laporan kinerja 2019...laporan kinerja balai pelestarian cagar budaya sulawesi selatan tahun...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA 2019
Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Ujung Pandang No.1, Kompleks Fort Rotterdam, Makassar
ii
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i
DAFTAR ISI ....................................................................................................................... ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................................... iii
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................... 1
A. GAMBARAN UMUM .................................................................................. 1
B. DASAR HUKUM .......................................................................................... 5
C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI .................... 5
D. ISU-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN ................................................ 6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .............................................................................. 7
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ........................................................... 11
B. REALISASI ANGGARAN ........................................................................... 18
BAB IV. PENUTUP ......................................................................................................... 20
LAMPIRAN Dokumen Perjanjian Kinerja Dokumen Pengukuran Kinerja
DAFTAR ISI
iii
Laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019,
menyajikan pencapaian satu sasaran dengan 3 indikator kinerja sebagaimana diterapkan dalam
Perjanjian Kinerja tahun 2019, tingkat ketercapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada
BAB III.
Secara umum capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:
Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:
1. Kompetensi ASN BPCB Sulawesi Selatan masih minim, terutama dalam hal pengadaan
barang dan jasa sehingga hasil kerja tidak maksimal;
2. Kondisi geografis wilayah kerja yang luas;
3. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan teknis lapangan masih minim.
Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain :
1. Peningkatan kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan, Magang dan
diikutsertakan dalam kegiatan sesuai dengan jabatannya serta pengusulan pegawai menjadi
tenaga fungsional tertentu;
2. Melaksanakan kegiatan pendahuluan dalam rangka survey kondisi geografis di daerah
rencana kegiatan;
3. Mengadakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
0 0 13 13 11
6032 30
46 52107 9
15 14
0
50
100
2015 2016 2017 2018 2019
TRENDCAPAIANKINERJA
JumlahNaskahHasilKajianPelestarianCagarBudaya
Jumlahcagarbudayayangdilestarikan(termasukdidalamnyaCagarBudayayangDilindungi,dikembangkandandimanfaatkan)
JumlahEventInternalisasiCagarBudaya
IKHTISAREKSEKUTIF
90.23 %
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Balai Pelestarian Cagar Budaya sebagai salah satu unit pelaksana teknis di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki tugas fungsi
malaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di wilayah
kerjanya. Salah satunya yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya yang berkedudukan di Kota
Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah kerja Propinsi Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.
Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan maka
kehadiran Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan tidak terlepas dari upaya
penanganan kepurbakalaan di Indonesia yang dimulai sejak masa Penjajahan Belanda
dengan pembentukan suatu Komisi non pemerintah yang bernama “Commisie in
Nederlanddsch Indie Voor Oedheikundig Onderzoek Op Java en Madura“ Komisi ini
masih bersifat sementara dirintis pada tahun 1901 dipimpin oleh Dr. J.L.A Branders,
berkedudhukan di Jakarta dengan wilayah kerja Jawa dan Madura.Pada tahun 1910
kedudukan J.L.A Branders digantikan oleh Dr. N.J.Krom. Melihat kompleksnya masalah
kepurbakalaan di wilayah india Belanda sehingga N.J. Krom berusaha merintis
pembentukan lembaga purbakala secara resmi. Komisi sementara yang ada dianggap
tidak mampu lagi menangani masalah kepurbakalaan yang memelukan peneltiian,
pemeliharaan dan perlindungan secara kontinyu dan berkesinambungan. Komisi itu
menuntut penanganan kepurbakalaan yang didasari oleh ilmu tersendiri.
Usaha yang dirintis oleh N.J. Krom sejak tahun 1910 itu, berhasil dengan terbitnya
Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 62 tanggal 14 Juni 1913.Surat
keputusan ini menyatakan resmi didirikan suatu lembaga khusus menangani masalah
kepurbakalaan yang bernama “Oudheidkundige Dients in Nederlandsch Indie”. Lembaga
itu biasa disingkat O.D. Berdasarkan surat keputusan itulah, sampai sekarang diperingati
sebagai hari Purbakala di Indonesia.
Sejak berdirinya lembaga khusus keperbukalaan tahun 1913, penyelidikan dan
penelitian peninggalan purbakala di nusantara (wilayah Hindia Belanda waktu itu), mulai
dilaksanakan secara menyeluruh. Sasaran para ahli-ahlipurbakala masa itu, bukan saja di
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
2
wilayah Jawa dan Madura, akan tetapi meliputi wilayah Sumatra, Kalimantan dan bagian
Timur wilayah Hindia Belanda. Penyelidikan dan penelitian kepurbukalaan semakin
ditingkatkan pada periode-periode selanjutnya seperti pada masa Dr. F.D.K. Bosch dan
Dr. WT Stutterheim
Melihat semakin kompleks dan semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran
terhadap upaya perlindungan dan pemeliharaan kepurbakalaan, berupa penggalian-
penggalian dan pengerusakanpeninggalan-peninggalan purbakala, maka perlu didukung
oleh aturan sebagai payung hukum dalam penanganannya. Pada masa kepemimpinan Dr.
F.D.K. Bosch, beliau mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda agar dibentuk
suatu undang-undang mengenai kepurbakalaan. Upaya itu berhasil dengan terbitnya Surat
Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 13 Juni 1931 No.31 berupa
Monumenten Ordonantie (Staatsblad 1931 No. 238). Peraturan mengenai peninggalan
keperbukalaan ini berlangsung hingga tahun 1934 dengan terbitnya Monumenten
Ordonantie No.21 tahun 1934 (Staatsblad 1934 No. 515) sebagai perubahannya. Undang-
undang kepurbukalaan itulah yang menjadi dasar penelitian, pemeliharaan. Perlindungan
terhadap peninggalan-peninggalan kepurbukalaan di tanah air sampai pada tahun 1992.
Pada tahun 1992 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu Undang-
Undang yang mengatur tentang Benda Cagar Budaya, yaitu Undang-Undang No. 5 tahun
1992. Undang-Undang itu lahir karena Monumenten Ordonantie No. 19 tahun 1931
(Staatsblad 1931 No. 238 ) dan perubahannya Monumenten Ordonantie No. 21 tahun
1934 (Staatsblad tahun 1934 No. 515) dianggap tidak sesuai lagi dengan upaya
perlindungan, pemeliharaan, dan pelestarian benda cagar budaya. Undang-Undang No. 5
tahun 1992, tersebut merupakan produk hukum di bidang keperbukalan yang disusun
oleh Bangsa Indonesia.
Sejak masa penyerahan kedaulatan pada tahun 1949/1950 dari pemerintah Belanda
kepada Indonesia yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Jawatan
Barang-barang purbakala di ubah. Menjadi Jawatan Purbakala Republik Indonesia
selanjutnya pada tahun 1951 Jawatan Purbakala diubah lagi menjadi Dinas Purbakala
yang secara administratif berada dibawah naungan jawatan Kebudayaan Departemen
Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (P.P.dan K.).
Pada tahun 1956, Dinas Purbakala diubah lagi menjadi Lembaga Purbakala dan
Peninggalan Nasional (LPPN), selanjutnya pada tahun 1973 LPPN yang berada dibawah
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
3
naungan Direktorat ‘ Jenderal Kebudayaan Departemen P dan K hanya terdiri dari kantor
cabang PrambananJawa Tengah, Mojokerto Jawa Timur, Gianyar Bali dan Ujung
Pandang Sulawesi. Mengenai Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional di Sulawesi
Selatan. Pada awalnya disebut LPPN Cabang IV Ujung Pandang. LPPN Cabang IV
Ujung Pandang masa itu, wilayah kerjanya meliputi seluruh Sulawesi. LPPN Cabang IV
itu dibentuk pada tanggal 20 Maret 1971.
Pada awal pembentukan LPPN Cabang IV Ujung Pandang, berada dibawah
pengawasan Asisten Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Sulawesi Selatan. Dengan struktur seperti itu, penanganan pelestarian peninggalan
purbakala belum dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. LPPN Cabang IV
Sulawesi yang berkedudukan di Ujung Pandang. Pertama kali dipimpin oleh Drs,
Hadimulyono. Pengangkatan itu, berdasarkan Surat keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia No. 335/C/2/1973 tanggal 23 Januari 1973. Bersamaan
dengan pembentukan LPPN Cabang IV, dibentuk pula 3 (tiga) buah LPPN lainnya.
Masing-masing LPPN Cabang I Prambanan Jogyakarta, LPPN Cabang II Gianyar Bali
dan LPPN Cabang III Mojokerto Jawa Timur.
Berdasarkan Keputusan Presiden tentang perubahan struktur departemen-
departemen, No. 44/45 tahun 1974, maka Menteri P dan K menindak lanjuti dengan Surat
Keputusan No. 079/0/75 dan No.094/0/75 tentang pembagian Lembaga Purbakala dan
Peninggalan Nasional menjadi dua yakni; Pertama, Pusat Penelitian Purbakala dan
Peninggalan Nasional yang sekarang bernama Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
Untuk cabang-cabang di daerah diberi nama Balai Arkeologi. Kedua, Direktorat Sejarah
dan Purbakala, pada tingkat daerah sekarang disebut Suaka Peninggalan Sejarah dan
Purbakala kedua lembaga diatas berada dibawah naungan Direktorat Jederal Kebudayaan
Departemen P dan K.
Perubahan bentuk organisasi LPPN menjadi Suaka Peninggalan Sejarah dan
Purbakala, dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 079/0/I/1975 tanggal April 1975. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, LPPN
Cabang IV Ujung Pandang dengan wilayah kerja Sulawesi, berubah menjadi Suaka
Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, sampai
tahun 2002. Pada tahun 2002 Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala diubah namanya,
menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, dengan wilayah kerja
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
4
Propinsi Sulawesi Selatan, Tenggara dan Sulawesi Tengah. Lembaga Purbakala sampai
tahun 2012 tersebut, dipindahkan kedudukannya dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
Pada tahun 2008 wilayah kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar,
yakni meliputi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara,
berubah dengan dibentuknya Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo, yang
wilayah kerjanya meliputi Propinsi Gorontalo,Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.
Sejak itu juga wilayah kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, meliputi
Sulawesi Selatan, Tenggara dan Sulawesi Barat.
Pada tahun 2012, kembali berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan No. 1 Tahun 2012 sekaligus diubah namanya
menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar dengan wilayah kerja meliputi
Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, dengan tetap
berkantor di kompleks Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam) Makassar sejak
pembentukannya 1973. Dan sejak tahun 2015 berdasarkan Permendikbud Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya nomor 30, maka Balai
Pelestarian Cagar Budaya Makassar berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya
Sulawesi Selatan dan sejak Januari 2016 dipimpin oleh Drs Laode Muhammad Aksa,
M.Hum. dengan Jumlah SDM Sebanyak 365 Pegawai.
Cagar Budaya yang menjadi fokus utama dalam kegiatan Pelestarian yang
dilaksanakan oleh satker Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, hingga saat
ini yang berupa struktur, bangunan dan situs dapat dilihat pada tabel berikut:
No Wilayah Kerja/ Provinsi Jumlah Cagar Budaya
1 Sulawesi Selatan 821 Cagar Budaya
2 Sulawesi Barat 78 Cagar Budaya
3 Sulawesi Tenggara 197 Cagar Budaya
Total cagar budaya selain benda cagar budaya sebanyak 1.096 Cagar Budaya, Sedangkan
Cagar budaya berupa benda yang terdaftar berjumlah 2.222 Benda Cagar Budaya yang
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
5
terdiri atas arca, batu landasan, jirat, keramik, keranjang, lesung, lumping, nisan, patung,
peti mati, tembaga dan mummi.
B. Dasar Hukum
Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain adalah :
1. Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
4. PemenPAN danRB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Permendikbud Nomor 9 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Kemendikbud.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 31 tahun 2016 tentang Rincian
Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya.
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi
Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Balai Pelestarian
Cagar Budaya mempunyai tugas “melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya yang berada di wilayah
kerjanya”. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPCB menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:
a. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar
budaya;
b. Pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
c. Pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
d. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
6
e. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
f. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
g. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan diduga cagar budaya;
h. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan BPCB
D. Isu Strategis/Permasalahan Utama
Beberapa permasalahan/isu Strategis yang menjadi perhatian antara lain:
1. Belum terbentuknya secara menyeluruh opini pelestarian dan apresiasi terhadap cagar
budaya dari masyarakat, termasuk kalangan pemerintah di daerah;
2. Data inventarisasi cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang belum
tersinkronisasi dengan data inventaris Balai Pelestarian Cagar Budaya;
3. Cagar budaya yang belum dilengkapi dengan bukti status hukum (belum ditetapkan
sebagai cagar budaya).
4. Usaha-usaha pemeliharaan yang telah dilakukan belum mampu menjangkau seluruh
objek cagar budaya yang berada di wilayah kerja Satker.
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
7
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Penentuan Visi dan Misi dalam suatu perencanaan sama halnya dalam membangun
rumah yang kokoh harus didasari dengan pondasi yang kuat. Visi dan Misi adalah suatu
konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan
untuk mencapai suatu tujuan.
Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin
dicapai oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang. Sementara misi adalah pernyataan
tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Dalam hal
ini, BPCB Sulawesi Selatan, memiliki visi dan misi sebagai berikut:
2.1. Visi
Lestarinya cagar budaya, baikm di darat maupun di bawah air untuk mewujudkan rasa
bangga dan bermanfaat bagi sejarah kebudayaan, ilmu pengetahuan dan ekonomi, dapat
dimaknai bahwa cagar budaya yang berada baik di darat maupun di bawah air dapat
memberikan nilai lebih dan nilai manfaat melalui kegiatan pelindungan memberikan
kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memberikan dampak
ekonomi yang berakibat meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
2.2. Misi
KODE MISI
M1 Mendokumentir, melindungi dan memelihara seluruh cagar budaya di wilayah kerja
M2 Memberikan informasi yang bermutu tentang cagar budaya kepada masyarakat.
M3 Meningkatkan pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk berbagai kepentingan
“Lestarinya cagar budaya, baik di darat maupun di bawah air untuk
mewujudkan rasa bangga dan bermanfaat bagi sejarah, kebudayaan, ilmu
pengetahuan dan ekonomi”
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
8
Misi Rencana Strategis BPCB Sulawesi Selatan 2015 – 2019, dimaknai sebagai
berikut:
1. Mendokumentir, melindungi dan memelihara seluruh cagar budaya di wilayah kerja
adalah melaksanakan kegiatan Pendokumentasian seluruh cagar budaya dan yang
diduga cagar budaya yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara dan Sulawesi Barat, melalui kegiatan-kegiatan pelestarian cagar budaya.
2. Memberikan informasi yang bermutu tentang cagar budaya kepada masyarakat adalah
mengoptimalkan kegiatan publikasi melalui event-event dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan, serta membuka pelayanan terkait kebutuhan data-data cagar
budaya, serta membina kerjasama dengan komunitas-komunitas pencinta cagar budaya
serta pemerintah daerah.
3. Meningkatkan pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
untuk berbagai kepentingan adalah dengan memberi pelayanan pada seluruh
pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan wawasan dan pengetahuan terkait
cagar budaya melalui pemberian izin-izin kegiatan di lokasi cagar budaya yang ada di
wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.
2.3. Tujuan Strategis
Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan
ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya misi. Tujuan strategis Balai
Pelestarian Cagar Budaya Sualwesi Selatan tahun 2015-2019 adalah :
KODE TUJUAN STRATEGIS
T1 Lestarinya cagar budaya yang kondusif untuk kepentingan bersama demi
memperkokoh persatuan bangsa
Tujuan strategis ini merupakan penjabaran dari apa yang tercantum dalam visi
lestarinya cagar budaya untuk mewujudkan rasa bangga dan bermanfaat bagi sejarah
kebudayaan, ilmu pengetahuan dan ekonomi, yang bermakna, cagar budaya merupakan
kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia
yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan,
dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
9
2.4. Sasaran Strategis
Mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kebudayaan di
bidang cagar budaya, maka diperlukan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi
yang akan dicapai, selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang
akan di capai pada masa depan (tahun 2019). Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian
tujuan strategis adalah sebagai berikut:
KODE Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis SS1 Pelindungan,
Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya
Jumlah Event Internalisasi Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (termasuk didalamnya Cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan) Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya
Sasaran strategis ini berorientasi pada kegiatan yang berwujud pada pelestarian cagar
budaya. Pengukuran ketercapaian sasaran strategis ini diantaranya melalui event
internalisasi, pelestarian dan penyusunan naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya.
Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi
Selatan menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja
tahun 2019.
Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Balai pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
Tahun 2019
Sasaran Srategis
Indikator Kinerja Output
Target Kinerja
Anggaran Semula
Anggaran Menjadi
Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya
Event Internalisasi Cagar Budaya / jumlah Event Internalisasi Cagar Budaya
11 Event 1.110.952.000 1.110.952.000
Naskah Pelestarian Cagar Budaya / Jumlah Naskah Pelestarian Cagar Budaya
14 Naskah 986.460.000 986.460.000
Cagar Budaya Yang Dilestarikan/ Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan
52 Cagar Budaya
16.986.144.000 15.930.876.000
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
10
Jumlah Alokasi Anggaran Program Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2019, Sebesar Rp.46.860.880.000,- (Empat puluh enam milyar delapan
ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dalam perjalanan
pelaksanaan anggaran, terjadi revisi pengurangan pagu anggaran Selama kurun waktu
tahun 2019, yang menyebabkan pagu menjadi Rp. 45.883.756.000,- (Empat puluh lima
milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)
namun tidak mengubah target kinerja Satuan Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya
Sulawesi Selatan tahun 2019.
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
Sesuai perjanjian kinerja tahun 2019, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi
Selatan menetapkan 1 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja untuk dicapai sebagai
bagian tugas fungsinya. Berikut tingkat ketercapaian satu sasaran strategis BPCB
Sulawesi Selatan kurun waktu 2019.
Sasaran : Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya
Meningkatnya kualitas pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya
yang berada di wilayah provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat
yang sampai akhir tahun 2019 jumlah situs yang ada dalam pantauan BPCB Sulawesi
Selatan berjumlah 1096 Situs cagar budaya yang tidak bergerak dan 2.222 buah cagar
budaya yang bergerak ( berupa benda).
INDIKATOR KINERJA Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Event Internalisasi Cagar Budaya
1025 Peserta
1100 Peserta
13 Event 13 event 11 Event
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk didalamnya Cagar Budaya yang Di lindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)
60 Cagar Budaya
32 Cagar Budaya
30 Cagar Budaya
46 Cagar Budaya
52 Cagar Budaya
Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya
10 Naskah
7 Dokumen
9 Naskah
15 Naskah
14 Naskah
0 0 13 13 11
6032 30
46 52107 9
15 14
0
50
100
2015 2016 2017 2018 2019
TRENDCAPAIANKINERJA
JumlahNaskahHasilKajianPelestarianCagarBudaya
Jumlahcagarbudayayangdilestarikan(termasukdidalamnyaCagarBudayayangDilindungi,dikembangkandandimanfaatkan)
JumlahEventInternalisasiCagarBudaya
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
12
Dari gambaran tabel ini menunjukkan bahwa sasaran Pelindungan,
Pengembangan dan Pemanfaatan cagar budaya terdiri dari 3 indikator kinerja yang
menjadi konsentrasi dalam hal pencapaian tugas dan fungsi satker, pada
perkembangannua salah satu indikator yang mengalami perubahan satuan kinerja
yaitu pada indikator kinerja Event Internalisasi Cagar Budaya terjadi perubahan
satuan yang sebelumnya peserta menjadi event..
IKK.1 Jumlah Event internalisasi cagar budaya
Dari tiga tahun terakhir, pada akhir renstra yaitu tahun 2019, jumlah kegiatan
event internalisasi cagar budaya dapat dilaksanakan sebanyak 11 event, hal ini jauh
dari target renstra di tahun 2019, yaitu 15 event, sehingga capaian realisasi terhadap
target akhir renstra tahun 2019 sebesar 73.33%.
Realisasi Tahun 2019 Target Akhir
Renstra
% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir
Renstra 2019
2018 Target Realisasi % 2019 2019
13 11 11 100 15 73.33
Ketercapaian kinerja indikator ini dikarenakan karena dukungan
program/kegiatan sebagai berikut :
1. Pameran Cagar budaya
2. Publikasi Cagar Buday via Bioskop Keliling dan
3. Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya
0 0
13 1311
0
10
20
2015 2016 2017 2018 2019
TRENDCAPAIANKINERJAEVENTINTERNALISASICAGARBUDAYA
JumlahEventInternalisasiCagarBudaya
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
13
Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian
target antara lain:
1. Faktor lokasi kegiatan memerlukan tempat yang representatif untuk dapat
melakukan kegiatan sehingga penyampaian bahan dan data terkait cagar budaya
dapat tersampaikan secara baik dan utuh
2. Faktor waktu pelaksanaan yang memerlukan persiapan yang matang.
3. Factor sarana dan prasarana yang pada saat kegiatan masih perlu pengadaan
lebih lanjut
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat
tercapai antara lain:
1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak yang berwenang terkait
lokasi kegiatan
2. Terkait waktu pelaksanaan dengan cara menyusun ulang langkah-langkah
pelaksanaan kegiatan
3. Terkait sarana dan prasarana melaksankan koordinasi dengan urusan umum serta
mencari sumber referensi terkait sarana dan prasarana yang akan dipakai dalam
pelaksanaan kegiatan.
Adapun dokumentasi-dokumentasi kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja
kegiatan ini adalah sebagai berikut:
Kegiatan rapat-rapat persiapan
pelaksanaan kegiatan pameran dalam
rangka menyambut Hardiknas, rapat
yang dihadiri seluruh satker di bawah
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang berlokasi di
Provinsi Sulawesi Selatan, Khususnya
Makassar.
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
14
Pelaksanaan event ini dihadiri oleh oleh
Inspektur Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Bapak
Prof. DR. H. Muchlis, R. Luddin, MA
sekaligus membuka kegiatan. Kegiatan
ini diharapkan dapat menumbuhkan
nilai-nilai karakter yang baik dari
sejarah masa lalu melalui benda-benda cagar budaya yang masih lestari hingga saat
ini.
IKK.2 Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan
Realisasi Tahun 2019 Target Akhir
Renstra
% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir
Renstra 2019
2018 Target Realisasi % 2019 2019
46 52 52 100 46 113.04
Ketercapaian kinerja indikator ini dikarenakan karena dukungan kegiatan
sebagai berikut :
1. Penyelamatan Cagar Budaya
2. Pengamanan Cagar Budaya
3. Pemeliharaan Cagar Budaya
4. Revitalisasi Cagar Budaya dan
5. Monitoring Cagar Budaya
6032 30 46 52
0
50
100
2015 2016 2017 2018 2019
TRENDCAPAIANKINERJACAGARBUDAYAYANGDILESTARIKAN
Jumlahcagarbudayayangdilestarikan(termasukdidalamnyaCagarBudayayangDilindungi,dikembangkandandimanfaatkan)
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
15
Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian
target antara lain:
1. Faktor waktu pelaksanaan yang memerlukan persiapan yang matang
dikarenakan membutuhkan banyak sumber daya manusia, namun untuk satker
BPCB Sulawesi Selatan yang memiliki SDM yang mumpuni masih sedikit,
sehingga pelaksanaan kegiatan memerlukan pengaturan jadwal kegiatan yang
baik sehingga pelaksana kegiatan dapat mengikuti kegiatan yang memang
mampu dan menguasai kegiatan tersebut.
2. Faktor sarana dan prasarana yang pada saat kegiatan masih minim hal ini
dikarenakan pengadaan saran dan prasaran terlambat di adakan yaitu mendekati
akhir tahun anggaran
3. Adanya proses pelelangan yang mengalami kendala dikarenakan waktu
pelelangan yang sudah menjelang akhir tahun serta adanya paket pelelangan
yang mana penawaran yang masuk tidak sesuai dengan spesifikai pekerjaan
sehingga terjadi gagal lelang.
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat
tercapai antara lain:
1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Atasan langsung dengan
pegawai atau personil yang mampu melaksanakan kegiatan, dengan cara
mengatur jadwal kegiatan bersama-sama
2. Dikarenakan proses pengadaan yang terlambat maka dilaksanakan dengan
penyewaan sarana dan prasaran pendukung dalam proses kegiatan yang akan
dilaksanakan
3. Terkait adanya proses lelang yang gagal lelang, maka dilakukan evaluasi, dan
melaksanakan pengurangan pagu anggaran satker dan diserahkan ke Unit Eselon
I untuk dipergunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Adapun beberapa dokumentasi-dokumentasi kegiatan dalam pencapaian
indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:
Kegiatan Pembersihan secara mekanis, dengan
mengolesi bahan anti rayap di Situs Rumah Adat
Malige, Kota Bau-bau Provinsi Sualwesi Tenggara
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
16
Penyelamatan Cagar Budaya dengan
melaksanakan kegiatan pemagaran situs
cagar budaya di Kompleks Makam Raja-
raja Lamuru, Kab Bone Provinsi
Sulawesi Selatan. Salah satu bentuk
kegiatan pelestarian cagar budaya
melalui pengamanan cagar budaya, yang
diharapkan mampu menjaga dan meminimalisir pengrusakan-pengrusakan yang ada
di dalam situs cagar budaya.
IKK.3 Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya.
Realisasi Tahun 2019 Target Akhir
Renstra
% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir
Renstra 2019
2018 Target Realisasi % 2019 2019
15 14 14 100 10 140.00
Ketercapaian kinerja indikator ini dikarenakan karena dukungan kegiatan
sebagai berikut :
1. Penyusunan Bahan Publikasi Cagar Budaya
2. Kajian Pelestarian Cagar Budaya dan
3. Pendokumentasian Cagar Budaya
Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian
target antara lain:
1. Faktor waktu pelaksanaan yang memerlukan persiapan yang panjang terutama
pada penyusunan bahan publikasi cagar budaya, yang membutuhkan masukan
10 7 915 14
0
10
20
2015 2016 2017 2018 2019
TRENDCAPAIANKINERJANASKAHHASILKAJIANPELESTARIANCAGARBUDAYA
JumlahNaskahHasilKajianPelestarianCagarBudaya
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
17
dari para penulis artikel, serta jangka waktu dalam proses pengolahan data-data
yang diperoleh di lapangan, yang memerlukan analisa-analisa data.
2. Faktor Sumber daya manusia yang dimiliki masih terbatas terutama para
pengkaji untuk melaksanakan analisis data.
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat
tercapai antara lain:
1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Atasan langsung terkait jadwal
tahapan pelaksanaan kegiatan dan melakukan langkah strategis yang bisa
diambil agar bekerja lebih fokus.
2. Menggunakan personil atau sumber daya manusia yang dianggap mampu untuk
membantu dalam penyelesaian kajian atau analisis data lapangan.
Adapun beberapa dokumentasi-dokumentasi kegiatan dalam pencapaian
indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:
Foto penggunaan alat untuk mengukur arah angin. dan alat untuk mengukur
kecepatan angina, sebagai bahan atau data untuk dilakukan analisis, dengan kegiatan
pengambilan data ini diharapkan dapat menghasilkan hasil kajian dalam rangka
pelestarian cagar budaya yang akurat dan bermanfaat.
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
18
Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan
pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase
pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi
realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.
Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir
Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam
kondisi Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
baik, maka digunakan rumus :
Rencana Tingkat Capaian = Persentase Pencapaian x100%
Rencana
B. Realisasi Anggaran
Pagu anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan tahun 2019
sebesar Rp 46.860.880.000.- yang merupakan pagu awal, sedangkan pagu Revisi sebesar
Rp. 45.883.756.000,-. Dari pagu anggaran tersebut berhasil di realisasikan sebesar
Rp. 41.400.395.128,- dengan persentase daya serap sebesar 90,23 %. Realisasi anggaran
tersebut tidak memenuhi target yang direncanakan sebesar 95.73%.
Pagu sebesar tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian satu sasaran dengan
tiga indikator kinerja, Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing
indikator kinerja
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran Realisasi
% Daya Serap
Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya
Jumlah Event Internalisasi Cagar Budaya
1,110,952,000 1,073,100,480 96,59%
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk didalamnya Cagar Budaya yang Di lindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)
15,930,876,000 11,700,702,141 73,45%
Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya
986,460,000 952,207,848 96.53%
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
19
Efisiensi Anggaran
Pada tahun 2019, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, berhasil
melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp.4.483.360.872,- atau sekitar 9,77 %
(sumber: monev.anggaran.kemenkeu.go.id/), hasil efisiensi tersebut diperoleh dari sisa
Belanja Pegawai, Barang dan Modal.
Lakip.2019.BPCBSulawesiSelatan
20
BAB IV PENUTUP
Selama tahun 2019, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.
Capaian Indikator Kinerja Capaian Kinerja Keuangan
Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:
1. Kompetensi ASN BPCB Sulawesi Selatan masih minim, terutama dalam hal pengadaan
barang dan jasa sehingga hasil kerja tidak maksimal;
2. Kondisi geografis wilayah kerja yang luas;
3. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan teknis lapangan masih minim.
Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke
depan antara lain :
1. Peningkatan kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan, Magang dan
diikutsertakan dalam kegiatan sesuai dengan jabatannya serta pengusulan pegawai
menjadi tenaga fungsional tertentu;
2. Melaksanakan kegiatan pendahuluan terutama studi pustaka dalam rangka survey kondisi
geografis di lokus rencana kegiatan;
3. Mengadakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan kegiatan di awal tahun
anggaran.
0
10
20
30
40
50
60
11Event
52 CagarBudaya
14Naskah
Capaian201945.883.756.000
41.400.395.128
PAGU REALISASI
90,23%
Lampiran-Lampiran
a. Dokumen Pengukuran Kinerja 2019 b. Dokumen Perjanjian Kinerja 2019
Unit Kerja : Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi SelatanTahun : 2019
% Anggaran %
(1) (2) (3) (3) (4) (4) (6) (7) (8)Jumlah Event Internalisasi Cagar Budaya
11 Event 11 Event 1,110,952,000 1,110,952,000 11 Event 100.00% 1,073,100,480 96.59%
5181.005 . Event Pelestarian Cagar Budaya
11 Event 11 Event 1,110,952,000 1,110,952,000 11 Event 100.00% 1,073,100,480 96.59%
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk didalamnya Cagar Budaya yang Di lindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)
52 Cagar Budaya
52 Cagar Budaya
16,986,144,000 15,930,876,000 52 Cagar Budaya
100.00% 11,700,702,141 73.45%
5181.015 . Cagar Budaya Yang Dilestarikan
52 Cagar Budaya
52 Cagar Budaya
16,986,144,000 15,930,876,000 52 Cagar Budaya
100.00% 11,700,702,141 73.45%
Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya
14 Naskah 14 Naskah 986,460,000 986,460,000 14 Naskah 100.00% 952,207,848 96.53%
5181.006 . Naskah Pelestarian Cagar Budaya
14 Naskah 14 Naskah 986,460,000 986,460,000 14 Naskah 100.00% 952,207,848 96.53%
Target
(5)
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya
Sasaran Strategis Indikator Kineerja Target MenjadiAnggaran Menjadi
RealisasiAnggaran Semula
Target Semula
Perjanjian KinerjaTahun 2019 Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
Dengan Direktur Jenderal Kebudayaan
A. TUGAS Melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.
B. FUNGSI DAN TARGET CAPAIAN 2019 P Pit' d P II p· I I I I P bk I - - - -
Sasaran lndikator Taq~ct
Fungsi Sratcgis
Kincrja Kincrja Angganm Output
1. Pelaksanaan penyelamatan Pelindungan, Event 11 Event 1.110.952.000 dan pengamanan cagar Dengembangan Intemalisasi budaya dan yang diduga [Jan Cagar cagar budaya; Demanfaatan Budaya /
2. Pelaksanaan zonasi cagar cagar budaya jumlah Event budaya dan yang diduga Intemalisasi cagar budaya; Cagar
3. Pelaksanaan pemeliharaan Buda ya dan pemugaran cagar budaya Naskah 14 986.460.000 dan yang diduga cagar Pelestarian Naskah budaya; Cagar
4. Pelaksanaan pengembangan Budaya / cagar budaya dan yang Jumlah diduga cagar budaya; Naskah
5. Pelaksanaan pemanfaatan Pelestarian cagar budaya dan yang Cagar diduga cagar budaya; Buda ya
6. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; Cagar 52 16.986.144.000
7. Pelaksanaan kemitraan di Budaya Yang Cagar bidang pelestarian cagar Dilestarikan/ Buda ya budaya dan yang diduga Jumlah Cagar cagar budaya; Budaya yang
8. Pelaksanaan urusan Dilestarikan ketatausahaan BPCB.
Komponen
penyerapan Kumulatif (000)
Penyerapan Per
bulan (000)
%Kumulatif
Jumlah Alokasi anggaran program Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 46.860.880.000,- (Empat puluh enam milyar delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
C. Rencana Penyerapan Anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan.
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Jan Feb
Rencana Penyerapan Anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi
Se Iatan
Mar
Tahun 2019
59. 47 .
7,000,000,000
6,.,900,000,000 91 29% 95.737o
69., 77.819% 83.313% . ::~~~:~~~::~ 3,000,000,000
I 2,000,000,000
1,000,000,000
- Penyerapan Per bulan ......, Persentase Kumulatif
Apr Mei Jun Jul A gust Sept Okt Nop Des
1,638,958 3,948,247 7,048,552 12,845,374 17,103,320 22 ,471 ,026 27 ,975,570 32,452,080 36,499,674 39,048,197 42,779,3 18 44,860,871
1,638,958 2,309,289 3, !00,305 5,796,822 4,257,946 5,367,706 5,504,544 4,476,510 4,047,594 2,548,523 3,731,12 1 2,08 1,553
3.50% 8.43% 15.04% 27.41% 36.50% 47 .95% 59.70% 69.25% 77.89% 83.33% 91.29%
EVALUASI Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan berlaku
Jakarta, Februari 2019
Direktur Jenderal Kebudayaan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Se tan
Hilmar Farid
95.73%