1 | P a g e

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI

KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2011 – 2012

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 76/PIMP/III/2011-2012 Tanggal 12 April 2012 tentang Penugasan kepada Anggota-anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Legislasi, Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja kelompok dalam masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012, dan keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI tanggal 15 Maret 2012.

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke Provinsi Kalsel berjumlah 14 (empat belas) orang Anggota, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA (F-PD).

Nama-nama anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalsel selengkapnya adalah sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Dr. Drs. H. Taufik Effendi, MBA

Drs. H. Abdul Gaffar Patappe

H. Abdul Wahab Dalimunthe

Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc

H. Darizal Basir

Mayjen TNI (Purn.) Ignatius Mulyono

Ir. H. Eko Sarjono Putro, MM

Ir. Bambang Sutrisno

Dr. Yasonna H. Laoly

Budiman Sujatmiko

H. Yan Herizal, SE, MM

Drs. Fauzan Syai’e

Drs. H. Akhmad Muqowam

Rindoko D. Wingit

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ketua Tim/ F-PD

Anggota/F-PD

Anggota/F-PD

Anggota/F-PD

Anggota/F-PD

Anggota/F-PD

Anggota/F-PG

Anggota/F-PG

Anggota/F-PDI Perjuangan

Anggota/F-PDI Perjuangan

Anggota/F-PKS

Anggota/F-PAN

Anggota/F-PPP

Anggota/F-Gerindra

Tim Kunjungan Kerja didampingi Staf Sekretariat Komisi II DPR-RI, Tenaga Ahli

Komisi II DPR-RI, TV Parlemen DPR RI serta utusan dari seluruh mitra kerja.

.

2 | P a g e

B. RUANG LINGKUP

Pada kunjungan kerja ke Provinsi Kalsel ini, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog dengan Gubernur Provinsi Kalsel dan Pimpinan DPRD Provinsi Kalsel (dihadiri pula oleh Form Musyawarah Pimpinan Daerah), Bupati Banjar, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalsel beserta jajarannya, Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalsel, serta para pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalsel dan Kabupaten Banjar.

Tujuan dari kunjungan kerja ke Provinsi Kalsel kali ini adalah untuk menyerap aspirasi dan mendapatkan masukan terkait beberapa permasalahan yang menjadi lingkup kerja Komisi II DPR RI, yakni antara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Kalsel, hasil evaluasi terhadap Daerah Otonom Baru pasca reformasi di wilayah Provinsi Kalsel; penanganan masalah perbatasan yang ada di wilayah Provinsi Kalsel; implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; masalah-masalah pelayanan publik, reformasi birokrasi, kepegawaian, kearsipan, pertanahan, evaluasi pelaksanaan Pemilukada tahun 2010-2011 serta persiapan pelaksanaan Pemilukada yang akan diselenggarakan di Kalsel tahun 2012.

Disamping itu, Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kalimantan Selatan kali ini adalah untuk melihat secara langsung progres pelaksanaan e-KTP dan meninjau hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Provinsi Kalsel. Untuk itu, Komisi II DPR RI juga melakukan kunjungan langsung lapangan ke 3 (tiga) Kecamatan, yakni Kecamatan Banjarmasin Timur dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (keduanya di Kota Banjarmasin) untuk penerapan e-KTP, dan Kecamatan Kertak Hanyar (Kabupaten Banjar) untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. PEMERINTAHAN DAERAH

1. Gambaran Umum

a. Wilayah administratif Provinsi Kalsel mencakup 11 kabupaten dan 2 kota, terdiri dari 151 kecamatan, 142 Kelurahan dan 1.842 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.626.616 jiwa (berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010).

b. Hasil yang dicapai hingga tahun 2011 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kalsel secara umum dapat dikatakan memuaskan, dimana hal ini terlihat dari beberapa indikator pembangunan di berbagai sektor yang menjadi urusan pemerintahan daerah seperti pendidikan, kesehatan maupun tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kalsel tahun 2011 adalah sebesar 6,12% dengan PDRB mencapai 68,23%, dimana kontribusi terbesar berasal dari sektor pertambangan (70,57%).

c. Realisasi pendapatan daerah Provinsi Kalsel tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp3, 15 trilyun (melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp2,53 trilyun), dimana kontribusi terbesar dari pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp1,87 trilyun (59,48%). Adapun realisasi belanja pada APBD tahun 2011 adalah sebesar Rp2,46 trilyun, dengan jumlah penyerapan mencapai 90,31%.

3 | P a g e

2. Evaluasi Daerah Otonom Baru

Sejak tahun 1999 atau pasca reformasi, hingga saat ini telah terbentuk 3 (tiga) Daerah Otonom Baru di wilayah Provinsi Kalsel, yakni Kota Banjarbaru (yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar), Kabupaten Tanah Bumbu (pemekaran dari Kabupaten Kotabaru), dan Kabupaten Balangan (pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara). Pada awal pembentukan ketiga DOB tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel ikut berperan dalam memberikan dan fasilitasi untuk mendukung tersedianya sarana dan prasarana serta terselenggaranya administrasi pemerintahan di wilayah-wilayah tersebut. Kondisi secara umum dari ketiga DOB tersebut terus mengalami peningkatan, baik dari segi pelayanan publik, maupun penyelenggaraan pemerintahan, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru (Tim EPDOB) Kementerian Dalam Negeri, posisi/peringkat dari ketiga DOB di Provinsi Kalsel tersebut menunjukkan hasil penilaian yang cukup baik dimana Kabupaten Tanah Bumbu berada di peringkat 48 dan Kabupaten Balangan di peringkat 87 dari 164 kabupaten yang dievaluasi. Sedangkan Kota Banjarbaru berada di peringkat 1 dari 34 kota di Indonesia yang dievaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh Tim EPDOB sebagaimana dimaksud adalah dengan melihat kinerja dari masing-masing DOB terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, good governance, pelayanan publik, dan daya saing.

3. Perbatasan Antar Daerah

a. Terkait dengan perbatasan antar daerah, hingga saat ini di wilayah Provinsi Kalsel masih terdapat beberapa sengketa batas wilayah, dimana faktor pemicu timbulnya sengketa tersebut pada umumnya adalah berkaitan dengan perebutan sumber daya alam, masalah etnis, dan perbedaan penafsiran peta yang menjadi lampiran UU Pembentukan Daerah. Beberapa kasus sengketa batas di wilayah Provinsi Kalsel yang cukup menonjol antara lain sebagai berikut :

Sengketa antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu yang diakibatkan oleh penafsiran batas yang berbeda, dimana Kabupaten Tanah Bumbu berpegang Peta Lampiran UU Pembentukan Daerah yang didasarkan pada garis batas yang ada di atas Peta Rupa Bumi Indonesia, sementara Kabupaten Banjar berdasarkan kondisi riil di lapangan. Terkait dengan sengketa tersebut, Gubernur Kalsel dengan memperhatikan dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya mengeluarkan SK Gubernur Nomor 03 Tahun 2006. Namun pihak pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kemudian mengajukan gugatan terhadap Gubernur Kalsel terkait dengan SK tersebut hingga ke tingkat Mahkamah Agung. Keputusan akhir dari Mahkamah Agung adalah membatalkan SK Gubernur Kalsel Nomor 3 Tahun 2006. Permasalahn batas antara Kabupaten Banjar dan kabupaten Tanah Bumbu tersebut pada akhirnya telah dapat diselesaikan dan telah diterbitkan pula Permendagri Nomor 14 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu.

Sengketa antara Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalsel) dengan Kabupaten Barito Timur (Provinsi Kalteng) yang disebabkan oleh ketidak

4 | P a g e

konsistenan pihak Pemerintah Kabupaten Barito Timur terhadap kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya. Kabupaten Barito Timur merupakan pemekaran dari Kabupaten Barito Selatan. Sebelum Barito Timur dimekarkan, telah terdapat kesepakatan antara Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Barito Selatan terkait penyerahan desa Dambung, dimana Desa yang ada di wilayah perbatasan antara kedua kabupaten tersebut telah disepakati untuk masuk menjadi wilayah Kabupaten Tabalong. Setelah terjadinya pemekaran dan Kabupaten Barito Timur berdiri sebagai DOB, pihak Kabupaten Barito Timur tidak mengakui kesepakatan yang telah dicapai sebagaimana tersebut diatas. Terhadap permasalahan ini Pemerintah Provinsi Kalsel telah meminta dukungan dan fasilitasi dari Tim Penegasan Batas Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Batas Desa Tabanio Kecamatan Takisung dengan Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat Desa Tabanio terhadap keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 179 tahun 2010 tentang Batas Desa Tabanio Kecamatan Takisung dengan Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Permasalahan juga dipicu akibat akumulasi kekecewaan masyarakat atas kehadiran investor sawit (PT. Kintap Jaya Watindo) yang tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat, justru sebaliknya memberikan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan setempat. Terhadap permasalahan ini, Pemerintah Provinsi Kalsel masih melakukan pendekatan persuasif baik kepada masyarakat maupun pihak investor, serta menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Tanah Laut untuk meninjau ulang keberadaan SK 179.

b. Terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pemerintah Provinsi Kalsel berpandangan bahwa Peraturan tersebut perlu untuk direvisi karena sudah tidak memadai lagi untuk merespon dan menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan sengketa perbatasan. Hal ini antara lain dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut : Peta wilayah yang yang menjadi acuan dalam penentuan batas daerah

seringkali berbeda dengan kondisi riil di lapangan. Proses penegasan batas daerah memerlukan waktu yang cukup

panjang, dan kewenangan untuk melakukan verifikasi berupa pengukuran dan dan pembuatan peta batas yang bersifat definitif menjadi domain Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat, padahal Tim PBD Pusat mengalami kendala dengan keterbatasan SDM. Hal ini seringkali menyebabkan proses penyelesaian penegasan batas menjadi berlarut-larut.

4. Pembatalan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalsel yang telah dibatalkan oleh pemerintah pusat karena dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan diatasnya adalah berjumlah sebanyak 2 Peraturan yaitu :

Perda Nomor 1 tahun 2000 tentang Larangan Minuman Beralkohol (dibatalkan melalui Kepmendagri Nomor 46 tahun 2003);

5 | P a g e

Perda Nomor 5 tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Izin Trayek dan Izin Angkutan Khusus di Perairan Darat (dibatalkan melalui Kepmendagri Nomor 122 tahun 2007).

Sebagai tindak lanjut dari pembatalan Perda oleh Mendagri tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel juga telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang pencabutan kedua Perda tersebut..

5. Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik sebagai implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009, Pemerintah Provinsi Kalsel telah melakukan sosialisasi keberadaan Undang-Undang tersebut kepada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Diantaranya adalah dengan memberikan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penerapan SOP terkait pelayanan publik.

Beberapa upaya nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yakni sebagai berikut :

a. Penerapan layanan unggulan berupa Delivery samsat (samsat jemput antar tanpa dikenakan biaya) dan kegiatan Samsat Keliling, yang telah dilaksanakan di Kota Banjarmasin dan kabupaten Banjarbaru

b. Optimalisasi kegiatan layanan Samsat Corner & layanan Samsat Drive Thru c. Penyempurnaan sistem informasi teknologi pada 8 Kantor Samsat se-Kalsel d. Melaksanakan evaluasi atas kegiatan pelayananpada 4 Kantor Bersama

samsat yang telah mendapat sertifikasi ISO 9001 : 2008 (Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan Pelaihari)

e. Pembangunan kantor baru Samsat di Tapin, Pelaihari, dan Marabahan.

6. Implementasi PP Nomor 23 tahun 2011

Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerinmtah Pusat di wilayah Provinsi, Pemerintah Provinsi Kalsel merasakan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya terutama dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni :

a. Pada pasal 7A ayat (4) dinyatakan bahwa “Apabila setelah diberikan peringatan kedua bupati/walikota tetap tidak hadir, gubernur mengusulkan kepada kementerian/lembaga terkait untuk tidak mengalokasikan dana Tugas Pembantuan pada kabupaten/kota yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya”. Pasal ini menjadi dilema untuk diterapkan mengingat obyek sanksi tidak langsung kepada bupati/walikota yang bersangkutan melainkan pada anggaran yang justru sangat dibutuhkan oleh daerah dalam mempercepat pembangunan.

b. Pada pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki wewenang dalam menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi. Ketentuan ini pada kenyataannya masih berbenturan dengan Peraturan Pemerintah lainnya, misalnya dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, dimana Gubernur

6 | P a g e

hanya sebagai fasilitator sedangkan keputusannya tetap di Menteri Dalam Negeri.

c. Honor yang dialokasikan melalui APBN untuk Forum Komunikasi Pimpian Daerah belum mencerminkan kelayakan dan kepatutan yang seharusnya oleh para pimpinan daerah.

7. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Kepegawaian

a. Kebijakan yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Kalsel dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi adalah dengan melakukan penataan ulang terhadap kelembagaan pemerintahan provinsi Kalsel melalui perampingan struktur organisasi pada SKPD sehingga dapat tercipta organisasi yang hemat struktur kaya fungsi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel melakukan upaya-upaya sebagai berikut : Melakukan koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional untuk

proses persiapan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional (Auditor, PUP2D, Perencana, Peneliti, Pustakawan, dan Arsiparis).

Memprogramkan kegiatan diklat fungsional untuk mengisi kompetensi PNS sehingga PNS yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan fungsional.

b. Dalam rangka pembinaan karir sekaligus peningkatan kualitas PNS, Pemerintah Provinsi Kalsel telah dan sedang melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: Meningkatkan kompetensi melalui pogram tugas belajar dengan

pembiayaan dari APBD maupun beasiswa; baik melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun dengan cara mengirim PNS mengikuti Tugas Belajar ke luar negeri;

Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada PNS untuk menngkatkan pendidikannya melalui program ijin belajar yang sifatnya mandiri oleh PNS yang bersangkutan;

Menyelenggarakan Diklat yang meliputi Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis, ataupun Diklat Prajabatan.

c. Distribusi PNS antar daerah maupun antar instansi di Provinsi Kalsel dilaksanakan sesuai kebutuhan daerah atau instansi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan koordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten/kota. Namun permasalahn yang sering dihadapi selama ini dalam proses mutasi PNS adalah tidak lancarnya perpindahan PNS yang duduk dalam jabatan antar kabupaten/kota, karena kewenangan pengangkatan dan pemindahan PNS antar kabupaten/kota menjadi kewenangan kabupaten/kota.

d. Terhadap ketentuan mengenai pegawai daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Pemerintah Daerah, maupun PP Nomor 9 Tahun 2003, masih terdapat adanya tumpang tindih pengaturan yang terkait dengan wewenang pemindahan PNS lingkup Kementerian Dalam Negeri, dimana berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri, sedangkan berdasarkan PP Nomor 9 tahun 2003 adalah kewenangan BKN.

7 | P a g e

e. Terkait dengan bidang kepegawaian ini, pemerintah Provinsi Kalsel juga menyampaikan usulan agar wewenang pengangkatan pejabat eselon II di kabupaten/kota sebaiknya diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi sehingga dapat mempermudah pengembangan karir PNS serta memperlancar proses perpindahan pejabat struktural eselon II antar kabupaten/kota.

8. Masalah CPNS dan Tenaga Honorer

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kalsel, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Tenaga honorer Pemprov Kalsel yang memenuhi syarat sesuai dengan PP No.48 tahun 2005 jo PP No.47 tahun 2007 yang telah diangkat menjadi PNS adalah sebanyak 1.406 orang dari 1.473 orang yang telah terdata dalam database tenaga honorer, sedangkan sisanya sejumlah 67 orang tidak bias diproses karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat.

b. Terhadap tenaga honorer yang tercecer, setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Pusat terdapat 28 orang yang dianggap memenuhi kriteria (dari 40 yang diusulkan). Namun demikian, hasil verifikasi/validasi yang dikeluarkan oleh BKN Pusat tersebut tidak disertai dengan penjelasan terhadap mereka yang tidak memenuhi kriteria sehingga menimbulkan permasalahan di daerah.

c. Pemprov Kalsel masih memiliki tenaga honorer sebanyak 295 orang yang tidak memenuhi syarat sebagaimana PP yang berlaku, dan saat ini tersebar di SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Terhadap tenaga-tenaga honorer tersebut sangat diharapkan akan adanya kebijakan pemerintah pusat agar mereka dapat diangkat menjadi PNS atau sebagai PTT yang diatur secara nasional.

d. Terkait kebijakan pemerintah dalam hal penundaan sementara (moratorium) pengadaan CPNS, Pemprov Kalsel telah menindaklanjutinya dengan menyampaikan data kebutuhan PNS di lingkungan Pemprov Kalsel sekaligus menyusun proyeksi kebutuhan PNS di Kalsel untuk 5 tahun kedepan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan kebijakan moratorium ini yaitu antara lain : - Tidak ada kesepahaman/keseragaman antara Kementerian PAN & RB

dengan BKN dalam hal penyediaan formulir untuk penyajian data kebutuhan PNS proyeksi 5 tahun kedepan

- Saat ini daerah masih sangat membutuhkan tambahan pegawai untuk tenaga guru, tenaga medis dan tenaga teknis lainnya dalam waktu segera untuk mengisi kekosongan formasi akibat adanya pegawai yang pensiun dan mutasi.

9. Kearsipan

Badan Perpstakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalsel (BAPUSTARDA) sejak didirikan hingga saat ini telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan baik dalam rangka penataan organisasi dan peningkatan kinerja kearsipan, maupun untuk meningkatkan sadar arsip di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain melalui pemberian bimbingan teknis kearsipan, mengirim peserta untuk pelatihan arsiparis, maupun melalui pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Namun demikian,

8 | P a g e

masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Arsip Daerah Provinsi Kalsel yang perlu mendapat perhatian, yakni :

a. Kurangnya jumlah tenaga arsiparis dan staf pelaksana kearsipan yang memiliki kemampuan memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPUSTARDA.

b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja kearsipan, terutama depo arsip yang representatif.

c. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kearsipan, baik yang melalui APBN (Dana Dekonsentrasi) maupun APBD.

Adapun jumlah anggaran yang diterima Kantor Arsip daerah Kalsel selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No. Tahun Anggaran

Dana APBD (Rp)

Dana APBN (Rp)

Jumlah (Rp)

1. 2010 593.608.000,- 95.139.000,- 688.747.000,-

2. 2011 470.250.000,- 147.291.000,- 617.541.000,-

3. 2012 241.370.000,- 147.291.000,- 388.661.000,-

10. Program SIAK dan Penerbitan NIK

a. Program Sistem Informasi AdministrasiKependudukan (SIAK) berbasis teknologi mulai diterapkan di Porvinsi Kalsel pada tahun 2007 dan telah digunakan sepenuhnya untuk pelayanan administrasi kependudukan sejak tahun 2009. Server SIAK yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota pada saat kegiatan pemutakhiran data kependudukan (tahun 2010-2011) tersambung secara on-line dengan server pusat, dan pada pelaksanaan penerapan e-KTP tahun 2011-2012 semua kabupaten/kota telah tersambung secara on-line dari server kecamatan, server kabupaten, dan server pusat..

b. Terkait dengan kegiatan pemutakhiran data kependudukan dan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalsel hanya 7 (tujuh) kabupaten/kota yang dapat menyelesaikan hingga tahap Print-Out dan Distribusi NIK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan yakni Februari 2011. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten HSU, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Sementara 6 (enam) kabupaten lainnya (Kab. Tanah Laut, Tanah Bumbu, Tapin, HSS, HST, dan Balangan) hanya sampai pada tahapan Entry dan Verifikasi. Ke-enam kabupaten tersebut baru dapat menyelesaikan tahap Print-out dan Distribusi NIK pada kurun waktu Juli hingga November 2011.

Dalam rangka pemutakhiran data kependudukan ini, beberapa daerah mengeluhkan anggaran untuk kegiatan ini yang sebagian masih harus ditanggung oleh APBD.

11. Pelaksanaan e-KTP di Provinsi Kalsel

a Pelaksanaan e-KTP di wilayah Provinsi Kalsel baru dimulai secara efektif pada bulan Oktober 2011 di empat kabupaten/kota yakni kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Mengingat

9 | P a g e

sempitnya waktu pelaksanaan dan beberapa hambatan yang dihadapi oleh daerah, maka target waktu untuk penyelesaian proses perekaman e-KTP di keempat daerah tersebut diperpanjang hingga bulan April 2012 (target sebelumnya adalah Desember 2011). Hambatan-hambatan yang dihadapi selain keterlambatan pendistribusian alat oleh pemerintah pusat adalah sebagai berikut : Bimbingan teknis kepada operator e-KTP kurang optimal karena

diberikan jauh sebelum perangkat perekaman e-KTP diterima oleh daerah;

Masih sering terjadi error pada perangkat perekaman e-KTP, ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman dari petugas pendamping teknis yang ditugaskan oleh pihak Konsorsium terhadap aplikasi program dan spesifikasi perangkat perekaman e-KTP;

SDM yang khusus menangani bidang kependudukan, khususnya terkait dengan program e-KTP masih sangat terbatas, terutama tenaga teknis administrator database dan operator;

Seringnya terjadi gangguan pasokan listrik PLN yang menyebabkan terjadinya keterlambatan proses perekaman;

Menurunnya animo masyarakat untuk mendatangi tempat pelayanan dikarenakan terjadinya penumpukan antrian yang panjang.

b Sampai dengan Periode Minggu Pertama April 2012, realisasi perekaman KTP Elektronik di keempat kabupaten/kota tersebut adalah sebagai berikut : Kabupaten Kotabaru, dari 290.651 wajib KTP terealisasi sekitar 63,1% Kabupaten Banjar, dari 458.361 wajib KTP terealisasi sekitar 70,6% Kota Banjarmasin, dari 426.589 wajib KTP terealisasi sekitar 83,6% Kota Banjarbaru, dari 122.702 wajib KTP terealisasi sekitar 82,8%.

Sedangkan pada 2 (dua) Kecamatan yang dikunjungi secara langsung oleh Komisi II DPR RI terkait pemantauan pelaksanaan e-KTP yakni Kecamatan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Tengah, realisasi perekaman e-KTP hingga tanggal 17 April 2012 adalah sebesar 84% (Kec.Banjarmasin Timur) dan 75% (Kec.Banjarmasin Tengah). Kendala yang dihadapi oleh kedua Kecamatan ini untuk mencapai target 100% penyelesaian perekaman e-KTP lebih disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendatangi tempat perekaman e-KTP.

c Untuk tahun 2012, terdapat 9 kabupaten yang akan melaksanakan penerapan e-KTP di wilayah Provinsi Kalsel, yakni Kabupaten Tanah Laut, Barito Kuala, Tanah Bumbu, HSS, Tapin, HST, Tabalong, HSU, dan Balangan. Sesuai jadwal, semestinya seluruh operator e-KTP di wilayah-wilayah tersebut telah diberikan bimbingan teknis oleh pihak konsorsium pada minggu ke IV Februari 2012, akan tetapi bimbingan teknis maupun tahapan perekaman belum dapat dilaksanakan karena perangkat belum diterima dari pusat (Pemerintah pusat berjanji bahwa perangkat perekaman e-KTP akan didistribusikan pada Minggu ke III bulan April 2012).

d Dukungan anggaran melalui APBD yang diberikan oleh Pemprov Kalsel pada ntahun 2012 terhadap pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp420.300.000,- yang dialokasikan untuk : Penyediaan dan operasional SIAK (Rp192.575.000,-) Pembangunan & pengoperasian SIAK secara terpadu (Rp92.575.000,-)

10 | P a g e

Pembinaan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Rp92.575.000,-)

Peningkatan kapasitas aparat Dukcapil (Rp42.575.000,-).

e Untuk mengoptimalkan pengimplementasian program ini, Pemprov Kalsel disamping memberikan dukungan anggaran melalui APBD juga telah dan akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut : Sosialisasi pelaksanaan penerapan e-KTP pada Minggu I Maret 2012; Meminta kepada Ditjen Dukcapil dan pihak Konsorsium agar secepatnya

mendistribusikan perangkat e-KTP ke tempat pelayanan di Kecamatan; Monitoring ke kabupaten pada minggu ke IV April 2012 apabila

pendistribusian perangkat telah dilakukan oleh pihak konsorsium.

12. PNPM Mandiri Perdesaan

a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM Mandiri Perdesaan mulai dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalsel tahun 2007, dan merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Sejak digulirkannya program ini hingga saat ini telah terdapat 1.254 desa dan 141 kecamatan pada 11 kabupaten/kota yang telah terjangkau oleh Program ini. Dengan demikian masih terdapat 682 desa dan 37 kecamatan di wilayah Provinsi Kalsel yang belum terjangkau oleh Program ini.

b. Jumlah alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan yang diterima oleh daerah-daerah di Provinsi Kalsel sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 secara keseluruhan adalah sebesar Rp574.150.000.000,- yang terdiri atas dana APBN sebesar Rp416.370.000.000,- dan APBD sebesar Rp157.780.000.000,-.

c. Sejak pelaksanaan tahun 2007 hingga saat ini, telah banyak yang dihasilkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui Program ini, baik dalam bentuk sarana prasarana fisik maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. PNPM Mandiri Perdesaan juga telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Kalsel.

d. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan selama ini, pemerintah provinsi Kalsel telah mengidentifikasi kendala-kendala yang sering menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Kalsel, yakni sebagai berikut : Belum terintegrasinya perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan dengan

perencanaan reguler yang merupakan program sejenis dari masing-masing daerah.

Masih diperlukannya peningkatan kualitas SDM para stakeholder. Lambannya proses penanganan masalah. Banyaknya fasilitator yang mengundurkan diri.

e. Terkait dengan pelaksanaan PNPM mandiri Perdesaan di wilayah provinsi Kalsel, Komisi II DPR RI juga mendapatkan masukan-masukan sebagai berikut : PNPM Mandiri Perdesaan sebaiknya benar-benar difokuskan pada

kecamatan miskin (berdasarkan data statistik).

11 | P a g e

Perlu adanya disain khusus peningkatan partisipasi kelompok Rumah tangga Miskin (RTM), dimana kegiatan ekonomi produktif perlu lebih dikembangkan.

Perlu adanya penekanan akan pentingnya pemeliharaan rutin oleh masyarakat dan perbaikan berkala oleh pemerintah kabupaten/kota, untuk itu perlu pula adanya dukungan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan pasca pelaksanaan.

Perlu adanya fasilitasi kepada sumber pembiayaan lainnya. Perlu dipertimbangkan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi

Fasilitator sekaligus penguatan sistem Penguatan good governance dalam pelaksanaan program ini.

13. Pemilukada

a Pada tahun 2010, pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Kalsel dilaksanakan serentak pada tanggal 2 Juni 2010 untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di 7 daerah yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten HST, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten kotabaru, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru.

b Dalam rangka pelaksanaan pemilukada serentak tersebut Pemprov Kalsel turut memberikan dukungannya dalam bentuk fasilitasi pensosialisasian, pendistribusian logistik, dan pengamanan perlengkapan logistik. Disamping itu dukungan juga diberikan dalam bentuk anggaran dimana anggaran yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalsel untuk pelaksanaan pemilukada tahun 2010 secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp70.000.000.000,- yang dialokasikan untuk KPU Provinsi Kalsel (Rp50.000.000.000,-), Panwas Provinsi Kalsel (Rp2.500.000.000,-) dan pengamanan penyelenggaraan Pemilukada (Rp17.500.000.000,-). Khusus untuk anggaran yang dilokasikan bagi kegiatan Pemilukada, Pemprov Kalsel setiap tahunnya menyisihkan anggaran dari APBD, sehingga tidak akan memberatkan APBD pada tahundimana kegiatan Pemilukada akan diselenggarakan.

c Secara umum pelaksanaan Pemilukada tahun 2010 di Provinsi Kalsel berlangsung lancar, damai dan terkendali. Permasalahan yang ckup menonjol pada waktu itu adalah ketidakjelasan posisi Panwas Pemilukada, dimana Bawaslu telah menetapkan anggota Panwas Pemilukada pada bulan Desember 2009, padahal pada saat itu KPU juga sedang melaksanakan rekrutmen untuk anggota Panwas Pemilukada. Namun demikian, permasalahan tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Maret 2010.

d Khusus untuk persiapan pelaksanaan Pemilukada tahun 2012 yang akan diselenggarakan di 3 kabupaten di wilayah Provinsi Kalsel (Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, dan Tapin), Pemprov Kalsel melalui Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0103/KUM/2012 tanggal 6 Maret 2012 telah membentuk Tim Desk Pemilihan Umum dan Sekretariat Tim Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012. Tim ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel dan beranggotakan unsur KPU Provinsi Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel, Polda Kalsel, dan instansi terkait lainnya.

12 | P a g e

B. KUNJUNGAN KE KABUPATEN BANJAR

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalsel kali ini, Komisi II DPR RI juga melakukan kunjungan ke Kabupaten Banjar, dimana dari hasil kunjungan tersebut terdapat beberapa permasalahan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 25 tahun 2009, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, yakni antara lain :

a. Belum adanya Juklak/Juknis ataupun sosialisasi terkait dengan pengimplementasian UU Nomor 25 tahun 2009

b. Struktur APBD tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani

c. Minimnya SDM fungsional tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.

2. Program e-KTP

Pelaksanaan program e-KTP di Kabupaten Banjar mulai secara efektif dilaksanakan pada minggu ke II Oktober 2011, dan hingga minggu ke IV Maret 2012 realisasi perekaman e-KTP baru mencapai sekitar 73%. Pencapaian yang tidak optimal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor penghambat baik yang bersifat teknis maupun non teknis sebagai berikut :

a. Permasalahan Teknis : Perangkat e-KTP dan jaringan komunikasi data belum optimal dan sering

mengalami gangguan sehingga perlu penanganan berkala oleh teknisi; Perangkat e-KTP tidak dilengkapi stavolt (stabilisator) sehingga bagi

kecamatan yang tegangan listriknya tidak stabil/sering naik turun tidak dapat mengoperasionalkan perangkat secara optimal;

Bagi kecamatan yang belum memiliki jaringan listrik dan hanya mengandalkan genset, maka server dan jaringan komunikasi data tidak bisa on-line secara terus menerus sehingga proses pengiriman data ke Data Center menjadi terhambat.

b. Permasalahan Non-teknis Distribusi perangkat e-KTP terlambat diterima; Keberadaan pendamping teknis di setiap kecamatan dari segi kompetensi

belum optimal dalam menunjang operasional perangkat e-KTP; Jumlah teknisi sangat terbatas sehingga sering kewalahan dalam

menangani permasalahan teknis yang terjadi.

3. PNPM Mandiri

Terkait dengan PNPM Mandiri, Pemerintah Kabupaten Banjar menyampaikan usulan sebagai berikut : a. Perlu adanya koordinasi yang lebih intens antara kementerian teknis dengan

pihak pemerintah daerah agar pelaksanaan PNPM Mandiri tidak tumpang tindih dengan program sejenis yang telah atau akan dilaksanakan/ diprogramkan oleh pemerintah daerah.

b. Sebaiknya dana pendamping yang diwajibkan kepada daerah dihapuskan, dengan demikian dana pendamping tersebut bisa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

13 | P a g e

C. BADAN PERTANAHAN NASIONAL

1. Kelembagaan

a. Kepegawaian Jumlah PNS di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalsel saat ini seluruhnya berjumlah 447 orang, dimana 226 orang diantaranya adalah tenaga fungsional umum. Dari komposisi pegawai yang ada saat ini, masih terdapat beberapa jabatan eselon IV dan eselon V di beberapa kantor pertanahan yang belum terisi dan atau tidak mempunyai staf. Hal ini mengakibatkan beberapa pegawai/pejabat harus merangkap tugas, dan sebagian pekerjaan dilakukan oleh tenaga honorer, yang saat ini secara keseluruhan adalah berjumlah 48 orang. Dari hasil analisa beban kerja yang dilakukan oleh Kanwil BPN Kalsel, jumlah ideal pegawai yang sebaiknya dimiliki oleh BPN di wilayah Provinsi Kalsel adalah sekitar 847 orang. Dengan demikian masih diperlukan sekitar 400 pegawai untuk mencapai jumlah ideal dalam rangka pelaksanaan tugas BPN di wilayah Provinsi Kalsel.

b. Anggaran

Untuk tahun anggaran 2011, BPN di Provinsi Kalsel mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp78.537.559.000,- atau naik sekitar 12,64% dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp68.607.576.000,-.

Perolehan PNBP BPN Kalsel pada tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp20.75.353.903,- atau sekitar 85,63% dari target yang ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2012, BPN Kalsel mentargetkan perolehan PNBP sebesar Rp31.686.660.000,- dan diharapkan prosentase realisasi PNBP akan lebih optimal. Kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi pada BPN adalah : Pengukuran Pemberian hak Peralihan hak Pelayanan Informasi Pertanahan Pertimbangan teknis.

2. Kasus Pertanahan

a. Jumlah kasus tanah yang ada di Provinsi Kalsel pada tahun 2011 berjumlah sebanyak 25 kasus, yang keseluruhannya berupa sengketa pertanahan. Jumlah kasus ini menurun dibandingkan dengan tahun 2010 yang berjumlah 25 kasus. Dari 15 jumlah kasus pada tahun 2011 tersebut, 5 diantaranya dimasukkan menjadi Target operasi Tuntas Sengketa, dan 5 kasus dapat diselesaikan melalui proses mediasi.

b. Faktor-faktor yang menimbulkan sengketa dan konflik pertanahan di provinsi Kalsel biasanya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : Administrasi pertanahan di desa belum baik sehingga sering menimbulkan

alas hak ganda . Tidak tersedianya peta desa dalam menerbitkan alas hak (segel) sehingga

menyebabkan tumpang tindih antar alas hak. Pengukuran bidang tanah pada masa lalu yang belum menggunakan

koordinat sehingga menyebabkan tidak jelasnya batas bidang tanah.

14 | P a g e

Pemanfaatan tanah yang belum optimal sehingga menimbulkan adanya kecenderungan sengketa batas.

c. Untuk meminimalkan jumlah sengketa pertanahan yang timbul, BPN Kalsel melakukan langkah-langkah preventif antara lain : Melakukan pembinaan/penyuluhan terhadap aparat desa dalam hal

administrasi pertanahan Melaksanakan GeoKKP baik pengukuran baru maupun pada bidang-

bidang tanah yang belum ada koordinatnya.

d. Disamping sengketa-sengketa tersebut diatas, terdapat beberapa kasus yang merupakan sengketa antara perusahaan tambang dengan masyarakat, dimana faktor penyebabnya sebagian besar adalah sebagai berikut : Ketidaksinkronan kebijakan antar sektor dalam penerbitan perijinan antara

ijin lokasi dengan ijin pertambangan serta penetapan batas kawasan hutan; Tidak dimanfaatkannya sebagian tanah yang telah diterbitkan hak

sehingga menimbulkan okupasi/klaim dari masyarakat; Ketimpangan kondisi sosial dan ekonomi antara perusahaan dengan

masyarakat sekitar.

Terhadap permasalahan tersebut diatas, BPN Kalsel melakukan langkah-langkah dan tindakan sebagai berikut : Dalam penerbitan HGU melibatkan instansi terkait antara lain

pertambangan, kehutanan, perkebunan serta aparat desa; Penerapan PP Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan

Pendayagunaan Tanah Terlantar secara konsisten; Penerapan peranan fungsi sosial bagi perusahaan seperti plasma,

kemitraan, CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Legalisasi Aset Tanah, Pengaturan & Penataan Pertanahan, dan Pengendalian Pertanahan

a. Terkait dengan legalisasi aset tanah atau pensertifikatan tanah melalui Prona, pada tahun 2011 di provinsi Kalsel dari target sebanyak 5.200 bidang terealisasi penerbitan sertifikat untuk 4.154 bidang (79,88%). Pencapaian target tahun 2011 tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010 dimana realisasinya mencapai 5.230 bidang. Turunnya pencapaian tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : Penentuan lokasi yang tidak tepat Sebagian bidang tanah berada di kawasan hutan Kurangnya koordinasi antara pelaksana di Kantah dengan perangkat desa.

Untuk tahun anggaran 2012, BPN Kalsel mentargetkan sebanyak 13.849 bidang.

b. Disamping sertifikasi melalui Prona, BPN Kalsel pada tahun 2011 juga melakukan pensertifikatan lintas sektoral yang mencakup UKM, dan Petani, dengan pencapaian adalah sebagai berikut : UKM : target sebanyak 700 bidang, terealisir sebanyak 450 bidang Petani : target sebanyak 1.600 bidang, terealisir sebanyak 700 bidang.

Untuk tahun anggaran 2012, selain melanjutkan sertifikasi lintas sektor untuk UKM dan Petani, BPN Kalsel juga akan melaksanakan sertifikasi lintas sektor untuk program Menpera dan Nelayan. Target yang ditetapkan untuk tahun 2012 pada masing-masing sektor tersebut adalah :

15 | P a g e

UKM : 700 bidang Petani : 1.100 bidang Menpera : 300 bidang Nelayan : 600 bidang

c. Khusus terkait Program Larasita, program ini telah dilaksanakan di Provinsi Kalsel pada tahun 2009 yakni di Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan untuk kantor pertanahan lainnya dilaksanakan pada tahun 2011.

Kendala-yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Larasita antara lain adalah sebagai berikut : Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikat tanah masih rendah

terutama di daerah pedesaan; Jumlah SDM pelaksana Larasita masih terbatas; Masalah terkait dengan teknologi informasi masih terbatas.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan program Larasita, BPN Kalsel melakukan langkah-langkah sebagai berikut : Mengoptimalkan Larasita dalam fungsi sosialisasi untuk menumbuhkan

kesadaran masyarakat terhadap legalisasi aset; Mengoptimalkan kemampuan SDM dengan penjadwalan kunjungan serta

membuat panduan praktis untuk petugas; Membuat kontrak kinerja bagi kepala Kantor Pertanahan untuk

optimaslisasi pelaksanaan Larasita sebagai kantor bergerak; Mengusulkan agar kinerja Larasita tidak hanya terbatas pada legalisasi

aset tetapi juga sebagai media sosialisasi, media pengumpulan informasi dan perbaikan data pertanahan (data tanah terlantar dan data sengketa & konflik), serta media untuk mendeteksi potensi lokasi untuk program legalisasi aset.

d. Mengenai Pengaturan dan Penataan Pertanahan, BPN Kalsel dan seluruh jajarannya pada tahun 2010 dan 2011, telah melakukan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program ini, dengan pencapaian sebagai berikut : Redistribusi Tanah : dari target sebanyak 16.000 bidang, tercatat 13.855

yang sudah terbit sertifikat. Tidak tercapainya target 100% disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : lokasi redistribusi tanah tidak memperoleh rekomendasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam, lokasi berada pada perbatasan kabupaten yang belum disepakati, dan rendahnya minat masyarakat dalam melengkapi persyaratan serta beban masyarakat yang terkait SPPT PBB.

Konsolidasi Tanah : dari target sebanyak 2.000 bidang, terealisasi sebanyak 1.640 bidang.

Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) : dari target sebanyak 16.500 bidang, terealisasi sebanyak 10.467 bidang.

Inventarisasi Wilayah Pesisir (WP3WT) : dari target sebanyak 10 SP, telah terealisir seluruhnya.

Neraca Penatagunaan Tanah : ditargetkan pada 5 lokasi yaitu di Kabupaten HSS, Kabupaten Balangan, Kabupaten HSU, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Kotabaru, telah terealisasi seluruhnya.

16 | P a g e

e. Terhadap tanah-tanah yang terindikasikan terlantar, berdasarkan database yang dikeluarkan oleh BPN RI, jumlah tanah yang terindikasi terlantar di Provinsi Kalsel adalah sebanyak 47 bidang. Dari tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan penertiban tanah terindikasi terlantar terkait 47 bidang tanah tersebut diatas, telah terealisasi sebagai berikut : Identifikasi Tanah Terindikasi Terlantar = 40 bidang Sidang Panitia C = 9 bidang Peringatan I = 9 bidang Peringatan II = 6 bidang Peringatan III = 6 bidang Usulan Penetapan Tanah Terlantar = 3 bidang SK Penetapan Tanah Terlantar oleh Kepala BPN = 2 bidang

Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penertiban terhadap tanah terindikasi terlantar sebagian besar adalah karena pemegang hak sulit ditemui (alamat pemegang hak sudah berubah/tidak diketahui).

4. Fungsi dan Peruntukan Lahan

Saat ini lahan pertanian di wilayah provinsi Kalsel telah banyak beralih fungsi ke non pertanian. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tentu saja menyebabkan semakin tingginya kebutuhan tanah untuk aktifitas-aktifitas non pertanian, seperti perumahan, perkantoran, perdagangan & jasa, industri & pergudangan, dan lain-lain. BPN Kalsel sendiri dalam rangka mempertahankan fungsi lahan yang ada telah menerapkan kebijakan dan strategi antara lain : a. Pengendalian melalui perijinan IPPT (Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah) dan

pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka pemberian ijin lokasi; b. Mendukung kebijakan untuk penetapan lahan pertanian abadi; c. Melaksanakan legalisasi aset tanah pertanian hasil program pencetakan sawah

baru.

Terkait dengan kawasan hutan yang ada di wilayah Provinsi Kalsel, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 435 tahun 2009, secara administrasi luas wilayah di provinsi Kalsel yang masuk dalam kawasan hutan adalah sebesar 3.723.445 ha, yang terdiri atas 548.306 bidang. Dari luas kawasan secara keseluruhan tersebut terdapat 108.847 ha (terdiri atas 66 bidang) yang HGU, HP dan HGB masuk dalam kawasan hutan.

17 | P a g e

D. KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Kelembagaan

Jumlah pegawai negeri sipil KPU di Provinsi Kalsel saat ini secara keseluruhan adalah sebanyak 308 orang, yang terdiri atas pegawai organik KPU sebanyak 122 orang dan PNS pemerintah daerah yang ditempatkan di KPU.

Sedangkan jumlah anggaran yang dialokasikan oleh KPU Pusat untuk KPU provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Kalsel pada tahun 2012 adalah sebesar Rp28.097.695.000,- atau naik sekitar 44,93% dari alokasi anggaran yang diperoleh tahun 2011. Disamping dana dari APBN, KPU Provinsi Kalsel dan KPU di kabupaten/kota juga memperoleh hibah dari APBD dengan besaran yang bervariasi untuk masing-masing daerahnya. Hibah daerah yang diterima adalah sebagai berikut :

No.

KPU PROV/KAB/KOTA

HIBAH DARI APBD TAHUN 2011

(Rp)

HIBAH DARI APBD TAHUN 2012

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

KPU Provinsi Kalsel Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Tapin Kab. HSS Kab. HST Kab. HSU Kab. Balangan Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tanah Bumbu Kab. Kotabaru

600.000.000 Tidak ada Tidak ada

250.000.000 224.343.000 80.795.000 Tidak ada Tidak ada

221.236.000 150.000.000 154.545.000

Tidak ada Tidak ada

950.000.000

250.000.000 Tidak ada Tidak ada Tidak ada

7.405.087.620 -

Tidak ada Tidak ada

13.490.635.200 Tidak ada

- Tidak ada

100.000.000 950.000.000

2. Evaluasi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010

Pemilukada tahun 2010 di wilayah Provinsi Kalsel meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota di 7 kabupaten/kota yakni di Kabupaten Banjar, Kabupaten HST, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalsel, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalsel dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dilakukan antara lain dalam bentuk tatap muka, pendidikan pemilih, hingga simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat tidak langsung dilakukan dengan menggunakan media massa maupun media pendukung lainnya seperti baliho, spanduk, leaflet, dan lain-lain.

Hambatan yang dihadapi dalam tahapan sosialisasi ini adalah alokasi waktu yang tersedia untuk kegiatan sangat singkat serta jumlah alokasi

18 | P a g e

dana yang disediakan dalam APBD sangat terbatas. Hambatan lainnya adalah belum optimalnya peran instansi terkait/stake holder dalam berpartisipasi untuk mensukseskan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilukada.

b. Masalah Logistik Kebutuhan logistik untuk pelaksanaan pemilukada tahun 2010 dapat

terpenuhi dan terdistribusi dengan baik serta tepat waktu hingga ke ke PPS dan KPPS. Namun demikian terdapat beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan masalah logistik, yaitu :

Karyawan KPU Provinsi Kalsel belum ada yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa. Hal ini menyulitkan penyelesaian proses pelelangan karena seluruh panitia pengadaan barang/jasa berasal dari instansi lain.

Pemenang lelang berasal dari luar daerah Kalsel sehingga sempat terjadi kendala dalam hal koordinasi dan validasi logistik pemilukada.

KPU Provinsi belum memiliki gudang sehingga logistik yang diterima (sebelum didistribusikan) harus disimpan dengan cara menyewa tempat kepada pihak lain.

Pengiriman logistik pemilukada dari penyedia barang tidak bersamaan waktunya sehingga mengakibatkan biaya distribusi ke kabupaten/kota menjadi lebih besar.

c. Daftar Pemilih Tetap Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilukada tahun 2010 adalah

sebanyak 2.623.296 orang, dimana dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 1.748.288 orang (66,6%) yang menggunakan hak pilihnya.

Hambatan yang dialami terkait dengan Daftar Pemilih Tetap adalah masih kurang akuratnya DP4 yang diserahkan oleh Pemda kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Disamping itu, masih banyak anggota masyarakat yang berpindah-pindah dan yang belum memiliki KTP, juga menimbulkan kesulitan tersendiri dalam menetapkan DPT secara akurat.

d. Anggaran Pemilukada Anggaran untuk penyelenggaraan pemilukada yang diterima oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota dari pemerintah daerah pada umumnya tidak jauh berbeda dengan anggaran yang diusulkan, dan pencairan anggaran tersebut berjalan lancar. Adapun besaran usulan anggaran dan realisasi yang diterima dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemilukada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

No.

KPU PROV/KAB/KOTA

JUMLAH YANG DIUSULKAN (Rp)

REALISASI DARI PEMDA (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

KPU Provinsi Kalsel KPU Kota Banjarmasin KPU Kota Banjarbaru KPU Kab. Banjar KPU Kab. HST KPU Kab. Balangan KPU Kab. Tanah Bumbu KPU Kab. Kotabaru

89.292.115.250 12.669.935.765 9.352.249.106

16.031.000.000 6.660.524.387

12.000.000.000 9.951.102.260

22.500.000.000

50.000.000.000 12.669.935.765 7.654.628.750 16.031.000.000 6.229.346.875 9.000.000.000 8.488.480.260 15.891.820.736

19 | P a g e

e. Hambatan Hambatan untuk optimalisasi kinerja KPU Provinsi kalsel dan seluruh jajarannya hingga tingkat PPK, PPS adalah sebagai berikut : Keterbatasan waktu untuk persiapan penyusunan regulasi dan konsolidasi

organisasi serta bimbingan teknis yang terbatas. Rekrutmen pelaksanaan tingkat PPK dan PPS maupun KPPS terbentur

persyaratan administrasi yang ketat sehingga tidak mudah untuk menghasilkan tenaga pelaksana yang handal.

Kurang optimalnya sosialisasi dan pembentukan badan pelaksana tingkat bawah (PPK, PPS dan KPPS) disebabkan oleh anggaran yang terbatas.

Terbatasnya akses untuk penyampaian informasi dari KPU Provinsi dan KPU kab/kota ke pelaksana terbawah.

f. Persiapan Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2012 Pada tahun 2012 di Provinsi Kalsel terdapat 3 kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilukada yakni : Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tapin. Terkait dengan pelaksanaan pemilukada di ketiga daerah tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU)

Kabupaten HSU akan menyelenggarakan pemilukada pada tanggal 25 Juni 2012, dan saat ini pentahapan yang dilakukan adalah pemutakhiran data pemilih. Biaya penyelenggaraan pemilukada yang diajukan oleh KPU kabupaten HSU adalah sebesar Rp13.490.635.200,-

Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala akan menyelenggarakan pemilukada pada tanggal 13 September 2012, dan saat ini telah memasuki pentahapan penataan organisasi yakni pembentukan PPK dan PPS. Biaya penyelenggaraan yang diajukan oleh KPU Kabupaten Barito Kuala adalah sebesar Rp11.157.083.310,-.

Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin direncanakan akan menyelenggarakan pemilukada pada tanggal 21 November 2012, dan pentahapa akan dimulai pada bulan Mei 2012. Biaya penyelenggaraan pemilukada yang diajukan oleh KPU Kabupaten Tapin adalah sebesar Rp14.071.616.450,-.

Dalam upaya mewujudkan terselenggaranya Pemilukada di ketiga daerah tersebut KPU Provinsi Kalsel telah melakukan koordinasi, advokasi, supervisi, dan bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pemilukada tersebut. Guna mendukung kegiatan tersebut, KPU Provinsi Kalsel juga telah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalsel sebesar Rp250.000.000,-.

20 | P a g e

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perkembangan 3 Daerah Otonom Baru di wilayah Provinsi Kalsel berdasarkan evaluasi terakhir yang dilakukan Pemerintah Pusatr adalah cukup memuaskan. Kondisi tersebut perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga semakin baik dimasa-masa mendatang. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari masing-masing pemerintah daerah setempat untuk senantiasa kreatif dalam menetapkan kebijkan-kebijakan yang pro rakyat.

2. Hingga saat ini masih terdapat sengketa batas wilayah di Kalsel yang belum mencapai penyelesaian, baik antar kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalsel maupun dengan kabupaten yang masuk dalam wilayah Provinsi tetangga (Kalteng). Sehubungan dengan hal ini, Komisi II DPR RI perlu meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk lebih proaktif dalam memfasilitasi dan memediasi upaya penyelesaian kasus ini. Disamping itu, perlu adanya fleksibilitas dalam penyelesaian penegasan batas wilayah (terutama antar kabupaten dalam satu wilayah provinsi), karena proses penyelesaian batas seringkali berlarut-larut dikarenakan kewenangan dalam penentuan batas wilayah berada sepenuhnya ditangan pusat.

3. Masih terdapat dualisme pemahaman terhadap batasan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah, karena menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 9 tahun 2003 dinyatakan bahwa PPK adalah Gubernur dan Bupati/Walikota, sedangkan berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 yang dinyatakan PPK adalah Sekretaris Daerah. Hal ini harus menjadi perhatian untuk perlu ditegaskan kembali dalam revisi UU tentang Pemerintahan Daerah nanti.

4. Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011, Pemerintah Provinsi Kalsel merasakan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya terutama dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini perlu dikomunikasikan dengan Kementerian dalam Negeri agar pengimplementasian dari PP tersebut justru akan menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

5. Kebutuhan akan tenaga guru dan kesehatan masih sangat diperlukan di wilayah provinsi Kalsel, namun untuk pengangkatan tenaga-tenaga tersebut terkendala oleh adanya moratorium pengangkatan CPNS yang diberlakukan oleh pemerintah pusat untuk seluruh Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi II DPR RI perlu meminta kepada pemerintah agar lebih intens dalam mensosialisasikan permasalahan moratorium tersebut, sehingga daerah dapat memahami bahwa terdapat beberapa pengecualian dalam pemberlakuan moratorium tersebut, termasuk untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan.

6. Program Arsip Masuk Desa yang dijalankan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Kalsel telah berjalan dan dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya penyelamatan arsip-arsip penting. Namun demikian, kegiatan ini belum berjalan secara optimal dikarenakan sangat minimnya dana dekonsentrasi yang dialokasikan untuk Kantor Arsip Daerah di provinsi Kalsel. Untuk itu diperlukan adanya suatu kebijakan khusus dalam rangka mendukung upaya-upaya penyelamatan arsip, terutama dari segi jumlah anggaran yang dialokasikan.

21 | P a g e

7. Terkait dengan pelaksanaan program e-KTP di Kalsel, hingga saat ini masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang belum menerima perangkat untuk pelaksanaan program tersebut, sehingga dikuatirkan akan menyulitkan daerah-daerah tersebut untuk memenuhi target penyelesaian. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, mengingat program e-KTP ini harus sudah selesai pada akhir Desember 2012, maka Komisi II DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan program ini.

8. PNPM Mandiri Perdesaan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan sudah dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat di wilayah perdesaan di Provinsi Kalsel, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian agar program ini dapat lebih berjalan secara optimal, dan dapat pula memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Disamping itu, sangat diperlukan adanya perencanaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan ini tidak tumpang tindih dengan program-program pengentasan kemiskinan yang telah direncanakan/dilaksanakan oleh daerah.

B. PERTANAHAN

1. Masalah keterbatasan anggaran dan SDM merupakan masalah dominan bagi BPN Provinsi Kalsel dan seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka pelaksanaan dan pemerataan program-program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat serta penyelesaian kasus-kasus pertanahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi II DPR RI perlu mengkomunikasikannya dengan BPN Pusat terkait kebijakan pengalokasian anggaran untuk daerah serta pengisian kekosongan jabatan di daerah.

2. Upaya penyelesaian kasus-kasus pertanahan seringkali terkendala karena berbenturan peraturan dengan lembaga/instansi pemerintah lainnya. Untuk itu, Komisi II DPR RI perlu meminta pada BPN daftar inventarisasi kasus pertanahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun tidak bisa dieksekusi karena berbenturan dengan kepentingan instansi pemerintah lainnya. Selanjutnya perlu diadakan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait tersebut.

3. Realisasi penerbitan sertifikat baik melalui Prona maupun lintas sektoral tidak mencapai 100% dari yang direncanakan, untuk itu perlu adanya penentuan lahan yang tepat serta koordinasi yang lebih optimal antara BPN dengan instansi-instansi terkait lainnya.

4. Program Larasita tidak dapat dilaksanakan secara efektif di wilayah provinsi Kalsel dikarenakan sulitnya jaringan dan juga keterbatasan dana operasional maupun SDM yang menanganinya. Untuk itu Komisi II DPR RI harus mempertimbangkan kembali pengalokasian anggaran untuk program ini, atau sebaiknya justru direlokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat dan tidak sulit untuk diaplikasikan. Disamping itu, kendaraan larasita sebaiknya bisa juga difungsikan untuk kegiatan-kegiatan selain legalisasi aset.

22 | P a g e

C. KEPEMILUAN

1. Pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2010 di provinsi Kalsel, berlangsung relatif lancar, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan pemilukada kedepan bisa lebih optimal. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian tersebut antara lain adalah ketersediaan saran gudang untuk penyimpanan logistik pemilukada, masalah keakuratan DP4, dan persyaratan administrasi bagi pelaksana di tingkat PPS, PPK dan KPPS.

2. Faktor minimnya anggaran masih menjadi permasalahan bagi sebagian KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalsel untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Untuk itu perlu dipikirkan agar penganggaran pemilukada tidak hanya semata-mata bersumber dari APBD.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja yang dapat kami sampaikan. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI akan menjadi catatan yang akan disampaikan kepada mitra-mitra terkait dalam rapat-rapat yang akan diadakan oleh Komisi II DPR RI. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, April 2012

KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR-RI

ttd

Dr. Drs. H. Taufik Effendi, MBA

A-533