laporan kinerja - bpkp.go.idbpkp.go.id/public/upload/unit/jateng/files/lakip 2017_060118-min.pdf ·...
TRANSCRIPT
Kata Pengantar 5
Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan media
penyampaian akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta anggaran Perwakilan
BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan peran pengawasan intern atas
akuntabilitas keuangan dan pembangunan, pembinaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, dan pembinaan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) dan fungsi dukungan. Laporan dimaksud menyajikan kinerja mencakup hasil-
hasil yang telah dicapai serta analisis pencapaian output dan outcome dikaitkan
dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2015-2019.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah disusun
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan keuangan. Laporan
Kinerja menggambarkan capaian atas sasaran program dan kegiatan yang dilakukan
dengan mengukur realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja (Perkin) dan pembandingan lainnya.
Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga dari periode Rencana
Strategis Tahun 2015-2019. Laporan Kinerja Tahun 2017 tidak seluruhnya dapat
dibandingkan dengan Laporan Kinerja Tahun 2016 karena terdapat beberapa
perbedaan cara perhitungan antara lain perhitungan output dan outcome.
Mengingat Laporan Kinerja Tahun 2017 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga,
maka masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam mencapai target akhir dari
Rencana Strategis BPKP Tahun 2019. Oleh karena itu, kami terus melakukan
perbaikan baik secara internal maupun dalam menjalin hubungan dengan para
stakeholders. Komitmen bersama semua pihak yang telah terbangun akan semakin
menguatkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa Tengah guna mengawal reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah
yang sedang berjalan.
Kata Pengantar
SamonoKepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Daftar Isi 7
Daftar Isi
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I - PENDAHULUAN
Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
Aspek Strategis Organisasi
Kegiatan dan Produk Organisasi
Struktur Organisasi
Sistematika Penyajian
BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019
Perjanjian Kinerja 2015
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
BAB IV - PENUTUP
Daftar lampiran 9
Daftar Lampiran
Lampiran 1 - Kinerja Sasaran Program dan Analisis Efisiensi Penggunaan Dana/SDM
(OH) Tahun 2017
Lampiran 2 - Capaian Kinerja Output Tahun 2017
Lampiran 3 - Perbandingan Kinerja Sasaran Program Tahun 2017 dengan Tahun 2016
Lampiran 4 - Perbandingan Capaian Output Tahun 2017 dengan Tahun 2016
Lampiran 5 - Register Output dan Outcome Tahun 2017
Lampiran 6 - Penyelenggaraan SPIP Tahun 2017
Lampiran 7 - Kapabilitas APIP Tahun 2017
Lampiran 8 - Opini dan Nilai Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2016
Lampiran 9 - Nilai Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2016
Laporan Kinerja 201710
Keberhasilan capaian kinerja tahun 2017 merupakan indikasi bahwa
sistem akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
telah berjalan pada jalur yang benar“
Laporan Kinerja 201712
Sebagai auditor intern Pemerintah, BPKP berperan membantu pemerintah pusat/daerah dalam
meningkatkan akuntabilitas keuangan negara/daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagaimana yang
diamanatkan dalam RPJM 2015-2019.
Untuk melaksanakan peran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan
enam Program Teknis dan satu Program Generik. Program-program tersebut dilaksanakan melalui
kegiatan pengawasan BPKP, baik yang bersifat assurance maupun consulting.
Laporan kinerja ini menyajikan realisasi kinerja Perwakilan BPKP tahun 2017 dengan target Perjanjian
Kinerja Tahun 2017 antara Kepala BPKP dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
Capaian kinerja (IKU) tahun 2017 sebagai berikut:
Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional.
% 55,00 50,00 90,91
Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi
% 55,00 63,64 115,70
Meningkatknya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
% 40,00 38,81 97,01
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
% 70,00 100,00 142,86
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 60,00 100,00 166,67
Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 70,00 100,00 142,86
Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 70,00 - -
Ringkasan Eksekutif 13
Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
% 50,00 100,00 200,00
Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
Persentase K/L/P/K anggota komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
% 60,00 100,00 166,67
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)
% 100,00 100,00 100,00
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)
% 45,00 45,00 100,00
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)
% 21,,00 13,79 65,68
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1)
% 34,00 41,38 78,30
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 54,00 87,10 161,29
Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
% 60,00 50,00 83,33
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3)
% 100,00 100,00 100,00
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)
% 38,00 41,38 108,89
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)
% 28,00 55,17 100,00
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1)
% 34,00 3,45 10,14
Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan Tata Usaha
Persepsi kepuasan layanan Tata Usaha
Skala likert
1-10
7,00 7,53 107,58
Keberhasilan capaian kinerja tahun 2017 merupakan indikasi bahwa sistem akuntabilitas kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah berjalan pada jalur yang benar.
Capaian Sasaran Program tersebut dibiayai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun
2017 sebesar Rp42.872.991.227,00 dan dari dana mitra kerja sebesar Rp3.862.180.805,00
Laporan Kinerja 201714
Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu
pendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu
pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis
dan terpercaya.
“
BAB I - Pendahuluan 15
BAB I
PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
B. Aspek Strategis Organisasi
C. Kegiatan dan Produk Organisasi
D. Struktur Organisasi
E. Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja 201716
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu unit kerja dari BPKP,
mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dinyatakan dalam
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/
daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP
menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang
bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan
penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan
kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas
penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/
daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau
sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi
termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan
keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;
3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset
negara/daerah;
4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern,
dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/
kebijakan pemerintah yang strategis;
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan
yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian
harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus kasus penyimpangan yang
berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian
keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan
korupsi;
6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-
sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
A. Tugas, Fungsi,
dan Wewenang
Organisasi
BAB I - Pendahuluan 17
8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem
pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan
lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; pelaksanaan kegiatan
pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-
undangan;
9. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan
fungsional auditor;
10. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang
pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil
pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan Negara;
12. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP;
dan;
13. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,
ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,
hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
Selain itu BPKP berperan sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden
seperti dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP
tersebut untuk mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan negara melalui fungsi :
1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu
yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral; kegiatan kebendaharaan umum
negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara (BUN).
2. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.
3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri
Keuangan kepada Presiden.
4. Pengawasan ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional (dari hasil
pengawasan BPKP dan APIP lainnya).
Secara khusus kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi
vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan Kinerja 201718
Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu pendukung
terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Hakikat pengawasan
intern adalah hasil pengawasannya berperan penting dalam meningkatkan tata
kelola, memperbaiki pengelolaan risiko dan menguatkan sistem pengendalian intern.
Dengan demikian, pembangunan tata kelola pemerintahan tidak dapat lepas dari
pengawasan intern yang akan diperankan oleh BPKP dalam lingkup nasional.
1. Arah Kebijakan Pengawasan BPKP
Kerangka kebijakan pengawasan BPKP diarahkan untuk mencapai sasaran
berupa :
a) terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
b) terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah;
c) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan
dalam penerapan pengawasan intern yang independen; dan
d) profesional dan sinergis serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja
pembangunan nasional yang efisien dan efektif.
Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci, sebagai berikut :
a. Peningkatan kapabilitas APIP melalui pendekatan Internal Audit Capabiity
Model (IA-CM) yang mampu mendorong pemantapan penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada kementerian, lembaga, pemerintah
daerah dan korporasi (KLPK) serta mampu bersinergi dengan APIP lain dalam
membangun tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan dalam
melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan
nasional;
b. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan sinergis
bersama-sama dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan
korporasi untuk mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang
bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-2019;
c. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan
penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi pengeluaran negara/
daerah; pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah;
pengawasan pembiayaan keuangan negara/daerah; dan pengawasan
terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer);
d. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui debottlenecking
dan clearing house; pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
B. Aspek Strategis
Organisasi
BAB I - Pendahuluan 19
2. Strategi Pengawasan BPKP
Sebagai salah satu unit kerja di Lingkungan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
mempunyai strategi pengawasan sebagaimana strategi BPKP Pusat terdiri atas strategi
eksekutif maupun strategi operasional. Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan
terutama bagi pimpinan BPKP di pusat maupun daerah untuk membangun kemitraan
dan jejaring pengawasan dan perencanaan pembangunan nasional. Strategi operasional
mengindikasikan kegiatan dan langkah-langkah dalam program teknis pengawasan BPKP
yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan
Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 memfokuskan pada peningkatan
kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan
kapabilitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP.
Secara lebih spesifik strategi untuk mewujudkan visi dan misi adalah melalui program-
program induktif, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :
Laporan Kinerja 201720
C. Kegiatan dan
Produk Organisasi
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan unit Eselon
II berkewajiban melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis yang
telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) 2017,
kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan,
yaitu:
1. Pengawasan untuk meningkatkan pengamanan aset
negara/daerah;
2. Monitoring prioritas pembangunan nasional sinergi dengan
KSP;
3. Pengawasan lintas sektoral;
4. Pengawasan atas prioritas pembangunan nasional;
5. Pengawasan untuk meningkatkan tata kelola K/L/P/K;
6. Pengawasan atas kinerja penyerapan anggaran;
7. Pengawasan untuk meningkatkan penerimaan dan
efisiensi pengeluaran negara/daerah;
8. Pengawasan keinvestigasian atas pengelolaan keuangan
negara/daerah;
9. Pengawasan untuk meningkatkan tingkat maturitas/
efektivitas sistem pengendalian intern;
10. Pengawasan untuk meningkatkan kapabilitas aparat
pengawasan intern pemerintah;
BAB I - Pendahuluan 21
Keluaran dari kegiatan-kegiatan teknis, adalah sebagai berikut :
1. Laporan Hasil Reviu atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional;
2. Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan Bantuan Luar
Negeri;
3. Laporan Hasil Audit Investigasi;
4. Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
5. Laporan Eskalasi;
6. Laporan Kegiatan Pendampingan;
7. Laporan Kegiatan Bimtek, Sosialisasi, dan Asistensi;
8. Laporan Hasil Penjaminan Kualitas/Quality Assurance;
9. Laporan Hasil Verifikasi;
10. Laporan Hasil Reviu;
11. Laporan Hasil Monitoring; dan
12. Laporan Hasil Evaluasi.
Laporan Kinerja 201722
Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur,
dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-
428/K/SU/2016 tentang Jumlah Koordinator Pengawasan Pada Perwakilan
BPKP, struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam
Gambar 1.1.
D. Struktur Organisasi
Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan
Jabatan Jumlah Pegawai
Pejabat Struktural 5
Pejabat Fungsional Auditor (PFA)
175
Pejabat Fungsional Arsiparis
3
Pejabat Fungsional Lainnya
36
Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah per 31
Desember 2017 sebanyak 219 dengan komposisi SDM berdasarkan jabatan dan
pendidikan sebagai berikut :
Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan
Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai
Sekolah Dasar 1
Sekolah Menengah Pertama
1
Sekolah Menengah Atas 31
Diploma III 44
Strata 1/Diploma IV 124
Strata 2 18
BAB I - Pendahuluan 23
Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Kantor Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala
Perwakilan, berdasarkan SK Kepala
BPKP Nomor Kep-432/K/SU/2016
Tanggal 8 Desember 2016.
Laporan Kinerja 201724
E. Sistematika
Penyajian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan
mengenai pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
selama tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 tersebut dibandingkan
dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan
tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja
ini akan memungkinkan identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja
(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 berpedoman pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tugas, fungsi dan wewenang organisasi, aspek strategis, kegiatan dan produk Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah serta struktur organisasi
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan secara ringkas rencana strategis 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017
BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dikaitkan dengan sasaran program serta realisasi keuangan
BAB IV Penutup, menjelaskan rangkuman capaian sasaran program dan sasaran kegiatan serta rencana tindak atau langkah yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun 2018
Laporan Kinerja 201726 Laporan Kinerja 201726
BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional
“
BAB II - Perencanaan & Perjanjian Kerja 27
BAB II
PERENCANAANDAN PERJANJIAN KERJA
A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019B. Perjanjian Kinerja 2015
Laporan Kinerja 201728 Laporan Kinerja 201728
Rencana Strategis (Renstra) BPKP tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 2 April 2015. Renstra BPKP Tahun 2015-2019
merupakan dokumen perencanaan pengawasan periode 2015-2019 yang berisi visi
yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2019 atau setelahnya, misi atau
rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi,
strategi atau program-program indikatif untuk mencapai visi dan misi.
Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 2015-2019 ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Perwakilan Nomor KEP-192/PW11/1/2015 tanggal 27 April 2015 telah menetapkan
beberapa sasaran dan program beserta kegiatan-kegiatannya yang mendukung rencana
strategis BPKP Pusat.
1. Pernyataan Visi
Visi (Vision) merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi harus
bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta menumbuhkan
motivasi yang kuat bagi pegawai BPKP untuk mewujudkannya.
Visi BPKP:
A. Rencana Strategis
2015-2019
Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia untuk
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
dan Pembangunan Nasional
“
Komitmen yang terkandung dalam pernyataaan visi tersebut adalah :
a. Auditor Internal Pemerintah RI
BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam
rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance
terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan
pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari
proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias,
dan tidak diintervensi oleh pihak lain.
Terdapat dua hal penting dalam frase auditor internal pemerintah R.I. yaitu audit
intern dan auditor pemerintah R.I.
BAB II - Perencanaan & Perjanjian Kerja 29
1) Audit Intern
Peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern memiliki dua sifat aktivitas yaitu
sebagai pemberi jasa assurance, dan pemberi jasa consultancy yang diperoleh dengan
pendekatan yang sistematis dan metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan
efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. Untuk program
atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut penerapan
pendekatan evaluasi (riset sosial) untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atas
ketiga hal tersebut.
2) Auditor Pemerintah R.I.
Sebagai auditor pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang
difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan
memberikan respon berupa informasi assurance melalui suatu sistem pengawasan,
dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas.
BPKP mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu
mendeteksi berbagai potensi kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan
Negara.
b. Auditor Berkelas Dunia
Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas
dunia, yaitu:
1) Aspek SDM
Sumber daya manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan due professional care dalam
setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan
minimal.
2) Aspek Organisasi
Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan
koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses
yang berlaku di BPKP. BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam
berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi
masalah dan solusinya serta perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang
pengawasan.
3) Aspek Produk
Bahwa kualitas hasil pengawasan BPKP baik yang berupa assurance maupun
consultancy harus mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup signifikan dalam
meningkatkan kinerja pemerintah dan program pembangunan.
Laporan Kinerja 201730 Laporan Kinerja 201730
c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
Pengawasan oleh BPKP selaku auditor intern Presiden dilakukan dalam rangka
membangun/mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
melalui penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pengawasan
dilakukan menggunakan tools yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60
tahun 2008 yaitu audit, evaluasi, reviu, monitoring, dan pengawasan lainnya.
2. Pernyataan Misi
Misi (Mission) merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan.
Misi BPKP :
a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi
yang Bersih dan Efektif
b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif; dan
c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten
Penjelasan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi
yang Bersih dan Efektif.
Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas
dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan” sedangkan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan
korporasi yang bersih dan efektif.
b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif.
Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka
mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan,
dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai
bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang
handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP
tersebut, BPKP diberi mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
c. Mengembangkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional
dan Kompeten.
Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap
pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan
budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya
kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan
intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat
pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjamin tugas dan fungsinya.
BAB II - Perencanaan & Perjanjian Kerja 31
3. Tujuan dan Sasaran Program
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun
BPKP menetapkan tiga tujuan untuk mengejawantahkan visi dan misi yang telah ditetapkan,
yaitu :
a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
yang Bersih dan Efektif;
b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.
Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah
menetapkan sasaran program sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang
dirumuskan secara spesifik dan terukur, untuk dapat dilaporkan pencapaiannya dalam kurun
waktu satu tahun. Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang diharapkan
dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut:
a. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/
Korporasi
b. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi;
c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
4. Indikator Kinerja Utama
Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja
yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Indikator kinerja sebaiknya
memenuhi kelima karakterisitik kualitatif tersebut sehingga keberhasilan pencapaian program
dan kegiatan dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome),
sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output).
Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan
kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai
berikut :
No Sasaran ProgramIndikator Kinerja Program (Outcome)
Uraian1 Perbaikan Pengelolaan
Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum
Laporan Kinerja 201732 Laporan Kinerja 201732
No Sasaran ProgramIndikator Kinerja Program (Outcome)
Uraian2 Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi
1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)
2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
3 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik
4 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)
5 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
6 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
4 Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan
1 Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan (Skala Likert 1-10)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan
Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sesuai Keputusan Kepala Perwakilan Nomor
192/PW11/1/2015 tanggal 27 April 2015 berbeda dengan IKU Perwakilan menurut SE-2146/
SU/01/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pokok-pokok Pelaporan Kinerja di Lingkungan
BPKP Tahun 2017, hal tersebut karena tidak ada arahan dari Renwas untuk merevisi Renstra.
5. Program dan Kegiatan
Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program di atas, Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa Tengah telah menyusun program dan kegiatan yang sejalan dengan program dan
kegiatan BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah memiliki dua program utama sebagai
berikut:
a. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional
serta pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
Lebih rinci Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah juga memiliki kegiatan-kegiatan yang
mendukung program sebagaimana terdapat dalam tabel 2.1
BAB II - Perencanaan & Perjanjian Kerja 33
Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
No. Program dan Kegiatan PP
Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
191
1 Pengawasan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Kemaritiman dan
Kelautan, Bidang Kedaulatan Energi, dan Bidang Kedaulatan Pangan
2 Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional pada Kementerian
Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
3 Evaluasi Program Ketahanan Energi
4 Kajian atas Peraturan Perundang-undangan, Kajian Proyek Strategis
Nasional Bidang Investasi dan Transportasi, dan Kajian atas Hasil
Pengawasan terhadap Permasalahan Kecukupan Penyediaan Energi
Listrik
5 Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman, Bidang
Kesehatan, dan Bidang Pendidikan
6 Audit atas Laporan Keuangan Bantuan Luar Negeri/Loan
7 Monitoring Ketepatan Sasaran Penerima Program Indonesia Pintar (PIP)
8 Monitoring dan Evaluasi Program BOS Kemendikbud dan Guru Non PNSD
9 Pengawasan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Sektor Energi
(BUMN AP, PT KAI, dan PSN Sektor Energi asal Sampah)
10 Pengawasan dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Pembangunan Bendungan
11 Evaluasi Kebijakan Fiskal/Dana Transfer, Penerimaan Negara/Daerah,
Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas Pengelolaan dan
Penyelenggaran Kerjasama Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Daerah,
serta Evaluasi SAKIP12 Reviu atas Laporan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah
Setempat, Hibah Air Minum Perdesaan, serta Pengawasan Program Hibah
Air Minum
13 Pengawasan terhadap Kewajiban Pemerintah Pusat/Daerah kepada
Korporasi Badan Usaha Jasa Keuangan
14 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Usaha Jasa
Keuangan dan Manufaktur
15 Pengawasan RSD BLUD, Tata Kelola PSN, GCG BUMD, BUMD, dan PDAM
16 Audit Klaim, Audit Penyesuaian Harga, dan Evaluasi Hambatan Kelancaran
Pembangunan17 Audit Investigatif
Laporan Kinerja 201734 Laporan Kinerja 201734
No. Program dan Kegiatan PP
18 Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
19 Fraud Control Plan (FCP) dan Evaluasi Efektivitas Fraud Control Plan pada
BUMN/BUMD
20 Pemberian Keterangan Ahli
21 Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPak)
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi 38
1 Asistensi/Bimtek Penilaian Maturitas SPIP, Peningkatan Maturitas SPIP
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Menuju Level 32 Peningkatan Tata Kelola BLUD, BUMD, BUM Des, dan PDAM
3 Peningkatan Sistem Pengendalian Intern BUMD serta Peningkatan
Implementasi SIA BLUD
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah 19
1 Asistensi/Bimtek Penilaian dan Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Menuju Level 3
2 Quality Assurance (QA) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)
BAB II - Perencanaan & Perjanjian Kerja 35
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2017 yang
merupakan bentuk perjanjian dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah kepada
Kepala BPKP Nomor S-86/PW11/6/2017 pada tanggal 16 Januari 2017. Perkin tersebut berisi
kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dan mempertanggungjawabkan
atas keberhasilan maupun kegagalannya. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama
tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah selain memenuhi target Perkin juga
melaksanakan berbagai kegiatan di luar Perkin serta kegiatan dukungan yang merupakan
penugasan khusus dari BPKP dan tugas pendampingan dari stakeholders (Pemerintah
Daerah dan Instansi Vertikal di daerah) yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2017, sebagai berikut :
B. Perjanjian
Kinerja 2017
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
A Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1.1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
55%
1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi
55%
2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
40%
2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
70%
2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
60%
2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
70%
2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
70%
Laporan Kinerja 201736 Laporan Kinerja 201736
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
3.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
50%
4. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
4.1 Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
60%
5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
5.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)
100%
5.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
45%
5.3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)
21%
5.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)
34%
5.5 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
54%
5.6 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
60%
6. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
6.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
100%
6.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
38%
6.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
28%
6.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
34%
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
1. Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah
1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
191 Lap
2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab
2.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
38 Lap
2.2 Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota
38 Surat
BAB II - Perencanaan & Perjanjian Kerja 37
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab
3.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
19 Lap
3.2 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
19 Surat
B. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
1.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala Likert 1-10)
7
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
12 Lap
Laporan Kinerja 201738 Laporan Kinerja 201738 Laporan Kinerja 201738
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian
setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung
keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja“
BAB III - Akuntabilitas Kinerja 39
BAB III
AKUNTABILITASKINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Keungan
Laporan Kinerja 201740 Laporan Kinerja 201740 Laporan Kinerja 201740
Pengukuran capaian kinerja tahun 2017 merupakan bagian dari penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran
capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja
yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2017. Khusus terkait
target kinerja maturitas SPIP dan kapabilitas APIP, disajikan capaian kumulatif
terhadap target RPJMN tahun 2019. Capaian kinerja diukur dengan capaian
indikator kinerja utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi
capaian sasaran program.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator
kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan
kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang
menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan
pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja
juga dilakukan pembandingan-pembandingan antara realisasi kinerja dengan
target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu
dan pembandingan lain yang diperlukan. Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula
analisis efisiensi dengan cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan
proporsi penggunaan sumber daya baik dana dan sumber daya manusia, yang
dalam hal ini direpresentasikan dengan Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya
terjadi manakala capaian kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan
sumber daya, baik dana maupun OH.
Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber
daya manusia.
Capaian IKU dan capaian output disajikan dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2 sebagai
berikut :
A. Capaian
Kinerja
Organisasi
BAB III - Akuntabilitas Kinerja 41
Tabel 3.1
Capaian Indikator Utama
Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional.
% 55,00 50,00 90,91
Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi
% 55,00 63,64 115,70
Meningkatknya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
% 40,00 38,81 97,01
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
% 70,00 100,00 142,86
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 60,00 100,00 166,67
Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 70,00 100,00 142,86
Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 70,00 - -
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
% 50,00 100,00 200,00
Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
Persentase K/L/P/K anggota komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
% 60,00 100,00 166,67
Laporan Kinerja 201742 Laporan Kinerja 201742 Laporan Kinerja 201742
Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)
% 100,00 100,00 100,00
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)
% 45,00 45,00 100,00
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)
% 21,00 13,79 65,68
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1)
% 34,00 41,38 78,30
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 54,00 87,10 161,29
Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
% 60,00 50,00 83,33
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3)
% 100,00 100,00 100,00
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)
% 38,00 41,38 108,89
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)
% 28,00 55,17 100,00
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1)
% 34,00 3,45 10,14
Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan Tata Usaha
Persepsi kepuasan layanan Tata Usaha
Skala likert
1-10
7,00 7,53 107,58
BAB III - Akuntabilitas Kinerja 43
Tabel 3.2
Capaian Output
No SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR Satuan Target RealisasiCapaian
%
1 Tersedianya Monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah
Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
Laporan 191 187 97,91
2 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten
LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
Laporan 38 38 100
Surat Kepala Perwakilan BPKP Kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/kabupaten
Surat 38 38 100
3 Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kabupaten
LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
Laporan 19 19 100
Surat Kepala Perwakilan BPKP Kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/kabupaten
Surat 19 19 100
4 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Fungsi Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan 12 12 100
Sedangkan penyerapan dana baik yang berasal dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2017 dan biaya pihak ketiga/dana mitra disajikan sebagai berikut:
Laporan Kinerja 201744 Laporan Kinerja 201744 Laporan Kinerja 201744
Tabel 3.3
Realisasi Penyerapan Dana
No. Indikator Kinerja Utama DIPA Dana Mitra Jumlah
1. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional.
2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi
3. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
531.025.438 230.925.134 761.950.572
4. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
5. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
6. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
7. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
8. Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
9. Persentase K/L/P/K anggota komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan system pengaduan masyarakat
10. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)
173.233.280 - 173.233.280
11. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)
12. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)
13. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1)
14. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
15.565.000 - 15.565.000
15. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
1.122.482.963 3.073.067.737 4.195.550.700
476.800.873 431.557.250 908.358.123
BAB III - Akuntabilitas Kinerja 45
No. Indikator Kinerja Utama DIPA Dana Mitra Jumlah
16. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3)
17. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)
18. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)
19. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1)
20. Persepsi kepuasan layanan Tata Usaha
40.451.819.011 - 40.451.819.011
Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi terkait dengan tujuan pertama BPKP dalam rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif.
Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi diukur menggunakan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :
IKU 1 Sasaran Program 1
Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program
Nasional
Pencapaian sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan
Negara/Korporasi dengan IKU “Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian
Intern Pengelolaan Program Nasional” diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut
terhadap rekomendasi berupa perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
yang telah disampaikan dalam laporan hasil pengawasan.
Realisasi IKU Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan
program nasional tahun 2017 adalah sebesar 50% atau 90,91% dari target tahun 2017 sebesar
55%.
Perhitungan persentase dari tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sebanyak 25 tindak
lanjut dari 76 rekomendasi pada 90 laporan, dengan rincian sebagai berikut:
102.064.662 126.630.684 222.695.346
Jumlah 42.872.991.227 3.862.180.805 46.735.172.032
Sasaran Program 1
Laporan Kinerja 201746 Laporan Kinerja 201746 Laporan Kinerja 201746
Bidang Output Rekomendasi Tindak Lanjut
IPP 43 40 17
APD 47 36 21
Jumlah 90 76 38
Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan tersebut, disebabkan:
- Kurangnya koordinasi dengan mitra kerja dalam percepatan tindak lanjut atas rekomendasi
yang telah disampaikan terutama pada penugasan assurance non loan. Pada bidang IPP,
penugasan assurance loan lebih tinggi realisasi tindak lanjutnya dibandingkan penugasan
assurance non loan. Terlihat dari total jumlah realisasi tindak lanjut sebanyak 17 buah, yaitu
penugasan assurance loan mencapai 14 tindak lanjut, sedangkan penugasan assurance
non loan sebanyak 3 tindak lanjut.
- Dalam hal penyusunan Berita Acara Pembahasan/Kesepakatan Tindak Lanjut ataupun
Berita Acara Exit Meeting belum dinyatakan secara jelas batas waktu penyampaian tindak
lanjut ke perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
- Kurangnya pemantauan terhadap rekomendasi terpilih yang terkait dengan Perkin.
Namun demikian Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan perannya telah
mampu memberikan perbaikan dalam Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian
Intern pengelolaan pembangunan nasional yang disampaikan dan ditindaklanjuti pada tahun
2017, yaitu:
(1) Tata kelola keuangan mitra kerja dilaksanakan dengan lebih baik. Hal tersebut ditunjukkan
dengan laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan disajikan secara wajar
serta sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Adanya perbaikan tata kelola kelembagaan mitra kerja, antara lain dengan terbentuknya
tim satgas untuk penyelesaian suatu tugas tertentu.
(3) Penyelamatan keuangan negara melalui pengembalian ke Kas Negara disertai perbaikan
administratif.
(4) Pemutakhiran database Penerima Bantuan Iuran APBN secara periodik yang merupakan
salah satu penerapan manajemen risiko, dalam kaitannya meminimalisasi terjadinya
penyimpangan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
(5) Tindak lanjut perbaikan tata kelola yang dilaksanakan atas kegiatan asistensi yang
dilaksanakan segera atau pada saat asistensi dilaksanakan.
Perbaikan pengendalian intern pada mitra kerja berupa perbaikan pada kegiatan pengendalian,
komunikasi pelaporan dan monitoring program.
BAB III - Akuntabilitas Kinerja 47
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 digambarkan
dalam gambar 3.1 sebagai berikut:
Gambar 3.1
Perbandingan Realisasi IKU 1 Sasaran Program 1Dengan Target Tahun 2019
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 70%, sedangkan realisasi tahun 2017 adalah
sebesar 50%, masih diperlukan upaya keras, terukur, dan sistematis guna mencapai target tahun
2019,
Rencana Tindak guna pencapaian target 2019 antara lain :
a) Melakukan koordinasi dengan mitra kerja untuk percepatan tindak lanjut atas rekomendasi
yang telah disampaikan terutama pada penugasan assurance non loan.
b) Dalam hal penyusunan Berita Acara Pembahasan/Kesepakatan Tindak Lanjut ataupun Berita
Acara Exit Meeting dinyatakan batas waktu penyampaian tindak lanjut kepada Perwakilan
BPKP Provinsi Jawa Tengah agar tindak lanjut atas rekomendasi dapat dimonitor dengan
baik.
c) Pemantauan yang lebih intens terhadap rekomendasi terpilih yang terkait dengan Perkin,
dan
d) Melakukan inventarisasi terhadap rekomendasi yang belum ada tindak lanjutnya.
Realisasi IKU “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan
program nasional” didukung dengan dana sebesar Rp4.195.550.700,00 (terdiri atas realisasi dana
DIPA sebesar Rp1.122.482.963,00 atau sebesar 98,54% dari anggaran sebesar Rp1.139.168.306,00
dan dana Mitra sebesar Rp3.073.067.737,00) serta SDM sebanyak 9.537 OH atau 132,53% dari
rencana 7.196 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKU “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian
intern pengelolaan program nasional” kurang efisien. Kondisi ini diindikasikan dari capaian IKU
sebesar 90,91% lebih rendah dibandingkan dengan capaian peggunaan dana sebesar 98,54%.
Laporan Kinerja 201748 Laporan Kinerja 201748 Laporan Kinerja 201748
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU “Perbaikan tata kelola, manajemen
risiko dan pengendalian intern pengelolaan program nasional” kurang efisien. Kondisi
ini diindikasikan dari capaian IKU sebesar 90,91% lebih rendah dibandingan capaian OH
sebesar 132,53%.
IKU 2 Sasaran Program 1
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Korporasi
IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Korporasi” mencerminkan upaya BPKP dalam rangka meningkatkan kinerja korporasi baik BUMN/anak perusahaan maupun BUMD serta BLUD.
Pencapaian sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan Negara/korporasi dengan IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengendalian korporasi”, diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam laporan hasil pengawasan.
Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan korporasi” tahun 2017 adalah sebesar 63,64% atau mencapai 115,70% dari target tahun 2017 sebesar 55%.
Realisasi IKU tersebut dapat dicapai melebihi target terutama didukung adanya tindaklanjut dari rekomendasi Proyek Strategis Nasional dan hasil evaluasi kinerja BUMD.
Perhitungan persentase dari tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sebanyak 28 tindak lanjut dari 44 rekomendasi yang telah disampaikan, dengan rincian sebagai berikut :
Uraian Jumlah
Jumlah Rekomendasi Terpilih 44 rekomendasi
Jumlah Tindak Lanjut 28 rekomendasi
Capaian Kinerja (%) 63,64
Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko,
dan pengendalian intern pengelolaan korporasi”tahun 2017 dibandingkan dengan tahun
2016 mengalami penurunan dari 100% di tahun 2016 menjadi 63,64% atau menurun sebesar
36,36%. Hal ini disebabkan belum seluruh rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti,
masih terdapat beberapa rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
digambarkan dalam gambar 3.2 sebagai berikut:
BAB III - Akuntabilitas Kinerja 49
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100%, sedangkan realisasi tahun 2017
sebesar 63,64%, sehingga masih diperlukan upaya keras, terukur dan sistematis guna mencapai
target tahun 2019.
Rencana Tindak guna pencapaian target 2019 antara lain dengan meningkatkan efektivitas
penagihan dengan penyampaian rekomendasi secara tepat waktu.
Realisasi IKU didukung dengan dana sebesar Rp908.358.123,00 (yang terdiri atas realisasi dana
DIPA sebesar Rp476.800.873,00 atau sebesar 98,53% dari anggaran sebesar Rp483.894.334,00
dan dana Mitra sebesar Rp431.557.250,00) dan SDM sebanyak 3.710 OH atau 294,44% dari
rencana sebanyak 1.260 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola,
manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan korporasi” telah efisien. Kondisi
ini terindikasi dari capaian IKU sebesar 115,70% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian
peggunaan dana sebesar 98,53%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi
perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan korporasi”
kurang efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar 115,70% lebih rendah dibandingkan
capaian OH sebesar 294,44%.
Gambar 3.2
Perbandingan Realisasi IKU 2 Sasaran Program 1Dengan Target Tahun 2019
Laporan Kinerja 201750 Laporan Kinerja 201750 Laporan Kinerja 201750
Sasaran Program 2
Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan
keuangan negara/korporasi terkait dengan tujuan pertama BPKP dalam rencana strategis
tahun 2015-2019 yaitu peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan nasional yang bersih dan efektif.
Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan
keuangan Negara/korporasi diukur menggunakan lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu
:
IKU 1 Sasaran Program 2
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya pemberantasan korupsi
melalui peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
dalam menangani kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi. Koordinasi dan kerja
sama mencakup APH baik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Negeri pada
kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah maupun Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan
Kepolisian Resor/Kota pada kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah.
Kerja sama dan koordinasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dengan APH tersebut
dilakukan dalam bentuk kegiatan pengawasan keinvestigasian berupa pemberian
bantuan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian
keterangan ahli kepada APH maupun pemberian keterangan ahli pada sidang pengadilan
tindak pidana korupsi.
IKU “Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan”
dihitung berdasarkan Jumlah PKA persidangan tahun berjalan dibandingkan dengan
jumlah Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dan Laporan
Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (LPEBDE) tiga tahun terakhir.
Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan” tahun 2017 adalah sebesar 38,81% atau 97,01% dari target tahun 2017 sebesar
40%.
Realisasi sebesar 38,81% tersebut diperoleh dari perhitungan dalam tahun 2017 telah
dilakukan pemberian keterangan ahli di persidangan sebanyak 26 kali, sedang LHPKKN
yang terbit dalam tiga tahun terakhir (2015, 2016, dan 2017) sebanyak 67 laporan dengan
rincian sebagai berikut :
BAB III - Akuntabilitas Kinerja 51
No. Jenis Rekomendasi Rekomendasi Terpilih
1. Pemberian Keterangan Ahli Tahun Berjalan 26
2. Jumlah LHPKKN tiga tahun terakhir 67
Tahun 2015 30
Tahun 2016 24
Tahun 2017 13
3. Jumlah LPEBDE tiga tahun terakhir 0
Jumlah LHPKKN dan LPEBDE tiga tahun terakhir 67
Capaian Kinerja (%) 38,81%
Pada tahun 2017, selain melaksanakan pemberian keterangan ahli di persidangan yang telah
ditetapkan target dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
sebanyak 26 kali, juga telah dilakukan pemberian keterangan ahli di persidangan di luar target
dalam Perjanjian Kinerja sebanyak 32 kali atas permintaan dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan
Negeri di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
Capaian LHPKKN yang telah dimanfaatkan oleh APH tahun 2017 sebanyak 13 laporan atau
100% dari target yang ditetapkan dan LHPKKN di luar target dalam Perjanjian Kinerja sebanyak
9 laporan dan telah dimanfaatkan APH.
Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan”
tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 dan target akhir Renstra BPKP periode
2015-2019 karena IKU tersebut baru ada di tahun 2017.
Dikaitkan dengan fokus pengawasan BPKP, penugasan pengawasan bidang keinvestigasian
dimanfaatkan di persidangan mendukung pengamanan aset Negara/Daerah. Jumlah kerugian
keuangan negara/daerah dari kegiatan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar
Rp25.865.480.112,75..
IKU 2 Sasaran Program 2
Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum
IKU “Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh Aparat Penegak
Hukum” dihitung berdasarkan Jumlah LHAI yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan APH tahun
berjalan dibandingkan dengan jumlah LHAI yang Terbit Tahun Berjalan.
Realisasi IKU “Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh Aparat
Penegak Hukum” tahun 2017 adalah sebesar 100% atau 142,86% dari target tahun 2017 sebesar
70%.
Realisasi sebesar 100,00% tersebut diperoleh dari perhitungan dalam tahun 2017 telah
dilakukan audit investigatif 2 kali serta telah diterbitkan laporan hasil audit investigatif. Atas audit
investigatif tersebut telah dilakukan pemberian keterangan ahli kepada penyidik/APH.
Laporan Kinerja 201752 Laporan Kinerja 201752 Laporan Kinerja 201752
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 80%, realisasi tahun 2017 sebesar 100%
telah mengarah pada pencapaian target tahun 2019.
Dikaitkan dengan fokus pengawasan BPKP, penugasan pengawasan bidang keinvestigasian
dimaanfaatkan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum mendukung pengamanan
asset Negara/Daerah. Jumlah kerugian keuangan negara/daerah dari kegiatan audit investigatif
sebesar Rp14.055.838.068,00.
IKU 3 Sasaran Program 2
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
IKU “Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” dihitung
berdasarkan jumlah LHP keinvestigasian yang di TL/ dimanfaatkan oleh K/L/P/K tahun 2017
dibandingkan dengan jumlah LHP keinvestigasian yang terbit tahun 2017. LHP keinvestigasian
yang dimaksud adalah jumlah keseluruhan dari LHAI, LHP dengan Tujuan Tertentu, dan LHP atas
Realisasi IKU “Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh Aparat
Penegak Hukum” tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 (93,75%) terdapat kenaikan.
Kenaikan tersebut disebabkan terdapat perbedaan cara pengukuran IKU “Persentase Hasil
Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh Aparat Penegak Hukum” tahun 2016 yang
dihitung berdasarkan jumlah laporan yang diserahkan ke APH/ Pemerintah Daerah/Korporasi
dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 digambarkan
dalam gambar 3.3 sebagai berikut:
Gambar 3.3
Perbandingan IKU 2 Sasaran Program 2
Dengan Target Tahun 2019
BAB III - Akuntabilitas Kinerja 53
kajian Proyek Strategis Nasional. Realisasi IKU “Presentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2017 adalah sebesar 100% atau 166,67% dari target
tahun 2017 sebesar 60%.
Realisasi sebesar 100,00% tersebut diperoleh dari perhitungan dalam tahun 2017 telah
dimanfaatkannya 1 (satu) laporan pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/
P/K yaitu Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Tambahan Dana Penyertaan Modal
Negara (PMN) pada PT Perkebunan Nusantara IX Tahun 2015.
Realisasi IKU “Presentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K”
tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 dan target akhir Renstra BPKP periode
2015-2019 karena IKU tersebut baru ditetapkan dalam Perkin tahun 2017.
Dikaitkan dengan fokus pengawasan BPKP, hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan
oleh K/L/P/K mendukung pengawalan dan pengamanan aset negara/daerah.
IKU 4 Sasaran Program 2
Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
IKU “Presentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” diperoleh dari
perhitungan jumlah LHA penyesuaian harga yang ditindaklanjuti tahun berjalan dibandingkan
dengan jumlah LHA penyesuaian harga pada tahun berjalan.
Realisasi IKU “Presentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun
2017 adalah sebesar 100% atau 142,86% dari target tahun 2017 sebesar 70%.
Pada tahun 2017 terdapat 1 (satu) LHA penyesuaian harga yang telah ditindaklajuti yaitu Laporan
Hasil Audit Penyesuaian Harga atas Kontrak No HK.02.03-BS.07/2011-047 tanggal 25 Juli 2011,
Pekerjaan Jabung Ring Dike (PT Hutama Brantas, JO) Paket J-2(1) Sumber Dana Loan JBIC No IP
522 pada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.
Realisasi IKU “Presentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun
2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 dan target akhir Renstra BPKP periode 2015-
2019 karena IKU tersebut baru ditetapkan dalam Perkin tahun 2017.
Dikaitkan dengan fokus pengawasan BPKP, hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan
oleh K/L/P/K mendorong peningkatan ruang fiskal. Jumlah penghematan belanja atau efisiensi
pengeluaran keuangan negara/daerah dari kegiatan pengawasan audit penyesuaian harga
sebesar Rp1.819.173.488,60. Penghematan pengeluaran negara diperoleh dari hasil koreksi
atas kekurangcermatan perhitungan dari segi indeks harga, koefisien komponen harga, dan
jadwal pelaksanaan pekerjaan atas Paket Pekerjaan Pembangunan Bendung Gerak Sembayat
SB-1 (Pekerjaan Sipil) Kontrak No. HK.02.03-BS.07/2011-057 tanggal 15 Desember 2011
untuk Periode Desember 2014 – Februari 2016 (Periode V-VII) pada SNVT Pelaksanaan
Jaringan Sumber Air Bengawan Solo, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Direktorat
Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kontrak
Laporan Kinerja 201754 Laporan Kinerja 201754 Laporan Kinerja 201754
No HK.02.03-BS.07/2011-047 tanggal 25 Juli 2011, Pekerjaan Jabung Ring Dike (PT Hutama
Brantas, JO) Paket J-2(1) Sumber Dana Loan JBIC No IP 522 pada Balai Besar Wilayah Sungai
Bengawan Solo.
IKU 5 Sasaran Program 2
Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Realisasi IKU “Presentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2017
adalah sebesar 0% dari target tahun 2017 sebesar 70%. Realisasi IKU “Presentase hasil audit
penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2017 tidak dapat dibandingkan
dengan tahun 2016 dan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 karena IKU tersebut
baru ditetapkan dalam Perkin tahun 2017.
Tidak tercapainya kinerja ini disebabkan tidak ada instansi yang mengajukan permintaan
audit klaim. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Investigasi telah
melakukan koordinasi dengan beberapa satker yang berpotensi memenuhi persyaratan
untuk dilakukan audit klaim, namun belum ada dari satker tersebut yang memenuhi kriteria
untuk dilakukan audit klaim.
Sasaran Program 3
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan
Korupsi
Sasaran program meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam
pencegahan korupsi terkait dengan tujuan pertama BPKP dalam rencana strategis
tahun 2015-2019 yaitu peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan nasional yang bersih dan efektif.
Sasaran program meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam
pencegahan korupsi diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:
IKU 1 Sasaran Program 3
Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
IKU “Presentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP” diperoleh dari perhitungan
jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP/FRA tahun berjalan dibandingkan
dengan jumlah penugasan FCP/FRA yang telah dilakukan pada tahun berjalan.
Realisasi IKU “Presentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP)”
tahun 2017 adalah sebesar 100% atau 200% dari target tahun 2017 sebesar 50%.
BAB III - Akuntabilitas Kinerja 55
Pada tahun 2017 terdapat 8 (delapan) K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud Control
Plan (FCP) yaitu:
1) Sosialisasi FCP pada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) di Semarang.
2) Sosialisasi FCP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang di Semarang.
3) Sosialisasi FCP pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.
4) Kegiatan Penilaian Risiko Kecurangan/Fraud Risk Assessment (FRA) dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah pada Provinsi Jawa Tengah.
5) Penilaian Resiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) Proyek Strategis Nasional (PSN)
Bidang Transportasi pada Jalan Tol Semarang-Demak.
6) Kajian Risiko Fraud dan Hambatan Kelancaran dalam Pembangunan Infrastruktur
Ketenagalistrikan oleh PT PLN (Persero) di PT PLN Regional Jawa Bagian Tengah
untuk proyek pembangunan GITET 500 KV Batang Extension dan SUTET 500 KV
Tanjung Jati b - Tx (Ungaran-Pedan).
7) Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Bidang Perijinan dan
Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dan 2017.
8) Evaluasi FCP pada RSUP Dr. Kariadi Semarang.
Realisasi IKU “Presentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP” tahun 2017 tidak
dapat dibandingkan dengan tahun 2016 dan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
karena IKU tersebut baru ditetapkan dalam Perkin tahun 2017.
Dikaitkan dengan fokus pengawasan BPKP, hasil FCP dan FRA mendorong Pengawalan
dan pengamanan aset negara/daerah serta pengawasan proses pembangunan nasional.
Sasaran Program 4
Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat dalam pencegahan korupsi
Sasaran program meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
terkait dengan tujuan pertama BPKP dalam rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu
peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional
yang bersih dan efektif.
Sasaran program meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:
Laporan Kinerja 201756 Laporan Kinerja 201756 Laporan Kinerja 201756
IKU 1 Sasaran Program 4
Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
IKU “Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” diperoleh dari perhitungan jumlah
K/L/P/K atau unit kerja yang memenuhi 3 unsur kriteria dibandingkan dengan jumlah K/L/
P/K atau unit kerja yang telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.
Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)
yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” tahun 2017 sebesar 100% atau
166,67% dari target tahun 2017 sebesar 60%.
Pada tahun 2017 terdapat 1 (satu) unit kerja yang memenuhi 3 unsur kriteria memiliki
pengetahuan tentang risiko dan kejadian fraud dari hasil pembelajaran komunitas pembelajar
anti korupsi (KPAK), memiliki kebijakan dan praktik fraud yang dibahas dengan anggota
KPAK, kesediaan untuk dilakukan bimtek pengembangan sistem pengaduan masyarakat/
whistleblowing system) sebagai Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi yang bersedia
untuk dilakukan bimtek sistem pengaduan masyarakat yaitu Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang setelah dilakukannya kegiatan pengembangan
Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Semarang,
yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2017.
Dikaitkan dengan fokus pengawasan BPKP, IKU ini mendorong Pengawalan dan pengamanan
aset negara/daerah.
Realisasi tujuh IKU dari tiga sasaran program bidang keinvestigasian didukung dengan dana
sebesar Rp761.950.572,00 (yang terdiri atas realisasi dana DIPA sebesar Rp531.025.438,00 atau
98,54% dari anggaran sebesar Rp538.918.960,00 dan dana Mitra sebesar Rp230.925.134,00)
serta SDM sebanyak 3.573 OH atau 201,18% dari rencana sebanyak 1.776 OH.
Dari sisi penggunaan dana, dari tujuh IKU bidang keinvestigasian yang diukur lima IKU telah
efisien sedangkan dua IKU yang lainnya belum efisien.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), capaian dari tujuh IKU bidang keinvestigasian
belum efisien. Kondisi ini terindikasi dari capaian IKU yang lebih rendah dibandingkan capaian
OH sebesar 201,18%.
Sasaran Program 5
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi
Sasaran program meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi terkait dengan
tujuan kedua BPKP dalam rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu peningkatan kualitas
efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
BAB III - Akuntabilitas Kinerja 57
Sasaran program meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi diukur
menggunakan empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:
IKU 1 Sasaran Program 5
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
Indikator “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Level 3” diukur dengan menghitung jumlah
Pemerintah Provinsi yang berada pada maturitas SPIP level 3 dibandingkan Jumlah Pemerintah
Provinsi.
Berdasarkan hasil evaluasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencapai Maturitas SPIP
level 3. Dengan demikian, target Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Level 3 pada tahun 2017
telah terpenuhi atau 100% dari target sebesar 100%.
Realisasi IKU program “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Level 3” tahun 2017 tidak dapat
dibandingkan dengan tahun 2016 karena IKU tersebut baru ditetapkan dalam Perkin tahun
2017.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan
dalam gambar 3.4 sebagai berikut:
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100%, capaian kinerja sudah tercapai
pada tahun 2017.
Gambar 3.4
Perbandingan IKU 1 Sasaran Program 5 Dengan Target Tahun 2019
IKU 2 Sasaran Program 5
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3
IKU “Maturitas SPIP Kabupaten/Kota Level 3” mencerminkan kualitas Maturitas SPIP Kabupaten/
Kota diharapkan berada pada Level 3.
Laporan Kinerja 201758 Laporan Kinerja 201758 Laporan Kinerja 201758
Maturitas SPIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan
kualitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3 yang semakin baik. Tingkat maturitas
SPIP disimpulkan dari hasil penilaian maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP dan atau
dilaksanakan sendiri oleh APIP K/L/Pemda dengan quality assurance dari BPKP menggunakan
pedoman penilaian maturitas SPIP yang dikembangkan oleh BPKP.
IKU “Maturitas SPIP Kabupaten/Kota Level 3” diukur dengan menghitung jumlah Kabupaten/
Kota yang telah memperoleh capaian maturitas SPIP level 3 dibandingkan jumlah Kabupaten/
Kota yang menjadi mitra kerja BPKP sebanyak 29 Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten/Kota yang mencapai tingkat maturitas SPIP level 3
sebanyak 13 (tiga belas).
Realisasi IKU “maturitas SPIP PemerintahKabupaten/Kota level 3” sebanyak 13 kabupaten/kota
atau sebesar 45% atau 100% dari target tahun 2017 sebesar45%.
Target tersebut dapat dicapai melalui upaya-upaya sebagai berikut:
1) Bimtek Peningkatan Penyelenggaraan SPIP sebanyak 25 Kabupaten/Kota yang belum
mencapai level 3. Kegiatan ini menghasilkan action plan menuju ke level 3;
2) Mendorong Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti dengan melakukan re-assessment
dan meminta BPKP untuk melakukan Quality Assurance (QA);
3) Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
dengan melakukan Bimtek Penyusunan RTP.
Dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2016, realisasi tahun 2017 menunjukkan kenaikan
sebesar 31,03 %. Keberhasilan tersebut terjadi karena pemerintah daerah mempunyai komitmen
terhadap peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP dan didukung dengan bimbingan teknis
dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah serta tersedianya anggaran dalam merealisasikan
kegiataan.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 digambarkan
dalam gambar 3.5 sebagai berikut:
Gambar 3.5
Perbandingan IKU 2 Sasaran Program 5
Dengan Target Tahun 2019
BAB III - Akuntabilitas Kinerja 59
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 85%, sedangkan realisasi tahun 2017
sebesar 45%, sehingga masih diperlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target tahun
2019.
Rencana tindak guna pencapaian target tahun 2019 antara lain:
1) Mengirimkan surat Atensi Maturitas SPIP;
2) Melakukan Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas SPIP menuju Level 3;
3) Mendorong Inspektorat Kabupaten/kota untuk melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP;
4) Melakukan QA terhadap penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
IKU 3 Sasaran Program 5
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 2
Indikator Kinerja Utama “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 2” diukur dengan
menghitung jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai maturitas SPIP level 2
dibandingkan jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP sebanyak 29
Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pada tahun 2017, dari 29 Kabupaten/Kota yang menjadi mitra BPKP, sebanyak empat Kabupaten/
Kota berada pada maturitas SPIP level 2. Dengan demikian, realisasi maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/Kota level 2 adalah 13,79 % atau mencapai 65,68% dari target tahun 2017 sebesar
21%.
Capaian kinerja sebesar 65,68% tersebut disebabkan kegiatan maturitas SPIP pada level 2 dan
level 1 belum dilakukan Quality Assurance terhadap self assassment (SA) atas 11 kabupaten/
kota yang berpotensi menjadi level 3, sedangkan 14 kabupaten/kota yang berada di level 2 dan
1 telah dilakukan Bimtek, namun belum dilakukan Quality Assurance atas Re-Assessment yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga nilai maturitas SPIP pada di level diatasnya belum
dapat dihasilkan.
Realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 2” tahun 2017 tidak dapat
dibandingkan dengan tahun 2016 dan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 karena IKU
tersebut baru ditetapkan dalam Perkin tahun 2017.
IKU 4 Sasaran Program 5
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota
Level 1
Indikator Kinerja Utama “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 1” diukur dengan
menghitung jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada pada tingkat maturitas SPIP level
1 dibandingkan jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP.
Pada tahun 2017, dari 29 Kabupaten/Kota yang menjadi mitra BPKP, ada 12 (duabelas)
Kabupaten/Kota yang masih berada pada tingkat kapabilitas APIP level 1. Dengan demikian,
Laporan Kinerja 201760 Laporan Kinerja 201760 Laporan Kinerja 201760
realisasi maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota level 1 adalah sebesar 41,38% atau 78,30%
dari target tahun 2017 sebesar 34%.
Capaian kinerja 78,30% disebabkan belum dilakukan Re-Assessement terhadap nilai maturitas
yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehigga belum bisa menghasilkan nilai maturitas
yang mutakhir.
Realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 2” tahun 2017 tidak dapat
dibandingkan dengan tahun 2016 dan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 karena IKU
tersebut baru ditetapkan dalam Perkin tahun 2017.
Realisasi empat IKU dari sasaran program meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/
Korporasi didukung dengan dana sebesar Rp173.233.280,00 atau 97,11% dari anggaran sebesar
Rp178.394.000,00 dan SDM sebanyak 1.694 OH atau 47,06% dari rencana sebanyak 3.600 OH.
Dari sisi penggunaan dana, dari empat IKU Maturitas SPIP Pemerintah Daerah yang diukur tiga
IKU telah efisien sedangkan IKU Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 2 belum
efisien.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), empat IKU Maturitas SPIP Pemerintah
Daerah yang diukur tiga IKU telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU yang lebih tinggi
dibandingkan capaian OH sebesar 47,06%.
IKU 5 Sasaran Program 5
Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap BUMD dalam rangka
meningkatkan kinerja agar BUMD berperan optimal sebagai salah satu pemicu kesejahteraan
masyarakat di daerah. Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam
meningkatkan kinerja dan pengelolaan BUMD, BPKP juga perlu mendorong BUMD untuk
menerapkan GCG.
IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina” diukur
dengan menghitung jumlah BUMD yang kinerjanya berpredikat minimal baik dibandingkan
jumlah BUMD yang dibina BPKP.
Realisasi IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang
dibina” tahun 2017 adalah sebesar 87,10% atau 161,29% dari target tahun 2017 sebesar 54%.
Keberhasilan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kinerja BUMD terutama
didukung oleh kegiatan pendampingan kepada BUMD dalam rangka penyelenggaraan korporasi
yang baik. Hasil pendampingan tersebut antara lain sebagian PDAM telah menggunakan
aplikasi SIA PDAM, penyusunan draft Corporate Plan, penyusunan infrastruktur GCG dan Revisi
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Bahkan pada tahun 2017, terhadap enam BUMD telah
dilakukan Piloting Penerapan GCG di BUMD untuk mengetahui tingkat penerapan GCG pada
BUMD.
BAB III - Akuntabilitas Kinerja 61
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 digambarkan
dalam gambar 3.6.
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 56%, dan realisasi tahun 2017 telah
mencapai 87,10%, menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah mengarah pada pencapaian
target tahun 2019.
Rencana Tindak guna pencapaian target 2019 selain meningkatkan kinerja BUMD yang dibina
juga melakukan pengawalan terhadap penerapan GCG di BUMD.
IKU 6 Sasaran Program 5
Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang dibina
BLUD dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, namun tetap memperhatikan efisiensi dan produktivitas sehingga wajib
menerapkan praktik bisnis yang sehat. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit yang didirikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus
berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, dengan
pengelolaan berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Untuk itu, BPKP melakukan pengawasan terhadap BLUD
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja BLUD.
Realisasi IKU persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan dari 76,67% pada tahun
2016 menjadi 87,10% pada tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 10,43%.
Perhitungan persentase dari BUMD yang berkinerja baik sebanyak 87,10% diperoleh dari 27 BUMD
yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari 31 BUMD yang dibina pada tahun 2017. Peningkatan
kinerja BUMD ini didukung oleh upaya dari BUMD untuk menindaklanjuti semua rekomendasi
yang telah diberikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terutama untuk meningkatkan
dan memperbaiki kinerja BUMD.
Gambar 3.6
Perbandingan IKU 2 Sasaran Program 5 Dengan Target Tahun 2019
Laporan Kinerja 201762 Laporan Kinerja 201762 Laporan Kinerja 201762
IKU “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina” diukur dengan
menghitung jumlah BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat “Baik” dibandingkan dengan
jumlah BLUD yang dibina oleh BPKP.
Realisasi IKU “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina” sampai
dengan tahun 2017 adalah sebesar 50% atau 83,33% dari target tahun 2017 sebesar 60%.
Perhitungan persentase dari BLUD yang berkinerja baik sebanyak 50% diperoleh dari 3 BLUD
yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari 6 BLUD yang dibina pada tahun 2017.
Realisasi IKU tahun 2017 ini dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan di tahun
2016 sebesar 100% menjadi 50% di tahun 2017 atau menurun sebesar 50%. Hal ini disebabkan
karena dalam tahun 2017, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi kinerja
BLUD kepada 6 rumah sakit BLUD yang belum pernah dilakukan penilaian kecuali untuk
RSUD Lukmonohadi Kudus. Kondisi ini berpengaruh kepada upaya perbaikan kinerja yang
direkomendasikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sehingga peningkatan kinerja
belum dapat memberikan hasil yang baik.
Untuk memperbaiki kinerja ini, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah berupaya
memberikan pendampingan dan rekomendasi kepada rumah sakit BLUD dalam bentuk asistensi
tata kelola BLUD maupun pendampingan SIA BLUD.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 digambarkan
dalam gambar 3.7 sebagai berikut:
Gambar 3.7
Perbandingan IKU 6 Sasaran Program 5
Dengan Target Tahun 2019
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 62%, sedangkan realisasi tahun 2017
sebesar 50%, sehingga masih diperlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target tahun
2019
Rencana Tindak guna pencapaian target 2019 diantaranya memperbaiki kinerja BLUD tidak hanya
rumah sakit, tetapi juga Puskesmas-puskesmas di wilayah Jawa Tengah dengan memberikan
pendampingan dalam tata kelola.
BAB III - Akuntabilitas Kinerja 63
Realisasi IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikatbaikdari BUMD yang
dibina” dan IKU “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina” didukung
dengan dana sebesar Rp15.565.000,00 atau 99,36% dari anggaran sebesar Rp15.790.000,00 dan
SDM sebanyak 162 OH atau 270% dari rencana sebanyak 60 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik
dari BUMD yang dibina” telah efisien sedangkan IKU “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal
baik dari BLUD yang dibina” belum efisien.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya
minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina” dan IKU “Persentase BLUD yang kinerjanya
minimal baik dari BLUD yang dibina” belum efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar
161,29% dan 83,33% lebih rendah dibandingan capaian OH sebesar 270%.
Sasaran Program 6
Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemda
Sasaran program meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemda (PK-APIP)
terkait dengan tujuan ketiga BPKP dalam rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu Peningkatan
Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten. Pemerintah melalui
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menargetkan
kapabilitas APIP di Tahun 2019 berada pada Level 3 dari skor Level 1-5. Sementara itu, kondisi
tingkat kapabilitas APIP saat ini sebagian besar (85,23%) masih berada pada Level 1.
Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan
Intern Pemerintah, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Kepala BPKP dapat
memperbaiki kondisi APIP menjadi 85% di Level 3 dan 1% di Level 1.
Sasaran program meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda diukur menggunakan
empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:
IKU 1 Sasaran Program 6
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Level 3
Indikator “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Level 3” diukur dengan menghitung jumlah APIP
Pemerintah Provinsi yang berada pada kapabilitas Level 3 dibandingkan Jumlah APIP Pemerintah
Provinsi.
Berdasarkan hasil evaluasi, Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencapai
kapabilitas APIP Level 3. Dengan demikian, target kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Level 3
pada tahun 2017 telah terpenuhi atau 100% dari target sebesar 100%.
Tercapainya target tersebut setelah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengikuti kegiatan
workshop peningkatan Kapabilitas APIP dan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis
Laporan Kinerja 201764 Laporan Kinerja 201764 Laporan Kinerja 201764
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100%, maka realisasi tahun 2017 telah
mencapai 100%.
IKU 2 Sasaran Program 6
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level
IKU “Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota Level 3” mencerminkan kualitas kapabilitas APIP
Kabupaten/Kota diharapkan berada pada Level 3.
Kapabilitas APIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai kapabilitas APIP menunjukkan
kualitas APIP yang semakin baik dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern. Tingkat
kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat kapabilitas yang dilaksanakan oleh BPKP
dan atau dilaksanakan sendiri oleh APIP K/L/Pemda dengan quality assurance oleh Perwakilan
BPKP menggunakan pedoman penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan oleh BPKP.
IKU “Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota Level 3” diukur dengan menghitung jumlah APIP
Kabupaten/Kota yang telah memperoleh capaian tingkat kapabilitas level 3 dibandingkan jumlah
APIP Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP sebanyak 29 Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pada tahun 2017, APIP Provinsi/Kabupaten/Kota yang mencapai tingkat kapabilitas APIP level 3
sesuai hasil QA oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 12, yaitu:
Peningkatan Kapabilitas APIP secara intensif dengan diasistensi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah.
Realisasi IKU program “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Level 3” tahun 2017 tidak dapat
dibandingkan dengan tahun 2016 karena IKU tersebut baru menjadi target di tahun 2017.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan dalam
gambar 3.8 sebagai berikut :
Gambar 3.8
Perbandingan IKU 1 Sasaran Program 6Dengan Target Tahun 2019
BAB III - Akuntabilitas Kinerja 65
NO PEMERINTAH DAERAH LEVEL APIP
1 Kabupaten Banyumas 3 Dengan Catatan
2 Kabupaten Boyolali 3 Dengan Catatan
3 Kabupaten Wonogiri 3 Dengan Catatan
4 Kabupaten Karanganyar 3 Dengan Catatan
5 Kabupaten Grobogan 3 Dengan Catatan
6 Kabupaten Blora 3 Dengan Catatan
7 Kabupaten Pati 3 Dengan Catatan
8 Kabupaten Kudus 3 Dengan Catatan
9 Kabupaten Jepara 3 Dengan Catatan
10 Kabupaten Temanggung 3 Dengan Catatan
11 Kabupaten Pekalongan 3 Dengan Catatan
12 Kota Surakarta 3 Dengan Catatan
Realisasi IKU “kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota level 3” sebanyak 12 kabupaten/
kota sebesar 41,38% atau 108,89% dari target tahun 2017 sebesar 38%.
Tercapainya target tersebut setelah Inspektorat Kabupaten/Kota mengikuti kegiatan workshop
peningkatan Kapabilitas APIP dan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan
Kapabilitas APIP secara intensif dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
Dibandingkan dengan realisasi capaian IKU tahun 2016, realisasi tahun 2017 menunjukkan
kenaikan sebesar 34,38%, dari realisasi tahun 2016 sebesar 7% menjadi 41,38% di tahun 2017.
Kenaikan yang cukup signifikan tersebut dikarenakan adanya dukungan Kepala Daerah dan
komitmen jajaran inspektorat kabupaten/kota dalam meningkatkan kapabilitas APIP.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 digambarkan
dalam gambar 3.9 sebagai berikut:
Gambar 3.9
Perbandingan IKU 2 Sasaran Program 6
Dengan Target Tahun 2019
Laporan Kinerja 201766 Laporan Kinerja 201766 Laporan Kinerja 201766
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 85%, sedangkan realisasi tahun 2017
sebesar 41,38%, sehingga masih diperlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target
tahun 2019.
Rencana Tindak guna pencapaian target 2019 antara lain:
1) Mendorong pelaksanaan self assessment kapabilitas APIP oleh masing-masing Inspektorat
Kabupaten/Kota;
2) Mendorong penyusunan infrastruktur kapabilitas APIP oleh Inspektorat Kabupaten/
Kota secara bersama-sama/workshop dengan “SEmangat GOtong ROyong (SEGORO)”
mengacu pada hasil self assessment oleh masing-masing Inspektorat Kabupaten/Kota
dengan pendekatan ‘ATM (amati, tiru, dan modifikasi)”;
3) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan teknis substansi dengan pola PNBP di wilayah
kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah;
4) Melakukan pemantauan secara berkala dan sesuai kebutuhan melalui saluran komunikasi
yang ada;
5) Menyelenggarakan kegiatan workshop peningkatan kapabilitas APIP selain materi terkait
peningkatan kapabilitas APIP juga disampaikan materi terkait substansi;
6) Membentuk kelompok APIP yaitu wilayah timur dan wilayah barat sesuai existing leveling
kapabilitas APIP;
7) Melakukan pemantauan pada saat dan sebelum pelaksanaan workshop berikutnya yang
merupakan kelanjutan dari workshop sebelumnya.
IKU 3 Sasaran Program 6
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota Level 2
Indikator Kinerja Utama “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 2” diukur dengan
menghitung jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai kapabilitas level
2 dibandingkan jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP sebanyak
29 Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pada tahun 2017, dari 29 Kabupaten/Kota yang menjadi mitra BPKP, sebanyak 16 APIP
Kabupaten/Kota berada pada tingkat kapabilitas APIP level 2. Dengan demikian, realisasi
kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota level 2 adalah 55,17 % atau mencapai 100 % dari
target tahun 2017 sebesar 28%.
BAB III - Akuntabilitas Kinerja 67
NO PEMERINTAH DAERAH LEVEL APIP
1 Kabupaten Purbalingga 2 Dengan Catatan
2 Kabupaten Banjarnegara 2
3 Kabupaten Wonosobo 2
4 Kabupaten Sukoharjo 2
5 Kabupaten Sragen 2
6 Kabupaten Rembang 2
7 Kabupaten Demak 2 Dengan Catatan
8 Kabupaten Semarang 2
9 Kabupaten Kendal 2 Dengan Catatan
10 Kabupaten Batang 2
11 Kabupaten Pemalang 2 Dengan Catatan
12 Kabupaten Tegal 2
13 Kabupaten Brebes 2 Dengan Catatan
14 Kota Salatiga 2
15 Kota Semarang 2
16 Kota Tegal 2
Capaian kapabilitas APIP tahun 2017 sebanyak 16 Kabupaten/Kota, sebanyak 13 Kabupaten/
Kota merupakan peningkatan dari Level 1. 1 Kabupaten peningkatan dari Level 2 Dengan Catatan
menjadi Level 2 Penuh, sedangkan 2 Kabupaten masih tetap, belum ada peningkatan.
Peningkatan capaian level 2 tersebut merupakan hasil dari kegiatan workshop, bimbingan teknis,
dan konsultansi yang intensif dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
Dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2016, realisasi tahun 2017 menunjukkan kenaikan
sebesar 20,77%, dari tahun 2016 sebesar 34,40% menjadi 55,17% pada tahun 2017.
Kenaikan yang cukup signifikan tersebut dikarenakan adanya komitmen jajaran inspektorat
kabupaten/kota meningkatkan kapabilitas APIP dan dukungan kepala daerah kepada APIP.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan dalam
gambar 3.10 sebagai berikut:
Laporan Kinerja 201768 Laporan Kinerja 201768 Laporan Kinerja 201768
Realisasi tahun 2017 sebesar 55,17% jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 10%,
menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah mengarah pada pencapaian target tahun 2019.
IKU 4 Sasaran Program 6
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota Level 1
Indikator Kinerja Utama “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 1” diukur dengan
menghitung jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada pada tingkat kapabilitas
level 1 dibandingkan jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP.
Pada tahun 2017, dari 29 Kabupaten/Kota yang menjadi mitra BPKP, masih terdapat satu APIP
Kota Pekalongan yang masih berada pada tingkat kapabilitas APIP level 1. Dengan demikian,
realisasi kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota level 1 adalah sebesar 3,45% atau 189,86%
(dari target tahun 2017 sebesar 34%).
Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)” tahun 2017 dibandingkan
dengan tahun 2016 secara prosentase capaian mengalami penurunan dari realisasi tahun 2016
sebesar 58,60 menjadi 3,45% di tahun 2017, Hal tesebut menunjukkan kinerja yang baik yaitu
meningkatnya level kapabilitas APIP dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016
sebanyak 17 Inspektorat daerah berada pada level 1, sedangkan pada akhir tahun 2017 turun
menjadi 1 Inspektorat daerah.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode2015-2019 disajikan dalam
gambar 3.11 sebagai berikut:
Gambar 3.10
Perbandingan IKU 3 Sasaran Program 6
Dengan Target Tahun 2019
BAB III - Akuntabilitas Kinerja 69
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 5%, sedangkan realisasi tahun 2017 adalah
sebesar 3,45%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2017 telah sesuai dengan pencapaian
target tahun 2019.
Realisasi empat IKU dari sasaran program meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
didukung dengan dana sebesar Rp228.695.346,00 (yang terdiri atas realisasi dana DIPA sebesar
Rp102.064.662,00 atau sebesar 99,36% dari anggaran sebesar Rp102.726.000,00 dan dana Mitra
sebesar Rp126.630.684,00) serta SDM sebanyak 1.161 OH atau 65,01% dari rencana 1.786 OH.
Dari sisi penggunaan dana dan penggunaan sumber daya manusia (OH), keempat IKU sasaran
program meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda telah efisien. Efisiensi tersebut
disebabkan pola pembinaan PK APIP yang telah dilaksanakana dengan pendekatan workshop
yang melibatkan seluruh Inspektorat daerah. DIPA senilai di atas digunakan untuk membiayai
pembinaan sebanyak 19 Pemda tetapi dapat digunakan untuk pembinaan setara 90 kali (30 APIP
x 3 kali workshop).
Sasaran Program 7
Meningkatnya Kualitas Layanan
Dukungan Teknis Pengawasan
Target outcome di tahun 2017 adalah sebesar 7,00 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja outcome
ini menunjukkan tingkat kepuasan atas pelayanan ketatausahaan. IKU ini diukur dari tingkat
kepuasan terhadap layanan dukungan teknis pengawasan yang diberikan dari ketatausahaan.
Persepsi kepuasan terhadap suatu layanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika
keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan tersebut dapat terpenuhi. Pernyataan
Gambar 3.11
Perbandingan IKU 4 Sasaran Program 6
Dengan Target Tahun 2019
Laporan Kinerja 201770 Laporan Kinerja 201770 Laporan Kinerja 201770
kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan dengan
metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan terhadap layanan Bagian Ketatausahaan
dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai di
unit kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
Dari survei atas persepsi penerima layanan tahun 2017, capaian IKU atas layanan dukungan
teknis pengawasan sebesar 7,53 dari skala Likert 1-10 atau mencapai 107,58% dari target sebesar
7.
Faktor-faktor pendukung pencapaian target tersebut adalah kesiapan sistem informasi, kesiapan
sarana prasarana, kesiapan SDM Pelaksana dan peningkatan kompetensi SDM pengelola secara
berkesinambungan.
Persepsi kepuasan terhadap layanan Bagian Ketatausahaan, meliputi:
a) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Kepegawaian
b) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Keuangan
c) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Umum
Capaian IKU ini menyerap dana sebesar Rp40.451.819.011,00 atau 99,04% dari anggaran sebesar
Rp40.844.172.000,00 dan SDM sebanyak 6.259 OH atau 151,59% dari rencana sebanyak 4.129 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKU meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis pengawasan
telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar 107,58% lebih tinggi dibandingkan
dengan capaian pegguna dana sebesar 99,04%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU meningkatnya kualitas layanan dukungan
teknis pengawasan belum efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar 107,58% lebih
rendah dibandingan capaian OH sebesar 151,59%.
Untuk mendukung capaian sasaran meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis pengawasan
di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan output berupa laporan dukungan
manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2017 sebanyak 12 laporan
atau 100% dari target sebanyak 12 laporan.
BAB III - Akuntabilitas Kinerja 71
Anggaran Perwakilan BPKP Jawa Tengah tahun 2017 sebesar Rp43.303.064.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp42.872.991.227,00 atau 99,01%. Rincian per program dan per jenis belanja
dapat dilihat pada Tabel 3.4 .
Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program
No Uraian Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)Capaian
%
1 Program Layanan Dukungan Teknis Pengawasan
2.458.892.000,00 2.421.172.216,00 98,47
2 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
40.844.172.000,00 40.451.819.011,00 99,04
Jumlah 42.872.991.227,00 99,01
Dari tabel 3.4 menunjukkan realisasi anggaran untuk program Dukungan Manajemen
dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp40.451.819.011,00 dari rencana sebesar
Rp40.844.172.000,00, dan program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
sebesar Rp2.421.172.216,00 dari rencana sebesar Rp2.458.892.000,00.
Tabel 3.5
Angaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja
No Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)Capaian
%
1 Belanja Pegawai 37.421.400.000,00 37.107.885.148,00 99,16
2 Belanja Barang 5.881.664.000,00 5.756.106.079,00 97,87
Jumlah 42.872.991.227,00 99,01
Tabel 3.5 menunjukkan realisasi belanja pegawai sebesar Rp37.107.885.148,00 dari rencana
sebesar Rp37.421.400.000,00 dan realisasi barang sebesar Rp5.756.106.079,00 dari rencana
sebesar Rp5.881.664.000,00.
B. Realisasi
Keuangan
Laporan Kinerja 201774 Laporan Kinerja 201774 Laporan Kinerja 201774
Realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 tercermin dari pencapaian
sasaran Program sebagai berikut:
Tabel 4.1
Capaian Sasaran Program Tahun 2017
No. Sasaran Program Capaian (%)
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1.1 IKU 1 90,91
1.2 IKU 2 115,70
2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
2.1 IKU 1 97,01
2.2 IKU 2 142,86
2.3 IKU 3 166,67
2.4 IKU 4 142,86
2.5 IKU 5 -
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
3.1 IKU 1 200,00
4. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
4.1 IKU 1 166,67
5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
5.1 IKU 1 100,00
5.2 IKU 2 100,00
5.3 IKU 3 65,68
5.4 IKU 4 78,30
5.5 IKU 5 161,29
5.6 IKU 6 83,33
6. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
6.1 IKU 1 100,00
6.2 IKU 2 108,89
6.3 IKU 3 100,00
6.4 IKU 4 10,14
7. Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan Tata Usaha
7.1 IKU 1 107,58
Uraian ringkas hasil pengukuran 20 IKU tersebut pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan
keuangan negara/korporasi diukur berdasarkan 2 IKU, sebagai berikut :
a. “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan
program nasional” terealisasi sebesar 50% atau 90,91% dari target sebesar 55%.
b. “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola manajemen risiko dan pengendalian
intern pengelolaan korporasi” terealisasi sebesar 63,64% atau 115,70% dari target
sebesar 55%.
BAB IV - Penutup 75
2. Sasaran Program meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian diukur
berdasarkan 5 IKU, sebagai berikut:
a. “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan”
terealisasi sebesar 38,81% atau 97,01% dari target sebesar 40%.
b. “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH” terealisasi
sebesar 100% atau 142,86% dari target sebesar 70%.
c. “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/P/L/K”
terealisasi sebesar 100% atau 166,67% dari target sebesar 60%.
d. “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/P/L/K” terealisasi
sebesar 100% atau 142,86% dari target sebesar 70%.
e. “Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/P/L/K” tidak terealisasi.
3. Sasaran Program meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam
pencegahan korupsi dikur dengan IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan
FCP (termasuk FRA)” terealisasi sebesar 100 % atau 200% dari target sebesar 50%.
4. Sasaran Program meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
diukur dengan IKU “Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi
(KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” terealisasi sebesar
100% atau 166,67% dari target sebesar 60%.
5. Sasaran Program meningkatnya kualitas penerapan SPI Pemda/Korporasi diukur
berdasarkan 5 IKU, sebagai berikut
a. “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” terealisasi sebesar 100%% atau 100% dari
target sebesar 10,00%.
b. “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” terealisasi sebesar 45% atau
100% dari target sebesar 45%
c. “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)” terealisasi sebesar 13,79%
atau 65,68% dari target sebesar 21%.
d. “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)” terealisasi sebesar 41,38% atau
78,30% dari target 34%.
e. “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina”
terealisasi sebesar 87,10% atau 161,29% dari target sebesar 54%.
f. “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina” terealisasi
sebesar 50% atau 83,33% dari target sebesar 60%.
Laporan Kinerja 201776 Laporan Kinerja 201776 Laporan Kinerja 201776 Laporan Kinerja 201776
6. Sasaran Program Meningkatnya Kapabilitas Intern Pemda diukur berdasarkan 4 IKU sebagai
berikut :
a. “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” terealisasi sebesar 100% atau 100% dari
target sebesar 100%.
b. “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” terealisasi sebesar 41,38% atau
108,89% dari target sebesar 38%.
c. “Kapabiitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)” terealisasi sebesar 55,17% atau
100% dari target sebesar 28%.
d. “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)” terealisasi sebesar 3,45% atau
10,14% dari target sebesar 34%.
7. Sasaran Program Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan diukur berdasarkan
“Persepsi Kepuasan Layanan Ketatausahaan” dengan menggunakan skala Likert 1 -10,
dengan realisasi pada skala 7,5 atau 107,53% dari target pada skala 7.
Kendala pencapaian sasaran program dapat diidentifikasi sebagai berikut :
1. Kurangnya koordinasi dengan mitra kerja dalam percepatan tindak lanjut atas rekomendasi
yang telah disampaikan;
2. Belum dinyatakan secara jelas batas waktu penyampaian tindak lanjut ke Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Tengah
3. Kurangnya pemantauan terhadap rekomendasi terpilih yang terkait dengan perkin.
4. Belum dapat dilakukan re-assessment terhadap nilai maturitas yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
Langkah-langkah yang direncanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain:
1. Melakukan pengawalan terhadap penerapan GCG di BUMD;
2. Melakukan Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas SPIP menuju Level 3 penuh;
3. Mendorong Inspektorat Kabupaten/kota untuk melakukan penilaian mandiri maturitas
SPIP;
4. Melakukan QA terhadap penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah;
5. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan teknis substansi dengan pola PNBP di wilayah
kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah;
6. Melakukan pemantauan secara berkala dan sesuai kebutuhan melalui saluran komunikasi
yang ada.
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Jalan Raya Semarang - Kendal KM 12,Semarang 50186Telepon (024) 8662203 (Hunting), Faksimile(024) 8662201
E-mail:[email protected]