laporan hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan ... 2016 bpkp... · pengawasan intern...
TRANSCRIPT
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
i
KATA PENGANTAR
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan
Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Instruksi Presiden Nomor 2
Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi
Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat memberikan amanah
kepada BPKP untuk melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan
pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih.
Dalam menunaikan amanah tersebut, BPKP melakukan pengawasan dan pembinaan
yang meliputi kegiatan audit, evaluasi, reviu, investigasi, bimbingan teknis, dan asistensi
kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil pengawasan dan pembinaan
tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada para pemangku
kepentingan (stakeholders) serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas
akuntabilitas keuangan negara/daerah dan penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah.
BPKP selaku auditor intern pemerintah telah dan akan terus berkomitmen untuk
mendukung tugas-tugas pemerintahan melalui penyediaan jasa pemberian jaminan
(assurance) dan konsultasi (consulting) kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas keuangan negara/daerah, mendukung
pencapaian prioritas nasional dengan menekankan pada pencapaian efektivitas, efisiensi, dan
kehematan serta peningkatan tata kelola pemerintahan.
Laporan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2016 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berisi rangkuman informasi atas hasil
pengawasan dan pembinaan sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara/daerah terhadap satuan kerja
kementerian/lembaga (instansi vertikal) dan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah di
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
ii
Laporan ini disajikan dalam empat dimensi pengawasan, yaitu pengawalan
pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara/daerah, dan
perbaikan sistem tata kelola (governance system).
Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang
bermanfaat bagi Gubernur dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam
peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, serta pembangunan daerah pada
umumnya.
Yogyakarta, 19 Januari 2017
Kepala Perwakilan
Tytut Ratih Kusumo
NIP 19571101 198311 2 001
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
iii
Fokus pengawasan BPKP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 adalah
pengawalan akuntabilitas program pembangunan nasional, peningkatan kontribusi ruang
fiskal, pengamanan aset negara, dan peningkatan governance system.
A. Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional
Pengawasan bertujuan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan
nasional dengan mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang mungkin timbul dan
memberikan saran perbaikan. Pengawasan dilakukan melalui audit kinerja dan audit
keuangan untuk menilai efektivitas, efisiensi dan keekonomisan (3E) suatu
program/kegiatan pada bidang ketahanan pangan nasional, energi, maritim kesehatan,
pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan infrastruktur di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta.
1. Bidang Ketahanan Pangan Nasional
Pengawasan dilakukan melalui kegiatan evaluasi atas program ketahanan pangan pada
tiga pemerintah daerah dan empat BUMN penyedia dan penyalur bibit dan pupuk yang
beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta monitoring dan evaluasi
kegiatan prioritas nasional Kantor Staf Presiden (KSP) pada Dinas Pertanian Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Permasalahan yang dijumpai dalam bidang ketahanan pangan antara lain:
a. Daerah Istimewa Yogyakarta belum menetapkan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LPPB) sesuai Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun
2011.
b. Pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) oleh Kementerian Pertanian belum
didistribusikan.
c. Perbedaan data luasan areal lahan pertanian pada Kabupaten Sleman dan Kulon
Progo antara Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, BPS dan Kantor Pertanahan.
d. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Petrokimia Gresik Persero dan PT Sriwidjaja
kepada petani belum sepenuhnya mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK) dan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.
RINGKASAN EKSEKUTIF
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
iv
e. Realisasi produksi dan distribusi benih padi, jagung, dan kedelai tidak memenuhi
target serta varietas benih belum sesuai permintaan petani.
Terkait hal tersebut, kami menyarankan kepada Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta agar melakukan koordinasi kepada para Bupati untuk segera melaksanakan
Perda Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 10 tahun 2011 tentang perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan (LPPB).
Saran perbaikan untuk BUMN terkait telah kami sampaikan kepada pimpinan masing-
masing BUMN.
2. Maritim
Pengawasan dilakukan atas pelayanan pada dua pemerintah daerah bidang
kemaritiman dan atas program pembangunan bidang kelautan dan perikanan.
Permasalahan yang dijumpai dalam bidang maritim antara lain:
a. Pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo belum dapat
difungsikan karena fasilitas belum lengkap.
b. Adanya illegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Gunungkidul.
c. Bantuan Sarana Penangkapan Ikan berupa kapal dan mesin kapal dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan kepada pemerintah Kabupaten Bantul belum diterima.
Terkait hal tersebut, kami menyarankan kepada Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk:
a. Menyusun kebijakan untuk melanjutkan pembangunan Tanjung Adikarto beserta
fasilitas lain yang dibutuhkan.
b. Mengupayakan kecukupan SDM pengawas dan sarana prasarana untuk menangani
illegal fishing serta menyelenggarakan pengawasan bersama instansi pemerintah
terkait dalam rangka menangani illegal fishing melalui koordinasi dengan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
c. Memonitor pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan pada Kabupaten Bantul.
3. Pariwisata
Evaluasi lintas sektor kepariwisataan menjumpai permasalahan sebagai berikut:
a. Sarana jalan dan kualitas pelayanan angkutan darat menuju destinasi tempat wisata
kurang memadai.
b. Atraksi wisata masih relatif kurang dan belum memiliki jadwal pertunjukan tetap.
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
v
c. Harga tiket masuk pada lokasi wisata bagi wisatawan mancanegara dianggap
diskriminatif terutama yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan serta PT Taman Wisata Candi.
Terkait hal tersebut, kami menyarankan kepada Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk:
a. Menyelenggarakan event seni dan budaya secara rutin dan terjadwal
b. Memberikan masukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta
PT TWC mengenai keluhan perbedaan harga tiket oleh wisatawan mancanegara.
c. Mengusulkan untuk menambah fasilitas wisata dan moda angkutan darat untuk
wisatawan.
4. Infrastruktur
Hal-hal yang dijumpai pada pengawasan bidang infrastruktur antara lain:
a. Hasil audit kinerja pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW)
menunjukkan bahwa capaian kinerja penyelenggaraan Program PISEW tahun 2016
pada Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 90,98% atau masuk kategori
berhasil.
b. Penyediaan infrastruktur pelayanan air minum oleh PDAM di wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta telah mencapai rata-rata cakupan layanan air minum sampai
dengan semester I tahun 2016 sebesar 34,01% dari jumlah penduduk. Sedangkan
capaian cakupan pelayanan teknis yang dilakukan oleh PDAM adalah sebesar
48,17% dari jumlah penduduk.
c. Pemerintah Pusat pada Tahun 2016 telah mencanangkan Program Hibah Air
Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan sumber dana dari APBN
Tahun 2016. Seluruh pemerintah kabupaten di wilayah DIY yang mengikuti
program hibah air minum telah melakukan penyetoran penyertaan modal kepada
PDAM.
5. Pendidikan
Hal-hal yang dijumpai pada pengawasan bidang pendidikan antara lain:
a. Pelaksanaan program Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial pada masih
ditemukan item pekerjaan rehabilitasi kelas dan pembangunan ruang kelas
kurang/tidak dilaksanakan oleh sekolah.
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
vi
b. Pemetaan atas pengelolaan dana transfer ke daerah bidang pendidikan (DAK, TP
dan Tamsil Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah) pada Kabupaten Kulon Progo dan
Gunungkidul per 31 Maret 2016 menemukan adanya sisa anggaran, diantaranya
adalah sisa anggaran TP dan Tamsil Guru PNSD yang cukup untuk membayar
kekurangan bayar guru PNSD.
c. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan prioritas nasional Kantor Staf
Presiden (KSP) bidang pendidikan menunjukkan bahwa seluruh target program
telah tercapai 100%, kecuali pemberian bantuan kepada siswa yang orang tuanya
tidak mampu melalui KIP, karena pemutakhiran data sasaran penerima KIP
dilakukan oleh pusat dan tidak semua kabupaten mempunyai data penerima KIP.
Terhadap hal tersebut kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kami
sarankan agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
tentang pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2016.
d. Pemantauan UN SMP Tahun ajaran 2015/2016 menyimpulkan bahwa pelaksanaan
UN telah sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian
Nasional namun masih ada permasalahan terkait kesalahan dalam naskah UN,
pengawas ujian tidak tertib dalam mencatat permasalahan dalam berita acara, dan
kurangnya antisipasi dalam pelaksanaan UNBK seperti penyediaan komputer,
listrik mati. Untuk itu kami menyarankan kepada Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta agar memonitor pelaksanaan tindak lanjutnya yang dilakukan oleh
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
e. Pelaksanaan Audit atas aset bermasalah pada Universitas Gadjah Mada,
Universitas Negeri Yogyakarta, dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta
menyimpulkan bahwa aset bermasalah adalah sebagai berikut:
1) Universitas Gadjah Mada dengan nilai bangunan sebesar
Rp370.402.245.127,00 yang terdiri dari Rumah Sakit Akademik (RSA)
terhenti pembangunannya tahun 2012, dan Asrama Mahasiswa Sendowo dan
Kinanti 1 terhenti pembangunannya tahun 2010.
2) Universitas Negeri Yogyakarta dengn nilai bangunan sebesar
Rp19.959.242.360,00 yang terdiri dari gedung pendukung pembinaan karakter
mahasiswa terhenti pembangunannya tahun 2015, dan gedung perkuliahan
pasca sarjana yang tahun 2016 masih dalam proses pembangunan.
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
vii
3) Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan nilai bangunan sebesar
Rp86.333.896.401,00 yang terdiri dari gedung asrama mahasiswa dan gedung
laboratorium seni terhenti pembangunannya tahun 2013.
f. Pelaksanaan audit tujuan tertentu atas saldo aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya
serta monitoring inventarisasi barang milik negara (BMN) pada Universitas Negeri
Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dan Institut
Seni Indonesia Yogyakarta menyimpulkan bahwa:
1) Inventarisasi BMN belum dilaksanakan sesuai ketentuan
2) Penyajian akun aset masih dijumpai kelemahan sehingga dilakukan koreksi
pada pencatatan laporan keuangan
3) Pengelolaan rekening yang berasal dari dana sebelum UPN Veteran menjadi
perguruan tinggi negeri belum diungkapkan dalam laporan keuangan.
6. Kesehatan
Hal-hal yang dijumpai pada pengawasan bidang kesehatan antara lain:
a. Hasil Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional menunjukkan skor
69,66 atau kategori cukup. Belum optimalnya capaian kinerja, disebabkan fasilitas
infrastruktur kesehatan belum sesuai standar, pembayaran kapitasi/klaim tidak tepat
waktu, aplikasi P-Care belum sempurna, ketepatan pelaporan JKN, dan
keterlambatan datangnya obat dari e-purchasing.
Terkait hal tersebut kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kami sarankan
agar:
1) Memonitor pelaksanaan tindak lanjut dari Bupati Kulon Progo dan Bupati
Gunungkidul untuk perbaikan pengelolaan program JKN terkait dengan data
peserta bayar iuran (PBI), fasilitas dan peralatan pada RSUD dan Puskesmas
sesuai Permenkes nomor 75 Tahun 2014 serta alokasi anggaran untuk
peningkatan SDM.
2) Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk
berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait laporan penyelenggaraan
JKN yang memuat perencanaan dan pelaksanaan termasuk program
pengendalian/ pencegahan fraud.
b. Hasil audit pengelolaan kepesertaan JKN Kabupaten Gunungkidul untuk menilai
kewajaran database kepesertaan JKN Tahun 2015 dan 2016 yang meliputi
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
viii
kepesertaan PBI APBN dan APBD, kepesertaan penerima upah dan distribusi Kartu
Indonesia Sehat bagi peserta PBI dijumpai permasalahan sebagai berikut:
1) Data peserta PBI APBN tahun 2015 dan 2016 belum ter-update dalam database
kepesertaan JKN Kabupaten Gunungkidul sebanyak 3.672 orang yang terdiri
peserta ganda, peserta meninggal dan peserta pegawai pemerintah Non PNS
yang masuk APBN.
2) Data peserta PBI APBD tahun 2016 belum ter-update dalam database
kepesertaan JKN Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1.139 orang.
3) Perbedaan data kepesertaan JKN PBI APBD tahun 2015 menurut BPJS
Kesehatan dengan SK Bupati Gunungkidul.
4) Peserta ganda PBI APBD tahun 2016 menurut SK Bupati Gunungkidul.
5) Peserta pejabat daerah dan PNSD belum terdaftar di BPJS sebanyak 818 orang.
6) Perbedaan peserta JKN perangkat desa/ pegawai pemerintah non PNS menurut
SK Bupati Gunungkidul dan BPJS.
Terhadap pemasalahan tersebut telah direkomendasikan kepada Bupati Gunungkidul
dan instansi terkait untuk memperbaiki pemasalahan tersebut.
7. Pengentasan Kemiskinan
Hal-hal yang dijumpai pada pengawasan bidang pengentasan kemiskinan antara lain:
a. Hasil audit kinerja aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kegiatan ekonomi
produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2016 dengan uji petik
pada Kabupaten Gunungkidul dan Sleman menyimpulkan bahwa Kabupaten
Gunungkidul memiliki skor 67,88 atau kategori cukup berhasil sedangkan
Kabupaten Sleman memiliki skor 60,01 atau kategori cukup berhasil.
b. Kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan prioritas nasional (KSP)
pada Dinas Sosial Tahun 2016 dilaksanakan untuk melakukan monev atas
penyaluran raskin, penyaluran Keluarga Harapan (PKH), penyaluran bantuan
rehabilitasi sosial bagi tidak layak huni (RS-RTLH) bagi fakir miskin dan
penyaluran bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP KUBE).
c. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan bencana dengan kegiatan pendampingan
pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) dalam rangka penanganan siaga darurat
bencana kekeringan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan audit operasional atas
pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Penguatan Kelembagaan (DPK) pada
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
ix
BPBD Kabupaten Gunungkidul ditemui permasalahan terkait penetapan lokasi
pembangunan sarana air bersih, Berita Acara Hasil Pemeriksaan lapangan,
administrasi pertanggungjawaban dan HPS yang tidak disusun secara cermat.
Rekomendasi terkait telah disampaikan kepada kepala BPBD Daerah Istimewa
Yogyakarta dan BPBD Kabupaten Gunungkidul.
8. Pengawasan Program Prioritas Daerah
Pengawasan dilakukan dengan kegiatan evaluasi perencanaan among tani dagang layar
dan evaluasi perencanaan dana keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
yang menemui permasalahan sebagai berikut:
a Program among tani dagang layar belum tercantum dalam dokumen perencanaan
Pemerintah Daerah disebabkan belum disusunnya grand-design konsep among
tani dagang layar yang akan menjadi acuan dalam proses perencanaan dan
kebijakan. Pemerintah pusat telah dan sedang menyediakan sarana/prasarana
yang mendukung konsep among tani dagang layar berupa akses Jalan Lintas
Selatan DIY, Pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto dan Bandara Internasional.
Kepada Bappeda pemerintah daerah terkait kami telah menyarankan untuk
mengidentifikasi potensi-potensi yang berorientasi pada pengembangan pantai
selatan, dan menyelaraskan konsep among tani dagang layar dalam dokumen
perencanaan.
b Evaluasi perencanaan dana keistimewaan dilaksanakan dengan melakukan
penelaahan dokumen-dokumen perencanaan dengan hasil sebagai berikut.
1) Rencana Program dan Kegiatan Lima Tahunan Urusan Keistimewaan Tahun
2018-2022 tidak memuat indikator keberhasilan program.
2) Kabupaten/ kota belum menyampaikan usulan program dan kegiatan dana
keistimewaan TA 2018.
3) Koordinasi antara BAPPEDA DIY, BAPPEDA Kabupaten/Kota, SKPD
Teknis Pengampu Dana Keistimewaan (PA/KPA) belum memadai.
4) Target indikator kinerja capaian program dan indikator hasil dana
keistimewaan tidak dirumuskan dan sulit diukur.
Saran perbaikan telah disampaikan kepada pimpinan instansi terkait.
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
x
B. Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal
1. Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Daerah
Pengawasan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dilaksanakan pada tiga
kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo
dengan uji petik pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi daerah.
Dari hasil pengawasan dijumpai permasalahan pengelolaan data wajib pajak belum
memadai, SDM dan pedoman pemeriksaan pajak belum memadai, pemerintah daerah
belum memiliki infrastruktur kelembagaan belum memadai, dan pemerintah daerah
belum dapat memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Saran
perbaikan terkait telah kami sampaikan kepada kepala daerah dan pimpinan SKPD
terkait.
2. Pengawasan Proyek Berbantuan Luar Negeri
Hasil audit keuangan atas 9 kegiatan/proyek berbantuan luar negeri (loan)
menghasilkan potensi penghematan pengeluaran negara sebesar Rp74.809.852,00.
3. Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus
Monitoring dan evaluasi DAK tahun 2016 dilaksanakan pada bidang infrastruktur
pendidikan, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pekerjaan umum di dua
kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo dengan hasil
adanya efisiensi kegiatan sebesar Rp53.346.994,63 yang telah disetor ke rekening kas
daerah.
C. Pengamanan Aset Negara/Daerah
Pengawasan atas pengamanan aset negara dilakukan bersama dengan Aparat Penegak
Hukum (APH), yaitu Kepolisian dan Kejaksaan selama Tahun 2016 memperoleh
potensi penyelamatan keuangan negara sebesar Rp1.690.189.167,93; yang sebagian
besar modus pelanggaran tindak pidana korupsi (TPK) yang terjadi pada kegiatan
pengelolaan sewa aset, kegiatan penggunaan dana padat karya, penggunaan dana hibah
daerah, penerimaan dana pendidikan non kedinasan dan kegiatan land management and
policy development program (LMPDP). Kegiatan pengawasan tersebut meliputi audit
Investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), dan pemberian
keterangan ahli (PKA).
BPKP juga melaksanakan pengamanan aset negara melalui kegiatan Cleareance Aset
pada Perum Bulog Divre Daerah Istimewa Yogyakarta; reviu proyek strategis nasional
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
xi
(PSN) pada proyek persiapan pembangunan bandara baru internasional Yogyakarta pada
PT Angkasa Pura I (Persero); dan evaluasi Kinerja Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) pada PT Permodalan Nasional Mandiri (Persero) cabang
Yogyakarta.
D. Peningkatan Governance System
Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas governance system di wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta, dilakukan melalui kegiatan assurance dan consulting yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja, penguatan
kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan penguatan proses tata kelola
pemerintah dan korporasi dengan hasil sebagai berikut:
1. Upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta menunjukkan adanya kemajuan yaitu seluruh LKPD Tahun 2015.
Kegiatan pengawasan yang dilakukan BPKP meliputi:
a Memberikan asistensi pengelolaan keuangan daerah dan menyediakan aplikasi
SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang dikembangkan secara
mandiri oleh BPKP.
b Melaksanakan Audit atas laporan keuangan proyek yang dibiayai oleh Pinjaman
dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang berlokasi di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta.
c Memberikan asistensi pengelolaan keuangan BLUD dalam hal penyusunan dokumen
tata kelola BLUD dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan BLUD. BPKP
juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi BLUD (SIA BLUD)
untuk memudahkan BLUD menyusun laporan keuangan yang berfungsi juga
sebagai laporan dukungan bagi laporan keuangan pemerintah daerah. Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) memberikan
fleksibilitas kepada BLUD untuk mengelola keuangannya pelayanan diharapkan
menjadi lebih baik dan lebih cepat.
d Melaksanakan pendampingan dan fasilitasi inputing penyerapan anggaran dan
pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan setiap triwulan untuk mempercepat
pelaporan informasi penyerapan APBD. Pada tahun 2016 kegiaan tersebut
dilaksanakan di kantor Perwakilan BPKP Derah Istimewa Yogyakarta.
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
xii
e Melaksanakan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa kepada
aparat di Kabupaten dan Desa (piloting) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada
tahun 2016 dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
dan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengawalan
Pengelolaan Keuangan Desa dengan Siskeudes bagi aparat di kecamatan di empat
kabupaten. BPKP telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk
mengembangkan aplikasi SIMDA Desa bagi pengelolaan keuangan desa.
2. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja ditunjukkan dari hasil penilaian Kementerian
PAN dan RB atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan hasil
penilaian Kemendagri atas Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LKPPD). Hasil evaluasi SAKIP pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta menunjukkan, satu pemerintah daerah berhasil mempertahankan nilai A,
tiga pemerintah daerah berhasil meningkatkan dari B menjadi BB, dan satu
pemerintah daerah berhasil meningkatkan nilai dari CC menjadi B. Sedang hasil
evaluasi LKPPD menunjukkan, semua pemerintah daerah berhasil meningkatkan nilai
kinerja dari nilai paling kecil tahun 2014 sebesar 3,0417 menjadi paling kecil tahun
2015 sebesar 3,4813.
BPKP melakukan kegiatan pengawasan dengan menjadi narasumber dalam
penyusunan LKjIP pemerintah daerah.
3. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta sampai dengan tahun 2016 menunjukkan adanya perbaikan
yaitu satu inspektorat berhasil meningkat dari level 2 dengan catatan menjadi level 2
penuh, satu inspektorat bertahan pada level 2 penuh, sedangkan empat inspektorat
lainnya masih bertahan pada level 2 dengan catatan perbaikan.
BPKP mendorong percepatan peningkatan kapabilitas APIP di wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta untuk mencapai level 2 penuh dan menuju level 3 melalui
berbagai kegiatan pembinaan, antara lain bimtek peningkatan tata kelola APIP, diklat
peningkatan kapabilitas APIP, workshop penilaian mandiri kapabilitas APIP,
narasumber pelatihan/peningkatan kompetensi pada inspektorat daerah, serta evaluasi
kapabilitas APIP.
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
xiii
Beberapa hal yang menjadi kendala dalam peningkatan kapabilitas APIP untuk
mencapai level 2 penuh dan menuju level 3 antara lain sebagai berikut:
a. Kurang kuatnya komitmen beberapa kepala daerah dalam mendorong peningkatan
peran dan kapabilitas APIP.
b. Kurang kuatnya kesadaran pimpinan SKPD tentang manfaat dan pentingnya fungsi
pengawasan dan sistem pengendalian intern dalam mendorong terwujudnya tujuan,
sasaran, tugas dan fungsi SKPD dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan
pemerintah daerah secara keseluruhan.
c. Kurang memadainya ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan sarana
prasarana dibandingkan dengan beban penugasan pengawasan yang harus
dilaksanakan sehingga pelaksanaan pengawasan kurang memenuhi standar yang
berlaku.
Guna mempercepat peningkatan kapabilitas APIP di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta kami menyarankan kepada Gubernur agar:
a. mendorong komitmen para kepala daerah untuk meningkatkan kapabilitas APIP
antara lain dengan menyediakan sumber daya manusia yang memadai dari sisi
jumlah maupun kompetensi, anggaran dan sarana prasarana yang memadai untuk
melaksanakan kegiatan pengawasan dengan baik.
b. mendorong para kepala daerah untuk mendayagunakan fungsi pengawasan oleh
Inspektorat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
4. BPKP sebagai pembina SPIP yang merupakan amanah PP Nomor 60 Tahun 2008,
melakukan penguatan tata kelola pemerintah dan korporasi dengan mendukung
penerapan SPIP di lingkungan K/L dan Pemda melalui kegiatan pendampingan dalam
upaya mencapai Wilayah Tertib Administrasi (WTA), opini WTP, dan Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK). Pencapaian tata kelola pemerintah diantaranya dapat
diindikasikan pada level maturitas SPIP.
Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta menunjukkan perbaikan. Empat pemerintah daerah sudah berada pada
level tiga atau terdefinisi, sedangkan dua pemerintah daerah masih berada pada level
satu atau rintisan.
Upaya BPKP untuk penguatan tata kelola pemerintah dan korporasi antara lain
dengan:
a. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
xiv
b. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Korporasi
c. Evaluasi Kinerja BUMD-BLUD.
d. Implementasi Good Corporate Governance (Khusus BUMN/D).
e. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui penerapan strategi edukatif (pre-
emptif) dan strategi preventif.
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
xv
DAFTAR ISI
Kata Pengantar...................................................................................................................... i
Ringkasan Eksekutif............................................................................................................. iii
Daftar Isi............................................................................................................................... xv
Daftar Tabel.......................................................................................................................... xvi
Bab I Gambaran Umum Pengawasan
A Peran BPKP.................................................................................................... 1
B Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan..................................................... 1
C Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan................................................................ 3
D Dukungan Sumber Daya................................................................................ 3
Bab II Hasil Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional
A Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional
1 Ketahanan Pangan Nasional.................................................................... 4
2 Maritim.................................................................................................... 6
3 Pariwisata................................................................................................. 7
4 Infrastruktur............................................................................................. 8
5 Pendidikan................................................................................................ 10
6 Kesehatan................................................................................................. 12
7 Pengentasan Kemiskinan......................................................................... 14
8 Pengawasan Program Prioritas Daerah.................................................... 15
B Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal
1 Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Daerah........................................ 18
2 Pengawasan Proyek Berbantuan Luar Negeri.......................................... 18
3 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus...................................... 19
C Pengamanan Aset Negara/Daerah
1 Audit Investigatif..................................................................................... 20
2 Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)..................... 20
3 Pemberian Keterangan Ahli (PKA)......................................................... 22
D Peningkatan Governance System
1 Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan............................................. 27
2 Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja................................................. 34
3 Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah............... 35
4 Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi.................................. 38
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
xvi
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengawasan Tahun 2016
Tabel 2 Cakupan Layanan Air Minum Tahun 2016
Tabel 3 Kegiatan Reviu atas Laporan Verifikasi Hibah Air Minum Tahun 2016
Tabel 4 Rekapitulasi Potensi Penyelamatan Keuangan Negara
Tabel 5 Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
Tabel 6 Pemberian Keterangan Ahli
Tabel 7 Opini LKPD Tahun 2014 dan 2015
Tabel 8 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan BLUD pada tahun 2016
Tabel 9 Skor Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2014-2015
Tabel 10 Skor Hasil Evaluasi LKPPD Tahun 2014-2015
Tabel 11 Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP tahun 2015 dan 2016
Tabel 12 Hasil Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Tahun 2016
Tabel 13 Hasil Evaluasi SPI PDAM
Tabel 14 Hasil Evaluasi Kinerja BLUD
Tabel 15 Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2013-2015
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
1
GAMBARAN UMUM PENGAWASAN
A. PERAN BPKP
Dalam rangka melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014
tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 9 tahun
2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan
Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan
Rakyat dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengarahkan
kebijakan dan strategi pengawasan BPKP dalam mendukung terwujudnya sasaran
pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan
terpercaya.
Keberadaan Perwakilan BPKP di daerah dimaksudkan untuk memberikan kontribusi nyata
kepada Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misinya melalui pelaksanaan
kebijakan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan kerja Kementrian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah di wilayah tugasnya. Juga berperan melakukan pengawasan intern
terhadap akuntabilitas keuangan dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada satuan kerja
Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan peran pengawasan dan
pembinaan pada:
1. Satuan Kerja pada Pemerintah Daerah
2. Satuan Kerja Kementrian/Lembaga
3. Perguruan Tinggi Negeri
4. BUMN/BUMD
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGAWASAN BPKP
Kebijakan dan strategi pengawasan BPKP diserahkan untuk mendukung terwujudnya sasaran
pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif dan
terpercaya.
1
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
2
Sebagai unit kerja, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan
pengawasan dan pembinaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP Pusat.
Penetapan kebijakan pengawasan dan pembinaan didasarkan pada ruang lingkup peran BPKP
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencakup:
1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang
meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum Negara
berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan
kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden.
2. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan
SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, serta
peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
Selain itu, untuk dapat memberikan kontribusi pada penyelenggaraan tugas pemerintah,
penyusunan kebijakan pengawasan dan pembinaan, BPKP juga memperhatikan amanah yang
diberikan kepada BPKP melalui berbagai peraturan perundangundangan sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan.
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem
Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam
Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
4. Instruksi Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka panjang Tahun 2012 2025.
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas
Akuntabilitas Keuangan Negara.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2015.
Kebijakan dan strategi pengawasan BPKP diarahkan untuk mendukung terwujudnya sasaran
pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya. Kegiatan pengawasan BPKP juga diarahkan untuk mencapai
terwujudnya pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja
pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen,
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
3
profesional dan sinergis, serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan
nasional yang efesien dan efektif.
C. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN
Pelaksanaan kegiatan dikelompokan kedalam empat dimensi pengawasan yaitu: Pengawalan
Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional, Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal,
Pengamanan Aset Negara, dan Peningkatan Governance System. Kegiatan pengawasan dalam
tahun 2016 sebanyak 552 penugasan pengawasan (pp) atau 221,69% dari target (PKPT) tahun
2016 sebanyak 249 penugasan pengawasan (pp).
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh sumberdaya manusia
sebanyak 136 orang, dengan komposisi jabatan fungsional auditor (jfa) sebanyak 96 orang
(70,59%), struktural 5 orang (3,68%), pejabat fungsional umum 31 orang (22,79%), pranata
komputer 2 orang (1,47%) dan analis kepegawaian 2 orang (1,47%).
Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga
didukung dengan dana yang cukup memadai. Sampai akhir tahun 2016 jumlah penyerapan
dana sebesar Rp27.001.103.547,00 atau 92% dari anggaran sebesar Rp29.259.286.000,00.
Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengawasan
Tahun 2016
No Uraian Anggaran Realisasi
Jumlah Jumlah %
1 Rekomendasi hasil pengawasan 2.453.797.000,00 1.877.546.000,00 76,51
2 Rekomendasi pembinaan penyelenggaraan
SPIP
632.756.000,00 619.480.000,00 97,90
3 Rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP 124.258.000,00 118.293.000,00 95,20
Jumlah 3.209.811.000,00 2.615.319.000,00 81.48
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
4
Hasil Pengawasan terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
Laporan Hasil Pengawasan BPKP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016
disajikan dalam 4 fokus pengawasan, yaitu pengawalan akuntabilitas program pembangunan
nasional, peningkatan kontribusi ruang fiskal, pengamanan aset negara, dan peningkatan
governance system, dengan rincian sebagai berikut.
A. Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap beberapa
program pembangunan nasional yang menjadi prioritas utama pemerintah. Tujuan
pengawasan ini adalah untuk mendukung pencapaian program prioritas pemerintah dengan
mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang mungkin timbul dan memberikan saran
perbaikan untuk tercapainya tujuan program pembangunan nasional. Pengawasan didasarkan
pada penilaian atas efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan (3E) pelaksanaan
program/kegiatan melalui audit kinerja dan audit keuangan. Pengawasan dilakukan terhadap
prioritas pembangunan pada bidang ketahanan pangan nasional, energi, maritim kesehatan,
pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan infrastruktur di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta.
1. Bidang Ketahanan Pangan Nasional
Ketahanan pangan merupakan salah satu penentu dalam stabilitas nasional. Untuk
mewujudkan ketahanan pangan perlu adanya dukungan semua unsur dalam pemerintahan
termasuk BUMN yang bergerak dalam penyediaan dan penyaluran bibit serta pupuk.
BUMN yang selama ini mendukung program ketahanan pangan adalah PT Pupuk
Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Petrokimia Gresik, PT Pertani (Persero), dan PT Sang
Hyang Seri (Persero).
BUMN tersebut mendapat penugasan PSO (Public Service Obligation) dari pemerintah
c.q. Kementerian Pertanian untuk penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian
termasuk menjalankan program Kementerian BUMN yaitu Program Gerakan Peningkatan
Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) serta Program Penyediaan Benih
Berkualitas.
2
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
5
BUMN tersebut berkewajiban memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dan benih
berkualitas dengan prinsip 6 Tepat (jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu dan harga).
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendukung program
ketahanan pangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan kegiatan
sebagai berikut:
a. Evaluasi Program Ketahanan Pangan Tahun 2016 pada Daerah Istimewa Yogyakarta
b. Evaluasi Program Ketahanan Pangan Tahun 2016 Kabupaten Sleman
c. Evaluasi Program Ketahanan Pangan Tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo
d. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Kegiatan Prioritas Nasional Kantor Staf
Presiden (KSP) pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta
e. Reviu Program Ketahanan Pangan tahun 2015 dan semester I tahun 2016 di wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan pada:
1) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
2) PT Pupuk Petrokimia Gresik
3) PT Pertani (Persero)
4) PT Sang Hyang Seri (Persero)
Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut dijumpai permasalahan yang perlu
mendapat perhatian pemerintah Provinsi atau Pusat antara lain:
a. Daerah Istimewa Yogyakarta belum menetapkan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LPPB) sesuai Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun
2011.
b. Pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) oleh Kementerian Pertanian belum
didistribusikan kepada petani, antara lain traktor tangan roda dua, rice transplanter,
pompa besar, dan traktor roda 4.
c. Terdapat perbedaan data luasan areal lahan pertanian pada Kabupaten Sleman dan
Kulon Progo antara Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, BPS dan Kantor
Pertanahan.
d. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Petrokimia Gresik Persero dan PT Sriwidjaja
kepada petani belum sepenuhnya mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK) dan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.
e. Realisasi produksi dan distribusi benih padi, jagung, dan kedelai tidak memenuhi target
karena PT Sang Hyang Sri (Persero) dan PT Pertani (Persero) mengalami kendala
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
6
keuangan dan kurang koordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam penerbitan SK
Calon Petani Calon Lahan (CPCL) serta varietas benih belum sesuai permintaan petani.
Terkait hal tersebut, kami sarankan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar
melakukan koordinasi kepada para Bupati untuk segera melaksanakan Perda Daerah
Istimewa Yogyakarta nomor 10 tahun 2011 tentang perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan (LPPB).
Sedangkan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi BPKP telah
menyarankan kepada empat BUMN terkait agar menghitung kebutuhan pupuk
berdasarkan kebutuhan riil petani yang disusun secara berkelompok dalam bentuk RDKK,
termasuk menyediakan bibit sesuai varietas yang dibutuhkan petani dan sesuai jadwal
tanam, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait penerbitan
CPCL.
2. Maritim
Dalam bidang kemaritiman, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah
melakukan pengawasan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:
a. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman TA 2015 pada
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman TA 2015 pada
Kabupaten Gunungkidul.
c. Evaluasi Program Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Kabupaten
Bantul.
Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut dijumpai permasalahan yang perlu
mendapat perhatian pemerintah Provinsi atau Pusat antara lain:
a. Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo belum dapat difungsikan
sebagai pelabuhan perikanan karena fasilitas yang diperlukan belum lengkap.
b. Ditemukan adanya illegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Gunungkidul.
c. Bantuan Sarana Penangkapan Ikan berupa kapal 10 GT dan mesin kapal dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan belum diterima oleh Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bantul.
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
7
Terkait hal tersebut, kami sarankan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:
a. Menyusun kebijakan untuk melanjutkan pembangunan Tanjung Adikarto beserta
fasilitas-fasilitas pelabuhan yang diperlukan sehingga dapat segera dioperasionalkan.
b. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mengupayakan
kecukupan SDM pengawas dan sarana prasarana untuk menangani illegal fishing serta
menyelenggarakan pengawasan bersama instansi pemerintah terkait dalam rangka
menangani illegal fishing.
c. Memonitor pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan pada Kabupaten Bantul.
3. Pariwisata
Dalam bidang pariwisata, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah
melakukan pengawasan berupa kegiatan evaluasi lintas sektor kepariwisataan.
Tujuan evaluasi lintas sektor kepariwisataan adalah untuk memperoleh gambaran
pelaksanaan kegiatan-kegiatan lintas sektor pariwisata terutama terkait dengan efektivitas
kegiatan pemasaran mancanegara dan kegiatan dukungan yang telah dilakukan oleh
pemerintah daerah dan instansi terkait.
Dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut dijumpai permasalahan yang perlu mendapat
perhatian pemerintah Provinsi atau Pusat antara lain:
a. Sarana jalan dan kualitas pelayanan angkutan darat menuju destinasi tempat wisata
kurang memadai.
b. Atraksi wisata masih relatif kurang dan belum memiliki jadwal tetap pertunjukan.
c. Harga tiket masuk pada lokasi wisata bagi wisatawan mancanegara dianggap
diskriminatif terutama yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan serta PT Taman Wisata Candi.
Terkait hal tersebut, kami sarankan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar
menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:
a. Menyelenggarakan event seni dan budaya secara rutin dan terjadwal
b. Memberikan masukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta PT
TWC mengenai keluhan perbedaan harga tiket oleh wisatawan mancanegara.
c. Mengusulkan untuk menambah fasilitas wisata dan moda angkutan darat untuk
wisatawan.
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
8
4. Infrastruktur
Dalam bidang infrastruktur, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah
melakukan pengawasan berupa kegiatan audit kinerja pengembangan infrastruktur sosial
ekonomi wilayah (PISEW).
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) merupakan program yang
dilaksanakan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan dan
mengembangkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan
permukiman di kecamatan, serta meningkatkan kualitas permukiman pedesaan.
Capaian kinerja penyelenggaraan Program PISEW tahun 2016 pada Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah sebesar 90,98% atau masuk kategori berhasil. Dari penilaian tersebut
indikator efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan adalah komponen yang berhasil kinerjanya, sedangkan pada
indikator keandalan pelaporan kegiatan PISEW dinilai kurang behasil.
Terhadap capaian yang belum optimal tersebut, telah kami sarankan kepada
penanggungjawab program/kegiatan agar melengkapi dokumen atau laporan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan pedoman.
Keberhasilan pembangunan bidang infrastruktur juga dapat dilihat dari tingkat cakupan
pelayanan air minum yang dapat dinikmati oleh masyarakat, baik yang disediakan oleh
PDAM maupun dengan sistem penyediaan air minum lainnya. Penyediaan infrastruktur
pelayanan air minum oleh PDAM, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah
mencapai rata-rata cakupan layanan air minum sampai dengan semester I tahun 2016
sebesar 34,01% dari jumlah penduduk. Sedangkan capaian cakupan pelayanan teknis yang
dilakukan oleh PDAM adalah sebesar 48,17% dari jumlah penduduk dengan rincian
sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :
Tabel 2 Cakupan Layanan Air Minum Tahun 2016
No
PDAM
Cakupan Pelayanan (%) Kuantitas air
(m3/pelanggan/bln) Kontinuitas
air (jam/hari) Cakupan Administratif
Cakupan Teknis
1 Kota Yogyakarta 44,29 44,29 18,21 23,99 2 Kabupaten Sleman 15,14 15,54 15,22 24,00 3 Kabupaten Gunungkidul 48,14 61,60 15,33 19,56 4 Kabupaten Bantul 23,10 52,72 13,61 22,40 5 Kabupaten Kulon Progo 39,40 66,72 13,89 23,37
Rata-Rata 34,01 48,17 15,25 22,66
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
9
Dalam rangka peningkatan cakupan layanan air minum pemerintah pusat telah
mencanangkan Program Hibah Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Program hibah air minum tersebut merupakan pemberian hibah dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana APBN 2016. Pemerintah Daerah
dipersyaratkan melakukan investasi melalui penyertaan modal kepada PDAM, yang
selanjutnya PDAM melaksanakan pemasangan sambungan rumah sesuai kriteria penerima
manfaat dan kriteria teknis sambungan rumah (SR). Terkait pelaksanaan program ini,
BPKP melakukan reviu atas laporan hasil verifikasi pelaksanaan program hibah air
minum yang dilaksanakan oleh konsultan.
Pada tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan reviu atas
laporan hasil verifikasi hibah air minum pada empat kabupaten di Daerah Istimewa
Yogyakarta yaitu:
Tabel 3 Kegiatan Reviu atas Laporan Verifikasi Hibah Air Minum
Tahun 2016
No PDAM
Nilai Penyertaan
Modal (Rp)
Target Sambungan Rumah (SR)
Realisasi Sambungan Rumah (SR)
%
1 PDAM Kabupaten Sleman
7.578.900.000 1.850 1.813 98,00
2 PDAM Kabupaten Bantul
4.500.000.000 1.500 1.558 103,87
3 PDAM Kabupaten Gunungkidul
3.500.000.000 1.166 1.169 100,26
4 PDAM Kabupaten Kulon Progo
1.050.000.000 350 376 107,43
Jumlah 16.628.900.000 4.866 4.916 101,03
Berdasarkan hasil reviu tersebut dapat disampaikan bahwa:
a. Seluruh pemerintah kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang
mengikuti program hibah air minum telah melakukan penyetoran penyertaan modal
kepada PDAM. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar
Rp7.578.900.000,00 melebihi nilai surat penetapan pemberian hibah (SPPH) sebesar
Rp5.500.000,00. Sedangkan realisasi sambungan rumah hanya sebanyak 1.813 SR
dari target sesuai ketentuan SPPH sebanyak 1.850 SR.
b. Penetapan baseline belum dilaksanakan dengan cermat yang terlihat dari adanya
penerima manfaat yang memperoleh lebih dari satu sambungan rumah
c. Terdapat penerima manfaat tidak sesuai baseline.
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
10
5. Pendidikan
Dalam bidang pendidikan, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah
melakukan pengawasan berupa kegiatan monitoring bantuan pemerintah dan bantuan
sosial di lingkungan Ditjen Pendidikan, pemetaan atas pengelolaan dana transfer ke
Daerah (DTKD) bidang pendidikan, monitoring dan evaluasi program KSP bidang
pendidikan, pemantauan ujian nasional SMP, audit aset bermasalah, dan audit tujuan
tertentu atas saldo aset pada Kemenristek dikti, dengan rincian sebagai berikut:
a. Monitoring Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Sleman
Sasaran monitoring adalah bantuan pemerintah berupa sarpras pendidikan dan bansos
Program Indonesia Pintar (PIP) TA 2016 yang dikelola dan disalurkan oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(SD, SMP, SMA dan SMK).
Pada Kabupaten Sleman jumlah sekolah penerima bantuan pemerintah sebanyak
60 sekolah dengan total bantuan yang telah disalurkan sebesar Rp14.816.562.506,00.
Sedangkan jumlah siswa penerima Kartu Indonesia Pintar dan Bantuan Program
Indonesia Pintar sebanyak 1.979 siswa.
Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:
1) Beberapa item pekerjaan rehabilitasi kelas dan pembangunan ruang kelas
kurang/tidak dilaksanakan pada tiga sekolah.
2) Administrasi belum tertib terjadi pada 10 sekolah.
3) Kewajiban perpajakan belum dipungut dan atau disetor ke kas negara pada enam
sekolah sebesar Rp60.646.769,00.
Terhadap permasalahan tersebut, telah kami sarankan kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman dan masing-masing Kepala Sekolah, untuk memperbaiki
permasalahan tersebut.
b. Pemetaan atas pengelolaan dana transfer ke daerah bidang pendidikan
Dari hasil pemetaan atas pengelolaan dana transfer ke daerah bidang pendidikan (DAK,
TP dan Tamsil Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah) pada Kabupaten Kulon Progo dan
Gunungkidul per 31 Maret 2016 ditemukan adanya sisa anggaran sebagai berikut:
1) Sisa anggaran DAK sebesar Rp44.526.280.166,78.
2) Sisa anggaran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp261.965.037.725,00.
3) Sisa anggaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp2.914.086.478,00.
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
11
Sisa anggaran pada TP dan Tamsil Guru PNSD telah mencukupi untuk membayar
kekurangan bayar guru PNSD.
c. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Kantor Staf
Presiden (KSP) Bidang Pendidikan
Ruang lingkup kegiatan monev antara lain berupa pemberian bantuan kepada siswa
yang orang tuanya tidak mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), penggunaan
ujian nasional bebasis komputer (UNBK) dan pelaksanaan pendidikan gratis melalui
Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Hasil monitoring menunjukkan bahwa seluruh target program telah tercapai 100%,
kecuali pemberian bantuan kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu melalui KIP,
karena pemutakhiran data sasaran penerima KIP dilakukan oleh pusat dan tidak semua
kabupaten mempunyai data penerima KIP.
Terhadap hal tersebut kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kami sarankan
agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang
pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2016.
d. Pemantauan Pelaksanaan UN SMP
Pemantauan pelaksanaan UN SMP dilaksanakan pada lima sekolah, dengan jumlah
peserta UN sebanyak 1.355 siswa.
Dari hasil pemantauan UN SMP dapat disimpulkan antara lain:
1) Pelaksanaan UN Tahun ajaran 2015/2016 telah berjalan sesuai dengan Prosedur
Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional
2) Terdapat permasalahan pada pelaksanaan UN TA 2015/2016 yaitu terdapat
beberapa kesalahan dalam naskah UN, pengawas ujian tidak tertib dalam mencatat
permasalahan dalam berita acara, dan kurangnya antisipasi dalam pelaksanaan
UNBK seperti penyediaan komputer dan listrik mati.
Terkait hal tersebut, kami sarankan agar Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
memonitor pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota
Yogyakarta.
e. Audit Aset Bermasalah
Audit atas aset bermasalah bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi
aset bermasalah/mangkrak dan belum terselesaikan sebagai bahan bagi pemerintah
dalam menetapkan prioritas dan kebijakan penyelesaian pembangunan dan penyediaan
anggaran.
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
12
Kegiatan audit aset bermasalah dilaksanakan pada Universitas Gadjah Mada,
Universitas Negeri Yogyakarta, dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dengan nilai
aset bermasalah sebagai berikut:
1) Universitas Gadjah Mada dengan nilai bangunan sebesar Rp370.402.245.127,00
yang terdiri dari Rumah Sakit Akademik (RSA) terhenti pembangunannya tahun
2012, dan Asrama Mahasiswa Sendowo dan Kinanti 1 terhenti pembangunannya
tahun 2010.
2) Universitas Negeri Yogyakarta dengn nilai bangunan sebesar Rp19.959.242.360,00
yang terdiri dari gedung pendukung pembinaan karakter mahasiswa terhenti
pembangunannya tahun 2015, dan gedung perkuliahan pasca sarjana yang tahun
2016 masih dalam proses pembangunan.
3) Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan nilai bangunan sebesar
Rp86.333.896.401,00 yang terdiri dari gedung asrama mahasiswa dan gedung
laboratorium seni terhenti pembangunannya tahun 2013.
f. Audit tujuan tertentu atas saldo aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya serta monitoring
inventarisasi barang milik negara (BMN)
Audit tujuan tertentu atas saldo aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya bertujuan untuk
menilai kewajaran penyajian pos-pos aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya dalam
laporan keuangan serta melakukan monitoring terhadap proses inventarisasi BMN.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut dijumpai permasalahan yang perlu
mendapat perhatian antara lain :
1) Inventarisasi BMN belum dilaksanakan sesuai ketentuan
2) Penyajian akun aset masih dijumpai kelemahan sehingga dilakukan koreksi pada
pencatatan laporan keuangan
3) Pengelolaan rekening yang berasal dari dana sebelum UPN Veteran menjadi
perguruan tinggi negeri belum diungkapkan dalam laporan keuangan.
6. Kesehatan
Dalam bidang kesehatan, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah
melakukan pengawasan berupa audit kinerja terhadap Program Jaminan Kesehatan
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
13
Nasional (JKN) dan audit pengelolaan kepesertaan JKN, dengan penjelasan sebagai
berikut:
a. Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program pemerintah yang bertujuan
memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat
Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
Hasil audit kinerja JKN Tahun 2015 mencapai skor 69,66 atau kategori cukup. Belum
optimalnya capaian kinerja, disebabkan fasilitas infrastruktur kesehatan belum sesuai
standar, pembayaran kapitasi/klaim tidak tepat waktu, aplikasi P-Care belum
sempurna, ketepatan pelaporan JKN, dan keterlambatan datangnya obat dari e-
purchasing.
Terkait hal tersebut kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kami sarankan
agar:
1) Memonitor pelaksanaan tindak lanjut dari Bupati Kulon Progo dan Bupati
Gunungkidul untuk perbaikan pengelolaan program JKN terkait dengan data
peserta bayar iuran (PBI), fasilitas dan peralatan pada RSUD dan Puskesmas sesuai
Permenkes nomor 75 Tahun 2014 serta alokasi anggaran untuk peningkatan SDM.
2) Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk
berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait laporan penyelenggaraan
JKN yang memuat perencanaan dan pelaksanaan termasuk program pengendalian/
pencegahan fraud.
b. Audit Pengelolaan kepesertaan JKN Kabupaten Gunungkidul
Audit pengelolaan kepesertaan JKN untuk menilai kewajaran database kepesertaan
JKN Tahun 2015 dan 2016 yang meliputi kepesertaan PBI APBN dan APBD,
kepesertaan penerima upah dan distribusi Kartu Indonesia Sehat bagi peserta PBI.
Dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut dijumpai permasalahan yang perlu mendapat
perhatian pemerintah Provinsi atau Pusat antara lain:
1) Data peserta PBI APBN tahun 2015 dan 2016 belum ter-update dalam database
kepesertaan JKN Kabupaten Gunungkidul sebanyak 3.672 orang yang terdiri
peserta ganda, peserta meninggal dan peserta pegawai pemerintah Non PNS yang
masuk APBN.
2) Data peserta PBI APBD tahun 2016 belum ter-update dalam database kepesertaan
JKN Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1.139 orang.
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
14
3) Perbedaan data kepesertaan JKN PBI APBD tahun 2015 menurut BPJS Kesehatan
dengan SK Bupati Gunungkidul.
4) Peserta ganda PBI APBD tahun 2016 menurut SK Bupati Gunungkidul.
5) Peserta pejabat daerah dan PNSD belum terdaftar di BPJS sebanyak 818 orang.
6) Perbedaan peserta JKN perangkat desa/ pegawai pemerintah non PNS menurut SK
Bupati Gunungkidul dan BPJS.
Tehadap permasalahan tersebut telah direkomendasikan kepada Bupati Gunungkidul
dan Instansi terkait untuk memperbaiki permasalahan tersebut.
7. Pengentasan Kemiskinan
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendukung program
pengentasan kemiskinan telah melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. Audit Kinerja Aksesibilitas Masyarakat Miskin terhadap kegiatan Ekonomi Produktif
melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2016.
Audit kinerja aksesibilitas masyarakat miskin bertujuan untuk menilai keberhasilan
pelaksanaan program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program,
yang dilakukan secara uji petik pada Kabupaten Gunungkidul dan Sleman.
Hasil audit kinerja aksesibilitas masyarakat miskin pada Kabupaten Gunungkidul
mencapai skor 67,88 atau kategori cukup berhasil, sedangkan pada Kabupaten Sleman
mencapai skor 60,01 atau kategori cukup berhasil.
Belum optimalnya capaian kinerja disebabkan KUBE baru dibentuk pada saat proposal
diajukan, belum dilakukan pemetaan usaha kelompok KUBE dan mitra kerja, belum
disalurkannya honor pendamping, dan pendamping kurang memahami pembuatan
laporan sesuai dengan juknis KUBE.
b. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional (KSP) pada Dinas
Sosial Tahun 2016
Pengawasan atas program prioritas kemiskinan berupa monitoring terhadap program
prioritas pembangunan nasional, diuraikan sebagai berikut:
1) Tersalurkannya raskin kepada 288.391 Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat
(RTS-PM) telah terealisasi 100%.
2) Target pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 28.118
RTSM telah terealisasi 28.092 RTSM atau 99,91%.
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
15
3) Bantuan rehabilitasi sosial bagi tidak layak huni (RS-RTLH) bagi fakir miskin
terealisasi 100% yaitu terselesaikannya rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak
90 unit.
4) Bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP KUBE) dengan target
terlaksananya asistensi sosial dan stimulan UEP bagi fakir miskin sebanyak 60
KUBE perdesaan dan 60 KUBE perkotaan belum terlaksana, karena masih dalam
proses pembukaan rekening pada Bank BRI.
c. Evaluasi Pengelolaan Bencana
Evaluasi terhadap pengelolaan Bencana pada BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
dilaksanakan pada kegiatan pendampingan pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) dalam
rangka penanganan siaga darurat bencana kekeringan Daerah Istimewa Yogyakarta,
dan audit operasional atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Penguatan
Kelembagaan (DPK) pada BPBD Kabupaten Gunungkidul.
Dari hasil evaluasi terhadap pengelolaan bencana pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) ditemui permasalahan sebagai berikut:
1) Penetapan lokasi pembangunan sarana air bersih tidak tepat sasaran.
2) Berita Acara Hasil Pemeriksaan lapangan belum menggambarkan keadaan yang
sebenarnya.
3) Administrasi pertanggungjawaban tidak tertib dan tidak benar.
4) HPS tidak disusun secara cermat.
Terkait permasalahan tersebut telah direkomendasikan kepada kepala BPBD Daerah
Istimewa Yogyakarta dan BPBD Kabupaten Gunungkidul untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut.
8. Pengawasan Program Prioritas Daerah
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pengawasan program
prioritas daerah telah melakukan evaluasi perencanaan among tani dagang layar dan
evaluasi perencanaan dana keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
a. Evaluasi Perencanaan Among Tani Dagang Layar
Among Tani Dagang Layar merupakan paradigma baru yang merupakan shifting of
mind (pergeseran pola pikir masyarakat), bukan menjadikan masyarakat petani
menjadi masyarakat nelayan, tetapi merupakan satu kesatuan yang memiliki arti
adanya kegiatan usaha pertanian (AT) dan kelautan (DL) yang dilaksanakan oleh
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
16
pemangku kepentingan secara simultan, bersama-sama, terintegrasi dan berkolaborasi
membentuk sinergi dalam pengembangan potensi PANSELA (pantai selatan)
Yogyakarta dalam sebuah konsep program yang besar dan mendasar.
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai auditor internal pemerintah
tahun 2016 melaksanakan evaluasi program Among Tani Dagang Layar di Daerah
Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.
Program tersebut belum tercantum dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah
disebabkan belum dapat mewujudkan konsep among tani dagang layar dengan
menyusun grand-design konsep among tani dagang layar yang akan menjadi acuan
dalam proses perencanaan dan kebijakan dalam merwujudkan konsep among tani
dagang layar. Namun pemerintah pusat saat ini telah menyediakan sarana/prasarana
yang mendukung konsep among tani dagang layar antara lain sebagai berikut:
1) Terwujudnya akses Jalan Lintas Selatan DIY sepanjang 125,125 km dari
Karangnongko Kulon Progo sampai dengan Jerukwudel Kabupaten Gunungkidul
dan sampai Kabupaten Wonogiri.
2) Dibangunnya Pelabuhan Tanjung Adikarto selain sebagai Pelabuhan Pendaratan
Ikan bagi nelayan di Pantai Selatan DIY, diharapkan akan berubah/dan
berkembang menjadi Pelabuhan kapal-kapal besar yang akan melintasi Pantai
Selatan DIY.
3) Proses pembangunan Bandara Internasional yang akan meningkatkan pelayanan
penerbangan masuk keluar wilayah DIY.
Kami menyarankan agar memerintahkan Bappeda Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta, Pemda Kulonprogo, pemda Gunungkidul untuk:
1) Mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo
yang berorientasi pada pengembangan pantai selatan.
2) Menyelaraskan konsep among tani dagang layar dalam dokumen perencanaan
Kabupaten setelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta serta menetapkan peraturan daerah yang mendasari
perwujudan among tani dagang layar.
b. Evaluasi Perencanaan Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Evaluasi perencanaan dana keistimewaan dilaksanakan dengan melakukan penelaahan
dokumen-dokumen perencanaan secara uji petik dan wawancara. Penelaahan
dokumen perencanaan meliputi RPJMD DIY Tahun 2012-2017, IKU Gubernur Tahun
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
17
2012-2017, RKPD DIY tahun 2017 dan RKA Tahun 2017 program/ kegiatan usulan
beberapa kabupaten.
Sedangkan wawancara dilakukan di BAPPEDA DIY, BAPPEDA Kabupaten
Gunungkidul dan BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo.
Hasil Evaluasi Perencanaan Dana Keistimewaan sebagai berikut:
1) Rencana Program dan Kegiatan Lima Tahunan Urusan Keistimewaan Tahun
2018-2022 tidak memuat indikator keberhasilan program.
2) Kabupaten/ kota belum menyampaikan usulan program dan kegiatan dana
keistimewaan TA 2018.
3) Koordinasi antara BAPPEDA DIY, BAPPEDA Kabupaten/Kota, SKPD Teknis
Pengampu Dana Keistimewaan (PA/KPA) belum memadai.
4) Target indikator kinerja capaian program dan indikator hasil dana keistimewaan
tidak dirumuskan dan sulit diukur
Untuk meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan urusan keistimewaan
kami telah menyarankan kepada Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta agar
menginstruksikan kepada Kepala BAPPEDA untuk:
1) Melengkapi rencana program dan kegiatan lima tahunan urusan keistimewaan
dengan indikator keberhasilan capaian program yang dijabarkan untuk lima tahun.
2) Mentaati ketentuan tata kala proses perencanaan dana keistimewaan seperti diatur
dalam Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2016 tentang pengelolaan dana
keistimewaan dengan melibatkan fungsi perencanaan di kabupaten/kota.
3) Mendokumentasikan tahap desk evaluation dalam bentuk berita acara atau
dokumen sejenis sebagai pelaksanaan pengendalian intern.
4) Menyampaikan usulan program dan kegiatan dana keistimewaan yang telah
disetujui oleh Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota yang ditembuskan
kepada BAPPEDA kabupaten/kota yang bersangkutan.
5) Menelaah kembali pernyataan indikator program dan hasil yang sulit diukur dan
mengkomunikasikan kepada PA/KPA.
6) Memerintahkan PA/KPA agar melengkapi dan memperbaiki indikator-indikator
agar memenuhi kriteria spesifik, realistis, terukur dan dapat dicapai.
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
18
B. Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal
Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan ruang fiskal bertujuan untuk meningkatkan
penerimaan negaea dan menjaga pengeluaran negara dalam batas kewajaran dan dilakukan
secara efisien, dilakukan melalui kegiatan pengawasan optimalisasi penerimaan daerah,
pengawasan proyek berbantuan luar negeri dan monitoring dan evaluasi Dana Alokasi
Khusus tahun 2015.
1. Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Daerah
Dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa
Yogyakarta telah melakukan pengawasan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD)
pada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon
Progo.
Ruang lingkup pengawasan adalah pendapatan asli daerah tahun anggaran 2015 dan 2016
untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi daerah yang dilakukan
secara uji petik atau sampel.
Dari hasil pengawasan dijumpai permasalahan sebagai berikut:
a. Pengelolaan data wajib pajak belum memadai untuk mendukung penyusunan
potensi PAD. Dinas Pendapatan Daerah belum melakukan pengumpulan data
wajib pajak secara komprehensif.
b. Pemeriksaan pajak dilaksanakan belum berdasarkan pedoman pemeriksaan yang
dibakukan dan pelatihan bagi pemeriksa pajak belum terprogram secara kontinyu.
c. Pemerintah daerah belum memiliki infrastruktur kelembagaan yang memadai
untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak.
d. Pemerintah daerah belum dapat memungut retribusi pengendalian menara
telekomunikasi karena belum ditetapkannya peraturan yang mengatur tentang
pemungutan retribusi tersebut.
Terhadap permasalahan tersebut serta saran perbaikannya telah kami sampaikan kepada
kepala daerah dan pimpinan SKPD terkait.
2. Pengawasan Proyek Berbantuan Luar Negeri
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan audit keuangan atas
program/proyek berbantuan luar negeri (loan) sebanyak 9 kegiatan/proyek. Pelaksanaan
audit keuangan mencakup audit terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
19
program, penilaian terhadap efektivitas internal control, kinerja program, serta ketaatan
terhadap ketentuan program. Kegiatan audit menghasilkan potensi penghematan
pengeluaran negara sebesar Rp74.809.852,00.
3. Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus
Monitoring dan evaluasi DAK pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota di wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan untuk menilai kelayakan laporan output DAK
yang dibuat pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang hasilnya akan digunakan sebagai
dasar penentuan jumlah penggantian DAK. Monitoring dan evaluasi DAK tahun 2016
dilaksanakan pada bidang infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan
infrastruktur pekerjaan umum di dua kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul dan
Kabupaten Kulon Progo.
Hasil monitoring dan evaluasi DAK diperoleh efisiensi kegiatan sebesar
Rp53.346.994,63 yang telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian:
- Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp44.576.416,00
- Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp8.770.518,63
Pemerintah daerah masih dapat mengoptimalkan efisiensi pengeluaran keuangan negara/
daerah melalui upaya perbaikan sebagai berikut:
a. Menyempurnakan SOP pemeriksaan dan penerimaan barang.
b. SKPD penerima DAK agar melakukan identifikasi penilaian risiko dan membuat
rencana tindak pengendaliannya.
c. Bapedda agar melakukan verifikasi dan validasi secara cermat atas data yang
diperoleh untuk penganggaran dan pelaporan DAK.
C. Pengamanan Aset Negara/Daerah
Pengawasan atas pengamanan aset negara dilakukan bersama dengan Aparat Penegak
Hukum (APH), yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dengan tujuan memberikan kontribusi
dalam upaya penyelamatan keuangan negara melalui audit investigatif dan audit
penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), serta pemberian keterangan ahli.
Dari hasil audit diperoleh potensi penyelamatan keuangan negara sebesar
Rp1.690.189.167,93; yang sebagian besar modus pelanggaran tindak pidana korupsi (TPK)
yang terjadi pada kegiatan pengelolaan sewa aset, kegiatan penggunaan dana padat karya,
penggunaan dana hibah daerah, penerimaan dana pendidikan non kedinasan dan kegiatan
land management and policy development program (LMPDP).
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
20
Penyelamatan aset negara/daerah dilakukan melalui penerapan strategi represif atas
permintaan penyidik, meliputi audit investigatif atas kasus atau perkara yang berindikasi
tindak pidana korupsi, dan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara, disajikan pada
tabel berikut.
Tabel 4 Rekapitulasi Potensi Penyelamatan Keuangan Negara
No. Uraian Jumlah Kasus
Nilai Potensi Ketugian (Rp)
1. Audit Investigatif 2 348.921.867,50
2. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
6 1.341.267.300,43
Jumlah 8 1.690.189.167,93
1. Audit Investigatif
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun 2016 telah melakukan audit
investigatif terhadap dua laporan/kasus dan ditemukan indikasi kerugian keuangan negara
sebesar Rp348.921.867,50 dengan rincian sebagai berikut:
a. Dugaan TPK dalam Program Penataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) TA
2015 pada Kabupaten Bantul berupa penyimpangan dari ketentuan yang berlaku pada
program tersebut, dengan melakukan mark up pada laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana hibah yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar
Rp43.710.000,00. Kasus tersebut masih dalam proses penyidikan.
b. Dugaan TPK pungutan desa dalam Kegiatan LMPDP di Desa Karangtengah, Wonosari
Kabupaten Gunungkidul, TA 2007-2008 berupa penyimpangan kegiatan dari ketentuan
yang berlaku, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp305.211.867,50. Kasus
tersebut masih dalam proses penyelidikan.
2. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan audit dalam rangka
penghitungan kerugian keuangan negara atas enam kasus untuk menyatakan pendapat
mengenai nilai kerugian negara yang timbul dari kasus penyimpangan guna mendukung
tindakan litigasi atas permintaan APH. Total nilai kerugian negara sebesar
Rp1.341.267.300,43 dengan rincian sebagai berikut:
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
21
Tabel 5 Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
No. Instansi Jumlah Kasus
Nilai Kerugian (Rp)
a. Provinsi 1 53.200.000,00 b. Kabupaten/Kota 2 203.157.770,43 c. K/L 2 1.049.684.700,00 d. BUMD 1 35.224.830,00 Jumlah 6 1.341.267.300,43
Hasil audit PKKN tersebut berupa audit dalam rangka PKKN atas dugaan TPK dengan
rincian sebagai berikut:
a. Penyimpangan pengelolaan sewa aset milik Sekolah Tinggi Multi Media MMTC
(STMM MMTC) Yogyakarta berupa penginapan/guesthouse tahun 2007-2010 yang
terdiri dari penerimaan pajak sewa kamar dan penerimaan extra bed tidak
berdasarkan ketentuan, yang menimbulkan kerugian negara sebesar
Rp460.234.700,00.
b. Penyelewengan dana hibah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran
2013 oleh ketua kelompok ternak sapi Subur Makmur Dusun Kepek I, Desa Kepek,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul yaitu dengan menggunakan dana
hibah tidak sesuai dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah yang menimbulkan kerugian
negara sebesar Rp53.200.000,00.
c. Penyimpangan dana padat karya infrastruktur Desa Banjarejo, Kecamatan
Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015 yaitu dengan
menggunakan dana padat karya tidak sesuai ketentuan, yang menimbulkan kerugian
negara sebesar Rp126.754.141,00.
d. Penyimpangan pembangunan barak pengungsian/shelter Tirtomartani, Kalasan,
Sleman Tahun Anggaran 2012 yaitu berupa pekerjaan barak dan pekerjaan WC luar
yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp76.403.629,43.
e. Penyimpangan Penerimaan Dana Pendidikan non Kedinasan pada STMM MMTC
yang tidak disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP tahun 2007 sampai dengan 2009,
yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp589.450.000,00.
f. Penyimpangan penggunaan uang operasional produksi pada Unit Pertambangan
PT AMI Tahun 2011 yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp35.224.830,00.
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
22
3. Pemberian Keterangan Ahli (PKA)
Pemberian keterangan ahli bertujuan untuk memberikan pendapat berdasarkan keahlian di
bidang akuntansi dan auditing dalam suatu kasus TPK dan/atau perdata untuk membuat
jelas suatu kasus bagi penyidik dan/atau hakim.
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan pemberian
keterangan ahli pada instansi penyidik kepolisan dan kejaksaan serta Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta sebanyak 13 kasus dengan rincian sebagaimana tampak pada
tabel 6 berikut.
Tabel 6 Pemberian Keterangan Ahli
No. Instansi Penyidik Jumlah Kasus
Nilai Kerugian (Rp)
1. Polres Kota Yogyakarta 1 142.576.400,00 2. Pengadilan Tipikor Yogyakarta 6 519.996.925,00 3. Polda D.I. Yogyakarta 3 1.100.615.000,00 4. Polres Bantul 1 35.224.830,00 5. Polres Gunungkidul 1 126.754.141,00 6. Kejaksaan Tinggi Yogyakarta 1 663.661.297,00 Jumlah 13 2.588.828.593,00
Pemberian keterangan ahli atas dugaan TPK dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. PKA di depan Penyidik Polres Kota Yogyakarta sebanyak satu kasus atas perkara
TPK dugaan penyelewengan dana pada UPK BKM Semeru Kelurahan
Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta periode Januari 2009
sampai dengan 30 Juni 2011 dengan kerugian keuangan negara sebesar
Rp142.576.400,00.
b. PKA di Pengadilan Tipikor Yogyakarta sebanyak enam kasus yaitu:
1) Atas perkara dugaan TPK penyimpangan dana hibah Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta oleh ketua kelompok ternak Andini Makmur Desa
Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2013 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp53.150.000,00.
2) Atas perkara dugaan TPK penyimpangan pengelolaan Pendapatan Asli Desa,
Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008
sampai dengan 2013 dengan kerugian keuangan negara sebesar
Rp172.348.145,00.
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
23
3) Atas perkara dugaan TPK penerimaan tunjangan suami yang tidak sesuai
ketentuan oleh seorang dosen salah satu kopertis di Yogyakarta dengan
kerugian negara sebesar Rp25.387.830,00.
4) Atas perkara dugaan TPK penyimpangan pengelolaan keuangan pada Unit
Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan
Patangpuluhan sejak Januari 2009 sampai dengan Juni 2011, yang
menimbulkan kerugian negara sebesar Rp142.576.400,00.
5) Atas perkara dugaan TPK Penyimpangan Dana Desa Margosari Kecamatan
pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013
yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp73.334.550,00.
6) Atas perkara dugaan TPK penyimpangan dana Hibah PEMDA Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 oleh ketua kelompok ternak sapi
Subur Makmur alamat Desa Kepek I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, yang
menimbulkan kerugian negara sebesar Rp53.200.000,00.
c. PKA di depan penyidik POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak tiga kasus
yaitu:
1) Atas perkara dugaan TPK penyimpangan pada ST MMTC kasus pemungutan
pajak sewa kamar selama tahun 2007 sampai dengan 2010 yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan digunakan untuk kepentingan pribadi
serta penyimpangan pemungutan sewa ekstra bed periode tahun 2009 sampai
dengan 2013 yang tidak ada dasarnya dan penggunaannya tidak dapat
dipertanggungjawabkan dengan kerugian keuangan negara sebesar
Rp457.965.000,00.
2) Atas perkara dugaan TPK penyelewengan dana hibah Pemda Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 oleh ketua kelompok ternak sapi
Subur Makmur Dusun Kepek I, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Gunungkidul yaitu dengan menggunakan dana hibah tidak sesuai
dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah yang merugikan keuangan negara
sebesar Rp53.200.000,00.
3) Atas perkara dugaan TPK penyimpangan dana pendidikan non kedinasan
STMM MMTC tahun 2007 sampai dengan 2009 yang menimbulkan kerugian
negara sebesar Rp589.450.000,00.
-
Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2016 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
24
d. PKA di depan Penyidik Polres Bantul sebanyak dua kali terhadap kasus perkara
dugaan TPK penyelewengan uang untuk operasional produksi pada unit
pertambangan PT Anindya Mitra Internasional tahun 2011 yaitu untuk pembayaran
pembelian bahan baku batu grid kepada suplier dan untuk pembayaran pembelian
bahan baku yang merugikan negara sebesar Rp35.224.830,00.
e. PKA di depan Penyidik Polres Gunungkidul sebanyak dua kali terhadap kasus
dugaan TPK penyimpangan Dana Padat Karya Infrastruktur Desa Banjarejo,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul TA 2015, yang menimbulkan
kerugian negara sebesar Rp126.754.141,00.
f. PKA di depan Penyidik Kejaksaan Tinggi Yogyakarta sebanyak satu kasus
penyimpangan penge