laporan kinerja 2017 - bsn · pernyataan hasil reviu laporan kinerja bsn 2017 vii ringkasan...
TRANSCRIPT
LLAPORAN KINERJA 2017BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Badan Standardisasi Nasional
Gedung BPPT I Lt 9 - 14Jl. MH. Thamrin No.8,
Kebon Sirih, Jakarta PusatTelp +62 21 - 3927422 Fax +62 21 3927527
bsn_sni www.bsn.go.id Badan Standardisasi Nasional
i
LAPORAN KINERJA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TAHUN 2017
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
2018
ii
DAFTAR ISI
Halaman Judul
i
Daftar Isi ii
Nilai-Nilai BSN iv
Kata Pengantar v
Pernyataan Hasil Reviu Laporan Kinerja BSN 2017 vii
Ringkasan Eksekutif viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 2
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 3
C. Mandat dan Peran Strategis 7
D. Sistematika Laporan 9
BAB II STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
A. Kondisi Umum 11
B. Tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 14
C. Arah Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 15
D. Arah Kebijakan Nasional 17
BAB III PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis 19
B. Rencana Kerja dan Anggaran 25
C. Perjanjian Kinerja 26
iii
D. Pengukuran Kinerja 27
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kinerja Utama 34
B. Realisasi Anggaran 82
BAB V PENUTUP
Penutup 86
Lampiran:
1) Perjanjian Kinerja
iv
NILAI-NILAI BSN
1. INTEGRITAS
Kemampuan untuk mewujudkan hal
yang telah disanggupi karena SDM
BSN menyadari bahwa kelangsungan
hidup jangka panjang BSN
ditentukan oleh kemampuan
personelnya dalam
mewujudkan apa saja
yang mereka
sanggupi bagi
berbagai
pemangku
kepentingan.
2. KEJUJURAN
Kemampuan untuk
mengatakan sesuatu
sebagaimana
adanya karena
kejujuran merupakan
fondasi dalam
menjalankan bisnis di bidang
penyediaan informasi (trustworthy
healing information) pada era
teknologi informasi ini.
3. KECEPATAN
Kemampuan untuk merespon dengan
cepat setiap perubahan karena
kecepatan menjadi faktor penentu
kelangsungan hidup dan
pertumbuhan institusi.
4. KETERBUKAAN
Kemampuan untuk menerima hal baru
dan/atau yang berbeda karena
lingkungan kompetitif menuntut
personel BSN untuk melakukan
improvement berkelanjutan
terhadap proses yang
digunakan untuk
menyediakan
layanan bagi
customer.
Keterbukaan
atas hal yang
baru merupakan
prasyarat untuk
melakukan
improvement
berkelanjutan.
5. TEAMWORK
Kemampuan untuk
mencapai tujuan bersama melalui
kerjasama karena masing-masing SDM
BSN menyadari sebagai makhluk sosial
akan mampu mewujudkan karya-
karya besar melalui kerjasama.
v
KATA PENGANTAR
Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya M.Sc
Kepala Badan Standardisasi Nasional
Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah
SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan
Kinerja Badan Standardisasi Nasional Tahun 2017 dapat disusun dengan baik.
Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja
pencapaian visi dan misi BSN pada Tahun Anggaran 2017.
Laporan Kinerja BSN Tahun 2017 ini merupakan laporan akuntabilitas
tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015-2019 yang menggambarkan sejumlah capaian kinerja
tahun 2017 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan tahun
2017 beserta analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya diambil sebagai
langkah demi mewujudkan visi BSN yaitu “Terwujudnya infrastruktur mutu
nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup
bangsa” terutama untuk melindungi pasar domestik, memperkuat penetrasi
produk nasional terhadap pasar di luar negeri, serta mampu menjamin
keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.
Penyusunan Laporan Kinerja BSN mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan
vi
vii
viii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2017
menjabarkan capaian 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) yang diukur dengan 21
(dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU).
Pada tahun 2017, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja BSN
sebesar 99,63% dari 21 (dua puluh satu) IKU. Sebanyak 13 (tiga belas) IKU
capaiannya telah mencapai target dan 8 (delapan) IKU lainnya masih di
bawah target. Delapan IKU yang belum mencapai target tersebut adalah
Persentase pertumbuhan ekspor Produk Unggulan Nasional yang telah ber-SNI;
Persentase pertumbuhan industri/organisasi yang menerapkan SNI; Persentase
produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI; Tingkat persepsi
masyarakat terhadap produk ber-SNI; Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN; Nilai kepatuhan layanan publik; dan
Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang SPK.
Dari delapan IKU yang belum mencapai target tersebut, terdapat 3
(tiga) IKU yang sampai Laporan Kinerja ini disusun belum dapat dinilai
ketercapaiannya pada tahun 2017 dikarenaka nilai dari KemenPANRB dan
Ombudsman belum keluar. Capaian yang dilaporkan untuk ketiga IKU ini
adalah capaian tahun 2016. Ketiga IKU tersebut yaitu Tingkat pelaksanaan
Reformasi Birokrasi; Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN; dan Nilai
kepatuhan layanan publik.
Berikut disajikan tabel capaian IKU BSN tahun 2017 menurut Sasaran
Strategis:
No. Sasaran Strategis
IKU Target Realisasi % Capaian
Stakeholder Perspective
1. Terwujudnya daya saing produk berstandar
Persentase pertumbuhan ekspor Produk Unggulan Nasional yang telah ber-SNI
5% 2% 40%
Persentase pertumbuhan penjualan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri
5% 5,2% 104%
Rata-rata capaian SS 1 72%
ix
No. Sasaran Strategis
IKU Target Realisasi % Capaian
Customer Perspective
2. Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan
Persentase pertumbuhan Produk Unggulan Nasional yang telah ber-SNI
10% 13,6% 136% (toleransi 120%)
Persentase produk ber-SNI di pasar retail
3% 25% 833,3%
(toleransi 120%)
Persentase pertumbuhan industri/organisasi yang menerapkan SNI
5% 2,56% 51,2%
Pertumbuhan jumlah industri yang memperoleh edukasi (pembinaan) penerapan SNI
1000 industri
1315 Industri
131,5% (toleransi 120%)
Rata-rata capaian SS 2
102,8%
Internal Process Perspective
3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI
Persentase SNI yang dimanfaatkan
20% 35% 175% (toleransi 120%)
Jumlah SNI yang ditetapkan 500 SNI 539 SNI 107,8%
Rata-rata capaian SS 3 113,9%
4. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian
Persentase ketersediaan ruang lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan
10% 13,9% 139% (toleransi 120%)
Jumlah LPK diakreditasi 1652 LPK 1823 LPK 110,4%
Persentase skema akreditasi Komite Akreditasi nasional (KAN) yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)
45% 55% 122,2% (toleransi 120%)
Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI
65% 61% 93,9%
Rata-rata capaian SS 4 111,05%
5. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem ketertelusuran pengukuran
Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional
90 Kemampuan pengukuran
94 Kemampuan pengukuran
104,4%
Rata-rata capaian SS 5 104,4%
6. Meningkatnya budaya mutu
Tingkat persepsi masyarakat terhadap produk ber-SNI 80 skor 79,3 skor 99,13%
Rata-rata capaian SS 6 99,13%
x
No. Sasaran Strategis
IKU Target Realisasi % Capaian
Learning and Growth Perspective
7. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional
Opini BPK atas laporan keuangan
WTP (opini)
WTP (opini)
100%
Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi *) hasil penilaian dari KemenPANRB untuk tahun 2017 belum keluar
80 (nilai) 71,79 (nilai)
(th 2016) 89,74%
Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN *) hasil penilaian dari KemenPANRB untuk tahun 2017 belum keluar
73 (BB) nilai
64,87 BB (th 2016)
88,86%
Indeks kompetensi dan integritas SDM
> 95% 99% 104%
Nilai kepatuhan layanan publik *) tahun 2017 BSN tidak dilakukan penilaian oleh Ombudsman karena sudah dalam zona hijau
105 (nilai) 104 (nilai) (th 2016)
99%
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN sesuai dengan UU 20 tahun 2017
100% 100% 100%
Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang SPK
3 Dokumen
3 Dokumen
77%
Rata-rata capaian SS 7 94,12%
Rata-rata Capaian BSN Tahun 2017 99,63%
Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh BSN dalam upaya
memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain:
a) Meningkatkan sosialisasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
terutama dalam hal sertifikasi SNI kepada masyarakat melalui berbagai
media publikasi, terutama yang berbasis Information Technology (IT).
b) Meningkatkan bimbingan untuk industri khususnya UMK di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan melibatkan pemerintah
daerah terkait dalam mendukung penyusunan SNI sesuai
potensi/kebutuhan daerah dan dapat mendukung penerapan SNI di UMK.
c) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara BSN dengan pihak-pihak
terkait dan sinergi dalam kegiatan penyusunan, penerapan, dan
pengawasan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia
1
Pada tahun 2017, realisasi anggaran Badan Standardisasi Nasional
adalah sebesar Rp.156.444.731.851,‐ atau 94,53% dari pagu
Rp.165.504.554.000,‐.
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu alasan penting ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah adanya
keyakinan bahwa standardisasi dan penilaian kesesuaian menjadi pilar yang
strategis untuk meningkatkan daya saing terutama dalam melindungi pasar
domestik, memperkuat penetrasi produk nasional terhadap pasar luar negeri,
turut serta memberikan jaminan kepada masyarakat dalam hal keselamatan,
keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019, sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian dalam bidang ekonomi,
Presiden berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas perdagangan
nasional yang dilakukan antara lain melalui implementasi dan pengembangan
Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten untuk mendorong daya
saing produk nasional dalam rangka penguasaan pasar domestik dan
penetrasi pasar internasional serta melindungi pasar domestik dari barang-
barang berstandar rendah.
Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK) memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan
amanah tersebut. Maka dari itu melalui Rencana Strategis BSN Tahun 2015-
2019, BSN telah berkomitmen untuk mewujudkan infrastruktur mutu nasional
yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa.
Dalam mengupayakan komitmen tersebut, BSN melaksanakan prinsip-prinsip
good governance sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999, dimana salah satunya adalah azas akuntabilitas, yaitu setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk
penyusunan Laporan Kinerja (LKj).
Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban BSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama
Tahun 2017 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi BSN, serta
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 3
sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di
lingkungan BSN, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan
bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja BSN. Dasar penyusunan
LKj BSN Tahun 2017 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi
Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan
Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala BSN Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi
Nasional.
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden
Nomor 13 Tahun 1997 yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 166
Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dengan
tugas pokok BSN adalah mengembangkan dan membina kegiatan
standardisasi di Indonesia. Kemudian Keputusan Presiden tersebut diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, terakhir diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 4
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian.
Badan Standardisasi Nasional melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang standardisasi, akreditasi dan penilaian kesesuaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk menjalankan tugas
pokok tersebut, BSN menyelenggarakan fungsi:
a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi
nasional;
b. Pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di
bidang standardisasi nasional;
d. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di
bidang standardisasi;
e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah
tangga.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang telah
ditetapkan, dilakukan pembagian tugas dan kewenangan sesuai dengan
Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-
1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun
2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor
965/BSN/HL.35/05/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi
Nasional, struktur organisasi BSN seperti pada Gambar pada Lampiran 1.
Badan Standardisasi Nasional dipimpin oleh Kepala. Dalam
menjalankan tugasnya, Kepala BSN dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Utama dan
3 (tiga) Deputi, yaitu : Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi,
Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, dan Deputi Bidang Informasi
dan Pemasyarakatan Standardisasi.
1. Sekretariat Utama; mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan,
pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan
BSN
2. Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi; mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan standar,
penelitian dan pengembangan standardisasi, dan kerjasama
standardisasi.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 5
3. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi; bertugas mempunyai
tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan
standar dan akreditasi.
4. Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi; mempunyai
tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang informasi dan
dokumentasi serta pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BSN Tahun 2017
Sampai dengan 31 Desember 2017 BSN memiliki personel sebanyak 391
(tiga ratus sembilan puluh satu) orang. Gambaran mengenai komposisi
pegawai BSN sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ini.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 6
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai BSN 2017
Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Eselon I
Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Unit Kerja Jenjang Pendidikan Jumlah
Orang < S1 S1 S2 S3
1. Kepala BSN - - - 1 1
2. Sekretariat Utama 37 61 17 1 116
3. Kedeputian PKS 3 64 23 - 90
4. Kedeputian PSA 6 83 18 1 108
5. Kedeputian IPS 13 48 15 1 77
Jumlah 59 256 73 4 391
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 7
C. Mandat dan Peran Strategis
Dalam menghadapi era globalisasi, beberapa negara sepakat untuk
membentuk organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization, WTO).
Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan WTO melalui Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The
World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia). Untuk mengurangi hambatan teknis dalam perdagangan, WTO
mengatur penurunan tarif secara bertahap dan instrumen non-tarif. Adapun
instrumen non-tarif ini diatur antara lain melalui perjanjian Hambatan Teknis
dalam Perdagangan (Technical Barriers to Trade, TBT) dan perjanjian Sanitary
and Phytosanitary (SPS). Perjanjian TBT disusun untuk menjamin agar standar,
regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian tidak menimbulkan
hambatan teknis yang tidak perlu dalam perdagangan. Perjanjian SPS disusun
untuk mengatur perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan manusia,
hewan, dan tanaman.
Implikasi dari pelaksanaan UU tersebut di atas, Indonesia tentunya harus
siap dengan keadaan dimana tidak ada lagi pembatasan lalu lintas
perdagangan antar negara melalui tarif. Pemberlakuan standar merupakan
salah satu instrumen yang memungkinkan pembatasan tersebut. Tahun 2015
merupakan momentum awal mulai diberlakukannnya mekanisme tersebut
dalam lingkup regional ASEAN dengan diimplementasikannya ASEAN
Economic Community (AEC) atau lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA). ASEAN sebagai masyarakat ekonomi dengan basis produksi dan
pasar tunggal semestinya menjadi langkah strategis utama bagi Indonesia,
untuk melangkah dan merebut pasar global yang lebih luas.
Ketentuan Umum Standar dan Kesesuaian (Common Rules of Standards
and Conformance), sebagai salah satu pilar utama yang diperlukan untuk
dapat mewujudkan aliran barang secara bebas di pasar ASEAN, harus
digunakan sebagai basis pengembangan Infrastruktur Mutu Nasional. Dengan
ketersediaan infrastruktur mutu yang memadai, Indonesia akan mampu
memenuhi kewajibannya untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara
serta mendorong daya saing nasional di kancah AEC dan aliansi ekonomi
regional dan internasional lainnya.
Kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian juga diharapkan
mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk nasional di
pasar domestik. Kepercayaan masyarakat dibangun dengan memberikan
keyakinan bahwa hanya produk yang telah memenuhi SNI yang mampu
memberikan jaminan mutu yang sesuai, mampu melindungi keselamatan,
keamanan, kesehatan serta menjamin fungsi lingkungan hidup. Kepercayaan
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 8
masyarakat tersebut dibuktikan melalui kesadaran atau keinginan masyarakat
untuk membeli produk bertanda SNI. Masyarakat sadar bahwa produk yang
memenuhi persyaratan SNI memiliki nilai tambah dibandingkan dengan
produk yang tidak memenuhi persyaratan SNI.
Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam kaitannya dengan
implementasi standardisasi dan penilaian kesesuaian, antara lain:
1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap standar. Hal ini tampak dari
sebagian besar SNI diterapkan oleh pelaku usaha sebagai respon dari
pemberlakuan regulasi SNI secara wajib.
2. Kurangnya kesadaran dan kepercayaan konsumen tentang pentingnya
standar untuk melindungi kepentingannya. Konsumen kalangan menengah
keatas akan memilih barang karena merek (telah lolos uji standar tertentu,
baik SNI maupun non SNI), sedangkan bagi kalangan bawah dengan
kemampuan finansial terbatas akan memilih barang karena pertimbangan
harga yang murah);
3. Kurang tepatnya kebijakan dalam penerapan standar. Hal ini tampak dari
titik berat program penerapan standar dilakukan melalui pemberlakuan SNI
secara wajib dan belum mencakup pemberian informasi dan insentif
kepada pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan pasar yang lebih besar,
padahal SNI hanya dapat diberlakukan secara wajib dengan alasan
perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, serta hanya berlaku di
wilayah teritorial Republik Indonesia;
4. Masih perlunya koordinasi antar intansi K/L dalam program pembinaan
untuk mendorong penerapan standar bagi pelaku usaha, terutama UMK
untuk mendorong produk UKM yang telah ber-SNI di desa masuk ke pasar
retail modern dan mendorong produk UKM yang telah memenuhi SNI dapat
memperluas distribusinya ke luar negeri.
5. Masih perlunya koordinasi antar instansi pemerintahan dalam rangka
penerapan produk - produk ber-SNI terutama SNI Wajib.
6. Masih lemahnya penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar
ketentuan praktek penerapan standar, sehingga dapat merugikan pelaku
usaha yang sungguh-sungguh telah menerapkan standar;
7. Kurangnya infrastruktur mutu baik lembaga sertifikasi produk, laboratorium
penguji dan laboratorium kalibrasi yang terdistribusi secara merata di
wilayah Indonesia, sehingga menyulitkan pelaku usaha dalam proses
pengujian dan sertifikasi dan berdampak biaya tinggi.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 9
D. Sistematika Laporan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja BSN Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Ringkasan Eksekutif
Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan
dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam
mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah
antisipatifnya.
2. Bab I Pendahuluan
Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran
strategis BSN, dan sistematika laporan.
3. Bab II Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Bagian ini menguraikan tentang kondisi umum, tujuan dan arah kebijakan.
4. Bab III Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan/perjanjian
kinerja BSN Tahun 2017.
5. Bab IV Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas
pencapaian kinerja serta realisasi anggaran BSN Tahun 2017.
6. Bab V Penutup
Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi
pemecahannya untuk tahun mendatang.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 10
BAB II
STANDARDISASI DAN
PENILAIAN KESESUAIAN
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 11
BAB II
STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
A. Kondisi Umum
Infrastruktur mutu nasional, yang diatur dalam Undang – Undang Nomor
20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian meliputi
Standardisasi, Akreditasi, dan Penilaian Kesesuian. BSN sebagai lembaga yang
bertanggung jawab dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di
Indonesia perlu memastikan bahwa pelaksanaan perencanaan SNI, perumusan
SNI, penetapan SNI, penerapan dan pemberlakuan SNI, pemeliharaan SNI,
pengujian, inspeksi, sertifikasi, akreditasi, pengelolaan standar nasional satuan
ukuran, pengendalian tanda SNI, dan sistem informasi standardisasi dan
penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BSN menetapkan SNI, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga
pemerintah lainnya, mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan perumusan SNI
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan bidang standardisasi dan
penilaian kesesuaian, dengan prinsip-prinsip perumusan SNI sebagaimana yang
diatur dalam Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 01:2015 yaitu prinsip
transparansi dan keterbukaan, konsensus dan tidak memihak, efektif dan
relevan, koheren dan dimensi pengembangan. Perumusan SNI juga harus
harmonis dengan kaidah-kaidah yang berlaku di badan standar tingkat
Internasional, seperti ISO, IEC, dan Codex Alimentarius. BSN diberikan amanah
oleh UU Nomor 20 tahun 2014 untuk mengelola seluruh Komite Teknis ke BSN
yang berjumlah 146 Komtek dari 20 K/L terkait.
Indonesia saat ini telah menetapkan 11.670 SNI dengan rincian 9.791 SNI
aktif dan 1.191 telah diabolisi/tidak berlaku yang mencakup berbagai standar
produk, sistem, proses, maupun metode pengujian. Diantara 9.791 SNI yang
masih aktif, sebanyak 205 SNI diantaranya diberlakukan secara wajib.
Penerapan SNI dilakukan oleh pelaku usaha/industri/personel dengan 12.501
Pelaku industri/organisasi pemegang SPPT SNI. Sertifikat diberikan apabila telah
dinyatakan memenuhi SNI oleh lembaga sertifikasi. Sampai saat ini lebih dari
63.000 penerap yang meliputi produk, sistem manajemen, HACCP, ekolabel,
personel, legalitas kayu, dan pangan organik. Selain itu BSN juga ditugaskan
untuk membina role model UKM bersertifikasi SNI sebanyak 10.000 UKM hingga
tahun 2025 untuk mendorong daya saing 52 juta UKM Indonesia, hingga saat ini
BSN telah membina 464 role model UKM.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 12
Sesuai Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite
Akreditasi Nasional, untuk melaksanakan tugas BSN di bidang akreditasi,
pemerintah membentuk Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN bertanggung
jawab melakukan akreditasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian (LPK),
antara lain laboratorium, lembaga sertifikasi produk, lembaga sertifikasi sistem
manajemen, lembaga sertifikasi personel (termasuk profesi), lembaga inspeksi,
serta lembaga penilaian kesesuaian lainnya yang terkait dengan kegiatan
kerjasama akreditasi internasional dalam lingkup International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC) dan International Accreditation Forum (IAF).
LPK dapat berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah
dengan persyaratan kompetensi tertentu. Persyaratan kompetensi tersebut
harus harmonis dengan persyaratan internasional (dalam forum ILAC dan IAF).
KAN dapat mengembangkan sistem akreditasi LPK yang diperlukan dan
mengupayakan pengakuan internasional melalui ILAC dan IAF. Untuk
mendukung fungsi akreditasi KAN, BSN telah berhasil membuat 49 skema
akreditasi.
Penerapan SNI didukung oleh sekitar 1.823 LPK dengan rincian 1.474
laboratorium, 13 penyelenggara uji profisiensi, 80 lembaga inspeksi, dan 256
lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasonal. Hasil
uji, kalibrasi, dan sertifikasi oleh lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi
oleh KAN tersebut, pada saat ini telah diakui di tingkat regional maupun
internasional melalui perjanjian saling pengakuan antara KAN dengan badan-
badan akreditasi negara lain, anggota Asia Pacific Laboratory Accreditation
Cooperation (APLAC), Pacific Accreditation Cooperation (PAC), International
Laboratory Accrediitation Cooperation (ILAC), dan International Accreditation
Forum (IAF).
Dalam pengembangan standar nasional, Indonesia telah menjadi
anggota the International Organization for Standardization (ISO), International
Electrotechnical Committee (IEC), CODEX Alimentarius Commission (CAC), dan
International Telecommunication Union (ITU). Keanggotaan Indonesia di dalam
organisasi pengembangan standar internasional tersebut, tentunya harus dapat
dimanfaatkan sebagai basis pengembangan SNI dan basis untuk memperoleh
informasi tentang pengembangan standardisasi di negara-negara lain.
Partisipasi dalam organisasi standardisasi internasional tersebut dapat
memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam mendukung ekonomi nasional.
Dalam pengelolaan standar nasional satuan ukuran (SNSU), BSN
berkoordinasi dengan lembaga yang berada di dalam koordinasi Kementrian
Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, antara lain Pusat Penelitian Metrologi LIPI
dan Pusat Teknologi Kedokteran dan Metrologi Radiasi BATAN, yang baru
mencakup besaran fisik, sedangkan untuk pengukuran kimia baru pada tahap
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 13
pengembangan oleh Pusat Penelitian Kimia LIPI dan belum memulai proses
untuk memperoleh pengakuan internasional. Kebutuhan acuan pengukuran
selalu berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan proses
produksi. Ke depan, pengelolaan SNSU perlu memperluas cakupan untuk
pengukuran mikrobiologi, alat kesehatan, biomedis, in-vitro diagnostik,
laboratorium obat, pengukuran nano, dan berbagai pengukuran lain yang
dibutuhkan sesuai perkembangan teknologi. Mikrobiologi dan alat kesehatan
akan dikembangkan oleh BSN berdasarkan amanat dalam RPJMN 2015-2019
Di dalam pengelolaan teknis ilmiah Standar Nasional Satuan Ukuran
(SNSU), Indonesia telah menjadi anggota Convention du Metre, telah
berpartisipasi dalam Committe Interational des Poids et Mesures (CIPM)
Multilateral Recognition Arrangement, dan telah memperoleh pengakuan
terhadap 362 kemampuan teknis pengelolaan dan diseminasi SNSU yang diakui
di seluruh dunia serta dipublikasikan di dalam basis data acuan pengukuran
dunia, Appendix C of CIPM MRA (www.bipm.org/kcdb/apendixC). Namun, saat
ini jumlah kemampuan kalibrasi dan pengukuran Indonesia berada sangat jauh
di bawah China, Korea, dan bahkan di bawah negara-negara yang baru
menjadi anggota Konvensi Meter pada decade 1990–2000an. Untuk itu sedang
dilakukan penataan kelembagaan melalui re-organisasi BSN untuk
mengintegrasikan pengelolaan Standardisasi, Akreditasi dan SNSU
Pada prinsipnya penerapan SNI bersifat sukarela, namun untuk
kepentingan keselamatan, kesehatan, keamanan dan perlindungan fungsi
lingkungan hidup, instansi Pemerintah (regulator) yang berwenang dapat
memberlakukan SNI secara wajib. Dalam pemberlakuan SNI wajib, masih
terdapat kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum sehingga di
pasar masih banyak dijumpai produk-produk domestik maupun produk impor
yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Pemerintah diharapkan dapat
mengimplementasikan Good Regulatory Practices (GRP) secara efektif untuk
memastikan pemenuhan minimal yang ditetapkan di dalam regulasi teknis
berbasis SNI. Untuk penyiapan pelaku usaha dalam menerapkan SNI, diperlukan
pembinaan melalui bimbingan penerapan SNI dan pemberian insentif sertifikasi
pada pelaku usaha terutama UKM.
Peran serta masyarakat dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian
tidak hanya sebagai konsumen yang pasif, namun bisa dimulai dari proses
perencanaan standar sampai dengan penerapan dan pengawasan. Peran
tersebut dapat ditingkatkan melalui upaya pemasyarakatan pada seluruh
pemangku kepentingan melalui berbagai media, termasuk penggunaan
teknologi informasi dan didukung dengan dokumentasi standar yang memadai.
Peningkatkan budaya standar diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran
pengembangan standardisasi nasional yang sangat bergantung pada
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 14
kesadaran seluruh pihak. Lebih lanjut pola hubungan/keterkaitan antar aktivitas
standardisasi dan penilaian kesesuaian dan kelembagaan yang mendukungnya
baik di tingkat nasional maupun internasional yang tercakup dalam Sistem
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sesuai Undang-undang Nomor 20 tahun
2014 dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.1. Pola Hubungan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
B. Tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Indonesia diatur dalam
Undang–Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian yang mencakup Metrologi Teknik, Standar, Pengujian, dan Mutu.
Konsep tersebut mengacu pada konsep internasional tentang Measurement,
Standard, Testing and Quality Management (MSTQ) Infrastructure, yang
bertujuan untuk:
1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga
kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan,
kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Membantu kelancaran perdagangan;
3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.
Standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu instrumen
yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing nasional. Hal ini menjadi
salah satu alasan ditetapkannya UU Nomor 20 Tahun 2014 tersebut. Dalam
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 15
konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, peningkatan daya saing
nasional dilakukan melalui upaya :
1. Peningkatan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional,
persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan,
kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi
teknologi;
2. Peningkatan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja,
dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan,
keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
3. Peningkatan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan
barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri meningkatkan
perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan
masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan
maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.
C. Arah Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Sejalan dengan dasar hukum penetapan standardisasi nasional serta
tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan rencana pembangunan
jangka panjang nasional 2015-2025 yang menjadi basis pembangunan ekonomi
Indonesia sampai dengan tahun 2025, tujuan Standardisasi Nasional 2015-2025
adalah “mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan daya
saing dan kualitas hidup bangsa”.
Sebagai ukuran tercapainya tujuan standardisasi nasional dalam kurun
waktu 10 tahun mendatang, pengembangan standardisasi nasional 2015-2025
diarahkan untuk mencapai sasaran pokok untuk masing-masing tujuan sebagai
berikut:
1. Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk melindungi keselamatan,
keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup;
2. Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan kepercayaan
terhadap produk nasional di pasar domestik;
3. Terwujudnya sistem standarisasi nasional untuk membuka akses produk
nasional ke pasar global;
4. Terwujudnya sistem standardisasi nasional sebagai platform sistem inovasi
nasional;
5. Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan keunggulan
kompetitif produk nasional.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 16
Gambar 2.2. Tahapan dan Skala Prioritas Pencapaian Strategi Standardisasi
Nasional 2015-2025
Gambar 2.3. Strategi Pengembangan Standardisasi Nasional
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 17
D. Arah Kebijakan Nasional
Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, BSN bertugas untuk
mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi nasional, terus-menerus
mengupayakan penguatan infrastruktur mutu tersebut dalam rangka
meningkatkan daya saing nasional. Infrastruktur mutu tersebut terdiri dari tiga
pilar yakni: (1) standardisasi; (2) penilaian kesesuaian; dan (3) metrologi untuk
mendukung penerapan SNI.
Prioritas Pembangunan bidang Standardisasi ditujukan untuk mendukung
produk nasional dalam menghadapi proses globalisasi. Standardisasi nasional
diupayakan dapat meningkatkan pengembangan harmonisasi SNI terhadap
standar internasional, sebagai bagian strategi memperlancar perdagangan
produk-produk Indonesia di pasar internasional. Dalam mengembangkan
standar dan penilaian kesesuaian untuk mengurangi hambatan perdagangan
tersebut, Indonesia berperan aktif juga dalam organisasi di tingkat regional
ASEAN, pasifik serta internasional.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 18
BAB III
PERENCANAAN STRATEGIS
DAN PERJANJIAN KINERJA
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 19
BAB III
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Dalam upaya untuk memperkuat peran BSN dalam melaksanakan tugas di
bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia, BSN telah
menetapkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RENSTRA BSN tahun 2015-
2019. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, BSN telah menetapkan kinerja
organisasi dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC), agar
pengelolaan kinerja BSN dapat dilakukan secara terukur dan terstruktur dengan
penekanan pada empat perspektif yang berimbang dan di “cascading”
(diturunkan) dari tingkat organisasi sampai sampai dengan tingkat staf (Sasaran
Kinerja Pegawai, SKP). Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung
penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN dan pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik. Adapun upaya
perbaikan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:
1. Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan memetakan peta
strategi dan indikator kinerja dengan 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) dan 21
(dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017, yang merupakan
kontrak kinerja yang disusun secara berjenjang mulai dari tingkat Lembaga,
Eselon I dengan Kepala BSN, Eselon II dengan Eselon I, Eselon III dengan Eselon
II, dan Eselon IV dengan Eselon III.
3. Memperkuat sistem monitoring capaian kinerja BSN, termasuk didalamnya
sistem pengumpulan data kinerja berbasis Informasi dan Teknologi (aplikasi
SIPP, http://sipp.bsn.go.id/ )
4. Cascading Sasaran Strategis dan indikator kinerja sampai level staf (SKP,
Sasaran Kinerja Pegawai)
5. Penerapan sistem penilaian kinerja individu/pegawai berbasis Informasi dan
Teknologi (aplikasi SIMPEG, http://simpeg.bsn.go.id/kinerja ).
A. Perencanaan Strategis
Badan Standardisasi Nasional bertanggung jawab dalam menjalankan
sebagian urusan pemerintahan di bidang standardisasi secara nasional. Dalam
kurun waktu 2015-2019 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai
selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 20
yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi, BSN diharapkan menjadi
lembaga yang terdepan dalam mengupayakan tujuan standardisasi nasional.
Untuk merealisasikan dan mewujudkan tujuan standardisasi nasional
maka Kepala BSN menetapkan visi berikut:
VISI
“Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk
meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa”
Dalam upaya mewujudkan infrastruktur mutu nasional yang handal, BSN
bertugas mengkoordinasikan elemen infrastruktur mutu yang meliputi standar,
penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi, kalibrasi, dan sertifikasi) dan
metrologi menjadi suatu sistem yang terpadu, harmonis, kompeten, dan diakui
di tingkat internasional dengan memegang teguh kaidah-kaidah sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan memperhatikan kebutuhan pihak-pihak
yang berkepentingan (stakeholder).
Daya saing berarti bahwa apabila SNI tersebut diimplementasikan oleh
pelaku usaha atau organisasi, akan memberikan nilai yang lebih tinggi. Dalam
skala yang lebih luas, akan memberikan dampak yang lebih baik bagi
perekonomian nasional. Sedangkan kualitas hidup bangsa memiliki makna
bahwa standar dan penilaian kesesuaian akan mampu menjamin keamanan,
keselamatan, dan kesehatan masyarakat serta pelindungan fungsi lingkungan
hidup.
Untuk mewujudkan visi standardisasi dan penilaian kesesuian tersebut,
maka misi yang diemban oleh BSN adalah :
MISI 1. Mengembangkan kebijakan standardisasi dan penilaian
kesesuaian berbasis iptek dan sistem internasional.
2. Meningkatkan penerapan standardisasi dan penilaian
kesesuaian.
3. Meningkatkan budaya standar di masyarakat.
4. Mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 21
Adapun tujuan dan sasaran pembangunan standardisasi dan penilaian
kesesuaian tahun 2015-2019 yang telah beberapa kali disempurnakan adalah
sebagai berikut :
TUJUAN 1. Mewujudkan sistem pengembangan SNI yang efektif dan efisien
mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.
2. Mewujudkan sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian,
dan ketelusuran pengukuran yang efektif dan efisien
mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.
3. Mewujudkan peningkatan budaya mutu, kompetensi, dan
efektivitas sistem informasi standardisasi dan penilaian
kesesuaian.
4. Mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel.
SASARAN
STRATEGIS
Stakeholder Perspective
SS 1. Terwujudnya daya saing produk berstandar, dengan IKU:
1. Persentase pertumbuhan ekspor Produk Unggulan
Nasional yang telah ber-SNI
2. Persentase pertumbuhan penjualaan produk ber-SNI di
pasar retail dalam negeri
Customer Perspective
SS 2.Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan,
dengan IKU:
3. Persentase pertumbuhan Produk Unggulan Nasional
yang telah ber-SNI
4. Persentase produk ber-SNI di pasar retail
5. Persentase pertumbuhan industri/organisasi yang
menerapkan SNI
6. Pertumbuhan jumlah industri yang memperoleh edukasi
(pembinaan) penerapan SNI
Internal Process Perspective
SS 3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI,
dengan IKU:
7. Persentase SNI yang dimanfaatkan
8. Jumlah SNI yang ditetapkan
SS 4. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan
standar dan penilaian kesesuaian, dengan IKU:
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 22
9. Persentase ketersediaan ruang lingkup Lembaga
Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi untuk
memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan
10. Jumlah LPK diakreditasi
11. Persentase skema akreeditasi Komite Akreditasi nasional
(KAN) yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)
12. Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan
persyaratan SNI
SS 5. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem ketertelusuran
pengukuran, dengan IKU:
13. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang
tertelusur dan diakui secara Internasional
SS 6. Meningkatnya budaya mutu, dengan IKU:
14. Tingkat persepsi masyarakat terhadap produk ber-SNI
Learning and Growth Perspective
SS 7. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran,
sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang
profesional, dengan IKU:
15. Opini BPK atas laporan keuangan
16. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi
17. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN
18. Indeks kompetensi dan integritas SDM
19. Nilai kepatuhan layanan publik
20. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan tugas BSN sesuai dengan UU 20 tahun
2017
21. Jumlah peraturan perundangan-undangan di bidang
SPK
Berdasarkan Sasaran Strategis tersebut, BSN menetapkan 4 (empat)
arah kebijakan sebagai berikut:
KEBIJAKAN 1. Meningkatkan kualitas SNI sesuai dengan kebutuhan
pasar.
2. Meningkatkan kualitas sistem dan infrastruktur penerapan
standar dan penilaian kesesuaian.
3. Membangun budaya standar.
4. Memperkuat kelembagaan dan peran BSN.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 23
PETA STRATEGIS
Dalam pendekatan Balanced Scorecard (BSC), BSN telah memetakan 7 (tujuh)
sasaran strategis menjadi 4 (empat) perspective, yaitu :
1. Stakeholder perspective
2. Customer perspective
3. Internal process perspective
4. Learning and growth perspective
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 24
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 25
B. Rencana Kerja dan Anggaran
Dengan memperhatikan RKP 2017 dan berpedoman pada Renstra BSN
2015-2019, BSN menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan
pendukung untuk mencapai sasaran program, dan dirinci menurut indikator
keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun
berikutnya, pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Dari Renja yang telah
disusun dan pagu anggaran yang telah ditetapkan, BSN menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) yang memuat informasi kinerja yang meliputi
program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Informasi
pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain:
output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja.
Pada tahun 2017, BSN mendapatkan total pagu anggaran sebesar
Rp.184.522.097.000,-. Kemudian mengalami beberapa kali perubahan
sehingga anggaran BSN tahun 2017 terakhir menjadi Rp.165.504.554.000, yang
digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program dengan rincian alokasi
anggaran sebagai berikut:
1. Program Pengembangan Standardisasi Nasional sebesar Rp.73.437.329.000,-
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN
sebesar Rp.92.067.225.000,-
Rincian alokasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan disajikan
sebagai berikut:
Tabel 3.1 Alokasi Anggaran BSN Tahun 2017 Berdasarkan Program dan Kegiatan
KODE PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 2017
(Rp)
084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 165.504.554.000
084.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya BSN
92.067.225.000
3549 Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan
Humas BSN
10.633.570.000
3550 Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata
Usaha BSN
80.291.455.000
3551 Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan
Internal BSN
1.142.200.000
084.01.06 Program Pengembangan Standardisasi Nasional 73.437.329.000
3553 Pengembangan Sistem Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian
1.455.053.000
3554 Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan
Lembaga Inspeksi
17.761.738.000
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 26
KODE PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 2017
(Rp)
3555 Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi 6.337.307.000
3556 Peningkatan Informasi dan Dokumentasi
Standardisasi
8.227.943.000
3557 Kerjasama Standardisasi 6.069.666.000
3558 Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 13.891.424.000
3559 Penelitian dan Pengembangan Standardisasi 3.195.301.000
3560 Perumusan Standar 7.935.048.000
3561 Peningkatan Penerapan Standar 8.563.849.000
C. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja BSN tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam IKU BSN
sebagaimana Tabel 3.2 berikut ini.
Tabel 3.2 Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2017
No. Sasaran Strategis IKU Target
Stakeholder Perspective
SS 1 Terwujudnya daya
saing produk
berstandar
1. Persentase pertumbuhan ekspor
Produk Unggulan Nasional yang telah
ber-SNI
5%
2. Persentase pertumbuhan penjualaan
produk ber-SNI di pasar retail dalam
negeri
5%
Customer Perspective
SS 2
Meningkatnya
penerapan SNI
oleh pemangku
kepentingan
3. Persentase pertumbuhan Produk
Unggulan Nasional yang telah ber-SNI
10%
4. Persentase produk ber-SNI di pasar
retail
3%
5. Persentase pertumbuhan industri
/organisasi yang menerapkan SNI
5%
6. Pertumbuhan jumlah industri yang
memperoleh edukasi (pembinaan)
penerapan SNI
1000 Industri
Internal Process Perspective
SS 3 Meningkatnya 7. Persentase SNI yang dimanfaatkan 20%
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 27
No. Sasaran Strategis IKU Target
kapasitas dan
kualitas
pengembangan
SNI
8. Jumlah SNI yang ditetapkan 500 SNI
SS 4 Meningkatnya
kapasitas dan
kualitas sistem
penerapan
standar dan
penilaian
kesesuaian
9. Persentase ketersediaan ruang lingkup
Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)
yang terakreditasi untuk memenuhi
kebutuhan pemangku kepentingan
10%
10. Jumlah LPK diakreditasi 1652 LPK
11. Persentase skema akreeditasi Komite
Akreditasi nasional (KAN) yang diakui
di tingkat internasional (MRA/MLA)
45%
12. Persentase produk bertanda SNI yang
sesuai dengan persyaratan SNI
65%
SS 5 Meningkatnya
kapasitas dan
kualitas sistem
ketertelusuran
pengukuran
13. Jumlah kemampuan pengukuran dan
kalibrasi yang tertelusur dan diakui
secara Internasional
90
Kemampuan
Pengukuran
SS 6 Meningkatnya
budaya mutu
14. Tingkat persepsi masyarakat terhadap
produk ber-SNI
80 skor
Learning and Growth Perspective
SS 7 Meningkatnya
kinerja sistem
pengelolaan
anggaran, sumber
daya manusia,
tata kelola dan
organisasi yang
profesional
15. Opini BPK atas laporan keuangan WTP (Opini)
16. Tingkat pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
80 (Nilai)
17. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja
BSN
73 (BB) Nilai
18. Indeks kompetensi dan integritas SDM > 95%
19. Nilai kepatuhan layanan publik 105 (Nilai)
20. Persentase ketersediaan sarana dan
prasarana untuk pelaksanaan tugas
BSN sesuai dengan UU 20 tahun 2017
100%
21. Jumlah peraturan perundang-
undangan di bidang SPK
3 Dokumen
D. Pengukuran Kinerja
Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja BSN Tahun 2017, BSN
berpedoman kepada Keputusan Kepala BSN Nomor 16A/KEP/BSN/2/2017
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 28
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi
Nasional Nomor 28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama di lingkungan Badan Standardisasi Nasional. Pengukuran capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana
Tabel 3.3 di bawah ini.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 29
Tabel 3.3 Tata Cara Pengukuran IKU BSN
SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / PERHITUNGAN TARGET
SUMBER DATA 2017 SATUAN
Stakeholder Perspectives
1 Terwujudnya
daya saing
produk
berstandar
1 Persentase pertumbuhan
ekspor Produk Unggulan
Nasional (PUN) yang telah
ber-SNI
Xn = Jumlah nilai (Rp) ekspor PUN ber-SNI
periode/tahun berjalan
Xn-0 = Jumlah nilai (Rp) ekspor PUN ber-SNI
periode/tahun sebelumnya
5 % Laporan hasil survey
atas ekspor PUN yang
ber-SNI.
PJ : Deputi PKS
(Puslitbang)
2 Persentase pertumbuhan
penjualan produk ber-SNI di
pasar retail dalam negeri Xn = Jumlah nilai (Rp) penjualan produk ber-
SNI di pasar retail periode/tahun berjalan
Xn-0 = Jumlah nilai (Rp) penjualan produk
ber-SNI di pasar retail periode/tahun
sebelumnya
5 % Laporan hasil survey
penjualan produk ber-
SNI di pasar retail.
PJ : Deputi PKS
(Puslitbang)
Customer Perspectives
2 Meningkatnya
penerapan SNI
oleh
pemangku
kepentingan
3 Persentase Pertumbuhan
Produk Unggulan Nasional
yang telah ber-SNI Xn = Jumlah Produk Unggulan Nasional yang
ber-SNI periode/tahun berjalan
Xn-0 = Jumlah Produk Unggulan Nasional
yang ber-SNI periode/tahun sebelumnya
10 % Laporan hasil identifikasi
PUN yang telah ber-SNI.
PALS : Data produk Ber-
SNI
PPS dan Pusido: Data
SNI dalam SISNI
Puslitbang : Survey
PJ : Deputi PKS
(Puslitbang)
4 Persentase produk ber-SNI di
pasar retail X = Jumlah jenis produk ber-SNI di pasar
retail
Y = Jumlah jenis produk yang beredar di
3 % Laporan hasil identifikasi
produk ber-SNI di pasar
retail.
PALS: Data produk/
merk ber-SNI
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 30
SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / PERHITUNGAN TARGET
SUMBER DATA 2017 SATUAN
pasar retail Puslitbang : Survey
PJ : Deputi PKS
(Puslitbang)
5 Persentase pertumbuhan
industri/organisasi yang
menerapkan SNI Xn = Jumlah industri/organisasi yang
menerapkan SNI periode/tahun berjalan
Xn-0 = Jumlah industri/organisasi yang
menerapkan SNI periode/tahun sebelumnya
5 % Laporan hasil identifikasi
industri/organisasi yang
telah menerapkan SNI
PJ : Deputi PSA (PSPS)
6 Pertumbuhan jumlah industri
yang memperoleh edukasi
(pembinaan) penerapan SNI
Jumlah industri/organisasi yang
mendapatkan insentif, konsultansi atau
diklat BSN terkait penerapan SNI pada akhir
tahun ke-n
1000 Industri Data dari Pusdikmas
PJ : Dep IPS (Pusdikmas)
Internal Process Perspectives
3 Meningkatnya
kapasitas dan
kualitas
pengembanga
n SNI
7 Persentase SNI yang
dimanfaatkan
X = Jumlah SNI yang dimanfaatkan
Y = Jumlah SNI yang aktif
20 % Data SNI yang
dimanfaatkan oleh
stakeholder
berdasarkan
permintaan SNI melalui
Pusido, Pusdikmas,
PALLI, PALS
PJ : Deputi PKS
(Puslitbang)
8 Jumlah SNI yang ditetapkan Jumlah SNI yang telah ditetapkan 500 SNI Data dari Komite teknis,
BSN (PPS, HOH, Pusido)
PJ : Deputi PKS (PPS)
4 Meningkatnya
kapasitas dan
kualitas sistem
penerapan
standar dan
9 Persentase ketersediaan
ruang lingkup Lembaga
Penilaian Kesesuaian (LPK)
yang terakreditasi untuk
memenuhi kebutuhan
X = Jumlah ruang lingkup LPK yang
terakreditasi
Y = Jumlah kebutuhan ruang lingkup LPK
10 % Laporan/data ruang
lingkup Lembaga
Sertifikasi (LS) dan data
SNI yang memerlukan
sertifikasi (PSPS, PALS)
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 31
SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / PERHITUNGAN TARGET
SUMBER DATA 2017 SATUAN
penilaian
kesesuaian
pemangku kepentingan untuk sertifikasi produk PJ : Deputi PSA (PSPS)
10 Jumlah LPK diakreditasi Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)
yang diakreditasi oleh KAN pada akhir tahun
anggaran
1652 LPK Data LPK yang telah
diakreditasi oleh KAN
(kumulatif)
PJ : Deputi PSA (PALLI,
PALS)
11 Persentase skema akreditasi
Komite Akreditasi Nasional
(KAN) yang diakui di tingkat
internasional (MRA/MLA)
X = Jumlah skema akreditasi KAN yang
diakui di tingkat Internasional (MLA/MRA)
Y = Jumlah lingkup skema akreditasi yang
tersedia di tingkat Internasional
45 % Data skema akreditasi
KAN yang diakui dalam
MRA dan MLA
PJ : Deputi PSA (PALLI,
PALS)
12 Persentase produk bertanda
SNI yang sesuai dengan
persyaratan SNI
X = Jumlah produk bertanda SNI di pasar
yang dimonitor dan sesuai dengan
persyaratan SNI
Y = Jumlah produk bertanda SNI di pasar
yang dimonitor
65 % Laporan/data uji petik
SNI
PJ : Deputi PSA (PSPS)
5 Meningkatnya
kapasitas dan
kualitas sistem
ketertelusuran
pengukuran
13 Jumlah kemampuan
pengukuran dan kalibrasi
yang tertelusur dan diakui
secara Internasional
Jumlah kemampuan pengukuran yang
telah diases sesuai dengan skema
International Committee for Weights and
Measures (CIPM) MRA
90 Kemampuan
Pengukuran
Data jumlah CMC
(entry) dari NMI dan DI
yang telah diases oleh
KAN sesuai dengan
skema CIPM MRA
(kumulatif)
PJ : Deputi PSA (PALLI)
6 Meningkatnya
budaya mutu
14 Tingkat persepsi masyarakat
terhadap produk ber-SNI
Indeks persepsi masyarakat terhadap
produk ber-SNI dengan skala likert 1-5
80 Skor Survei oleh lembaga
survei terpercaya.
PJ : Deputi IPS
(Pusdikmas)
Learning and Growth Perspectives
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 32
SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN / PERHITUNGAN TARGET
SUMBER DATA 2017 SATUAN
7 Meningkatnya
kinerja sistem
pengelolaan
anggaran,
sumber daya
manusia, tata
kelola dan
organisasi yang
profesional
15 Opini BPK atas laporan
keuangan
Pernyataan pemeriksa dalam hal ini Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil
pemeriksaan terhadap laporan keuangan
BSN pada tahun (n-1)
WTP Opini Data dari BPK
16 Tingkat pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Hasil penilaian pelaksanaan Reformasi
Birokrasi BSN yang dilakukan oleh Tim
Evaluator KemenPANRB
80 Nilai Data dari KemenPANRB
17 Tingkat kualitas akuntabilitas
kinerja BSN
Hasil penilaian pelaksanaan akuntabilitas
kinerja BSN yang dilakukan oleh Tim
Evaluator KemenPANRB
73
(BB)
Nilai Data dari KemenPANRB
18 Indeks kompetensi dan
integritas SDM X = Jml ASN dengan nilai prestasi kerja lebih
dari cukup tanpa ada unsur perilaku kerja yg
bernilai cukup
Y = Jml ASN BSN
> 95 % Data HOH
19 Nilai kepatuhan layanan
publik
Penilaian kepatuhan terhadap layanan
publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI.
(skala 1-110 menyesuaikan aturan
ombudsman)
105 Nilai Data dari Ombudsman
20 Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan tugas BSN
sesuai dengan UU 20 tahun
2014
X = Jumlah sarana dan prasarana yang
dapat tersedia
Y = Jumlah sarana dan prasarana yang
dibutuhkan
100 % Data dari Biro PKT
PJ : Settama (Biro PKT)
21 Jumlah peraturan
perundang – undangan di
bidang SPK
Peraturan Perundang-Undangan di bidang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)
yang ditetapkan
3 Dokumen Data dari Biro HOH
PJ : Settama (Biro HOH)
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 33
BAB IV AKUNTABILITAS
KINERJA
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 34
BAB IV
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kinerja Utama
BSN melakukan reviu capaian penetapan kinerja secara berkala setiap
triwulan. Reviu tersebut merupakan evaluasi/penelaahan terhadap perjanjian
kinerja 2017 pada suatu satuan kerja sebagai langkah untuk segera melakukan
perbaikan bila tidak sesuai target serta perbaikan pengelolaan kinerja di masa
mendatang sesuai dengan kaidah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Kepala BSN Nomor 4 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi
serta Pelaporan Kinerja pada Badan Standardisasi Nasional, sehingga
diharapkan pencapaian kinerja dapat disempurnakan dan benar-benar
mampu mendongkrak kinerja serta lebih selaras dengan sasaran strategis BSN.
Evaluasi perjanjian kinerja tersebut dilaksanakan pada semua unit Eselon I dan
unit Eselon II di lingkungan BSN.
Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran
kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSN. Pengukuran kinerja
yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati dalam Penetapan Kinerja
BSN tahun 2017. Secara ringkas capaian kinerja BSN tahun 2017 sebagaimana
Tabel 4.1 berikut.
Tabel 4.1 Capaian Kinerja BSN Tahun 2017
No. Sasaran
Strategis IKU Target Realisasi
%
Capaian
Stakeholder Perspective
1 Terwujudnya daya saing produk berstandar
1. Persentase pertumbuhan
ekspor Produk Unggulan
Nasional yang telah ber-SNI
5% 2% 40%
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 35
No. Sasaran
Strategis IKU Target Realisasi
%
Capaian
2. Persentase pertumbuhan
penjualan produk ber-SNI di
pasar retail dalam negeri
5% 5,2% 104%
Customer Perspective
2 Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku
kepentingan
3. Persentase pertumbuhan
Produk Unggulan Nasional
yang telah ber-SNI
10% 13,6% 136%
4. Persentase produk ber-SNI di
pasar retail
3% 25% 833%
5. Persentase pertumbuhan
industri/organisasi yang
menerapkan SNI
5% 2,56% 51,2%
6. Pertumbuhan jumlah industri
yang memperoleh edukasi
(pembinaan) penerapan SNI
1000
industri
1315
Industri
131%
Internal Process Perspective
3 Meningkatnya kapasitas dan kualitas
pengembangan SNI
7. Persentase SNI yang
dimanfaatkan
20% 35% 175%
8. Jumlah SNI yang ditetapkan 500 SNI 539 SNI 107,8%
4 Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem
penerapan standar dan penilaian kesesuaian
9. Persentase ketersediaan ruang
lingkup Lembaga Penilaian
Kesesuaian (LPK) yang
terakreditasi untuk memenuhi
kebutuhan pemangku
kepentingan
10% 13,9% 139%
10. Jumlah LPK diakreditasi 1652 LPK 1823 LPK 110%
11. Persentase skema akreeditasi
Komite Akreditasi nasional
(KAN) yang diakui di tingkat
internasional (MRA/MLA)
45% 55% 122%
12. Persentase produk bertanda
SNI yang sesuai dengan
persyaratan SNI
65% 61% 94%
5 Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem
ketertelusuran pengukuran
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 36
No. Sasaran
Strategis IKU Target Realisasi
%
Capaian
13. Jumlah kemampuan
pengukuran dan kalibrasi yang
tertelusur dan diakui secara
Internasional
90 Kemampuan
pengukuran
94 Kemampuan
pengukuran
104%
6 Meningkatnya budaya mutu
14. Tingkat persepsi masyarakat
terhadap produk ber-SNI
80 skor 79,3 skor 99,13%
Learning and Growth Perspective
7 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan
anggaran, sumber daya manusia, tata
kelola dan organisasi yang profesional
15. Opini BPK atas laporan
keuangan
WTP (opini) WTP (opini) 100%
16. Tingkat pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
80 (nilai) 71,79 (nilai)
(th 2016)
89,74%
17. Tingkat kualitas akuntabilitas
kinerja BSN
73 (BB) nilai 64,87 BB
(th 2016)
88,86%
18. Indeks kompetensi dan
integritas SDM
> 95% 99% 104%
19. Nilai kepatuhan layanan publik 105 (nilai) 104
(th 2016)
99%
20. Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan tugas BSN sesuai
dengan UU 20 tahun 2017
100% 100% 100%
21. Jumlah peraturan perundang-
undangan di bidang SPK
3 Dokumen 3 Dokumen 77%
SASARAN
STRATEGIS
1 Terwujudnya daya saing produk berstandar
Sesuai visi dan misi Presiden RI yang dituangkan dalam Program Nawa
Cita, Presiden berjanji untuk melakukan aksi Berdikari dalam Bidang Ekonomi.
Dalam Program Aksi ke-15 dinyatakan bahwa Presiden berkomitmen untuk
mengembangkan kapasitas perdagangan nasional, pada butir ke-4, melalui
“Implementasi dan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara
konsisten untuk mendorong daya saing produk nasional dalam rangka
penguasaan pasar domestik dan penetrasi pasar internasional serta melindungi
pasar domestik dari barang-barang berstandar rendah”.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 37
Dari rencana aksi tersebut, diyakini bahwa penerapan SNI akan mampu
meningkatkan daya saing produk nasional agar mampu bersaing di pasar
internasional dan mampu melindungi masyarakat dari produk yang
membahayakan keselamatan, kesehatan, dan keamanan penggunanya, serta
meningkatkan daya saing produk domestik di pasarnya sendiri.
Dengan demikian Sasaran Strategis (SS) terwujudnya daya saing produk
berstandar ini sangat relevan dengan keinginan Pemerintah. Untuk
implementasi ini disusun 2 (dua) indikator untuk mengukur peran standardisasi
dan penilaian kesesuaian (SPK) dalam meningkatkan daya saing produk
nasional, yaitu Persentase pertumbuhan ekspor Produk Unggulan Nasional yang
telah ber-SNI; dan Persentase pertumbuhan penjualan produk ber-SNI di pasar
retail dalam negeri.
Rata-rata capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini adalah
sebesar 72%, dikarenakan capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan
ekspor Produk Unggulan Nasional yang telah ber-SNI tidak mencapai target.
Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1.
Indikator 1. Persentase pertumbuhan ekspor Produk Unggulan
Nasional yang telah ber-SNI
Tabel 4.2 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 1
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
1. Persentase
pertumbuhan
ekspor Produk
Unggulan
Nasional yang
telah ber-SNI
% IKU baru IKU baru 5 2 40% 15 13,33%
Persentase ekspor Produk Unggulan Nasional (PUN) ber SNI dihitung dari
nilai ekspor dan kuantiti ekspor tahun 2015-2016. Pertumbuhan nilai ekspor
sebesar 2% tidak memenuhi target tahun 2017 sebesar 5%, namun pertumbuhan
kuantiti ekspor tumbuh 14%.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 38
Tabel 4.3 Volume dan Nilai Ekspor Produk Unggulan Nasional
Nama Produk Export (value)
2015
Export (value)
2016
Export
(quantity)
2015
Export
(quantity)
2016
Kopi 333,459.00 405,328.00 100,991,830.00 136,197,103.00
Udang - -
Kakao 124,283.00 163,906.00 58,941.00 74,415.00
Karet dan Produk
Karet
2,627,789.00 2,871,517.00 824,883,245.00 941,450,446.00
Tekstil dan Produk
Tekstil
548,847.00 559,510.00 39,131.00 38,112.00
Alas Kaki 2,303,478.00 2,260,270.00 119,371,000.00 118,129,000.00
Elektronik 637,866.00 613,548.00 98,745,833.00 101,464,620.00
Furniture 5,644,682.00 5,532,433.00 5,398,151.00 5,658,552.00
Otomotif 355,663.00 382,037.00 41,865,576.00 49,959,041.00
Total 12,576,067.00 12,788,549.00 1,191,353,707.00 1,352,971,289.00
Pertumbuhan 2% 14%
Adapun 9 Produk Unggulan Nasional yang diukur, yaitu:
1. Kakao
2. Kopi
3. Karet
4. Udang
5. Tekstil
6. Furniture
7. Alas kaki
8. Elektronik
9. Otomotif
Gambar 4.1 Produk Unggulan Nasional yang di Ekspor
Produk sawit tidak masuk dalam hitungan pertumbuhan ekspor karena
adanya faktor tekanan politik dagang dari EU. Penerap SNI sektor PUN sawit
yaitu untuk produk minyak goreng (refined palm oil) dan minyak sawit mentah
(crude palm oil). Perdagangan PUN ber SNI sektor sawit tersebut mempunyai
tren menurun dari tahun 2015 ke tahun 2016 baik dari segi nilai uang (US$)
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 39
sebesar -6% maupun nilai kuantitas (kg) sebesar 3%. Pangsa pasar ekspor sawit
Indonesia adalah India, Tiongkok, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Pakistan. Hal
yang menjadi penyebab menurunnya ekspor tersebut adalah terkait dengan
perdagangan ke Uni Eropa. Sedangkan ekspor ke India, Tiongkok, Amerika
Serikat, dan Pakistan, tidak mengalami penurunan yang signifikan, bahkan
ekspor ke Amerika Serikat surplus 9,1 milyar dollar AS (Gapki, 2017/
https://gapki.id/news/3288/minyak-sawit-buat-neraca-perdagangan-ri-makin-
berkilau).
Tabel 4.4 Perdagangan PUN Sawit
SNI Kode HS Judul HSekspor
2015ekspor 2016
Quantity
2015
Quantity
2016
Pembelakukan SNI Minyak Goreng Secara Wajib
SNI 7709:2012 ditujukan untuk tiga pos tarif, yaitu :
HS ex 151.90.92.00, RBD(Refined Bleached
Deodorized) palm olein dalam kemasan berat bersih
tidak melebihi 20 kg
1511909200 Unsolid fractions of
refined palm oil,
940.385 1.008.935 1.324.402.626 1.396.018.718
HS ex 151.90.99.00, RBDpalm olein dalam
kemasan berat bersih melebihi 20 kg dan HS
1516.20.98.00. Hidrogenasi RBDpalm olein dalam
kemasan berat bersih tidk melebihi 20 kg dan
melebihi 20 kg
1511909900 Unsolid fractions of
refined palm oil,
8.391.059 8.642.119 14.330.961.287 13.760.690.885
1516209800 Oth fat & oils of
ground-nuts, palm
oil
7.315 7.090 4.512.107 5.410.497
SNI 01-3741-2002 1511.10.00.00 CPO 4.388.094 3.305.575 7.788.550 5.283.953
13.726.853 12.963.719 15.667.664.570 15.167.404.053
Persentasi Fluktuasi (Tren) Perdagangan -6% -3%
Isu utama yang menjadikan turunnya ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa
adalah terkait dengan rencana penghentian penggunaan biofuel berbahan
dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada tahun 2021 yang
disampaikan oleh Parlemen Eropa yang tentunya sangat mempengaruhi
pandangan konsumen di Eropa dan memberikan tekanan politik bagi negara-
negara UE dan berbagai institusi UE dalam pembentukan sikpa terhadap
kelapa sawit sebagai salah satu sumber energi terbarukan.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 40
Tabel 4.5 Produksi dan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia
Melihat luasnya area lahan kelapa sawit dan potensi ekspornya yang
juga sangat tinggi yang dapat menyumbang devisa negara, perlindungan
terhadap perdagangan kelapa sawit menjadi hal yang perlu dilakukan.
Perlindungan perdagangan dapat dilakukan melalui beberapa hal, yaitu:
1. Memperluas pasar ekspor CPO dan turunannya agar tidak tergantung pada
pasar UE.
2. Memperkuat sertifikasi ISPO, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah
memasukkan skema ISPO dalam skema akreditasi dan sertifikasi KAN untuk
memperluas keberterimaan.
3. Peremajaan tanaman kelapa sawit.
4. Menyelesaikan urusan pertanahan kebun kelapa sawit.
5. Membenahi data transparansi stok yang sangat mempengaruhi harga
minyak sawit dan memperbaiki citra sawit Indonesia di mata dunia.
Indikator 2. Persentase pertumbuhan Produk Unggulan Nasional
yang telah ber-SNI
Tabel 4.6 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 2
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
2. Persentase
pertumbuhan
penjualan produk
ber-SNI di pasar
retail dalam
negeri
% IKU baru IKU baru 5 5,2 104% 15 34,66%
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 41
Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail sebesar 5,2%.
Data produk diambil dari beberapa pasar retail yang menjadi lokus yaitu
Transmart, Hypermart, Alfamart, dan Indomaret diperoleh total sejumlah 1429
produk retail yang beredar pada pasar retail di Indonesia. Produk-produk
tersebut pada umumnya adalah yang dikonsumsi masyarakat untuk kebutuhan
rumah tangga. Dari total 1429 produk yang beredar di pasar retail dibagi
menjadi 29 kategori produk yaitu air mineral, kopi instan, gula, minyak goreng,
tepung bumbu, makanan beku, makanan lainnya, aneka jenis saus, mie/pasta,
biscuit/wafer/crackers, makanan ringan, korek api, baterai, bohlam, popok,
kebutuhan bayi, mainan, alat-alat listrik, elektronika, ATK, detergen, pelembut
pakaian, sabun cuci piring, cairan pel, penolak nyamuk, keperluan toilet,
personal care, perlengkapan kompor dan minuman.
Gambar 4.2. Data Penjualan Produk ber-SNI Tahun 2016 dan 2107
Data penjualan merupakan data yang diambil dari laporan keuangan
ke empat retail tersebut, data total penjualan produk bertanda SNI yaitu pada
tahun 2016 sebesar 1030,75 (dalam milyar) dan pada tahun 2016 sebesar 1084
(dalam milyar), sehingga didapatkan pertumbuhan produk ber SNI di pasar
retail sebesar 5,2%.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 42
Gambar 4.3 Produk-produk Retail yang Bersertifikat SNI
SASARAN
STRATEGIS
2
Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku
kepentingan
Indikator kinerja untuk mengukur Sasaran Strategis (SS) meningkatnya
penerapan SNI oleh pemangku kepentingan terdiri dari 4 (empat) indikator
kinerja yaitu Persentase pertumbuhan Produk Unggulan Nasional yang telah
ber-SNI; Persentase produk ber-SNI di pasar retail; Persentase pertumbuhan
industri/organisasi yang menerapkan SNI; dan Pertumbuhan jumlah industri yang
memperoleh edukasi (pembinaan) penerapan SNI. Rata-rata capaian indikator
kinerja pada Sasaran Strategis ini adalah sebesar 102,8%. Terdapat 1 (satu)
indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu indikator kinerja Persentase
pertumbuhan industri/organisasi yang menerapkan SNI, namun indikator kinerja
lain tercapai lebih dari target yang ditetapkan.
Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 2.
Indikator 3. Persentase pertumbuhan Produk Unggulan Nasional
yang telah ber-SNI
Tabel 4.7 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 3
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
3. Persentase
Pertumbuhan
Produk Unggulan
Nasional yang
telah ber-SNI
% IKU baru IKU baru 10
13,6
136
30 45,33%
Pertumbuhan Produk Unggulan Nasional (PUN) ber SNI diukur dari jumlah
PUN tahun sebelumnya yaitu 537 produk pada tahun 2016 dan pada tahun
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 43
2017 sebesar 610 produk, sehingga presentase pertumbuhannya yaitu 13,6%.
Presentase PUN yang mendapatkan sertifikasi SNI melebihi target yang
ditetapkan (5%), hal ini menunjukkan bahwa program standardisasi dan
penilaian SPK yang dilakukan BSN dalam mendukung PUN memberikan hasil
pada peningkatan PUN bersertifikat SNI.
Program mendukung peningkatan PUN yang telah dilakukan yaitu
program pengembangan SNI, dimana SNI yang ditetapkan berdasarkan
kebutuhan regulasi, ekspor produk unggulan nasional, produk retail dalam
negeri, pada tahun 2017 pengembangan SNI tersebut meningkat 107%, SNI PUN
yang ditetapkan tahun 2017 sebanyak 76 SNI. Selain itu program pembinaan
penerapan SNI memberikan dampak bagi meningkatnya penerap SNI terutama
PUN. Berdasarkan IKU 6, pembinaan industri pada tahun 2017 yaitu 1315 industri.
Pertumbuhan jumlah produsen Produk Unggulan Nasional yang memperoleh
pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultansi, pemasyarakatan) dalam
penerapan SNI sebanyak 237 produsen, dengan capaian terhadap target
118%.
Gambar 4.4 Komposisi PUN Ber-SNI
Data Produk Unggulan Nasional bertanda SNI berdasarkan database
industri yang mendapatkan sertifikasi dari LSPro pada bangbeni.bsn.go.id. Pada
tahun 2017 Industri PUN ber- SNI sebesar 615 produk, dimana didominasi sektor
karet dan produk karet sebesar 48%, diikuti oleh sektor elektronik sebesar 29%.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 44
Indikator 4. Persentase produk ber-SNI di pasar retail
Tabel 4.8 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 4
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
4. Persentase
produk ber-SNI di
pasar retail
% IKU baru IKU baru 3 25 833% 10 284%
Pengukuran ini dilakukan dengan survei dimana lokus survei yaitu
Transmart, Hypermart, Alfamart, dan Indomaret. Pemilihan lokus tersebut
dengan pertimbangan bahwa retail mempunyai banyak gerai di Indonesia.
Hasil survei diperoleh total sejumlah 1429 produk diperdagangkan pada
keempat retail tersebut. Produk-produk tersebut pada umumnya adalah produk
yang dikonsumsi masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga. Dari 1429 produk
retail diketahui 360 produk bertanda SNI sehingga presentase produk ber SNI di
pasar retail sebesar 25%. Capaian (25%) tersebut melebihi dari target yang
ditetapkan (3%), hal ini menunjukan bahwa program pengembangan
standardisasi dalam rangka meningkatkan daya saing produk ber SNI di dalam
negeri dapat mendorong pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail.
Berdasarkan data yang ada produk retail yang di sertifikasi pada tahun 2017
mencapai 100 produk.
Program yang telah dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan
produk ber-SNI di pasar retail (consumer goods) yaitu pengembangan SNI
produk terkait consumer goods sebanyak 114 SNI dari target 100 SNI.
Peningkatan produk ber-SNI di pasar retail, juga tidak terlepas dari program
pembinaan terhadap industri dalam menerapkan SNI. Berdasarkan data yang
ada, produsen produk retail dalam negeri yang memperoleh pembinaan
(pendidikan, pelatihan, konsultansi, pemasyarakatan) dalam penerapan SNI
sebanyak 450 industri/ukm dari target 100 industri/ukm.
Selain itu, telah dilakukan program promosi produk retail dalam negeri
ber-SNI yang dipromosikan kepada masyarakat. Pertumbuhan jumlah produk
retail dalam negeri ber-SNI yang dipromosikan kepada masyarakat sebesar
123%, dengan adanya promosi ini dapat meningkatkan keberterimaan produk
ber SNI di masyarakat, dan mendorong masyarakat membeli produk ber SNI di
pasar retail.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 45
Gambar 4.5 Baseline Produk Retail
Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa:
1. Jumlah produk yang bertanda SNI pada pasar retail di Indonesia hanya
mencapai 360 (25%) dari total 1429 produk, sedangkan jumlah produk yang
tidak bertanda SNI pada pasar retail mencapai 1069 (75%) dari total produk.
2. Produk yang bertanda SNI lebih banyak pada produk biscuit/wafer/crackers
sebesar 124 produk, elektronik sebanyak 125 produk, mainan 18 produk, dan
bohlam 17 produk. Sedangkan produk yang tidak bertanda SNI lebih
mendominasi pada produk personal care sebesar 278 produk,
biscuit/wafer/crackers 127 produk dan tepung bumbu 81 produk.
3. Dari 360 (25%) produk yang bertanda SNI pada pasar retail di Indonesia,
terdapat 188 produk (52%) produk tersebut memenuhi SNI wajib dan sisanya
172 produk (48%) memenuhi SNI sukarela. Dari 188 (52.2%) produk yang
memenuhi SNI wajib lebih dominan pada produk elektronika sebanyak 107
produk, mainan sebanyak 18 produk, air mineral 14 produk, dan baterai 14
produk. Sedangkan dari 172 (48%) produk yang memenuhi SNI sukarela
terdapat produk yang lebih mendominasi yakni produk
biscuit/wafer/crackers sebesar 124 produk, elektronika 18 produk, bohlam
sebesar 17 produk, dan mie instan 5 produk.
4. Dari 1429 produk retail yang disurvei, diperoleh bahwa terdapat 1244 (87%)
produk telah tersedia SNI nya dan 185 produk (13%) produk yang beredar di
pasar retail belum tersedia SNI nya. Adapun produk yang telah tersedia SNI
nya lebih dominan pada produk elektronika sebesar 161 produk,
biscuit/wafers/crackers sebanyak 251 produk, personal care (170) produk,
dan tepung bumbu 80 produk. Sedangkan produk yang beredar di pasar
retail yang belum tersedia SNI nya lebih mendominasi pada produk personal
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 46
care sebesar 108 produk, makanan beku 14 produk, dan kebutuhan bayi
sebesar 12 produk.
5. Terdapat 116 SNI produk tersebut, dimana 99 SNI yang bersifat sukarela dan
18 SNI yang bersifat wajib. Lebih jauh lagi, dari 116 SNI terdapat 29 (25%) SNI
produk yang telah diterapkan dan ada 90 (75%) SNI produk yang tidak
diterapkan.
Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa masih banyak produk retail
yang SNI nya tersedia namun belum banyak diterapkan, maka perlu adanya
peningkatan program sosialisasi dan pembinaan penerapan SNI serta
meningkatkan daya dukung LSPro dan Laboratorium Uji.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 47
Indikator 5. Persentase pertumbuhan industri/organisasi yang
menerapkan SNI
Tabel 4.9 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 5
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
5. Persentase
pertumbuhan
industri/organisasi
yang
menerapkan SNI
% IKU baru IKU baru 5 2,56 51,2% 15 17,06%
Sertifikat kesesuaian merupakan bukti kesesuaian suatu Barang, Jasa,
Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi SNI. Sertifikat kesesuaian diberikan
oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi KAN kepada pelaku
usaha, khususnya industri/organisasi, setelah melalui proses penilaian kesesuaian
terhadap persyaratan SNI. Semakin banyak jumlah sertifikat kesesuaian yang
diberikan oleh LPK menunjukkan bahwa penggunaan SNI oleh pelaku usaha
telah semakin meningkat.
Pada tahun 2017 jumlah industri/organisasi yang menerapkan SNI
sebanyak 10.372 industri/organisasi, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak
10.114 industri/organisasi. Sehingga capaian indikator kinerja persentase
pertumbuhan industri/organisasi yang menerapkan SNI hanya sebesar 2,56%
dari target sebesar 5%.
Tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan oleh:
1. Pencabutan beberapa akreditasi LPK;
2. Penerapan SNI sangat tergantung komitmen pelaku usaha;
3. Sebagian besar kegiatan fasilitasi UMK/industri oleh BSN belum sampai tahap
sertifikasi.
Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan
industri/organisasi yang menerapkan SNI antara lain dengan memberikan
dorongan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran memproduksi
produk berdasarkan SNI dan kepada masyarakat untuk meningkatkan
kesadaran menggunakan produk ber-SNI, serta pemberlakuan SNI secara wajib
oleh regulator.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 48
Tabel 4.10 Industri/Organisasi yang Menerapkan SNI
No. Lingkup SNI s.d tahun
2016
tahun
2017
1. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan 438 775
2. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi 3 8
3. Lembaga Verfikasi/Validasi Gas Rumah Kaca 3 9
4. Lembaga Sertifikasi Ekolabel 7 7
5. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 5.990 5691
6. Lembaga Sertifikasi Hazzard Analytical Critical Control Point 91 157
7. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajamen Keamanan Pangan 196 198
8. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajamen Keamanan
Informasi 39 113
9. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Alat Kesehatan 10 11
10. Lembaga Sertifikasi Produk 2.982 3082
11. Lembaga Sertifikasi Organik 355 319
12. Lembaga Sertifikasi Anti Penyuapan - 2
Jumlah 10.114 10.372
Indikator 6. Pertumbuhan jumlah industri yang memperoleh
edukasi (pembinaan) penerapan SNI
Tabel 4.11 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 6
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
6. Pertumbuhan
jumlah industri
yang
memperoleh
edukasi
(pembinaan)
penerapan SNI
% IKU baru IKU baru 1000 1315 131% 2845 46,22%
Standardisasi saat ini menjadi elemen penting dalam perdagangan. SNI
menjadi salah satu acuan industri untuk meningkatkan daya saing produknya.
Untuk itu, menjadi tugas BSN untuk melakukan pembinaan penerapan SNI
kepada pelaku usaha. Pembinaan penerapan SNI ini dilakukan melalui
pemasyarakatan standardisasi, promosi SNI, pendidikan, pelatihan, konsultansi,
dan pembimbingan penerapan SNI. Setiap tahun, BSN menetapkan rata-rata
500 SNI yang harus disosialisasikan kepada pelaku usaha dan masyarakat.
Memahami dan menerapkan SNI tentu tidak mudah bagi pelaku usaha, untuk
itu BSN juga melakukan pembimbingan dalam penerapan SNI terutama
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 49
kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Target jumlah industri yang
memperoleh pembinaan penerapan SNI pada tahun 2017 adalah 1000 industri.
Capaian untuk indikator kinerja ini melebihi dari target yaitu 1315 atau 132 %.
Capaian yang tinggi ini tentu karena BSN saat ini sudah ada Kantor
Layanan Teknis (KLT) di 2 wilayah. Sehingga dengan adanya KLT ini pelaku
industri di daerah semakin banyak yang memperoleh pembinaan penerapan
SNI. Disamping itu, saat ini standardisasi menjadi kebutuhan bagi pelaku industri,
sehingga semakin banyak permintaan dari beberapa pemangku kepentingan
untuk melakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun pembimbingan
penerapan SNI. Jangkauan kegiatan pembinaan penerapan SNI kepada
industri ini meliputi pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB, Sulawesi, dan
NTT. Kedepan jangkauan wilayah pembinaan penerapan SNI tidak hanya di
Jawa namun lebih ke luar Jawa, khususnya wilayah Indonesia Timur. Gambar di
bawah ini adalah beberapa contoh kegiatan pembinaan penerapan SNI
kepada industri.
Pembinaan Penerapan SNI kepada Industri
melalui Sosialisasi SNI di Bidang Energi Terbarukan
di Jakarta
Diklat Standardisasi
Pembinaan Penerapan SNI kepada Industri
melalui Sosialisasi SPK dan SNI Award di Jakarta
Pembinaan Penerapan SNI kepada Industri
melalui Konsultansi di Surabaya
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 50
Penguatan Daya Saing Industri Lokal dan SDM
SPK melalui Diklat Standardisasi
Pembinaan Penerapan SNI melalui Seminar
kepada Industri Jasa Pariwisata
Gambar 4.6 Kegiatan Pembinaan penerapan SNI kepada Industri melalui Kegiatan
Pendidikan, Pelatihan, Promosi, dan Bimbingan Penerapan SNI
SASARAN
STRATEGIS
3
Meningkatnya kapasitas dan kualitas
pengembangan SNI
Indikator kinerja untuk mengukur Sasaran Strategis (SS) meningkatnya
kapasitas dan kualitas pengembangan SNI terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja
yaitu Persentase SNI yang dimanfaatkan; dan Jumlah SNI yang ditetapkan.
Rata-rata capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini adalah sebesar
113,9%.
Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 3.
Indikator 7. Persentase SNI yang dimanfaatkan
Tabel 4.12 Target, Realisasi dan Capaian IKU 7
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
7. Persentase SNI
yang
dimanfaatkan
% IKU baru IKU baru 20 35 175% 30 116%
Data yang digunakan dalam mengukur IKU ini yaitu SNI yang digunakan
dalam pembinaan UMKM (th 2017); SNI yang diacu dalam Diklat (th 2017);
transaksi SNI meliputi pemerintah, ahli, pelaku usaha, pendidikan
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 51
(mahasiswa/dosen, pelajar), lembaga masyarakat bidang standardisasi, dan
lainnya (th 2016 - Nov 2017); dan ruang lingkup LSPro (sampai th 2017).
Gambar 4.7 Permintaan dan Pemanfaatan SNI
Berdasarkan grafik di atas, permintaan SNI secara keseluruhan
mengalami peningkatan sebesar 237% pada tahun 2016-2017. Pemanfaatan SNI
terdiri dari stakeholder yang meminta dokumen SNI, Ruang Lingkup LSPro,
Acuan Diklat dan Pembinaan UMKM. Sedangkan stakeholder dalam hal ini
adalah Pemerintah, Pelaku Usaha, Mahasiswa/Dosen, Pelajar, LSM Bidang
Standardisasi, dan lainnya. Pemanfaatan SN oleh stakeholder meningkat
sebesar 32%.
Pada tahun 2017 jumlah SNI yang dimanfaatkan sebesar 3999 SNI dari
11385 SNI, maka persentase SNI yang dimanfaatkan sebesar 35%. SNI yang
paling banyak dimanfaatkan pada tahun 2017 seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.13 Pemanfaatan SNI secara Keseluruhan Tahun 2016-2017
Sumber: Terolah, 2017
No. Nomor SNI Judul SNI
1. SNI 9001:2015 Manajemen Mutu: Persayaratan
2. SNI ISO 14001:2015 Sistem manajemen lingkungan: Persyaratan dan panduan
penggunaan (ISO 14001:2015, IDT)
3. SNI ISO/IEC
17025:2008
Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium
pengujian dan laboratorium kalibrasi
4. SNI/IEC 17021:2008 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan lembaga audit dan
sertifikasi sistem manajemen
5. SNI ISO 19011:2012 Panduan audit sistem manajemen (ISO 19011:2011, IDT)
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 52
Tabel di atas menunjukkan bahwa SNI yang dimanfaatkan merupakan
standar yang bersifat umum dan dapat diterapkan oleh berbagai macam dan
ukuran organisasi. Pemanfaat SNI tersebut adalah pelaku usaha, sedangkan
pemanfaatan SNI yang bersifat sukarela dan merupakan produk dapat
ditunjukkan pada table di bawah. Pengguna manfaat SNI sukarela pada poin
nomor 1 sampai 3 adalah sebagai ruang lingkup LSPro yang kemudian diikuti
oleh pelaku usaha. Sedangkan poin nomor 4 dan 5 pengguna terbesarnya
adalah pelaku usaha yang diikuti oleh ruang lingkup LSPro.
Tabel 4.14 Produk dengan SNI Sukarela dengan Pemanfaatan SNI Tertinggi
No. Nomor SNI Judul SNI
1. SNI 2973:2011 Biskuit
2. SNI IEC 62560:2015 Lampu LED swa-balast untuk layanan pencahayaan umum
dengan tegangan > 50 V: Spesifikasi keselamatan (IEC
62560:2011, IDT)
3. SNI 3551:2012 Mi Instan
4. SNI 3741:2013 Minyak Goreng
5. SNI 2970:2015 Susu Bubuk
Sumber: Terolah, 2017
SNI tersebut banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha karena pada
tahun 2016-2017 menjadi isu nasional. Misalnya, produk biskuit merupakan SNI
sukarela tertinggi untuk dimanfaatkan dikarenakan pada tahun 2015, Menteri
Perindustrian telah memberlakukan SNI biskuit menjadi SNI wajib melalui
Permenperin Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 lalu direvisi dengan Permenperin
Nomor 96/M-IND/PER/7/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia
Biskuit Secara Wajib. Tingginya pemanfaatan SNI sebagai ruang lingkup LSPro
merupakan bentuk fasilitasi atas tingginya sertifikasi dan pengujian SNI untuk
produk biskuit.
Indikator 8. Jumlah SNI yang ditetapkan
Tabel 4.15 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 8 Tahun 2016
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
8 Jumlah SNI yang
ditetapkan
SNI 500 495 500 539 107,8% 2500 61,36%
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 53
Dalam proses perumusan SNI, terdapat beberapa Peraturan Kepala BSN
yang terkait dengan pengembangan SNI, antara lain terdiri dari:
1. Perka BSN Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman pengembangan Standar
Nasional Indonesia;
2. Perka BSN Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman penomoran SNI;
3. Perka BSN Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman penulisan Standar Nasional
Indonesia.
Selain Perka BSN tersebut di atas, masih ada beberapa pedoman yang
telah ditetapkan oleh BSN yang juga menjadi panduan dan acuan dalam
proses perumusan SNI, dan saat ini masih dalam proses revisi untuk
penyempurnaan sesuai ketentuan terbaru. Pedoman tersebut terdiri dari:
a) PSN 02:2007 Pengelolaan Panitia Teknis Perumusan SNI
Menguraikan tentang kelembagaan Manajemen Teknis Pengembangan
Standar (MTPS), pembentukan dan pembubaran Komtek/SubKomtek, tugas
/tanggung jawab dan pengorganisasian Komtek/SubKomtek, dan
pengelolaan sekretariat Komtek/ SubKomtek perumusan SNI.
b) PSN 03.1:2007 Adopsi standar internasional dan publikasi internasional lainnya
Bagian 1: adopsi standar internasional menjadi SNI, Menguraikan tentang
tatacara adopsi standar internasional, apa yang boleh/ tidak boleh berubah
dalam adopsi identik atau modifikasi, klasifikasi standar sebagai
identik/modifikasi/tidak ekivalen (IDT/MOD/NEQ).
c) PSN 03.2:2014 Adopsi standar internasional dan publikasi internasional lainnya
Bagian 2: adopsi non standar internasional menjadi SNI. Menguraikan tentang
tatacara adopsi publikasi internasional non standar, apa yang boleh/ tidak
boleh berubah dalam adopsi identik atau modifikasi, jenis publikasi
internasional non standar yang dapat diadopsi menjadi SNI.
d) PSN 04:2006 Jajak pendapat dan pemungutan suara dalam rangka
perumusan SNI
Menguraikan tentang prosedur, tatacara pelaksanaan jajak pendapat dan
pemungutan suara, cara perhitungan serta sarana pendukung yang
diperlukan.
e) PSN 05:2006 Tenaga ahli standardisasi untuk pengendali mutu perumusan SNI
Menguraikan tentang pengelolaan tenaga ahli pengendali mutu perumusan
SNI (TAS QC) dalam mendukung perumusan SNI yang taat azas dan
ketentuan; kriteria, tugas dan kewajiban TAS-QC.
f) PSN 07:2012 Standardisasi dan kegiatan yang terkait – Istilah umum
Menguraikan istilah di bidang standardisasi dan kegiatan yang terkait agar
terdapat kesamaan pengertian dan konsistensi penggunaan dalam
perumusan SNI.
g) PSN 10:2012 Adopsi standar ASTM menjadi SNI,
Menguraikan tentang tatacara adopsi standar ASTM international, apa yang
boleh/ tidak boleh berubah dalam adopsi identik Standar ASTM.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 54
Mengacu pada penetapan kinerja BSN tahun 2017, target penetapan
SNI yang ingin dicapai adalah 500 SNI dan capaian target ini sebesar 539 SNI
atau 107,8%.
Upaya untuk mencapai target penetapan SNI tahun 2017 ini
dilaksanakan dengan melalui tiga kegiatan utama yang terdiri dari:
1. Koordinasi penyelesaian masalah Komtek/Sub-Komtek
BSN memfasilitasi penyelesaian masalah Komtek/Sub-Komtek terkait duplikasi
PNPS, komposisi keanggotaan Komtek/Sub-Komtek, pembagian ruang
lingkup antar Komtek, penetapan SNI dan permasalahan lain sesuai
kebutuhan, termasuk koordinasi tindak lanjut keputusan MTPS yang harus
segera diselesaikan.
2. Pengendalian perumusan SNI
BSN mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa prosedur dan
ketentuan yang terdapat dalam PSN pengembangan SNI diikuti oleh Komite
Teknis/ Sub-Komite Teknis dalam setiap proses perumusan SNI.
3. Pemeliharaan SNI
Komite Teknis/ Sub Komite Teknis berkewajiban memelihara SNI yang
termasuk dalam ruang lingkupnya dengan melalui pelaksanaan kaji ulang
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan.
Kaji ulang ini bertujuan untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan
pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga SNI
yang dipublikasikan terjamin kelayakan dan kekiniannya.
Jumlah SNI yang telah ditetapkan telah memenuhi ketentuan Perka BSN
dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel.4.16 Jumlah SNI yang Telah Ditetapkan pada Tahun 2017
No. Uraian Jumlah
1..
SNI produk unggulan nasional 92
2 SNI produk yang beredar di pasar retail 87
3 SNI siap diterapkan industri 291
4 SNI lain-lain 69
Jumlah 539
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 55
Gambar 4.8 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah SNI yang Telah Ditetapkan
Perbandingan realisasi penetapan SNI antara tahun 2016 dan 2017
dapat digambarkan sebagaimana diagram di bawah ini :
Gambar 4.9 Perbandingan Realisasi Penetapan SNI antara Tahun 2016 dan 2017
SASARAN
STRATEGIS
4
Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem
penerapan standar dan penilaian kesesuaian
Indikator kinerja untuk mengukur Sasaran Strategis (SS) meningkatnya
kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian
terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan ruang
lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi untuk memenuhi
kebutuhan pemangku kepentingan; Jumlah LPK diakreditasi; Persentase skema
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 56
akreditasi Komite Akreditasi nasional (KAN) yang diakui di tingkat internasional
(MRA/MLA); dan Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan
persyaratan SNI. Rata-rata capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini
adalah sebesar 111,05%. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai
yaitu indikator kinerja Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan
persyaratan SNI yang hanya sebesar 93,85%, namun indikator kinerja lain
tercapai lebih dari target yang ditetapkan.
Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 4.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 57
Indikator 9. Persentase ketersediaan ruang lingkup Lembaga
Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi untuk
memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan
Tabel 4.17 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 9
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
9. Persentase
ketersediaan
ruang lingkup LPK
yang terakreditasi
untuk memenuhi
kebutuhan
pemangku
kepentingan
% IKU baru IKU baru 10 13,93 139% 30 35,3%
Banyak produk yang tidak ada kewajiban untuk disertifikasi ketika
diedarkan dimana konsumen hanya mengandalkan iklan, label, survei, harga,
atau brand saja sebagai referensi. Di lain pihak, banyak pula produk yang
diwajibkan untuk disertifikasi sebelum dapat diedarkan. Hal ini terutama berlaku
pada produk yang sangat berkaitan dengan aspek kesehatan dan
keselamatan.
Kesehatan dan keamanan dan keselamatan masyarakat ketika sedang
mengkonsumsi produk harus dijaga oleh pemerintah. Hal ini hanya mungkin
terjadi jika produk yang dikonsumsi tersebut berkualitas, oleh karenanya
sertifikasi produk dapat diwajibkan oleh pemerintah (regulator) dalam situasi
yang demikian. Sertifikasi produk memberikan fleksibilitas kepada konsumen
untuk memilih produk yang aman dan berkualitas pada harga yang sesuai.
Sertifikasi produk juga mendorong produsen untuk menerapkan sistem produksi
yang efisien dan memenuhi kaidah pengendalian produksi yang baik.
Untuk tujuan sertifikasi tersebut, diperlukan infrastruktur pendukung
berupa ketersediaan standar produk dan kemampuan lembaga penilaian
kesesuaian (LPK) untuk melakukan sertifiakasi terhadap produk tersebut melalui
serangkaian audit dan pengujian. Kemampuan lembaga sertifikasi produk untuk
melakukan kegiatan penilaian kesesuain tersebut dinyatakan dalam ruang
lingkup akreditasi.
Sampai dengan Desember 2017, terdapat 59 lembaga sertifikasi produk
yang diakreditasi. 59 lembaga sertifikasi produk tersebut memiliki 635 ruang
lingkup yang diakreditasi sebagai kemampuan LSPro untuk melayani kebutuhan
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 58
sertifikasi produk. Jumlah tersebut melampaui target ruang lingkup (jumlah SNI
yang dimanfaatkan oleh LSPro yang diakreditasi) yaitu sejumlah 600 SNI. Jika
dibandingkan dengan jumlah kebutuhan ruang lingkup LPK untuk sertifikasi
produk
Berdasarkan hasil tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan,
yaitu 10% pertumbuhan ketersediaan ruang lingkup LPK yang terakreditasi untuk
memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, telah dapat dilampaui
dengan capaian realisasi 139%.
Pencapaian hasil tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah
dilakukan, antara lain:
1. Fasilitasi peningkatan kompetensi LPK untuk meningkatkan kemampuan LPK
dan calon LPK dalam memahami persyaratan akreditasi. Melalui kegiatan ini
diharapkan jumlah LPK yang memiliki kemampuan untuk diakreditasi atau
diperluas ruang lingkup akreditasinya semakin bertambah dan semakin
merata penyebarluasannya sehingga akan meningkatkan aksesibilitas pelaku
usaha dan organisasi dalam menerapkan SNI.
2. Pengembangan ruang lingkup skema akreditasi sesuai dengan
kebutuhan stakeholder sehingga semakin memudahkan pemangku
kepentingan ketika mereka menginginkan produknya disertifikasi.
Indikator 10. Jumlah LPK diakreditasi
Tabel 4. 18 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 10
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
10. Jumlah LPK
diakreditasi
LPK 1352 1641 1652 1823 110% 2007 90,83%
Untuk memastikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem atau personal
sesuai dengan persyaratan SNI, maka diperlukan kegiatan penilaian kesesuaian.
Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian
(LPK) yang telah diakreditasi KAN, baik laboratorium penguji, laboratorium
kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi ataupun lembaga sertifikasi.
Oleh karena itu, peranan LPK sangat diperlukan dalam kegiatan penerapan
SNI.
Sampai Desember 2017, jumlah LPK yang diakreditasi KAN adalah 1823
LPK, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah. Jumlah tersebut mengalami
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 59
peningkatan sebanyak 178 LPK dibandingkan jumlah LPK pada tahun 2016 yaitu
sebesar 1641 LPK. Dengan demikian realisasi jumlah LPK yang diakreditasi
adalah sebesar 1823 LPK.
Berdasarkan hasil tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan, yaitu
1652 LPK, telah dapat dilampaui dengan capaian realisasi 111%, dengan rincian
sebagaimana tabel berikut.
Tabel 4.19 LPK yang Diakreditasi KAN (Desember 2017)
No. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Jumlah
(2016)
Jumlah
(2017) Pertumbuhan
1. Laboratorium Penguji 1072 1170 98
2. Laboratorium Kalibrasi 230 249 19
3. Lembaga Inspeksi 53 80 23
4. Laboratorium Medik 49 55 6
5. Penyelenggara Uji Profisiensi 11 13 2
6. Produsen Bahan Acuan 0 0 0
7. Lembaga Sertifikasi Produk 47 59 12
8. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu 22 25 3
9. Lembaga Sertifikasi Personel 7 11 4
10. Lembaga Sertifikasi Organik 8 8 0
11. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 36 40 4
12. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen
Keamanan Pangan 8 8 0
13. Lembaga Sertifikasi HACCP 8 8 0
14. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajamen
Kemanan Informasi 2 4 2
15. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu
Alat Kesehatan 2 2 0
16. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata 52 49 -3
17. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen
Keamanan Rantai Pasokan 0 0 0
18. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti
Penyuapan 0 2 2
19. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen
Lingkungan 16 20 4
20. Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari 13 14 1
21. Lembaga Sertifikasi Ekolabel 2 2 0
22. Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah
Kaca 2 3 1
23. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen
Energi 1 1 0
Jumlah 1641 1823 174
Pencapaian hasil tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah
dilakukan, antara lain:
Fasilitasi peningkatan kompetensi LPK untuk meningkatkan kemampuan LPK
dan calon LPK dalam memahami persyaratan akreditasi.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 60
Pelaksanan layanan akreditasi LPK yang profesional, khususnya terhadap
efisiensi waktu proses layanan akreditasi LPK, serta peningkatan jumlah dan
kompetensi SDM yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi LPK.
Pengembangan ruang lingkup skema akreditasi sesuai dengan kebutuhan
stakeholder.
Indikator 11. Persentase skema akreditasi Komite Akreditasi
Nasional (KAN) yang diakui di tingkat internasional
(MRA/MLA)
Tabel 4.20 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 11
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
11. Persentase skema
akreditasi KAN
yang diakui di
tingkat
internasional
(MRA/MLA)
% 36 41 45 55 122,2% 60 91,6%
Peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi KAN pada dasarnya sangat
dipengaruhi oleh banyaknya ruang lingkup skema akreditasi yang telah
dioperasikan oleh KAN. Dalam hal ini, akreditasi laboratorium dan lembaga
inspeksi telah mendapatkan pengakuan internasional berupa Mutual
Recognition Arrangement (MRA) dari organisasi Asia Pacific Laboratory
Accreditation Cooperation (APLAC) dan International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) bidang akreditasi laboratorium penguji, laboratorium
kalibrasi, laboratorium medik dan lembaga inspeksi dan pengakuan
internasional berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) dari organisasi
Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) di bidang
penyelenggara uji profisiensi. Sementara itu akreditasi lembaga sertifikasi juga
telah mendapatkan Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan
organisasi Pacific Accreditation Cooperation (PAC) dan International
Accreditation Forum (IAF) untuk lingkup lembaga sertifikasi sistem manajemen
mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, lembaga sertifikasi
produk, lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan dan
lembaga sertifikasi personel. Melalui pengakuan MRA dan MLA ini akan
meningkatkan keberterimaan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi serta sertifikat
pelaku usaha dalam transaksi internasional untuk mendukung daya saing
produk nasional.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 61
Sampai Desember tahun 2017, telah dilakukan pemeliharaan dan
pengembangan skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional
(MRA/MLA), yaitu mencakup 12 skema dari 22 ruang lingkup skema yang
dioperasikan atau 55%. Capaian tersebut telah melampaui target yang telah
ditetapkan yaitu 45%. Capaian tersebut juga mengalami peningkatan
dibandingkan capaian tahun 2016. Pada tahun 2016, jumlah skema akreditasi
KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA) mencakup 9 skema dari
22 ruang lingkup skema yang dioperasikan KAN (41%).
Tabel 4.21 Skema Akreditasi KAN yang Diakui di Tingkat Internasional (MRA/MLA)
No. Skema Akreditasi Pengakuan
MRA dan MLA Keterangan
1. Laboratorium Pengujian (ISO/IEC
17025)
APLAC/ILAC
2. Laboratorium Kalibrasi (ISO/IEC
17025)
APLAC/ILAC
3. Lembaga Inspeksi (ISO/IEC 17020) APLAC/ILAC
4. Laboratorium Medik (ISO 15189) APLAC/ILAC
5. Penyelenggara Uji Profisiensi (ISO/IEC
17043)
APLAC Pengembangan
skema baru
6. Lembaga Sertifikasi Sistem
Manajemen Lingkungan (ISO 14001)
PAC/IAF
7. Lembaga Sertifikasi Sistem
Manajemen Mutu (ISO 9001)
PAC/IAF
8. Lembaga Sertifikasi Produk (ISO/IEC
17065)
PAC/IAF
9. Lembaga Sertifikasi Sistem
Manajamen Keamanan Pangan (ISO
22003)
PAC/IAF
10. Lembaga Sertifikasi Personel (ISO/IEC
17024)
PAC
11. Lembaga Sertifikasi Sistem
Manajemen Energi (ISO 50001)
PAC Pengembangan
skema baru
12. Lembaga Sertifikasi Sistem
Manajemen Keamanan Informasi (ISO
27001)
PAC Pengembangan
skema baru
Ruang lingkup skema di tingkat internasional lainnya, yang masih
dalam persiapan pengembangan skema untuk kepentingan nasional adalah
GHG Validation Verification.
Di samping pengembangan skema akreditasi yang diakui di tingkat
internasional (MRA/MLA), telah dikembangkan pula skema akreditasi untuk
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 62
mendukung kepentingan nasional, baik di wilayah regulasi maupun non-
regulasi. Sampai Desember tahun 2017, skema akreditasi KAN yang
dikembangkan untuk mendukung kepentingan nasional, yaitu: (1) Lembaga
Sertifikasi Sistem Manajemen Energi (ISO 50001), (2) Lembaga Verfikasi/Validasi
Gas Rumah Kaca (ISO 14065), (3) Lembaga Sertifikasi Ekolabel (4) Lembaga
Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, (5) Lembaga Verfikasi
Legalitas Kayu, (6) Lembaga Sertifikasi Hazzard Analytical Critical Control Point,
(7) Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata, (8) Lembaga Sertifikasi Sistem
Manajemen Keamanan Rantai Pasok, (9) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen
Alat Kesehatan, (10) Lembaga Sertifikasi Organik (11) Lembaga Sertifikasi
Halal, (12) Lembaga Sertifikasi Bio-Safety, (13) Lembaga Sertifikasi Produk,
(14) Lembaga SertifikasiPersonel, (15) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen
Anti Penyuapan, (16) Laboratorium Penguji, (17) Laboratorium Kalibrasi, (18)
Laboratorium Medik, (19) Lembaga Inspeksi, (20) Penyelenggara Uji Profisiensi,
(21) Produsen Bahan Acuan.
Indikator 12. Persentase produk bertanda SNI yang sesuai
dengan persyaratan SNI
Tabel 4.22 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 12
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
12. Persentase
produk bertanda
SNI yang sesuai
dengan
persyaratan SNI
% IKU Baru IKU Baru 65 61 94% 75 81,3%
Untuk memastikan penggunaan tanda SNI pada barang yang
beredar di pasar, baik yang diberlakukan secara wajib atau sukarela, telah
dilaksanakan sesuai ketentuan akreditasi dan sertifikasi yang berlaku, maka
telah dilakukan kegiatan monitoring integritas tanda SNI atau uji petik
kesesuaian terhadap SNI. Dalam hal ini, integritas tanda SNI pada produk dapat
dipertanggungjawabkan apabila produk yang telah mendapatkan sertifikat
dan atau dibubuhi tanda SNI tersebut terbukti secara konsisten memenuhi
persyaratan SNI.
Pada tahun 2017, kegiatan untuk mengetahui kesesuaian produk
bertanda SNI dengan persyaratan SNI difokuskan pada pengambilan sejumlah
sampel pada 10 kelompok produk yang beredar dan telah menerapkan SNI:
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 63
Produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, yaitu: (1) Gula kristal putih;
(2) Saklar; (3) Pelek kendaraan bermotor kategori L; (4) Selang termoplastik
elastomer untuk kompor gas LPG; dan (5) Ubin keramik.
Produk yang telah menerapkan SNI secara sukarela (telah
mendapatkan sertifikat atau tanda SNI), yaitu: (1) Margarin; (2) Biskuit; (3)
Pemanggang roti; (4) Cairan rem; dan (5) Kertas cetak A.
Pengambilan sejumlah sampel tersebut dilakukan di 20 kota yaitu
Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Solo, Malang, Padang, Pekanbaru, Bandar
Lampung, Balikpapan, Banjarmasin, Palangkaraya, Tanjung Selor, Gorontalo,
Palu, Mamuju, Kendari, Bali, Kupang dan Jayapura.
Berdasarkan hasil pengujian sampel produk tersebut di laboratorium uji
yang diakreditasi KAN, menunjukkan bahwa 61% sampel produk memenuhi
persyaratan SNI. Capaian tersebut belum dapat mencapai target yang telah
ditetapkan yaitu 65%. Hal tersebut mengingat, pemenuhan produk
terhadap persyaratan SNI sangat tergantung kepada banyak faktor, yang
tidak hanya dikendalikan oleh BSN, namun tergantung kepada pemangku
kepentingan lain. Dalam hal ini, pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI
sangat diperngaruhi oleh konsistensi pelaku usaha untuk menghasilkan
produk yang memenuhi SNI, serta sistem, proses dan SDM pelaksana sertifikasi
oleh Lembaga Sertifikasi Produk. Untuk itu, melalui kegiatan monitoring integritas
tanda SNI, telah dihasilkan beberapa rekomendasi bagi pihak-pihak yang
berkepentingan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan
integritas tanda SNI, untuk memperbaiki sistem sertifikasi dan memperkuat
kapasitas dan kualitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian oleh
pemangku kepentingan. Namun demikian, capaian tersebut menunjukkan
bahwa terjadi peningkatan capaian dibanding tahun 2016. Pada tahun 2016,
hasil pengujian sampel produk di laboratorium uji yang diakreditasi KAN
menunjukkan bahwa hanya 47% sampel produk memenuhi persyaratan SNI.
SASARAN
STRATEGIS
5
Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem
ketertelusuran pengukuran
Indikator kinerja untuk mengukur Sasaran Strategis (SS) meningkatnya
kapasitas dan kualitas sistem ketertelusuran pengukuran adalah Jumlah
kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara
internasional. Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini adalah
sebesar 104%.
Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 5.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 64
Indikator 13. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang
tertelusur dan diakui secara internasional
Tabel 4.23 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 13
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
13. Jumlah
kemampuan
pengukuran dan
kalibrasi yang
tertelusur dan
diakui secara
internasional
Kemampuan
Pengukuran
IKU baru IKU baru 90 94 104% 96 100%
Kegiatan penerapan standar dan akreditasi harus didukung dengan
pengukuran dan kalibrasi yang tepat. Para pengguna jasa kalibrasi dan
pengujian harus memiliki keyakinan bahwa standar-standar nasional
pengukuran yang menjadi acuan di negara- negara yang terlibat kesepakatan
itu ekivalen dan terkait satu sama lain. Oleh karena itu diperlukan adanya
pengakuan terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional yang
secara spesifik dinyatakan sebagai kemampuan kalibrasi dan pengukuran
(calibration and measurement capability, CMC) yang dimiliki oleh lembaga
metrologi nasional (national metrology institute, NMI). Pengakuan
internasional terhadap CMC NMI dinyatakan dalam kesepakatan saling
pengakuan yang dikelola oleh Panitia Internasional Timbangan dan Ukuran
(CIPM), yang selanjutnya disingkat CIPM MRA.
Pengakuan CMC tersebut di atas diperoleh melalui tahapan peer review
kompetensi (mencakup penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
dan hasil uji banding) Pusat Penelitian Metrologi – LIPI selaku NMI oleh
reviewers atau technical peers yang disetujui oleh Asia Pacific Metrology
Programme (APMP). Pada tahun 2017, BSN mengkoordinasikan peer review
Pusat Penelitian Metrologi-LIPI untuk bidang Kelistrikan dan panjang oleh
reviewers yang telah disetujui oleh APMP, yaitu:
Kelistrikan: DC voltage source - single values, DC voltage meters, DC
current sources: DC current meters oleh Dr. Nobu-hisa Kaneko (NMIJ
Jepang)
Panjang: End standards, Line standards, Diameter standards, Angle
artefacts, Roundness standards, Surface texture standards, Angle by circle-
dividers oleh Peter Cox (NMI Australia)
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 65
Sampai dengan akhir tahun 2017, masih dilakukan tahapan proses
tindakan perbaikan hasil review oleh Pusat Penelitian Metrologi – LIPI. Setelah
disetujui oleh reviewers, seluruh CMC tersebut kemudian akan diajukan ke CIPM
MRA pada tahun 2018. Sementara untuk hasil peer review (tahun 2015 dan
2016) jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan telah
diakui secara internasional pada tahun 2017 adalah 94 kemampuan
pengukuran dari 90 kemampuan pengukuran yang ditargetkan, atau capaian
realisasinya 104%.
SASARAN
STRATEGIS
6 Meningkatnya budaya mutu
Indikator kinerja untuk mengukur Sasaran Strategis (SS) meningkatnya
budaya mutu adalah tingkat persepsi masyarakat terhadap produk ber-SNI.
Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini adalah sebesar 99,13%.
Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 6.
Indikator 14. Tingkat persepsi masyarakat terhadap produk ber-
SNI
Tabel 4.24 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 14
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
14. Tingkat persepsi
masyarakat
terhadap produk
ber-SNI
Nilai
(skor)
- 80,3 80 79.33 99.2% 85 93%
Indikator kinerja dalam mendukung terwujudnya sasaran
Meningkatnya budaya mutu memiliki indikator kinerja yaitu Tingkat Persepsi
Masyarakat terhadap produk ber-SNI. Capaian kinerja untuk indikator kinerja
tersebut seluruhnya sebesar 79,3 skor dari 80 skor yang ditargetkan (99,2%).
Angka ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 80,3 skor. Tingkat persepsi
ini diperoleh dengan melakukan survei melalui penyebaran kuesioner di 11 kota
dengan melibatkan 4400 responden oleh surveyor yang berasal dari mahasiswa
partner MoU BSN. Berdasarkan nilai tersebut secara garis besar, masyarakat
sudah mempunyai persepsi yang positif bahwa produk berSNI berarti aman dan
berkualitas. Masyarakat juga sudah mempunyai persepsi yang positif bahwa
produk bertanda SNI mempunyai daya saing tinggi.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 66
Namun pertimbangan masyarakat dalam memilih produk bertanda SNI
hanya menjadi urutan ketiga setelah harga dan brand/merk. Masyarakat kita
harga masih menjadi pertimbangan utama dalam memilih produk belum ke
mutu. Sedangkan terkait pengawasan produk berSNI, tingkat persepsinya
mempunyai nilai angka yang paling rendah dibandingkan dengan
pertanyaannya lainnya. Hal ini berarti, masyarakat masih beranggapan bahwa
pengawasan produk barang berSNI masih belum seperti yang diharapkan.
Berdasarkan gambar di bawah ini, tingkat persepsi untuk Polri, TNI ,
Dosen dan instansi pemerintah termasuk pelaku industri besar
mempunyai ni lai yang cukup tinggi, sedangkan nilai persepsi rendah
ada pada stakeholder karyawan industri kecil/UMKM dan konsumen
lainnya seperti ibu rumah tangga, dll. Sedangkan untuk pemil ik
UMKM, angka persepsi masyarakatnya lebih besar dibandingkan
dengan karyawannya. Hal ini berarti persepsi yang rendah bisa jadi
dikarenakan pemahaman yang kurang mengenai SNI dan produk
ber-SNI.
4.11
3.96 3.95
3.82
4.14
4.22
4.15
4.10
3.80
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
Gambar 4.10 Grafik Perbandingan Indeks Persepsi Masyarakat terhadap
Produk ber-SNI per Unsur Stakeholder (dalam skala 5)
Gambar di bawah ini merupakan beberapa kegiatan pendidikan,
pelat ihan, di seminas i , sosialisasi, dan pemasyarakatan standardisasi
untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap produk ber-SNI.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 67
Gambar 4.11 Edukasi SNI kepada Publik melalui Fun Bike
Gambar 4.12 Edukasi SNI kepada Publik melalui Penayangan Iklan SNI kepada
Konsumen di Commuter Line
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 68
Gambar 4.13 Edukasi SNI kepada Publik melalui Media Sosial
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 69
Gambar 4.14 Edukasi SNI kepada Publik melalui Edugames
Selain itu, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya SPK dan manfaat produk ber-SNI, BSN juga melakukan edukasi
publik melalui media sosial yang juga digunakan sebagai sarana untuk
mempromosikan kegiatan yang dilakukan BSN. Media sosial yang digunakan
yaitu facebook, instagram, youtube dan twitter. Jumlah follower dari media
tersebut selalu dipantau perkembangannya guna mengevaluasi progress dan
pengetahuan masyarakat. Jumlah follower twitter tahun ini meningkat dari
3654 menjadi 6222 followers yaitu sekitar 81.2%. Sedangkan likes facebook
hanya mengalami peningkatan sebesar 14.8% yaitu dari 5309 menjadi 6095
page likes. Seluruh media sosial tersebut juga dijadikan sarana komunikasi
terkait layanan publik BSN.
Beberapa kegiatan yang ikut mendukung peningkatan tingkat persepi
masyarakat diantaranya adalah penyediaan paket informasi standardisasi
dan PK, melalui pembuatan poster, leaflet, buletin SNI Baru, Upgrading SNI
Corner, Updating konten informasi SNI Corner, flipbook full text SNI, majalah
SNI valuasi, SNI channel dan keikutsertaan dalam pameran.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 70
Gambar 4.15 Paket Informasi berupa Publikasi
SASARAN
STRATEGIS
7
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan
anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan
organisasi yang profesional
Indikator kinerja untuk mengukur Sasaran Strategis (SS) meningkatnya
kinerja sistem penglolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan
organisasi yang profesional terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja Opini BPK atas
laporan keuangan; Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja BSN; Indeks kompetensi dan integritas SDM; Nilai kepatuhan
layanan publik; Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan tugas BSN sesuai dengan UU 20 tahun 2017; dan Jumlah peraturan
perundang-undangan di bidang SPK. Rata-rata capaian indikator kinerja pada
Sasaran Strategis ini adalah sebesar 94,12%. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja
yang mencapai target yaitu Opini BPK atas laporan keuangan; Indeks
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 71
kompetensi dan integritas SDM; dan Persentase ketersediaan sarana dan
prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN sesuai dengan UU 20 tahun 2017.
Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 7.
SASARAN
STRATEGIS
7
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran,
sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi
yang profesional
Indikator 15. Opini BPK atas laporan keuangan
Indikator ini adalah indikator yang ditetapkan untuk mendukung
pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Utama BSN. Laporan
Keuangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan laporan yang
mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Sekretariat Utama
BSN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Badan Standardisasi
Nasional.
Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK) bertujuan untuk memberikan kejelasan yang memadai bahwa laporan
keuangan telah disajikan dengan wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.
Pemeriksaan tersebut dapat menghasilkan opini yaitu Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP, Nilai capaian 100%), Wajar Dengan Pengecualian (WDP,
Nilai capaian 75%), Tidak Wajar (TW, Nilai Capaian 50%), Tidak Memberikan
Pendapat (TMP/Disclaimer, Nilai Capaian 25%).
BSN menetapkan target mendapatkan opini WTP untuk Laporan
Keuangan BSN tahun 2016 karena telah mendapatkan opini WTP atas Laporan
Keuangan sebanyak 7 (tujuh) kali secara berturut-turut sejak tahun 2009, yaitu
untuk Laporan Keuangan BSN tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.
Laporan Keuangan BSN Tahun 2016 disusun berdasarkan data/laporan
keuangan satuan kerja BSN. Laporan Keuangan BSN tahun 2016 yang dinilai
pada tahun 2017 oleh auditor BPK mendapat opini WTP. Hal ini merupakan
peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu opini WDP pada tahun 2016.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 72
Tabel 4.25 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 15
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
15. Opini BPK atas
laporan
keuangan
Opini WTP WDP WTP WTP 100% WTP 100%
Tabel 4.26 Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan BSN tahun 2008-2017
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Opini BPK
atas
laporan
keuangan
WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WDP WTP
Gambar 4.16 Penghargaan WTP dari Menteri Keuangan
Indikator 16. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2017 ditargetkan
mendapat nilai 80 dari Kemenpan RB. Tapi sampai dengan laporan ini dibuat
nilai pelaksanaan RB tahun 2017 dari KemenPANRB belum dikeluarkan.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 73
Tabel 4.27 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 16
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
16. Tingkat
pelaksanaan
reformasi birokrasi
Nilai 68,29 71,79 80 71,79
(th 2016)
89,74% 90 79%
Apabila tingkat pelaksanaan RB dinilai dengan penilaian mandiri oleh
auditor yang dikoordinatori Inspektorat BSN, maka tingkat pelaksanaan RB 2017
sudah melampaui target dengan persentase capaian 103%, tetapi apabila
tingkat pelaksanaan RB tersebut dibandingkan dengan nilai pelaksanaan RB
oleh KemenPANRB pada tahun yang lalu maka nilainya tidak mencapai target
yaitu hanya mendapatkan nilai 71,79 atau dengan persentase capaian hanya
sebesar 89,74%.
Dibandingkan dengan capaian tahun 2016, maka tingkat pelaksanaan
RB pada tahun 2017 baik menggunakan PMPRB ataupun menggunakan nilai
pelaksanaan RB tahun yang lalu, maka terdapat peningkatan.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 74
B BB
CC
Tabel 4.28 Tingkat Pelaksanaan RB BSN Tahun 2017
No. Komponen Penilaian Nilai
Maksimal
2014 2015 2016
A Pengungkit
1. Manajemen Perubahan 5 70.78% 73.18% 73.00%
2. Penataan Peraturan
Perundangan
5 54.25% 54.25% 54.20%
3. Penataan dan Penguatan
Organisasi
6 64.06% 66.83% 64.00%
4. Penataan Tatalaksana 5 69.35% 75.20% 82.60%
5. Penataan Sistem Manaj SDM 15 49.44% 70.49% 88.33%
6. Penguatan Akuntabilitas 6 44.20% 64.91% 56.67%
7. Penguatan Pengawasan 12 42.55% 60.23% 44.92%
8. Peningkatan Pelayanan Publik 6 57.38% 58.76% 79.67%
Sub Total Komponen Pengungkit 60 53.63% 65.60% 68.55%
B Hasil
1. Kapasitas Dan Akuntabilitas
Kinerja Organisasi
20 63.44% 67.11% 65.20%
2. Pemerintah yang Bersih dan
Bebas KKN
10 30.00% 87.03% 90.00%
3. Kualitas Pelayanan Publik 10 63.50% 67.98% 77.30%
Sub Total Komponen Hasil 40 55.10% 72.31% 76.65%
Indeks Reformasi Birokrasi 100 54.22% 68.29% 71.79%
CC B BB
Gambar 4.17 Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi 2014 - 2016
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 75
Indikator 17. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN
Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi
pemerintah. Hasilnya dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam
mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun
rencana kinerja di tahun berikutnya. Dengan demikian rencana kinerja di tahun
mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan.
Tabel 4.29 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 17
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
17. Tingkat
akuntabilitas
kinerja BSN
Nilai 64,20 64,87
73 64,87
(th 2016)
88,86% 80 81,09%
Pada tahun 2017, BSN telah menyusun 1 (satu) dokumen Laporan Kinerja
BSN tahun 2016, 4 (empat) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon I tahun 2016, 11
(sebelas) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon II tahun 2016, dan 27 (dua puluh
tujuh) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon III tahun 2016. Penyusunan Laporan
Kinerja unit Eselon III baru dilakukan pada tahun 2017.
Sampai Laporan Kinerja ini selesai disusun hasil evaluasi AKIP BSN Tahun
2017 belum keluar dari KemenPANRB, sehingga belum dapat dihitung capaian
indikator kinerja pada tahun 2017 dan belum dapat dibandingkan apakah
terjadi peningkatan/penurunan penerapan akuntabilitas kinerja dari tahun 2016
yang telah mendapatkan predikat “B” (skor 64,87).
Perkembangan hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2010-2016 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.30 Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2010 – 2016
No. Komponen yang
Dinilai Bobot
Nilai Nilai
2010 2011 2012 2013 2014 Bobot 2015 2016
a. Perencanaan
Kinerja
35 18,65 19,75 19,69 23,04 24,18 30 19,92 21,37
b. Pengukuran Kinerja 20 10,33 10,50 10,50 11,35 11,25 25 15,80 16,13
c. Pelaporan Kinerja 15 9,25 8,88 9,36 9,63 9,78 15 10,28 10,36
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 76
d. Evaluasi Kinerja 10 5,00 5,40 5,42 6,14 6,26 10 5,85 5,89
e. Capaian Kinerja 20 11,08 9,97 13,25 12,79 13,34 20 12,35 11,12
Nilai Hasil Evaluasi 100 54,31 54,50 58,21 62,95 63,81 100 64,20 64,87
Tingkat Akuntabilitas
Kinerja
CC CC CC CC CC B B
Gambar 4.18. Grafik Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN
Sebagai upaya perbaikan penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Tahun
2018 akan terus dilakukan penyempurnaan terhadap Aplikasi Sistem Informasi
Perencanaan dan Pelaporan (SIPP) sebagai salah satu pendukung
pelaksanaan akuntabilitas kinerja BSN. Sedangkan untuk melihat sejauhmana
Laporan Kinerja Eselon I dan II telah mengungkapkan capaian kinerja yang
telah dihasilkan selama tahun 2017 akan dilakukan reviu Laporan Kinerja Eselon I
dan II oleh Inspektorat BSN secara bertahap.
Indikator 18. Indeks kompetensi dan integritas SDM
Tabel 4.31 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 18
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
18. Indeks
kompetensi dan
integritas SDM
Nilai - 97
>95 99 104,21% 97 102%
Penilaian indeks kompetensi dan integritas SDM menjadi sangat penting,
mengingat kualitas SDM yang direpresentasikan dari kompetensi dan
integritasnya sangat berperan penting dalam mencapai keberhasilan
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 77
organisasi. Indeks kompetensi dan integritas SDM ini dinilai dari jumlah ASN BSN
yang memiliki nilai prestasi kerja lebih dari cukup tanpa ada unsur perilaku kerja
yg bernilai cukup. Nilai prestasi kerja dinilai berdasarkan penilaian SKP (Sasaran
Kinerja Pegawai) melalui aplikasi SIMPEG (http://simpeg.bsn.go.id/ ).
Dari total pegawai BSN yang nilai prestasi kerjanyanya ada unsur perilaku
yang dinilai cukup hanya terdapat 2 (dua) PNS. Jadi total capaian indeks
kompetensi dan integritas adalah 99% dari target 95%. Dengan demikian
capaian kinerja indikator ini tercapai 104,21% dari target, bahkan dibandingkan
target kinerja tahun 2019, realisasi ini telah dapat dipenuhi. Untuk perbaikan
kinerja indikator ini, perlu dievaluasi untuk mendapatkan indikator yang lebih
tajam sehingga didapatkan indikator yang lebih memberikan dampak/impact
yang lebih baik lagi bagi organisasi
Indikator 19. Nilai kepatuhan layanan publik
Tabel 4.32 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 19
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
19. Nilai kepatuhan
layanan publik
Nilai
(0-110)
64,25 104 105 104
(th 2016)
99% 106 98,11%
Ombusman pada tahun 2017 tidak melakukan penilaian kepatuhan
layanan publik pada K/L yang berada di zona hijau/baik berdasarkan hasil
penilaian nilai kepatuhan layanan publik pada tahun sebelumnya.
Sebagaimana hasil penilaian nilai kepatuhan layanan publik pada tahun
2016, BSN memperoleh nilai 104 BSN dinilai telah mematuhi ketentuan
Ombudsman RI sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kepala
Ombudsman RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan terhadap
Standar Pelayanan Publik.
Nilai Tingkat
Zona kepatuhan
0 - 55 rendah Merah
56 - 88 sedang Kuning
88-110 tinggi Hijau
Gambar 4.19 Zona Kepatuhan Layanan Publik
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 78
Sesuai dengan surat Ombudsman RI Nomor 1540/ORI-SRT/XI/2016 perihal
Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan Kompetnsi
Penyelenggaraan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. Ombudsman RI merekomendasikan agar BSN melakukan
1. Memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan unit pelayanan publik yang
produk layananannya mendapatkan Zona Hijau dengan predikat Kepatuhan
Tinggi.
2. Menyelenggarakan program secara sistematis dan mandiri untuk
mempercepat implementasi standar pelayanan publik sesuai UU No. 25 Tahun
2009.
3. Memantau konsistensi dan peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan
standar pelayanan publik. Setiap unit pelayanan wajib menyusun,
menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai UU No. 25
Tahun 2009.
4. Memerintahkan unit pelayanan publik terkait untuk meningkatkan
pemenuhan dan pelaksanaan standar pelayanan publik sesuai UU No. 25
Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik.
Dalam upaya meningkatkan nilai kepatuhan sesuai rekomendasi
tersebut, Inspektorat BSN tahun 2017 telah melakukan langkah-langkah
sebagai berikut :
Koordinasi antar layanan untuk bersama-sama membuat informasi
yang dituangkan dalam sebuah banner dan mencantum
persyaratan layanan pada setiap layanan dan dipasang di LITE.
Memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan unit pelayanan publik
yang produk layananannya mendapatkan Zona Hijau dengan predikat
Kepatuhan Tinggi.
Untuk meningkatkan/mempertahankan nilai kepatuhan layanan publik
di BSN, ke depan akan dilakukan pemantauan Berdasarkan kebijakan
Ombudsman RI terhadap K/L yang telah memenuhi kriteria nilai kepatuhan
tinggi (hijau), Inspektorat akan mengevaluasi IKU ini apakah akan tetap
dipertahankan atau direvisi.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 79
Gambar 4.20 Banner Unit Layanan Publik dan Penghargaan Unit Layanan Publik dengan Kepatuhan Tinggi
Gambar 4.21 Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman
Gambar 4.22 Hasil penilaian kepatuhan tahun 2016 oleh Ombudsman RI
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 80
Indikator 20. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan tugas BSN
Tabel 4.33 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 20
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
20. Persentase
ketersediaan
sarana prasarana
untuk
pelaksanaan
tugas BSN
% - 100 100 100 100% 100 100%
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya BSN sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, sangat diperlukannya dukungan sarana
dan prasarana dalam kualitas dan kuantitas yang baik. Pada tahun 2017, BSN
telah mengalokasi anggaran sebesar Rp. 3.325.900.000 dengan target layanan
peralatan dan fasilitas kantor. Pencapaian realisasi anggaran penyediaan
sarana dan prasarana sebesar 99,79% dengan mengacu pada rencana
kebutuhan di tahun 2017 persentase ketersediaan sarana dan prasarana
sebesar 100% yang terdiri dari:
1. Kendaraan dinas Kepala BSN
2. Perangkat pengolahan data dan informasi diantaranya lisensi Ms. Office,
laptop dan mesin presensi.
3. Peralatan dan fasilitas perkantoran untuk kantor BSN maupun kantor layanan
teknis di Palembang dan Makassar diantaranya berupa sofa, meja, lemari,
kursi rapat, AC, TV, kulkas, dispenser, vacuum cleaner, credenza, workstation,
white board, wireless, printer, notebook, infocus, UPS, stabilizer dan switch
hub.
4. Fasilitas rumah dinas meliputi gorden, wallpaper, dapur dan aksesoris rumah
dinas.
Dari anggaran tersebut target penyediaan sarana dan prasarana
perkantoran sesuai kebutuhan telah mencapai realisasi sebanyak 423 unit atau
dengan pencapaian 100% meliputi 1 unit kendaraan dinas roda empat, 203 unit
perangkat pengolahan data dan informasi dan 223 unit peralatan fasilitas
perkantoran.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 81
Gambar 4.23 Sarana Prasarana Kantor Utama BSN dan KLT BSN
Indikator 21. Jumlah peraturan perundangan – undangan di
bidang SPK
Tabel 4.34 Target, Realisasi, dan Capaian IKU 21
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian 2017 Rencana s.d 2019
2015 2016 Target Realisasi % Target % Capaian
21. Jumlah peraturan
perundangan –
undangan di
bidang SPK
dokumen 2 4 3 3 77% 25 36%
Tahun 2017 pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas
produk hukum ada 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan. Dan disatu
indikator tersebut ada 3 (tiga) target capaian yaitu ditetapkannya RPP tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Rperpres tentang Organisasi dan Tata
Laksana Badan Standardisasi Nasional, Rpermenristekdikti tentang Kebijakan
Nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
Ketiga target capaian tersebut seharusnya menghasilkan PP tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Perpres tentang Organisasi dan Tata
Laksana Badan Standardisasi Nasional, dan selesainya Rancangan
Permenristekdikti tentang Kebijakan Nasional Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian.
Target tersebut tidak tercapai karena:
1. RPP tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian masih dalam proses
pemarafan di Menteri Koordinator bidang Perekonomian.
2. RPerpres tentang Badan Standardisasi Nasional masih dalam proses
penetapan Presiden
3. Rancangan Rpermen Ristek Dikti masih dibahas secara intensif di internal BSN.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 82
Target capaian 3 (tiga) dokumen sampai akhir tahun 2017 tiga dokumen
tersebut telah dapat disusun, namun masih terus dalam pembahasan dengan
kementerian PAN dan RB serta kementerian terkait. Secara dokumen, target
sudah dapat tercapai, namun secara kualitas belum tercapai 100% karena
masih dalam penyempurnaan.
Kendala dari pencapaian kualitas capaian ini dibandingkan Tahun 2016
sebelumnya capaian ini mengalami peningkatan. Oleh karena itu langkah
tindak lanjut yang akan dilakukan pada Tahun 2017 Bagian Hukum akan terus
berupaya:
a. Untuk percepatan terbitnya PP SSPKN , Bagian Hukum melakukan koordinasi
dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian terkait proses paraf RPP tentang Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian.
b. Untuk percepatan terbitnya Permen Ristekdikti, Bagian Hukum mengajukan
permohonan Lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Tahun 2017 untuk dimasukan lagi dalam Program
Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Tahun 2018.
c. Pembahasan di internal BSN untuk memperoleh kesepahaman substansi
Rpermen ristekdikti tentang Kebijakan Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian.
B. Realisasi Anggaran
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
881/MK.02/2016, BSN mendapatkan total pagu anggaran sebesar
Rp.184.522.097.000,-. Kemudian mengalami beberapa kali perubahan sehingga
anggaran BSN tahun 2017 terakhir menjadi Rp.165.504.554.000 ,- Penggunaan
anggaran tersebut untuk melaksanakan 2 program dengan rincian alokasi
anggaran sebagai berikut:
(1) Program Pengembangan Standardisasi Nasional sebesar Rp.73.437.329.000,-;
(2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN
sebesar Rp.92.067.225.000,-
Kedua program tersebut terbagi dalam 12 (dua belas) kegiatan dengan
pagu alokasi anggaran per kegiatan sebagaimana dirinci dalam tabel di
bawah. Realisasi Belanja Badan Standardisasi Nasional pada Tahun Anggaran
2017 adalah sebesar Rp.156.444.731.851,‐ atau 94,53% dari pagu anggaran
Badan Standardisasi Nasional sebesar Rp.165.504.554.000,‐. Rincian penyerapan
anggaran berdasarkan program dan kegiatan ditampilkan dalam Tabel 4.33.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 83
Tabel 4.35 Pagu dan Realisasi Anggaran BSN pada Tahun 2017
KODE PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017
Rp %
084.01 Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN 92.067.225.000 84.946.338.429 92,97
3549 Peningkatan Pelayanan Hukum,
Organisasi dan Humas BSN 10.633.570.000 10.076.740.725 94,76
3550 Peningkatan Perencanaan, Keuangan
dan Tata Usaha BSN 80.291.455.000 73.886.426.614 92,02
3551 Peningkatan Penyelenggaraan
Pengawasan Internal BSN 1.142.200.000 983.171.090 86,08
084.06 Program Pengembangan Standardisasi
Nasional 73.437.329.000 71.498.393.422
97,36
3553 Pengembangan sistem standardisasi
dan penilaian kesesuaian 1.455.053.000 1.400.936.626 96,28
3554 Peningkatan Akreditasi Laboratorium
dan Lembaga Inspeksi 17.761.738.000 17.416.933.256 98.06
3555 Peningkatan Akreditasi Lembaga
Sertifikasi 6.337.307.000 6.201.032.140 97.85
3556 Peningkatan Informasi dan Dokumentasi
Standardisasi 8.227.943.000 7.847.375.953 95,37
3557 Kerjasama Standardisasi 6.069.666.000 5.971.478.615 98.38
3558 Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardisasi 13.891.424.000 13.481.726.909 97,05
3559 Penelitian dan Pengembangan
Standardisasi 3.195.301.000 3.088.433.164 96.66
3560 Perumusan Standar 7.935.048.000 7.698.059.393 97,01
3561 Peningkatan Penerapan Standar 8.563.849.000 8.392.417.366 98.00
JUMLAH 165.504.554.000 156.444.731.851 94,53
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 84
Gambar 4.24 Penghargaan Pelaksanaan Anggaran Terbaik 2017
Penyerapan kinerja BSN tahun 2017 berhasil mendapatkan penghargaan
peringkat ke-3 terbaik pelaksanaan anggaran untuk kategori pagu kecil (<2,5
M). Namun demikian, diharapkan kinerja penyerapan anggaran untuk tahun
yang akan datang dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Upaya-upaya yang
perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyerapan anggaran antara lain:
1. Pengembangan sistem aplikasi yang mendukung perencanaan keuangan
dan kegiatan, pengelolaan keuangan, dan monitoring pelaksanaan
kegiatan. Aplikasi tersebut yaitu SIPP (Sistem Informasi Penganggaran dan
Pelaporan) dan SIPAKAR (Sistem Informasi Pelaksanaan Kegiatan dan
Anggaran) yang diharapkan dapat mempermudah proses perencanaan,
pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan, dan monitoring dan
evaluasi kinerja dan anggaran,
2. Peningkatan kompetensi SDM pengelola anggaran melalui pelatihan dan
workshop serta sosialisasi peraturan-peraturan tentang pengelolaan
keuangan dan anggaran,
3. Pengembangan SOP (standard operational procedures) di bidang
pengelolaan anggaran sebagai acuan bagi para pengelola anggaran
dalam melaksanakan kegiatan dan membelanjakan anggaran,
4. Peningkatan pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP, untuk
memperkuat sistem pengendalian internal.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 85
BAB V
PENUTUP
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 86
BAB V
PENUTUP
Laporan Kinerja BSN ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas
pencapaian pelaksanaan visi dan misi BSN menuju good governance dengan
mengacu pada Rencana Strategis tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan
Kinerja BSN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Instruksi
Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja BSN tahun ketiga pelaksanaan
RPJMN tahun 2015-2019.
Tantangan globalisasi menuntut daya saing yang tinggi agar mampu
memenangi persaingan tersebut. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
diyakini dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang
diharapkan mampu melindungi konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan
masyarakat lainnya untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun
pelestarian fungsi lingkungan hidup; membantu kelancaran perdagangan; dan
mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.
Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung dalam
mengkoordinasikan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di
Indonesia, BSN telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. BSN telah
berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat
diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian IKU
pada tahun 2017 secara umum sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.
Pada tahun 2017, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja BSN sebesar
99,63% dari 21 IKU. Sebanyak 13 IKU capaiannya telah melampaui target dan 8
IKU lainnya masih di bawah target. Delapan IKU yang belum mencapai target
tersebut adalah Persentase pertumbuhan ekspor Produk Unggulan Nasional
yang telah ber-SNI; Persentase pertumbuhan industri/organisasi yang
menerapkan SNI; Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan
persyaratan SNI; Tingkat persepsi masyarakat terhadap produk ber-SNI; Tingkat
pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN; Nilai
kepatuhan layanan publik; dan Jumlah peraturan perundang-undangan di
bidang SPK.
Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh BSN dalam upaya
memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain:
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 87
a) Meningkatkan sosialisasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
terutama dalam hal sertifikasi SNI kepada masyarakat melalui berbagai
media publikasi, terutama yang berbasis Information Technology (IT).
b) Meningkatkan bimbingan untuk industri khususnya UMK di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan melibatkan pemerintah
daerah terkait dalam mendukung penyusunan SNI sesuai potensi/kebutuhan
daerah dan dapat mendukung penerapan SNI di UMK.
c) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara BSN dengan pihak-pihak
terkait dan sinergi dalam kegiatan penyusunan, penerapan, dan
pengawasan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.
Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat
memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait
mengenai tugas fungsi BSN, sehingga dapat memberikan umpan balik guna
peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja
ini harus memotivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan
memperhatikan perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan, sehingga
BSN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan
pelayanan yang profesional.
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 88
LAMPIRAN
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 89
Laporan Kinerja BSN tahun 2017 90
LLAPORAN KINERJA 2017BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Badan Standardisasi Nasional
Gedung BPPT I Lt 9 - 14Jl. MH. Thamrin No.8,
Kebon Sirih, Jakarta PusatTelp +62 21 - 3927422 Fax +62 21 3927527
bsn_sni www.bsn.go.id Badan Standardisasi Nasional