laporan keuangan asia financial (indonesia) pte....
TRANSCRIPT
3 Sabtu, 31 Maret 2018
Unaudited2017
SGD$’000
Unaudited2017
SGD$’000
Audited2016
SGD$’000
Audited2016
SGD$’000
Group
ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE. LTD.AND ITS SUBSIDIARIES STATEMENTS OF FINANCIAL POSITIONAs at 31 December 2017 and 2016
Company
Interest income 2,055,636 2,143,228 Less: Interest expense (605,156) (713,451)Net interest income 1,450,480 1,429,777 Fee and commission income (net) 315,792 340,381 Other income 107,048 118,839 Non-interest income 422,840 459,220 Net operating income 1,873,320 1,888,997 Less: Staff costs (514,883) (506,252) Other operating expenses (437,284) (465,230) Allowance for loan losses and other impairment losses (360,780) (459,423)Total operating expenses (1,312,947) (1,430,905)
560,373 458,092 Income tax expense (167,567) (171,378)
392,806 286,714
252,170 182,755 Non-controlling interests 140,636 103,959 392,806 286,714
392,806 286,714
(23,109) 4,871
5,777 (1,217) (17,332) 3,654
(362,403) 206,618 21,536 18,943
(11,139) (13,777) (4,465) (3,946)
(796) (809) (357,267) 207,029
210,683 18,207 497,397
Attributable to: 1,461 324,940
Non-controlling interests 16,746 172,457 18,207 497,397
Unaudited 2017
SGD$’000
Unaudited2017
SGD$’000
Audited2016
SGD$’000
Audited2016
SGD$’000
ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE. LTD.AND ITS SUBSIDIARIES
ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE. LTD.AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Group
Group
Singapore, March 31, 2018
Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd.
LAPORAN KEUANGAN ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE. LTD.
ASSETS 1,234,505 1,351,156 - -
Government securities 1,654,578 1,826,740 - - 498,578 512,370 - -
10,215 27,876 - -
12,280,149 13,160,054 - - Investment securities 549,585 567,246 - -
1,526,540 1,943,000 224,896 269,542 - - 491,324 509,746 - -
Deferred tax assets 235,732 230,915 - - Other assets 685,616 628,640 - -
752,650 - 752,650 - Total assets 18,617,828 19,084,285 2,279,190 1,943,000
LIABILITIES 456,632 309,061 - -
10,017,186 11,159,935 - - 2,255 5,322 - - 11,455 12,598 - -
1,962,747 2,131,383 - -
1,224,709 1,196,108 1,939 178
Total liabilities 13,674,984 15,261,227 1,939 446,998 NET ASSETS 4,942,844 3,823,058 2,277,251 1,496,002
EQUITY
Share capital 800,845 800,845 800,845 800,845
(1,019,736) (1,059,359) - - General reserve 25,205 30,238 - - Fair value reserve 22,552 23,484 - -
(2,372) (941) - - Other reserves 5,643 5,643 - -
3,209,374 2,673,686 1,476,406 695,157 3,041,511 2,473,596 2,277,251 1,496,002 Non-controlling interests 1,901,333 1,349,462 - -
4,942,844 3,823,058 2,277,251 1,496,002
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE. LTD.AND ITS SUBSIDIARIES
capitalSGD$’000
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITYAs at 31 December 2017 and 2016
Group
Foreign currency
translation
SGD$’000
General
SGD$’000 SGD$’000
Hedging
SGD$’000 SGD$’000
Retained earningsSGD$’000
TotalSGD$’000
Non-controlling interestsSGD$’000
Total
SGD$’000 800,845 (1,059,359) 30,238 23,484 (941) 5,643 2,673,686 2,473,596 1,349,462 3,823,058
Income tax on other comprehensive income - - - (1,288) 694 - 3,543 2,949 2,032 4,981 Total other comprehensive income - (243,231) - 5,229 (2,077) - (10,630) (250,709) (123,890) (374,599)
- (243,231) - 5,229 (2,077) - 241,540 1,461 16,746 18,207
Transfer to general reserve - - 1,843 - - - (1,843) - - - Dividends declared and paid - - - - - - - - (37,291) (37,291)
- 282,854 (5,033) (6,161) 646 - 294,148 566,454 535,125 1,101,579
At 31 December 2017 - Unaudited 800,845 (1,019,736) 25,205 22,552 (2,372) 5,643 3,209,374 3,041,511 1,901,333 4,942,844 800,845 (1,198,483) 28,565 21,031 913 5,643 2,490,142 2,148,656 1,197,827 3,346,483
Income tax on other comprehensive income - - - (1,209) 618 - (820) (1,411) (615) (2,026) - 139,124 - 2,453 (1,854) - 2,462 142,185 68,498 210,683 - 139,124 - 2,453 (1,854) - 185,217 324,940 172,457 497,397
Transfer to general reserve - - 1,673 - - - (1,673) - - - Dividends declared and paid - - - - - - - - (28,666) (28,666)
- - 1,673 - - - (1,673) - (20,822) (20,822)
At 31 December 2016 - Audited 800,845 (1,059,359) 30,238 23,484 (941) 5,643 2,673,686 2,473,596 1,349,462 3,823,058
Film Indonesia yang Kian Beragam (Sambungan dari Hal. 1)
“Padahal, di luar negeri, fi lm-fi lm seperti ini sangat dihargai.”
Selain konten, Yan berha-rap di tengah gegap gempita industri fi lm nasional, jumlah bioskop juga terus bertam-bah. Menurut Yan, jumlah bioskop di Indonesia saat ini yang berjumlah sekitar 200-an belum cukup untuk meng-akomodir seluruh penonton Tanah Air. Seharusnya dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta jiwa, Indonesia memiliki bioskop 5.000.
Dia menilai bioskop kelas dua perlu diperbanyak karena saat ini bioskop kelas satu, dengan harga tiket berkisar Rp30.000–Rp150.000, masih mendominasi. Sementara itu, bioskop kelas dua dengan harga Rp10.000 hingga Rp15.000 belum begitu banyak. Dengan cara mem-perbanyak bioskop kelas dua, maka akan memper-panjang usia fi lm Indonesia yang beragam.
“Sekarang fi lm Indonesia kalau yang biasa saja paling hanya bertahan sepekan. Dengan bioskop kelas dua diharap-kan umur fi lm-fi lm Indonesia lebih panjang,” tuturnya.
Sementara itu menyambut Hari Film Nasional ke-68, Kementerian Pendidikan dan Ke-budayaan, melalui Pusat Pengem-bangan Perfi lman, bekerja sama dengan berbagai komunitas dan
organisasi, menggelar bulan fi lm nasional.
Kegiatan nonton bareng fi lm Indonesia dihelat pada 199 titik di seluruh Indonesia, menggunakan bioskop keli-ling, sekolah yang dilengkapi dengan laboratorium seni bu-daya dan fi lm, serta perguru-an tinggi. Selain itu, kegiatan nonton bareng dilakukan pada 17 negara bekerja sama de-ngan kedutaan-kedutaan besar Indonesia.
“Kami ingin hari fi lm nasi-
onal menjadi perayaan seperti hari kemerdekaan,” ujar Kepala Pusbangfi lm Maman Wijaya.
Aktor sekaligus produser peraih fi lm terbaik Festival Film Indonesia (FFI) Darius Sinathrya mengapresiasi per-kembangan perfi lman nasio-nal. Dia berharap ke depan perfi lman nasional diwarnai dengan fi lm yang semakin beragam. “Mudah-mudahan ke depan fi lm Indonesia makin beragam genrenya.”
�PROGRAM VOKASI NASIONAL
Antara/Risky Andrianto
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (ketiga kiri) didampingi Director Production Engineering and Vehicle Manufacturing PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandy Julyanto (keempat kanan)
berbincang dengan peserta program magang dan sertifikasi saat mengunjungi pelatihan vokasi TMMIN, di Karawang, Jawa Barat, Kamis (29/3).
�PERDAGANGAN BILATERAL AS-KORSEL
Trump Tunda Revisi Kesepakatan JAKARTA — Presiden AS Donald
Trump kemungkinan menunda revisi kesepakatan perdagangan bebas AS-Korea Selatan hingga pembicaraan dengan Korea Utara terselesaikan.
“Saya mungkin akan menang-guhkannya hingga kesepakatan tercapai dengan Korut,” kata Trump dalam pidatonya di Richfi eld, Ohio, seperti dilansir Bloomberg, Jumat (30/3).
Trump menjelaskan, keputusan itu diambil karena kesepakatan AS-Korsel ini bak “kartu As” bagi Negeri Paman Sam dan dia ingin se mua pihak diperlakukan adil men jelang pertemuan dengan Korut.
“Kami akan melihat apa yang akan terjadi. Tentu saja tensi reto-rika [dari AS] telah lebih tenang sedikit,” tambah Trump.
Adapun, AS dan Korsel sebe-lumnya telah sepakat merevisi perjanjian perdagangan bebas yang
telah berjalan selama 6 tahun tersebut, pada awal pekan ini.
Di dalam kesepakatan itu, Korsel setuju untuk mencegah devalua-si kompetitif mata uangnya dan memberikan akses bagi sektor otomotif dan farmasi AS ke pasar domestiknya.
Selain itu, Korsel juga dikecua-likan dari pengenaan tarif impor baja dan aluminium oleh AS, dengan syarat Negeri Ginseng itu mengurangi ekspor baja ke AS sebesar 30%.
Untuk pengecualian tarif impor baja dan aluminium, pernyata-an dari Menteri Perdagangan AS Ribert Lighthizer dan Menteri Perdagangan Korsel Kim Hyun-Choong telah memastikan bahwa pengecualian itu telah disetujui, namun perinciannya masih dalam tahap fi nalisasi.
Sementara itu, untuk masalah mata uang, menurut pernyataan
yang sama, Kementerian Keuangan AS dan Kementerian Strategi dan Keuangan Korsel masih meninjau lebih lanjut.
Perubahan kesepakatan dagang yang mempererat hubungan da-gang AS-Korsel merupakan ke-sepakatan yang mendesak bagi Seoul. Oleh karena itu, alih-alih membutuhkan persetujuan kong-res, pemerintah AS meminta wak-tu 60 hari untuk berkonsultasi dengan Seoul.
Gedung Putih menyatakan bah-wa kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan dan tinggal menunggu waktu Trump untuk memfi nalisasi.
“Presiden Trump menimbang banyak hal, termasuk negosiasi dengan Korut untuk menentukan waktu fi nalisasi kesepakatan,” kata Raj Shah, Wakil Juru Bicara Ge-dung Putih, seperti dikutip Reuters. (Dwi Nicken Tari)
�PENUNDAAN PENCANTUMAN NIK
Ditjen Pajak Tunggu Kesiapan PKP
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak untuk kedua kalinya menunda kewajiban
pencantuman Nomor Induk Kependudukan dalam faktur elektronik bagi pembeli yang
tak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang seharusnya berlaku pada
awal April ini.
Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hu-bungan Masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak, mengatakan pe-nundaan yang kedua kalinya ini dilakukan dengan pertimbangan perlunya kesiapan infrastruktur dan memperhatikan kesiapan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
"Penundaan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2018 tanggal 29 Maret 2018 tersebut, berlaku sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak," kata Yoga dalam keterangan resminya, Jumat (30/3).
Keputusan untuk menunda implementasi kebijakan ini, lanjut Yoga, juga merupakan bagian dari upaya otoritas pajak untuk menjaga stabilitas perekonomian. Penundaan ini juga dilakukan oto-ritas pajak setelah para pengusaha kena pajak menggelar audiensi dengan Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan.
Sebelum akhirnya diputuskan untuk kembali ditunda, kewa-jiban pencantukan NIK ini sem-pat ditunda tahun lalu melalui perubahan Perdirjen PER-26/PJ/2017 menjadi Perdirjen PER- 31/PJ/2017. Perubahan beleid ini dilakukan setelah sempat mem-buat gaduh kalangan pengusaha.
Adapun jika merujuk pernya-taan resmi Direktorat Jenderal Pajak, aturan itu memuat empat poin utama. Pertama, kewajib-an mencantumkan informasi identitas pembeli Barang Kena Pajak (BKP) dan penerima Jasa Kena Pajak (JKP), termasuk di dalamnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli BKP atau penerima JKP.
Kedua, jika pembeli BKP atau penerima JKP adalah wajib pajak orang pribadi, maka identitas keduanya wajib diisi NPWP dan nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor paspor un-tuk warga negara asing dalam kolom referensi aplikasi faktur pajak elektronik.
Ketiga, faktur elektronik yang diterbitkan bagi pembeli BKP atau penerima JKP orang pribadi yang tak memiliki NPWP sejak tang-gal 1 Desember 2017 dan tidak mencantumkan NIK, maka otoritas pajak mengimbau supaya segera melakukan pembetulan. Pasalnya jika langkah itu tidak digunakan, bisa dikenakan pidana.
Keempat, bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang merupakan pedagang eceran, tetap meng-gunakan faktur pajak sederhana sehingga tidak mencantumkan NIK atau nomor pembeli BKP atau JKP.
TAX HOLIDAYPenundaan ini juga meleng-
kapi sejumlah paket perpajakan yang diberikan untuk menopang kegiatan usaha. Seperti diketa-hui setelah mempermudah dan mempercepat pencairan restitusi, pemerintah sesuai janjinya juga telah memperlonggar kebijakan pemberian tax holiday. Salah satunya bagi pemodal yang me-miliki nilai investasi minimal Rp30 triliun bisa mendapatkan insentif tax holiday 20 tahun.
Terpisah, Kepala Badan Ke-bijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan implemen-tasi tax holiday untuk beberapa sektor hulu dapat berlaku pada pekan depan.
"Insentif tax holiday sudah dapat berlaku minggu depan dengan Peraturan Menteri Ke-uangan," katanya, Kamis (29/3).
Pihaknya berharap, dengan pemberian insentif tersebut in-dustri di Indonesia dapat me-ningkatkan daya saingnya. Di sisi lain, dengan pemberian in-sentif, industri diharapkan dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan dijual dengan harga yang lebih bersaing.
Kebijakan pemerintah yang menerbitkan insentif perpajakan dari mulai pemberian tax holiday bagi penanaman modal minimal Rp30 triliun, relaksasi restitusi, hingga penundaan pelaksana-an kewajiban pencantuman NIK dalam faktur elektronik layak diapresiasi. Namun, perbaikan dari aspek administrasi perpa-jakan juga tak bisa ditawar lagi.
Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan paket ke-bijakan ini menunjukan respons kebutuhan publik dan menjalankan peran sebagai regulator di tengah situasi perekonomian nasional yang sedang bergeliat bangkit.
Terkait restitusi misalnya, ke-bijakan ini sangat dinantikan pelaku usaha termasuk wajib pajak karyawan yang selama ini harus menjalani proses pemerik-saan pajak sebelum mendapatkan pengembalian. Meski proses ini didasarkan pada UU Perpajakan, tetapi dalam praktiknya tidak efektif dan cenderung membe-ratkan baik bagi wajib pajak maupun Ditjen Pajak.
"Proses pemeriksaan yang me-makan waktu cukup lama dengan tata cara baku yang harus dilalui berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan (compliance cost) bagi wajib pajak dan biaya adminis-trasi (administration cost) bagi Ditjen Pajak," jelasnya.
Setelah pengeluaran paket kemudahan berusaha ini, upaya membangun Compliance Risk Management (CRM) sebagai dasar pemeriksaan berbasis risiko dan pengembangan Core Tax System wajib didukung Presiden dan DPR, juga seluruh pemangku kepentingan. (M. Richard)
�Ditjen Pajak kem-bali menunda kewajib-an pencantuman NIK dalam e-faktur.
�Penundaan dila-kukan setelah PKP menggelar audiensi dengan Direktur Jen-deral Pajak.
M A K R O E K O N O M I