laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) · lakip tahun 2016 – ikhtisar ... dengan...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Jendral Sudirman Km 5,5 Telpon : 0531-21254, Fax : 0531-30523, 30525 Kotak Pos 31S A M P I T

LKIP TAHUN 2016 – KATA PENGANTAR i

BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten KotawaringinTimur Tahun 2016 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur memuat informasi kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam urusan perencanaan pembangunan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2016.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kab. Kotim ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Sampit, Januari 2017

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Drs. H. BURHANUDDIN, M.MPembina Utama Muda

NIP. 19580313 198503 1 012

LKIP TAHUN 2016 – KATA PENGANTAR ii


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...........................................................................i

Daftar Isi ...................................................................................... ii

Ikhtisar Eksekutif ........................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1A. Gambaran Umum Bappeda............................................................. 1B. Aspek Strategis Bappeda ................................................................ 8C. Isu-Isu Strategis .............................................................................. 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA......................... 14A. Rencana Kinerja.............................................................................. 14B. Perjanjian Kinerja ........................................................................... 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.......................................................... 18A. Capaian Kinerja Bappeda ............................................................... 18B. Realisasi Anggaran ......................................................................... 27C. Perbandingan Indikator Kinerja 5 tahun berjalan ........................... 29

BAB IV PENUTUP............................................................................................ 30A. Kesimpulan ..................................................................................... 30B. Permasalahan .................................................................................. 30C. Strategi Peningkatan Kinerja .......................................................... 32

LAMPIRAN

LAKIP TAHUN 2016 – IKHTISAR EKSEKUTIF ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat

Daerah dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian misi, tujuan dan

sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016 mengelola 11 program

dan 42 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 11.449.293.375,-. Secara

komprehensif, pencapaian sasaran kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur

masuk kategori Cukup Berhasil yaitu sebesar 86,46%

Dari segi akuntabilitas keuangan, realisasi belanja daerah yang terdiri dari belanja

langsung dan tidak langsung mencapai 86,46% yang berarti penyerapan anggaran dinilai

Baik.

Dalam menyikapi pencapaian kinerja yang belum optimal, maka BAPPEDA akan

melakukan evaluasi insentif terhadap pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan fungsi

koordinasi antar internal Badan dan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Timur.

LAKIP TAHUN 2016 – BAB I PENDAHULUAN 1


BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Bappeda merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah Kabupaten, bertugas membantu Kepala Daerah dalam

menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan terutama

bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah. Kewenangan

perencanaan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

pasal 219 ayat (1) huruf a dan d , dan Pasal 260 ayat (2) , bahwa Bappeda sesuai

dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bappeda selalu berupaya untuk

meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dalam semua

aspek pembangunan termasuk penerapan good governance secara konsisten. Untuk

mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur lima tahun ke

depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kualitas dan mutu pelayanan

publik, serta efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan

sumberdaya yang dimiliki.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian atas pelaksanaannya serta

kajian strategik pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan

pelaksanaan maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan

kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh aparatur Bappeda

akan terus dipacu untuk meningkatkan produk perencanaan yang dinamis, efektif,

dan efisien. Terkait dengan hal tersebut, tantangan berupa perubahan lingkungan

strategis internal dan eksternal harus mampu diatasi oleh setiap bidang di lingkungan

Bappeda dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu

prioritas program/kegiatan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur kedepan,



sehingga masyarakat, stakeholders, maupun lembaga pemerintah lain akan lebih

mudah untuk mengakses, mencari, serta menggunakan data dan informasi sebagai

input dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda akan berupaya secara

kontinyu menjamin produk perencanaan dan hasil kajian strategik pembangunan

tidak hanya berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan, tetapi juga

dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan masyarakat umum.

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur masih perlu penyempurnaan dalam

menyusun perencanaan pembangunan maupun dalam menjalankan fungsi

monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Akan tetapi

terdapat hal positif lainnya yaitu, Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Realisasi

Anggaran (TEPPRA) yang telah dibentuk sebagai upaya dalam pengendalian dan

percepatan penyerapan anggaran APBD Kabupaten Kotawaringin Timur berhasil

menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Kotawaringin

Timur.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

1. Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten

Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kotawaingin Timur merupakan salah satu unsur penunjang Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Pada Bab III Pasal 5

huruf e dinyatakan bahwa Bappeda sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan

melaksanakan 2 (dua) fungsi, yaitu :

1. fungsi penunujang perencanaan pembangunan dan;

2. fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur,

menyebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas

pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan, pengendalian dan



mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian

dan pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya.

2. Fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Sebagai instansi yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah,

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur harus menjalankan fungsinya secara efektif

dan efisien sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk

melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda mempunyai atau menyelenggarakan fungsi,

sebagai berikut :

1. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkatan dan

tahapan sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah /RPJPD, jangka

menengah /RPJMD dan jangka pendek/ RKPD;

3. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

teknologi daerah;

4. Pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi

sosial dan budaya, bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah,

bidang infrastruktur dan permukiman serta bidang penelitian, pengembangan

teknologi dan inovasi.

5. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana

pembangunan daerah jangka menengah dalam bidang ekonomi sosial dan budaya,

bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, bidang infrastruktur

dan permukiman serta penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi;

6. Pengoordinasian dan kerjasama program penelitian, pengembangan teknologi dan

inovasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten dan lembaga lain serta

kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

7. Pengoordinasian perencanaan antar Perangkat Daerah (PD) di lingkungan

pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur maupun instansi lain;

8. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan, evaluasi dan pengendalian

pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka

tahunan;

9. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja badan; dan



10. Pengoptimalisasian kinerja badan untuk mencapai visi dan misi daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang diuraikan di atas,

Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin,

membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata

kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan dan pengendalian

pembangunan daerah, ekonomi, sosial dan budaya, infrastruktur dan permukiman ,

penelitian dan pengembangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas

pokok dan fungsi Badan.

Mengacu pada uraian tugas dan fungsi, pelaksaan pelayanan kinerja Bappeda

memiliki 3 (tiga) peran yang saling terkait, yaitu sebagai : (1) lembaga yang

mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan perencanaan

pembangunan daerah; (2) pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

daerah, (3) penelitian dan pengembangan. Ketiga peran tersebut dijabarkan ke dalam

pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Bappeda sebagai penyusun rencana

pembangunan daerah baik jangka panjang /RPJPD, menengah /RPJMD maupun

tahunan /RKPD.

Untuk mendukung peran tersebut, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

mempunyai kewenangan:

1) Penetapan petunjuk pelaksanaan mengenai :

- perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala Kabupaten

- pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah Kecamatan.

2) Pelaksanaan :

- perencanaan pembangunan daerah Kabupaten:

memfasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan dan

Kecamatan;

mengoordinasikan/memfasilitasi pelaksanaan rapat Forum Perangkat

Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten;

mengoordinasikan/memfasilitasi Perangkat Daerah pada Musrenbang

RKPD tingkat Provinsi;

mengoordinasikan/memfasilitasi Perangkat Daerah pada Musrenbang

Regional dan Musrenbang Nasional.



- pengoordinasian penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah dalam

rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal;

- penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah serta kelembagaan

ilmu pengetahuan dan teknologi;

- pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten.

3) Bimbingan, konsultasi dan koordinasi :

- pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan daerah skala Kabupaten;

- pelaksanaan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan daerah skala Kabupaten;

- pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan

antar Kecamatan/Desa dan antar Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan

luar negeri skala Kabupaten.

4) Monitoring dan evaluasi :

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala

Kabupaten;

- penetapan petunjuk teknis pembangunan skala Kecamatan / Desa;

- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala

Kecamatan/Desa ;

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan

antar daerah Kecamatan/Desa dan antara Kecamatan/Desa dengan swasta,

dalam dan luar negeri skala Kabupaten.

5) Penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan :

- perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan bidang sosial dan pemerintahan ;

- perumusan kebijaksanaan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan ;

- perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan inovasi dan teknologi ;

- pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan

teknologi skala Kabupaten ;



- penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan penelitian dan

pengembangan teknologi skala Kabupaten;

- pemberian rekomendasi ijin pelaksanaan penelitian dan pengembangan

teknologi skala Kabupaten.

3. Struktur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didukung oleh 55 Pegawai

Negeri Sipil dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang terdiri dari :

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

a) Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;

b) Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;

c) Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi.

2. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.

a) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber daya Alam

b) Sub Bidang Sosial, Budaya, Kesehatan dan Pendidikan.

c) SubBidang Kependudukan dan Pemerintahan.

3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

a) Sub Bidang Penyusunan Program

b) Sub Bidang Pendataan dan Informasi Pembangunan

c) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

4. Bidang Infrastruktur dan Permukiman.

a) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

b) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

c) Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman



d. Kelompok jabatan fungsional

STRUKTUR ORGANISASIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SEKRETARISKELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL PERENCANAAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN

DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

KEPALA BADAN

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB BIDANG LITBANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

SUB BIDANG LITBANG EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

SUB BIDANG LITBANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN

PERMUKIMAN

SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA

RUANG

SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

SUB BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

DAN PERMUKIMAN

BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

SUB BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

SUB BIDANG SOSIAL, BUDAYA, KESEHATAN DAN

PENDIDIKAN

SUB BIDANG KEPENDUDUKAN DAN

PEMERINTAHAN

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN DAERAH

SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM

SUB BIDANG PENDATAAN DAN INFORMASI PEMBANGUNAN

SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN

EVALUASI



B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, mekanisme

perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan

pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda

bertanggungjawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah

pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin

Timur Tahun 2016-2021. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan

perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur, beberapa

aspek strategis yang mendukung pencapaian kualitas penyelenggaraan perencanaan

tersebut meliputi :

1. Aspek Strategis Internal Bappeda

a. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kab. Kotawaringin Timur;

b. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang

bersifat partisipatif;

c. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan

antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat

Kecamatan/Kelurahan/Desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor

swasta;

d. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme

penyusunan anggaran; dan

e. Meningkatnya intensitas pendampingan penyusunan perencanaan ditingkat

kecamatan/kelurahan/desa oleh Bappeda dan Perangkat Daerah terkait.

2. Aspek Strategis eksternal Bappeda

a. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Kab. Kotawaringin Timur terhadap

Bappeda dalam melaksanakan pembangunan daerah;



b. Kebijakan otonomi daerah;

c. Kewenangan dan peran Bappeda yang kuat dan luas dalam penyelenggaraan

pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan

pengendalian pembangunan;

d. Sinergitas perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;

e. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak;

f. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja

aparatur seperti e-planning, e-monev, e-proc dan sebagainya;

g. Pesatnya perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur di berbagai sektor

pembangunan;

h. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 4 (empat) Perguruan Tinggi dan

Dewan Riset Daerah (DRD);

i. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan

masyarakat mendapat dukungan prioritas;

j. Memberikan dukungan untuk menyusun road map ekonomi Kabupaten

Kotawaringin Timur;

k. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan,

partisipatif dan akuntabel.

C. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan

dinamika kehidupan lingkungan yang strategis baik regional, nasional, maupun

global. Isu-isu strategis menjadi pokok bahasan yang selalu diperhatikan dalam

menyusun setiap perencanaan pembangunan daerah karena dengan berpedoman

pada isu-isu strategis maka segala permasalahan yang “mungkin” akan terjadi di

masa mendatang dapat diantisipasi sedini mungkin.

Sebagai alat manajerial, perencanaan pembangunan bertujuan untuk

memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga. Oleh karena itu, Bappeda

Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus

memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan.

Sebagai koordinator, Bappeda Kotawaringin Timur melakukan kegiatan



koordinatif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka

pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah lembaga perencanaan

dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral, dan waktu yang diharapkan

dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral

secara menyeluruh. Secara normatif, Bappeda mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta menyelenggarakan tiga fungsi

utama, yaitu merumuskan kebijakan teknis perencanaan, koordinasi penyusunan

perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang

perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis dan lesson learned yang diperoleh dari perencanaan

pembangunan Kotawaringin Timur, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan

sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah di bidang

perencanaan pembangunan dan penempatannya yang belum sesuai

dengan bidang keahlian .

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh

kemampuan dan keterampilan SDM aparatur pemerintahan. Terbatasnya

kompetensi sumberdaya manusia perencana pembangunan di Bappeda untuk

melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pelaporan secara baik dan akuntabel menjadi salah satu permasalahan yang

belum terselesaikan. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia

sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan

pembangunan secara prosedural, namun untuk menghasilkan perencanaan

pembangunan yang lebih berkualitas, Bappeda masih harus berusaha

mengembangkan kualitas perencana yang dapat melakukan analisis dan kajian

mendalam terkait perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Aparatur pemerintah dituntut menjalankan tugas di bidang masing-

masing dengan lebih ulet, terampil, cekatan, berdedikasi tinggi, bertanggung

jawab, dan menuju pada suatu efisiensi dalam mencapai tujuan daerah maupun

nasional. Untuk itu, pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintah



dibidang perencanaan merupakan keharusan mutlak agar dokumen

perencanaan dapat disusun lebih berkualitas dan komprehensif.

2. Belum tersedianya data dan informasi pembangunan yang valid dan

berkualitas

Ketersediaan data/informasi yang mendukung perencanaan

pembangunan menjadi faktor penentuan dalam penyusunan Renstra SKPD.

Kesiapan data/informasi sangatlah penting dalam perumusan Renstra SKPD

karena data/informasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan sebagai

bahan kajian/analisis untuk merumuskan rancangan Renstra SKPD. Untuk

menghasilkan perencanaan yang ideal dan optimal, maka setiap penyusunan

perencanaan harus menggunakan data/informasi yang valid dan terbaru.

Tanpa data/informasi yang akurat maka perencanaan yang disusun

tidak sepenuhnya tepat sasaran, kurang maksimal dalam pengambilan

kebijakan, mengalami pergeseran penentuan prioritas, dan rentan pemborosan

anggaran. Pada akhirnya, tujuan pembangunan untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

3. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen tata ruang untuk merumuskan

perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan (spasial).

Fungsi Bappeda sebagai Tim BKPRD mempunyai kewenangan dalam

perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang wilayah sebagai

pengguna dokumen RTRW.

Belum optimalnya pemanfaatan dokumen tata ruang untuk

merumuskan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan (spasial),

menyebabkan kebijakan pembangunan yang disusun kurang sesuai dengan

kondisi dilapangan.

4. Belum optimalnya koordinasi antar bidang

Salah satu tujuan koordinasi adalah sinkronisasi antar bidang untuk

memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan dan layanan SKPD.

Bidang-bidang harus saling bekerjasama dan mengkoordinasikan setiap

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya menyamakan langkah dan



persepsi terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Kerjasama dan koordinasi

harus dilaksanakan secara efisien agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat

dicapai sesuai perencanaan. Apabila koordinasi tidak dilaksanakan oleh

bidang-bidang, maka fungsi bidang di Bappeda akan berjalan sendiri-sendiri

tanpa ada kesatuan arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

5. Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan oleh masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan diupayakan untuk

mendukung pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat sebagai objek pembangunan daerah

harus dilindungi dari berbagai tekanan dan paksaan pembangunan yang

dilegitimasi oleh birokrasi. Perencanaan penting untuk dipahami oleh

masyarakat agar masyarakat mengerti apa yang dilakukan oleh pemerintah

daerah dalam kurun waktu tertentu sehingga masyarakat dapat menuntut

pemerintah daerah jika terdapat program dan kegiatan pemerintah daerah tidak

sesuai dengan harapan mereka. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam

proses pembangunan daerah baik dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan,

dan tahap evaluasi.

6. Kurangnya koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam penyusunan

program pembangunan.

Koordinasi adalah kerjasama untuk membina hubungan saling

pengertian/pemahaman dalam menjalankan setiap kegiatan sesuai bidangnya

masing-masing dengan tujan yang sama. Pengendalian dan koordinasi

perencanaan pembangunan bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan

sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Sistem

perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan

partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif

dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Oleh karena itu, fungsi

koordinasi dalam perencanaan sangat penting dalam menghasilkan

perencanaan yang berkualitas demi tercapainya target pembangunan daerah.

Belum efektifnya koordinasi dalam penyusunan program pembangunan



menjadi kendala utama yang harus segera ditangani oleh Bappeda agar setiap

tahapan penyusunan perencanaan menjadi efektif.

7. Belum terlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi secara

elektronik (eplanning dan e-monev)

Informasi dan teknologi merupakan salah satu sumberdaya utama yang

harus dikelola dengan baik. Pendayagunaan informasi serta teknologi yang

tepat dan sesuai dengan peruntukannya akan sangat memengaruhi suatu proses

pengambilan keputusan secara efektif dan mendukung proses perencanaan

secara keseluruhan. Saat ini Bappeda Kab Kotawaringin Timur belum

memiliki sistem informasi perencanaan dan monev secara elektronik. Untuk itu

diharapkan kedepan, Bappeda Kab. Kotawaringin Timur memiliki sistem

informasi perencanaan secara elektronik mengingat optimalisasi sistem

informasi perencanaan dan monev bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan, kualitas perencanaan, dapat melakukan pengambilan kebijakan dan

keputusan berbasis data dan bukti melalui decision supporting system.

8. Belum efektifnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi

pembangunan

Ketidakefektifan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan

merupakan salah satu ciri penyusunan dan perencanaan yang tidak tepat.

Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin suatu program/kegiatan

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Monitoring

bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan,

identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya,

sedangkan evaluasi merupakan tahapan membandingkan serangkaian kegiatan

antara realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)

terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jadi, sistem pengendalian,

monitoring, dan evaluasi pembangunan perlu dilakukan untuk mengetahui

sejauh mana keberhasilan capaian perencanaan dalam pelaksanaan setiap

periode pembangunan daerah.

LAKIP TAHUN 2016 – BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 14


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA KINERJA

1 Dokumen

1 Perda

1 Dokumen

1 Perbup

1 Dokumen

2 Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah 1 Dokumen

1 Dokumen

25 Buku

17 Kecamatan

4 Kegiatan

150 Buku

1 Aplikasi

1 Kegiatan

1 Dokumen

1 Dokumen

24 Rapat

2 Kegiatan

5 Terpublikasinya hasil kajian/penelitian 2000 eksemplar

7 Memantapkan Kelembagaan IPTEK 2 Kegiatan

Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

3 Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan

Unit SKPD : BAPPEDATAHUN ANGGARAN : 2016

Tersusunnya Perbup tentang RKPD 2017 dan RKPD Perubahan 2016

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang RPJMD 2016-2020

Terusunnya Rancangan Awal RKPD 2017

Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Sistem informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan Daerah

Tersusunnya Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Kotim dan Buku Laporan Strategi Penanggulangan Kemiskinan DaerahTerlaksananya Forum Diskusi Sektor Ekonomi

Tersusunnya laporan hasil rapat telaahan tata ruang

Masukan Tim DRD untuk bahan kebijakan perencanaanpembangunan daerah

Tersedianya Buletin Penelitian dan Perencanaan PembangunanKab. Kotim ke masyarakat

Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan KegiatanPembangunan di Kab.Kotim

Terlaksananya Monitoring Penyelesaian Prosentase bangunansesuai kontrakTerlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian KegiatanPembangunanRekapitulasi Data Fisik Pembangunan APBD Buku SIPD dan Buku Pofil Kab. Kotim

Terpublikasinya hasil pembangunan melalui pameran hasil pembangunan

Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD 2016-2020 melalui Musrenbang RPJMDTersusunnya Rancangan Akhir RKPD 2017 melalui Musrenbang RKPD

1 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD 2016-2020

Tersusunnya Keputusan tentang Renstra Bappeda 2016-2020

RENCANA KINERJA TAHUNANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET



B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen 1

Perda 1

Dokumen 1

Perbup 1

Dokumen 1

2 Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah Dokumen 1

Dokumen 1

Buku 25

Kecamatan 17

Kegiatan 4

Buku 150

Aplikasi 1

Kegiatan 1

Dokumen 1

Dokumen 1

Rapat 24

Kegiatan 2

5 Terpublikasinya hasil kajian/penelitian Eksemplar 2000

7 Memantapkan Kelembagaan IPTEK Kegiatan 2

Tersedianya Buletin Penelitian dan Perencanaan PembangunanKab. Kotim ke masyarakat

Masukan Tim DRD untuk bahan kebijakan perencanaanpembangunan daerah

Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Sistem informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan DaerahTerpublikasinya hasil pembangunan melalui pameran hasil pembangunanTersusunnya Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Kotim dan Buku Laporan Strategi Penanggulangan Kemiskinan DaerahTerlaksananya Forum Diskusi Sektor Ekonomi

Tersusunnya laporan hasil rapat telaahan tata ruang


Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD 2016-2021 melalui Musrenbang RPJMDTersusunnya Rancangan Akhir RKPD 2017 melalui Musrenbang RKPD

3 Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan

Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan KegiatanPembangunan di Kab.Kotim

Terlaksananya Monitoring Penyelesaian Prosentase bangunansesuai kontrakTerlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian KegiatanPembangunanRekapitulasi Data Fisik Pembangunan APBD Buku SIPD dan Buku Pofil Kab. Kotim

1 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan



Terusunnya Rancangan Awal RKPD 2017Tersusunnya Perbup tentang RKPD 2017 dan RKPD Perubahan 2016Tersedianya Dokumen Renstra Bappeda Kab. Kotim 2016-2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Visi :Misi :

Tugas Pokok :Fungsi :

c. penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah jangka menengah dalam bidang penelitian pengembangan bidang ekonomi, bidang pendidikan dan kesra, bidang kependudukan dan pemerintahan, bidang fisik dan prasarana, bidang pengendalian dan statistik, bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup ;

e. pengoordinasian perencanaan antar SKPD dilingkungan pemerintah kabupaten kotawaringin timur maupun instansi lain ;f. pelaksanaan, penilaian, pelaporan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka tahunan ;g. pelaksanaan tata usaha badan; danh. pengoptimalisasian kinerja badan untuk mencapai visi dan misi kabupaten ;

Dokumen 1 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017Perda 1 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017

Dokumen 1 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017Perbup 1 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017

Dokumen 1 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017

Dokumen 1BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017


Buku 25 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017Kecamatan 17 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017

Kegiatan 4 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017

Buku 150 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017

Aplikasi 1 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017

Kegiatan 1BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017


Dokumen 1 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017Rapat 24 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017

Kegiatan 2 BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017

4 Terpublikasinya hasil kajian/penelitian Eksemplar 2000

BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017

5 Memantapkan Kelembagaan IPTEK Kegiatan 2

BAPPEDA DPA BAPPEDA T.A 2017

Tersedianya Buletin Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Kab. Kotim ke masyarakatMasukan Tim DRD untuk bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

2

Tersusunnya Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Kotim dan Buku Laporan Strategi Penanggulangan Kemiskinan DaerahTerlaksananya Forum Diskusi Sektor EkonomiTersusunnya laporan hasil rapat telaahan tata ruangTerlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan

3

Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD 2016-2021Tersusunnya Peraturan Daerah tentang RPJMD 2016-2021

Rekapitulasi Data Fisik Pembangunan APBD Buku SIPD dan Buku Pofil Kab. Kotim

Terusunnya Rancangan Awal RKPD 2017Tersusunnya Perbup tentang RKPD 2017 dan RKPD Perubahan 2016

Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian KegiatanPembangunan

Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD 2016-2021 melalui Musrenbang RPJMDTersusunnya Rancangan Akhir RKPD 2017 melalui Musrenbang RKPDTersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Terlaksananya Monitoring Penyelesaian Prosentase bangunan sesuai

Tersedianya Dokumen Renstra Bappeda Kab. Kotim 2016-2021

Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah

2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;


SATUAN TARGETINDIKATOR KINERJA UTAMA


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan

1

NO. SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya BAPPEDA sebagai lembaga yang handal dan profesional untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan 1. Mengintegrasikan, menyelaraskan dan mensinergikan perencanaan pembangunan lintas sektor baik ditingkat Kabupaten,

membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dibidang perencanaan a. penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut tingkatan dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku ;b. menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RPJPD);

d. pengoordinasian dan kerjasama program penelitian dan pengembangan dilingkungan pemerintah daerah kabupaten dan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

PENANGGUNG JAWAB

3. Mengoptimalkan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder);4. Terciptanya Profesionalisme dan kreatifitas kerja.

SUMBER DATA



2.1 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk

dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan serta pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi.

2.2 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu, guna

mencapai sasaran dan tujuan. Program Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya

Permendari Nomor 59 Tahun 2007, namun demikian ini program Bappeda tersebut

sesuai dengan Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016—2021

dan merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya.

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan 11 (sebelas) program,

yaitu :

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3 Peningkatan Disiplin Aparatur;

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5 Pengembangan Data/ Informasi;

6 Perencanaan Pembangunan Daerah;

7 Perencanaan Sosial dan Budaya

8 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;

9 Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah;

10 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan.

11 Pengadaan Tanah

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai langkah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan

dalam rencana strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021,

maka Jumlah Program/Kegiatan dan pembiayaan yang diusulkan dalam Dokumen



Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur anggaran

2016, adalah sebagai berikut :

Jumlah Program : 11 Program

Jumlah Kegiatan : 42 Kegiatan

Jumlah Belanja Tidak Langsung : Rp. 4.203.253.850,-

Jumlah Belanja Langsung : Rp. 7.246.039.525,-

Total : Rp. 11.449.293.375,-

LAKIP TAHUN 2016 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Bappeda

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan,

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengkategorikan pencapaian kinerja

berdasarkan capaian rata - rata atas indikator menjadi empat bagian sebagai berikut :

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian

I

II

III

IV

Lebih dari 100%

Lebih dari 91 % hingga 100 %

Lebih dari 81 % hingga 90 %

Kurang dari 81 %

Sangat Berhasil

Berhasil

Cukup Berhasil

Kurang Berhasil

Rumusan Sasaran Strategis yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja pada

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

1. Sasaran : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan

berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 5 (lima)

indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD 2016-2021 Dokumen 1 1

100%

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang RPJMD 2016-2021 Perda 1 1 100%

Tersusunnya Rancangan Awal RKPD 2017 Dokumen 1 1 100%


Perbup 2 2 100%


Dokumen 1 1 100%

Rata-rata Sasaran 100%



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diketahui bahwa rata-rata sasaran sebesar

100% yang berarti Berhasil.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 disajikan pada tabel

berikut :

Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016


Dokumen - 0% 100%


Perda - - 100%

Tersusunnya Rancangan Awal RKPD 2017

Dokumen - - 100%


Buku - - 100%


Dokumen - - 100%

2. Sasaran : Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator sebagai

berikut :


Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD 2016-2021 melalui Musrenbang RPJMD

Dokumen 1 1 100%

Tersusunnya Rancangan Akhir RKPD 2017 melalui Musrenbang RKPD

Dokumen 1 1 100%

Rata – rata Sasaran 100%




berikut :




Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD 2016-2021 melalui Musrenbang RPJMD

Dokumen 100%

Tersusunnya Rancangan Akhir RKPD 2017 melalui Musrenbang RKPD

Dokumen 1 1 100%

3. Sasaran : Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator sebagai

berikut :


Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kab.Kotim

Buku 25 25 100%

Terlaksananya Monitoring Penyelesaian Prosentase bangunan sesuai kontrak

Kecamatan 17 17 100%

Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan

Kegiatan 3 3 100%


Buku 150 150 100%


Aplikasi 1 0 0%


Kegiatan 1 1 100%

Tersusunnya Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Kotim dan Buku Laporan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Dokumen 2 2 100%

Terlaksananya Forum Diskusi Sektor Ekonomi Dokumen 1 0 0%

Tersusunnya laporan hasil rapat telaahan tata ruang Rapat 24 24 100%


Kegiatan 2 0 0%





70% yang berarti Kurang Berhasil.

Terdapat kegiatan yang tidak terlaksana yaitu :

1. Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan

Daerah. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan :

a. Adanya kebijakan Pemda kab.Kotawaringin Timur pada tahun anggaran 2016

untuk me- rasionalisasi anggaran pada seluruh SKPD

b. Ketersediaan anggaran untuk pembuatan aplikasi SIMPPD masih kurang

c. SDM aparatur yang mengelola aplikasi belum siap, karena dari hasil

kunjungan kedaerah yang telah menggunakan aplikasi SIMPPD , disarankan

untuk menyiapkan aparatur yang mengelola aplikasi terlebih dulu dengan

mengikuti magang didaerah yang telah menggunakan aplikasi tersebut.

2. Forum Diskusi Sektor Ekonomi.

3. Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah.


berikut :


Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kab.Kotim

Buku 100% 100% 100%

Terlaksananya Monitoring Penyelesaian Prosentase bangunan sesuai kontrak

Kecamatan 100% 100% 100%


Kegiatan 100% 100% 100%


Buku - - 100%


Aplikasi - - 0%


Kegiatan 100% 100% 100%

Tersusunnya Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Kotim

Dokumen - 100% 100%



dan Buku Laporan Strategi Penanggulangan Kemiskinan DaerahTerlaksananya Forum Diskusi Sektor Ekonomi Dokumen - - 0%

Tersusunnya laporan hasil rapat telaahan tata ruang Rapat - - 100%


Kegiatan - - 0%

4. Sasaran : Terpublikasinya hasil kajian/penelitian

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator sebagai

berikut :


Tersedianya Buletin Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Kab. Kotim ke masyarakat

Eksemplar 2000 2000 100%





berikut :


Tersedianya Buletin Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Kab. Kotim ke masyarakat

Eksemplar 100% 100% 100%

5. Sasaran : Memantapkan Kelembagaan IPTEK

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator sebagai

berikut :


Masukan Tim DRD untuk bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan 2 0 0%





berikut :



Kegiatan - - 0%

Secara keseluruhan, dari 19 indikator kinerja Bappeda, maka pencapaian kinerja

mencapai 84,21% atau dapat dikatakan Cukup Berhasil.

Program/kegiatan yang mendukung serta realisasi anggaran per indikator akan

disajikan dalam tabel dibawah ini :



PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN

Sasaran Indikator Realisasi Kinerja

Program/Kegiatan

Realisasi Keuangan

(Rp)

Persentase

Realisasi Keuangan


100% Program Perencanan Pembangunan Daerah/Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD

Rp. 124.840.00 86,39%


100% Program Perencanan Pembangunan Daerah/Kegiatan Penetapan RPJMD

Rp. 190.475.000

91,69%

Tersusunnya Rancangan Awal RKPD 2017

100% Program Perencanan Pembangunan Daerah/Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD

Rp. 130.405.750

77,81%


100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah/ Kegiatan Penetapan RKPD

Rp. 109.330.000

69,31%

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Tersedianya Dokumen Renstra Bappeda 2016-2021

100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah/ Kegiatan Penyusunan Renstra

Rp. 17.110.000 77,64%

Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD 2016-2020

100% Program Perencanan Pembangunan Daerah/Kegiatan Penyelenggaran Musrenbang RPJMD

Rp. 79.940.000 58,60%2. Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Tersusunnya Rancangan Akhir RKPD 2017

100% Program Perencanan Pembangunan Daerah/Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Rp. 80.573.000 56,64%

3. Terlaksananya pembangunan

Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksaan Kegiatan

100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah/ Kegiatan Evaluasi dan Penilaian

Rp. 61.270.000 56,13%



Pembangunan di Kab. Kotim Pelaksanaan Hasil PembangunanTerlaksananya Monitoring Penyelesaian Prosentase bangunan sesuai kontrak

100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah/ Kegiatan Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan

Rp. 85.295.000 75,65%.


100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah/ Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan.

Rp. 181.416.140

47,76%

Rekapitulasi Data Fisik Pembangunan APBD Buku SIPD dan Buku profil Kab. Kotim

100% Program Pengembangan Data atau Informasi/Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Rp. 22.500.000 100%

Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Pembangunan Daerah

0% Program Pengembangan Data/Informasi/ Pembuatan Aplikasi SIMPPD

Rp. 200.000.000

0%.


100% Program Pengembangan Data atau Informasi/ Kegiatan Publikasi Hasil Pembangunan

Rp. 15.272.727 99,82%

sesuai dengan perencanaan

Tersusunnya buku laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah kab. Kotim dan buku laporan strategi penanggulangan kemiskinan daerah

100% Program Perencanaan Sosial dan Budaya/ Kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Rp. 12.960.000 100%



Terlaksananya Forum Diskusi Sektor Ekonomi

0% Program Perencanan Pembangunan Ekonomi/ Kegiatan Penyelenggaraan Forum Diskusi Sektor Ekonomi

- 0%

Tersusunnya Laporan hasil rapat telaahan tata ruang

100% Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam/Kegiatan Peningkatan Kapasitas Badan koordinasi Penataan Ruang Daerah

Rp. 78.751.000 75,17%

Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah

0% Program Pengembangan Data/Statistik Daerah

- 0%

4. Terpublikasinya hasil kajian/ penelitian

Tersedianya buletin penelitian dan perencanaan pembangunan Kab.Kotim ke masyarakat

100% Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah/Kegiatan Publikasi Hasil Penelitian dan Perencanaan Pembangunan

Rp. 110.670.000

84,73%

5. Memantapkan Kelembagaan IPTEK


0% Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah/Kegiatan Penguatan Kelembagaan IPTEK

0%



TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2010-2015

SKPD: Bappeda Kab. Kotim

TargetNo Indikator Satuan Kondisi

2010 2011 2012 2013 2014 2015BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1

Tersedianya Data Lengkap, Akurat dan Mudah Di Akses

% 60 75 80 85 90 95

2

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

% 50 55 60 65 70 75

3Memperkuat Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

% 0 5 10 15 20 25

4

Terbentuknya Dewan Riset Kab. Kotawaringin Timur Serta Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Sekretariat - Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif

5Pembangunan Mengacu Pada Tata Ruang Daerah

% 50 55 60 65 70 75

B. Realisasi AnggaranREALISASI

KEUANGANURAIAN ANGGARAN (Rp)

Rp %

BELANJA DAERAH 11.449.293.375 9.898.676.585 86,46

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.203.253.850 3.689.357.816 87,77

BELANJA LANGSUNG 7.246.039.525 6.209.318.769 85,69

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.289.888.143 2.142.597.464 93,57 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR & LISTRIK 240.971.882 201.054.589 83,43

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 83.476.800 58.960.203 70,63



PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 151.760.000 138.490.000 91,26

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 106.262.646 91.905.550 86,49

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 3.089.830 3.074.746 99,51

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 81.591.900 78.529.650 96,25

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 84.783.750 72.866.750 85,94

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 19.325.335 19.312.500 99,93

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 55.800.000 55.800.000 100,00

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 304.080.000 268.281.400 88,23

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH 787.646.000 783.422.076 99,46

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH 371.100.000 370.900.000 99,95

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.530.231.882 2.320.537.343 91,71

PENGADAAN MOBIL JABATAN 1.610.000.000 1.516.340.000 94,18

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 162.600.000 156.642.550 96,34

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 313.000.000 263.473.000 84,18

PENGADAAN MEBELEUR 135.200.000 113.000.000 83,58

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 174.000.000 171.578.900 98,61

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 76.031.882 56.372.893 74,14

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 28.000.000 14.560.000 52,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 31.400.000 28.570.000 90,99

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 134.400.000 126.700.000 94,27 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 54.300.000 51.900.000 95,58

PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 80.100.000 74.800.000 93,38

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 376.950.000 304.785.228 80,86

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 376.950.000 304.785.228 80,86

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 37.800.000 37.772.727 99,93

PUBLIKASI HASIL PEMBANGUNAN 15.300.000 15.272.727 99,82

PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPPD)

0 0 -

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.562.774.500 1.025.134.890 65,60

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD 144.511.000 124.840.000 86,39

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RPJMD 136.425.000 79.940.000 58,60

PENETAPAN RPJMD 190.475.000 154.955.000

81,35

PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD 167.591.000 130.405.750 77,81

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD 142.265.000 80.573.000 56,64

PENETAPAN RKPD 157.750.000 109.330.000

69,31

PENYUSUNAN RENSTRA 22.037.500 17.110.000 77,64

EVALUASI DAN PENILAIAN PELAKSANAAAN HASIL PEMBANGUNAN 109.160.000 61.270.000 56,13

MONITORING HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN 112.750.000 85.295.000 75,65

RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 379.810.000 181.416.140 47,76

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 0 0 -

PENYELENGGARAAN FORUM DISKUSI SEKTOR EKONOMI 0 0 -



PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 12.960.000 12.960.000 100,00 RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH 12.960.000 12.960.000 100,00

PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 150.400.000 108.150.000 71,91

PENINGKATAN KAPASITAS BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH 150.400.000 108.150.000 -

PENELITIAN SUMBER DAYA DAN POTENSI PEMBANGUNAN DAERAH 150.635.000 130.681.117 86,75

PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 130.620.000 110.670.000 84,73

PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 0 0 - PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK DAERAH 0 0 -



C. Perbandingan Target Renstra 2010-2015 dengan Capaian Realisasi Tahun Terakhir

PROGRAM/KEGIATAN TARGET PADA RENSTRA (Rp.)(000)

REALISASI PADA EVALUASI RENJA

(Rp)(000)

PERSENTASE REALISASI (%)

1.06 01 BAPPEDA 31.263.862 8.749.483 2801 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.640.471 4.368.872 1901 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 796.600 421.432 5301 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional

93.332 133.831 14301 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.214.060 270.905 301 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 106.570 182.147 17101 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja 40.400 6.656 1601 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 582.183 150.054 2601 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 583.527 157.881 2701 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

278.620 32.599 1201 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 234.320 99.120 4201 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.092.890 541.416 5001 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 6.991.670 1.658.388 2401 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.626.300 714.443 4401 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.923.520 2.259.191 7701 02 5 Pengadaan Mobil 1.600.000 1.516.340 9501 02 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.175 188.836 5.94801 02 9 Pengadaan peralatan gedung kantor 432.625 164.373 3801 02 10 Pengadaan Mebeleur 15.000 125.800 83901 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 120.000 133.199 11101 02 23 Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan 168.520 56.631 3401 02 26 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 140.000 51.872 3701 02 28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 444.200 22.140 5

KODE REKENING

31



01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 140.000 185.510 13301 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

70.000 96.740 13801 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 70.000 88.770 127

01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.349.750 589.191 25

01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.349.750 589.191 2501 15 Program Pengembangan Data dan Informasi 513.465 58.407 1101 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan122.000

24.000 2001 15 06 Publikasi hasil pembangunan 391.465

34.407 901 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.455.060 991.806 6801 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD 98.000 124.840 12701 21 06 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 54.000 37.140 6901 21 07 Penetapan RPJMD 101.300 11.330 1101 21 08 Pnyusunan Rancangan RKPD 79.600 130.405 16401 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 98.500 117.750 12001 21 10 Penetapan RKPD 35.000 23.661 6801 21 15 Penyusunan Renstra 50.000 - 001 21 16 Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan hasil Pembangunan 253.900 92.431 3601 21 17 Montoring Hasil Kegiatan Pembangunan 237.000 128.440 5401 21 18 Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan 447.760 325.809 7301 26 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

01 23 05 Penyelenggaraan forum Diskusi Sektor Ekonomi 001 26 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 40.750 21.289 5201 24 05 Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 40.750 21.289 52

32



01 26 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

20.000 16.830 84

01 24 06 Peningkatan Kapasitas Badan koordinasi Penataan Ruang Daerah 20.000 16.830 84

01 26 Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah

811.466 258.387 32

01 26 1 Pubilikasi hasil penelitian dan Perencanaan Pembangunan 397.043 132.681 33

01 26 06 Penguatan Kelembagaan Iptek 414.423 125.706 3001 29 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 369.380 - 0

03 29 0` Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah369.380 - 0

Tabel Program dan Kegiatan pada Renstra Bappeda dan tabel Evaluasi Renja pada tahun terakhir terdapat pada lampiran.

33

LAKIP TAHUN 2016 – BAB IV PENUTUP 34


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab – bab sebelumnya, serta

berdasarkan hasil analisis akuntabilitas kinerja, maka dapat disimpulkan hal-hal

sebagai berikut :

1. LKIP Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016 merupakan alat

kontrol sejauh mana tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran strategis kegiatan yang telah direalisasi pada tahun anggaran 2016.

2. Dari segi pencapaian kinerja keuangan, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

merealisasikan anggaran sebesar 86,46% yaitu Rp. 9.898.676.585 dari Rp.

11.449.293.375, sehingga pencapaian kinerja keuangan dinilai Baik.

B. Permasalahan

Dari hasil evaluasi kinerja pada Bappeda Kab. Kotim selama tahun 2016 dapat

diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan pada

Bappeda Kab. Kotim masuk dalam kriteria cukup berhasil, namun demikian pada

hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) belum sesuai target yang

diharapkan.

Hal ini disebabkan adanya hambatan dari internal dan eksternal Bappeda Kab.

Kotim. Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, permasalahan yang dihadapi dalam

pelaksanaan pelayanan SKPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut

1. Masih kurangnya kapasitas dan sumberdaya aparatur di bidang perencanaan,

penelitian dan pengembangan terkait dengan bidang keahlian, keterampilan

aparatur dan keterbatasan prasarana dan sarana pendukung perencanaan.

2. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah,

terutama perencanaan sektoral, sesuai komitmen program prioritas daerah dan

penyesuaian dengan peraturan perundangan yang baru.



3. Disiplin aparatur yang belum optimal

4. Penyampaian data pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh SKPD tidak tepat

waktu, sehingga data untuk monitoring, evaluasi dan pengendalian

pembangunan yang disajikan kurang optimal.

Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan yang

ada adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi intensif terhadap pelaksanaan kegiatan yang

dikonsentrasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Meningkatkan fungsi koordinasi antar internal Badan dan antar SKPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

C. Strategi Peningkatan Kinerja

Oleh karena itu diperlukan Strategi Peningkatan Kinerja antara lain :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas

pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;

b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;

c. Peningkatan profesionalitas, produktifitas dan disiplin aparatur dalam

rangka mendukung perencanaan daerah yang berkualitas

d. Tersedianya dokumen pendukung penyusunan perencanaan pembangunan

daerah

e. Sinergisitas dan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka

mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut :

a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam

pembangunan;

b. Pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan

c. Penyusunan rencana pembangunan daerah yang konsisten sesuai jadwal

waktu;



e. Pemanfaatan teknologi secara optimal dalam penyampaian data dan informasi

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam rangka monitoring dan

evaluasi oleh seluruh SKPD;

f. Memfasilitasi instansi ataupun lembaga dalam melaksanakan kegiatan

secara terpadu

g. Peningkatan peran sektor swasta sebagai dukungan pelaksanaan program

dan kegiatan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kab. Kotawaringin

Timur yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada

Tahun 2016 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Timur.

Sampit, Januari 2017

Kepala Bappeda

Kabupaten Kotawaringin Timur,

Drs. H. BURHANUDDIN, M.M.Pembina Utama Muda

NIP. 19580313 198503 1 012

laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) · lakip tahun 2016 – ikhtisar ... dengan...

Documents