laporan keuangan eselon i bppk ta 2009 iv. catatan atas ... · laporan keuangan eselon i bppk ta...
TRANSCRIPT
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan . 8
IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
A. PENJELASAN UMUM
Dasar Hukum
A.1. DASAR HUKUM
1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (2) menetapkan bahwa laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (1) menetapkan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51/PB/ tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan . 9
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BPPK
Rencana Strategis
RENCANA STRATEGIS BPPK
BPPK berkewajiban memberikan layanan sebaik-baiknya di bidang
pendidikan, pelatihan dan pengembangan kepada pegawai di lingkungan
Departemen Keuangan untuk memperlancar pencapaian visi dan misi Departemen
Keuangan. Visi Departemen Keuangan adalah "Menjadi pengelola keuangan dan
kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan
masyarakat, serta instrumental bagi proses transformasi bangsa menuju
masyarakat adil, makmur, dan berperadaban tinggi". Untuk itulah komitmen yang
kuat dari seluruh jajaran BPPK merupakan kunci penting bagi pemenuhan tingkat
kepuasan atas layanan yang disajikan kepada unit-unit di lingkungan Departemen
Keuangan.
Sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mendukung
pencapaian visi dan misi organisasi tidak hanya unik dan berharga akan tetapi juga
merupakan unsur penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Efektivitas operasional
pengelolaan sumber daya yang ada dan langkah-langkah perbaikan diri perlu
diambil untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima oleh BPPK.
Semangat kompetisi, wirausaha, inovatif dan menguasai ilmu pengetahuan oleh
seluruh jajaran di BPPK perlu dibina dan dikembangkan serta diberdayakan
terutama dalam kaitan pemberian layanan prima dimaksud melalui penciptaan iklim
organisasi yang terus menerus belajar (learning organization).
Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan
layanan prima adalah perumusan perencanaan strategik. Dengan perumusan
perencanaan strategik yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka
diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.
Perencanaan strategik BPPK merupakan serangkaian rencana tindakan dan
kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh
komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam
rangka pencapaian visi dan misi BPPK.
Visi
Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara dalam Menghasilkan SDM yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas
Misi
1. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang keuangan negara melalui
pendidikan dan pelatihan;
2. Melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan
dinamika lingkungan;
3. Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan pengetahuan di
bidang keuangan negara.
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan . 10
Tugas, Fungsi dan Peran
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 100/KMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Keuangan mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan
menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan
negara berdasarkan kebijakan Menteri dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, BPPK menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan Menteri di bidang pendidikan, pelatihan dan penataran
keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia
Departemen Keuangan;
b. Pelaksanaan kebijakan Menteri Keuangan di bidang pendidikan, pelatihan
dan penataran keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya
manusia Departemen Keuangan;
c. Penelahaan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan,
pelatihan dan penataran keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber
daya manusia Departemen Keuangan;
d. Pemberian pelayanan teknis dan administratif di lingkungan BPPK.
Pendapatan
PENDAPATAN BPPK Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2009 adalah sebesar Rp 17.883.052.567,00 atau 86,81 persen dari yang dianggarkan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah ini terdiri dari:
a. Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan,
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 17.883.052.567,00 atau 86,81 persen dari yang dianggarkan, dan
c. Penerimaan Hibah sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan.
% Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2009 sebesar 86,81%, realisasi pendapatan tersebut belum mencapai 100% dari target penerimaan, hal ini disebabkan karena penerapan Sistem Ujian Saringan Masuk STAN menggunakan desain sistem berbasis web, yang baru pertama digunakan. Hal ini membuat jumlah peserta yang mendaftar mengalami penurunan dikarenakan berbagai kendala jaringan dan sistem pembayaran, sehingga jumlah peserta ujian yang berhasil melakukan registrasi tidak mencapai target.
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2009 sebesar Rp.17.883.052.567,00, sedangkan per 31 Desember 2008 sebesar Rp.14.197.109.726,00. Hal ini berarti Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2009 meningkat sebesar Rp.3.685.942.841,00 atau 25,96% dibanding TA 2008. Hal ini disebabkan antara lain karena pada Tahun 2009 penerimaan negara dari hasil kerja sama dengan pemerintah daerah sebesar Rp.4.786.577.500,00.
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan . 11
Belanja BELANJA BPPK
Realisasi Belanja Negara BPPK TA 2009 sebesar Rp. 304.160.218.733,00 atau
81.58 persen dari yang dianggarkan. Rincian berdasarkan sumber dananya adalah
sebagai berikut:
a. Belanja Rupiah Murni sebesar Rp.240.717.795.508,00 atau 85,15 persen dari yang dianggarkan,
b. Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp.50.412.367.710,00 atau 81,35 persen dari yang dianggarkan,
c. Belanja Rupiah Pendamping sebesar Rp.3.124.167.077,00 atau 62,55 persen dari yang dianggarkan,
d. Belanja Hibah sebesar Rp.0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan,
e. Belanja BLU sebesar Rp. 9.905.888.438,00 atau 42,77 persen dari yang dianggarkan.
Ringkasan Laporan Realisasi Belanja TA 2009 dan 2008 dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel. A.1
Ringkasan Laporan Realisasi TA 2009 dan 2008
Per Sumber Dana
(dalam rupiah)
TA 2009 TA 2008
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Belanja RM
282.690.801.000 240.717.795.508 159.382.747.000 142.391.039.909
Belanja PLN
61.927.119.000 50.412.367.710 58.226.555.000 47.197.471.649
Belanja RP
4.994.594.000 3.124.167.077 7.241.733.000 3.089.689.082
Belanja Hibah
0 0 0 0
Belanja PNBP
0 0 7.583.554.000 6.552.940.656
Belanja BLU
23.162.498.000 9.905.888.438 134.724.104 134.724.104
Belanja ...
0 0 0 0
JUMLAH 372.820.012.000 304.160.218.733 232.569.313.104 199.365.865.400
Rincian Realisasi Belanja berdasarkan jenis program adalah sebagai berikut:
a. Penerapan Kepemerintahan yang Baik (PKB) sebesar Rp.55.070.810.152,00 atau 89,14 persen dari yang dianggarkan,
b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PSDA) sebesar Rp.,86.409.217.952,00 atau 73,02 persen dari yang dianggarkan,
c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN) sebesar Rp.102.675.884.243,00 atau 92,26 persen dari yang dianggarkan,
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan . 12
d. Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK) sebesar Rp.50.157.130.761,00 atau 70,24 persen dari yang dianggarkan,
e. PPPAAN (STAR-SDP) sebesar 9.847.175.625,00 atau 98,47 persen dari yang dianggarkan,
Ringkasan Laporan Realisasi Belanja TA 2009 dan 2008 berdasarkan jenis program dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel.A.2
Ringkasan Laporan Realisasi Belanja TA 2009 dan 2008
Per Program
(dalam Rupiah)
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Program PKB 61.782.260.000 55.070.810.152 58.587.261.000 53.903.155.370
Program PSDMA 118.330.445.000 86.409.217.952 86.615.042.000 70.953.221.448
Program PSPAN 111.295.064.000 102.675.884.243 63.025.386.000 59.810.328.017
Program PTK 71.412.498.000 50.157.130.761 12.657.077.104 11.660.001.265
Program PPPAAN 9.999.745.000 9.847.175.625 11.684.547.000 3.039.699.300
JUMLAH 372.820.012.000 304.160.218.733 232.569.313.104 199.365.865.400
TA 2009 TA 2008
Sedangkan rincian realisasi belanja berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai
berikut:
a. Belanja Pegawai sebesar Rp.36.913.733.558,00 atau 96,77 persen dari yang dianggarkan,
b. Belanja Barang sebesar Rp.142.257.266.902,00 atau 73,55 persen dari yang dianggarkan,
c. Belanja Modal sebesar Rp.124.989.218.273,00 atau 88,48 persen dari yang dianggarkan,
Ringkasan Laporan Realisasi Belanja TA 2009 dan 2008 berdasarkan jenis belanja dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel.A.3
Ringkasan Laporan Realisasi Belanja TA 2009 dan 2008
Per Belanja
(dalam rupiah)
TA 2009 TA 2008
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai
38.144.258.000 36.913.733.558 37.621.244.000 35.597.859.204
Belanja Barang
193.416.257.000 142.257.266.902 130.663.481.104 102.731.021.079
Belanja Modal
141.259.497.000 124.989.218.273 64.284.588.000 61.036.985.117
JUMLAH 327.820.012.000 304.160.218.733 232.569.313.104 199.365.865.400
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan . 13
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan BPPK Tahun 2009 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi BPPK yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan BPPK disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja BPPK.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Tahun 2009 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp 372.820.012.000,00 terdiri dari :
• Satuan kerja pusat/KP sebesar Rp 128.933.071.000,00
• Satuan kerja daerah/KD sebesar Rp 243.886.941.000,00.
Dari total anggaran di atas,rincian anggaran satuan kerja BLU adalah sebagai berikut :
Tabel.A.4
Alokasi Anggaran TA 2009 dan 2008
Per Sumber Dana
APBN BLU
2008 1 60.481.375.000Rp 134.724.104Rp STAN
2009 1 58.289.745.000Rp 23.162.498.000Rp STAN
Tahun
Anggaran
Jumlah
Satker
JENIS SUMBER DANAKET
Jumlah satuan kerja di lingkup BPPK adalah 16 satker. Dari jumlah tersebut semua satker telah menyampaikan laporan keuangan dan semuanya telah dikonsolidasikan. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel.A.5
Satuan Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Jenis Kewenangan
No Kode
Uraian Wilayah
Jumlah Jenis Kewenangan
Jumlah Satker KP KD DK TP
M TM M TM M TM M TM
1 0199 Satker BPPK pusat
1 1
2 0100 Prop DKI Jakarta
4 4
3 0200 Prop Jawa Barat
2 2
4 0300 Prop Jawa Tengah
1 1
5 0400 Prop DI Yogyakarta
1 1
6 0500 Prop Jawa 1 1
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan . 14
Timur
7 0700 Prop Sumatra Utara
1 1
8 1100 Prop Sumatra Selatan
1 1
9 1600 Prop Kalimantan Timur
1 1
10 1700 Prop Sulawesi Utara
1 1
11 1900 Prop Sulawesi Selatan
1 1
12 2200 Prop. Bali 1 1
Jumlah 1 15 16
Keterangan:
M = Menyampaikan LK
TM = Tidak menyampaikan LK
Laporan Keuangan yang disajikan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Eselon I yang terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah BPPK. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.
2. Neraca
Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah BPPK dan disusun melalui SAI.
3. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui
SIMAK-BMN, kecuali persediaan tidak diproses melalui SIMAK-BMN karena tidak berhasil dikonsolidasikan jika memakai aplikasi SIMAK-BMN sehingga memakai konsolidasi manual (KKP).
Jumlah satuan kerja di lingkup BPPK adalah 16 satker. Dari jumlah tersebut satker yang telah menyampaikan laporan barang dan dikonsolidasikan sejumlah 16 satker, sedangkan yang tidak menyampaikan laporan barang sejumlah 0 satker. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan . 15
Tabel.A.6
Satuan Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Jenis Kewenangan
No Kode
Uraian Wilayah
Jumlah Jenis Kewenangan
Jumlah Satker KP KD DK TP
M TM M TM M TM M TM
1 0199 Satker BPPK pusat
1 1
2 0100 Prop DKI Jakarta
4 4
3 0200 Prop Jawa Barat
2 2
4 0300 Prop Jawa Tengah
1 1
5 0400 Prop DI Yogyakarta
1 1
6 0500 Prop Jawa Timur
1 1
7 0700 Prop Sumatra Utara
1 1
8 1100 Prop Sumatra Selatan
1 1
9 1600 Prop Kalimantan Timur
1 1
10 1700 Prop Sulawesi Utara
1 1
11 1900 Prop Sulawesi Selatan
1 1
12 2200 Prop. Bali 1 1
Jumlah 1 15 16
Keterangan:
M = Menyampaikan Laporan Barang
TM = Tidak menyampaikan Laporan Barang
Kebijakan Akuntansi
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.
Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2009 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan . 16
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK BPPK adalah :
Pendapatan
(1) Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.
Belanja (2) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.
Aset
(3) Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Untuk Aset dari Pembelian dan Pengembangan diakui/dicatat setelah terjadi penyerahan/penggantian kas dari KUN.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
Aset Lancar
a. Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan . 17
yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan
cara lainnya seperti donasi/rampasan.
Investasi
b. Investasi **)
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.
Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.
(i) Investasi Non Permanen
Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.
Investasi Non Permanen meliputi:
� Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.
� Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat
**)
jika terdapat transaksi investasi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan
.
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan . 18
Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.
(ii) Investasi Permanen
Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.
PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.
Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Aset Tetap
c. Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Eselon I per 30 Juni 2009 berdasarkan harga perolehan.
Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah
raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
(b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
(c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Aset Lainnya
d. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan . 19
Kewajiban
Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.
Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet Eselon I yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.
(4) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan . 20
Ekuitas Dana
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
(5) Ekuitas Dana
Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 21
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2009 adalah sebesar
Rp 17.883.052.567,00 atau 86,81 persen dari yang dianggarkan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah ini terdiri dari:
a. Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan,
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 17.883.052.567,00 atau 86,81 persen dari yang dianggarkan, dan
c. Penerimaan Hibah sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan.
Realisasi Belanja Negara pada TA 2009 berdasarkan jenis belanjanya adalah
sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai sebesar Rp 36.913.733.558,00 atau 96,77 persen dari yang dianggarkan,
b. Belanja Barang sebesar Rp 142.257.266.902,00 atau 73,55 persen dari yang dianggarkan,
c. Belanja Modal sebesar Rp 124.989.218.273,00 atau 88,48 persen dari yang dianggarkan,.
Rincian Realisasi Belanja berdasarkan sumber dananya adalah sebagai berikut:
a. Belanja Rupiah Murni sebesar Rp 240.717.795.508,00 atau 85,15 persen dari yang dianggarkan,
b. Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 50.412.367.710,00 atau 81,35 persen dari yang dianggarkan,
c. Belanja Rupiah Pendamping sebesar Rp 3.124.167.077,00 atau 62,55 persen dari yang dianggarkan,
d. Belanja Hibah sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan,
e. Belanja PNBP sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan, dan
f. Belanja BLU sebesar Rp 9.905.888.438,00 atau 42,77 persen dari yang dianggarkan.
Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel B.1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2009
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 22
No Uraian Anggaran Realisasi% Realisasi
Anggaran
1 REALISASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 20.599.516.168,00Rp 17.883.052.567,00Rp 86,81%
a. Penermaan Perpajakan -Rp -Rp 0,00%
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 20.599.516.168,00Rp 17.883.052.567,00Rp 86,81%
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah 20.599.516.168,00Rp 17.883.052.567,00Rp 86,81%
2 BELANJA
a. Belanja Rupiah Murni 282.690.801.000,00Rp 240.717.795.508Rp 85,15%
b. Belanja Pinjaman LN 61.972.119.000,00Rp 50.412.367.710,00Rp 81,35%
c. Belanja Rupiah Murni Pendamping 4.994.594.000,00Rp 3.124.167.077,00Rp 62,55%
d. Belanja Hibah -Rp -Rp 0,00%
e. Belanja PNBP -Rp -Rp 0,00%
f. Belanja BLU 23.162.498.000,00Rp 9.905.888.438,00Rp 0,00%
Jumlah Belanja 372.820.012.000,00Rp 304.160.218.733,00Rp 81,58%
Rincian Realisasi Belanja berdasarkan jenis program adalah sebagai berikut:
a. Penerapan Kepemerintahan yang Baik (PKB) sebesar Rp 55.070.810.152,00 atau 89,14 persen dari yang dianggarkan,
b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PSDMA) sebesar Rp 86.409.217.952,00 atau 73,02 persen dari yang dianggarkan,
c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN) sebesar Rp 102.675.884.243,00 atau 92,26 persen dari yang dianggarkan,
d. Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK) sebesar Rp 50.157.130.761,00 atau 70,24 persen dari yang dianggarkan,
e. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara (STAR-SDP) sebesar Rp 9.847.175.625,00 atau 98,47 persen dari yang dianggarkan.
Tabel B.2
Realisasi Belanja Per Jenis Program Tahun Anggaran 2009
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
%
Real.
Angg.
2 Realisasi Belanja Negara 372.820.012.000Rp 304.160.218.733Rp 81,58%
- Program PKB 61.782.260.000Rp 55.070.810.152Rp 89,14%
- Program PSDMA 118.330.445.000Rp 86.409.217.952Rp 73,02%
- Program PSPAN 111.295.064.000Rp 102.675.884.243Rp 92,26%
- Program PTK 71.412.498.000Rp 50.157.130.761Rp 70,24%
- Program STAR-SDP 9.999.745.000Rp 9.847.175.625Rp 98,47%
Uraian Anggaran RealisasiNo
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 23
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
Rp 17.883.052.567,00.
B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah ini terdiri dari:
a. Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan,
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 17.883.052.567,00 atau 86,81 persen dari yang dianggarkan, dan
c. Penerimaan Hibah sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan.
Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada rincian pada tabel dibawah ini.
Tabel B.3
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2009
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
(dalam Rupiah)
%
Real.
Angg.
1 Penerimaan Perpajakan -Rp -Rp 0,00%
-Pajak Dalam Negeri -Rp -Rp 0,00%
-Pajak Perdagangan Internasional -Rp -Rp 0,00%
Jumlah Penerimaan Perpajakan -Rp -Rp 0,00%
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak 20.599.516.168Rp 17.883.052.567Rp 86,81%
- Pendapatan Sumber Daya Alam -Rp -Rp 0,00%
- Bagian Laba BUMN -Rp -Rp 0,00%
- PNBP Lainnya 20.599.516.168Rp 17.883.052.567Rp 86,81%
Jumlah PNBP 20.599.516.168Rp 17.883.052.567Rp 86,81%
Uraian Estimasi RealisasiNo
Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2009 dapat
dilihat pada Grafik dibawah ini :
Grafik Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2009
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 24
Realisasi PNBP
Rp 17.883.052.567,00.
B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Tingkat Eselon I BPPK adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Komposisi realisasi Pendapatan TA 2009 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :
Tabel B.4 Realisasi PNBP
Tahun Anggaran 2009 (dalam rupiah)
No Jenis Penerimaan Estimasi Realisasi Persentase
(%)
1 Pendapatan Sumber Daya Alam
2 Bagian laba BUMN
3 PNBP Lainnya 20.599.516.168,00 17.883.052.567,00 86.81%
Jumlah PNBP
TOTAL 20.599.516.168,00 17.883.052.567,00 86.81%
Realisasi PNBP Lainnya
Rp 17.883.052.567,00.
B.2.1.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
Penerimaan Tingkat Eselon I BPPK adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. Komposisi realisasi PNBP lainnya TA 2009 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :
Tabel B.5 Komposisi Realisasi PNBP
Tahun Anggaran 2009 (dalam rupiah)
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 25
Uraian 31-Des-09 31-Des-08%
Naik/Turun
Pend. Penjualan dokumen-dokumen
Pelelangan90.875.000 63.830.000 29,76%
Pendapatan penjualan aset lainnya yang
berlebih/rusak/dihapuskan102.296.458 102.450.000 -0,15%
Pendapatan sewa rumah dinas/dalam negeri 13.582.628 13.268.950 2,31%
Pendapatan sewa gedung, bangunan dan
gudang150.364.500 452.452.525 -200,90%
Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak
lainnya800.000 1.000.000 -25,00%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa
Giro)5.937.118 17.351.678 -192,26%
Pendapatan bunga lainnya 2.502.206 915.598 63,41%
Pendapatan Jasa Lainnya 1.181.690 - 100,00%
Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan
tingkat dan akhir pendidikan- 9.796.485.000 0,00%
Pendapatan uang ujian untuk menjalankan
praktek- 8.000.000 0,00%
Pendapatan pendidikan lainnya 146.880.000 155.450.000 -5,83%
Pendapatan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan pemerintah4.641.845 64.984.488 -1299,97%
Penerimaan kembali belanja pegawai pusat
TAYL131.961.330 277.042.567 -109,94%
Penerimaan kembali belanja lainnya RM TAYL 82.764.320 157.693.118 -90,53%
Penerimaan kembali belanja lainnya Pinjaman
LN TAYL- 362.106 0,00%
Penerimaan kembali belanja lainnya Hibah
TAYL- 1.862.000 0,00%
Penerimaan kembali belanja lainnya 4.830.000 27.950.503 -478,69%
Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian
yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR)
bendahara
44.666.740 125.053.642 -179,97%
Pembetulan pembukuan belanja RM TAB - - 0,00%
Pembetulan pembukuan belanja RM TAYL - - 0,00%
Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji 47.281.660 78.054.295 -65,08%
Pendapatan anggaran lain-lain 33.333.458 5.680.410 82,96%
Pendapatan jasa pelayanan pendidikan 10.405.504.776 1.088.252.769 89,54%
Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan,
informasi, pelatihan dan teknologi57.227.500 11.695.000 79,56%
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa
Lainnya1.312.651.461 38.510.000 97,07%
Pendapatan Hibah Tidak Terikat dalam Negeri-
Perorangan300.000 20.000.000 -6566,67%
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Lainnya - 33.250.000 0,00%
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan
Usaha328.272.625 100,00%
Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah
Daerah4.786.577.500 1.652.710.000 65,47%
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 128.619.752 2.805.077 97,82%
Jumlah 17.883.052.567 14.197.109.726 20,61%
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 26
B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU
% Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak BLU per 31 Desember 2009
sebesar 83,22 %, realisasi pendapatan tersebut belum mencapai 100% dari
target penerimaan, hal ini disebabkan karena pendapatan dari Ujian Saringan
Masuk STAN yang semula dianggarkan Rp150.000,00 terealisasi
Rp100.000,00 per pendaftar, serta tidak tercapainya target pendaftar Ujian
Saringan Masuk STAN.
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak BLU per 31 Desember 2009
sebesar Rp17.019.153.614,00, sedangkan per 31 Desember 2008 sebesar Rp
2.847.222.846,00. Hal ini berarti Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA
2009 meningkat sebesar Rp14.267.758.161,00 atau 501,11%. dibanding TA
2008. Hal ini disebabkan karena TA 2009 ada peningkatan hasil kerjasama
dengan Pemerintah Daerah yang menghasilkan Pendapatan BLU, dan
pendapatan dari Ujian Saringan Masuk Mahasiswa Baru yang pada tahun
2008 dicatat sebagai PNBP Lainnya pada tahun 2009 dicatat sebagai PNBP
BLU.
Realisasi Penerimaan Hibah Rp 0,00.
Realisasi PNBP BLU dirinci seperti dalam tabel di bawah ini:
No Uraian 31 Des 2009 31 Des 2008 % Naik/Turun
1 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 10.405.504.776Rp 1.088.252.769Rp 856,17
2
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan,
Informasi, Pelatihan dan Teknologi 57.227.500Rp 11.695.000Rp 389,33
3
Pendapatan Jasa Penyedia Barang dan Jasa
Lainnya 1.312.651.461Rp 38.510.000Rp 3.308,60
4
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-
Perorangan 300.000Rp 20.000.000Rp (98,50)
5
Bendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan
Usaha 328.272.625Rp 33.250.000Rp ~
6 Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah 4.786.577.500Rp 1.652.710.000Rp 189,62
7 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 128.619.752Rp 2.805.077Rp ~
Jumlah 17.019.153.614Rp 2.847.222.846Rp 83,27
Realisasi Belanja Negara
Rp 304.160.218.733,00
B.2.2. Belanja Negara
Realisasi Belanja BPPK TA 2009 sebesar Rp 304.160.218.733,00. Jumlah tersebut dapat dirinci menurut Unit wilayah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 27
Tabel B.6
Belanja Menurut Unit Wilayah TA 2009
(dalam rupiah)
No Unit Wilayah Pagu Realisasi %
1 Satker Pusat 127.427.089.000 100.903.247.657 79,19%
2 BDK Medan/Sumatra Utara 10.722.041.500 9.595.907.329 89,50%
3BDK Palembang/Prop. Sumatra
Selatan 5.078.438.000 4.095.319.275 80,48%
4 BDK Jogja/Prop. DIY 10.591.242.000 9.179.765.401 86,67%
5 BDK Malang/Prop. Jawa Timur 9.366.549.500 8.574.844.809 91,55%
6BDK Balikpapan/Prop.
Kalimantan Timur8.692.653.000 7.888.509.202 90,75%
7BDK Makasar/Prop. Sulawesi
Selatan6.217.589.000 5.468.275.729 87,95%
8 Prop. Jawa Barat 21.727.949.000 19.704.279.076 90,69%
Pusdiklat Anggaran &
Perbendaharaan17.211.956.000 16.048.435.909 93,24%
BDK Cimahi 4.515.993.000 3.655.843.167 80,95%
9BDK Manado/Prop. Sulawesi
Utara10.663.274.000 10.052.663.148 94,27%
10 Prop. DKI Jakarta 152.980.355.000 120.649.124.004 78,87%
STAN 81.452.243.000 60.043.686.386 73,72%
Pusdiklat Pajak 31.271.453.000 27.864.286.829 89,07%
Pusdiklat Bea Cukai 19.726.806.000 16.654.233.083 84,42%
Pusdiklat KU 20.529.853.000 16.086.917.706 78,36%
11Pusdiklat Pegawai
Magelang/Prop. Jawa Tengah9.352.832.000 8.048.283.103 86,05%
Jumlah 372.820.012.000 304.160.218.733 81,58%
Realisasi Belanja terdiri dari (i) Belanja Rupiah Murni dan (ii) Belanja Pinjaman Luar Negeri (iii) Rupiah Murni Pendamping (iv) Penerimaan Negara Bukan Pajak (v) Badan Layanan Umum.
Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti grafik di bawah ini:
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 28
Grafik Komposisi Alokasi Belanja TA 2009
Ringkasan Laporan Perbandingan Realisasi Belanja TA 2009 dan 2008 dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel B.7
Realisasi Belanja Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2009 dan 2008
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Realisasi Belanja Negara 304.160.218.733Rp 199.365.865.400Rp 34,45%
- Belanja Rupiah Murni 240.717.795.508Rp 142.391.039.909Rp 40,85%
- Belanja Pinjaman Luar Negeri 50.412.367.710Rp 47.197.471.649Rp 6,38%
- Belanja Rupiah Pendamping 3.124.167.077Rp 3.089.689.082Rp 1,10%
- Belanja Hibah -Rp -Rp 0,00%
- Belanja PNBP -Rp 6.552.940.656Rp 0,00%
- Belanja BLU 9.905.888.438Rp 134.724.104Rp 98,64%
Uraian Tahun 2009 Tahun 2008No % Naik/turun
Tabel B.8
Realisasi Belanja Per Program Tahun Anggaran 2009 dan 2008
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 29
Realisasi Belanja Negara 304.160.218.733Rp 199.365.865.400Rp 34%
- Program PKB 55.070.810.152Rp 53.902.615.370Rp 2%
- Belanja PSDMA 86.409.217.952Rp 70.953.221.448Rp 18%
- Belanja PSPAN 102.675.884.243Rp 59.810.328.017Rp 42%
- Belanja PTK 50.157.130.761Rp 11.660.001.265Rp 77%
- Belanja PPPAAN (STAR-SDP) 9.847.175.625Rp 3.039.699.300Rp 69%
Uraian Tahun 2009 Tahun 2008No % Naik/turun
Tabel B.9
Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2009 dan 2008
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Realisasi Belanja Negara 304.160.218.733Rp 199.365.865.400Rp 34,45%
- Belanja Pegawai 36.913.733.558 35.597.859.204Rp 3,56%
- Belanja Barang 142.257.266.902 102.731.021.079Rp 27,79%
- Belanja Modal 124.989.218.273 61.036.985.117Rp 51,17%
Uraian Tahun 2009 Tahun 2008No % Naik/turun
Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2009 sebesar Rp 304.160.218.733,00 sedangkan per 31 Desember 2008 sebesar Rp 199.365.865.400,00. Hal ini berarti Realisasi Belanja TA 2009 meningkat sebesar Rp 104.794.353.333,00 atau 34,45% dibanding TA 2008. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan pagu anggaran belanja dan realisasi penyerapannya. Peningkatan pagu anggaran belanja antara lain digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana diklat.
Realisasi Belanja
Rp 304.160.218.733,00
B.2.2.1. Belanja
Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 30
Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja
Grafik Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut
Jenis Belanja TA 2009
Belanja Pegawai
Rp 36.913.733.558,00
Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2009 adalah sebesar Rp 36.913.733.558,00 atau mencapai 96,77 persen dari anggarannya. Sedangkan Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2008 adalah sebesar Rp 35.597.859.204,00 atau mencapai 94,62 persen dari anggarannya. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai TA 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.315.874.354,00 atau 3,70 persen dibanding realisasi TA 2008.
Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
No Belanja Pegawai 31-Des-09 31-Des-08% Naik
(Turun)
1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 36.148.563.558 31.182.915.537 13,74%
2 Belanja Honorarium - 3.642.000.167 0,00%
3 Belanja Lembur 765.170.000 652.123.500 14,77%
4 Belanja Vakasi 9.520.000 0,00%
5 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus) - 111.300.000 #DIV/0!
Jumlah 36.913.733.558 35.597.859.204 3,56%
Belanja Barang
Rp 142.257.266.902,00
Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang pada TA 2009 adalah sebesar Rp
142.257.266.902,00 atau mencapai 73,55 persen dari anggarannya.
Sedangkan Realisasi Belanja Barang pada TA 2008 adalah sebesar
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 31
Rp 102.731.021.079,00 atau mencapai 78,63 persen dari anggarannya.
Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tahun 2009 belum
mencapai target 100%, masih rendahnya tingkat penyerapan anggaran
belanja barang tersebut disebabkan antara lain:
1. Efesiensi harga pengadaan hasil lelang belanja Barang/Jasa yang
dilaksanakan dengan lelang umum maupun secara e-procurement.
2. Adanya penghematan penggunaan daya/jasa
3. Beberapa kegiatan diklat yang sudah given dari pusdiklat, sehingga
Balai Diklat Keuangan hanya mampu menyelenggarakan sesuai
porsi yang telah diberikan
4. Honor Pengajar/penceramah tidak dibayarkan karena belum
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti terlampauinya
batasan jam mengajar bagi widyaiswara.
5. Kegiatan yang tidak terealisasi karena sumber dananya dari dana
BLU STAN. Hal ini terjadi karena target penerimaan PNBP tidak
tercapai maka kegiatan/subkegiatan tertentu tidak direalisasikan
Realisasi Anggaran Belanja barang TA 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp
39.526.245.823,00 atau 27,79 persen dibanding realisasi TA 2008. Hal ini
disebabkan adanya peningkatan nominal pagu dan nominal penyerapan
anggaran.
Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
No Belanja Barang 31-Des-09 31-Des-08% Naik
(Turun)
1 Belanja Barang Operasional 10.263.395.815 6.692.294.688 34,79%
2 Belanja Barang Non Operasional 92.009.297.554 69.006.371.721 25,00%
3 Belanja Jasa 21.216.166.961 14.719.739.485 30,62%
4 Belanja Pemeliharaan 5.633.599.004 6.421.275.431 -13,98%
5 Belanja Perjalanan 9.090.837.541 5.756.615.650 36,68%
6 Belanja Barang BLU 4.043.970.027 134.724.104 96,67%
Jumlah 142.257.266.902 102.731.021.079 27,79%
Belanja Modal
Rp 124.989.218.273,00
Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal pada TA 2009 adalah sebesar Rp
124.989.218.273,00 atau mencapai 88,48 persen dari anggarannya.
Sedangkan Realisasi Belanja Modal pada TA 2008 adalah sebesar Rp
61.036.985.117,00 atau mencapai 94,95 persen dari anggarannya.
Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tahun 2009 belum
mencapai target 100%, masih rendahnya tingkat penyerapan anggaran
belanja modal tersebut disebabkan antara lain:
1. Efesiensi harga pengadaan hasil lelang belanja modal yang
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 32
dilaksanakan dengan lelang umum maupun secara e-procurement.
2. Adanya kendala dalam melakukan optimalisasi penggunaan belanja
modal yaitu kendala waktu revisi dan/atau kebijakan optimalisasi
anggaran, kendala pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa, serta kendala pelaksanaan pekerjaan
pembangunan.
3. Kegiatan yang tidak terealisasi karena sumber dananya dari dana
belanja modal BLU STAN. Hal ini terjadi karena target penerimaan
PNBP tidak tercapai maka kegiatan/subkegiatan tertentu tidak
direalisasikan
Realisasi Anggaran Belanja Modal TA 2009 mengalami kenaikan sebesar
Rp 63.952.233.156,00 atau 51,17 persen dibanding realisasi TA 2008,
karena peningkatan pagu anggaran belanja untuk peningkatan sarana dan
prasarana penyelenggaraan diklat.
Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut :
(dalam Rupiah)
No Belanja Modal 31-Des-09 31-Des-08 % Naik
(Turun)1 Belanja Modal Tanah 256.835.615 537.450.240 -109,26%
2Belanja Modal Peralatan dan
Mesin 28.577.924.329 15.466.150.494 45,88%
3Belanja Modal Gedung dan
Bangunan 87.842.831.257 36.985.406.678 57,90%
4Belanja Modal Jalan, Irigasi,
dan Jaringan 1.557.477.261 1.041.624.435 33,12%
5
Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan yang
dikapitalisasi
- 5.494.673.970 0,00%
6
Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin yang
dikapitalisasi
- 156.753.650 0,00%
7 Belanja Modal Fisik Lainnya 892.231.400 1.354.925.650 -51,86%
8 Belanja Modal BLU 5.861.918.411 - 100,00%
Jumlah 124.989.218.273 61.036.985.117 51,17%
Belanja Modal Tanah :
LRA Belanja modal Tanah Rp 256.835.615,00
menambah pada mutasi aset Tanah sebagai berikut :
a. Pembelian Rp 236.304.115,00
b. Penyelesaian Pembangunan Rp 0,00 c. Pengembangan nilai Rp 20.531.500,00
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 33
d. KDP Rp 0,00 e.Ekstrakomptabel Rp 0,00 f. Koreksi Rp 0,00
Jumlah Rp 256.835.615,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin : LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2009 adalah sebagai berikut :
Akun Uraian Jumlah
532111 BM Peralatan dan Mesin 28.436.936.724Rp
532121 BM Penambahan Peralatan dan Mesin 140.987.605Rp
537112 BM Peralatan dan Mesin BLU 743.883.780Rp
Jumlah 29.321.808.109Rp
Belanja Modal tersebut menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan Mutasi sebagai berikut :
- Pembelian 27.301.697.251
- Pengembangan Nilai Aset 410.214.274
- Penyelesaian Pembangunan 1.070.173.990
- Pengembangan Melalui KDP 19.570.798Rp
- Aset Tetap Renovasi - BDK Makasar 15.000.000Rp
- Ekstrakomtabel - Pembelian 556.354.510Rp
- Ekstrakomtabel - Pengembangan Nilai aset 23.253.165
29.396.263.988Rp
Selisih 74.455.879Rp
Selisih adalah Karena:
Pembulatan Simak-BMN di STAN 3
Kapitalisasi belanja barang pada pembelian 74.455.876
74.455.879
Jumlah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan : LRA Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2009 adalah sebagai berikut :
Akun Uraian Jumlah
533111 BM Gedung dan Bangunan 59.819.506.601Rp
533113 BM Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis 27.799.300Rp
533115 BM Perencanaan dan Pengawasan 146.250.000Rp
533116 BM Penambahan Perizinan Gedung dan Bangunan 165.662.781Rp
533121 BM Penambahan Gedung da Bangunan 27.683.612.575Rp
537121 BM Gedung da Bangunan BLU 5.118.034.631Rp
Jumlah 92.960.865.888Rp
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 34
Belanja modal tersebut menambah Aset Gedung dan Bangunan dengan mutasi sebagai berikut :
- Pengembangan Nilai Aset 2.396.667.472Rp
- Penyelesaian Pembangunan 17.830.174.507Rp
- Penambahan/Perolehan KDP G/B 41.693.996.073Rp
- Pengembangan Melalui KDP 21.184.175.616Rp
- Penambahan Aset Tetap Renovasi G/B 10.230.167.775Rp
- Ekstrakomtabel -Rp
93.430.451.443Rp
SELISIH (469.585.555)Rp
Selisih adalah karena:Penyelesaian pembangunan atas saldo
awal KDP 531.115.810Rp
Pembulatan di STAN (3)Rp Kapitalisasi Belanja Barang (BDK
Balikpapan) 124.769.000Rp
Kapitalisasi Belanja Barang (STAN) 117.718.100Rp Kelebihan bayar yang dicatat sebagai
Piutang (Mengurangi Penyelesaian
Pembangunan pada Satker STAN) (304.017.352)Rp
469.585.555Rp
Jumlah
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan : LRA Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada TA 2009 adalah sebagai berikut :
Akun Uraian Jumlah
534111 BM Jalan dan Jembatan 1.002.928.300Rp
534121 BM Irigasi 8.112.000Rp
534131 BM Jaringan 546.436.961Rp
Jumlah 1.557.477.261Rp
Belanja Modal tersebut menambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan mutasi sebagai berikut :
- Pembelian 167.792.490Rp
- Pengembangan Nilai Aset 656.513.999Rp
- Penyelesaian Pembangunan 596.494.422Rp
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) -Rp
441.052.549Rp
- Aset Renovasi Jaringan 84.562.500Rp
1.946.415.960Rp
selisih (388.938.699)Rp
Selisih tersebut adalah :
Kapitalisasi belanja barang 95.987.100
Koreksi atas pengembangan nilai JIJ 292.951.599
388.938.699
- Pengembangan melalui KDP
Jumlah
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 35
Belanja Modal Fisik Lainnya : LRA Belanja Modal Fisik Lainnya pada TA 2009 adalah sebagai berikut :
Akun Uraian Jumlah
536111 BM Fisik Lainnya 892.231.400Rp
Jumlah 892.231.400Rp
Belanja Modal tersebut menambah Aset Tetap dengan mutasi sebagai berikut :
- Pembelian (Aset Tetap lainnya) 122.834.000Rp
- Pembelian (Aset tak Berwujud) 769.397.400Rp
- Penyelesaian Pembangunan -Rp
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) -Rp
892.231.400Rp Jumlah
Belanja Bantuan Sosial Rp 0,00
Belanja BLU
Rp 9.905.888.438,00
Catatan Penting Lainnya
Belanja Bantuan Sosial
Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada TA 2009 adalah sebesar Rp 0,00 atau
mencapai 0,00 persen dari anggarannya. Sedangkan Realisasi Belanja
Bantuan Sosial pada TA 2008 adalah sebesar Rp 0,00 atau mencapai 0,00
persen dari anggarannya.
Belanja BLU
Belanja BLU dimiliki oleh STAN, selama periode TA 2009 STAN sudah melakukan kegiatan yang sumber dananya berasal dari BLU dan sudah terinci dalam rincian belanja modal diatas. Belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
No Rincian Jumlah
1 Belanja Barang 4.043.970.027Rp
2 Belanja Modal 5.861.918.411Rp
- BM Peralatan Mesin BLU 743.883.780Rp
- BM Gedung Bangunan BLU 5.118.034.631Rp
Jumlah 9.905.888.438Rp
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA
1. Pada tahun 2009 dilakukan beberapa kali revisi SRAA dan/atau DIPA yang menyebabkan pagu anggaran belanja berubah, dengan uraian
sebagai berikut:
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan - Halaman IVc. 36
TOTAL PAGU AWAL TAHUN 2009 (SRAA/DIPA) 363.134.169.000
PENAMBAHAN PAGU (APBN-P) PADA STAN 4.000.000.000
PAGU APBN-P 367.134.169.000
REVISI PAGU SEHINGGA PAGU SRAA-DJA 370.353.634.000
SRAA BATAL (DIPA TIDAK DISYAHKAN)
BDK MALANG 27.257.000
BDK PONTIANAK 115.086.000
BDK PEKANBARU 103.777.000
JUMLAH SRAA BATAL 246.120.000 -
PAGU DIPA (BARU) DISYAHKAN 370.107.514.000
REVISI PAGU STAN (saldo awal BLU) 2.712.498.000 +
PAGU DIPA ESELON I BPPK (AKHIR) 372.820.012.000
2. Informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja secara akrual terlampir.
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009
C. PENJELASAN ATAS POS
C.1. PENJELASAN UMUM NERACA
Komposisi Neraca per
Uraian
Aset
Kewajiban
Ekuitas Dana
Jumlah Aset per terdiri dari Aset Lancar sebesar Rpsebesar Rp 7.030.216.452
Jumlah Kewajiban merupakan
Jumlah ekuitas dana Rp 1.Rp Rp 1.482.627.179.493 Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti contoh dibawah ini
1.000.000.000.000
1.200.000.000.000
1.400.000.000.000
1.600.000.000.000
BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA
C.1. PENJELASAN UMUM NERACA
Komposisi Neraca per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut
Uraian 31 Desember 2009 31 Desember 2008
1.496.875.007.296 1.046.243.179.486
Kewajiban 5.919.995.796 11.826.289
Ekuitas Dana 1.490.955.011.500 1.046.231.353.197
Jumlah Aset per 31 Desember 2009 sebesar Rpterdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 14.247.827.803sebesar Rp 1.475.596.963.041,00 Aset Lainnya sebesar
7.030.216.452,00.
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2009 sebesar merupakan kewajiban jangka pendek.
Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 1.490.955.011.500,00. Terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar
8.327.832.007,00 dan ekuitas dana investasi sebesar 482.627.179.493,00.
Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti contoh dibawah ini
Grafik Komposisi Neraca
-
200.000.000.000
400.000.000.000
600.000.000.000
800.000.000.000
1.000.000.000.000
1.200.000.000.000
1.400.000.000.000
1.600.000.000.000
AsetKewajiban
Ekuitas
Dana
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.37
h sebagai berikut :
(dalam Rupiah)
31 Desember 2008Kenaikan
(Penurunan)
1.046.243.179.486 450.631.827.810
11.826.289 5.908.169.507
1.046.231.353.197 444.723.658.303
sebesar Rp 1.496.875.007.296,00 14.247.827.803,00 dan Aset Tetap
Aset Lainnya sebesar
sebesar Rp 5.919.995.796,00
31 Desember 2009 sebesar erdiri dari ekuitas dana lancar sebesar
dan ekuitas dana investasi sebesar
Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti contoh dibawah ini
Ekuitas
31-Des-09
31-Des-08
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.38
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA
C.2.1. Aset Lancar
Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp 726.842.912,00 Kas di Bendahara Penerima Rp 0,,00, Kas Lainnya dan Setara Kas Rp 994.229.670,00 dan Kas pada Badan Layanan Umum Rp 9.825.763.918,00
C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 dan per 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 726.842.912,00 dan Rp 6.571.762,00. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per wilayah adalah sebagai berikut :
No Uraian Satker/Wilayah 31-Des-09 31-Des-08
1 BDK Balikpapan/Prop. Kalimantan 5.509.000Rp -Rp
2 Prop. Jawa Barat (BDK Cimahi) -Rp 6.465.750,00Rp
3 Prop. DKI Jakarta 721.333.912,00Rp 106.012,00Rp
- STAN 581.650.065
- Pusdiklat Keuangan Umum 139.683.847
Total 726.842.912,00Rp 6.571.762,00Rp
Daftar rincian Kas di Bendahara Pengeluaran (UP dan TUP) pada masing-masing Satuan Kerja, dan daftar rincian rekening 38 able masing-masing Bendahara Pengeluaran terlampir.
C.2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan
Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2009 dan per 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 1.219.527,00.
C.2.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
Besarnya Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2009 dan per 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 994.229.670,00 dan Rp 0,00. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per wilayah adalah sebagai berikut :
SPM LS Jasa Giro Lain-lain
1BDK Manado/Prop. Sulawesi
Utara Rp 1.599.750 1.599.750Rp
2 Prop. DKI Jakarta Rp 992.629.920 Rp 752.309.500 Rp 106.170 Rp 240.214.250
- STAN Rp 992.523.750 752.309.500Rp 240.214.250Rp
- Pusdiklat KU Rp 106.170 106.170Rp
Total Rp 994.229.670 Rp 752.309.500 Rp 106.170 Rp 241.814.000
No Satker/WilayahSaldo
Per 31 Desember
Rincian
C.2.1.4 Kas pada Badan Layanan Umum
Besarnya Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.39
2009 Rp 9.825.763.918,00, sedangkan per 31 Desember 2008
sebesar Rp 2.712.498.742,00,00. Rincian saldo Kas Pada Badan
Layanan Umum adalah sebagai berikut :
Saldo Rekening Koran 9.693.648.266
Kas Tunai 1.998.848
Perskot Kerja 130.116.804
Saldo Kas Bendahara 9.825.763.918
Piutang Bukan Pajak Rp 7.219.940,00
C.2.1.5 Piutang Bukan Pajak Jumlah Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 7.219.940,00 dan Rp 9.649.440,00 merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Posisi piutang PNBP dapat dilihat di bawah ini :
Piutang PNBP
Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
Piutang PNBP 31-Des-09 31-Des-08
PNBP Lainnya 7.219.940,00Rp 9.649.440,00Rp
Total 7.219.940,00Rp 9.649.440,00Rp
Rincian Piutang PNBP Per 31 Desember 2009
BL TGR Rp 0,00 C.2.1.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 18.833.340,00 merupakan saldo Tagihan TGR BPPK yang akan jatuh tempo paling lama dua belas bulan setelah tanggal neraca. Posisi Piutang Bagian Lancar TGR dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.40
Piutang Bagian Lancar TGR Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
NO. UAKPA/UAPPA-W 2009 2008 01 BPPK Pusat Rp 0,00 Rp 18.833.340,00 02 STAN Rp 0,00 Rp 0,00
Jumlah Rp 0,00 Rp 18.833.340,00
Piutang Lain-lain
Rp 0.00
Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2008 telah dilunasi oleh Wajib Bayar pada bulan April 2009.
C.2.1.7 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Jumlah Piutang dari Operasional BLU per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 149.775.000,00 dan Rp 16.170.000,00.
Piutang dari Operasional BLU Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
Kode Uraian Wilayah 31-Des-09 31 Des 208 Keterangan
0100 Prop. DKI Jakarta (STAN) 149.775.000,00Rp 16.170.000,00Rp PPAK
TOTAL 149.775.000,00Rp 16.170.000,00Rp
Persediaan
Rp 1.097.382.044,00
Saldo Piutang dari Operasional BLU per 31 Desember 2008 telah dilunasi pada Semester I Tahun 2009. Saldo Piutang Operasional BLU per 31 Desember 2009 adalah Pendapatan Kerjasama Pemda yang belum diterima oleh BLU STAN.
C.2.1.8 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Jumlah Piutang dari Operasional BLU per 31 Desember 2009 sebesar Rp 304.017.352,00 adalah kelebihan pembayaran (keterlanjuran) kepada Pihak Ketiga (pembayaran gedung) di BLU STAN.
C.2.1.9 Persediaan
Jumlah Persediaan per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 1.097.382.044,00 dan Rp 1.410.640.810,00 merupakan nilai persediaan yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir, sedangkan persediaan yang berasal dari sitaan diungkapkan dalam unit barang. Saldo persediaan pada SIMAK-BMN per 31 Desember 2009 sebesar Rp 2.098.536.543,00.
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.41
Saldo Persediaan versi SIMAK-BMN 2.098.536.543,00Rp
Saldo Persediaan versi manual/SAKPA 1.097.382.044,00Rp
Selisih 1.001.154.499,00Rp
Selisih terdiri dari :
- Direklas ke Persediaan BLU 1.142.596.967,00Rp
- Non Aplikasi Simak (141.442.468,00)Rp
Jumlah 1.001.154.499,00Rp
Non Aplikasi Simak adalah saldo Persediaan pada
UAPKPB BPPK Pusat tidak bisa digabung pada
UAPPB-E1 BPPK.
- Saldo Persediaan Barang Konsumsi 137.960.408Rp
- Saldo Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan 3.482.060Rp
141.442.468Rp
Posisi Persediaan dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel C.1
Persediaan per Unit Wilayah
Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
No Uraian Wilayah 31-Des-09 31-Des-08 Kenaikan
(Penurunan)1 Instansi Pusat 423.673.570Rp 371.372.398,00Rp 52.301.172,00Rp
2 Prop. Sumatera Utara / BDK Medan 6.318.200Rp 6.639.025,00Rp (320.825,00)Rp
3 Prop. Sumatera Selatan / BDK Palembang 21.539.806Rp 22.818.550,00Rp (1.278.744,00)Rp
4 Prop. Yogyakarta / BDK Yogyakarta 6.517.925Rp 1.006.350,00Rp 5.511.575,00Rp
5 Prop. Jawa Timur / BDK Malang 4.979.450Rp 10.484.450,00Rp (5.505.000,00)Rp
6 Prop. Kalimantan Timur / BDK Balikpapan 9.182.150Rp 3.165.150,00Rp 6.017.000,00Rp
7 Prop. Sulawesi Selatan / BDK Makasar 5.786.375Rp 4.998.480,00Rp 787.895,00Rp
8 Prop. Jawa Barat 112.369.862Rp 84.082.825,00Rp 28.287.037,00Rp
Pusdiklat Angg & Perbend 68.633.733Rp
BDK Cimahi 43.736.129Rp
9 Prop. Sulawesi Utara / BDK Manado 2.440.250Rp 6.664.600,00Rp (4.224.350,00)Rp
10 Prop. DKI Jakarta 503.373.906Rp 896.217.932,00Rp (392.844.026,00)Rp
STAN -Rp
Pusdiklat Pajak 345.105.315Rp
Pusdiklat BC 127.736.711Rp
Pusdiklat KU 30.531.880Rp
11 Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat PSDM
Magelang
1.200.550Rp 3.191.050,00Rp (1.990.500,00)Rp
Total 1.097.382.044Rp 1.410.640.810,00Rp (313.258.766,00)Rp
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.42
Persediaan BLU
Rp1.142.596.967,00
C.2.1.10 Persediaan Badan Layanan Umum
Jumlah Persediaan Badan Layanan Umum dimiliki oleh STAN per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 1.142.596.967,00 dan Rp 0,00 merupakan nilai persediaan yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Persediaan BLU merupakan reklas secara jurnal SAKPA dari persediaan yang ada di SIMAK-BMN.
Aset Tetap
Rp 1.475.596.963.041,00
C.2.2. Aset Tetap
Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel C.2
Aset Tetap per Unit Wilayah
Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
No Rincian 31-Des-09 31-Des-08 Kenaikan (Penurunan)
1 Tanah 466.616.950.986,00Rp 707.895.915.611,00Rp (241.278.964.625,00)Rp
2 Peralatan dan Mesin 81.881.279.560,00Rp 67.384.013.141,00Rp 14.497.266.419,00Rp
3 Gedung dan Bangunan 226.574.810.971,00Rp 242.933.377.236,00Rp (16.358.566.265,00)Rp
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 6.025.284.740,00Rp 6.934.187.732,00Rp (908.902.992,00)Rp
5 Aset Tetap Lainnya 15.223.754.446,00Rp 12.826.883.863,00Rp 2.396.870.583,00Rp
6 KDP 34.590.821.045,00Rp 3.500.028.770,00Rp 31.090.792.275,00Rp
7 Tanah BLU 543.228.844.000,00Rp -Rp 543.228.844.000,00Rp
8 Peralatan dan Mesin BLU 12.793.367.375,00Rp -Rp 12.793.367.375,00Rp
9 Gedung dan Bangunan BLU 62.505.104.506,00Rp -Rp 62.505.104.506,00Rp
10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU 3.483.950.284,00Rp -Rp 3.483.950.284,00Rp
11 Aset Tetap Lainnya BLU 5.579.287.480,00Rp -Rp 5.579.287.480,00Rp
12 KDP BLU 17.093.507.648,00Rp
Total 1.475.596.963.041,00Rp 1.041.474.406.353,00Rp 417.029.049.040,00Rp
Grafik Posisi Aset Tetap TA 2009
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009
Mutasi Aset Tetap Anggaran 2009 terlampir.
C.2.2.1 Tanah
Jumlah Tanah per masingRp 70wilayah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :
Rp100.000.000.000,00 Rp200.000.000.000,00 Rp300.000.000.000,00 Rp400.000.000.000,00 Rp500.000.000.000,00 Rp600.000.000.000,00 Rp700.000.000.000,00 Rp800.000.000.000,00
BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan
Mutasi Aset Tetap (penambahan dan pengurangan) per Satker/Wilayah Anggaran 2009 terlampir.
C.2.2.1 Tanah Jumlah Tanah per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 200masing-masing sebesar Rp 466.616.950.986Rp 707.895.915.611,00 Rincian jumlah tanah yang dimiliki tiap unit wilayah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :
Tabel C.3 Rincian Aset Tetap – Tanah per Unit Wilayah
Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
Rp-Rp100.000.000.000,00 Rp200.000.000.000,00 Rp300.000.000.000,00 Rp400.000.000.000,00 Rp500.000.000.000,00 Rp600.000.000.000,00 Rp700.000.000.000,00 Rp800.000.000.000,00
Ta
na
h
Pe
rala
tan
da
n M
esi
n
Ge
du
ng
da
n B
an
gu
na
n
Jala
n,
Irig
asi
, d
an
Ja
rin
ga
n
Ase
t T
eta
p L
ain
ny
a
KD
P
Ta
na
h B
LU
Pe
rala
tan
da
n M
esi
n B
LU
Ge
du
ng
da
n B
an
gu
na
n B
LU
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.43
(penambahan dan pengurangan) per Satker/Wilayah Tahun
dan 31 Desember 2008 466.616.950.986,00 dan
Rincian jumlah tanah yang dimiliki tiap unit wilayah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :
per Unit Wilayah 2009 dan 31 Desember 2008
Ge
du
ng
da
n B
an
gu
na
n B
LU
Jala
n,
Irig
asi
, d
an
Ja
rin
ga
n B
LU
Ase
t T
eta
p L
ain
ny
a B
LU
KD
P B
LU
Series1
Series2
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009
No Unit Satker/Wilayah
1 Instansi Pusat
2 Prop. Sumatera Utara / BDK
Medan3 Prop. Sumatera Selatan / BDK
Palembang4 Prop. Yogyakarata / BDK
Yogyakarta5 Prop. Jawa Timur / BDK Malang
6 Prop. Kalimantan Timur / BDK
Balikpapan7 Prop. Sulawesi Selatan / BDK
Makasar8 Prop. Jawa Barat
- Pusdiklat Anggaran & Perbend
- BDK Cimahi
9 Prop. Sulawesi Utara / BDK
Manado10 Prop. DKI Jakarta
- Pusdiklat Pajak
- Pusdiklat BC
- Pusdiklat KU
- STAN
11 Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat
PSDM Magelang
Rp50.000.000.000
Rp100.000.000.000
Rp150.000.000.000
Rp200.000.000.000
Rp250.000.000.000
Rp300.000.000.000
Rp350.000.000.000
Rp400.000.000.000
BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan
Unit Satker/Wilayah 31-Des-09 31-Des-08
Instansi Pusat 202.951.725.000Rp 203.090.775.240,00Rp
Prop. Sumatera Utara / BDK 4.187.316.600Rp 4.187.316.600,00Rp
Prop. Sumatera Selatan / BDK
Palembang
2.719.704.000Rp 2.719.704.000,00Rp
Prop. Yogyakarata / BDK
Yogyakarta
5.009.435.615Rp 4.752.600.000,00Rp
Prop. Jawa Timur / BDK Malang 10.522.500.000Rp 10.522.500.000,00Rp
Prop. Kalimantan Timur / BDK
Balikpapan
7.000.000.000Rp 7.000.000.000,00Rp
Prop. Sulawesi Selatan / BDK -Rp Rp
Prop. Jawa Barat 70.289.125.000Rp 70.289.125.000Rp
- Pusdiklat Anggaran & Perbend 54.014.000.000Rp 54.014.000.000Rp
- BDK Cimahi 16.275.125.000Rp 16.275.125.000Rp
Prop. Sulawesi Utara / BDK 1.600.000.000Rp 1.600.000.000Rp
Prop. DKI Jakarta 131.531.840.000Rp 372.928.590.000Rp
- Pusdiklat Pajak -Rp
- Pusdiklat BC -Rp
- Pusdiklat KU 131.531.840.000Rp
-Rp 372.928.590.000Rp
Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat
PSDM Magelang
30.805.304.771Rp 30.805.304.771,00Rp
Total 466.616.950.986,00Rp 1.151.113.630.611,00Rp
Grafik Aset Tetap – Tanah per Unit WilayahPer 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
Rp-
Rp50.000.000.000
Rp100.000.000.000
Rp150.000.000.000
Rp200.000.000.000
Rp250.000.000.000
Rp300.000.000.000
Rp350.000.000.000
Rp400.000.000.000
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.44
31-Des-08 Kenaikan (Penurunan)
203.090.775.240,00 (139.050.240,00)Rp
4.187.316.600,00 -Rp
2.719.704.000,00 -Rp
4.752.600.000,00 256.835.615,00Rp
10.522.500.000,00 -Rp
7.000.000.000,00 -Rp
-Rp -Rp
70.289.125.000 -Rp
54.014.000.000 -Rp
16.275.125.000 -Rp
1.600.000.000 -Rp
372.928.590.000 (241.396.750.000,00)Rp
-Rp
-Rp
131.531.840.000,00Rp
372.928.590.000 (372.928.590.000,00)Rp
30.805.304.771,00 -Rp
1.151.113.630.611,00 (684.496.679.625,00)Rp
Unit Wilayah 2009 dan 31 Desember 2008
30-Des-09
31-Des-08
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.45
Mutasi nilai Tanah per Satker/Wilayah untuk TA 2009 (termasuk Aset Tanah BLU) adalah sebagai berikut :
Mutasi nilai Tanah untuk TA 2009 dapat dijelaskan pada 45able di bawah ini :
Saldo Awal Rp 707.895.915.611
Penambahan :
Pembelian/101 Rp 236.304.115
Koreksi Saldo Awal/100 Rp 398.400.000
Tranfer Masuk/102 Rp 132.069.290.375
Penyelesaian Pembangunan/105 Rp
Reklasifikasi Masuk/107 Rp
Koreksi Pencatatan Nilai / 204 Rp
170.300.254.000
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya/188 Rp
Pengembangan Nilai Aset/202 Rp 20.531.500
Perolehan KDP Rp
Jumlah Mutasi Tambah Rp 303.024.779.990
Pengurangan : Rp
Reklasifikasi Keluar/304 Rp 1.074.900.615
KDP yang Menjadi Aset Definitif Rp
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.46
Penghentian Aset dari Penggunaan Rp
Jumlah Mutasi Kurang Rp 1.074.900.615
Saldo Akhir TA 2009 Versi Simak-BMN Rp 1.009.845.794.986
Direklasifikasi ke Tanah- BLU Rp 543.228.844.000
Saldo Akhir TA 2009 Versi SAKPA Rp 466.616.950.986
Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2009 adalah
sebagai berikut:
Akun Uraian Jumlah
531111 BM Tanah 256.835.615Rp
Jumlah 256.835.615Rp
Penambahan Tanah tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan
terdapatnya penambahan dan pengurangan Tanah yang tidak dipengaruhi oleh
belanja.
Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan
pencatatan Tanah yaitu penambahan melalui transaksi :
a. Pembelian 236.304.115Rp
b. Penyelesaian pembangunan -Rp
c. Pengembangan Nilai Aset 20.531.500Rp
Jumlah 256.835.615Rp
C.2.2.2 Peralatan dan Mesin
Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 81.881.279.560,00 dan Rp 67.384.013.141,00. Rincian jumlah Peralatan dan Mesin yang dimiliki tiap Unit Wilayah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :
Tabel C.4
Rincian Aset Tetap – Peralatan Mesin per Unit Wilayah Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.47
No Unit Satker/Wilayah 31-Des-09 31-Des-08 Kenaikan (Penurunan)
1 Instansi Pusat 27.728.860.474Rp 23.428.880.447,00Rp 4.299.980.027,00Rp
2Prop. Sumatera Utara /
BDK Medan1.823.859.130Rp 1.763.145.838,00Rp 60.713.292,00Rp
3Prop. Sumatera Selatan /
BDK Palembang3.015.931.150Rp 2.338.347.500,00Rp 677.583.650,00Rp
4Prop. Yogyakarata / BDK
Yogyakarta2.969.352.100Rp 2.090.181.435,00Rp 879.170.665,00Rp
5Prop. Jawa Timur / BDK
Malang3.096.877.201Rp 2.148.624.225,00Rp 948.252.976,00Rp
6Prop. Kalimantan Timur /
BDK Balikpapan2.349.897.297Rp 1.172.122.847,00Rp 1.177.774.450,00Rp
7Prop. Sulawesi Selatan /
BDK Makasar2.732.584.880Rp 1.320.893.857,00Rp 1.411.691.023,00Rp
8 Prop. Jawa Barat 10.319.456.430Rp 7.402.363.337,00Rp 2.917.093.093,00Rp
- Pusdiklat Anggaran &
Perbend8.646.095.380Rp 5.986.853.287Rp 2.659.242.093,00Rp
- BDK Cimahi 1.673.361.050Rp 1.415.510.050Rp 257.851.000,00Rp
9Prop. Sulawesi Utara /
BDK Manado2.336.099.987Rp 1.704.773.987Rp 631.326.000,00Rp
10 Prop. DKI Jakarta 23.192.082.194Rp 22.371.021.223Rp 821.060.971,00Rp
- Pusdiklat Pajak 6.810.926.838Rp 4.710.327.880Rp 2.100.598.958,00Rp
- Pusdiklat BC 6.399.442.069Rp 4.228.380.109Rp 2.171.061.960,00Rp
- Pusdiklat KU 9.981.713.287Rp -Rp 9.981.713.287,00Rp
- STAN -Rp 13.432.313.230Rp (13.432.313.230,00)Rp
11
Prop. Jawa Tengah /
Pusdiklat PSDM
Magelang
2.316.278.717Rp 1.643.658.449,00Rp 672.620.268,00Rp
Total 81.881.279.560Rp 97.157.397.701,00Rp (15.276.118.141,00)Rp
Grafik Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per Unit Wilayah Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009
Mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :
Rp5.000.000.000
Rp10.000.000.000
Rp15.000.000.000
Rp20.000.000.000
Rp25.000.000.000
Rp30.000.000.000
BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan
Mutasi Peralatan dan Mesin per Satker/Wilayah adalah sebagai berikut :
Rp-
Rp5.000.000.000
Rp10.000.000.000
Rp15.000.000.000
Rp20.000.000.000
Rp25.000.000.000
Rp30.000.000.000
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.48
per Satker/Wilayah untuk TA 2009
31-Des-09
31-Des-08
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.49
Mutasi Peralatan dan Mesin per Satker/Wilayah untuk TA 2009 terlampir.
Saldo Awal Rp 67.384.013.145
Penambahan :
Pembelian Rp
27.301.697.251
Koreksi Saldo Awal Rp
-
Tranfer masuk Rp 11.114.285.015
Penyelesaian Pembangunan Rp 1.070.173.990
Reklasifikasi Masuk Rp 329.097.300
Reklasifikasi dari ekstra ke intra / 199 Rp 126.167.455
Pengembangan Nilai Aset Rp 410.214.274
Koreksi pencatatan nilai/kuantitas /204 Rp 148.781.000
Hibah Masuk Rp 4.750.000
Perolehan Lainnya Rp 135.412.359
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Rp 189.288.000
Pengembangan Melalui KDP Rp 19.570.798
Jumlah Mutasi Tambah Rp 40.849.437.442
Pengurangan : Rp
Reklasifikasi Keluar Rp 69.427.600
Koreksi nilai tim penertiban aset / 205 Rp 161.425.957
Tranfer Keluar / 302 Rp 7.308.172.481
Koreksi pencatatan /305 Rp
-
Penghapusan Semu / 399 Rp
-
Penghentian Aset dari Penggunaan/ 401 Rp 4.603.483.676
Jumlah Mutasi Kurang Rp 12.142.509.714
Saldo Akhir TA 2009 Versi Simak-BMN Rp 96.090.940.873
Direklasifikasi ke Peralatan/Mesin- BLU Rp 14.209.661.313
Saldo Akhir TA 2009 Versi SAKPA Rp 81.881.279.560
LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2009 adalah sebagai berikut :
Akun Uraian Jumlah
532111 BM Peralatan dan Mesin 28.436.936.724Rp
532121 BM Penambahan Peralatan dan Mesin 140.987.605Rp
537112 BM Peralatan dan Mesin BLU 743.883.780Rp
Jumlah 29.321.808.109Rp
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.50
Penambahan Peralatan dan Mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini
disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin
yang tidak dipengaruhi oleh belaja.
Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan
pencatatan Peralatan dan Mesin yaitu penambahan melalui transaksi :
a. Pembelian 27.301.697.251Rp
b. Penyelesaian pembangunan 1.070.173.990Rp
c. Pengembangan Nilai aset 410.214.274Rp
c. Pengembangan melalui KDP 19.570.798Rp
Jumlah 28.801.656.313Rp
Selisih 520.151.796Rp
Selisih sebesar Rp 520,151,796,00 (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk :
1. Ekstrakomptabel Pembelian 556.354.510Rp
2. Penambahan ke aset tetap renovasi P/M 15.000.000Rp
3. Ekstrakomptabel Pengembangan Nilai 23.253.165Rp
4. Pembulatan di STAN (3)Rp
594.607.672Rp
(74.455.876)Rp
Kapitalisasi Belanja Barang 74.455.876Rp
-Rp
C.2.2.3 Gedung dan Bangunan Jumlah/nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 226.574.810.971,00 dan Rp 242.933.377.236,00. Rincian jumlah Gedung dan Bangunan yang dimiliki tiap unit wilayah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :
Tabel C.5 Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per Unit wilayah
Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.51
No Unit Satker/Wilayah 31-Des-09 31-Des-08 Kenaikan (Penurunan)
1 Instansi Pusat 64.447.454.711Rp 55.181.143.553,00Rp 9.266.311.158,00Rp
2Prop. Sumatera Utara / BDK
Medan1.982.172.573Rp 1.982.172.573,00Rp -Rp
3Prop. Sumatera Selatan / BDK
Palembang17.473.545.660Rp 17.376.036.760,00Rp 97.508.900,00Rp
4Prop. Yogyakarata / BDK
Yogyakarta10.634.099.472Rp 6.547.745.878,00Rp 4.086.353.594,00Rp
5 Prop. Jawa Timur / BDK Malang 13.461.031.833Rp 10.144.514.293,00Rp 3.316.517.540,00Rp
6Prop. Kalimantan Timur / BDK
Balikpapan2.891.405.000Rp 9.094.506.500,00Rp (6.203.101.500,00)Rp
7Prop. Sulawesi Selatan / BDK
Makasar-Rp -Rp -Rp
8 Prop. Jawa Barat 25.762.519.835Rp 19.799.404.235,00Rp 5.963.115.600,00Rp
- Pusdiklat Anggaran & Perbend 21.533.022.285Rp 15.957.080.235 5.575.942.050,00Rp
- BDK Cimahi 4.229.497.550Rp 3.842.324.000 387.173.550,00Rp
9 Prop. Sulawesi Utara / BDK
Manado
9.923.658.970Rp 9.628.802.751,00Rp 294.856.219,00Rp
10 Prop. DKI Jakarta 49.598.111.914Rp 84.352.713.840,00Rp (34.754.601.926,00)Rp
- Pusdiklat Pajak 299.343.800Rp 299.343.800 -Rp
- Pusdiklat BC 28.062.279.381Rp 23.695.239.262 4.367.040.119,00Rp
- Pusdiklat KU 21.236.488.733Rp 21.236.488.733,00Rp
- STAN -Rp 60.358.130.778 (60.358.130.778,00)Rp
11Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat
PSDM Magelang30.400.811.003Rp 28.826.336.853,00Rp 1.574.474.150,00Rp
Total 226.574.810.971,00Rp 347.085.495.311,00Rp (120.510.684.340,00)Rp
Grafik Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per Unit Wilayah Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009
Rincian Aset Tetap
Rp10.000.000.000
Rp20.000.000.000
Rp30.000.000.000
Rp40.000.000.000
Rp50.000.000.000
Rp60.000.000.000
Rp70.000.000.000
Rp80.000.000.000
Rp90.000.000.000
BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan
Rincian Aset Tetap – Gedung Bangunan per Unit/Wilayah sebagai berikut :
Rp-
Rp10.000.000.000
Rp20.000.000.000
Rp30.000.000.000
Rp40.000.000.000
Rp50.000.000.000
Rp60.000.000.000
Rp70.000.000.000
Rp80.000.000.000
Rp90.000.000.000
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.52
Gedung Bangunan per Unit/Wilayah sebagai berikut :
31-Des-09
31-Des-08
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.53
Mutasi nilai Gedung dan Bangunan untuk TA 2009 dapat dijelaskan pada 53able di bawah ini :
Saldo Awal Rp 242.933.377.236
Penambahan :
Pembelian Rp 95.270.000
Koreksi Saldo Awal Rp 100.700.000
Tranfer masuk Rp 18.505.935.774
Penyelesaian Pembangunan Rp 17.830.174.507
Reklasifikasi Masuk Rp 741.175.300
Koreksi nilai tim penertiban aset / 205 Rp 46.388.306
Pengembangan Nilai Aset Rp 2.396.667.472
Perolehan Lainnya Rp 442.862.892
Pengembangan Melalui KDP Rp 21.184.175.616
Jumlah Mutasi Tambah Rp 61.343.349.867
Pengurangan : Rp
Reklasifikasi Keluar Rp 1.293.639.599
Penghapusan /301 Rp 894.820.000
Tranfer Keluar / 302 Rp 3.509.529.774
Koreksi pencatatan /305 Rp 1.935.802.593
Koreksi nilai tim penertiban aset / 205 Rp
-
Penghentian Aset dari Penggunaan Rp 541.600.000
Jumlah Mutasi Kurang Rp 8.175.391.966
Saldo Akhir TA 2009 Versi Simak-BMN Rp 296.101.335.137
Direklasifikasi ke Gedung/Bangunan BLU Rp 62.505.104.506
Jurnal Koreksi ke KDP (BDK Balikpapan) Rp 6.327.870.500
Jurnal Koreksi ke KDP (BDK Manado) Rp 693.549.160
Saldo Akhir TA 2009 Versi SAKPA Rp 226.574.810.971
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2009 adalah sebagai berikut :
Akun Uraian Jumlah
533111 BM Gedung dan Bangunan 59.819.506.601Rp
533113 BM Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis 27.799.300Rp
533115 BM Perencanaan dan Pengawasan 146.250.000Rp
533116 BM Penambahan Perizinan Gedung dan Bangunan 165.662.781Rp
533121 BM Penambahan Gedung da Bangunan 27.683.612.575Rp
537121 BM Gedung da Bangunan BLU 5.118.034.631Rp
Jumlah 92.960.865.888Rp
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.54
Penambahan Gedung dan Bangunan tidak sama dengan belanja modal, hal ini
disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Gedung dan
Bangunan yang tidak dipengaruhi oleh belanja.
Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan
pencatatan Gedung dan Bangunan yaitu penambahan melalui transaksi :
b. Penyelesaian pembangunan 17.830.174.507Rp
c. Pengembangan Nilai aset 2.396.667.472Rp
c. Pengembangan melalui KDP 21.184.175.616Rp
Jumlah 41.506.287.595Rp
Selisih 51.454.578.293Rp Selisih sebesar Rp 51,454,578,293,00 (LRA-Jumlah a+b+c), adalah sbb :
1. Penyelesaian pembangunan atas saldo awal KDP (531.115.810)Rp
2. Penambahan/Perolehan KDP G/B 41.693.996.073Rp
3. Penambahan ke aset tetap renovasi G/B 10.230.167.775Rp
4. Pembulatan di STAN 3Rp
51.393.048.041Rp
Sisa Selisih (51.454.578.293 - 51.393.048.041) 61.530.252Rp
5. Kapitalisasi Belanja Barang (BDK Balikpapan) 124.769.000Rp
6. Kapitalisasi Belanja Barang (STAN) 117.718.100Rp Kelebihan bayar yang dicatat sebagai Piutang
(Mengurangi Penyelesaian Pembangunan pada
Satker STAN) (304.017.352)Rp
-Rp
Rincian penyelesaian pembangunan dengan menggunakan saldo awal KDP
(pemakaian saldo awal KDP) adalah sbb:
Pakai Saldo awal KDP
(531.115.810) BDK Yogyakarta
Jumlah
(531.115.810)
Rincian penambahan/perolehan KDP gedung/bangunan dengan menggunakan
belanja modal gedung/bangunan adalah sbb:
PEROLEHAN KDP G/B 2009
9.193.367.399 Pusdiklat Pajak
PEROLEHAN KDP G/B 2009
5.738.696.949 BDK Manado
PEROLEHAN KDP G/B 2009
4.219.357.248 BDK Balikpapan
PEROLEHAN KDP G/B 2009 17.093.507.648 STAN
PEROLEHAN KDP G/B 2009
35.750.000 Pusdiklat Anggaran
Jumlah
41.693.996.073
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.55
Rincian penambahan asset tetap renovasi gedung/bangunan dengan
menggunakan belanja modal gedung/bangunan adalah sbb:
Penambahan ATR gedung
24.075.422 BDK Makasar
Penambahan ATR gedung
6.250.161.936 Pusdiklat Pajak
Penambahan ATR gedung
1.242.272.148 Pusdiklat Bea Cukai
Penambahan ATR gedung
26.570.000 Satker Pusat – BDK Pontianak
Penambahan ATR gedung
2.531.168.651 Satker Pusat – PSDM di STAN
Penambahan ATR gedung
155.919.618 Satker Pusat – KNPK di STAN
Jumlah
10.230.167.775
Aset Tetap Renovasi Gedung BDK Pontianak sudah diserahterimakan ke pemilik gedung.
C.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jembatan
Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 6.025.284.740,00 dan Rp 6.934.187.732,00. Rincian jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki tiap unit wilayah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :
Tabel C.6 Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jembatan per Unit wilayah
Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.56
No Unit Satker/Wilayah 31-Des-09 31-Des-08 Kenaikan (Penurunan)
1 Instansi Pusat 1.147.314.089Rp 986.967.760,00Rp 160.346.329,00Rp
2Prop. Sumatera Utara / BDK
Medan-Rp -Rp -Rp
3Prop. Sumatera Selatan / BDK
Palembang1.339.211.740Rp 1.339.211.740,00Rp -Rp
4Prop. Yogyakarata / BDK
Yogyakarta-Rp -Rp -Rp
5 Prop. Jawa Timur / BDK Malang 21.523.500Rp 21.523.500,00Rp -Rp
6Prop. Kalimantan Timur / BDK
Balikpapan668.288.830Rp 668.288.830,00Rp -Rp
7Prop. Sulawesi Selatan / BDK
Makasar-Rp -Rp -Rp
8 Prop. Jawa Barat 1.578.918.011Rp 1.570.806.012,00Rp 8.111.999,00Rp
- Pusdiklat Anggaran & Perbend 1.567.150.611Rp 1.559.038.612 8.111.999,00Rp
- BDK Cimahi 11.767.400Rp 11.767.400 -Rp
9 Prop. Sulawesi Utara / BDK
Manado
342.832.171Rp 33.875.200,00Rp 308.956.971,00Rp
10 Prop. DKI Jakarta 787.385.093Rp 2.173.703.384,00Rp (1.386.318.291,00)Rp
- Pusdiklat Pajak 33.396.000Rp 33.396.000 -Rp
- Pusdiklat BC 578.245.500Rp 505.359.500 72.886.000,00Rp
- Pusdiklat KU 175.743.593Rp 175.743.593,00Rp
- STAN -Rp 1.634.947.884 (1.634.947.884,00)Rp
11Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat
PSDM Magelang139.811.306Rp 139.811.306,00Rp -Rp
Total 6.025.284.740,00Rp 10.678.697.128,00Rp (4.653.412.388,00)Rp
Grafik Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Unit Wilayah Per 31 Desember dan 31 Desember 2008
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009
Mutasi nilai
2009
Rp500.000.000
Rp1.000.000.000
Rp1.500.000.000
Rp2.000.000.000
Rp2.500.000.000
BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan
Mutasi nilai Jalan, Irigasi,dan Jaringan per Satker/Wilayah 2009 adalah sebagai berikut :
Rp-
Rp500.000.000
Rp1.000.000.000
Rp1.500.000.000
Rp2.000.000.000
Rp2.500.000.000
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.57
per Satker/Wilayah untuk TA
31-Des-09
31-Des-08
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.58
Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk TA 2009 dapat dijelaskan pada 58able berikut ini :
Jalan dan Jembatan
Saldo Awal Rp 3.567.820.726
Penambahan :
Pembelian Rp
Koreksi Saldo Awal Rp
Penyelesaian Pembangunan Rp 302.412.451
Reklasifikasi Masuk Rp 1.097.100.480
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Rp
-
Pengembangan Nilai Aset Rp 552.414.899
Perolehan Lainnya 158.656.223
Pengembangan Melalui KDP Rp 441.052.549
Jumlah Mutasi Tambah Rp 2.551.636.602
Pengurangan : Rp
Reklasifikasi Keluar Rp 22.200.000
Tranfer Keluar / 302 Rp 537.450.240
Koreksi pencatatan /305 Rp 1
Penghentian Aset dari Penggunaan
Jumlah Mutasi Kurang Rp 559.650.241
Saldo Akhir TA 2009 Versi Simak-BMN Rp 5.559.807.087
Direklasifikasi ke Jalan dan Jembatan-BLU Rp 2.779.726.424
Saldo Akhir TA 2009 Versi SAKPA Rp 2.780.080.663
Irigasi
Saldo Awal Rp 1.279.433.823
Penambahan :
Pembelian Rp
Koreksi Saldo Awal Rp
Penyelesaian Pembangunan Rp
Reklasifikasi Masuk Rp
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Rp
Pengembangan Nilai Aset Rp
8.112.000
Perolehan Lainnya /112 Rp
17.087.370
Jumlah Mutasi Tambah Rp 25.199.370
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.59
Pengurangan : Rp
Reklasifikasi Keluar Rp
Tranfer Keluar / 302 Rp
Penghentian Aset dari Penggunaan Rp
Jumlah Mutasi Kurang Rp 0
Saldo Akhir TA 2009 Versi Simak-BMN Rp 1.304.633.193
Direklasifikasi ke Irigasi- BLU Rp 17.200.000
Saldo Akhir TA 2009 Versi SAKPA Rp 1.287.433.193
Jaringan
Saldo Awal Rp 2.086.933.183
Penambahan :
Pembelian Rp 167.792.490
Koreksi Saldo Awal Rp
Tranfer masuk Rp 212.636.760
Penyelesaian Pembangunan Rp 294.081.971
Reklasifikasi Masuk Rp
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Rp
Pengembangan Nilai Aset Rp
95.987.100
Perolehan Lainnya
Perolehan KDP Rp
Jumlah Mutasi Tambah Rp 770.498.321
Pengurangan : Rp
Reklasifikasi Keluar Rp
Tranfer Keluar / 302 Rp 212.636.760
Penghentian Aset dari Penggunaan Rp
Jumlah Mutasi Kurang Rp 212.636.760
Saldo Akhir TA 2009 Versi Simak-BMN Rp 2.644.794.744
Direklasifikasi ke Jaringan- BLU Rp 687.023.860
Saldo Akhir TA 2009 Versi SAKPA Rp 1.957.770.884
Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada TA 2009 adalah sebagai berikut :
Akun Uraian Jumlah
534111 BM Jalan dan Jembatan 1.002.928.300Rp
534121 BM Irigasi 8.112.000Rp
534131 BM Jaringan 546.436.961Rp
Jumlah 1.557.477.261Rp
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.60
Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan tidak sama dengan belanja modal, hal
ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Jalan Irigasi dan
Jaringan yang tidak dipengaruhi oleh belanja.
Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan
pencatatan Jalan Irigasi dan Jaringan yaitu penambahan melalui transaksi :
a. Pembelian 167.792.490Rp
b. Penyelesaian pembangunan 596.494.422Rp
c. Pengembangan Nilai aset 656.513.999Rp
c. Pengembangan melalui KDP 441.052.549Rp
Jumlah 1.861.853.460Rp
Selisih (304.376.199)Rp
Selisih sebesar Rp -304.376.199,00 (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk :
1. Aset Renovasi Jaringan (84.562.500)Rp
2. Kapitalisasi Belanja Barang 95.987.100Rp
3. Koreksi Pengembangan Nilai JIJ (Temuan
No. 2 BPPK Pusat) 292.951.599Rp
304.376.199Rp C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya
Jumlah aset tetap lainnya per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 15.223.754.446,00 dan Rp 12.826.883.863,00. Rincian jumlah aset tetap lainnya yang dimiliki tiap unit wilayah dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel C.7
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per Unit wilayah Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009
No Unit Satker/Wilayah
1 Instansi Pusat
2Prop. Sumatera Utara / BDK
Medan
3Prop. Sumatera Selatan / BDK
Palembang
4Prop. Yogyakarata / BDK
Yogyakarta
5 Prop. Jawa Timur / BDK Malang
6Prop. Kalimantan Timur / BDK
Balikpapan
7Prop. Sulawesi Selatan / BDK
Makasar
8 Prop. Jawa Barat
- Pusdiklat Anggaran & Perbend
- BDK Cimahi
9 Prop. Sulawesi Utara / BDK
Manado10 Prop. DKI Jakarta
- Pusdiklat Pajak
- Pusdiklat BC
- Pusdiklat KU
- STAN
11Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat
PSDM Magelang
Grafik
Rp1.000.000.000
Rp2.000.000.000
Rp3.000.000.000
Rp4.000.000.000
Rp5.000.000.000
Rp6.000.000.000
Rp7.000.000.000
Rp8.000.000.000
Rp9.000.000.000
BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan
Unit Satker/Wilayah 31-Des-09 31-Des-08
Instansi Pusat 4.222.824.425Rp 1.384.557.256,00Rp
Prop. Sumatera Utara / BDK 381.220.411Rp 375.280.411,00Rp
Prop. Sumatera Selatan / BDK
Palembang410.672.080Rp 72.197.000,00Rp
Prop. Yogyakarata / BDK
Yogyakarta398.990.592Rp 398.990.592,00Rp
Prop. Jawa Timur / BDK Malang 576.574.150Rp 576.574.150,00Rp
Prop. Kalimantan Timur / BDK
Balikpapan204.238.593Rp 196.738.593,00Rp
Prop. Sulawesi Selatan / BDK
Makasar324.189.702Rp 304.366.755,00Rp
Prop. Jawa Barat 438.522.035Rp 422.690.035,00Rp
- Pusdiklat Anggaran & Perbend 63.962.880Rp 48.130.880Rp
- BDK Cimahi 374.559.155Rp 374.559.155Rp
Prop. Sulawesi Utara / BDK
Manado
366.603.364Rp 366.603.364Rp
Prop. DKI Jakarta 7.792.010.720Rp 8.632.496.333Rp
- Pusdiklat Pajak 6.457.191.941Rp 2.939.334.818Rp
- Pusdiklat BC 1.321.935.179Rp 72.694.031Rp
- Pusdiklat KU 12.883.600Rp
5.620.467.484Rp
Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat
PSDM Magelang107.908.374Rp 96.389.374,00Rp
Total 15.223.754.446,00Rp 21.882.070.231,00Rp
Grafik Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per Unit wilayahPer 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
Rp-
Rp1.000.000.000
Rp2.000.000.000
Rp3.000.000.000
Rp4.000.000.000
Rp5.000.000.000
Rp6.000.000.000
Rp7.000.000.000
Rp8.000.000.000
Rp9.000.000.000
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.61
31-Des-08 Kenaikan (Penurunan)
1.384.557.256,00 2.838.267.169,00Rp
375.280.411,00 5.940.000,00Rp
72.197.000,00 338.475.080,00Rp
398.990.592,00 -Rp
576.574.150,00 -Rp
196.738.593,00 7.500.000,00Rp
304.366.755,00 19.822.947,00Rp
422.690.035,00 15.832.000,00Rp
48.130.880 15.832.000,00Rp
374.559.155 -Rp
366.603.364 -Rp
8.632.496.333 (840.485.613,00)Rp
2.939.334.818 3.517.857.123,00Rp
72.694.031 1.249.241.148,00Rp
12.883.600,00Rp
5.620.467.484 (5.620.467.484,00)Rp
96.389.374,00 11.519.000,00Rp
21.882.070.231,00 1.572.216.970,00Rp
per Unit wilayah 31 Desember 2008
31-Des-09
31-Des-08
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.62
Saldo akhir per 31 Desember 2008 sebesar Rp 12.826.883.863,00 terdiri dari Aset Tetap Renovasi Rp 2.751.557.228,00 dan Aset Tetap Lainnya Rp 10.075.326.575,00 sehingga mutasi nilai Aset Tetap Lainnya untuk TA 2009 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :
Saldo Awal Rp10.075.326.575
Penambahan :
Pembelian Rp122.834.000
Koreksi Saldo Awal
Tranfer masuk Rp12.883.600
Penyelesaian Pembangunan
Reklasifikasi Masuk
Reklasifikasi dari ekstra ke intra / 199 Rp4.500.000
Koreksi pencatatan nilai/kuantitas /204
Koreksi nilai tim penertiban aset / 205 Rp341.497.180
Jumlah Mutasi Tambah Rp481.714.780
Pengurangan :
Reklasifikasi Keluar
Tranfer Keluar / 302 Rp12.883.600
Penghentian Aset dari Penggunaan Rp44.276.104
Jumlah Mutasi Kurang Rp57.159.704
Saldo Akhir TA 2009 Versi Simak-BMN Rp10.499.881.651
Direklasifikasi ke aset BLU Rp5.579.287.480
Saldo Akhir Aset Lainnya Rp4.920.594.171
Ditambah saldo akhir aset tetap renovasi Rp10.303.160.275
Saldo Akhir TA 2009 Versi SAKPA Rp15.223.754.446
JENIS ASET/BELANJA UNAUDITED SATKER AUDITED
ATR Gedung 24.075.422 BDK MAKASAR 24.075.422
ATR Gedung 8.982.466.749,00 Pusdiklat Pajak 6.250.161.936
ATR Gedung 1.242.272.148 Pusdiklat Bea Cukai 1.242.272.148
ATR Gedung 26.570.000 satker pusat - BDK Pontianak
ATR Gedung 2.531.168.651 satker pusat - PSDM di STAN 2.531.168.651
ATR Gedung 155.919.618 satker pusat - KNPK di STAN 155.919.618
ATR Jaringan 84.562.500 satker pusat - KNPK di STAN 84.562.500
ATR Peralatan dan Mesin 15.000.000 BDK MAKASAR 15.000.000
13.062.035.088 10.303.160.275
Perubahan/Mutasi Aset Tetap Renovasi sebagai berikut:
Saldo AwalPenambahan/
PembangunanPenyerahan ATR Saldo Akhir
2.751.557.228 10.310.477.860 2.758.874.813 10.303.160.275
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.63
Realisasi Belanja Modal Fisik Lainnya pada TA 2009 adalah sebagai berikut :
Akun Uraian Jumlah
536111 BM Fisik Lainnya 892.231.400Rp
Jumlah 892.231.400Rp
Penambahan aset tetap lainnya tidak sama dengan belanja modal, hal ini
disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya
yang tidak dipengaruhi oleh belanja.
Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan
pencatatan aset tetap lainnya yaitu penambahan melalui transaksi :
a. Pembelian 122.834.000Rp
b. Penyelesaian pembangunan -Rp
c. Pengembangan Nilai aset -Rp
c. Pengembangan melalui KDP -Rp
Jumlah 122.834.000Rp
Selisih 769.397.400Rp
Selisih sebesar Rp 769.397.400,00 (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk :
1. Pembelian aset tak berwujud 769.397.400Rp
2. Ekstrakomptabel -Rp
3. Penambahan ke aset tetap renovasi -Rp
769.397.400Rp
C.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 34.590.821.045,00 dan Rp 3.500.028.770,00. Rincian jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki tiap unit wilayah dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut :
Tabel C.8
Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit wilayah Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009
No Unit Satker/Wilayah
1 Instansi Pusat
2Prop. Sumatera Utara / BDK
Medan
3Prop. Sumatera Selatan / BDK
Palembang
4Prop. Yogyakarata / BDK
Yogyakarta
5 Prop. Jawa Timur / BDK Malang
6Prop. Kalimantan Timur / BDK
Balikpapan
7Prop. Sulawesi Selatan / BDK
Makasar
8 Prop. Jawa Barat
- Pusdiklat Anggaran & Perbend
- BDK Cimahi
9 Prop. Sulawesi Utara / BDK
Manado10 Prop. DKI Jakarta
- Pusdiklat Pajak
- Pusdiklat BC
- Pusdiklat KU
- STAN
11Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat
PSDM Magelang
Grafik
Rp2.000.000.000
Rp4.000.000.000
Rp6.000.000.000
Rp8.000.000.000
Rp10.000.000.000
Rp12.000.000.000
BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan
Unit Satker/Wilayah 31-Des-09 31-Des-08
Instansi Pusat -Rp Rp
Prop. Sumatera Utara / BDK
8.290.579.789Rp 2.877.262.960,00Rp
Prop. Sumatera Selatan / BDK
PalembangRp
Prop. Yogyakarata / BDK
Yogyakarta -Rp 531.115.810,00Rp
Prop. Jawa Timur / BDK Malang -Rp Rp
Prop. Kalimantan Timur / BDK
Balikpapan 10.638.877.748Rp 91.650.000,00Rp
Prop. Sulawesi Selatan / BDK
Makasar-Rp Rp
Prop. Jawa Barat 35.750.000Rp Rp
- Pusdiklat Anggaran & Perbend 35.750.000Rp
- BDK Cimahi -Rp
Prop. Sulawesi Utara / BDK
Manado
6.432.246.109Rp Rp
Prop. DKI Jakarta 9.193.367.399Rp Rp
- Pusdiklat Pajak 9.193.367.399Rp
- Pusdiklat BC -Rp
- Pusdiklat KU -Rp
-Rp
Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat
PSDM Magelang -Rp Rp
Total 34.590.821.045,00Rp 3.500.028.770,00Rp
Grafik Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
Rp-
Rp2.000.000.000
Rp4.000.000.000
Rp6.000.000.000
Rp8.000.000.000
Rp10.000.000.000
Rp12.000.000.000
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.64
31-Des-08 Kenaikan (Penurunan)
-Rp -Rp
2.877.262.960,005.413.316.829,00Rp
-Rp -Rp
531.115.810,00(531.115.810,00)Rp
-Rp -Rp
91.650.000,0010.547.227.748,00Rp
-Rp -Rp
-Rp 35.750.000,00Rp
35.750.000,00Rp
-Rp
-Rp 6.432.246.109,00Rp
-Rp 9.193.367.399,00Rp
-Rp -Rp
3.500.028.770,00 31.126.542.275,00Rp
Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit wilayah 31 Desember 2008
31-Des-09
31-Des-08
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.65
Saldo KDP Versi Simak-BMN Rp44.662.909.033
Reklas ke KDP BLU Rp17.093.507.648
Rp27.569.401.385
Jurnal Koreksi KDP-BDK Balikpapan Rp6.327.870.500 +
Rp33.897.271.885
Jurnal Koreksi KDP-BDK Manado Rp693.549.160 +
Saldo KDP Versi SAKPA Rp34.590.821.045
C.2.2.7 Aset Tetap Badan Layanan Umum Jumlah Aset Tetap BLU per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 644.684.061.293,00 dan Rp 0,00. Rincian Aset Tetap BLU adalah sebagai berikut :
No Aset Tetap BLU SAKPA Reklas dari SIMAK Selisih
1 Tanah BLU 543.228.844.000 543.228.844.000 -
2 Peralatan dan Mesin BLU 12.793.367.375 14.209.661.313 1.416.293.938
3 Gedung dan Bangunan BLU 62.505.104.506 62.505.104.506 -
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU 3.483.950.284 3.483.950.284 -
5 Aset Tetap Lainnya BLU 5.579.287.480 5.579.287.480 -
6 KDP BLU 17.093.507.648 17.093.507.648
Jumlah 644.684.061.293 646.100.355.231 1.416.293.938 Penjelasan Peralatan Mesin BLU :
Reklas dari SIMAK 14.209.661.313
Jurnal koreksi pada SAKPA (Reklas
ke Aset Lain-lain BLU) 1.416.293.938
Saldo Peralatan Mesin BLU versi SAKPA 12.793.367.375
Aset Lainnya
Rp 7.030.216.452,00
C.2.3. Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp 7.030.216.452,00 dan Rp 593.189.512,00. Merupakan saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tuntutan Ganti rugi, Tuntutan Perbendaharan, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel di bawah ini :
Aset Lainnya Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
Uraian 31 Desember 2009 31 Desember 2008
Tagihan Penjualan Angsuraan Rp 0,00 Rp 0,00
Tuntutan Perbendaharaan Rp 0,00 Rp 0,00
Tuntutan Ganti Rugi Rp 0,00 Rp 0,00
Aset Tak Berwujud Rp 999.814.750,00 Rp 230.417.350,00
Aset Lain-lain Rp 3.324.114.256,00 Rp 362.772.162,00
Aset Lain-lain BLU Rp 2.706.287.446,00 Rp 0,00
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.66
Rincian Aset Lainnya per Unit Wilayah per 31 Desember 2009 sebagai berikut :
Tabel C.9 Rincian Aset Tetap – Aset Lainnya per Unit wilayah
Per 31 Desember 2009
No Unit Satker/Wilayah 31-Des-09
1 Instansi Pusat 2.270.607.300Rp
2 Prop. Sumatera Utara / BDK Medan 156.824.370Rp
3Prop. Sumatera Selatan / BDK
Palembang32.785.850Rp
4 Prop. Yogyakarata / BDK Yogyakarta 1.172.000Rp
5 Prop. Jawa Timur / BDK Malang 118.830.224Rp
6Prop. Kalimantan Timur / BDK
Balikpapan6.912.250Rp
7 Prop. Sulawesi Selatan / BDK Makasar 1.531.000Rp
8 Prop. Jawa Barat 190.519.500Rp
- Pusdiklat Anggaran & Perbend 175.155.000Rp
- BDK Cimahi 15.364.500Rp
9 Prop. Sulawesi Utara / BDK Manado 13.666.000Rp
10 Prop. DKI Jakarta 4.230.282.226Rp
- Pusdiklat Pajak 1.223.156.740Rp
- Pusdiklat BC 219.166.800Rp
- Pusdiklat KU 81.671.240Rp
- STAN 2.706.287.446Rp
11Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat PSDM
Magelang7.085.732Rp
Total 7.030.216.452Rp
C.2.3.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Jumlah tagihan atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.
C.2.3..2 Aset Tak Berwujud
Jumlah Aset tak berwujud per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp 999.814.750.,00 dan Rp 230.417.350,00. Aset tak berwujud terdapat di BPPK Pusat berupa E-book, dan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan berupa Software Komputer. Rincian Aset tak berwujud disajikan pada Tabel di bawah ini :
Aset tak berwujud
Per 31 Desember 2009 dan 2008
Uraian 31 Desember 2009 31 Desember 2008
Aset Tak Berwujud Rp 999.814.750,00 Rp 230.417.350,00
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.67
Rincian Aset Tak Berwujud per Unit Wilayah per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut :
Tabel C.10
Rincian Aset Tetap – Aset Tak Berwujud per Unit wilayah Per 31 Desember 2009
No Unit Satker/Wilayah 31-Des-09
1 Instansi Pusat 789.636.750Rp
2 Prop. Sumatera Utara / BDK Medan -Rp
3Prop. Sumatera Selatan / BDK
Palembang-Rp
4 Prop. Yogyakarata / BDK Yogyakarta -Rp
5 Prop. Jawa Timur / BDK Malang 34.177.000Rp
6Prop. Kalimantan Timur / BDK
Balikpapan-Rp
7 Prop. Sulawesi Selatan / BDK Makasar 1.474.000Rp
8 Prop. Jawa Barat 174.527.000Rp
- Pusdiklat Anggaran & Perbend 174.527.000Rp
- BDK Cimahi -Rp
9 Prop. Sulawesi Utara / BDK Manado -Rp
10 Prop. DKI Jakarta -Rp
- Pusdiklat Pajak -Rp
- Pusdiklat BC -Rp
- Pusdiklat KU -Rp
- STAN -Rp
11Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat PSDM
Magelang-Rp
Total 999.814.750Rp Mutasi aset tak berwujud sebagai berikut :
Saldo awal aset tak berwujud Versi Simak-BMN Rp230.417.350
Mutasi tambah:
Pembelian /101 Rp312.900.400
Penyelesaian pembangunan Rp456.497.000
Rp769.397.400
Mutasi Kurang Rp0
Saldo aset tak berwujud Versi Simak-BMN Rp999.814.750
Saldo aset tak berwujud Versi SAKPA Rp999.814.750
Rp0
C.2.3..3 Aset Lain-lain
Jumlah Aset lain-lain per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp 3.324.114.256,00 dan Rp 362.772.162,00.
Rincian Aset Lain-lain per Unit Wilayah per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut :
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.68
No Unit Satker/Wilayah 31-Des-09
1 Instansi Pusat 1.480.970.550Rp
2 Prop. Sumatera Utara / BDK Medan 156.824.370Rp
3 Prop. Sumatera Selatan / BDK Palembang 32.785.850Rp
4 Prop. Yogyakarata / BDK Yogyakarta 1.172.000Rp
5 Prop. Jawa Timur / BDK Malang 84.653.224Rp
6 Prop. Kalimantan Timur / BDK Balikpapan 6.912.250Rp
7 Prop. Sulawesi Selatan / BDK Makasar 57.000Rp
8 Prop. Jawa Barat 15.992.500Rp
- Pusdiklat Anggaran & Perbend 628.000Rp
- BDK Cimahi 15.364.500Rp
9 Prop. Sulawesi Utara / BDK Manado 13.666.000Rp
10 Prop. DKI Jakarta 1.523.994.780Rp
- Pusdiklat Pajak 1.223.156.740Rp
- Pusdiklat BC 219.166.800Rp
- Pusdiklat KU 81.671.240Rp
- STAN -Rp
11Prop. Jawa Tengah / Pusdiklat PSDM
Magelang7.085.732Rp
Total 3.324.114.256Rp
Aset Lain-lain terdiri dari :
No Akun Akun Jumlah
154111 Aset Lain-lain 152.100.000
154112Aset Tetap yang tidak digunakan dalam
operasi pemerintahan3.172.014.256
Aset lain-lain Rp 152.100.000 merupakan TGR, sedang aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dijelaskan sebagai berikut:
Saldo aset yang dihentikan Versi Simak-BMN Rp5.210.143.942
Reklas ke aset yang dihentikan BLU Rp2.019.313.504
Rp3.190.830.438
Jurnal Koreksi aset hilang belum dihapuskan Rp18.816.182
Saldo aset yang dihentikan versi SAKPA Rp3.172.014.256
C.2.3.4 Aset Lain-lain BLU
Jumlah Aset lain-lain BLU per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 2.706.287.446,00.
Saldo akhir aset lain-lain BLU, dijelaskan sebagai berikut:
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.69
Kewajiban
Rp 5.919.995.796,00
Reklas dari aset lain-lain Rp2.019.313.504
Jurnal koreksi sakpa STAN-debit Rp1.416.293.938
Rp3.435.607.442
Jurnal Koreksi aset hilang belum dihapuskan Rp729.320.000
Saldo aset lain-lain BLU Rp2.706.287.442
Saldo aset lain-lain BLU versi SAKPA Rp2.706.287.446
Selisih pembulatan di aplikasi Simak-BMN Rp4
C.2.4. Kewajiban Jangka Pendek
C.2.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2009 Rp 3.206.690.664,00, dan 31 Desember 2008 sebesar Rp 4.035.000,00. Utang tersebut pada 31 Desember 2009 merupakan belanja-belanja dan atau kewajiban yang masih harus dibayar, yaitu :
NO URAIAN JUMLAH
1 Belanja Pegawai yang masih harus dibayar 226.540.534Rp
2 Belanja Barang yang masih harus dibayar 1.947.840.630Rp
3 Utang Kepada Pihak Ketiga BLU 280.000.000Rp
4 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya 752.309.500Rp
Jumlah 3.206.690.664Rp C.2.4.2 Pendapatan PNBP Lainnya Diterima Dimuka
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya Diterima Dimuka per 31 Desember 2009 Rp 1.744.542.050,00, dan 31 Desember 2008 sebesar Rp 0,00. Pendapatan PNBP Lainnya Diterima Dimuka tersebut pada 31 Desember 2009 merupakan pendapatan kegiatan penyelenggaran pendidikan yang telah diterima, namun penyelenggaraan pendidikan belum selesai pada Satker BLU STAN.
C.2.4.3 Uang Muka dari KPPN Jumlah Utang per 31 Desember 2009 dan per 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 726.842.912,00 dan Rp 6.571.762,00. Utang ini merupakan sisa Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan ke KPPN dan merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Rincian utang disajikan sebagai berikut :
Posisi Utang
Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
Uraian 31 Desember 2009 31 Desember 2008
Uang Muka dari KPPN Rp 726.842.912,00 Rp 6.571.762,00
C.2.4.4 Pendapatan Yang Ditangguhkan
Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2009 Rp 241.920.170,00, dan per 31 Desember 2008 Rp 1.219.527,00.
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.70
Jumlah tersebut merupakan PNBP yang belum disetor ke kas Negara oleh bendahara penerima sampai dengan tanggal 31 Desember 2009. Pendapatan Yang ditangguhkan tersebut berasal dari :
NO URAIAN JUMLAH
1Pengembalian belanja pegawai yang belum
disetor ke kas negara1.599.750Rp
2Pengembalian belanja jasa lainnya yang
belum disetor ke kas negara240.214.250Rp
3 Pendapatan Jasa giro yang belum disetor 106.170Rp
Jumlah 241.920.170Rp
Ekuitas Dana Lancar
Rp 8.327.832.007,00
C.2.5. Ekuitas Dana Lancar
Jumlah Ekuitas Dana Lancar BPPK per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp 8.327.832.007,00 dan Rp 4.163.757.332,00 yang terdiri atas Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek serta Dana Lancar BLU.
C.2.5.1 Cadangan Piutang Cadangan Piutang per 31 Desember 2009 sebesar Rp 461.012.292,00. Cadangan Piutang merupakan akun penyeimbang dari akun Piutang yang terdiri dari :
No Uraian 31-Des-09 31 Des 208 Keterangan
1 Piutang PNBP (Pihak Ketiga) 7.219.940,00Rp 44.652.780,00Rp CV Kautsar Company
2 Piutang Operasional BLU 149.775.000,00Rp Pemda Tarakan
3 Piutang Non Operasioan BLU 304.017.352,00Rp
Koreksi Kapitalisasi
Belanja Modal yang
belum selesai
TOTAL 461.012.292,00Rp 44.652.780,00Rp
C.2.5.2 Cadangan Persediaan
Cadangan Persediaan merupakan akun penyeimbang dari akun Persediaan. Cadangan persediaan 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 berjumlah Rp 2.239.979.011,00 dan Rp 1.410.640.810,00.
C.2.5.3 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Pendek
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2009 dan per 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp -4.198.923.214,00 dan Rp -4.035.000,00. Saldo akun ini per 31 Desember 2009 berasal dari :
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.71
NO URAIAN JUMLAH
1 Belanja Pegawai yang masih harus dibayar 226.540.534Rp
2 Belanja Barang yang masih harus dibayar 1.947.840.630Rp
3 Utang kepada pihak ketiga BLU 280.000.000Rp
4 Pendapatan PNBP Lainnya diterima dimuka 1.744.542.050Rp
Jumlah 4.198.923.214Rp
C.2.5.4 Dana Lancar BLU
Dana Lancar BLU per 31 Desember 2009 dan per 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 9.825.763.918,00 dan Rp 2.712.498.742,00. Akun ini merupakan akun penyeimbang dari Kas pada Badan Layanan Umum.
Ekuitas Dana Diinvestasikan
Rp 1.482.627.179.493,00
C.2.6 Ekuitas Dana Diinvestasikan
Jumlah Ekuitas Dana Diinvestasikan BPPK per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp 1.482.627.179.493,00 dan Rp 1.042.067.595.865,00 yang terdiri atas Diinvestasikan dalam Aset Tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Lainnya.
C.2.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Ekuitas dana investasi dalam aset tetap per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp 1.475.596.963.041,00 dan Rp 1.041.474.406.353,00.
C.2.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
Ekuitas dana investasi dalam aset lainnya dalam aset tetap per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp 7.030.216.452,00 dan Rp 593.189.512,00.
Catatan Penting Lainnya
C.3 CATATAN PENTING LAINNYA
1. Dalam menyusun Catatan atas Laporan Keuangan kami menggunakan kertas kerja rekonsiliasi antara neraca SAKPA dengan SIMAK-BMN per Satker di lingkungan BPPK, dengan menggunakan data Neraca Percobaan per Satker dan Laporan Posisi BMN di Neraca per Satker di lingkungan BPPK (Kertas Kerja Terlampir).
2. Pada Tahun Anggaran 2009, Pusdiklat Keuangan Umum yang semula merupakan unit eselon II dari satker BPPK Pusat menjadi satker sendiri sehingga terdapat pemisahan/transfer Aset pada tahun 2009 dari Satker BPPK Pusat ke Satker Pusdiklat Keuangan Umum.
3. Pusdiklat Keuangan Umum pada Tahun 2009 juga menerima transfer tanah dan gedung bangunan dengan lokasi di Pancoran, Jakarta Selatan dari Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.
4. Di lingkungan Satker BLU STAN terdapat gedung/bangunan dan/atau prasarana lingkungan yang dibangun dengan dana BA 999, sampai dengan disusun laporan keuangan ini, aset tetap yang berasal dari BA 999 tersebut masih dibuat Laporan BMN tersendiri (Laporan BMN BA 999).
Laporan Keuangan Eselon I BPPK TA 2009 audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Halaman IVc.72
Pengungkapan Penting Lainnya
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Pada Tahun Anggaran 2009 ada beberapa temuan pemeriksaan pada BPPK yang dilakukan oleh BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan BPPK Tahun Anggaran 2009 sebagaimana terlampir.
D.2 REKENING PEMERINTAH
Daftar rekening pemerintah dilampirkan sebagaimana format terlampir
D.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berada di Jalan
Purnawarman No. 99 Jakarta Selatan;
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan memiliki kegiatan pokok
menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan
negara;
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006,
tanggal 31 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 dan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
137/KMK.01/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pola Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan, Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan melaksanakan kegiatan pendidikan,
pelatihan dan penataran keuangan negara.
4. Satker BPPK Pusat terdiri dari 3 Unit Eselon II, yaitu :
a. Sekretariat Badan,
b. Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia,
c. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.
5. Laporan Keuangan Eselon I ini SUDAH dilakukan rekonsiliasi dengan
Dit. APK untuk tingkat eselon I.
6. Laporan Keuangan Eselon I disusun dengan aplikasi SAK dan
aplikasi SIMAK BMN.