% apabila dibandingkan dengan target. Selain indikator tersebut, perkembangan
sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Kota Semarang pada tahun 2015 mengalami
peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah hotel, restoran/rumah makan
dan tempat hiburan.
SARANA / PRASARANA 2014 2015
Jumlah obyek wisata di Kota Semarang 45 62
Jumlah obyek wisata unggulan di Kota Semarang 6 9
Jumlah sarana prasarana penunjang pariwisata
Hotel 122 114
Restoran/Rumah makan 267 297
Tempat Hiburan 96 80
Biro Perjalanan 109 124
MICE 88 175
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2105
Target jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata pada tahun 2015 yang tercantum
dalam RPJMD 2010-2015 adalah meningkat 10% atau dapat diterjemahkan bahwa pada
tahun 2015 terdapat 564 jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata di Kota Semarang.
Capaian pada indikator ini sangat baik, karena terdapat 1.029 jenis dan jumlah pelaku usaha
pariwisata di Kota Semarang atau mencapai 182,45% apabila dibandingkan dengan target.
Selain indikator tersebut, perkembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata
di Kota Semarang pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari
bertambahnya jumlah hotel, restoran/rumah makan dan tempat hiburan.
Selain indikator tersebut, upaya oleh Pemerintah Kota Semarang adalah Kerjasama
kemitraan dalam rangka pemasaran pariwisata Kota Semarang tahun 2015 adalah dengan
BP2KS (Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang) dan desa wisata.
Pemerintah kota Semarang dan BP2KS mengadakan Familirization Trip dengan
mengundang travel agent dan biro perjalanan untuk mempromosikan Kota Semarang. Desa
wisata unggulan yang ada di Kota Semarang ada tiga desa yaitu Desa Kandri, Desa
Nongkosawit dan Desa Wonolopo. Desa wisata ini untuk menumbuhkan embrio
kepariwisataan yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Semarang.
TUJUAN 6 :
MENGEMBANGKAN PRODUKTIVITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG
BERORIENTASI PADA SISTEM AGRIBISNIS
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA TINGKAT KESEJAHTERAAN NELAYAN DAN PETANI
PERIKANAN 7% PERTAHUN
Capaian :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
140
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015
Target Realisasi %
realisasi
Peningkatan rata rata pendapatan nelayan (IKU) Rp1.450.000,00 5% Rp1.450.000,00 100%
Peningkatan pendapatan Pembudidayaan Ikan (Tambahan
Indikator dari IKU) Rp1.450.000,00 5% Rp1.450.000,00 100%
Kebijakan pembangunan pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan pada Urusan
Pilihan Kelautan dan Perikanan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya
kelautan dan perikanan laut maupun darat secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian
lingkungan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan potensi
kelautan secara optimal dan pengembangan perikanan.
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA CAKUPAN BINAAN KELOMPOK PELAKU USAHA
PERIKANAN DAN KELAUTAN RATA-RATA 20% PER TAHUN
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
%
realisasi
Produksi ikan olahan 14.157,85 60.391.00 64.343.46 106,54%
Cakupan bina
kelompok pelaku
perikanan dan
kelautan 20% per
tahun
308 149 370 248,32% 149 370 248,32%
Meningkatkat
Pengetahuan
masyarakat perikanan dan masyarakat
konsumsiikan
3,50 3,00 3,00 100,00% 3,00 3,00 100,00%
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PERSENTASE BUDIDAYA PERIKANAN RATA-RATA 15% PER
TAHUN
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi % realisasi
Penyuluhan perikanan 100% 100% 100% 100%
Produksi perikanan
budidaya 1.854,38 3.252.70 9.882.57 303.83%
Jumlah Kelompok
pelestari lingkungan 11 6 11 183,33% 6 11 183,33%
Meningkatkan
produksi perikanan
budidaya 15% per tahun
733,70
843,70 2.705,19 320,63% 3.252,70 9.882,57 303,83%
Hasil kinerja pada program ini dapat dilihat dari jumlah produksi olahan pada pada
tahun 2014 adalah 15.193,10 ton sedangkan pada tahun 2015 adalah 15.426,75 ton.
Dibandingkan dengan target pada tahun 2015 jumlah produksi olahan mengalami
peningkatan sebesar 116,86 %.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
141
SASARAN 4 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP RATA-
RATA 5% PER TAHUN
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
%
realisasi
Produksi perikanan tangkap
Meningkatkan produksi perikanan
tangkap 5% per tahun 1485,5
437,3 2.136,29 488,52% 1.980,90 6.291,99 317,63%
Produksi perikanan tangkap
1.485,50 ton 5% 1.485,50 ton
Jumlah dan jenis usaha
pengolahanhasil laut 525 orang
(14 jenis usaha)
- 525 orang
(14 jenis usaha)
Nilai ekspor hasil laut $21.867.220,67 0,9% $21.867.220,67
Jumlah pelabuhan perikanan 1 - 1
Jumlah tempat pelelangan ikan dan
pemasaranhasi l laut 1 - 1
Nilai rata-rata transaksi pada tempat
pelelangan ikan dan pemasaranhasi
llaut
Rp
6.789.025,00/hari - Rp
6.789.025,00/hari
SASARAN 5 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN OLAHAN SEBESAR 3%
PER TAHUN
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
%
realisasi
Meningkatkan produksi ikan olahan
3 % per tahun
15.193,10
13.201,00 15.426,75 116,86% 60.391,00 64.343,46 106,54%
Hasil kinerja pada program ini dapat dilihat dari jumlah produksi olahan pada pada
tahun 2014 adalah 15.193,10 ton sedangkan pada tahun 2015 adalah 15.426,75 ton.
Dibandingkan dengan target pada tahun 2015 jumlah produksi olahan mengalami
peningkatan sebesar 116,86 %.
SASARAN 6 :
MENINGKATNYA PERSENTASE KONSUMSI MAKANAN DARI IKAN SEBESAR
3% PER KAPITA PER TAHUN
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
%
realisasi
Peningkatan konsumsiikan 3% per
tahun
25,93 26,71 30,26 113,29% 26,71 30,26 113,29%
Meningkatkan Pengetahuan
masyarakat perikanan dan
masyarakat konsumsi ikan
15 15 15,50 100%
Meningkatkan konsumsi ikan 25.93 26,71 30.26
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
142
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan
indikator kinerja meningkatkan konsumsi ikan per kapita, pada tahun 2014 sebesar 25,93
kg/kapita/orang meningkat menjadi 30,26 kg/kapita/orang pada tahun 2015
TUJUAN 7 :
RINTISAN PASAR-PASAR TRADISIONAL MODERN DAN PERLINDUNGAN BAGI
KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN EKSPOR.
SASARAN 1 :
BERKEMBANGNYA PASAR TRADISIONAL MODERN SEBANYAK 2 BUAH PER
TAHUN
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
realisasi
Peningkatan Jumlah Pasar
Tradisional (IKU) 50 50 50 100%
Pembangunan/rehab pasar
tradisional (IKU)
Stabilitas harga kebutuhan pokok
dan jasa yang terjangkau oleh
masyarakat 100% (pasar modern)
3 2 0 0,00% 10 9 90,00%
Stabilitas harga kebutuhan pokok
dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat 100% (pasar
tradisional)
7,99 10,00 8,53 85,30% 10,00 8,53 85,30%
Jumlah kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pokok
masyarakat (bazar, pasar murah, dll)
100 100 100 100 100 100 100
Persentase Jumlah Pasar dalam
kondisi baik (Tambahan Indikator
dari IKU)
Capaian yang telah dihasilkan dapat dilihat sebagai berikut:
NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2015 REALISASI 2015
1 Stabilitas harga kebutuhan pokok dan jasa yang
terjangkau oleh masyarakat
2 pasar modern 2 pasar modern
2 Data Inflasi - stabilitas harga kebutuhan pokok dan jasa
yang terjangkau oleh masyarakat (inflasi) 10 % 3,95 %
3 Jumlah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pokok masyarakat melalui bazaar, pasar murah 100 % 100 %
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pasar, dan Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang
Stabilitas harga kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau masyarakat pada tahun
2015 telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 2 pasar modern
yang dilakukan melalui kegiatan pengawasan.
Nilai inflasi pada tahun 2015 mencapai 3,95 % lebih baik dari target yang ditetapkan
sebesar 10 %.
Jumlah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat melalui
bazaar/pasar murah telah terlaksana sebanyak 1 kali kegiatan yang dilaksanakan menjelang
hari raya lebaran berupa paket sembako sebanyak +10.000 paket.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
143
SASARAN 2 :
PENGATURAN BERKEMBANGNYA PASAR-PASAR RETAIL MODERN YANG
BARU
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi Tahun
2014
Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
realisasi
Kajian tentang
pengaturan pasar retail modern
ada ada ada 100%
SASARAN 3 :
PENATAAN PKL 100%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasai
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
%
realisasi
Pemberdayaan dan
penataan sentra PKL 100 100 100 100 100 100 100
Jumlah Pedagang kaki
lima yg dibina &
memiliki kemandirian
dalam usaha
100 100 100 100 100 100 100
Pembinaan dan penataan PKL pada tahun 2015 telah terlaksana sesuai dengan target
sebesar 100 %. Jumlah PKL yang dibina dan memiliki kemandirian usaha pada tahun 2015
telah dilaksanakan sesuai target sebesar 100 %.
TUJUAN 8 :
MENGEMBANGKAN KUALITAS PRODUK SEKTOR PERINDUSTRIAN MELALUI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI, KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
PENDUKUNG.
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PERSENTASE STRUKTUR INDUSTRI YANG KUAT BERBASIS
PADA PENDEKATAN KLASTER DAN BERDAYA SAING TINGGI SEBESAR 50%
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
realisasi
Jumlah industry
Persentase industry
kreatif terutama
industry kecil/home industri
395 378 395 104,50% 378 395 104,50%
Jumlah cluster baru
industry ikecil dan
menengah
10 10 10 100,00% 10 10 100,00%
Produksi dan
transaksi penjualan
IKM
71,74
3,00 3,00 100,00% 15,00 86,56 577,07%
Peningkatan
penataan struktur
IKM
3,00
3,00 3,00 100,00% 15,00 15,00 100,00%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
144
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi %
realisasi
Penataan kawasan
sentra-sentra industry potensial
16
20 16 80,00% 20 16 80,00%
Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan urusan ini pada tahun 2015 dapat
dilihat sebagai berikut :
Perkembangan industri kreatif terutama industri kecil pada tahun 2015 mencapai 478
IKM melebihi target yang direncanakan di tahun 2015 sebanyak 378 IKM. Jumlah kluster
industri pada tahun 2015 sebanyak 10 unit, capaian tersebut sesuai dengan target yang
ditetapkan sebanyak 10 unit pada tahun 2015.
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan IKM, jumlah IKM yang mengikuti
pedidikan dan pelatihan pada tahun 2015 sebanyak 1.090 orang meningkat dibandingkan
tahun 2014 sebanyak 448 orang. Selain kegiatan pendidikan dan pelatihan, untuk
pembinaan IKM juga dilaksanakan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan sebanyak 32 kali
kegiatan di tahun 2015.
Kegiatan lain yang menunjang program pengembangan IKM adalah temu bisnis,
workshop, fasilitasi pembuatan papan dan katalog klaster IKM. Produksi dan transaksi
penjualan IKM pada tahun 2015 sebesar 85,56 % lebih tingggi 70,56 % dari target yang
telah ditetapkan sebesar 15 %.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka produksi dan transaksi penjualan IKM
antara lain pengadaan SNI corner dan gelar tenologi industri dan perdagangan.
Peningkatan penataan struktur IKM tahun 2015 dapat terealisasi sebesar 15 % sesuai
dengan target yang ditetapkan. Kegiatan lain yang menunjang penataan struktur IKM
adalah pengawasan rokok ilegal mulai dari pabrik pembuat rokok sampai dengan pedagang
eceran, sosialisasi tentang cukai, sosialisasi kelembagaan untuk industri batik yang ada di
Kota Semarang, pemetaan industri tembakau, serta berbagai kegiatan pelatihan.
Penataan kawasan sentra industri potensial pada tahun 2015 sebanyak 20 sentra
industri sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
pengembangan sentra industri potensial adalah pembuatan profil industri menurut komoditi,
pembinaan sentra industri kecil serta pembuatan buku dan pengelolaan website informasi
industri dan perdagangan di Kota Semarang.
SASARAN 2 :
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS KONSUMSI BARANG DAN
JASA
Capaian :
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
%
realisasi
Meningkatnya
kesadaran pelaku usaha dan konsumen dalam
mengkonsumsi barang
dan/atau jasa 100 %
192 160 167 104,38% 160 167 104,38%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
145
Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
%
realisasi
Jumlah penanganan
barang/produk beredar dipasar tidak sesuai
standar yang ditentukan
100,00 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00 100,00%
Jumlah kasus/kejadian
yang diakibatkan oleh
pemakaian
produk/barang yang tidak sesuai dengan
standar yang ditentukan
(LPG, dll)
6,00 5,00 0,00 200,00% 5,00 0,00 200,00%
Kesadaran pelaku usaha dalam mengkonsumsi barang dan jasa produksi dalam negeri
pada tahun 2015 sebanyak 167 pelaku usaha dari target 160 pelaku usaha yang
dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pengawasan.
Jumlah kasus karena pemakaian produk/harga tidak sesuai standar ketentuan yang berhasil
difasilitasi penyelesaiannya pada tahun 2015 sebanyak 7 % dari kasus yang terjadi melebihi
target yang telah ditetapkan sebesar 5 %.
Penyelesaian sengketa konsumen yang dapat difasilitasi pada tahun 2015 sebanyak 12
kasus sesuai dengan target yang telah direncanakan.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk
melindungi kepentingan konsumen khususnya mengenai LPG 3 kg dan pupuk bersubsidi
pada tahun 2015 telah terlaksana sebanyak 3 kegiatan sesuai dengan target yang telah
direncanakan, kegiatan tersebut berupa sosialisasi, kegiatan inspeksi mendadak serta
penyelenggaraan rapat koordinasi.
Kegiatan pengawasan barang yang beredar pada tahun 2015 telah berhasil memenuhi
target yang direncanakan sebanyak 260 kali kegiatan, kegiatan tersebut berupa pengawasan
barang yang beredar di took-toko/pelaku usaha di seluruh Kota Semarang.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
146
MISI IV.
MEWUJUDKAN TATA RUANG WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR YANG
BERKELANJUTAN
TUJUAN 1 :
MENINGKATKAN PENATAAN LAHAN KRITIS, PENATAAN LAHAN BEKAS
GALIAN C DAN PENATAAN KAWASAN PANTAI DAN PENGEMBANGAN
KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI, REHABILITASI DAN
PEMULIHAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM DAN PENGENDALIAN POLUSI.
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENATAAN LAHAN
KRITIS SEBESAR 15 %
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Rehablitasi Hutan Mangrove 100% 100% 100% 100%
Tingkat efektivitas upaya perlindungan dan
konservasi sumber daya alam 76,00
70,00 70,00 100,00% 70,00 70,00 100,00%
Cakupan wilayah rehabilitasi ekosistem
pesisir/pantai 70,00
80,00 80,00 100,00% 80,00 80,00 100,00%
Hasil yang dicapai dari kegiatan pengelolaan dan rehabilitasi ekositem adalah :
a) Penanaman tanaman mangrove di pesisir pantai di wilayah Kecamatan Trimulyo
Genuk dari luas 17 ha dengan jumlah tanaman mangrove 40.000 batang.
b) Meningkatnya jumlah tanaman mangrove yang ditanam, di tahun 2014 sebanyak
40.000 batang sedangkan ditahun 2015 sebanyak 41.000 batang. Untuk areal seluas
kurang lebih 1 ha dikelurahan Trimulyo.
c) Berkurangnya luas lahan dan / atau tanah yang kritis di Kota Semarang dari 714,5 Ha
pada tahun 2014 menjadi 709,5 Ha pada tahun 2015
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN BAHAN
GALIAN C DAN PENGUNAAN AIR BAWAH TANAH (ABT) 25 %
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Pengawasan Kegiatan Pertambangan Galian C 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Menurunnya pemanfaatan Air bawah tanah
(ABT) 0,20
0,33 0,41 124,24% 1,65 1,60 96,97%
Menurunnya jumlah kawasan penambangan
galian Golongan C 0,25
0,25 0,20 80,00% 1,25 1,20 96,00%
Capaian kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral selama tahun 2015 dapat
dilihat dari pelaksanaan program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang
berpotensi merusak lingkungan dengan indikator sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
147
a. Jumlah sumur air bawah tanah (ABT) di Kota Semarang yang berijin, dari tahun 2014
tercatat sebesar 84 sedangkan tahun 2015 tercatat sebesar 102 jadi ada peningkatan
sebesar 18 ABT yang berijin. Hal ini terjadi karena kebutuhan air baku bagi
masyarakat belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh PDAM, sehingga masih
memanfaatkan air bawah tanah.
Pemberian ijin pemanfaatan ABT dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sesuai UU No
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Kota hanya
memberikan rekomendasi dari aspek sosial.
b. Meningkatnya Potensi volume air bawah tanah yang dimanfaatkan dengan adanya
sumur, dari tahun 2014 tercatat sebesar 1.815 meter kubik sedangkan tahun 2015
tercatat sebesar 7844,93 meter kubik jadi ada peningkatan sebesar 6.029,93 meter
kubik.
c. Menurunnya Luas kawasan Penambangan Galian C, galian C pada tahun 2014
sebesar 0,25 persen sedangkan galian C pada tahun 2015 sebesar 0,20 persen jadi
Luas kawasan Penambangan Galian C ada penurunan sebesar 0,05 persen.
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PERSENTASE CAKUPAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
AMDAL 100%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Cakupan pelaksanaan peng-awasan AMDAL 114
Industri 290 290 Industri 100%
Jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota
Semarang 64 Kel 80 Kel 80 Kel 100%
Persentase Kasus Yang ditangani 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui pencegahan, pengendalian,
pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan, dengan hasil sebagai berikut ;
1) Cakupan pelaksanaan pengawasan Amdal yang dilaksanakan pada tahun 2015
sebesar 290 industri/kegiatan.
2) Meningkatnya jumlah industri/kegiatan usaha yang telah menyusun dokumen kajian
lingkungan dari 114 industri/kegiatan pada tahun 2014 menjadi 290 industri/kegiatan
usaha pada tahun 2015
3) Penyusunan 2 (dua) dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Semarang.
Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) berupa Buku Basis Data dan Buku
Laporan. Buku Basis Data berisi data kualitas lingkungan hidup menurut media
lingkungan (air, udara, lahan serta pesisir dan pantai), data kegiatan/hasil kegiatan
yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup, data upaya atau
kegiatan untuk mengatasi permasalahan lingkungan, dan data penunjang lainnya yang
diperlukan untuk melengkapi analisis.
Buku Laporan berisi analisis keterkaitan antara perubahan kualitas lingkungan hidup
(status), kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup
(tekanan), dan upaya untuk mengatasinya (respon).
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
148
Data Kegiatan Usaha Yang Memiliki Dokumen Pengelola Lingkungan
Hidup/ Kelayakan Lingkungan Tahun 2015
No. Jenis Dokumen / Kajian Jumlah
1. AMDAL 9
2. DPLH 19
3. DELH 9
4. UKL/UPL 124
5. SPPL 162
Jumlah 323
Sumber data dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang tahun 2015
Terwujudnya peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan
lingkungan kota Semarang yang bersih, hijau dan nyaman, melalui :
1) Meningkatnya jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota Semarang dari
64 Kelurahan pada tahun 2014 menjadi 80 Kelurahan pada tahun 2015
2) Meningkatnya jumlah Bank Sampah dari 40 buah pada tahun 2014 menjadi 50
buah pada tahun 2015
Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui penaatan dan penanganan
kasus pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan
lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 sebanyak 39 kasus.
SASARAN 4 :
MENINGKATNYA PERSENTASE MITIGASI DAN ADAPTASI DAMPAK
PERUBAHAN IKLIM 50%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Pemanen Air Hujan 58 unit 65 unit 65 unit 100%
Konservasi Lahan Tangkapan Air Hujan 31,5 ha 36,5 ha 36,5 ha 100%
Cakupan wilayah biopori 30% 33% 33% 100%
a) Terwujudnya peningkatan mitigasi/adaptasi daerah rawan kekeringan akibat
dampak perubahan iklim dengan dibangunnya Rain Harvesting /pemanen air hujan
dari 58 unit pada tahun 2014 menjadi 65 unit pada tahun 2015
b) Pembuatan iklan layanan masyarakat “Public Service Advertisement (PSA)
Program Rain Harvesting yang ditayangkan di Kompas TV
c) Meningkatnya cakupan wilayah yang melaksanakan program “Biopori” dari 30 %
pada tahun 2014 menjadi 33% pada tahun 2015 Konservasi Lahan tangkapan
air hujan
d) Meningkatnya cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air di
Daerah Tangkapan Air Waduk Jatibarang dari 31,5 Ha pada tahun 2014 menjadi
36,5 Ha pada tahun 2015
e) Meningkatnya cadangan sumber daya air melalui pembuatan sumur resapan
sebanyak 16 unit di seluruh wilayah Kota Semarang di Kecamatan Ngaliyan dan
Kecamatan Mijen
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
149
TUJUAN 2 :
PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA
PENGELOLAAN SAMPAH SERTA PENGEMBANGAN KEGIATAN PENANGANAN
SAMPAH.
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PERSENTASE CAKUPAN SKALA PELAYANAN
PENANGANAN SAMPAH SAMPAI DENGAN 87%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015
Target Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Persentase cakupan kinerja pengelolaan
persampahan 85,00 87,00 87,00 100,00% 87,00 87,00 100,00%
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per
satuan Penduduk (Tambahan Indikator dari
IKU)
416 TPS 441 TPS 441 TPS 100%
Jumlah kelurahan yang terlayani 177 177 134 75,71% 177 134 75,71%
Tingkat luasan areal pelayanan persampahan
kota 85,00 87,00 87,00 100,00% 87,00 87,00 100,00%
Tingkat cakupan pelayanan persampahan
Wilayah 177 177 134 75,71% 177 134 75,71%
Cakupan pelayanan penanganan persampahan
(IKU) 85,00 87,00 87,00 100,00% 87,00 87,00 100,00%
Cakupan Tempat Pembuangan Sampah
Sementara (TPS) per satuan penduduk
(Indikator Tambahan dari IKU)
416 TPS 441 TPS 441 TPS 100%
Cakupan Pelayanan K3 Wilayah Kecamatan 149 149 149 100 149 149 100
Capaian penyelenggaraan program yang telah dilaksanakan antara lain
a) Kemampuan pelayanan persampahan di Kota Semarang meningkat dari 85 % di
tahun 2014 menjadi 87% di tahun 2015 dimana volume sampah, sesuai daya
tampung TPS seluruhnya terangkut sebesar 1.062,2 m3/hari pada tahun 2014
meningkat menjadi 1.087 m3/hari pada tahun 2015. Sedangkan sisanya dikelola
secara mandiri oleh masyarakat khususnya di wilayah kecamatan Gunungpati dan
Mijen.
b) Jumlah kelurahan yang terlayani sebanyak 134 kelurahan dari 177 kelurahan serta ada
2 kecamatan yang belum terlayani yaitu Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan
Mijen karena di kedua kecamatan tersebut lahan yang tersedia masih luas sehingga
pengelolaan sampah masih dilakukan sendiri oleh masyarakat setempat.
c) Pemerintah Kota Semarang memiliki sebuah TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yaitu
TPA Jatibarang. Sedangkan TPA Jatibarang mempunyai luas 46,1830 ha dengan
pembagian 27,7098 ha untuk lahan buang dan 18,4732 ha untuk infrastruktur kolam
lindi (leachate), sabuk hijau dan lahan cover sedangkan daya tampung TPA mencapai
4,15 juta m3 namun saat ini sampah yang tertimbun melebihi kapasitas sehingga
perlu penerapan sistem 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) secara intens.
d) Jumlah kelurahan yang terlayani sebanyak 135 kelurahan dari 177 kelurahan serta ada
2 kecamatan yang belum terlayani yaitu Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan
Mijen karena di kedua kecamatan tersebut lahan yang tersedia masih luas sehingga
pengelolaan sampah masih dilakukan sendiri oleh masyarakat setempat.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
150
e) Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota
Semarang sudah melibatkan 16 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang
tentunya keberadaannya sangat mendukung kinerja.
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS PENGELOLAAN
LIMBAH PADAT DAN LIMBAH CAIR 50%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015
Target Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Prosentase industri yang mentaati syarat teknis
pencemaran air
199
industri 260 industri 269 industri 100%
Meningkatnya Sanitasi Lingkungan
Masyarakat
Tingkat pencemaran lingkungan hidup
perkotaan 22,00
20,00 20,00 100,00% 20,00 20,00 100,00%
Tingkat kualitas pencemaran udara perkotaan 750
500 914 182,80% 2.500 3.164 126,56%
Tingkat Aksesbilitas informasi SDA dan LH 16
16 16 100,00% 16 16 100,00%
Cakupan Wilayah Rehabilitasi Ekosistem
Pesisir dan Pantai 70,00
80,00 80,00 100,00% 80,00 80,00 100,00%
a) Terwujudnya penurunan tingkat pencemaran udara, limbah padat dan limbah cair
melalui pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah domestic
dan pengelolaan limbah industri, dengan hasil :
1) 269 industri / kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan perijinan
pengendalian limbah cair dan limbah padat
2) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan pilah
dan olah sampah di 80 kelurahan
3) Banyaknya masyarakat yang menerapkan pilah dan olah sampah melalui
penyuluhan sebanyak 2400 orang
4) Pembangunan 1 (satu) unit biogas dikelurahan kandri kecamatan gunungpati
b) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui penerapan hari bebas
kendaraan bermotor (car free day) di kawasan Simpanglima, Jl. Pemuda dan Jl.
Pahlawan setiap minggu sekali atau sebanyak 52 kali dalam setahun. Kegiatan ini
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mencegah
polusi udara dari sumber bergerak.
TUJUAN 3 :
PENGEMBANGAN KUALITAS DAN KUANTITAS RUANG TERBUKA HIJAU
(RTH).
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS RTH KAWASAN
PERKOTAAN SEBESAR 20%
Capaian :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
151
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Rehab Taman Kota 19
Taman 15 Taman 15 Taman 100%
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas
Wilayah ber HPL/HGB (IKU) 52,5% 52,5% 52,5% 100%
Pembangunan dan Rehabilitasi Taman Kota
Dalam Setahun (Tambahan Indikator dari IKU) 24 8 8 100,00% 40 79 197,50%
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan sarana prasarana taman kota,
pemeliharaan dekorasi Kota, pemeliharaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau serta
rehab taman di Kota Semarang antara lain : Rehab Taman Simpang Lima. Jumlah taman
yang dikekola oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 242 taman yang meliputi taman
aktif maupun pasif.
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PENGELOLAAN RTH PUBLIK SEBESAR 100%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Taman yang dikelola Pemerintah 31,64% 33,05% 33,05% 100%
Jumlah taman yang dikekola oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 242 taman yang
meliputi taman aktif maupun pasif. Kegiatan yang dilakukan antara lain pemeliharaan
RTH, pemeliharaan sarpras taman kota, pemeliharaan taman-taman kota dan 15 paket rehab
atau pembuatan taman
TUJUAN 4 :
PERWUJUDAN STRUKTUR TATA RUANG YANG SEIMBANG, PENINGKATAN
PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG YANG
KONSISTEN DENGAN RENCANA TATA RUANG YANG DITETAPKAN.
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PEMANFAATAN RUANG SESUAI DENGAN
FUNGSI KAWASAN MELALUI PENATAAN KAWASAN STRATEGIS YANG
TELAH DITETAPKAN DALAM PERDA RTRW 50%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Penetapan Perda RTRW ada ada ada 100%
Monitoring dan Evaluasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Kelestarian kawasan kota lama (IKU) 100% 100% 100% 100%
Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kota
dan tingkat konflik pemanfaatan peruntukan
lahan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PENANGANAN KAWASAN DAN BANGUNAN
CAGAR BUDAYA SEBESAR 75%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
152
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Bangunan
Cagar Budaya
1
bangunan 4 bangunan 4 Bangunan 100%
a. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya
Penyusunankebijakan ini bertujuan untuk mendata secara teknis kondisi bangunan
cagar budaya. Dari hasil pendataan ini dibuatkan juga kebijakan yang boleh dan tidak
boleh dilakukan pada bangunan cagar yang dimaksud sehingga dapat dijadikan
pedoman pengembangan bangunan cagar budaya(dengan volume 4 bangunan teridiri
dari gedung Hotel Candi, Vankoof Kota Lama, Ngedangan dan gedung Rajawali
Nusindo )
b. Kegiatan Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)dan Sertifikat Laik
Fungsi (SLF), Tim Pelestari Cagar Budaya
Terbentuknya suatu tim dalam mengoperasionalkan, memberikan saran dan masukan
untuk bangunan tertentu atau perijinan bangunan gedungyang disusun dalam Berita
Acara TABG sebanyak 13 gedung dan 5 kali pembahasan, rekomendasi Tim Ahli
Cagar Budaya (TACB)untuk 3 bangunan cagar budaya dan pembahasan rutin terkait
SLF yang menghasilkan 1 surat keterangan dan 6 kali pembahasan SLF.
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PENGELOLAAN REKLAME 50%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisais
i
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Peningkatan pengelolaan reklame 100% 100% 100% 100%
Jumlah titik reklame 1.119 915 502 54,86% 4575 4.665 101,97%
Jumlah titik Reklame yang tertata dan
terpelihara dengan baik 1.119
915 502 54,86% 4575
(915
selama 5
tahun)
4.665 101,97%
Kegiatan Penertiban Reklame
Terlaksananya penertiban reklame sebanyak 60 kegiatan, dengan jumlah reklame
yang ditertibkan/dibongkar sebanyak 27.031 reklame yang terdiri dari reklame baliho, neon
box, dan umbul-umbul. Kegiatan pembongkaran reklame difokuskan pada pembongkaran
baliho yang terletak di badan-badan jalan di Kota Semarang karena sudah tidak sesuai
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2012 tentang Pedoman
Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan, sehingga tidak diperbolehkan lagi
memasang reklame melintang di jalan serta di median jalan termasuk delta, baik di jalan
nasional, provinsi, maupun kota.
Terlaksananya sosialisasi kebijakan tentang penetapan penertiban reklame di Kota
Semarangsebanyak 2 kali yang diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari
penyelenggara/biro reklame.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
153
TUJUAN 5 :
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN PELAYANAN TRANSPORTASI.
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI
MASSAL 50%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Persentase terminal dan Sub Terminal yang
memiliki sarana dan prasarana fasilitas umum yang lengkap dan dalam kondisi yang baik
(toilet, tempat ibadah, ruang tunggu, pelayanan
kesehatran, tempat sampah (ri IKU)
100% 100% 100% 100%
Meningkatnya jumlah penumpang di terminal
(IKU)
4.085.19
5
4.243.448 4.415.468 104,05% 21.217.2
40
32.888.1
04 155,01%
Pelayanan angkutan umum massal (BRT) 4 3 4 133,33% 3 4 133,33%
Tingkat pelanggaran angkutan umum di jalan
rata-rata 10% per tahun 10 10 10 100 10 10 100
Tingkat ketersediaan pemberhentian akhir
angkutan penumpang umum 7 7 7 100,00% 7 7 100,00%
Tingkat ketersediaan prasarana penunjang
BRT 103,33
100 100 100 100 100 100
Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan 91.573
73.611 85.289 115,86% 365.135 408.589 111,90%
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, ditunjukkan
dengan indikator kinerja pada tabel sebagai berikut :
TABEL INDIKATOR KINERJA PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
TAHUN ANGGARAN 2015
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TAHUN 2015
REALISASI
TAHUN 2014
REALISASI
TAHUN 2015
1 Meningkatnya jumlah penumpang di
terminal (RPJMD) penumpang 4.259.190 4.085.195 5.208.385
2 Ketersediaan terminal dan sub terminal
- Jumlah terminal
- Jumlah sub terminal
terminal 5
0
5
0
5
0
3 Pelayanan angkutan di terminal dan sub
terminal
- Jumlah angkutan yang keluar masuk
- Jumlah penumpang
Rit
Orang
4.259.190
334.773
4.085.195
391.013
5.208.385
4 Persentase terminal dan sub terminal
yang memiliki sarana dan prasarana
fasilitas umum yang lengkap dan dalam
kondisi yang baik (toilet, tempat ibadah, ruang tunggu, pelayanan kesehatan,
tempat sampah)
% 100 100 100
5 Jumlah terminal/ sub yang diperbaiki terminal 3 3 4
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2015
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penumpang di terminal meningkat dari tahun
2014 adalah sebanyak 4.085.195 meningkat menjadi 5.208.385 ditahun 2015. Kemudian
untuk ketersediaan terminal yang mendukung transportasi adalah sejumlah 5 terminal
dengan jumlah terminal/ sub yang diperbaiki ditahun 2014 yaitu sebanyak 3 terminal dan
ditahun 2015 meningkat menjadi 4 terminal. Pelayanan angkutan di terminal dan sub
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
154
terminal, jumlah angkutan yang keluar masuk meningkat dari tahun 2014 yaitu sebanyak
334.773 rit ditahun 2015 menjadi 391.013 rit.
Pelayanan di terminal yang ada telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan
kapasitas dan fasilitas yang ada, adapun jumlah penumpang sampai dengan saat ini telah
memenuhi target. Jumlah penumpang mengalami peningkatan dari tahun 2014 yaitu
sebanyak 4.085.195 meningkat ditahun 2015 menjadi 5.208.385 melebihi target tahun 2015
yait sebesar 4.259.190. disamping itu, persentase terminal dan sub terminal yang memiliki
sarana dan prasarana fasilitas umum yang lengkap dan dalam kondisi yang baik (toilet,
tempat ibadah, ruang tunggu, pelayanan kesehatan, tempat sampah) baik ditahun 2014
maupun ditahun 2015 adalah sebanyak 100%.
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, ditunjukkan
dengan indikator pelayanan angkutan di terminal Terboyo, Mangkang dan Penggaron,
dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Pelayanan angkutan di terminal Terboyo mengalami peningkatan rit sebesar 17.757
rit (10%) yang mana pada tahun 2014 sebesar 175.856 rit menjadi 193.613 rit pada
tahun 2015. Jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sebesar 455.927 orang
(25%) dari 1.328.942 orang pada tahun 2014 menjadi 1.784.869 orang pada tahun
2015.
b. Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami peningkatan sebesar 1.618 rit
(1%) yang mana pada tahun 2014 sebesar 149.427 rit menjadi 151.045 rit pada tahun
2015. Jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 344.754 orang (14%)
dimana pada tahun 2014 sebesar 2.079.464 orang menjadi 2.424.218 orang pada
tahun 2015.
c. Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami peningkatan rit sebesar 6.387
rit (18.9%) dimana pada tahun 2014 sebesar 33.765 rit menjadi 40.152 rit pada tahun
2015. Jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sebesar 213.421 orang
(31.5%) dimana pada tahun 2014 sebanyak 676.789 orang menjadi 981.210 orang
pada tahun 2015.
Program peningkatan pelayanan angkutan, dengan kegiatan antara lain;
a. Program peningkatan pelayanan angkutan dapat dilihat dari beberapa indikator
kinerja, yaitu salah satunya jumlah penumpang angkutan umum BRT di tahun 2014
yaitu sebnayak 5.821.623 orang meningkat ditahun 2015 menjadi 8.023.869 orang.
b. Jumlah halte/ pemberhentian bagi transportasi massal per trayek ditahun 2014 adalahs
ebanyak 186 halte meningkat menjadi 232 halte ditahun 2015.
c. Pelayanan angkutan penumpang umum masal BRT mengalami peningkatan dimana
pada tahun 2015 telah dioperasikan 4 koridor BRT yaitu Koridor I Mangkang –
Penggaron, koridor II Terboyo – Sisemut, Koridor III Pelabuhan – Jl. Sultan Agung –
Jl. Imam Bonjol – Pelabuhan dan Koridor IV Cangkiran – Bandaran A. Yani. Jumlah
penumpang mengalami peningkatan sebesar 37.8%. Penambahan shelter menjadi 232
shelter (permanen dan portable) dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan dan
persiapan pelincuran BRT Koridor V dan VI di tahun 2016.Pelayanan BRT telah
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
155
mencakup 14 dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang. 2 kecamatan terisa akan
dilayani BRT Koridor V dan VI yang akan dioperasikan di tahun 2016.
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan kegiatan antara
lain:
TABEL INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2015
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TAHUN 2015
CAPAIAN
TAHUN 2014
REALISASI
TAHUN 2015
1 Tingkat ketersediaan pemberhentian
akhir angkutan penumpang umum
(RPJMD)
lokasi 7 7 7
2 Tingkat ketersediaan prasarana
penunjang BRT (shelter) (RPJMD)
% 100
100 100
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2015
a. Tempat pemberhentian angkutan penumpang umum ditahun 2015 yaitu ada di lokasi :
Sendowo, Plamongan Indah, Banjardowo, Meteseh, Gunungpati, Gedawang dan
Pelabuhan Tanjung Mas;
b. Pelayanan angkutan penumpang umum masal BRT mengalami peningkatan dimana
pada tahun 2015 telah dioperasikan 4 koridor BRT yaitu:
- Koridor I Mangkang – Penggaron
- koridor II Terboyo – Sisemut
- Koridor III Pelabuhan – Jl. Sultan Agung – Jl. Imam Bonjol – Pelabuhandan
- Koridor IV Cangkiran – Bandaran A. Yani
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2015 mengalami peningkatan
jumlah kendaraan yang diuji sebesar 1.088 kendaraan (1.1%), dimana pada tahun 2014
kendaraan yang diuji sebesar 91.573 kendaraan menjadi 92.661 kendaraan pada tahun
2015. Sejak tahun 2015 telah dibuka pelayanan drive thru yang bertujuan memberikan
kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor.
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PENGELOLAAN MANAJEMEN LALU LINTAS
SEBESAR 80%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Pembangunan ATCS 13 22 22 100%
Tertatanya Pembangunan Tower
telekomunikasi dan informatika yang tertib dan teratur
100
100
100
100
100
100
100
Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana
Transportasi 100% 100% 100% 100%
Tingkat fasilitas perhubungan terpantau 100 100 100 100 100 100 100
Tingkat Ruas jalan /Simpul rawan kemacetan
lalu lintas 11,00
5,00 9,00 60,00% 45,00 58,00 71,11%
Tingkat Ketersdiaan Aturan Bidang
Perhubungan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
156
Pengoperasian ATCS (Area Traffic Control System) pada 13 persimpangan pada
tahun 2014 telah bertambah 9 persimpangan pada tahun 2015 sehingga secara keseluruhan
jumlah persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS berjumlah 22 simpang yang
dikendalikan dari CC Room ATCS. Masyarakat juga dapat mengakses pantauan lalu lintas
di persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS secara live menggunakan android dengan
mengunduh aplikasi ATCS Lalin Semarang di play store;
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dapat dilihat beberapa indikator
kinerja yaitu salah satunya adalah tingkat ruas jalan kemacetan lalu lintas (RPJMD) ditahun
2014 adalahs ebesar 11% turun ditahun 2015 menjadi 9%. Kemudian selain itu terdapat
indikator kinerja menurunnya jumlah kecelakaan, dimana jumlah meninggal dunia pada
tahun 2014 yaitu sebanyak 88 orang ditahun 2015 sebanyak 237 orang, kemudian jumlah
yang luka berat ditahun 2014 sebanayk 90 orang pada tahun 2015 turun menjadi 11 orang
dan jumlah yang luka ringan ditahun 2014 adalahs ebanyak 970 orang turun menjadi 951
ditahun 2015.
Selain indikator kinerja yang disebutkan diatas, program peningkatan dan
pengamanan lalu lintas juga memiliki indikator lainnya berupa ketersediaan sarana dan
prasarana lalu lintas sesuai yang digambarkan pada tabel dibawah ini:
TABEL SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI TAHUN 2015
Ketersediaan sarana dan prasarana lalulintas Satuan Tahun 2014 Tahun 2015
- Jumlah rambu lalulintas terpasang Unit 278 351
- Panjang marka jalan M2 1.169 2.956
- APIL (alat pemberi isyarat lalu lintas) Unit 3 1
- Jumlah penunjuk jalan Unit 37 40
- ATCS Unit 13 22
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2015
Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Rambu lalu lintas, sampai dengan tahun 2014 terpasang sebanyak 278 buah menjadi
331 buah pada tahun 2015.;
b) Pembuatan Marka Jalan, sampai dengan tahun 2014 terpasang sebanyak 1.169 m2
menjadi 2.956 m2
pada tahun 2015;
c) Jumlah APIL (alat pemberi isyarat lalu lintas) sampai pada tahun 2014 sebanyak 3
unit, ditahun 2015 menjadi 1 unit;
d) Jumlah penunjuk jalan sampai dengan tahun 2014 sebanayk 37 unit menjadi 40 unit
pada tahun 2015;
e) ATCS sampai dengan tahun 2014 sebanyak 13 unit menjadi 22 unit pada tahun 2015;
f) Untuk perencanaan pengembangan prasarana dan manajemen lalu lintas di tahun-
tahun mendatang, pada tahun 2015 telah disusun :
- DED Terminal Cangkiran
- DED Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
- FS Pelabuhan Rakyat
- FS Terminal Barang
- Kajian Tarif BRT
- Suvey Potensi Parkir Halaman Pasar
- FS BRT Koridor V dan VI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
157
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PENGELOLAAN MANAJEMEN PERPARKIRAN
SEBESAR 100%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi Realisasi
%
Manajemen Perpakiran ada ada ada 100%
Tingkat Ketersediaan titik parkir on street
(IKU) 1.089 1.342 1.127 116,02% 1.342 1.127 116,02%
Tingkat ketersediaan lokasi parkir off street
(IKU) 203 220 212 96,36% 220 212 96,36%
Sumber Data : Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2015
Pelayanan parkir pada tahun 2015 telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu
menurunnya titik parkir on street dan meningkatnya lokasi parkir off street guna
mendukung kelancaran transportasi.
Pengelolaan perparkiran, dalam tahun 2015 dikelola parkir tepi jalan umum
(on street) mengalami peningkatan sebanyak 38 titik (3%) dimana pada tahun 2014
sebanyak 1089 titik menjadi 1127 titik pada tahun 2015, sedangkan untuk parkir di tempat
parkir (off street) tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 9 titik (4%) dimana pada
tahun 2014 sebanyak 203 titik menjadi 212 titik pada tahun 2015.
TUJUAN 6 :
PENGEMBANGAN STRUKTUR JARINGAN JALAN YANG SISTEMATIS SESUAI
DENGAN RENCANA TATA RUANG
SASARAN 1 :
PROSENTASE PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA
PRASARANA JARINGAN JALAN 50%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang
Prosentase Panjang Jalan dalam Kondisi
Baik (Tambahan Indikator dari IKU)
82,6%
88,07%
88,07%
100%
Prosentase Jalan Rusak yang diperbaiki
(Tambahan Indikator dari IKU)
100% 100% 100% 100%
Tingkat Kapasitas jalan, frekuensi pemanfaatan
jalan dan waktu pelayanan jalan dalam kota 22,00
25,00 19,12 76,48% 25,00 23,53 94,12%
Jumlah prasarana jalan dan Jembatan yang
terpelihara secara mantab dan berfungsi 22,22
21,00 16,01 76,24% 99,00 96,58 97,56%
Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan
dan jembatan 20,00
20,00 12,75 63,75% 100,00 92,75 92,75%
Ketersediaam sarana dan prasarana
kebinamargaan yang berfungsi dan terpelihara 25,37 21,00 11,90 56,67% 99,00 100,00 101,01%
Pengelolaan infrastruktur wilayah 92,37 100,00 90,60 90,60% 100,00 90,60 90,60%
Tingkat pengendalian ruang wilayah strategis
dan cepat tumbuh dalam kota 7,21
38,00 15,64 41,16% 100,00 64,85 64,85%
Pada tahun 2015, telah dilaksanakan pekerjaan peningkatan jalan baru maupun
lanjutan tahapan peningkatan jalan di tahun 2014 di 49 ruas jalan, antara lain pekerjaan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
158
Peningkatan Jalan Penggaron Lor, Peningkatan Jalan Kudu Raya Tahap II, Peningkatan
Jalan Kokrosono Tahap III, Peningkatan Jalan Madukoro Tahap III, Peningkatan Jalan
Hanoman Raya Dan Jalan Subali, Peningkatan Jalan Tlogosari Raya, Peningkatan Jalan
Kartini-Gajah Tahap II, Peningkatan Jalan Woltermonginsidi Tahap II, dan Peningkatan
Jalan Kedungmundu - Tentara Pelajar Tahap III. Selain melalui pekerjaan peningkatan
jalan dan jembatan, untuk meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, di tahun 2015
dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan melalui kegiatan Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan Kota Semarang dan kegiatan pemeliharaan jalan di 39 ruas jalan.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang jalan selama tahun 2015
diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan di Kota Semarang. Sejak tahun 2015,
ditetapkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 611.51/481 tahun 2015 tentang
Penetapan Status Jalan yang merupakan landasan hukum bagi penetapan jalan yang
merupakan kewenangan Dinas Bina Marga. Berdasarkan SK tersebut, total panjang jalan
yang merupakan kewenangan Dinas Bina Marga adalah sepanjang 722,456 kilometer. Data
panjang jalan tersebut berbeda dengan data panjang jalan di tahun 2014 yang sepanjang
2.690,342 kilometer. Perbedaan ini disebabkan karena dalam inventarisasi ulang /
pemutakhiran data status jalan, panjang jalan yang ditangani Dinas Bina Marga Kota
Semarang berkurang. Pengurangan panjang tersebut dikarenakan secara status jalan, jalan
lingkungan permukiman tidak masuk kewenangan Dinas Bina Marga.
Dari total panjang jalan yang merupakan kewenangan Dinas Bina Marga sesuai SK
Walikota tentang Status Jalan sepanjang 722,456 meter, jalan yang dalam kondisi baik
mencapai 379,367 kilometer (52,51%), kondisi sedang sepanjang 256,895 kilometer
(35,56%) dan kondisi rusak (ringan dan berat) sepanjang 86,194 kilometer (11,93%).
Kondisi jalan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:
PANJANG JALAN KOTA SEMARANG SESUAI SK WALIKOTA SEMARANG
TENTANG PENETAPAN STATUS JALAN KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO KECAMATAN
KONDISI JALAN TOTAL
PANJANG
JALAN
(m)
BAIK SEDANG RUSAK
RINGAN RUSAK BERAT
(m) (m) (m) (m)
1. BANYUMANIK 26.754 10.241 1.489 - 38.484
2. CANDISARI 19.152 1.264 0,12 - 20.532
3. GAJAH MUNGKUR 22.140 11.584 1.966 - 35.690
4. GAYAMSARI 16.557 5.969 0,80 - 23.326
5. GENUK 23.963 15.668 6.279 1.621 47.530
6. GUNUNGPATI 32.125 31.095 13.155 2.125 78.500
7. MIJEN 48.669 56.987 12.592 3.968 122.215
8. NGALIYAN 24.868 17.549 3.436 1.425 47.278
9. PEDURUNGAN 22.865 7.885 2.347 - 33.097
10. SMG BARAT 33.251 10.416 1.984 0,55 46.201
11. SMG SELATAN 20.909 3.997 0,47 - 25.376
12. SMG TENGAH 30.578 23.593 11.327 2.126 67.624
13. SMG TIMUR - 15.350 2.579 1.075 19.004
14. SMG UTARA 2.843 13.817 3.290 0,53 20.475
15. TEMBALANG 46.726 7.379 4.830 0,50 59.434
16. TUGU 7.968 24.103 5.620 - 37.690
TOTAL
PANJANG
(m) 379.367 256.895 72.279 13.915 722.456
(km) 379 257 70 12 722
Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2015
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
159
Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum di tahun 2015 juga dilaksanakan melalui
pengadaaan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan jalan baru di Kota Semarang.
Di tahun 2015, kinerja pengadaan tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini:
REALISASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO KEGIATAN SATUAN TARGET REALISASI
1 Pengadaan Tanah Jalan Siliwangi – Jrakah Meter Persegi 276 276
2 Pengadaan Tanah Jalan Tembus Kartini - Gajah (Jolotundo) Meter Persegi 2.152 110
3 Pengadaan Lahan untuk Under Pass Jatingaleh Meter Persegi 5.574 2.441
4 Pengadaan Lahan Undip - Jangli & Simpang Kasipah -
Jangli - Dr. Wahidin Bidang tanah 104 0
5 Pengadaan Lahan untuk Jalan Sriwijaya Bidang tanah 90 0
6 Pengadaan Lahan untuk Jalan Arteri Utara Meter Persegi 5.300 3.668
7 Pengadaan Lahan untuk Peningkatan Jalan Krt
Wongsonegoro Meter Persegi 1.246 713
Secara umum, urusan pekerjaan umum pada bidang jalan dan jembatan dilaksanakan
dengan indikator kinerja prosentase prasarana jalan dan jembatan secara mantap dan
berfungsi yang persentasenya meningkat dari 82,6% di tahun 2014 menjadi 88,07% di
tahun 2015.
TUJUAN 7 :
PENGEMBANGAN KELENGKAPAN JALAN (STREET FURNITURE).
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENERANGAN
JALAN UMUM 35 %
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Persentase lampu penerangan jalan umum yang
dalam kondisi baik
Jumlah lampu LPJU yang dalamkondisi baik 2.075 744 2.430 326,61%
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA PENERANGAN
JALAN UMUM 30 %
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi Realisasi
%
Jumlah titik LPJU baru terpasang 1.425 1.698 1.698 100%
Jumlah LPJU yang terpasang 1.425 1.244 1.600 128,62% 18.663 7.345 39,36%
Jumlah LPJU yangterpelihara (IKU) 2.075 744 2.430 326,61% 3.255 9.420 289,40%
Persentase cakupan jalan yang diterangi oleh
lampu penerangan jalan umum (dirinci jenis
jalan) (IKU)
85% 87% 87% 100%
Panjang jalan yang diterangi oleh lampu LPJU 85% 87% 87% 100%
Persentase wilayah Kota Semarang yang
diterangi oleh LPJU 85% 87% 87% 100%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
160
Kinerja urusan Pekerjaan Umum pada penerangan jalan umum ditunjukkan dengan
jumlah titik lampu PJU baru yang terpasang di tahun 2015 yaitu sebanyak 1.698 titik lampu
yang terletak di 16 kecamatan di Kota Semarang, diantaranya di kecamatan Pedurungan
(114 titik lampu), kecamatan Semarang Barat (169 titik lampu), kecamatan Semarang
Selatan (243 titik lampu), kecamatan Gunungpati (147 titik lampu), kecamatan Mijen (130
titik lampu), kecamatan Ngaliyan (266 titik lampu), pemasangan lampu High Mast di delta
Jalan dr. Wahidin, dan pemasangan lampu High Mast di Delta Posis, Terminal Cangkiran
dan Pertigaan Meteseh-Rowosari. Selain di jalan-jalan utama, kegiatan pemasangan lampu
PJU juga dilaksanakan di daerah pinggiran dan pemukiman yang di tahun 2015
dilaksanakan 60 kegiatan, diantaranya di kecamatan Genuk (47 titik lampu), kecamatan
Gunungpati (147 titik lampu), kecamatan Mijen (130 titik lampu), kecamatan Semarang
Utara (138 titik lampu), kecamatan Banyumanik (88 titik lampu), dan kecamatan
Pedurungan (114 titik lampu).
Secara lengkap, kinerja dari penerangan jalan umum terlihar pada tabel berikut ini:
INDIKATOR KINERJA PENERANGAN JALAN UMUM DI TAHUN 2015
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2014
REALISASI TAHUN
2015
1 Persentase cakupan jalan yang diterangi oleh lampu
penerangan jalan umum % 85 87
2 Jumlah titik LPJU baru yang terpasang titik 1.425 1.698
3 Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan terpelihara
sampai tahun berjalan
titik 68.500 69.838
4 Fasilitasi penyelesaian rekomendasi atas permintaan PJU
Swadaya Masyarakat % 100 100
5 Kegiatan pemasangan LPJU di daerah pinggiran dan
permukiman kegiatan 60 65
Sumber: Dinas PJPR tahun 2015
TUJUAN 9 :
PENYEDIAAN PERUMAHAN YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT DAN
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DAN FASILITAS
PENDUKUNGNYA.
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PEREMAJAAN PERUMAHAN DI KAWASAN-
KAWASAN KUMUH MENCAPAI 20%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Meningkatnya fasilitas Rusunawa 65% 70% 70% 100%
Data sarpras lingk. permukiman ada ada ada 100%
Jumlah perbaikan rumah masyarakat kurang
mampu
576
rumah
412 rumah 412 rumah 100%
Luas urugan lahan Rusunawa - 5.641,65 5.641,65 100%
Data permukiman kumuh ada ada ada 100%
Persentase Kawasan Kumuh (Tambahan
Indikator dari IKU) 1,23% 1,1% 1,1% 100%
Jumlah Pembangunan Kawasan Pemukiman
Kumuh 13,30
9,00 14,50 161,11% 40,00 46,20 115,50%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
161
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pelestarian lingkungan pemukiman 8,00
8,00 8,00 100,00% 35,00 35,00 100,00%
Terlaksananya penanganan dan penataan permukiman kumuh di Kelurahan Jabungan
Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Petompon dan Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan
Gajahmungkur dengan melalui pembangunan peninggian jalan dan pemasangan
paving.Kegiatan ini berhasil mewujudkan lingkungan yang tertata, bersih dan sehat di
kawasan seluas 1,5 ha.
Dari beberapa Program kegiatan untuk penanganan permukiman kumuh pada tahun
2015,meliputi Program Pengembangan Perumahan, Program lingkungan Sehat Perumahan
dan Program Pemberdayaan Perumahanini dapat menangani kawasan seluas 46 ha. sesuai
SK Walikota Semarang Nomor 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan
Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang, total luas kawasan kumuh di Kota
Semarang seluas 415,83 ha, sehingga pada tahun 2015 kawasan kumuh yang tertangani
melalui APBD dan APBD Provinsi adalah sebesar 11,06 % dan yang belum tertangani
seluas 369,83 ha (88,94 %).
SASARAN 2 :
PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SEBANYAK 1000 RUMAH
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Perbaikan rumah tidak layak huni (IKU) 91,51% 91,65% 91,65% 100%
Rehab Rumah miskin 576 200 412 206,00% 1.000 1.598 159,80%
Pada tahun 2015, perbaikan/rehabilitasi rumah bagi masyarakat miskin dilaksanakan
pada 412 unit rumah di 48 kelurahan di 16 kecamatan. Hal ini mengalami penurunan
sebesar 164 unit (28,47 %) jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014, yaitu
sebanyak 576 unit. Namun jika dilihat dalam RPJMD 2011-2015 dimana ditargetkan
terdapat 1.000 unit rumah yang tertangani, maka jumlah rumah yang sudah tertangani
adalah sebanyak 1.598 unit atau 159,80% dari target RPJMD. Terdapat peningkatan
perbaikan permukiman layak huni dan rumah sehat sebesar 91,65% dari tahun sebelumnya
91,51%.
SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN TEMPAT
PEMAKAMAN UMUM (TPU) 30%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Jumlah TPU yang berfungsi & terkelola
dengan baik 25,00 25,00 29,00 116,00% 25,00 29,00 116,00%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
162
BIDANG PEMAKAMAN
Di bidang pemakaman peningkatan jumlah TPU yang berfungsi dan terkelola dengan
baik hingga 2015 ditargetkan 60%, dimana kondisi awal pada tahun 2010 sebesar 35%
dengan peningkatan per tahun 5%. sehingga di tahun 2015 ditargetkan mencapai 64%.Daya
tampung TPU yang dikelola Pemerintah Kota dan tersebar di 16 Kecamatan Kota
Semarang masih memadai. namun terdapat beberapa TPU yang daya tampungnya sudah
penuh dan beberapa sudah mencapai 100%.
TABEL DATA TPU YANG DIKELOLA
OLEH PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO TPU KAPASITAS TERPAKAI
1 TPU Banyumanik 100%
2 TPU Sendangmulyo 25%
3 TPU Kembangarum 30%
4 TPU Banjardowo 1,50%
5 TPU Pedurungan Lor 0,75%
6 TPU Kedungmundu Kristen 28%
7 TPU Veteran 27,5%
8 TPU Tawangaglik 85,75%
9 TPU Bergota 100%
10 TPU Sompok 100%
11 TPU Sendangguwo 27,50%
12 TPU Palir 0,30%
13 TPU BSB 2%
14
15
16
TPU Jabungan
TPU Ngadirgo
TPU Tugurejo
0%
0%
0%
Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang Tahun 2015
Upaya yang telah dilakukan adalah optimalisasi lahan TPU yang sudah ada, selain itu
diperlukan adanya kerja sama dengan pihak kelurahan dalam mengidentifikasi ketersediaan
tanah bengkok untuk dijadikan TPU baru, serta melakukan kerja sama dengan pengembang
perumahan agar dapat menyediakan lahan makam baik di luar maupun di dalam lingkungan
permukiman tersebut.
Adapun hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang pemakaman adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman yang diperlukan dalam
operasional di area makam berupa peralatan kebersihan dan alat-alat kerja di 15 TPU
yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang.
2. Kegiatan Registrasi Makam
Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pemakaman dengan
melaksanakan pendataan sehingga memudahkan pencarian data-data makam,
khususnya di TPU Bergota,serta untuk melakukan penghitungan potensi retribusi.
Kegiatan regristasi makam ini dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dimana
pada tahun anggaran 2015 ini dilaksanakan pendataan dan pemasangan plat
pengenal/peneng sebanyak 4.000buahpada nisan di TPU Bergota yang dikelola oleh
Pemerintah Kota Semarang..
3. Kegiatan Pelayanan Pemakaman Sektor TPU se-Kota Semarang
Terlaksananya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemakaman diluar
jam kerja kantor sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan non stop.
4. Kegiatan Rehabilitasi TPU-TPU se Kota Semarang
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
163
Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di 10 TPU
yaitu TPU Kembangarum, TPU BSB Jatisari, TPU Tawangaglik, TPU Banyumanik,
TPU Sendangmulyo, TPU Kedungmundu Cina, TPU Kedungmundu Kristen, TPU
Kedungmundu Veteran, TPU Bergota dan TPU Banjardowo berupa perbaikan jalan,
saluran, pembangunan gapura, pagar, pemeliharaan gedung kantor dan pembuatan
plasa tugu memorial.
5. Kegiatan Pengukuran Batas Makam
Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pemakaman dengan
melaksanakan pembuatan patok pembatas makam sebanyak 236 buah patok di TPU
BSB untuk mengamankan aset TPU BSB dan penengasan batas wilayah makam.
6. Kegiatan DED TPU Pemerintah Kota Semarang
Penyusunan DED TPU Pemerintah Kota Semarang untuk mengetahui rencana
pembangunan makam TPU sesuai dengan harapan dan dapat diketahui kebutuhan
anggaran biaya yang dibutuhkan pada 8 TPU yang dikelola Pemerintah Kota
Semarang.
TUJUAN 10 :
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN SYSTEM
JARINGAN DRAINASE.
SASARAN 1 :
MENURUNNYA PERSENTASE LUASAN GENANGAN BANJIR DAN ROB 50%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Lama maksimal genangan banjir dan rob
setelah hujan (IKU)
120
menit 60 menit 60 menit 100%
Persentase Luas Wilayah yang mengalami
Rob/Banjir (Tambahan Idikator dari IKU) 25% 20% 20% 100%
Persentase Penurunan Luas Wilayah yang
mengalami Rob/Banjir (Tambahan Idikator
dari IKU)
25% 20% 20% 100%
Berkurangnya tinggi air rob dan banjir pada
elevasi 70 msl 29,50
34,00 32,50 95,59% 34,00 32,50 95,59%
Banjir dan rob adalah permasalahan utama di Kota Semarang. Upaya penanganan
banjir dan rob antara lain dilaksanakan dengan pembangunan dan pemeliharaan sistem
drainase, optimalisasi pompa-pompa, pengerukan saluran serta pemeliharaan saluran.
Pada tahun 2015, dilaksanakan pembangunan dan peningkatan saluran di 10 ruas,
yaitu peningkatan Talud Perum BMP; peningkatan Saluran Kampung Melayu; peningkatan
sub sistem Bandarharjo; talud saluran Banget Ayu Wetan; peningkatan Saluran Imam
Bonjol; pembangunan Talud Jl. Lingkar Tanjung Mas; peningkatan Saluran drainase
Jl. RM. Hadi Subeno; pembangunan Saluran Drainase Kawasan Sigarbencah Tahap II;
pembangunan Saluran Pembuangan RPU Penggaron; dan pembangunan Saluran
Pembuangan Pasar Bulu. Selain itu juga dilaksanakan pemeliharaan saluran drainase
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
164
melalui kegiatan operasional dan pemeliharaan drainase yang di tahun 2015 telah
dilaksanakan pemeliharaan saluran di 220 ruas saluran.
Secara rinci, kinerja dan profil pompa dan polder pengendali banjir dan rob dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB
No Sistem
Drainase
TAHUN 2014 TAHUN 2015
Pompa/Polder Pengendali Banjir
Luas
Genangan
(ha)
Pompa/Polder Pengendali Banjir Luas
Genangan
(ha)
Jumlah
Titik
Pompa/
Polder
Kapasitas
Lt/ dt
Areal
layanan
(Ha)
Jumlah
Titik
Pompa/
Polder
Kapasitas
Lt/ dt
Areal
layanan
(Ha)
1 Kawasan
Semarang
Barat
4 1.325 250 977 4 1325 250 650
2 Kawasan
Semarang
Tengah
31 24.755 1.304,97 1.308 31 24755 1.304,97 1100
3 Kawasan
Semarang
Timur
4 1.775 71 1.115 6 12175 71 850
Sumber: Dinas PSDA dan ESDM tahun 2015
Upaya pengendalian banjir dan rob juga dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas
polder dan pompa air. Jika dibandingkan tahun 2014, terdapat peningkatan jumlah pompa
air di tahun 2015 yang bertambah dari 116 unit (2014) menjadi 118 unit (2015).
Penambahan titik pompa tersebut adalah di Banjardowo sebanyak 2 unit. Peningkatan juga
terjadi pada kapasitas polder yang meningkat dari 12.000.000 liter di tahun 2014 menjadi
12.001.200 liter. Kapasitas total pompa air juga meningkat dari 76.405 liter (2014) menjadi
77.605 liter (2015).
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA PERSENTASE KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA
PRASARANA PENANGANAN SYSTEM JARINGAN DRAINASE MENCAPAI 50%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Penambahan Titik Pompa Baru (dengan
kapasitas pompa 600 liter/detik) 116 Unit 118 Unit
Jumlah Prasarana Sumberdaya air dan irigasi
yang terpelihara dan berfungsi 25,00
11,00 17,00 154,55% 55,00 72,00 130,91%
Operasional peralatan drainase 12 7 12 171,43% 7 12 171,43%
Secara ringkas, kinerja sasaran yang terkait dengan penanganan banjir dan rob dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
INDIKATOR KINERJA PENANGANAN BANJIR DAN ROB DI TAHUN 2015
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2014 TAHUN 2015
1 Lama genangan banjir dan rob di sungai, saluran drainase
dan gorong-gorong pada saat banjir
Menit 120 60
2 Panjang Sungai dan saluran drainase meter 206.506 206.506
3 Kapasitas/fungsi drainase (luas areal tangkapan) Hektar 37.301 37.301
Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder Liter / detik 76.405 77.405
4 Menurunnya Luas Genangan banjir dan rob - Lama Genangan Menit 650 540
- Tinggi Genangan Cm 50 30
- Lebar Genangan Cm 12000 8300
Sumber: Dinas PSDA dan ESDM tahun 2015
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
165
Untuk meningkatkan pelayanan irigasi ke sektor pertanian yang ada di Kota
Semarang, dilaksanakan kegiatan penyediaan saluran irigasi bagi areal pertanian yang ada.
Di tahun 2015, pelayanan irigasi mencakup areal seluas 3.378 hektar yang tersebar di 4
kecamatan dengan peningkatan tipe irigasi teknis dari non teknis.
POTRET IRIGASI KOTA SEMARANG PENYEBARAN DAERAH IRIGASI
No Kecamatan
TAHUN 2014 TAHUN 2015
Daerah Areal
(ha)
Daerah Areal
(ha)
Daerah Areal
(ha)
Daerah Areal
(ha) Irigasi
Teknis
Irigasi
Non
Teknis
Irigasi
Teknis
Irigasi
Non
Teknis
1 Gunungpati 7 701 71 1611 7 555 71 1611
2 Mijen - - 30 686 - - 30 686
3 Tugu 6 270 5 229 6 52 5 229
4 Ngaliyan 1 20 2 1611 1 20 2 82
5 Tembalang 1 25 - - 1 25 - -
6 Banyumanik - - 2 118 - - 2 118
Jumlah 15 1016 110 4255 15 652 110 2726
Sumber: Dinas PSDA dan ESDM tahun 2015
TUJUAN 11 :
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR BAKU
MASYARAKAT DAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH, HULU HILIR DAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KOTA DALAM PENGELOLAAN
AIR BAKU
SASARAN 1 :
PROSENTASE PENINGKATAN KETERSEDIAAN AIR BAKU SEBESAR 60%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Pelayanan air bersih 70,42% 71,46% 71,46% 100%
Jumlah Prasarana Sumberdaya air dan irigasi
yang terpelihara dan berfungsi 28,60
11,00 17,00 154,55% 55,00 72,00 130,91%
Meningkatnya ketersediaan air baku
masyarakat 8,40
6,00 0,13 2,17% 30,00 25,03 83,43%
Pada tahun 2015 ketersediaan air baku masyarakat mencakup 60%, meningkat
dibandingkan cakupan di tahun 2014 yang sebesar 59,78%. Hal ini sejalan juga dengan
peningkatan persentase jangkauan pelayanan air bersih yang meningkat dari 70,42% (2014)
menjadi 71,46% dengan 1.104.891 rumah tangga pengguna air bersih.
Secara ringkas, kinerja pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum yang terkait dengan
pengeloaan air baku dan air bersih dapat dilihat pada tabel berikut ini:
INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN AIR BAKU DAN AIR BERSIH DI TAHUN 2015
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2014 TAHUN 2015
1 Presentase jangkauan pelayanan air bersih % 70,42 71,46
2 Proyek untuk penyediaan air bersih kegiatan 4 4
3 Pelayanan dan persebaran fasilitas pemenuhan air bersih dan
sanitasi
● Deep well/Sumur dalam Titik 75 89
● Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) Titik 3 3
Sumber: Dinas PSDA dan ESDM tahun 2015
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
166
MISI V.
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
TUJUAN 1 :
PENGEMBANGAN PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI FASILITASI
PENGEMBANGAN KE LEMBAGAAN, KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER
DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK,
REMAJA DAN PEREMPUAN DALAM SEGALA BENTUK DISKRIMINASI DAN
EKSPLOITASI.
SASARAN 1 :
MENURUNNYA PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK SEBESAR 80%
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Fasilitasi perlindungan terhadap tindak
kekerasan 100% 100% 100% 100% - - -
Menurunkan angka KDRT & Anak (IKU) 51,30 40,00 51,30 128,25% 40,00 51,30 128,25%
Prosentase Fasilitasi Penanganan Pengaduan
kasus kekerasan anak dan Perempuan (Non
Ligitasi atau Ligitasi)
100% 100% 100% 100% - - -
Upaya - upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan selalu
menjadi priorotas Pemerintah Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari terfasilitasinya
penanganan kasus kekerasan dimana seluruh kasus yang masuk 100% tertangani.
Adapun Rincian Kasus yang ditangani sebagai berikut :
RINCIAN KASUS YANG DITANGANI BAPERMASPER DAN KB KOTA SEMARANG DAN PPT SERUNI TAHUN 2015
NO. KASUS JUMLAH
KASUS
YANG TERTANGANI
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 129 129
2 Kekerasan Dalam Pacaran 5 5
3 Kekerasan Terhadap Anak 29 29
4 Perkosaan/kekerasan sexual 29 29
5 Anak berhadapan dengan hukum 3 3
JUMLAH 195 195
Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas Per dan KB ) Kota Semarang melalui
Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang dan 16 (enam belas) Pusat
Pelayanan Terpadu (PPT ) tingkat Kecamatan melakukan advokasi baik litigasi maupun
non litigasi terhadap kasus KDRT, Kekerasan dalam pacaran (KDP). Kekerasan terhadap
Anak, Pelecehan Seksual, perkosaan dan masalah Anak yang berhadapan dengan hukum.
SASARAN 2 :
PENINGKATAN GENDER DEVELOPMENT INDEKS (GDI)
Capaian :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
167
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Fasilitasi Kegiatan berbasis Gender 100% 100% 100% 100%
Angka Indeks Pembangunan Gender (GDI)
(Indikator Tambahan dari IKU) 73,41 73,51 73,74 100%
Pemberdayaan GOW 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Komitmen Pemerintah
Komitmen Pemerintah terhadap Anggaran
Responsif Gender
37,00
40,00 37,00 92,50% 40,00 37,00 92,50%
a)meningkatnya kapasitas
kelembagaan organisasi
perempuan dan anak ;
b) terwujudnya sinkronisasi
program kegiatan organisasi
yang responsif gender
43,00 35,00 43,00 122,86% 35,00 43,00 122,86%
Peningkatan peran gender dilembaga
pemerintah dan swasta (IKU) 63,50
40,00 63,50 158,75% 40,00 63,50 158,75%
1) Terlaksananya penyusunan buku profil gender Kota Semarang Tahun 2015, buku
tersebut bertujuan sebagai salah satu perwujudan komitmen terhadap upaya
mendorong kesetaraan gender di kota Semarang dan diharapkan dapat bermanfaat
tentang pencarian solusi dan penerapan rekomendasi yang tepat bagi perbaikan dan
kebijakan kesetaraan gender di kota Semarang.
2) Terlaksananya Seminar Pengarustamaan Gender pada tanggal 25 September 2015
dengan peserta 90 dan narasumber kegiatan dimaksud yaitu : Dra. Dewi Indrayati
(BP3AKB) di Ruang Komisi AB dengan materi Implementasi pengambilan
keputusan yang responsif gender dan isu-isu gender
3) Terlaksananya Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis gender
(P2MBG), yang kegiatannya memberikan pelatihan selama 1 hari (24 Maret 2015) di
Gedung Arsip bekerjasama oleh Dinas Koperasi dengan materi Kewirausahaan dan
Pemberdayaan UMKM.
4) Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI), sosialisasi tersebut
dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Pebruari 2015 di Gedung PKK Kota Semarang .
5) Terlaksananya Pengumpulan data pilah gender / SIGA , yaitu Sistem Informasi
Gender dan Anak, bertujuan untuk mengetahui ketersediaan data pilah gender dan
anak sehingga kesetaraaan gender di Pemerintah Kota Semarang dapat terukur.
6) Terfasilitasinya kegiatan organisasi-organisasi perempuan seperti PKK, GOW,
Dharma Wanita dan GOP TKI, adapun kegiatan - kegiatan yang difasilitasi
Pemerintah Kota Semarang yaitu :
a) PKK
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Terlaksananya Lomba- Lomba Dalam
Rangka HKG PKK, Terlaksananya Pelatihan (Kewirausahaan Remaja,
Ketrampilan bagi anak tuna rungu, Ketrampilan komputer bagi anak putus
sekolah,Ketrampilan service HP, Kreasi kain perca, Kader BKB), Penghargaan
Kader Berprestasi, Terlaksananya Sosialisasi Secara Terpadu Pokja I-IV (Kel.
Plalangan Kec.Gunungpati), Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan
Partisipasi PKK dalam TMMD
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
168
DATA UMUM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
TAHUN 2014 - 2015
No Data umum PKK Tahun 2014 Tahun 2015
1 Tim Penggerak PKK Kelurahan 177 177
2 Kelompok PKK RW 1.449 1.449
3 Kelompok PKK RT 9.759 9.759
4 Dasa Wisma 21.176 21.176
5 Jumlah kader PKK :
a. Anggota tim penggerak PKK 3.800 3.800
b. Umum 129.654 129.654
DATA KEGIATAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2014 - 2015
No Jenis Data Kegiatan Tahun 2014 Tahun 2015
1. Jumlah Kader :
Kader PPBN 1.915 1.915
Kader Kadarkum 2.815 2.815
Kader Pola Asuh 2.238 2.238
2. Jumlah Kelompok Simulasi :
Kelompok Simulasi PPBN 355 361
Kelompok Simulasi Kadarkum 486 489
Kelompok Simulasi Pola Asuh 470 480
3. Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan :
Pelaksanaan Penyuluhan PPBN 704 709
Pelaksanaan Penyuluhan Kadarkum 886 893
Pelaksanaan Penyuluhan Pola Asuh 795 801
DATA KEGIATAN GOTONG ROYONG TIM PENGGERAK PKK
TAHUN 2014 - 2015
No Jenis Kelompok Kegiatan Tahun 2014 Tahun 2015
1 Kerja Bakti 26.218 26.218
2 Rukun Kematian 8.064 8.064
3 Keagamaan/Rohani 5.381 5.381
4 Jimpitan 11.852 11.852
5 Arisan 12.568 12.568
DATA KEGIATAN EKONOMI DAN INDUSTRI PKK
TAHUN 2014 - 2015
No Jenis Kader dan Kegiatan Tahun 2014 Tahun 2015
1 Jumlah Kader :
Pangan 5.732 5.732
Sandang 3.020 3.020
Perumahan 2.746 2.746
2 Pemanfaatan Pekarangan :
Peternakan 26.924 26.924
Perikanan 5.274 5.274
Warung Hidup 33.705 33.705
TOGA 49.273 49.273
Tanaman Keras 71.976 71.976
3 Jumlah Industri Rumah Tangga :
Pangan 18.413 18.413
Sandang/Konveksi 612 770
Jasa 17.208 22.739
Lainnya 3.972 4.245
DATA KEGIATAN BIDANG KESEHATAN PEREMPUAN DAN ANAK
TIM PENGGERAK PKK TAHUN TAHUN 2014-2015
No Jenis Kader dan Kegiatan Tahun 2014 Tahun 2015
1 Jumlah Kader :
Posyandu 14.744 14.744
Gizi 7.088 7.088
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
169
No Jenis Kader dan Kegiatan Tahun 2014 Tahun 2015
Kesehatan Lingkungan 4.650 4.650
2 Jumlah POSYANDU
Pratama 42 42
Madya 335 335
Purnama 595 596
Mandiri 621 621
3 POSYANDU LANSIA 1.599 1.599
b) Dharma Wanita Persatuan (DWP) dengan kegiatan seperti terlaksananya
Musyawarah Kota DWP, Pelatihan Ketrampilan (sulam payet), Seminar
Kesehatan, Partisipasi dalam kegiatan TMMD I dan II, pengajian Jum’at Legi,
terlaksananya Pelatihan ketrampilan dan membuat Nugget
c) Terlaksananya kegiatan donor darah dengan 3 periode pelaksanaan
Gabungan Organisasi Wanita (GOW).
Kegiatan yang dilaksanakan seperti Raker GOW, Pelatihan peningkatan
Standar Muti Rias manten Agung, HUT GOW ke 53, terlaksananya Seminar
kesehatan penyakit mata, Terlaksananya pelatihan pembuatan mie, Sosialisasi
Penurunan AKI dan AKB, Partisipasi TMMD dan terlaksananya Pasar Murah
Idul Fitri
d) GOP TKI
HUT GOP TKI ke 57
Sosialisasi Kurikulum PAUD 2013 bagi guru TK
Work shop Modul Pembelajaran dan penilaian PAUD
SASARAN 3 :
MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi
Realisasi
%
Kebijakan Kota LayakAnak ada ada ada 100%
Fasilitasi Kelurahan Ramah Anak (IKU) 2 2 2 100% - -
Fasilitasi Forum Anak (IKU) 17 17 17 100%
Kelurahan Sasaran 2 2 2 100%
Jumlah Komposisi Gugus Tugas Layak Anak
(Indikator Tambahan dari IKU) 74 74 74 100%
Lokasi Taman Bermain Anak dalam rangka
KLA (Indikator Tambahan dari IKU) 5 7 9
Jumlah Zona Aman Sekolah/Sekolah Ramah
Anak (Indikator Tambahan dari IKU) 517
2310
517
2310
517
2310
100%
Dalam rangka pengembangan Semarang Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kota
Semarang telah melaksanakan beberapa upaya/kegiatan, yaitu :
a) Terlaksananya penyusunan buku profil anak Kota Semarang tahun 2015, buku
dimaksud berisi tentang Kebijakan , Program dan Kegiatan yang terintegrasi dan
terukur dalam mewujudkan Kota Layak Anak dan buku profil ini merupakan salah
satu indikator Kota Layak Anak.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
170
b) Terfasilitasinya Kecamatan ramah anak , yaitu di dua kelurahan di dua kecamatan
yang berbeda yaitu kelurahan Sumurboto dan kelurahan Mijen. Fasilitasi itu berupa :
permainan anak
c) Terfasilitasinya Forum Anak Tingkat Kota dan Kecamatan , dengan tujuan untuk
memberikan ruang dan peluang bagi anak-anak dalam menyampaikan aspirasi
kebutuhan dan keinginan dalam pembangunan yang berhubungan anak di
lingkungannya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang )
d) Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2015, yaitu pada tanggal 27
Agustus 2015 dengan berbagai kegiatan diantaranya yaitu Lomba menggambar,
mewarnai, Membatik, tari tradisional dengan acara puncaknya pada tanggal 27
Agustus 2015 di Gedung Balaikota Semarang yang menampilkan ajang kreatifitas
Anak Kota Semarang.
TUJUAN 2 :
PENGEMBANGAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS), LANSIA, ANAK JALANAN DAN ANAK
TERLANTAR, ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS, KORBAN NAPZA,
PENYANDANG HIV- AIDS, WANITA RAWAN SOSIAL DAN PENYANDANG
CACAT SECARA SISTEMATIS, BERKELANJUTAN DAN BERMARTABAT
MELALUI PELAYANAN PANTI, NON PANTI MAUPUN RUMAH SINGGAH
DILANDASI RASA KESETIAKAWANAN SOSIAL.
SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PENANGANAN, PELAYANAN DAN
REHABILITASI PMKS 20 %
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi Realisasi
%
Persentase jumlah factor miskin yang
tertangani dihadapkan dengan jumlah fakir
miskin yang ada =n/51.300)*100%; Persentase
peningkatan jumlah PMKS yang tertangani dibandingkan dengan PMKS yang ada
a/4792)*100%
15,8 17,80 17,95 100,84 17,80 17,95 100,84
% (prosentase) peningkatan penanganan,
pelayanan dan rehabilitasi Kesejateraan Sosial
yang ditangani
59,32 61,32 62,10 101,27 61,32 62,10 101,27
% (prosentase) jumlah anak terlantar yang
terbina dihadapkan dengan jumlah anak
terlantar yang ada
48,66 50,66 47,30 93,37% 50,66 47,30 93,37%
Persentase jumlah penyandang cacat dan
trauma yang terbina dihadapkan dengan jumlah
penyandang cacat dan trauma yang ada (IKU)
24,36 26,36 30,00 113,81% 26,36 30,00 113,81%
Jumlah sarana social seperti pantiasuhan,
pantijompo, pantirehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatudaerah (IKU)
132 137 132 96,35% 137 132 96,35%
Peningkatan jumlah Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial yang tertangani dengan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
2.278 2.323 2.285 98,36% 2.323 2.285 98,36%
Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang
turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pembangunan
100 100 100 100 100 100 100
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
171
a) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Untuk mengurangi dampak sosial para PMKS pada tahun 2015 dilaksanakan
pelatihan ketrampilan bordir dan kerajinan tangan serta Program Keluarga Harapan.
INDIKATOR SATUAN TARGET 2015 REALISASI TAHUN 2015 PERSENTASE
Persentase Peningkatan Jumlah Pmks
Yang Tertangani Dibandingkan
Dengan Pmks Yang Ada
% 17,80 17,95 100,84%
Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada akhir tahun 2015 target kinerja telah
berhasil dicapai meski jumlah PMKS terus meningkat akibat faktor ekstern dari luar Kota
Semarang yang tidak bisa dikendalikan. Berikut jumlah PMKS yang tertangani :
INDIKATOR REALISASI TAHUN 2015
1. Jumlah PMKS yang tertangani
2. Jumlah PMKS tahun ini
57.844 orang
67.986 orang
Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015
b) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan beberapa kegiatan
sebagai berikut:
- fasilitasi bantuan peralatan kerja/kesenian;
- TRC dan patroli;
- pelatihan keterampilan;
- indentifikasi dan monitoring;
- pemberdayaan anak jalanan;
- bantuan fasilitasi usaha produktif bagi anak jalanan purna bina; dan
- penanganan rehabilitasi sosial
Adapun hasil program ini sebagai berikut :
INDIKATOR SATUAN TARGET 2015 REALISASI
TAHUN 2015
PERSEN
TASE
Persentase Peningkatan Penanganan, Pelayanan, Dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Yang Ditangani % 61,32 62,10 101,27%
Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015
c) Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan pelatihan bagi
penyandang cacat dan eks trauma dari golongan keluarga miskin sebanyak 4 (empat)
gelombang.
Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut :
INDIKATOR SATUAN TARGET 2015 REALISASI
TAHUN 2015
PERSEN
TASE
Persentase Jumlah Penyandang Cacat Dan Trauma Yang
Terbina Dihadapkan Dengan Jumlah Penyandang Cacat
Dan Trauma Yang Ada
% 26,36 30,00 113,81%
Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015
d) Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan pelatihan bagi
penghuni panti asuhan dan pemberian santunan kematian.
Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
172
INDIKATOR SATUAN TARGET 2015 REALISASI
TAHUN 2015
PERSEN
TASE
Jumlah Sarana Sosial/Panti Asuhan/Panti
Jompo/Panti Rehabilitasi/Rumah Singgah
Yang Ada
unit panti 137 132 96,35%
Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015
Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah
singgah yang terdapat sebanyak 132 unit panti.
e) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut:
INDIKATOR SATUAN TARGET
2015
REALISASI
TAHUN 2015
PERSEN
TASE
Peningkatan Jumlah Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial Yang Tertangani organisasi 2.323 2.285 98,36%
Persentase Jumlah Lembaga Kesejahteraan
Sosial Yang Turut Berpartisipasi Dalam
Penyelenggaraan Pembangunan
% 100 100 100%
Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015
Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan beberapa kegiatan
berikut :
- operasional panti khusus Among Jiwo;
- peringatan Hari Lansia Nasional;
- bantuan asupan makanan bagi lansia potensial luar panti;
- pembinaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TAHUN
2014
REALISASI
TAHUN 2015
1. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang turut
berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan
2. Jumlah KUBE yang ada
3. Jumlah yang baru terbentuk tahun ini
4. Jumlah PMKS dalam satu tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat
Unit
Kelompok
Kelompok
Orang
125
70
5
183
122
70
-
250
25 kube x 10
anggota
Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015
SASARAN 2 :
MENINGKATNYA UPAYA MITIGASI BENCANA SEBESAR 75 %
Capaian :
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD
Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi Realisasi
%
Penanganan Bencana 100% 100% 100% 100%
Tingkat pelayanan penanggulangan bencana 5,00 5,00 5,21 104,20% 5,00 5,21 100%
Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)
daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
(Indikator Tambahan dari IKU)
15 menit 15 menit 15 menit 100%
Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang telah memetakan daerah rawan bencana
dan juga telah memetakan daerah resiko bencana tanah lonsor dimana peta tersebut adalah
peningkatan dari peta rawan bencana.
Peningkatan yang dimaksud adalah menyajikan informasi secara detail dengan resiko
bencana tanah longsor. Peta tersebut mencakup 29 kelurahan yang memiliki resiko tinggi
bencana tanah longsor.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
173
Guna mengurangi resiko akibat bencana maka pada tahun 2015 telah dilaksanakan
beberapa kegiatan sebagai berikut :
1) Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana (KSB).
Pembentukan Keluarahan Sadar Bencana (KSB) sebagai tindak lanjut dari Peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 tahun 2012
tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Sistem yang digunakan
dalam kelurahan sadar bencana ini adalah menerapkan manajemen bencana berbasis
komunitas masyarakat yaitu sebuah pendekatan yang mendorong komunitas
masyarakat dalam mengelola resiko bencana.
Upaya tersebut dilaksanakan dengan melakukan inteprestasi sendiri atas ancaman dan
resiko bencana yang dihadapinya, mengurangi serta memantau dan mengevaluasi
kinerjanya sendiri dalam upaya pengurangan bencana. Pendekatan ini juga
dilaksanakan dengan memaksimalkan penggunaan sumberdaya lokal, termasuk
tenaga kerja, material dan organisasi. Praktek manajemen bencana ini telah berhasil
melibatkan kerjasama antara komunitas dengan instansi yang terkait.
Komunitas masyarakat telah sadar akan risiko dan peduli untuk melakukan tindakan
untuk menghadapi risikonya, namun masyarakat masih memerlukan bantuan tehnis,
bantuan materi dan bantuan dalam membangun kemampuannya. Sampai dengan saat
ini telah terbentuk 22 Kelurahan Siaga Bencana.
2) Pelatihan/simulasi manajemen bencana.
Pelatihan/simulasi manajemen bencana yang dilaksanakan selama tahun 2015
bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada masyarakat bagaimana sebaiknya
bertindak saat terjadi bencana.
Masyarakat wilayah rawan bencana diberikan pemahaman dan pengalaman tentang
perilaku bencana yang kemungkinan terjadi, pola pikir dan tindakan yang perlu atau
tidak perlu dilakukan saat terjadi bencana, pemanfaatan jalur-jalur evakuasi,
memanfaatkan sistem informasi bencana tradisional dan modern. Dan yang paling
penting adalah memutuskan tindakan yang harus diambil dalam waktu singkat
dengan mental yang baik apabila bencana terjadi. Simulasi melibatkan berbagai unsur
baik dari pemerintahan maupun masyarakat, dari unsur pemerintahan selain tim
rescuer yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang adalah TNI, Polri, Basarnas,
Pol PP dan Linmas, Taruna Tanggap Bencana (Tagana) dan PMI. Sedangkan dari
unsur masyarakat selaku relawan tergabung dalam organisasi kemasyarakatan sosial
seperti Ubaloka, Semargana, Granat Recue, Bankom dan sebagainya.
3) Penguatan Forum Pengurangan Resiko Bencana
Forum Pengurangan Resiko Bencana sebagai suatu paguyuban pemangku
kepentingan dan para pihak bersama-sama berbagi kepentingannya dalam
mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Forum Pengurangan Resiko
Bencana bertujuan untuk membangun suatu rasa kesatuan, tanggung jawab bersama
dan mengkoordinasikan program-program pengurangan risiko bencana melalui
berbagai aspek yang dibangun melalui proses inklusif yang melibatkan semua pihak.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
174
Pembetukan Forum Pengurangan Resiko Bencana diamanatkan oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana pasal 8 yang mendorong pelibatan forum dalam penyusunan Rencana Aksi
Daerah – Pengurangan Riskio Bencana (RAD-PRB). Didalamnya diatur bahwa
anggota forum ini meliputi unsur dari pemerintah dalam hal ini Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, Palang Merah Indonesia, lembaga
ilmiah dan akademisi, serta Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang
Lingkungan dan Penanggulangan Bencana.
Pemerintah Kota Semarang menyadari pentingnya penanggulangan dan pencegahan
kebakaran. Hasil yang dicapai dalam upaya penanganan penanggulangan kebakaran oleh
Pemerintah Kota Semarang tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Gedung
Terlaksananya pemeriksaan alat pemadam kebakaran di 53 lokasi perusahaan/gedung
dan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebanyak 53 dokumen dari
target 120 dokumen.
2. KegiatanPengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran
Terlaksananya pengawasan terhadap proteksi kebakaran pada 40 gedung di Kota
Semarang sehingga dapat diketahui kondisi kesiapan proteksi kebakaran gedung
tersebut.Hasil kegiatannya dituangkan dalam 10 buku data bangunan gedung beserta
sarana proteksi kebakaran.
3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
Terlaksananya pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan sebanyak 34 personil
untuk meningkatkan keahlian petugas pemadam kebakaran.
4. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Terlaksananya penyuluhan kepada 1.350 orang di 30 kelurahan,penayangan dan
penyiaran iklan layanan masyarakat melalui TV daerah,pembuatan stiker dan brosur
penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran.
5. KegiatanPengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja petugas dalam
memadamkan kebakaran, berupa 3 nozzle jet 1,5 inch, 10 nozzle 2,5 inch, 3 nozzle
spray 1,5 inch, 3 nozzle spray 2,5 inch, 3 pipa cabang 2,5 inch x 1,5 inch x 1,5 inch, 2
pipa cabang 2,5 inch x 2,5 inch x 2,5 inch, 12 slang tekan 1,5 inch, 12 slang tekan 2,5
inch dan 8 buah mobil PMK 5000 liter air-500 liter foam.
6. KegiatanPencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Terlaksananya observasi laboratorium ke DKI Jakarta dan Bandung, 1 dokumen
updating data kondisi sumur dan bak tandon kebakaran, 17 display peta rawan
kebakaran, dan 1 dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.
7. KegiatanPeningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Terwujudnya pembinaan fisik dan kesegaran serta peningkatan pengetahuan
pertolongan korban, pencegahan dan pemadaman kebakaran bagi 20 personil Dinas
Kebakaran.
8. KegiatanLomba Ketrampilan Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
175
Terwujudnya peningkatan SDM dan profesionalitas personil Dinas Kebakaran dan
peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran berupa
pelaksanaan lomba ketrampilan pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana.
9. KegiatanOperasi Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Terlaksananya pemadaman kebakaran di 402 lokasi kebakaran serta pelaksanaan piket
dan pengamanan pada kegiatan-kegiatan publik dan sosial seperti pengamanan
kunjungan Presiden dan Wakil Presiden, konser, pertandingan sepakbola dan
pembersihan lokasi korban banjir.
10. KegiatanPembentukan Satlakar
Terbentuknya 480 anggota Satlakar di 32 kelurahan untuk meningkatkan kesiagaan
dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran.
11. Kegiatan Gladi Lapang Menghadapi Musim Kemarau
Terlaksananya kegiatan gladi lapang menghadapi musim kemarau untuk meningkatkan
kesiapsiagaan personil Dinas Kebakaran dalam menghadapi musim kemarau.
12. Kegiatan Pendataan dan Pelaporan Kejadian Kebakaran
Terlaksananya pendataan dan pelaporan kejadian kebakaran sebanyak 24 kejadian
selama 3 bulan sehingga didapat data kejadian kebakaran yang akurat.
13. Kegiatan Pengembangan Pusat Data dan Sistem Informasi Kebakaran
Kegiatan yang dianggarkan pada Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran
2015 initerdapat dua kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan dikarenakan keterbatasan
waktu pelaksanaan yang harus melalui proses lelang.
14. Kegiatan Pengadaan APAR untuk Sekolah
Tersedianya 115 tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk 42 Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Semarang.
TUJUAN 3 :
PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DASAR WARGA
MISKIN SECARA ADIL, MERATA, PARTISIPATIF, KOORDINATIF, SINERGIS
DAN SALING PERCAYA GUNA MEMPERCEPAT PENURUNAN JUMLAH WARGA
MISKIN.
SASARAN 1 :
MEMPERCEPAT PENURUNAN JUMLAH WARGA MISKIN DENGAN
PERSENTASE PENURUNAN SEBESAR 2% PER TAHUN
Capaian
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Tahun 2015 Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
RPJMD Capaian 2015
terhadap
RPJMD (%) Target Realisasi Realisasi
%
Penurunan Persentase Penduduk Miskin (2
tahun sekali) (IKU) 1,80% 2% 2% 100%
Persentase warga miskin yang ditangani (1
tahun sekali) (IKU)
4.943 KK
(3,83 %) 4.485 jiwa 5.254 KK
( 4,08 %)
110%
Kegiatan Verifikasi Warga Miskin - 367.848 367.848 100%
Kelurahan Sasaran 32 17 17 100%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
176
Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan
Pemerintah Kota Semarang telah membangun web site mengenai Sistem Informasi
Manajemen Warga Misikin (SIMGAKIN) yaitu http://simgakin.semarangkota.go.id
Berdasarkan Keputusan Walikota Semarang No. 050/680 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015 dimana Hasil Verifikasi dan
Identifikasi Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015 diperoleh data warga miskin Kota
Semarang sebesar 114.939 KK / 367.848 jiwa dengan rincian :
a. Penduduk Hampir Miskin sejumlah 97.564 KK / 313.258 Jiwa
b. Penduduk Miskin sejumlah 17.336 KK / 54.485 Jiwa
c. Penduduk Sangat Miskin sejumlah 39 KK / 105 Jiwa
Berikut data jumlah warga miskin pada tahun 2015 di 16 Kecamatan :
NO KECAMATAN JML KELU RAHAN JML GAKIN 2015
(KK / JIWA)
1 SEMARANG BARAT 16 12.103 / 39.136
2 TUGU 7 2.973 / 9.607
3 MIJEN 14 4.734 / 14.605
4 NGALIYAN 10 6.775 / 21.372
5 TEMBALANG 12 10.817 / 35.537
6 BANYUMANIK 11 4.592 / 14.428
7 CANDISARI 7 7.564 / 24.220
8 GAYAMSARI 7 6.532 / 21.311
9 SEMARANG UTARA 9 13.408 / 44.595
10 SEMARANG TENGAH 15 5.939 / 17.791
11 GAJAH MUNGKUR 8 5.027 / 15.705
12 GUNUNGPATI 16 5.726 / 17.569
13 SEMARANG SELATAN 10 6.991 / 21.477
14 PEDURUNGAN 10 7.502 / 24.892
15 SEMARANG TIMUR 12 6.281 / 20.090
16 GENUK 13 7.975 / 25.513
J U M L A H 177 114.939 / 367.848
Sumber : Bappeda Kota Semarang Tahun 2015
DAFTAR PERKEMBANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
NO U R A I A N TAHUN
2011
TAHUN
2012
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
1. Jumlah SKPD Pengampu 16 SKPD 22 SKPD 26 SKPD 26 SKPD 26 SKPD
2. Jumlah Kelurahan 32 Kelurahan 48 kelurahan 48 kelurahan 32 Kelurahan 17 Kelurahan
3. Jumlah Warga Miskin Tertangani 5.688 KK
( 4,42 % )
7.934 KK
( 6,17 % )
6.005 KK
( 4,60 % )
4.943 KK
( 3,84 % )
5.254 KK
( 4,08 % )
4. Capaian Target RPJMD 2.316 KK
( 1,80 % )
3.473 KK
( 2,70 % )
3.473 KK
( 2,70 % )
2.316 KK
( 1,80 % )
1.287 KK
( 1,00 % )
Sumber : Bappeda Kota Semarang Tahun 2015
Rekapitulasi Hasil Kegiatan Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskian :
a) Melalui Program/ Kegiatan/ Bantuan dari SKPD dengan dana APBD tahun 2015,
termasuk untuk 17 Kelurahan Sasaran Gerdu Kempling Tahun 2015 sebesar Rp
201.039.916.366 ,-
b) Melalui Program/ Kegiatan/ Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 212.220.880.375,-
c) Melalui Program/ Kegiatan/ Bantuan dari CSR ( BUMN/ BUMD/ Perbankan/
Perusahaan ) dengan pendamping PTN/PTS, sebesar Rp 16.520.787.530 ,-
d) Melalui Program/ Kegiatan/ Bantuan dari BAZ dan Swadaya Masyarakat sebesar
Rp 1.534.209.000,-
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
177
B. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelolapemerintahan yang baik
merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti
setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi
dan akuntabilitas.
Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi yang berlaku, maka
setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaruan khususnya dalam
pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan
kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber
daya manusia di bidang pengelolaan keuangan. Pada bidang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pemerintah Kota Semarang telah berupaya untuk mematuhi semua aspek
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan sebagai bentuk
akuntabilitas pengelolaan keuangan, disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan
prinsip-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir kali
diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah pasal 83 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan
Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD
yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Untuk penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2015 telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun 2015.
Dalam penyusunan APBD Pemerintah sesuai mekanismenya maka terlebih dahulu
disusun Dokumen KUA. Dokumen KUA merupakan dokumen yang memuat target
pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
untuk setiap urusan Pemerintahan Daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi
belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang
mendasarinya. KUA juga memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan
APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan
daerah, dan strategi pencapaiannya yang memuat langkah- langkah konkrit dalam
pencapaian target yang ditetapkan. Dokumen KUA ini memuat kebijakan penganggaran
dari rencana program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2015 yang
merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015.
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
178
Daerah, serta ditegaskan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015,
Anggaran Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2015, terdiri dari:
1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1.107.053.257.000,-
2. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.306.428.964.000,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 850.342.315.000,-
Total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.263.824.536.000,-
1. Kebijakan Pendapatan
Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk terus mendorong
peningkatan pendapatan dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:
a. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
obyek pajak dan retribusi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. Optimalisasi penerimaan pendapatan dari pemanfaatan aset daerah dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
c. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan
mengoptimalkan pengelolaan BUMD;
d. Penataan performance budgeting melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan
anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja secara efisien, efektif dan
berkesinambungan;
e. Optimalisasi Dana Perimbangan dengan memperhatikan ketentuan dalam Permendagri
Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015, sebagai
berikut:
1) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden
tentang Dana Alokasi Umum DaerahProvinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun
Anggaran 2015.
2) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri
Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2015.
3) Sisa DAK, untuk target kinerja yang telah tercapai dapat digunakan untuk
mendanai bidang yang sama atau bidang yang sesuai dengan prioritas nasional
sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2015 atau tahun sebelumnya dan target
kinerja kegiatan DAK yang belum tercapai, dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2015 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang
sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun
anggaran sebelumnya.
4) Penganggaran pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara
DBH-Pajak Tahun Anggaran 2015
5) Pendapatan pada pos Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Pajak Rokok pada KUA
ini belum diperhitungkan karena belum terdapat informasi resmi dari kementrian
terkait mengenai alokasi ke daerah Tahun Anggaran 2015. Jika informasi resmi
tentang pagu alokasi Pajak Rokok telah ditetapkan, maka pagu alokasi tersebut
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
179
dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan
RAPBD dengan mengacu pada Permendagri No. 37 Tahun 2014 tanpa perlu
melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.
f. Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Peningkatan
pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi, baik yang
bersifat umum maupun bersifat khusus.
Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2015
diarahkan pada optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang menitikberatkan pada :
a. Optimalisasi potensi pendapatan dengan tetap tidak memberatkan masyarakat.
b. Melaksanakan online sistem pembayaran dan pelaporan pajak daerah (Pajak Restoran
dan Pajak Hiburan).
c. Menjaga iklim investasi yang kondusif.
d. Pemutakhiran data spasial peta blok PBB (Kelurahan Bulusan)
e. Mudah diterapkan dan dilaksanakan.
f. Tidak merusak lingkungan.
g. Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta optimalisasi aset
dan kekayaan Pemerintah Kota.
Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah ini diharapkan akan meningkat sejalan
dengan perkembangan yang terjadi sesuai akselerasi aktivitas perekonomian dan
memberikan akuntabilitas yang obyektif dan proporsional pada pembangunan yang akan
dilaksanakan serta berupaya meningkatkan pengembangan perekonomian di daerah.
2. Target dan Realisasi Pendapatan
Upaya-upaya dalam mencapai target pendapatan daerah pada tahun 2015, dapat
ditempuh dengan :
a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak
dan retribusi sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki berdasarkan
ketentuan yang berlaku;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan, sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak
dan retribusi daerah yang cepat, sederhana dan akuntabel;
c. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai
kewenangan dan potensi yang dimiliki Pemerintah Kota dengan tetap memerhatikan
aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat;
d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah
untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas,
kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
e. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah;
f. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam memberikan kontribusi
kepada pendapatan Pemerintah Kota.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
180
Secara umum di Tahun 2015 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Semarang telah
mencapai target, bahkan beberapa pendapatan realisasinya melampaui target. Namun masih
terdapat jenis pendapatan yang realisasinya belum mencapai target. Adapun Target dan
Realisasi Pendapatan Tahun 2015 sebagai berikut :
Target Pendapatan Rp. 3.263.824.536.000,-
Realisasi Pendapatan Rp. 3.390.172.448.717,- -
Selisih lebih Rp. 126.347.912.717,-
Realisasi Pendapatan mencapai 103,87 %dari target Pendapatan Tahun 2015.
Target dan Realisasi pendapatan secara rincian adalah sebagai berikut :
NO JENIS
PENDAPATAN
ANGGARAN
2015
REALISASI
2015 SELISIH
PERSEN
TASE
REALISASI
2014
1. Pendapatan Asli
Daerah. 1.107.053.257.000 1.244.594.020.738 137.540.763.738 112,42 1.158.137.854.383
2. Dana Perimbangan 1.306.428.964.000 1.270.371.271.674 (36.057.692.326) 97,24 1.274.767.390.279
3. Lain-lain Pendapatan
yang Sah. 850.342.315.000 875.207.156.305 24.864.841.305 102,92 752.881.422.793
Jumlah Pendapatan
Daerah.
3.263.824.536.000 3.390.172.448.717 126.347.912.717 103,87 3.185.786.667.455
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2015
a) Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan pendapatan yang berasal dari pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.
Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :
Target Rp. 1.107.053.257.000,-
Realisasi Rp. 1.244.594.020.738,- _
Selisih Lebih Rp. 137.540.763.738,-
Realisasi PAD mencapai 112,42% dari target PAD Tahun 2015.
NO URAIAN ANGGARAN
2015
REALISASI
2015 SELISIH
PERSEN
TASE
REALISASI
2014
1. Pendapatan Pajak Daerah 783.000.000.000 816.208.853.784 33.208.853.784 104,24 791.764.929.686
2. Pendapatan Retribusi Daerah 103.340.009.000 89.728.179.483 (13.611.829.517) 86,83 110.310.402.783
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
dipisahkan
9.306.898.000 10.530.576.700 1.223.678.700 113,15 8.036.099.560
4. Lain-lain PAD yang Sah 211.406.350.000 328.126.410.771 116.720.060.771 155,21 248.026.422.354
Jenis PAD 1.107.053.257.000 1.244.594.020.738 137.540.763.738 112,42 1.158.137.854.383
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2015
b) Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.
Target dan Realisasi Dana Perimbangan adalah :
Target Rp. 1.306.428.964.000,-
Realisasi Rp. 1.270.371.271.674,- -
Selisih kurang Rp. (36.057.692.326,-)
Realisasi Dana Perimbangan mencapai 97,24% dari target Tahun 2015.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
181
Rincian Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN
2015
REALISASI
2015 SELISIH
PERSEN
TASE
REALISASI
2014
1. Bagi Hasil Pajak 125.281.000.000 95.124.155.500 (30.156.844.500) 75,93 137.759.893.153
2. Bagi Hasil Bukan Pajak/
Sumber Daya Alam 2.200.000.000 1.738.332.174 (461.667.826) 79,02 3.031.059.126
3. Dana Alokasi Umum. 1.126.847.634.000 1.126.847.634.000 0 100,00 1.104.739.473.000
Dana Alokasi Khusus 52.100.330.000 46.661.150.000 (5.439.180.000) 89,56 29.236.965.000
Dana Perimbangan 1.306.428.964.000 1.270.371.271.674 (36.057.692.326) 97,24 1.274.767.390.279
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2015
c) Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari
sumber lain yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang
berlaku.
Target dan Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah :
Target Rp. 850.342.315.000,-
Realisasi Rp. 875.207.156.305,-
Selisih lebih Rp. 24.864.841.305,-
Realisasi lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 102,92% dari target lain –
lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2015.
Rincian Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN
2015
REALISASI
2015 SELISIH
PERSEN
TASE
REALISASI
2014
1. Bagi Hasil Pajak dari
Propinsi dan Pemda
Lainnya
392.158.000.000 432.645.344.655 40.487.344.655 110,32 399.557.971.017
2. Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus 355.298.952.000 355.298.952.000 0 100,00 283.917.499.000
3. Bantuan Keuangan dari
Propinsi 82.155.340.000 66.532.836.650 (15.622.503.350) 80,98 69.405.952.776
4 Dana Insentif Daerah 20.730.023.000 20.730.023.000 0 100,00 0
Lain – lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
850.342.315.000 875.207.156.305 24.864.841.305 102,92 752.881.422.793
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2015
3. Permasalahan dan Solusi Pencapaian Pendapatan Daerah
Dalam upaya mengoptimalisasi mengelola pendapatan daerah Pemerintah Kota
Semarang sering mengalami berbagai permasalahan. Adapun permasalahan yang timbul
pada setiap optimalisasi pendapatan dan solusinya sebagai berikut :
a. Permasalahan Pendapatan dan Solusi pada PAD
a) Permasalahan Pajak Daerah
1) Adanya Wajib Pajak yang belum membayar sesuai ketentuan yang berlaku.
2) Kurangnya kesadaran dan transparansi Wajib Pajak dalam melaporkan
besaran pajak yang seharusnya dibayar.
3) Keterbatasan SDM Pemeriksa Pajak yang memenuhi kriteria pemeriksa
pajak.
4) Kesulitan dalam pemungutan Pajak Daerah yang obyek pajaknya yang
subyek pajaknya sulit diketemukan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
182
5) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak
tercapai dikarenakan adanya penurunan jumlah transaksi tanah dan atau
bangunan yang pada tahun 2014 terjadi transaksi sebanyak 13.305 transaksi
dan di tahun 2015 terjadi 12.794 transaksi. Kemungkinan hal ini terjadi
karena pelemahan pertumbuhan ekonomi secara nasional
6) Dalam pembayaran PBB terealisasi sebesar Rp.215.303.165.681,- melebihi
jumlah target Rp.215.000.000.000,-. Namun pada tahun 2015 telah
dipisahkan antara penulisan rekening pokok pajak dan denda pajak
sehingga tidak memenuhi target. Hal ini terjadi karena adanya penurunan
tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang ditunjukan
pada tahun 2014 dari 496.124 lembar SPPT PBB yang diterbitkan, terbayar
359.191 SPPT PBB (72,39%). Sedangkan pada tahun 2015 dari 502.895
lembar SPPT PBB yang terbayar sejumlah 317.350 SPPT (63,10%).
7) Pajak Sarang Burung Walet realisasinya mencapai 0% dikarenakan
sulitnya menemui wajib pajak (Pemilik) sehingga tidak pernah diterbitkan
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah(SPTDT) Pajak Sarang Burung
Walet.Akan tetapi tetap dianggarkan mengingat adanya potensi
perkembangan bisnis sarang burung walet di Kota Semarang.
b) Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
1) Dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan pemasangan on line
system (pembayaran dan pelaporan melalui sistem elektronik) terhadap
Wajib Pajak Restoran dan Pajak Hiburan serta akan dilakukan terhadap
obyek pajak yang lain.
2) Melaksanakan pemeriksaan secara periodik setiap Triwulan dan
penungguan terhadap obyek pajak tertentu yang ditengarai dalam
membayar pajaknya tidak sesuai dengan yang seharusnya.
3) Mengusulkan kepada Kantor Diklat Kota Semarang untuk penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan terkait pengelolaan dan
pemeriksaan pajak daerah.
4) Melaksanakan Yustisi Pajak Daerah bagi Wajib Pajak yang melanggar
ketentuan yang berlaku.
5) Melakukan updating Pajak Daerah secara rutin dan berkelanjutan.
6) Berusaha mencari informasi pemilik sarang burung wallet dengan
melakukan pendataan melalui kerjasama dengan masyarakat sekitar serta
koordinasi dengan Asosiasi Sarang Burung Walet.
b. Permasalahan Retribusi Daerah
Upaya pengelolaan Retribusi Daerah secara optimal sering terjadi permasalahan dan
kendala yang dihadapi SKPD pengelola Retribusi Daerah bersangkutan. Adapun
permasalahan Retribusi Daerah setiap SKPD sebagai berikut :
Dinas PSDA dan ESDM
Permasalahan :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
183
Peralatan yang di miliki dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang masih belum bisa
mencukupi untuk kebutuhan internal Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas PSDA
dan SKPD lain yang membutuhkan. Sehingga untuk kebutuhan eksternal pelayanan
masyarakat yang akan menyewa belum bisa dilayani secara maksimal , hal ini dikarenakan
jumlah peralatan terbatas, kondisinya sudah tua dan ada beberapa peralatan yang rusak.
Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
Penambahan peralatan/mesin baru dengan penganggaran di tahun 2016 perubahan
dan perbaikan peralatan supaya berfungsi dengan optimal.
Dinas Tata Kota dan Perumahan
Permasalahan :
1) Tidak tercapainya Target pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
khususnya rumah sewa dikarenakan :
a. Tingkat kepatuhan dari penghuni untuk memenuhi kewajibannya masih
kurang dan biasanya pembayaran sewa saat dilakukan penagihan selalu
digunakan keperluan lain seperti bayar sekolah.
b. Keterbatasan petugas penagih, dimana petugas penagih melakukan
penagihan siang hari dan banyak penghuni rumah sewa yang bekerja,
sehingga saat melakukan penagihan kurang efektif.
2) Tidak tercapainya Target pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
dikarenakan :
a. Wajib Retribusi IMB yang masuk pada TA 2015 sebanyak 2.128 pemohon
sebagian besar nilai retribusinya kecil (rata-rata sekitar Rp.10.000,- per
meter).
b. Banyak berkas yang berhenti karena persyaratan belum lengkap, terutama
terkait persyaratan rekomendasi dari instansi lain.
c. Proses IMB yang masih rumit dan tidak sesuai SPM, sehingga masyarakat
enggan mengurus IMB.
d. Dalam memproses IMB belum memanfaatkan IT secara maksimal sehingga
efisien dan efektifitas masih kurang.
e. Banyak berkas yang masuk dalam kondisi pengecekan di lapangan terdapat
banyak pelanggaran, sehingga berkas tidak bisa diproses.
f. Personil yang menangani sangat terbatas.
3) Tidak tercapainya Target Pendapatan Retribusi Ijin Gangguan (HO)
dikarenakan :
a. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan dan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
bahwa permohonan daftar ulang bagi pemohon Ijin Gangguan tidak
dikenakan pembayaran retribusi kembali.
b. Pemberlakuan peraturan baru/edaran mengenai persyaratan yang harus
dilengkapi dalam permohonan Ijin Gangguan menjadi hambatan bagi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
184
pengajuan penerbitan Ijin Gangguan maupun daftar ulang Ijin Gangguan,
karena belum didukung peraturan teknis pelaksanaannya di daerah.
Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
1) Tingkat intensitas pembinaan kepada penghuni rumah susun perlu ditingkatkan,
dalam rangka meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya dan
dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulannya.
2) Sosialisasi berkaitan dengan perijinaan (KRK, IMB, HO dan Pelayanan
Pemakaman) pada 8 kecamatan setiap tahunnya yang sudah dilaksanakan mulai
tahun 2011 sampai sekarang. Sosialisasi dilaksanakan dengan melakukan
koordinasi dengan SKPD terkait yaitu BPPT.
3) Perlu adanya monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap prosedur perijinan
yang berlaku melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian.
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame
Permasalahan:
1) Banyak ijin Titik Reklame yang tidak diperpanjang lagi.
2) Beberapa permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame masih dalam proses, hal
tersebut karena adanya ketidaksesuaian antara ijin yang diajukan dengan
kondisi fisik yang ada di lapangan.
3) Mekanisme perijinan reklame terlalu panjang, sehingga memperlambat
pemasukan retribusi reklame.
Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
1) Menyusun Raperda tentang Reklame, yang pada saat ini sudah masuk di Badan
Legislatif DPRD.
2) Penyederhanaan mekanisme perijinan penyelenggaraan reklame.
3) Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan
Reklame.
Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
Permasalahan :
1) Tidak tercapainya target pendapatan parkir tepi jalan umum dikarenakan setelah
ditinjau ke lapangan banyak ditemukan titik parkir ditempat larangan parkir dan
realisasi di lapangan titik-titik baru belum efektif, sehingga belum ada
peningkatan pendapatan secara signifikan.
2) Tidak tercapainya target pengujian kendaraan bermotorkarena Kendaraan yang
terdaftardalam data base tidak semuanya melakukan uji laik di Kota Semarang,
dikarenakan ada kendaraan yang sudah tidak beroperasi lagi (usang) dan
melakukan uji di daerah lain.
3) Tidak tercapainya target retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa gedung
parkir SCJ Johar) karena ada keterlambatan pembayaran yang seharusnya
dibayar bulan Desember 2015 baru dibayar tanggal 19 Januari 2016.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
185
4) Tidak tercapainya target retribusi terminal karena realisasi retribusi Terminal
Mangkang dicatat ke dalam pendapatan BLU UPTD Terminal Mangkang,
sehingga mengurangi retribusi Terminal secara keseluruhan.
Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
1) Parkir
a. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan parkir tepi jalan
umum pada tahun 2015 dengan mencari titik baru telah membuahkan hasil,
jumlah titik parkir pada 2014 sebanyak 1.089 titik bertambah menjadi
1.127 titik (meningkat 38 titik)
b. Untuk mengoptimalkan retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2015
telah dilaksanakan penjajakan penerapan parkir meter. Dan pada tahun
2016 akan dilaksanakan DED Parkir Meter di Kota Semarang.
2) Untuk meningkatkan pendapatan pengujian kendaraan bermotor akan dilakukan
updating data kendaraan, sehingga kendaraan yang melakukan uji sesuai
dengan potensi yang riil.
3) Melaksanakan sosialisasi kepada pihak penyewa agar dilaksanakan pembayaran
sewa secara tepat waktu .
4) Pada saat perencanaan penganggaran agar dipisahkan antara retribusi terminal
dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
( penerimaan lain-lain BLU ).
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Permasalahan
Tidak tercapainya retribusi sewa Lapangan Simpang Lima karena di tahun 2015
Lapangan Pancasila Simpanglima sedang dalam tahap rehabilitasi yaitu penataan jalur
bunga sehingga belum dapat digunakan.
Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
Mempercepat proses rehabilitasi penataan jalur bunga pada Lapangan Simpang
Lima sehingga dapat difungsikan kembali guna meningkatkan retribusi.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Permasalahan :
1) Retribusi Pemakaian kekayaan daerah tidak dapat memenuhi target dikarenakan
sewa lahan TBRS (WONDERIA) belum dibayar oleh PT. Semarang Arsana
Rekreasi Trusta (SMART).
2) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tidak memenuhi target
dikarenakan terhambat dengan ditutupnya median jalan sehingga mengurangi
pengunjung yang akan menginap.
3) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak memenuhi target dikarenakan
terhambat dengan ditutupnya median jalan sehingga mengurangi pengunjung
yang akan rekreasi.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
186
Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
1) Pihak Pemerintah Kota Semarang sudah melakukan penagihan terhadap Sewa
lahan di TBRS (WONDERIA) oleh PT. Semarang Arsana Rekreasi Trusta
(SMART) akan tetapi sampai dengan saat ini belum dilakukan pembayaran.
2) Meningkatkan pengunjung yang menginap diPesanggrahan dengan cara
memperbanyak event-event yang dilaksanakan di sekitar Pesanggarahan
tersebut sehingga mendorong masyarakat untuk menginap.
3) Menyusun Perda tentang kenaikan tarif retribusi jasa usaha dan sudah melalui
proses pembahasan di Pansus DPRD
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
Permasalahan :
1) Kerjasama pengelolaan SPBU Pandanaran sudah berakhir dan tidak
diperpanjang lagi, sedangkan denda terhadap keterlambatan Rp.3.353.900.000,-
sampai dengan selesainya perjanjian belum dipenuhi.
2) Kerjasama dengan PT.Narpati tidak mencapai target dan capaiannya 0%
dikarenakan sampai dengan saat ini Pihak PT.Narpati belum memenuhi
kewajibannya yaitu membayar retribusi. Sedangkan PT.Narpati menuntut
sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang saat ini masih proses di Kanwil
Pertanahan Jawa Tengah.
Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
1) Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan proses hukum sampai dengan
tingkat Kasasi dan saat ini telah ada putusan kasasi dari MA (Mahkamah
Agung). Sesuai putusan MA tersebut dimenangkan oleh pihak Pemerintah Kota
Semarang. Pemerintah Kota Semarang telah melayangkan surat teguran piutang
tahun 2014 sebanyak 2 (dua) kali dan tahun 2015 telah menagih kembali namun
sampai dengan saat ini belum ada respon. Disisi lain Pemerintah Kota juga
telah memasukkan dalam daftar kerugian daerah yang selalu akan ditagih
dengan melakukan koordinasi dengan Pengadilan dan Kejaksaan untuk
melaksanakan eksekusi penagihan.
2) Pemerintah Kota Semarang sudah melakukan penagihan sebanyak 2 ( dua
) kali, tapi sampai dengan saat ini PT.Narpati belum melakukan pembayaran.
Berdasarkan Hasil dialog Pj.Walikota dengan jajaran Badan Pertanahan
Nasional antara lain tentang TPA Jatibarang. Disarankan untuk merubah
permohonan dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ke Hak Pakai (HP) terlebih
dahulu. Tetapi berdasarkan pengajuan HPL yang sudah diserahkan dari Kantor
Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Tengah ke BPN Kota Semarang hingga
sekarang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Semarang.
Dinas Pasar :
Permasalahan :
Tidak tercapainya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikarenakan :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
187
1) Jumlah PKL yang digunakan sebagai acuan penyusunan target Pendapatan pada
kenyataannya sudah banyak berkurang karena adanya kegiatan penertiban PKL.
2) Banyak Kelurahan kekurangan personel didalam penarikan retribusi.
Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
1) Updating data PKL pada tahun 2015 sebagai bahan untuk merevisi target di 177
kelurahan
2) Personel Dinas Pasar diperbantukan dalam penarikan retribusi di kelurahan-
kelurahan yang tidak mempunyai petugas juru pungut.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Permasalahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :
Perusda Percetakan
Adanya PPn kurang bayar dari tahun 2010-2013, pihak Perusda Percetakan selama
ini menganggap bahwa pajak yang dikenakan adalah pajak diatas Rp.1.000.000,-
sedangkan di bawah Rp.1.000.000,- tidak dikenakan pajak . Pajak dari tahun 2010-
2013 mencapai Rp.227.054.928,- yang ditutup dengan perolehan laba tahun 2014.
Adapun laba tahun 2014 Rp.347.732.368,- sehingga Perusda Percetakan hanya dapat
menyetorkan deviden Rp.69.361.561,-
Solusi yang diupayakan sebagai berikut:
Semua penjualan akan dikenakan PPn sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dari
yang semula penjualan dibawah Rp.1.000.000,- tidak dikenakan pajak PPn)
Perusda RPH dan BHP
Penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh Pegawai RPH dan BHP berdampak
pada laba operasional Perusda RPH dan BHP Kota Semarang
Solusi yang diupayakan sebagai berikut:
1) Telah dilakukan proses hukum kepada bendahara yang bersangkutan.
2) Melakukan perekrutan SDM yang mempunyai kompentensi di bidang
keuangan.
3) Melakukan pengendalian melalui monitoring perolehan pendapatan secara
harian
4) Untuk meningkatan pendapatan maka pemotongan hewan yang semula hanya
dilaksanakan pada malam hari, akan ditingkatkan lagi menjadi pemotongan di
malam hari dan siang hari khususnya untuk babi dan sapi
PD. BPR Bank Pasar
PD BPR Bank Pasar tidak mencapai target di tahun 2015 karena :
1) Adanya biaya jasa pengabdian direktur yang harus dibayarkan secara langsung
dan tidak boleh diambilkan dari dana kesejahteraan pegawai.
2) Adanya biaya sistem yang harus dibayar langsung oleh BPR Bank Pasar dan
tidak boleh disusutkan
Solusi yang diupayakan sebagai berikut:
1) Memperkecil suku bunga pinjaman kepada pihak ketiga
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
188
2) Membuat produk-produk baru yang lebih inovatif seperti Tabungan Tahta
(Tabungan Arisan Hadiah Jutaan)
3) Memperkuat Tim Market (pemasaran)
PD. BPR BKK Kota Semarang
PD BPR BKK Kota Semarang tidak mencapai target di tahun 2015 karena persaingan
pasar yang cukup ketat.
Solusi yang diupayakan sebagai berikut:
Dengan memperkuat Tim market (pemasaran) sehingga pendapatan usaha bisa
mencapai target yang direncanakan.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Permasalahannya tingginya penerimaan denda disebabkan karena masyarakat kurang
tertib dan disiplin dalam melakukan permohonan administrasi kependudukan
sehingga sesuai Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Nomor 2A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
maka setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui
batas waktu pelaporan.
Solusi yang diupayakan sebagai berikut : Melaksanakan kegiatan sosialisasi
kebijakan kependudukan, yaitu memberikan pelayanan langsung baik dengan mobil
keliling maupun pelayanan pada kelurahan serta pembebasan denda akta kelahiran
pada kegiatan HUT Kota Semarang ke 468.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Penerimaan lain-lain BLU tidak memenuhi target karena pengoperasian koridor baru
BRT belum tersosialisasi secara penuh pada masyarakat sehingga masyarakat belum
menggunakan armada tersebut. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan tiket BRT
berkurang
Solusi yang diupayakan sebagai berikut:
Kedepan akan dilakukan sosialisasi dan promosi untuk menarik animo masyarakat,
agar masyarakat memaksimalkan penggunaan armada BRT.
e. Pendapatan Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target dikarenakan :
1) Transfer triwulan IV tahun 2015 belum disalurkan sampai dengan 31 Desember
2015 dan rencana Pemerintah Pusat akan menyalurkan kekurangan tersebut di
tahun 2016 sesuai PMK Nomor 241/PMK.07/2014 dengan mekanisme kurang
bayar.
2) Realisasi penerimaan pajak pusat tidak tercapai sehingga realisasi bagi hasil
pajak kepada daerah juga tidak tercapai, karena bagi hasil pajak perhitungannya
berdasarkan realisasi penerimaan pajak pusat.
Solusi yang diupayakan sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
189
Perlu meningkatkan upaya dalam rangka optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak
yaitu dengan implementasi perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Semarang
dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I tentang Optimalisasi Pajak
Penghasilan (PPh Pasal 21 dan PPH WPOPDN Pasal 25/29).
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) tidak mencapai target
dikarenakan :
1) Transfer triwulan IV tahun 2015 belum disalurkan. sampai dengan 31
Desember 2015 dan rencana Pemerintah Pusat akan menyalurkan kekurangan
tersebut di tahun 2016 sesuai PMK Nomor 241/PMK.07/2014 dengan
mekanisme kurang bayar.
2) Harga minyak mentah dunia mengalami penurunan drastis Rp.35.000 per barel,
sehingga realisasi menjadi sangat rendah ( tidak tercapai ).
Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
Terkait dengan harga minyak mentah dunia, Pemerintah Kota sifatnya hanya
menerima, namun untuk kebenaran data selalu diadakan koordinasi dengan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Dana Alokasi Khusus tidak mencapai target karena :
Tidak tercapainya pendapatan dari DAK khususnya untuk DAK tambahan yang
terdiri dari Program Prioritas Percepatan Kabinet Kerja (P3K2) dan Urusan Daerah
(UD) hanya 80% adalah karena :
1) Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena gagal lelang.
2) SKPD kurang cepat menyerap dana DAK sehingga keharusan penyerapan 75%
sampai dengan tahap III tidak dapat dipenuhi. Tercapainya pendapatan DAK
tergantung capaian kinerja SKPD pelaksana DAK.
Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
SKPD pelaksana DAK harus dipacu untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan
tepat waktu sehingga penyerapan bisa lebih cepat dan minimal penyerapan 75% yang
merupakan syarat pengajuan pencairan tahap selanjutnya dapat dipenuhi.
f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi tidak mencapai target dikarenakan :
Khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak tercapai target
anggaran pendapatan karena masyarakat beralih pada pembelian mobil murah,
sehingga realisasi pendapatan BBNKB menjadi lebih kecil.
Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
Terkait dengan daya beli dan selera masyarakat dalam pembelian mobil murah,
Pemerintah berupaya memonitor ketepatan data.
Bantuan Keuangan dari Propinsi
Realisasi Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi terserap sebesar 80,98% dari target
yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan karena :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
190
1) Bantuan hibah tidak dapat dilaksanakan karena adanya Undang-undang Nomor
23 tahun 2014
2) Gagal lelang, terutama untuk kegiatan yang bersifat fisik .
3) Khusus untuk Dinas Pendidikan, bantuan keuangan masuk dalam APBD
Perubahan 2015 sehingga tidak cukup waktu pelaksanaan karena perubahan
APBD ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2015.
Solusi yang diupayakan sebagai berikut :
1) Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan persyaratan penerima hibah
harus berbadan hukum.
2) SKPD melaksanakan kegiatan lebih responsif dan perencanaan pelaksanaan
lebih baik dan tepat waktu. sehingga dapat mengantisipasi adanya gagal lelang
dan penyerapan anggaran optimal.
3) Memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Provinsi agar penetapan
APBD Provinsi lebih awal baik murni maupun perubahan, sehingga Pemerintah
Kota tidak terkendala dalam pelaksanaan proses lelang serta terbatasnya waktu
pelaksanaan kegiatan.
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
Pengelolaan Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang disusun berdasarkan prestasi
kerja yang berorientasi pada pencapaian target kinerja terukur yang ditetapkan untuk
meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran guna
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Orientasi anggaran berbasis kinerja
adalah pencapaian keluaran dan hasil (output dan outcome) dari masukan (input) yang
dimanfaatkan untuk pencapaian target kinerja Pemerintah Kota Semarang dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari
urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang
tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau
antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
1. Kebijakan Belanja Daerah
Kebijakanbelanja daerah pada tahun 2015disusun dengan memperhatikan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Kebijakan
belanja di tahun 2015 diarahkan pada:
a. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang, dengan peningkatan proporsi
belanja program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada publik terutama
dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
191
b. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2015 yang
tercantum dalam RKPD Tahun 2015 yang memerhatikan pencapaian target indikator
sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015, capaian Millenium
Development Goals (MDG’s) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
c. Pada tahun 2015, dialokasikan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.
Penganggaran Belanja Daerah tahun 2015 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja
langsung.
a. Belanja Tidak langsung.
Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung
terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan
sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Kebijakan untuk
belanja tidak langsung di tahun 2015, diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:
1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dianggarkan dengan berpedoman
pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2015 gaji PNSD disusun dengan
memperhatikan antisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan, accress dan
kenaikan tunjangan beras;
2) Tambahan Penghasilan PNS di tahun 2015 direncanakan naik rata-rata sebesar
100% dengan berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi
PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Melalui kenaikan
TPP ini, diharapkan akan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang terutama dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat;
3) Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja
tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memertimbangkan realisasi
Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang
sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh
pemerintah daerah.
4) Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang TataCara
Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
192
b. Belanja Langsung.
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja
barang dan jasa, serta belanja modal. Rencana belanja langsung ditahun 2015adalah
sebesarRp. 1.874.761.855.000. Belanja Langsung pada tahun anggaran 2015 diarahkan
melalui kebijakan sebagai berikut:
1) Penganggaran belanja langsung diimplementasikan melalui program dan
kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan Sapta Program yang sejalan
dengan RKPD Kota Semarang Tahun 2015 dalam rangka pencapaian target-
target kinerja dalam RPJMD Tahun 2010-2015, Standar Pelayanan Minimal
(SPM), dan Millenium Development Goals (MDG’s);
2) Penganggaran Belanja Langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja
yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan
anggaran;
3) Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan memerhatikan asas kepatutan,
kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program dan
kegiatan secara efektif dan efisien;
4) Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas
pembangunan Kota Semarang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di
provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas
pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional di tahun 2015;
5) Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses
pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Target dan Realisasi Belanja Daerah
Target dan Realisasi Belanja Daerah adalah
Anggaran Rp. 4.358.328.271.526
Realisasi Rp. 3.018.858.152.493 _
Selisih kurang Rp. (1.339.470.119.033)
Kurang 30,73 % dari Anggaran Belanja Tahun 2015
NO URAIAN ANGGARAN
2015
REALISASI
2015 SELISIH
PERSEN
TASE
REALISASI
2014
1 Belanja Tidak
Langsung
1.683.530.502.900 1.361.662.523.163 (321.867.979.737) 80,88 1.232.457.912.913
2 Belanja Langsung 2.674.797.768.626 1.657.195.629.330 (1.017.602.139.296) 61,96 1.729.518.776.473
Belanja 4.358.328.271.526 3.018.858.152.493 (1.339.470.119.033) 69,27 2.961.976.689.386
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2015
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
193
Target dan Realisasi Belanja dapat dirinci sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah :
Anggaran Rp.1.683.530.502.900,-
Realisasi Rp.1.361.662.523.163,- _
Selisih kurang Rp. (321.867.979.737,-)
Atau kurang 19,12% dari Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2015.
NO URAIAN ANGGARAN
2015
REALISASI
2015 SELISIH
PERSEN
TASE
REALISASI
2014
1 Belanja Pegawai 1.508.021.694.600 1.323.678.903.513 (184.342.791.087) 87,78 1.178.286.258.488
2 Belanja Bunga 0 0 0 0 250.000.000
3 Belanja Subsidi 0 0 0 0 0
4 Belanja Hibah 80.633.775.000 34.097.478.825 (46.536.296.175) 42,29 44.933.676.000
5 Belanja Bantuan Sosial 4.875.000.000 1.998.500.000 (2.876.500.000) 40,99 6.301.500.000
6 Belanja Bagi Hasil 0 0 0 0 0
7 Belanja Bantuan
Keuangan 984.262.000 865.658.275 (118.603.725) 87,95 870.104.900
8 Belanja Tidak terduga 89.015.771.300 1.021.982.550 (87.993.788.750) 1,15 1.816.373.525
Belanja Tidak
Langsung
1.683.530.502.900 1.361.662.523.163 (321.867.979.737) 80,88 1.232.457.912.913
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2015
Pemerintah Kota Semarang dalam Realisasi Belanja Daerah diupayakan menghindari
adanya pelampauan. Realisasi kurang dari target belanja apabila target sasaran output
terpenuhi berarti terjadi efisiensi. Adapun selisih kurang Belanja pada Belanja Tidak
langsung dapat diuraikan sebagai berikut :
a) Belanja Pegawai :
Selisih kurang diakibatkan adanya pegawai pensiun, mutasi pegawai, pegawai
yang cuti dan meninggal. Kurang Belanja Pegawai terdapat pada setiap SKPD
dengan selisih terkecil di SKPD Kecamatan Semarang Selatan dan terbesar di
SKPD BKD.
b) Belanja Bunga :
Belanja Bunga tidak dianggarkan.
c) Belanja Subsidi
Belanja subsidi tidak dianggarkan.
d) Belanja Hibah
Selisih kurang terjadidikarenakan adanya pengendalian pemberian hibah
berdasarkan Permendagri nomor 39 tahun 2012 sebagai perubahan Permendagri
nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Serta ketentuan pasal
298 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka organisasi kemasyarakatan yang
diperbolehkan untuk menerima hibah adalah organisasi kemasyarakatan yang
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
194
berbadan hukum Indonesia. Sehingga dikarenakan peraturan tersebut, maka SKPD
pengelola Hibah lebih berhati-hati dalam mengajukan pencairan Hibah.
e) Belanja Bantuan Sosial :
Selisih kurang terjadi dikarenakan belanja bantuan sosial diberikan sesuai dengan
ketentuan Permendagri nomor 39 tahun 2012 sebagai perubahan Permendagri
nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Kebijakan Pemerintah dalam pemberian bantuan sosial diberikan secara selektif,
tidak terus menerus/tidak mengikat (pemberian bersifat tidak wajib dan tidak harus
diberikan tiap tahun), kecuali dalam keadaan tertentu serta memiliki kejelasan
peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah.
f) Belanja Bantuan Keuangan :
Bantuan keuangan merupakan bantuan kepada partai politik yang diberikan
kepada 9 partai politik dengan jumlah suara sebanyak 656.683 suara, dengan nilai
Rp1.325,00 per suara. SKPD pengelola bantuan keuangantersebut adalahBadan
Kesbangpolinmas, Adapun Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan
pembangunan tidak dicairkan karena tidak ada pengajuan dari Kesbangpolinmas
untuk kedua partai tersebut disebabkan karena kelengkapan persyaratan yang
kurang lengkap yaitu tidak dikeluarkan surat Pengesahan dari Kementerian
Hukum dan HAM kepada kedua Partai tersebut.
g) Belanja Tidak Terduga :
Belanja Tidak Terduga digunakan sesuai dengan kebutuhan yaitu untuk restitusi
sedangkan sisanya dicadangkan apabila terjadi bencana alam.
b. Belanja Langsung
Target dan Realisasi Belanja Langsung adalah :
Anggaran Rp. 2.674.797.768.626,-
Realisasi Rp. 1.657.195.629.330,- -
Selisih kurang Rp.(1.017.602.139.296,-)
Atau kurang sebesar 38,04 % dari target Belanja Langsung Tahun 2015:
NO URAIAN ANGGARAN 2015 REALISASI
2015 SELISIH
PERSEN
TASE
REALISASI
2014
1 Belanja Pegawai 159.188.977.295 133.048.408.412 (26.140.568.883) 83,58 133.988.263.889
2 Belanja Barang dan Jasa 1.166.259.301.809 838.106.540.994 (328.152.760.815) 71,86 808.370.385.171
3 Belanja Modal 1.349.349.489.522 686.040.679.924 (663.308.809.598) 50,84 787.160.127.413
Belanja Langsung 2.674.797.768.626 1.657.195.629.330 (1.017.602.139.296) 61,96 1.729.518.776.473
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2015
Keterangan kurang belanja pada Belanja Langsung sebagai berikut :
a) Belanja Pegawai :
Selisih kurang belanja pegawai disebabkan karena :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
195
Sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing SKPD. Kurang Belanja
Langsung Pegawai terdapat pada beberapa SKPD yaitu RSUD, Dinas PJPR,
Dishubkominfo, Disnakertrans dan Sekretariat DPRD.
b) Belanja Barang dan Jasa :
Pada belanja barang dan jasa selisih kurang disebabkan karena :
1) Adanya beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD (
Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang tidak dapat dicairkan SP2D ( Surat Perintah
Pencairan Dana) nya . Hal tersebut disebabkan karena adanya keterlambatan
pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) dari SKPD pengampu kegiatan.
2) Belanja barang jasa disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan.
3) Pemakaian telepon, listrik, dan air disesuaikan dengan kebutuhan kedinasan.
4) Pengadaan dan penyediaan ATK, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor, dan pengadaan dan penyediaan peralatan gedung kantor disesuaikan
dengan harga pasar dan menyesuaikan dengan E-Catalog.
5) Adanya kegiatan yang dilaksanakan tetapi target dan penyerapan belanjanya tidak
mencapai 100% dan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau 0% .
Kurang Belanja Barang dan Jasa terdapat pada SKPD Dinas Pendidikan, RSU, Dinas
Bina Marga, Dinas PSDA dan ESDM, Sekretariat DPRD, DPKAD, Dishubkominfo,
DKK dan Dinas PJPR.
Belanja Modal :
Pada belanja modal selisih kurang belanja disebabkan karena :
1) Pembelian barang modal memiliki kualitas dan kuantitas dan pelaksanaannya di
bawah standar indeks harga yang sudah ditentukan.
2) Belanja modal pengadaannya dilakukan secara selektif yaitu dengan melakukan
perbandingan harga yang menguntungkan bagi pemerintah daerah yaitu melalui
mekanisme lelang.
3) Belanja modal pengeluarannya sesuai kebutuhan.
4) Kegiatan yang tidak mencapai 100% terdiri dari SKPD : Dinas Pendidikan, RSU,
Dinas Bina Marga, Dinas PSDA dan ESDM, DPKAD, PJPR, DTKP ,Satpol PP,
kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang
Barat, Kecamatan Gunungpati, Kecamatam Banyumanik, Kecamatan Ngaliyan
sedangkan kegiatan yang tidak dilaksanakan (0%) yaitu dari SKPD : Dinas Bina
Marga, Dinas PSDA dan ESDM, RSUD, Dinas Tata Kota dan Perumahan dan
Dinas Pasar, BLH, Dinas Koperasi, Dinsospora, Kecamatan : Mijen, Genuk,
Gunungpati. Semarang Barat, Semarang Tengah, Satpol PP.
3. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan belanja Daerah yang timbul dalam pelaksanaan. Tahun Anggaran 2015
adalah sebagai berikut :
a) Mekanisme pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai, yang Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan-nya (BAPP) diperkirakan akan terjadi sampai dengan
tanggal 31 Desember 2015. Pekerjaan yang belum selesai tersebut adalah
pekerjaan-pekerjaan yang masih dalam tahap penyelesaian dan belum dilakukan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
196
Serah Terima Barang/Jasa, sementara batas akhir penyampaian Surat Perintah
Membayar (SPM) ke DPKAD sudah berakhir. Hal ini mengindikasikan masih
cukup besar prosentase pekerjaan pada instansi pemerintah kota Semarang
yang belum dilaksanakan atau setidak-tidaknya yang belum diselesaikan
pengerjaannya serta belum dilakukan pencairan anggarannya.
b) Permasalahan pembebasan pada pertanahan masih banyak tanah sengketa di
masyarakat harga negosiasi yang dikehendaki masyarakat dan kemampuan
keuangan pemerintah belum mencapai sepakat sehingga memerlukan waktu
lama penyelesaiannya, maka pembebasan belum dapat diselesaikan semua
c) Beberapa program dan kegiatan dari pusat yang ditetapkan belum diikuti
dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dengan tepat waktu sehingga bila
direalisasikan pelaksanaannya sering terbentur dengan waktu dan kondisi di
lapangan.
Solusi dalam Pengelolaan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :
a) Disusun Peraturan Walikota tentang Perubahan APBD Tahun 2016 sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Penyusunan APBD 2016.
b) Permasalahan pembebasan tanah diselesaikan dengan komunikasi dan
pendekatan persuasif kepada masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat selain
dengan musyawarah mufakat.
c) Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka sinkronisasi program dan
kegiatan dengan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dari pusat.
C. PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan
setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
berikutnya. Pembiayaan dalam struktur APBD merupakan akibat dari penerapan
surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai
penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus
disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan
dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran.
1. Penerimaan Pembiayaan
a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Sumber penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2015 bersumber dari
sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SilPA) dan pencairan Dana Cadangan.
Penganggaran SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran di tahun anggaran 2014.
Penerimaan pembiayaan di tahun 2015 direncanakan akan dianggarkan dari pencairan
dana cadangan yang akan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015, baik yang berbentuk hibah
maupun belanja langsung program dan kegiatan pada SKPD terkait.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
197
b. Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Anggaran Rp.1.136.190.735.526,-
Realisasi Rp.1.073.208.844.976,- _
Selisih kurang Rp. (62.981.890.550,-)
Atau kurang 5,54 % dari Target Penerimaan Pembiayaan Tahun 2015.
Penerimaan Pembiayaan adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA) Tahun 2014, yaitu sebesar Rp.1.073.208.844.976,- dan Pencairan Dana
Cadangan sebesar Rp.62.981.890.550,-.
NO URAIAN ANGGARAN
2015
REALISASI
2015 SELISIH
PERSEN
TASE
REALISASI
2014
1 Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran
(SILPA)
1.073.208.844.976 1.073.208.844.976 0 100 912.721.021.842
2 Pencairan Dana Cadangan 62.981.890.550 0 (62.981.890.550) 0 0
3 Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan 0 0 0 0 0
4 Penerimaan Pinjaman
Daerah 0 0 0 0 0
5 Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 0 0 0
6 Penerimaan Piutang Daerah 0 0 0 0 0
Penerimaan Pembiayaan 1.136.190.735.526 1.073.208.844.976 (62.981.890.550) 94,46 912.721.021.842
Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2015
D. SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN 2015
1. Kebijakan SILPA Tahun Berjalan.
Kebijakan SILPA pada tahun berjalan bahwa SILPA tahun berjalan dijadikan
pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan penyusunan RAPBD.
Apabila menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah memanfaatkan
untuk menambah program dan kegiatan sesuai skala prioritas yang dibutuhkan dan/atau
pengeluaran pembiayan. Dan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif maka pemerintah
daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan
kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau
pengurangan volume program dan kegiatannya.
2. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2015.
Mendasarkan hal tersebut di atas maka perhitungan anggaran Tahun 2015 pada sisa
kas (Sisa perhitungan) sebagai berikut :
a. Realisasi Pendapatan Rp. 3.390.172.448.717,-
Realisasi Belanja Rp. 3.018.858.152.493,- _
Surplus Anggaran Rp. 371.314.296.224,-
b. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.073.208.844.976,-
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp. 41.688.874.742,- _
Defisit Pembiayaan Rp. 1.031.519.970.234,-
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2015 Rp 1.420.834.266.458,-
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
198
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp1.420.834.266.458,- terdiri
dari :
1) Over Target Pendapatan sebesar Rp.126.347.912.717,-
2) Sisa kegiatan dari Dana Perimbangan/Transfer sebesar Rp.299.731.409.188,- yang
berasal dari dana – dana yang sifatnya khusus dan sesuai dengan ketentuan tidak
dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang lain maupan sisa dana
yang bersifat umum atau bebas penggunaannya untuk mendanai program dan
kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut :
a) Alokasi DBHCHT yang belum dilaksanakan di tahun 2015 akan dianggarkan
kembali dalam APBD 2016 sebesar Rp.7.174.708.594,-
b) Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dianggarkan
kembali di tahun 2016 sebesar Rp.5.644.500.000,-
c) Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dianggarkan kembali
di tahun 2016 sebesar Rp. 154.105.503.896,-
d) Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan kembali di tahun 2016 sebesar
Rp.96.726.233.638,- terdiri dari :
a. Silpa DAK reguler sebesar Rp.81.847.044.247,- dengan rincian :
- Bidang PendidikanRp.79.969.299.423,-(sudah dianggarkan kembali tahun
2016)
- Bidang lain Rp.1.877.744.824 terdiri dari :
Air Minum Rp.869.168.543,- , Sanitasi Rp.18.855.119,- , Lingkungan Hidup
Rp.39.725.550,- , Keluarga Berencana Rp.750,-
Keselamatan Angkutan Darat Rp.11.606.800,-, Perumahan dan Pemukiman
Rp.14.959.000,- , Infrastruktur Jalan Rp.635.717.002,- , Kehutanan
Rp.155.616.000,- , Dinas Pasar Rp.74.752.940,- , DKK Rp.57.343.120,-
Belum dapat di anggarkan kembali karena sisa tersebut adalah sisa pagu/
efisiensi sehingga untuk menganggarkan kembali menunggu PMK yang
mengatur Silpa efisiensi.
b. DAK tambahan sejumlah Rp. 14.879.189.391 ,- merupakan kegiatan yang
gagal lelang atau tidak dilaksanakan (0%) terdiri dari :
- Program Percepatan Pembangunan Kabinet Kerja (P3K2) sebesar
Rp.6.879.189.391,-
- Program Urusan Daerah (UD) sebesar Rp.8.000.000.000,-
e) Dana Bantuan Keuangan total Silpa sampai dengan 2016 sebesar
Rp.21.477.845.590,- terdiri dari Silpa tahun 2015 sebesar Rp.20.920.345.590 dan
Silpa tahun 2014 sebesar Rp. 557.500.000. perincian dari Silpa tersebut
disebabkan karena :
Belum dapat dicairkannya SP2D atas pengajuan SPP tahun 2015 sebesar Rp.
16.531.351.091,-
Efisiensi atas pagu dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.388.994.499,- Silpa
tersebut merupakan silpa umum yang dapat digunakan untuk program dan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
199
kegiatan yang lain dan Silpa ini sudah termasuk Silpa yang berasal dari efisiensi
kegiatan.
- Silpa tahun 2014 yang harus dianggarkan kembali sebesar Rp.557.500.000,
namun di tahun 2016 baru dianggarkan sebesar Rp.27.500.000. Sisanya sebesar
Rp.530.000.000 belum di anggarkan di tahun 2016 karena masih menunggu
solusi dari provinsi terkait UU Nomor 23 tahun 2014.
f) Dana Insentif Daerah.
Silpa Dana Insentif Daerah sebesar Rp.5.214.474.450 ,- dengan perincian sebagai
berikut :
- Adanya SP2D yang belum dapat dicairkan di tahun 2015 sebesar
Rp.2.527.502.250
- efisiensi sebesar Rp.2.686.972.200,- belum bisa dianggarkan menunggu
petunjuk dari Kemenkeu.
g) Pajak Rokok.
Silpa pajak rokok sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp.9.388.143.020,- belum
dianggarkan kembali di tahun 2016 terdiri dari :
- Silpa 2015 Rp. 4.784.229.184,- dengan perincian sebagai berikut :
Adanya SP2D yang belum dapat dicairkan di tahun 2015 sebesar
Rp.1.526.152.788,-
efisiensi sebesar Rp.3.258.076.396,- .
- Silpa 2014 sebesar Rp. 4.603.913.836,-
3) SP2D yang belum dapat dicairkan tahun 2015 sebesar Rp.47.483.678.871,-, diluar
SP2D yang berasal dari dana perimbangan .
antara lain di Dinas Pendidikan, DKK, RSUD, Dinas Bina Marga, PSDA dan ESDM,
Dinas Tata Kota dan Perumahan, Bappeda, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi, Sekretariat DPRD, DPKAD dan Kantor Diklat.
4) Kegiatan yang tidak dilaksanakan yang disebabkan gagal lelang dan atau tidak
dilaksanakan sebesar Rp.102.443.035.100,- antara lain di Dinas Bina Marga, Dinas
PSDA dan ESDM, Dinas Kebakaran, Dishubkominfo, RSUD, DTKP, Dinas PJPR,
BLH, Disdik, Dinkes, Dinas Pasar, Dinsospora, Sekretariat DPRD, BPBD, Dinas
Koperasi, KPU Kota, Perusda Percetakan, Kantor Satpol PP, Kecamatan Mijen,
Kecamatan Genuk, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Semarang Barat, dan
Kecamatan Semarang Tengah.
5) Sisa belanja sebesar Rp.826.828.230.583,-.Sisa belanja tersebut terdiri dari :
- Kegiatan yang tidak dilaksanakan (0%) diluar gagal lelang sebesar
Rp.232.161.232.394,- .
- Sisa Belanja yang disebabkan karena kinerja Fisik dan Keuangan tidak mencapai
100% sebesar Rp. 392.547.909.830,- .
- Efisiensi yaitu Kinerja fisik tercapai 100 % namun keuangan tidak mencapai 100%
sebesar Rp.202.119.088.358 ,-.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) KOTA SEMARANG TAHUN 2015
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kota
Semarang Tahun 2015 yang telah selesai disusun menunjukkan bagaimana
kualitas kinerja seluruh elemen Pemerintah Kota Semarang. Seluruh kerja keras
yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Semarang melalui
program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari
perencanaan yang matang hingga evaluasi yang efektif.
2. Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015 diukur dengan
pencapaian Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis, yang mengacu pada Indikator
Kinerja Pemerintah Kota Semarang berdasarkan realisasi Akhir RPJMD tahun
2015 dengan hasil “sangat baik”.
3. Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian Kinerja Pemerintah Kota Semarang
pada tahun 2015, persentase kumulatif capaian kinerja yang ditinjau baik dari
Tujuan dan Sasaran strategis adalah sebesar 92,13 % dengan capaian sangat
tinggi, 5,90 % tinggi, 0,98 % sedang, 0,66% rendah, serta 0,33% sangat rendah.
Dengan hasil tersebut diatas, kinerja Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2015
dapat dinilai “berhasil”. Hal ini tentunya tidak hanya melihat pencapaian angka
semata, namun ini sebuah hasil karya nyata bahwa keseriusan seluruh elemen
4. Beberapa program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Kota Semarang yang sukses dilaksanakan merupakan hasil dari
adanya sinergitas dan harmonisasi hubungan serta dukungan dari anggota DPRD
dan masyarakat Kota Semarang.
B. UPAYA PERBAIKAN KEDEPAN
1. Mengingat masih terdapat beberapa masalah yang belum dapat terselesaikan
secara maksimal dikarenakan berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan dan
pemanfaatan sumber daya yang ada, maka dibutuhkan upaya perbaikan dan
pembenahan di segala lini dan bidang untuk mencapai kinerja yang optimal
seperti yang diharapkan
2. Kami memiliki harapan besar bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media informasi kepada masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang serta dapat
memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang di masa yang akan datang
dalam mewujudkan Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang
Berbudaya menuju masyarakat yang Sejahtera.
WALIKOTA SEMARANG
HENDRAR PRIHADI, SE, MM