Laporan Pencapaian Target Output 3 MFP3 April 2014 – September 2015

1. PendahuluanBerdasarkan logical framework yang dibuat oleh MFP3, sampai dengan akhir tahun proyek (2017), ada 4 indikator utama sebagai target capaian kinerja Output 3 sebagai berikut:

1.1. Jumlah KPH yang Beroperasi

Tahun 1: Sebanyak 91 KPH memiliki RPHJP;

Tahun 2: 50% dari 120 KPH model telah dapat beroperasi; dan

Tahun 3: 4 KPH target menjadi Center of Exellence.

1.2. Perumusan kebijakan dan aturan terkait dengan KPH dan PHBM

Tahun 1: review berbagai aturan berkaitan dengan PHBM dan KPH;

Tahun 2: pengajuan usulan kebijakan berkaitan dengan resolusi konflik sektor kehutanan; dan

Tahun 3: Terbitnya aturan berkaitan dengan KPH dan resolusi konflik sektor kehutanan.

1.3. Wilayah PHBM melalui ijin maupun kemitraan

Tahun 1: 110.000 hektar lahan dialokasikan untuk PHBM dan terfasilitasi untuk pengajuan ijin atau pola kemitraan;

Tahun 2: 220.000 hektar lahan dialokasikan untuk PHBM dan terfasilitasi untuk pengajuan ijin atau pola kemitraan; dan

Tahun 3: 330.000 hektar lahan dialokasikan untuk PHBM dan terfasilitasi untuk pengajuan ijin atau pola kemitraan.

1.4. Wilayah yang dicadangkan untuk PHBM

Tahun 1: 230.000 hektar lahan dicadangkan untuk PHBM; Tahun 2: 460.000 hektar lahan dicadangkan untuk PHBM; dan Tahun 3: 690.000 hektar lahan dicadangkan untuk PHBM

Pada awal bulan Agustus 2015 diadakan pertemuan Steering Committee MFP 3 dan disepakati untuk melakukan revisi terhadap capaian kinerja Output 3 utamanya poin 3.3. dan 3.4. sebagaimana tabel di bawah ini.

2. Implementasi Program 2.1. Jumlah KPH yang beroperasi

Pada saat akhir tahun program 1 (Maret 2015), Output 3 hanya memfokuskan pada pemilihan 4 KPH target yaitu :

A. KPH Poigar, Provinsi Sulawesi UtaraB. KPH Benakat Bukit Cogong, Provinsi Sumatera

Selatan

2

C. KPH Banjar, Provinsi Kalimantan SelatanD. KPH Alor Pantar, Prhovinsi NTT

MFP3 juga mempunyai 4 RPHJP yaitu RPHJP yang dimiliki oleh 4 KPH target (Poigar, Benakat, Banjar dan Alor) sementara target kinerja adalah terkumpulnya 91 RPHJP. Strategi yang langsung dilakukan adalah melakukan audiensi dan regular meeting dengan Bapak Is Mugiono Direktur Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (WP2APKH) Ditjen Planologi Kehutanan dan Bapak Drasospolino Direktur Bina Rencana dan Pemanfaatan Usaha Kawasan (BRPUK) Ditjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) guna menjelaskan

Table 1. Approved Revision to Log Frame

proyek MFP 3 dan apa yang bisa dikerjasamakan antara direktorat dengan MFP3 berkaitan dengan keberadaan KPH. Dari rangkaian diskusi dan pertemuan regular dicapai kesepakatan untuk saling berbagi informasi dan berbagi sumberdaya dalam rangka mendorong percepatan operasionalisasi KPH, terutama 120 KPH model. Salah satu syarat operasionalisasi KPH adalah adanya RPHJP. Untuk kepentingan inilah MFP3 berkoordinasi intensif dengan Direktorat BRPUK, Direktorat WP2APKH serta Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan (Pusdal) Regional I sampai dengan IV untuk melengkapi RPHJP, baik yang masih dalam bentuk

draf maupun yang sudah disahkan.

Hasil dari kordinasi tersebut adalah pada akhir Juli 2015, MFP3 telah memiliki dokumen/softcopy RPHJP KPH sebanyak 106 buah, terutama yang menjadi KPH Model. Dokumen RPHJP KPH ini akan menjadi salah satu referensi penting dalam merencanakan dan menentukan KPH-KPH lain yang akan difasilitasi oleh MFP3 selain 4 KPH target yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan capaian target berkaitan dengan beroperasinya 60 KPH Model dari 120 KPH model yang ada, MFP3 berpatokan pada persyaratan dasar operasionalisasi KPH, yaitu:

Approved Revision

1. Memiliki RPHJP yang sudah disahkan2. Membuat Rencana Pengelolaan Hutan Jangka

Pendek (RPHJPd) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT); dan

3. Membuat Rencana Bisnis.

Dua hal yang pertama merupakan syarat mutlak operasionalisasi KPH dan saat ini baru 1 (satu) KPH model yang memiliki RPHJPd yaitu KPH Tasik Besar Serkap di Provnsi Riau. Mengacu pada RPHJPd yang dimiliki oleh KPH Tasik Besar Serkap setelah dilakukan review dan analisa oleh tim kecil, MFP3 membantu 4 KPH target Center of Exellence serta 56 KPH lainnya untuk bisa membuat RKT hingga akhir Maret 2016. Fasilitasi ini dilakukan secara parallel dengan melibatkan 5 (lima) orang konsultan (STC). Untuk penguatan SDM, akan dilakukan e-course (online course) bagi 4 KPH target maupun bagi KPH KPH lainnya sehingga MFP3 bisa berperan dalam memastikan beroperasinya minimal 60 KPH model melalui pengembangan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, MFP3 akan berkoordinasi intensif dengan Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) sesuai wilayah kerjanya.

Untuk mencapai target 4 KPH sebagai center of exellence, sejak tahun pertama program MFP3 telah menentukan 4 KPH target yaitu: KPH Poigar (Sulawesi Utara), KPH Banjar (Kalimantan Selatan), KPH Alor Pantar(NTT), dan KPH Benakat (Sumatera Selatan) melalui serangkaian assessment, kunjungan lapangan dan konsultasi dengan stakeholder terkait. Adapun fasilitasi yang diberikan kepada 4 KPH diantaranya adalah peningkatan kapasitas staf KPH melalui inhouse training, pendampingan desa pilihan yang ada di dalam KPH target, identifikasi kondisi ekonomi dan sosial serta pendampingan pengembangan ekonomi masyarakat/kelompok di 4 KPH, serta pendampingan hukum (berkaitan dengan berbagai produk hukum yang diperlukan untuk fasilitasi PHBM maupun pola kemitraan). Program dan kegiatan ini diimplementasikan secara langsung oleh MFP3 maupun bekerjasama dengan mitra output 3 yaitu ICEL, HUMA, SNV, dan WGT. Disamping secara substansi dan SDM, MFP3 juga memfasilitasi berbagai

3

terbitan, film dan pendokumentasian di 4 KPH target sehingga secara tampilan 4 KPH menjadi KPH yang layak untuk dikunjungi, didatangi dan dijadikan model bagi KPH yang lain (film tentang 4 KPH terlampir). Selain itu 4 KPH target juga akan dibuatkan website yang bisa memperlihatkan kinerja dan update kegiatan dari 4 KPH target tersebut.

Dalam rangka membantu proses percepatan PHBM, MFP 3 juga membantu Kementrian LHK membuat sistem monitoring data pengajuan PHBM (CBFM tracking system).

2.2 Perumusan kebijakan dan aturan terkait dengan KPH dan PHBM

Pada awal tahun pertama program Output 3 telah melakukan kajian dan review terhadap berbagai kebijakan terkait dengan PHBM (HTR, HD, dan Hkm) dan berkaitan dengan KPH. Pada awal Juni 2015 output 3 memfasilitasi direktorat BRPUK-Ditjen BUK merumuskan kebijakan berkaitan dengan Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi melalui serangaian diskusi hingga diterbitkannya Surat Keputusan Menlhk Nomor 2382/Menhut-VI/BRPUK/2015 tentang Peta Arahan pemanfaatan Hutan Produksi untuk usaha Pemanfaatan Hutan dalam rangka pencapaian target 12,7 juta hektar lahan hutan untuk rakyat. Dalam Peta arahan 5,80 juta hektar lahan dialokasikan untuk PHBM (HTR, HD, HKm dan hutan adat) serta 6,9 juta hektar dialokasikan melalui pola kemitraan (20% dari ijin usaha hutan yang telah ada).

Guna mencapai target kinerja,MFP 3 juga membuat policy paper berkaitan dengan Strategi Percepatan Perluasan Akses Kelola Masyarakat atas Kawasan Hutan Negara (policy paper terlampir) yang dihasilkan dari serangkaian diskusi dengan melibatkan beberapa pakar. Kertas kebijakan ini telah disampaikan secara langsung kepada Menteri LHK dan mendapatkan tanggapan positif. Strategi lainnya adalah secara regular melakukan diskusi dan pertemuan dengan Bapak Hadi Daryanto (Dirjen PSKL) berikut jajaran direktur yang ada di Ditjen PSKL dan juga dengan Direktur KPHP, Kepala Pusat

Pembiayaan Pembangunan HUtan, Direktur Usaha Jasa Lingkungan HUtan Produksi dan HHBK yang berada di bawah Direktorat Jenderal PHPL, serta melakukan serangkaian diskusi dan pertemuan dengan Dirjen Planologi Kehutanan, Staf Ahli Menteri (SAM), Staf Khusus Menteri (SKM), serta pertemuan langsung dengan Menteri LHK.

Ada beberapa draft regulasi yang telah dibahas dimana MFP 3 terlibat didalamnya dan secara aktif memberikan masukan dan beberapa sudah menjadi regulasi, diantaranya sbb :

1. Permen LHK Nomor 32/2015 tentang Hutan Hak;2. Draft Kepres Satgas Masyarakat Adat;3. Draft Inpres Peta Indikatif Arahan Perhutanan

Sosial;4. Draft Revisi PP Nomor 6/2007 jo PP 3/2008;5. Draft Revisi PP Nomor 44/2007;6. Draft Revisi Peraturan berkaitan dengan PHBM

(HKm, HD, dan HTR);7. Draft Revisi Permenhut Nomor 85/2014 tentang

kemitraan di kawasan Konservasi;8. Draft Policy Paper Implementasi UU NO. 23/2014

bagi Kementrian LHK;9. Draft Peraturan Dirjen PHPL tentang Standard,

Norma, Prosedur, dan Kriteria (SNPK) implementasi kerjasama pemanfaatan hutan di KPHP;

10. Draft peraturan Dirjen PHPL tentang Jasa Lingkungan/HHBK dan restorasi Ekosistem;

11. Draft SK Menteri LHK tentang Mediator untuk Penyelesaian Konflik LHK;

12. Draft peraturan Dirjen PHPL tentang Jasa Lingkungan/HHBK dan restorasi Ekosistem;

13. Draft SK Menteri LHK tentang Mediator untuk Penyelesaian Konflik LHK

2.3. Terfasilitasinya Kelompok Masyarakat untuk mengembangkan PHBM dan mendapatkan ijin maupun skema kemitraan

Dalam program kerja sebelum revisi, MFP 3 mempunyai target untuk memfasilitasi 110.000 hektar lahan hutan untuk dikelola dengan skema PHBM maupun kemitraan. dan dalam revisi program kerja MFP3 mempunyai target untuk memfasilitasi

4

kelompok masyarakat di 15 KPH dan 58 desa untuk mendapatkan ijin PHBM atau kemitraan. Hingga saat ini MFP3 melalui mitra di tingkat nasional (Huma, Working Group tenur/WGT, ICEL, SNV dan Auriga) maupun mitra lokal (YCHI-Kalsel, Bantaya-Sulteng, Sandiflorata-NTT, Akar-Bengkulu, Genesis-Bengkulu, Warsi-Jambi dan Sumbar, Jerat-Papua) ) telah memfasilitasi proses pengorganisasian kelompok masyarakat, sebagai berikut :

1. KPH ALor Pantar: fasilitasi masyarakat Desa Lawahing dan Desa Adam Buom;

2. KPH Benakat Bukit Cogong: fasilitasi desa Sukakarya;

3. KPH Poigar: fasilitasi desa Toyopon;4. KPH Banjar: fasilitasi Desa Pakutik;5. KPH Mukomuko: 2 desa sedang dilakukan

assessment;6. KPH Sorolangun: sedang assessment desa;7. KPH Sorong, KPH Sorong Selatan dan KPH Yapen:

sedang assessment desa target;8. Fasilitasi 6 desa di 3 Kabupaten (Mukomuko,

Bengkulu Selatan dan Kaur);9. Fasilitasi 58 desa di Sumatera Barat: sedang

proses assessment desa

Dari fasilitasi diatas, saat ini 15 (lima belas) kelompok masyarakat dari wilayah KPH Alor Pantar-NTT sedang mengajukan permohonan pencadangan areal kerja (PAK) kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan total areal seluas 13,000 hektar. Sementara untuk KPH dan desa lainnya sedang dalam tahap persiapan administratif, penguatan kelompok masyarakat dan pembuatan peta partisipatif.

2.4 Terfasilitasinya kelompok masyarakat untuk mendapatkan pencadangan areal seluas 400.000 hektar dengan skema PHBM

Tahap awal yang dilakukan oleh MFP3 melalui mitra nasional dan mitra local adalah dengan melakukan penguatan kelompok masyarakat melalui berbagai kegiatan, diantaranya :

1. Pelatihan pemetaan partisipatif utamanya di 4 KPH Center of Exellence (Poigar, Banjar, Benakat Bukit Cogong dan Alor Pantar);

2. Pelatihan resolusi konflik;3. Asessment dan pelatihan pemanenann Hasil

Hutan Bukan Kayu (HHBK) madu di KPH Benakat Bukit Cogong;

4. Inhouse training untuk KKPH dan staf KPH di 4 KPH, dengan materi pelatihan berkaitan dengan kebijakan KPH dan PHBM, metodologi RaTA dan AGATA, serta teknik komunikasi;

5. Training of Trainers (ToT) kewirausahaan berbasis hasil hutan kayu dan non kayu;

6. Pelatihan teknik pendokumentasian foto dan film di KPH Benakat Bukit Cogong; serta

7. Coaching clinic mengenai pengelolaan administrasi dan program bagi staf KPH.

2.5 Program Penunjang Lainnya

Disamping 4 (empat) program prioritas di atas, MFP 3 juga memfasilitasi KPH untuk pengembangan database dan sistem informasi bukan hanya di 4 KPH target center of exellence namun juga di KPH lainnya. Di samping itu juga dilakukan fasilitasi pengembangan sistem monitoring proses PHBM baik di dalam maupun diluarh KPH. Selain fasilitasi diatas, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya manusia di KPH, MFP 3 juga sedang dalam proses mengembangkan pendidikan secara online baik bagi KKPH maupun staf KPH serta juga memfasilitasi branding KPH melalui pengadaan seragam (jaket, topi, dan baju lapangan), logo, ID card serta kartu. Guna mensosialisasikan keberadaan KPH, saat ini MFP3 juga sedang memfasilitasi pembuatan film dan seri dokumentasi untuk KPH serta membantu pengembangan produk kayu maupun non kayu yang menjadi potensi KPH.

3. Rencana Ke DepanGuna mencapai target Output 3 yaitu terfasilitasinya kelompok masyarakat di 15 KPH dan 58 desa untuk mendapatkan ijin PHBM maupun kemitraan dengan total areal seluas 200.000 hektar dan terfasilitasinya kelompok masyarakat di 15 KPH dan 58 desa untuk mendapatkan alokasi pencadangan areal kerja (PAK) seluas 400.000 hektar, MFP 3 akan memfasilitasi 5 (lima) KPH dan 58 desa lainnya disamping 10 KPH

5

dan 26 desa yang saat ini sedang difasilitasi.

Adapun 5 KPH target adalah sebagai berikut :

1. KPH Dampelas Tinombo (Propinsi Sulawesi Tengah)

2. KPH Dolago Tanggunung (Propinsi Sulawesi Tengah)

3. KPH Rajabasa (Propinsi Lampung)4. KPH Batulanteh (Propinsi Nusa Tenggara Barat)

dan5. KPH Minas Tahura (Propinsi Riau)

Program dan kegiatan sebagaimana dijabarkan dalam angka 2 Implementasi kegiatan akan terus dilanjutkan sehingga secara kualitas proses fasilitasi yang dilakukan akan terus berlangsung hingga berakhirnya proyek MFP 3.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANAN

LAPO

RAN

KEG

IATA

N O

UTP

UT

3A

PRIL

201

4 –

SEPT

EMBE

R 20

15

No

Indi

kato

r Ke

giat

an

Targ

etAp

ril 2

014

s.d.

M

aret

201

5(ta

hun

ke-1

)

Capa

ian

s.d.

Mar

et 2

105

Targ

et A

pril

2015

s.

d. M

aret

201

6(ta

hun

ke-2

)Ca

paia

n s.

d. S

epte

mbe

r 20

15Re

ncan

a (ta

hun

ke-3

)

12

34

56

71

3.1.

Num

ber o

f FM

U is

ope

ratio

nal

The

rem

aini

ng 9

1 FM

U m

odel

hav

e RP

HJP

8 RP

HJP

dik

umpu

lkan

(Be

naka

t, M

eran

ti, A

lor,

Ampa

ng, P

oiga

r, Ba

njar

, Hul

u Su

ngai

Sel

atan

, Si

ntow

u M

aros

o) s

ebag

ai s

alah

sa

tu a

cuan

dal

am m

enen

tuka

n KP

H ta

rget

The

rem

aini

ng 9

1 FM

U

mod

el h

ave

RPH

P an

d 50

% o

f 120

FM

U m

odel

is

ope

ratio

nal

106

RPH

JP te

lah

diku

mpu

lkan

23.

2. P

ropo

sals

of

new

and

revi

sed

regu

latio

ns th

at

guar

ante

e ac

cess

to

com

mun

ity o

ver

fore

st

Revi

ew a

nd

new

pro

posa

l of

regu

latio

n co

ncer

ning

CBF

M

and

form

ulat

ion

of re

gula

tion

rega

rdin

g FM

U

(nor

ms,

sta

ndar

ds,

proc

edur

es,

crite

ria)

Peta

jala

n /R

oadm

ap

peng

emba

ngan

CBF

M d

i KPH

: st

udi k

asus

Ses

aot d

i KPH

Rin

jani

Ba

rat

Kajia

n at

as P

emet

aan

Part

isip

atif

dan

Mek

anis

me

Reso

lusi

Kon

flik

yang

sud

ah d

ilaku

kan

di w

ilaya

h KP

H :

Bena

kat,

Banj

ar, A

lor

dan

Poig

arKa

jian

kera

ngka

reg

ulas

i nas

iona

l m

enge

nai C

BFM

Pe

met

aan

Inst

ansi

dan

Le

mba

ga d

i Ind

ones

ia y

ang

men

gem

bang

kan

KPH

Prop

osal

for t

he re

visi

on

and

form

ulat

ion

of

regu

latio

n co

ncer

ning

fo

rest

tenu

re c

onfli

ct

reso

lutio

n

Polic

y Pa

per S

trat

egi P

erce

pata

n Pe

luas

an A

kses

Ke

lola

Mas

yara

kat a

tas

Kaw

asan

Hut

an N

egar

aPe

rmen

LH

K N

o. 3

2/20

14 te

ntan

g H

utan

Hak

;D

raft

Kep

res

Satg

as M

asya

raka

t Ada

t;D

raft

Inpr

es P

eta

Indi

katif

Ara

han

Perh

utan

an

Sosi

al;

Revi

si P

P N

o. 6

/200

7 jo

PP

3/20

08;

Revi

si P

P N

o. 4

4/20

07;

Revi

si p

erat

uran

ber

kaita

n de

ngan

PH

BM

(HKm

, HD

, dan

HTR

) ser

ta r

evis

i pol

a ke

mitr

aan;

Revi

si P

erm

enhu

t No.

85/

2014

tent

ang

kem

itraa

n di

kaw

asan

Kon

serv

asi;

Dra

ft P

olic

y Pa

per

Impl

emen

tasi

UU

No.

23

/201

5 ba

gi K

emen

tria

n LH

K;D

raft

Per

atur

an D

irje

n PH

PL te

ntan

g St

anda

rd,

Nor

ma,

Pro

sedu

r, da

n Kr

iteri

a (S

NPK

) im

plem

enta

si k

erja

sam

a pe

man

faat

an h

utan

di

KPH

P;D

raft

per

atur

an D

irje

n PH

PL te

ntan

g Ja

sa

Ling

kung

an/H

HBK

dan

res

tora

si E

kosi

stem

;D

raft

SK

Men

teri

LH

K te

ntan

g M

edia

tor

untu

k Pe

nyel

esai

an K

onfli

k LH

K;D

raft

Per

men

tent

ang

Peny

eles

aian

Kon

flik

Ling

kung

an H

idup

dan

Keh

utan

an;

6

No

Indi

kato

r Ke

giat

an

Targ

etAp

ril 2

014

s.d.

M

aret

201

5(ta

hun

ke-1

)

Capa

ian

s.d.

Mar

et 2

105

Targ

et A

pril

2015

s.

d. M

aret

201

6(ta

hun

ke-2

)Ca

paia

n s.

d. S

epte

mbe

r 20

15Re

ncan

a (ta

hun

ke-3

)

12

34

56

7Su

rat K

eput

usan

Men

LHK

No.

238

2/M

enhu

t-VI

/BR

PUK/

2015

tent

ang

Peta

Ara

han

pem

anfa

atan

H

utan

Pro

duks

i unt

uk u

saha

Pem

anfa

atan

H

utan

;D

raft

Per

men

LHK

tent

ang

Kerj

asam

a Pe

man

faat

an H

utan

di W

ilaya

h KP

HP;

Dra

ft P

erm

enLH

K te

ntan

g Pe

ran

Mas

yara

kat

dan

Dun

ia U

saha

dal

am P

erlin

dung

an d

an

Peng

elol

aan

Ling

kung

an H

idup

dan

Keh

utan

an

33.

3. C

omm

unity

gr

oups

are

fa

cilit

ated

to

deve

lop

CBFM

to

obta

in li

cens

e or

pa

rtne

rshi

p

110.

000

ha h

ave

been

allo

cate

d fo

r CBF

M (c

lean

&

clea

r) to

be

appl

ied

for o

btai

ning

CB

FM li

cens

e or

pa

rtne

rshi

p

4 KP

H (B

enak

at, A

lor,

Banj

ar,

Poig

ar) d

alam

RPH

JP te

lah

men

galo

kasi

kan

wila

yah

untu

k di

ke

lola

mas

yara

kat m

elal

ui s

kem

a CB

FM

Com

mun

ity g

roup

s in

15

FM

Us

and

58 D

esa/

Nag

ari a

re fa

cilit

ated

to

deve

lop

CBFM

to o

btai

n lic

ense

or p

artn

ersh

ip

KPH

Alo

r Pa

ntar

: Des

a La

wah

ing

dan

Des

a Ad

ang

Buom

KPH

Ben

akat

: Des

a Su

kaka

rya

KPH

Ban

jar:

Des

a Pa

kutik

KPH

Poi

gar:

Des

a To

yopo

n6

Des

a di

3 K

abup

aten

(Muk

o-M

uko,

Ben

gkul

u Se

lata

n da

n Ka

ur)

The

issu

ance

of C

BFM

lic

ense

or p

artn

ersh

ip

sche

me

is fa

cilit

ated

in 1

5 FM

Us

and

58 D

esa/

Nag

ari

Seda

ng b

erpr

oses

unt

uk p

enga

juan

Pen

cada

n-ga

n Ar

eal K

erja

(PAK

), di

10

FMU

: Ben

akat

, Alo

r, Po

igar

, Ban

jar,

Keri

nci,

Saro

lang

un, M

uko-

Muk

o,

Soro

ng, S

oron

g Se

lata

n da

n Ya

pen

***R

enca

na 5

KP

H :

1. K

PH

Dam

pela

s Ti

nom

bo

(Sul

teng

),2.

KPH

Dol

ago

Tang

gunu

ng

(Sul

teng

), 3.

KP

H R

ajab

asa

(Lam

pung

Se

lata

n), 4

. KPH

Ba

tula

nteh

(S

umba

wa)

,5.

KPH

Min

as

Tahu

ra (R

iau)

7

No

Indi

kato

r Ke

giat

an

Targ

etAp

ril 2

014

s.d.

M

aret

201

5(ta

hun

ke-1

)

Capa

ian

s.d.

Mar

et 2

105

Targ

et A

pril

2015

s.

d. M

aret

201

6(ta

hun

ke-2

)Ca

paia

n s.

d. S

epte

mbe

r 20

15Re

ncan

a (ta

hun

ke-3

)

12

34

56

74

3.4.

Com

mun

ity

grou

ps a

re

faci

litat

ed to

ob

tain

allo

cate

d ar

eas

for a

ll fo

rms

of C

BFM

230.

000

ha h

ave

been

allo

cate

d fo

r CB

FM (H

TR, H

D,

HKM

)

Terj

adi P

erub

ahan

indi

cato

r da

lam

Lo

g Fr

ame

Impr

ovin

g ca

paci

ty

skill

s of

com

mun

ity

grou

ps in

rela

tion

to

area

allo

catio

n fo

r CB

FM in

15

FMU

s an

d 58

Des

a/N

agar

i thr

ough

m

ento

ring

and

tech

nica

l as

sist

ance

in th

e fie

ld

Pela

tihan

Pem

etaa

n Pa

rtis

ipat

if di

4 K

PH

(Ben

akat

, Ban

jar,

Alor

dan

Poi

gar)

Pela

tihan

Res

olus

i Kon

flik

di 4

KPH

(Ben

akat

, Al

or, B

anja

r da

n Po

igar

)Pe

latih

an P

eman

enan

HH

BK (

Mad

u) d

an

Prod

uksi

Les

tari

di K

PH B

enak

atIn

-hou

se T

rain

ing

deng

an m

ater

i : K

ebija

kan

KPH

dan

CBF

M, m

etod

olog

i RaT

A &

AG

ATA,

Te

knik

ber

kom

unik

asi,

bagi

sta

f KPH

di 4

KPH

(B

enak

at, A

lor,

Banj

ar d

an P

oiga

r)TO

T en

terp

rene

rshi

p di

KPH

Alo

r Pa

ntar

(P

oiga

r, Ba

njar

dan

Ben

akat

dal

am p

rose

s)Co

achi

ng c

linic

men

gena

i pen

gelo

laan

ad

min

istr

asi d

an p

rogr

am b

agi s

taf K

PH d

i KPH

Po

igar

(Alo

r, Ba

njar

dan

Ben

akat

dal

am p

rose

s)

Proc

ess

of a

rea

allo

catio

n fo

r CBF

M in

15

FM

Us

and

58 D

esa/

Nag

ari i

s fa

cilit

ated

Pem

etaa

n Pa

rtis

ipat

if ba

gi a

real

kel

ola

mas

yara

kat d

i 3 K

PH (B

enak

at, A

lor

dan

Banj

ar).

KPH

Poi

gar

dala

m p

rose

s.

Peng

ajua

n 15

pro

posa

l kel

ompo

k H

Km d

i 15

Des

a di

KPH

Alo

r Pa

ntar

kep

ada

KLH

K, s

elua

s 13

.000

Ha.

58

Des

a/Pa

ntai

di S

umat

era

Bara

t (s

edan

g be

rpro

ses)

5Su

ppor

ting

Peng

emba

ngan

D

atab

ase

dan

Sist

em

Info

rmas

i

Peng

emba

ngan

Dat

abas

e da

n Si

stem

Info

rmas

i da

lam

ran

gka

Cent

er o

f Exc

elle

nt K

PH, s

edan

g di

laku

kan

untu

k 4

KPH

(Ben

akat

, Ban

jar,

Alor

Pa

ntar

dan

Poi

gar)

Peng

emba

ngan

sis

tem

mon

itori

ng p

rose

s CB

FM (d

i dal

am d

an lu

ar K

PH)

Onl

ine

Cour

seAs

sesm

ent k

ebut

uhan

KPH

dan

sta

f ter

kait

peni

ngka

tan

kapa

sita

s st

af K

PH d

an

peng

emba

ngan

KPH

(adm

inis

tras

i dan

m

anaj

emen

pro

gram

)

Kebu

tuha

n pe

nunj

ang

oper

asio

nal K

PHD

esig

n Se

raga

m (J

aket

, Kao

s, B

aju

lapa

ngan

, To

pi),

Logo

, ID

Car

d da

n ka

rtu

nam

a, T

empl

ate

Mat

eri P

rese

ntas

i, P

rose

s pe

mbu

atan

Film

, As

sesm

ent P

enge

mba

ngan

Pro

duk

HH

BK

(pot

ensi

, pel

uang

pas

ar, k

emas

an p

rodu

k)

8