laporan akuntabilitas kinerja tahun 2014 - bpkp.go.id1).pdf · model pengukuran ini membagi enam...

NOMOR : LAP- 108/IP3/2015

TANGGAL : 29 JANUARI 2015

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2014

P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n

L a k i p T a h u n 2 0 1 4 : K a t a P e n g a n t a r i

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk

akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi/

satuan kerja pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan

dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LAKIP tahun 2014 merupakan LAKIP tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis

(Renstra) BPKP dan Renstra Pusinfowas (2010‐2014). Penyusunan LAKIP juga

dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Tujuan lainnya adalah sebagai

salah satu bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan

kinerja.

Dalam pelaksanaan periode Renstra 2010‐2014 dimana unit Pusinfowas melaksanakan

misi ke‐4 BPKP, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Pusinfowas, pada tahun

2014 sesuai Lampiran Peraturan Kepala Pusinfowas Nomor PER‐176/IP/3/2014 tanggal

1 September 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Pusat Informasi

Pengawasan Nomo KEP‐460/IP/3/2012 tentang Rencana Strategis Pusat Informasi

Pengawasan Tahun 2010‐2014, Pusinfowas telah menyesuaikan pernyataan misinya

menjadi “Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal

bagi Presiden/ Pemerintah”. Berdasarkan penyesuaian pernyataan misi tersebut, juga

berakibat penyesuaian Sasaran Strategis Pusinfowas menjadi “Terselenggaranya Satu

Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan”. Dalam kaitan dengan

Renstra BPKP 2010‐2014, unit Pusinfowas sebagai bagian dari BPKP melaksanakan misi

ke‐4, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Pusinfowas. Sesuai Lampiran

Kuputusan Kepala Pusinfowas Nomor PER‐176/IP/3/2014 tanggal 1 September 2014

tentang Suplemen Renstra Pusinfowas Tahun 2010‐2014, unit Pusinfowas

melaksanakan misi ke‐4 telah menyesuaikan pernyataan misinya menjadi

“Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi

Presiden/ Pemerintah”.


L a k i p T a h u n 2 0 1 4 : K a t a P e n g a n t a r ii

Berdasarkan penyesuaian pernyataan misi tersebut, juga berakibat penyesuaian

Sasaran Strategis Pusinfowas menjadi “Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan

Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan”. Pusinfowas sebagai unit pendukung di

bidang sistem informasi berkewajiban menyelenggarakan sistem dukungan, melalui

pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang berkelanjutan

dan menjadi sarana pengambilan keputusan pimpinan, yang dalam hal ini adalah

keputusan terkait dengan peran BPKP sebagai internal auditor yang melaksanakan

peran pemberi assurance dan counsulting bagi pengambilan keputusan oleh Presiden

dan Pimpinan Pemerintahan Lainnya. Melalui pengelolaan informasi yang relevan dan

dapat diandalkan untuk dapat dikomunikasikan kepada presiden dan pimpinan

pemerintahan lainnya, pada akhirnya Pusinfowas diharapkan mampu mendukung

BPKP untuk dapat meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan kapasitas

penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan SPIP yang menjadi bagian dari sistem

akuntabilitas Presiden.

Salah satu fondasi utama penerapan manejemen kinerja adalah pengukran kinerja

dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan dan akuntabilitas dengan melakukan

klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai. Penyusunan LAKIP

2014 telah didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja di lingkungan BPKP

melalui penggunaan Sistem Informasi Manjemen (SIM) Monitoring dan Evaluasi

Rencana Kegiatan Tahunan (Monev RKT) dan untuk pengelolaan data keuangan di

dukung melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Penyusunan LAKIP ini pada dasarnya adalah membandingkan antara realisasi kinerja

dengan dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN). Pencapaian kinerja Output Pusinfowas

untuk tahun 2014 secara keseluruhan berhasil mencapai sasaran yang telah

ditargetkan. Untuk capaian kinerja Outcome. Atas capaian kinerja atau realisasi untuk

Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2014 pada LAKIP ini telah diperbandingkan

dengan capaian tahun 2013, untuk diperoleh hasil evaluasi yang dapat menggambarkan

adanya berbagai kelemahan/ kekurangan, serta menetapkan strategi untuk perbaikan

dimasa mendatang


L a k i p T a h u n 2 0 1 4 : K a t a P e n g a n t a r iii

Dengan transparansi dalam penyusunannya sumbang saran atau umpan balik sangat

diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif

dan efisien, baik sejak aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan

maupun koordinasi pelaksanaan. Dengan semangat untuk berakuntabilitas dan

komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Pusinfowas akan terus berupaya

membangun kultur organisasi yang lebih baik.

Jakarta, 29 Januari 2015

Kepala Pusat

Amdi Veri Darma NIP 19631028 198302 1 001


L a k i p T a h u n 2 0 1 4 : D a f t a r I s I iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. I

DAFTAR ISI ....................................................................................................... IV

EXECUTIVE SUMMARY ...................................................................................... V

BAB I: PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 1.1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi ............................................................ 1

1.2. Aspek Strategis Organisasi .................................................................................. 1

1.3. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ............................................................ 2

1.4. Struktur Organisasi ............................................................................................... 3

1.5. Sumber Daya ......................................................................................................... 4 1.5.1 Sumber Daya Manusia ................................................................................... 4 1.5.2 Sarana dan Prasarana ................................................................................... 5 1.5.3 Keuangan ...................................................................................................... 6

1.6. Sistematika Penyajian ........................................................................................... 7

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...................................... 9 2.1. Rencana Strategis 2010-2014 ............................................................................... 9

2.1.1 Pernyataan Visi ............................................................................................. 9 2.1.2 Pernyataan Misi ............................................................................................ 9 2.1.3 Tujuan Strategis .......................................................................................... 10 2.1.4 Sasaran Strategis ........................................................................................ 10 2.1.5 Indikator Kinerja Utama ............................................................................... 11 2.1.6 Program dan Kegiatan ................................................................................. 13

2.2. Perjanjian Kinerja ................................................................................................ 13

2.3. Rencana Kinerja Program ................................................................................... 14

2.4. Rencana Kinerja Kegiatan .................................................................................. 14

BAB III : CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ...................................................... 17 3.1 Capaian Kinerja .................................................................................................... 17

3.2 Analisis Capaian Kinerja ..................................................................................... 18 3.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

BPKP .......................................................................................................... 18

3.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP .......... 42

BAB IV : PENUTUP .......................................................................................... 43


L a k i p T a h u n 2 0 1 4 : E x e c u t i v e S u m m a r y v

EXECUTIVE SUMMARY

Sebagai unit dukungan, visi yang ditetapkan Pusinfowas telah diselaraskan dengan

Visi BPKP, yaitu: Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk

Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas. Dalam mendukung

tercapainya visi tersebut, Pusinfowas memposisikan diri menjadi “Center of

Knowledges”, sehingga dapat mengakselerasi terwujudnya Akuntabilitas Keuangan

Negara.

Sesuai Lampiran Peraturan Kepala Pusinfowas Nomor PER‐176/IP/3/2014 tanggal 1

September 2014 tentang Suplemen Renstra Pusinfowas Tahun 2010‐2014,

Pusinfowas telah menyesuaikan indikator kinerja program. Penyesuian tersebut

dilakukan karena terdapat perubahan kondisi naiknya tingkat kematangan sistem

informasi BPKP dari yang diperkirakan pada periode awal renstra dan pertimbangan

pelaporan kepada presiden telah diubah menjadi Sistem Informasi Manajemen

Akuntabilitas (SIMA) 4. Dengan perubahan tersebut Pusinfowas diharapkan mampu

mendukung BPKP untuk dapat meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan

kapasitas penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan SPIP yang bermanfaat bagi

Presiden dan menjadi bagian dari sistem akuntabilitas Presiden.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Pusinfowas tersebut, Indikator Kinerja

Utama (IKU) Tahun 2010‐2014 sebagai berikut :

a) Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan

keputusan internal (manajemen BPKP)

IKU ini diukur berdasarkan tingkat kematangan sistem informasi, dengan

menggunakan model Extended Enterprise Architecture Maturity Model (E2AMM)

yang dikembangkan oleh Institute For Enterprise Architecture Development

(IFEAD). Model pengukuran ini membagi enam tingkat kematangan sistem

informasi dengan target tingkat kematangan tahun 2014 sebesar 80%

b) Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)/ Sistem

Informasi Manajemen Akuntabilitas


L a k i p T a h u n 2 0 1 4 : E x e c u t i v e S u m m a r y vi

BPKP diharapkan dapat meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan

kapasitas penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan SPIP yang bermanfaat

bagi Presiden dan menjadi bagian dari sistem akuntabilitas presiden. Atas

dasar itu BPKP mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas

(SIMA 4.0) dengan target tingkat kematangan sebesar 80%.

Implementasi Renstra dalam mencapai visi dan misi dijabarkan dan dituangkan

dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. Penetapan Kinerja ini merupakan

bentuk kinerja tahunan yang memuat Indikator Kinerja Utama (Outcome)/IKU dan

targetnya. IKU ini diimplementasikan dalam program dan kegiatan. Program dan

kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Output.

Program dan Kegiatan yang ditetapkan untuk Renstra Tahun 2010‐2014 sesuai terdiri

dari dua program, yaitu sebagai berikut:

a) Program utama: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya ‐ BPKP

b) Program dukungan: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Negara – BPKP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Informasi Pengawasan BPKP

berlandaskan pada informasi pelaksanaan kinerja periode 1 Januari sampai dengan

31 Desember 2014.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas pencapaian target kinerja

outcome atas dua Indikator Program Dukungan Manajemen, berupa:

a) Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan

internal (manajemen BPKP) dengan target sebesar 80% dapat dicapai 76,3%

(95,37%).

Tingkat capaian outcome tersebut di bawah target tahun 2014 karena adanya

tingkat kematangan sistem informsi yang telah dikembangkan tidak banyak

berubah.

Tingkat kematangan sistem berada pada tingkat define menuju managed.


L a k i p T a h u n 2 0 1 4 : E x e c u t i v e S u m m a r y vii

b) Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)/ Sistem

Informasi Manajemen Akuntabilitas dengan target 80%, dapat dicapai 79,3%

(99,12%).

Tidak banyak perubahan tingkat kematangan sistem informasi untuk mencapai

indikator ini. Tahun 2014, untuk indikator ini hanya bisa menghasilkan dokumen

kebutuhan beserta RAB SIMA.

Pengembangan sistem informasi BPKP dari tahun 2010 – 2014 masih terfokus pada

otomatisasi kantor sehingga belum dapat dihasilkan informasi yang terintegrasi dan

sesuai dengan kebutuhan Peraturan Kepala BPKP No. PER‐1511/K/IP/2011.

Masih banyak informasi/data yang dibutuhkan baik data/informasi core business

maupun supporting belum dapat disediakan, data/informasi yang belum

terintegrasi dan masih dikelola atau disimpan di masing‐masing unit kerja

merupakan indikator tingkat kematangan informasi BPKP yang masih rendah.


L a k i p T a h u n 2 0 1 4 - B a b I : P e n d a h u l u a n 1

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Pusinfowas merupakan unit setingkat eselon II BPKP yang dibentuk berdasarkan

keputusan Kepala BPKP Nomor KEP‐06.00.00‐080/K/2001 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pusinfowas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta

pengembangan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusinfowas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi serta

pengembangan sistem informasi;

2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta administrasi basis

data;

3. Penyiapan kompilasi analisis hasil pengawasan;

4. Pengembangan sistem informasi dan pembinaan terhadap pengguna; dan

5. Pelaksanaan urusan tata usaha.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Pusinfowas merupakan satuan kerja mandiri yang berada di bawah Kepala BPKP.

BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan

keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐

undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan

pembangunan;

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan

pembangunan;



3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;

4. Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan

keuangan dan pembangunan;

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut secara lebih efisien dan

efektif, BPKP memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Dengan demikian

Pusinfowas, sebagai unit kerja BPKP yang bertugas untuk memberikan dukungan

tersebut, mempunyai peranan yang strategis.

1.3. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusinfowas adalah kegiatan yang merupakan

program generik, yaitu program yang dilaksanakan bersifat pelayanan internal

untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan

(pelayanan internal). Dalam Renstra Pusinfowas 2010‐2014 program yang dijalankan

adalah berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya‐BPKP;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara‐BPKP.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusinfowas dalam rangka mendukung pencapaian

program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang berada pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya‐BPKP

a. Pengelolaan Data danInformasi BPKP

b. PengembanganSistemInformasiBPKP

c. Pelaksanaanurusantatausaha

2. Kegiatan yang berada pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Negara‐BPKP adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengawasan.



1.4. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Pusinfowas mempunyai

struktur organisasi yang terdiri dari dua bidang, lima subbidang, satu subbagian

tatausaha, dan jabatan fungsional sebagaimana tergambar dalam struktur

organisasi pada gambar 1.1.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural Pusinfowas



Masing‐masing Bidang dan Sub Bidang/Sub Bagian dan Kelompok Jabatan

Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi,

pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, penyiapan

kompilasi analisis hasil pengawasan, serta penyelenggaraan administrasi basis

data.

2. Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rencana dan program serta pengembangan sistem aplikasi, teknologi

informasi, dan pemberian dukungan kepada pengguna.

3. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing‐masing berdasarkan peraturan perundang‐

undangan yang berlaku.

1.5. Sumber Daya

1.5.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Pusinfowas untuk melaksanakan

tugas dan fungsi per 31 Desember 2014 berdasarkan jabatan sebanyak 60

orang sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1. Jumlah SDM Pusinfowas menurut Tugas dan Fungsi

Sedangkan jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat terlihat pada

tabel berikut:

No Uraian Jumlah

1 Struktural 9 org

2 Fungsional Auditor 19 org

3 Fungsional Prakom 17 org

4 Fungsional Arsiparis 1 org

5 Fungsional Umum 14 org

Jumlah 60 org



Tabel 1.2. Jumlah SDM Pusinfowas menurut Jenjang Pendidikan

Selanjutnya jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah:

Tabel 1.3.Jumlah SDM Pusinfowas menurut Golongan

No Uraian Jumlah

1 Golongan IV 11 org

2 Golongan III 40 org

3 Golongan II 9 org

4 Golongan I -

Jumlah 60 org

Pada tahun 2014, terdapat beberapa kali mutasi dan promosi yang melibatkan

baik pejabat struktural maupun pegawai Pusinfowas. Pada tahun 2014 terjadi

mutasi pejabat struktural yaitu Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi

dan kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi serta dua pejabat

Fungsional Auditor (PFA) Pengendali Teknis.

1.5.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Pusinfowas didukung dengan sarana dan

prasarana yang meliputi: pengadaan inventaris dan peralatan perkantoran

lainnya serta pemeliharaan kendaraan dinas. Per 31 Desember 2014 Pusinfowas

memiliki total Aset sebesar Rp8.559.713.653,00 yang terdiri dari aset lancar

sebesar Rp74.198.910,00, aset tetap sebesar Rp865.891.062,00, dan aset

lainnya sebesar Rp7.619.623.681,00. Jika dibandingkan dengan Neraca per 31

Desember 2013 sebesar Rp9.783.161.606,00 terdapat penurunan sebesar

Rp1.313.981.459,00. Hal tersebut disebabkan adanya transfer keluar dan

No Uraian Jumlah

1 Strata 3 1 org 2 Strata 2 5 org 3 Strata 1/D IV 28 org 4 Diploma III 19 org 5 SLTA 7 org

Jumlah 60 org



terdapat beberapa aset yang mulai dihitung penyusutannya di tahun 2014. Atas

penurunan aset tersebut tidak berhubungan dengan tingkat pencapaian kinerja

di tahun 2014.

Pada tahun 2014, dalam rangka mendukung sarana dan prasarana Teknologi

Informasi BPKP, Pusinfowas melaksanakan Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Negara‐BPKP melalui Pengadaan Alat Pengolah Data.

Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara‐

BPKP tahun 2014 adalah sebesar Rp 73.000.000,00 yang seluruhnya ditujukan

untuk keperluan internal Pusinfowas. Dari total anggaran untuk program ini

sebesar Rp 73.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 71.923.500,00 atau

98.53%.

1.5.3 Keuangan

Dana yang ditetapkan dalam DIPA TA 2014 awal (sebelum revisi) untuk

mendukung tugas dan fungsi Pusinfowas adalah sebesar Rp26.698.855.000,00.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kali revisi, baik revisi DIPA untuk

penghematan/ pemotongan anggaran maupun revisi POK/pergeseran antar

kegiatan/sub kegiatan/Mata Anggaran Keluaran (MAK). Alokasi dana sesuai

revisi terakhir DIPA Pusinfowas TA 2014 menjadi sejumlah

Rp25.020.463.000,00. Dibandingkan tahun 2013 terdapat kenaikan alokasi

anggaran sebesar Rp8.714.515.000,00. Bagian terbesar kenaikan alokasi

anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembayaran Tunjangan Kinerja

sebesar Rp3.431.515.000 dan sisanya diperuntukkan bagi kegiatan SIMA

Development.

Tabel 1.4. Anggaran Pusinfowas Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja Anggaran

Tahun 2014 Realisasi

Tahun 2014 Prosentase Penyerapan

Belanja Pegawai 7.242.780.000 7.054.621.639 97,40

Belanja Barang 17.705.759.000 9.680.568.370 54,67

Belanja Modal 71.924.000 71.923.500 100

Jumlah 25.020.463.000 16.807.113.509 67,17



Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014, Pusinfowas telah merealisasikan

anggaran sebesar Rp 16.807.113.509,00 atau hanya mencapai 67,17% dari total

anggaran setelah revisi terakhir.

Terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 8.213.349.491,00.

Rendahnya realisasi anggaran (sebesar 67,17%), utamanya disebabkan adanya

2 kegiatan (pelatihan dan belanja modal) pada anggaran SIMA Development –

PHLN STAR Project ADB 2927‐INO tidak dapat dilaksanakan disebabkan

pengadaan barang dan jasa yang harus diulang dan pengadaan ulang tersebut

akan dilakukan tahun 2015. Dari alokasi anggaran SIMA tahun 2014 sebesar Rp

9.700.000.000,00 yang tidak terserap sebesar Rp 7.678.382.000,00 atau hanya

terserap sebesar 20,84% saja. Atas kedua kegiatan yang belum terlaksana pada

tahun 2014 direncanakan akan diajukan luncurannya untuk menambah alokasi

anggaran pada tahun 2015.

Sisa Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 8.213.349.491,00 tersebut tidak

terlalu mempengaruhi capaian kinerja tahun 2014. Anggaran tidak terserap

tersebut akan dialihkan outputnya tahun 2015. Output yang tidak bisa dicapai

adalah satu sistem SIMA yang karena proses pengadaan yang harus dilakukan

ulang maka untuk output hanya bisa dicapai satu dokumen enterprise

architecture BPKP dan Software Requirment Specification (SRS) beserta

rencana anggaran biaya untuk sistem SIMA 4.0.

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pusat

Informasi Pengawasan selama Tahun 2014 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja

dimasa mendatang. Capaian kinerja Tahun 2014 tersebut diperbandingkan dengan

Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Pusat Informasi Pengawasan Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara



Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menggantikan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Nomor 29

Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mengenai tugas, fungsi dan

wewenang, aspek strategis, kegiatan dan layanan serta Struktur Organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja meliputi Rencana Strategis 2010‐2014,

Rencana Kinerja Tahunan 2014, Penetapan Kinerja Tahun 2014;

Bab III Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2014 menjelaskan pengukuran kinerja dan

analisis capaian kinerja.

Bab IV Penutup, meliputi, kesimpulan menyeluruh dan menguraikan saran‐saran

atau rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja Pusinfowas di masa

mendatang;

Lampiran meliputi Capaian IKU Tahun 2014; Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2014

dengan Tahun 2013 dan Target Tahun 2014; rincian/daftar tentang masing‐masing

IKU yang perlu penjelasan; Capaian Kinerja Output BPKP Tahun 2014; Perbandingan

Realisasi Output Tahun 2014 dengan Tahun 2013 dan Target Tahun 2014;


L a k i p T a h u n 2 0 1 4 - B a b I I : P e r e n c a n a a n d a n P e r j a n j i a n K i n e r j a

9

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2010-2014

Rencana strategis Pusinfowas Tahun 2010‐2014 di rumuskan dalam suatu dokumen

rencana yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sasaran atau proses

untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan. Renstra

tersebut telah berpedoman pada Renstra BPKP 2010‐2014. Hal tersebut dapat

dijabarkan sebagai berikut :

2.1.1 Pernyataan Visi

Sebagai unit dukungan, visi yang ditetapkan Pusinfowas telah diselaraskan

dengan Visi BPKP, yaitu :

Dalam mendukung tercapainya visi tersebut, Pusinfowas memposisikan diri

menjadi “Center of Knowledges”, sehingga dapat mengakselerasi terwujudnya

Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas.

2.1.2 Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi Pusinfowas 2010‐2014 tersebut, maka misi Pusinfowas

adalah:

Misi tersebut merupakan pengejawantahan dari misi ke‐4 BPKP namun telah

disesuaikan dengan tugas dan fungsi Pusinfowas.

Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk

Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas

Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang

Andal bagi Presiden /Pemerintah



10

Pusinfowas mendukung peran BPKP sebagai penyedia informasi hasil

pengawasan akuntabilitas keuangan negara, yang hasilnya dapat menjadi

masukan bagi presiden/pemerintah dalam mengambil keputusan untuk

memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan

keuangan negara. Untuk itu Pusinfowas mengembangkan sistem informasi di

BPKP guna mendukung pelaksanaan tugas manajemen dengan cara

mengoptimalkan teknologi informasi.

2.1.3 Tujuan Strategis

Tujuan merupakan operasionalisasi dan implementasi dari misi, yaitu

merumuskan hasil yang akan dicapai dalam jangka satu sampai lima tahun.

Berdasarkan misi diatas, tujuan strategis yang telah dicanangkan olehPusinfowas adalah

Tujuan strategis tersebut menempatkan Pusinfowas dalam peranan penting

dalam mendukung tugas BPKP sebagai Quality Assurance dan Consultant bagi

Presiden dan pimpinan pemerintahan dalam pengambilan keputusan.Sistem

dukungan yang diselenggarakan harus dapat menjamin bahwa informasi yang

dikelola relevan dan dapat diandalkan melalui pengendalian intern yang

memadai, pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi

yang baik dan berkelanjutan.

2.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan

secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan

dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima)

periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan

dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan).

Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan

bagi Pimpinan



11

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus

padapenyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya organisasi dalam

kegiatan atau operasional organisasi tiap‐tiap tahun dalam kurun waktu 5

(lima) tahun.Sasaran strategis yang ditetapkan oleh Pusinfowas adalah :

Sasaran strategis Pusinfowas tersebut merupakan bagian integral dalam

proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk

mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Pusinfowas serta lebih

menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya

menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan

Pusinfowas. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian

tujuan strategisyang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telahdicapai

diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai

2.1.5 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan

program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator tersebut

digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan

kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusinfowas dapat dilihat pada tabel 2.1:

Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan

bagi Pimpinan



12

Tabel 2.1. Sasaran dan IKU

Sasaran IKU Tahun (%)

2010 2011 2012 2013 2014

Terselenggaranya

Satu Sistem

Dukungan

Pengambilan

Keputusan bagi

Pimpinan

1.1 Terimplementasinya

sistem informasi untuk

mendukung pengambilan

keputusan internal

(manajemen BPKP)

46 54 61 66 80

1.2 Terimplementasinya

sistem kendali

Akuntabilitas Presiden

(PASs)/ Sistem Informasi

Manajemen Akuntabilitas

Akuntabiltas (SIMA)

49 72 90 100 80

Uraian lebih lanjut atas sasaran strategis tersebut sebagaimana dalam

Lampiran Keputusan Kapusinfowas Nomor KEP‐088/IP/3/2014 tentang

Suplemen Renstra Pusinfowas Tahun 2010‐2014 sebagai berikut:

a) Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan

keputusan internal (manajemen BPKP)

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat kematangan sistem informasi

yang dikembangkan oleh BPKP untuk menghasilkan/menyediakan

informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja di lingkungan BPKP. IKU ini

diukur berdasarkan tingkat kematangan system informasi, dengan

menggunakan model Extended Enterprise Architecture Maturity Model

(E2AMM) yang dikembangkan oleh Institute For Enterprise Architecture

Development (IFEAD). Dalam tahun 2014, tingkat kematangan sistem

informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen

BPKP) ditargetkan naik dari 70% menjadi 80% dengan pertimbangan

meningkatnya tingkat kematangan sistem informasi BPKP dari yang

diperkirakan di awal Renstra.

b) Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)/

Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas



13

BPKP diharapkan dapat meningkatkan kualitas dukungan manajemen

dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan SPIP yang

bermanfaat bagi Presiden dan menjadi bagian dari sistem akuntabilitas

Presiden. IKU ini diukur dari tingkat kematangan PASS dengan metode

yang sama seperti pada butir a). Dalam tahun 2014, tingkat

kematangan sistem ini diturunkan targetnya dari 100% menjadi 80%,

dengan pertimbangan pelaporan kepada Presiden telah diubah menjadi

Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) 4.0 yang meliputi

akuntabilitas pelaporan keuangan, akuntabiilitas kebendaharaan umum

negara dan pengelolaan aset, akuntabilitas perwujudan iklim bagi

kepemerintahan yang baik dan bersih, dan akuntabilitas program lintas

sektoral.

2.1.6 Program dan Kegiatan

Implementasi Renstra dalam mencapai visi dan misi dijabarkan dan dituangkan

dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. Penetapan Kinerja ini

merupakan bentuk kinerja tahunan yang memuat Indikator Kinerja Utama

(Outcome)/IKU dan targetnya. IKU ini diimplementasikan dalam program dan

kegiatan. Program dan kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Output.

Program dan Kegiatan yang ditetapkan untuk Renstra Tahun 2010‐2014 sesuai

terdiri dari dua program, yaitu sebagai berikut:

a) Program utama: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya ‐ BPKP

b) Program dukungan: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Negara – BPKP

2.2. Perjanjian Kinerja

Target kinerja Pusinfowas BPKP tahun 2014 dituangkan dalam suatu penetapan

kinerja. Target kinerja pada tingkat program merupakan kuantifikasi indikator yang

telah diidentifikasi untuk mengukur kinerja atas outcome yang diperoleh atas



14

pelaksanaan suatu program. Target kinerja pada tingkat kegiatan merupakan

kuantifikasi indikator yang telah diidentifikasi untuk mengukur kinerja atas output

yang diperoleh atas pelaksanaan suatu kegiatan.

Penetapan Kinerja Pusinfowas untuk tahun 2014 sesuai terdiri dari dua program,

yaitu sebagai berikut:

a. Program utama: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya ‐ BPKP

b. Program dukungan: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Negara – BPKP

2.3. Rencana Kinerja Program

Target indikator kinerja program utama yang harus dicapai oleh Pusinfowas dalam

tahun 2014 tercantum pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Target Indikator Kinerja Outcome Utama Tahun 2014

Program

Indikator Kinerja Outcome

Uraian Target

Satuan Volume

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP

Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)

% 80

Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)

% 80

2.4. Rencana Kinerja Kegiatan

Rencana Kinerja 2014 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh

Pusinfowas selama tahun 2013. Sasaran stratejik kinerja Pusinfowas tahun 2014

dituangkan dalam indikator dan target kinerja sampai dengan tingkat

outcome/output.



15

Target tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2014

untuk indikator kinerja yang melekat pada tingkat program dan kegiatan.

Target indikator kinerja program dan kegiatan dijabarkan secara tahunan untuk

pencapaian tujuan stratejik dan selanjutnya akan dijadikan ukuran dalam menilai

keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian misi dan visi.

Target input dan output satu program utama dan satu program pendukung untuk

tahun anggaran 2014 diikhtisarkan pada tabel 2.3.:

Tabel 2.3. Target Input dan Output Pusinfowas Tahun 2014

No P r o g r a m Output

Indikator Kinerja Vol Satuan

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP

Jumlah Pedoman yang dihasilkan 2 Pedoman

Jumlah Sistem Internal yang Dibangun 3 Sistem

Jumlah Sistem yang Mendukung (Penyusunan Laporan)

270 Laporan

Jumlah Sistem yang Dipelihara 4 Laporan

Jumlah Rancangan (Framework) yang di-sempurnakan - eksternal

1 Dokumen

Jumlah Sistem Eksternal yang Dibangun 1 Sistem

Jumlah Sistem yang Diimplementasikan 2 Laporan

2. Program Peningkatan Sarana dan Pra-sarana Aparatur Negara – BPKP

Jumlah Sarana dan Pra-sarana 1 paket

Anggaran Rp 25.020.463.000

SDM 12.274 OH

Tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2014 adalah 67,26% atau sebesar

Rp16.829.140.067,00 dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel 2.4.



16

Tabel 2.4. Realisasi Input dan Output PusinfowasTahun 2013

No P r o g r a m

Output

Indikator Kinerja Realisasi

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP

Jumlah Pedoman yang dihasilkan 2 Pedoman

Jumlah Sistem Internal yang Dibangun

6 Sistem

Jumlah Sistem yang Mendukung (Penyusunan Laporan)

270 Laporan

Jumlah Sistem yang Dipelihara 4 Laporan

Jumlah Rancangan (Framework) yang di-sempurnakan - eksternal

1 Dokumen

Jumlah Sistem Eksternal yang Dibangun 1 Dokumen

Jumlah Sistem yang Diimplementasikan 2 Laporan

2. Program Peningkatan

Sarana dan Pra-sarana

Aparatur Negara -

BPKP

Jumlah Sarana dan Pra-sarana 1 Paket

Anggaran Rp 16.807.113.509,00

SDM 16.884 OH


L a k i p T a h u n 2 0 1 4 - B a b I I I : C a p a i a n K i n e r j a O r g a n i s a s i

17

BAB III CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1 Capaian Kinerja

Sesuai dengan Renstra BPKP 2010 s.d 2014 yang kemudian diturunkan ke dalam

Renstra Pusinfowas, Pusinfowas bertanggung jawab atas pencapaian program

“Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya‐BPKP”. Selain itu,

Pusinfowas juga mendukung ketercapaian program “Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Negara BPKP” melalui pelaksanaan salah satu kegiatannya.

Indikator kinerja program dan kegiatan yang harus dicapai tahun 2012 untuk

mendukung keberhasilan program tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Realisasi Outcome dan Output per Kegiatan

No Program/Kegiatan Outcome/Output

% Target Realisasi

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP

a.Terimplementasinya sistem informasi untuk

mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)

80 % 76,30 % 95.38

1) Jumlah pedoman yang dihasilkan 2 Pedoman 2 Pedoman 100

2) Jumlah Sistem Internal yang Dibangun 3 Sistem 3 Sistem 100

3) Jumlah Sistem yang Mendukung

(Penyusunan Pelaporan) 270 Laporan 263 Laporan 97,41

4) Jumlah Sistem Yang Dipelihara 4 Laporan 4 Laporan 100 5) Jumlah Sistem yang diimplementasikan 2 Laporan 2 Laporan 100

6) Jumlah Rancangan (Framework) yang

Disempurnakan – (internal) 1 Dokumen 1 Dokumen 100

7) Tersusunnya rencana penerapan

e-Government yang konkrit dan terukur 100 % 100 % 100

b.Terimplementasinya Sistem Kendali

Akuntabilitas Presiden (PASs) 80 % 79,30 % 99,13

Jumlah Sistem Eksternal yang Dibangun 1 Sitem 1 Dokumen 30%

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Paket 1 Paket 100

3. Program Dukungan Manajemen (ke-tatausahaan)

100



18

Dari data pada tabel 3.1, secara umum Pusinfowas dapat melaksanakan semua

kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Capaian kinerja output tersebut telah

mendorong capaian kinerja program. Capaian kinerja output Pusinfowas tahun

2014 secara umum dapat dinyatakan telah mencapai kinerja 100%.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

Analisis capaian kinerja masing‐masing outcome di atas untuk Program

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPKP adalah sebagaimana

tertuang dalam uraian berikut:

Outcome

Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung

pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)

Pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Pusinfowas untuk core

business dan supporting BPKP. Pengembangan sistem dilakukan secara

bertahap untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional dan

menghasilkan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan pengambilan

keputusan pimpinan.

Pengembangan sistem informasi dilakukan sesuai prioritas kebutuhan

informasi untuk mencapai indikator kinerja program ”Terimplementasinya

sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal

(manajemen BPKP)”. Target dan capaian kinerja program tersebut dari tahun

2010 s.d. 2014 disajikan pada grafik 3.1.



19

Grafik 3.1. Perkembangan Target dan Realisasi IKU Terimplementasinya Sistem Informasi untuk Mendukung

Pengambilan Keputusan Internal (Manajemen BPKP)Periode 2010–2014

Angka capaian indikator kinerja program tersebut diperoleh dari hasil

pengukuran tingkat kematangan sistem informasi dengan menggunakan model

Extended Enterprise Architecture Maturity Model (E2AMM) yang dikembangkan

oleh Institute For Enterprise Architecture Development (IFEAD) yang membagi

enam tingkat kematangan sistem informasi. Tingkatan kematangan sistem

informasi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Tingkatan Kematangan Sistem Informasi

Tingkat Kematangan Sistem

Informasi

Nilai Kematangan

Penjelasan

No Extended Enterprise Architecture

0 Belum ada aplikasi atau sistem informasi yang dikembangkan. Proses Bisnis masih dilakukan secara manual

Initial 1 Organisasi mulai mengidentifikasi kebutuhan dan merancang pengembangan sistem informasi

Under Development 2 Aplikasi masih dalam tahap pengembangan

Defined 3 Aplikasi sudah selesai dikembangkan tapi belum digunakan karena masih perlu pengujian

Managed 4 Aplikasi sudah digunakan, tapi masih memerlukan perbaikan

Optimized 5 Aplikasi sudah digunakan dan berfungsi dengan baik

Sumber: Institute For Enterprise Architecture Developments (IFEAD)



20

Pengukuran ini digunakan karena penilaiannya yang sederhana dan dianggap

lebih komprehensif dari awal pengembangan sampai diopersionalkan.

Nilai capaian kinerja outcome dengan menerapkan metode penilaian tingkat

kematangan sistem informasi dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. Tingkat Kematangan Sistem Informasi BPKP

No Kelompok Sistem Informasi Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1 Sistem Informasi Eksekutif

(Dashboard) 0,5 1,5 2,0 2,0 2.0

2 Sistem Data Warehouse 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0

3 Aplikasi Lanjutan 3,0 4,2 4,5 4,3 4,5

4 Aplikasi Transaksi 3,2 4,0 4,3 4,6 4,74

5 Infrastruktur Teknikal 3,8 4,7 4,7 4,7 4.83

Rata-Rata Total Tingkat

Kematangan Sistem –a 2,3 3,5 3,6 3,7 3.81

Prosentase Posisi Tingkat Kematangan dibandingkan dengan tingkat kematangan tertinggi (a/5) * 100

46% 70% 72% 74,6% 76,3%

Dari Grafik 3.1 dan tabel 3.3 dapat dilihat bahwa selama periode 2010–2014,

realisasi IKU mengalami kenaikan secara konsisten. Faktor pendorong kenaikan

realisasi IKU karena ketergantungan pegawai terhadap fasilitas TI dalam

melaksanakan kegiatan operasional sehari‐hari.

Berdasarkan Tabel 3.3, tingkat kematangan sistem informasi untuk mendukung

pengambilan keputusan manajemen BPKP menunjukkan nilai sebesar 3,8 atau

sebesar 76,30% dari level kematangan tertinggi 5. Dengan demikian realisasi

IKU tahun 2014 mencapai 95,38% dari target sebesar 80%.

Kendala dalam pencapaian target IKU antara lain kurangnya SDM TI baik dari

sisi jumlah maupun kompetensi yang kedepan akan sulit memenuhi semua

kebutuhan user secara cepat. Selain itu, user yang belum bisa memetakan

kebutuhannya sehingga requirment sistem sering berubah bahkan disaat

aplikasi sudah selesai dikembangkan. Hal ini yang mengakibtakan sering



21

terjadi sistem tidak pernah dimanfaatkan saat aplikasi telah selesai

dikembangkan.

Meskipun IKU tidak tercapai, namun pada sebagian kelompok sistem informasi

yaitu aplikasi lanjutan, transaski dan infrastruktur teknikal mencapai tingkat

kematangan mendekati level tertinggi (level 5). Hal tersebut didorong oleh

kesadaran pimpinan dan pegawai yang semakin meningkat dari tahun ketahun

terhadap manfaat teknologi informasi dalam menunjang pelaksanan tugas dan

fungsi BPKP. Hal ini ditandai dengan dibukanya bea siswa program pendidikan

formal maupun informal di bidang TI di BPKP serta dukungan aggaran untuk

pengembangan SIMA 4.0.

Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 76,30% meningkat sebesar 1,70% dibandingkan

realsiasi tahun 2013 sebesar 74,60%. Sedangkan capaian tahun 2014 sebesar

95,38% lebih rendah sebesar 17,65% dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar

113,03%.

Keberhasilan kinerja IKU dalam satu periode Renstra dinilai dengan cara

membandingkan capaian akhir periode dengan awal periode Renstra. Capaian

tahun 2009 adalah sebesar 55%. Pada tahun 2014, IKU tercapai 76,30% sehingga

jika dibandingkan dengan baseline tahun 2009, secara absolut menunjukkan

adanya kenaikan.

Grafik 3.2 memperlihatkan capaian kinerja selama periode Renstra berupa

perkembangan capaian IKU dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

Grafik 3.2 Perkembangan Capaian IKU Terimplementasinya Sistem Informasi untuk Mendukung

Pengambilan Keputusan Internal (Manajemen BPKP) Periode 2010–2014



22

Dari Grafik 3.2, dapat dilihat bahwa selama periode 2010–2014 capaian kinerja

IKU melampaui 100% kecuali tahun 2014 capaian kinerja dibawah 100%.

Walaupun selama periode 2010‐2013 capaian kinerja IKU selalu melampaui 100%,

capaian IKU selama periode tersebut terlihat menurun karena perkembangan

tingkat maturitas sistem tidak banyak berubah dari sistem yang telah

dikembangkan

Sejak tahun 2011 Pusinfowas disamping melakukan pengukuran tingkat

kematangan sistem informasi yang dipakai sebagai ukuran outcome, juga

melakukan pengukuran tingkat kematangan informasi. Pengukuran tingkat

kematangan informasi juga dilakukan karena dalam tingkat kematangan sistem

informasi juga terkandung kematangan informasi. Tingkat kematangan

informasi menunjukan posisi tingkat ketersediaan informasi di BPKP. Metode

pengukuran tingkat kematangan informasi tersebut dapat dilihat pada

tabel 3.4.

Tabel 3.4. Tingkatan Kematangan Informasi BPKP Tingkat

Kematangan Sistem Informasi

Nilai Kematangan

Penjelasan

Operate 1

• Informasi yang ada masih digunakan untuk kepentingan operasional (lower management),

• Informasi yang diperlukan, dikelola dan diolah masing-masing unit.

Consolidate 2

• Masih terdapat island of information,

• Konsolidasi data belum dilakukan secara otomatisasi,

• Terdapat multiple interface

Integration 3

• Informasi dari berbagai unit sudah terintegrasi

• Sumber informasi untuk pengambilan keputusan manajemen diambil dari satu sumber,

• Adanya Awareness terhadap kualitas data dari semua pihak

Optimized 4

• Konteks informasi diperoleh dari workflow,

• Mengelola informasi yang terstruktur dan tidak terstruktur.

• Kolaborasi pengetahuan dan pengalaman



23

Tingkat Kematangan

Sistem Informasi

Nilai Kematangan

Penjelasan

Inovation 5

• Terdapat fasilitas untuk menampung semua ide dari pegawai

• Pegawai mempunyai akses ke seluruh informasi sesuai dengan hak aksesnya.

• Informasi dimanfaatkan untuk mengestimasi resiko Sumber : Don Hatcher, Bill Prentice

Masih sama dengan posisi tahun 2011, nilai kematangan informasi BPKP tahun

2014 masih berada pada tingkat 2 (consolidate) atau 40% dari tingkat

kematangan informasi tertinggi yaitu 5, yang ditandai dengan masih

terdapatnya island of information yaitu informasi masih tersebar dan dikelola

masing‐masing unit dalam berbagai bentuk. Selain itu, pengembangan sistem

informsi yang masih berupa otomatisasi perkantoran, menyebabkan tidak

banyak perkembangan kematangan informasi BPKP. Sampai saat ini

pengolahan informasi masih dilakukan dengan pengumpulan data secara

manual kemudian baru diolah menjadi informasi yang dibutuhkan.

Dari kedua penilaian tingkat kematangan tersebut dapat disimpulkan bahwa

dengan tingkat kematangan sistem informasi 3,9 atau 76,10% dari tingkat

kematangan tertinggi, tingkat kematangan informasi masih pada tingkat 2 atau

40%. Dengan kata lain pengembangan sistem informasi yang telah dilakukan

belum bisa mengubah status kematangan informasi BPKP karena beberapa

sistem informasi yang dikembangkan belum dioperasionalkan sehingga belum

bisa menghasilkan informasi pada saat dibutuhkan.

Capaian kinerja outcome hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan serangkaian

kegiatan yang mendukung. Kegiatan‐kegiatan tersebut beserta indikator

kinerja output‐nya dapat dilihat pada tabel 3.5.



24

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Output Tahun 2010 s.d. 2014

No. Uraian Satuan Target Realisasi Capaian (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah rancangan (framework) yang disempurnakan – Internal

Dok - 1 - - - - 1 - - - 100 - - -

2 Jumlah Pedoman yang dihasilkan Pdmn 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 150 100 100 100 100

3 Jumlah Sistem Internal yang Dibangun

Sist 3 3 3 6 4 4 6 3 6 1 150 200 100 100 -

4 Jumlah Sistem yang mendukung (Penyusunan Laporan)

Lap 256 287 227 292 270 365 345 316 315 263 142 120 139 107 97

5 Jumlah Sistem yang Dipelihara Lap 4 4 4 7 4 4 4 4 7 4 100 100 100 100 100

Dari tabel 3.5. terlihat bahwa Pusinfowas dari tahun 2010 s.d. 2014 dapat

mencapai target indikator kinerja output dari tiap kegiatannya.

Dari data yang disajikan pada tabel 3.5. terlihat bahwa penyerapan anggaran

tahun 2014 dibawah 100% dan dibawah penyerapan anggaran tahun 2014 yaitu

dengan penyerapan 97,67%. Hal tersebut karena beberapa kegiatan hanya

dapat menyerap anggaran dibawah dari target yang direncanakan Uraian

masing‐masing kegiatan tersebut, sebagai berikut:

3.2.1.1 Jumlah Pedoman yang dihasilkan

Target penyusunan pedoman tahun 2014 adalah sebanyak dua

pedoman. Penyusunan kedua pedoman tersebut telah direalisir 100%,

yaitu dengan telah disusunnya pedoman berikut:

• Panduan Penggunaan Survey on‐Line

• Kamus Data



25

3.2.1.2 Jumlah Sistem Internal yang Dibangun

Target pengembangan sistem internal tahun 2014 adalah dibangunnya

tiga sistem aplikasi untuk mendukung kegiatan core business dan

supporting BPKP. Target tersebut direalisasi empat sistem aplikasi

yaitu e‐Office, Kliping, GDN, dan SKP. Keempat sistem aplikasi

tersebut untuk mendukung kegiatan supporting BPKP. Aplikasi core

tidak ada yang dikembangkan di tahun 2014, karena belum bisa

diputuskan kebutuhan data yang sebenarnya. Keempat sistem aplikasi

tersebut, sebagai berikut:

a. Aplikasi Satuan Kinerja Pegawai (SKP)

Aplikasi SKP dibangun untuk memfasilitasi penyusunan dan

penilaian SKP serta perilaku pegawai sesuai dengan Perka BKN

Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penilaian

Prestasi Kerja PNS. Aplikasi SKP merupakan modul tambahan dari

aplikasi SKI yang telah dibangun tahun 2013. Aplikasi

diimplementasikan tahun 2014 untuk menyusun penilaian SKP

pengganti DP3.

b. Aplikasi GDN Aplikasi dibangun untuk memudahkan pembuatan laporan disiplin

pegawai. Setiap pegawai dapat memantau dan meng‐update status

keharidannya. Aplikasi ini telah diimplemntasikan mulai bulan Oktober

2014.

c. Kliping Aplikasi ini dikembangkan berdasarkan permintaan Biro Hukum dan

Humas untuk dapat menampilkan berita terkini terkait dengan tupoksi

BPKP dan berita yang mengaitkan nama BPKP.

d. E‐Office Aplikasi ini dikembangkan untuk mengatasi permasalahan kesalahan

pengetikan yang berulang atas suatu dokumen yang nomenklaturnya

tidak berubah. Dokumen yang dipilih untuk difasilitasi ke dalam sistem e‐

office adalah dokumen yang paling sering dibuat dan diajukan ke



26

Sekretaris Utama. Dokumen kepegawaian tersebut yaitu verbal, routing

slip, cuti, surat ijin belajar, surat ijin ke luar negeri, surat PLH. Sistem ini

telah diimplementasikan mulai bulan April 2014.

SDM BPKP perlu diperlengkapi dengan kompetensi yang dibutuhkan

agar dapat melakukan pengembangan dan pengelolaan TI BPKP sesuai

yang dibutuhkan. Untuk memenuhi tujuan tersebut, selama tahun 2014

dilakukan training bagi pegawai BPKP yang rinciannya terdapat pada

tabel 3.6.

Tabel 3.6 Training Yang Diselenggarakan Tahun 2014

No. Nama Pelatihan Lama Pelatihan

Jumlah Peserta

1 Pelatihan PHP 4 hari 10 orang

2 Pelatihan VMWare 5 hari 3 orang

3 Pelatihan Enterprise Architecture Change Management 3 hari 40 orang

4 Pelatihan Business Process Architecture 3 hari 10 orang

No. Nama Pelatihan Lama Pelatihan

Jumlah Peserta

5 Pelatihan Codeigneter 5 hari 5 orang

6 Pelatihan Hardware 2 hari 9 orang

7 Pelatihan Capability Building Kominfo 5 hari 3 orang

Jumlah 80 orang

3.2.1.3 Sistem yang Mendukung (Penyusunan Laporan)

Dalam rangka mendukung pelayanan kepada stakeholder/pemerintah,

melalui layanan informasi yang berkaitan dengan hasil pengawasan,

salah satunya telah dilakukan kegiatan pengelolaan data dan

informasi berupa sistem yang mendukung (penyusunan laporan). Pada

tahun 2014 telah dilaksanakan berupa kegiatan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Database Hasil Pengawasan, meliputi kegiatan pendukung:



27

(1) Pembahasan Minor Konten Database Hasil Pengawasan,

(2) Pengembangan aplikasi SIM‐HP (PerMenPAn 42),

b. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data Hasil Pengawasan

c. Monitoring dan Implementasi SIM‐HP Pemda

d. Evaluasi Data SIM‐HP (Forum Manajemen Data Hasil Pengawasan)

e. Pembahasan Database/Pemutakhiran Hasil Pengawasan dengan Itjen K/L

f. Penyiapan Laporan, meliputi kegiatan pendukung, sebagai berikut:

(1) Pembahasan Materi Hasil Pengawasan pada Presiden (Laporan Presiden)

(2) Penyusunan Data Dukung Laporan Hasil Pengawasan Triwulan kepada Menteri/Ketua LPNK

Sesuai dengan Penetapan Kinerja (Tapkin) Pusinfowas tahun 2014

target output untuk kegiatan Sistem yang Mendukung (Penyusunan

Laporan) adalah sebanyak 270 laporan.

Sampai dengan akhir tahun 2014 capaian kinerja kegiatan ini sebanyak

263 laporan atau 97,41% dari target Tapkin 2014 dan target RKT.

Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp639.690.803,00 atau

90,49% dari target sebesar Rp706.942.000,00 dengan penyerapan

SDM sebesar 6.983 OH atau 473,10% dari target 1.476 OH.

Rincian pencapaian kinerja kegiatan ini sebagaimana tabel berikut:

Sistem yang mendukung (Penyusunan Laporan) untuk menghasilkan

output sebanyak 270 laporan, terdiri dari 8 kegiatan berikut ini:

Tabel 3.7. Realisasi Kinerja Tahun 2014

No. Uraian Output Keuangan (Rp000) SDM

Lap % Rp % OH %

1. Pembahasan Minor Konten Database HP 2 100 0 0 82 91,11

2. Pengembangan SIMHP (PerMenPAN 42) 2 100 20.439 100 325 102,52

3. Evaluasi Data SIM-HP (Forum MDHP) 2 100 57.840 72,86 335 186,11

4. Pembahasan Database/Pemutakhiran HP dengan Itjen K/L 26 100 1.030 1,21 462 1.540



28

No. Uraian Output Keuangan (Rp000) SDM

5. Penyusunan Data Dukung Laporan Triwulan 195 100 77.166 86,37 524 218,33

6. Pembahasan Materi HP BPKP kepada Presiden 2 100 45.528 58,67 767 277,90

7. Monev Pengelolaan Data HP 15 100 342.458 255,12 471 226,44

8. Monitoring dan Implementasi SIMHP Pemda 26 100 95.230 43,1 452 334,81

Jumlah 270 639.691 3.418

Selanjutnya rincian dari kegiatan di atas sebagai berikut:

a. Pengelolaan Database Hasil Pengawasan

Kegiatan ini dilakukan agar infrastruktur database hasil

pengawasan yang dikelola oleh Pusinfowas selalu dalam posisi

terkini (uptodate). Pengelolaan database dimaksud, dilakukan

melalui kegiatan‐kegiatan yang bersifat pemeliharaan database

maupun pembangunan aplikasi yang ditujukan untuk

mengakomodasi kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh

BPKP. Terdapat dua kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun

2014untuk Pengelolaan Database Hasil Pengawasan ini yaitu:

(1) Pembahasan Minor Konten Database Hasil Pengawasan

Kegiatan ini berupa perbaikan database aplikasi SIM‐HP yang pada tahun

2014 ini berupa pembaharuan aplikasi SIM‐HP dari versi 24r5 New menjadi

versi 2.5New.

Pada kegiatan ini juga termasuk pelayanan perbaikan database berupa

pembuatan “script” perbaikan database yang diminta oleh unit‐unit

pemeriksa BPKP.

(2) Pengembangan aplikasi SIM‐HP yang disesuaikan dengan PerMenPAN

Nomor 42.

Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan APIP dalam membuat

ikhtisar laporan hasil pengawasan sesuai PP Nomor 60 Tahun

2008 pasal 54, maka telah oleh MenPAN telah diterbitkan



29

PerMenpan Nomor 42 tahun 2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan

APIP. Apabila PerMenPAN Nomor 42 ini diberlakukan, maka

terdapat perbedaan dalam kode temuan bila dibandingkan

kode temuan yang selama ini digunakan dalam Perka Kepala

BPKP Nomor 830/204. Berkaitan dengan ini Pusinfowas

berupaya mengembangkan suatu aplikasi SIM‐HP yang

mengakomodir PerMenPAN 42/2011 tersebut. Adapun kegiatan

yang telah dilakukan dalam tahun 2014 berupa:

(a) Analisis kebutuhan pengolahan data hasil pengawasan dengan

mengakomodir Permenpan & RB Nomor 42 tahun 2011

(b) Pemetaan atas kode temuan dari SIM‐HP dengan kode temuan

dari Permenpan & RB Nomor 42 tahun 2011.

b. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Database Hasil Pengawasan

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka untuk

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan data hasil

pengawasan yang dilakukan oleh unit‐unit Pemeriksa BPKP.

Ketentuan yang mengatur tentang SOP Pengelolaan Data Hasil

Pengawasan yaitu Keputusan Kepala BPKP Nomor 830/IP/2004.

Pada tahun 2014 telah dilakukan dua kegiatan yaitu:

(a) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data Hasil Pengawasan pada

sembilan Perwakilan BPKP,

(b) Monitoring dan evaluasi atas penerapan aplikasi SIM‐HP On Line pada

lima Perwakilan BPKP.

Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap sembilan Perwakilan

BPKP yang mencakup kegiatan monitoring perkembangan saldo

TPB, rekonsiliasi database hasil pengawasan, identifikasi kendala

pengelolaan data hasil pengawasan, dan mendorong upaya

percepatan tindak lanjut saldo TPB.



30

Selain itu juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas

penerapan aplikasi SIM‐HP On Line pada lima Perwakilan BPKP.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh gambaran terkait

hambatan pelaksanaan SIM‐HP online dan menjaring masukan dari

user guna memperbaiki aplikasi SIM‐HP online kedepan pada lima

Perwakilan BPKP yang telah dijadikan sample (piloting project).

Hasil dari kegiatan monev SIM‐HP On Line yaitu terdapat beberapa

kelemahan atau hambatan dalam pelaksanaan SIM‐HP Online, yaitu:

(1) Koneksi ke server SIM‐HP secara online pada umumnya adalah lambat dan

putus sambung,

(2) Perwakilan BPKP tidak dapat melakukan pisah/gabung atau ekspor/impor

database,

(3) Masih adanya keraguan menggunakan SIM‐HP online jika menginput TP‐III

sebagai lampiran dari konsep laporan karena dikhawatirkan hasil yang

belum final akan terekam dalam server SIM‐HP di Pusat,

(4) Perwakilan tidak bisa melakukan backup database, karena data berada di

server pusat dan Perwakilan tidak mempunyai hak akses untuk backup

data,

(5) Aplikasi SIM‐HP belum bisa berfungsi bila menggunakan Windows 8.

c. Evaluasi Data SIM‐HP (Forum Manajemen Data Hasil Pengawasan)

Pusinfowas sebagai pengelola data hasil pengawasan BPKP setiap

bulan menerima laporan bulanan hasil pengawasan dari unit

pemeriksa BPKP (Perwakilan BPKP/Ditwas/Inspektorat). Terdapat

kondisi yang memungkinkan bahwa database menjadi tidak

uptodate yaitu terjadi keterlambatan pengiriman maupun

perbaikan oleh perwakilan, terdapat perbaikan hasil validasi

kedeputian rendal atau Pusinfowas yang terlambat diberitahukan

ke Perwakilan BPKP, tindak lanjut yang belum terkirim ke

Pusinfowas maupun beberapa database yang ditemukan rusak,

ataupun kekeliruan dalam melakukan input data tindak lanjut.



31

Kondisi inilah diantaranya perlu diadakannya rekonsiliasi database

hasil pengawasan tersebut.

Dalam tahun 2014 telah diadakan rekonsiliasi database hasil

pengawasan terhadap 33 Perwakilan BPKP yang dilaksanakan dalam

2 gelombang yaitu: gelombang I tanggal 13 ‐15 Oktober 2014 diikuti

oleh 12 Perwakilan BPKP dan gelombang II tanggal 20 – 22 Oktober

2014 diikuti oleh 21 perwakilan BPKP. Atas kegiatan rekonsiliasi

database telah dihasilkan 32 Berita Acara Rekonsiliasi Database

Hasil Pengawasan, satu perwakilan tidak membuat Berita Acara.

Selain dilakukan kegiatan rekonsiliasi database antara perwakilan

dengan Pusinfowas juga dilakukan kegiatan pemaparan dengan

materi sebagai berikut:

(1) New IPMS dari Biro Renwas,

(2) Pembahasan Percepatan TL/Analisis Percepatan TL,

(3) Enterprise Architecture (EA) dan Online Survey CMS dari Kepala

Bidang Pengembangan Sistem Informasi,

(4) Prosedur Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan Usulan Revisinya,

(5) Pembinaan SPIP dari Satuan Tugas SPIP Pusat,

(6) Pembinaan JFA dari Pusbin JFA BPKP.

d. Pembahasan Database/Pemutakhiran Hasil Pengawasan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga/BUMN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membahas dan

memutakhirkan hasil pengawasan BPKP pada Kementerian atau

lembaga pemerintah non kementerian dan BUMN yang menyangkut

tindak lanjut yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu atau

periode tertentu.

Selama tahun 2014 telah dilakukan pemutakhiran database hasil

pengawasan yang berkaitan dengan proses percepatan tindak

lanjut sebanyak 26 kali kegiatan pada 7 K/L/BUMN yaitu



32

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan,Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian,

Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan SKK

MIGAS.

e. Penyiapan Laporan Hasil Pengawasan

Tahap akhir dari proses pengelolaan data hasil pengawasan adalah

menyajikan laporan hasil pengawasan yang berisi informasi hasil

pengawasan yang dilaksanakan BPKP pada periode tertentu.

Laporan hasil pengawasan dibutuhkan baik oleh intern

(manajemen) maupun ekstern BPKP (stakeholder dan masyarakat)

untuk pengambilan keputusan.

Laporan hasil pengawasan BPKP disampaikan secara berkala

kepada pihak eksternal BPKP terdiri dari:

(1) Laporan Hasil Pengawasan Triwulanan kepada Menteri/

Pimpinan Lembaga

(2) Laporan Hasil Pengawasan Semesteran dan Tahunan kepada

Presiden

Sesuai peraturan Kepala BPKP nomor Perka 1511 tahun 2011,

penyusunan laporan hasil pengawasan BPKP kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga merupakan kewenangan deputi rendal

sehingga sejak triwulan III tahun 2014 Pusinfowas tidak

menerbitkan laporan tersebut. Peran Pusinfowas adalah

memberikan data dukungan kepada deputi rendal terkait temuan

dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Untuk mendukung kelancaran penyusunan laporan hasil

pengawasan triwulan oleh deputi rendal, dalam tahun 2014

Pusinfowas telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

(1) Memberikan data dukung laporan berupa lampiran temuan

dan tindak lanjut hasil pengawasan



33

(2) Memberikan asisten/bimtek SIMHP kepada petugas penyusun

laporan triwulanan dari deputi rendal.

Selama tahun 2014 telah disusun dan dikirimkan laporan hasil

pengawasan triwulanan kepada Menteri/Ketua LPNK sebanyak 83

laporan.

Sedangkan untuk penyusunan laporan hasil pengawasan kepada

Presiden tetap dikoordinasikan oleh Pusinfowas dengan melibatkan

seluruh unit kerja BPKP Pusat. Untuk meningkatkan kualitas

laporan hasil pengawasan kepada Presiden, maka telah dibentuk

Satgas Peningkatan Kualitas Laporan Berkala yang anggotanya

terdiri dari seluruh unit kerja BPKP Pusat.

Dalam tahun 2014 telah disusun dan dikirimkan sebanyak 2 laporan

yaitu Laporan Hasil Pengawasan BPKP kepada Presiden Semester I

Tahun 2014 (Nomor LHPPSR‐169/K/IP/2014 tanggal 10 Juli 2014);

dan Laporan Hasil Pengawasan BPKP kepada Presiden Tahun 2013

(Nomor LHPPSR‐1/K/IP/2014 Tanggal 10 Januari 2014).

f. Monitoring dan Implementasi SIM‐HP Pemda

Selain kegiatan‐kegiatan di atas, Pusinfowas juga terlibat dalam

membantu unit perwakilan memberikan layanan kepada mitra‐mitra

kerja. Kegiatan tersebut secara tidak langsung berhubungan

dengan pelaksanaan tugas fungsi Pusinfowas.

Untuk mendukung fungsi monitoring tindak lanjut hasil

pengawasan, BPKP menggunakan tool yang disebut Aplikasi SIM‐

HP. Melihat berbagai kemudahan yang bisa didapat dari

penggunaan aplikasi ini, beberapa APIP, baik di pusat maupun di

daerah tertarik untuk menggunakannya. Sejak tahun 2002,

Pusinfowas selaku pengembang aplikasi ini telah membantu

perwakilan dan direktorat melakukan instalasi di beberapa Aparat



34

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Aplikasi SIM‐HP tersebut

oleh APIP dimanfaatkan untuk mengelola hasil pengawasan di

internalnya (temuan inspektorat).

Kegiatan instalasi aplikasi SIM‐HP ini, dilaksanakan oleh Pusinfowas

dalam mendukung unit‐unit perwakilan dan direktorat rendal

memberikan asistensi kepada para APIP dalam memudahkan

pencatatan, monitoring, dan pelaporan data temuan hasil

pengawasan. Asistensi ini, berkaitan dengan upaya BPKP

meningkatkan tata kelola APIP dari sisi peningkatan bisnis proses

pengelolaan data temuan.

Dalam tahun 2014 terdapat 26 APIP terdiri dari satu Inspektorat Jenderal

Kementerian, 24 Inspektorat Kabupaten/Kota dan 1 Inspektorat

Provinsi yang mengajukan permintaan bintek implementasi aplikasi

SIM‐HP dan seluruh permintaan telah diakomodir oleh Pusinfowas

dengan melakukan sosialisasi sekaligus dilakukan instalasi aplikasi

SIM‐HP tersebut.

3.2.1.3 Sistem yang Dipelihara

Sistem informasi yang telah dikembangkan perlu dilakukan

pemeliharaan agar operasional sistem dapat terus terjaga secara baik.

Output kegiatan pemeliharaan sistem berupa laporan pemeliharaan

sistem sebanyak empat laporan. Keempat laporan tersebut telah

direalisasi 100%. Kegiatan pemeliharan tahun 2014 sebagai berikut:

‐ Pemeliharaan jaringan komunikasi data dan suara

‐ Pemeliharaan Server

‐ Pengelolaan JFPK

‐ Pemeliharaan Aplikasi



35

Realisasi IKU didukung dengan dana sebesar Rp8.828.104.706,00 atau

92,80% dari anggaran sebesar Rp9.513.096.156,00 dan SDM sebanyak 8.536

OH atau mencapai 106,06% dari rencana setahun sebanyak 8.048 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKU Terimplementasinya Sistem Informasi untuk

Mendukung Pengambilan Keputusan Internal telah menggunkan dana

secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKU sebesar 95,38%

sebandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 95,42%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU terlihat belum

efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKU sebesar 95,38% lebih rendah

dibandingkan dengan capaian OH sebesar 106,06%. Hal tersebut terjadi

karena dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai IKU tersebut

mengikutsertakan pegawai CPNS dalam tim sebagai bagian dari pemberian

pembekalan kerja.

Outcome

Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden

(PASs)/SIMA

Tahun 2011 melalui Peraturan Kepala BPKP nomor PER‐1511/K/IP/2011 disusun

format, substansi, dan prosedur laporan berkala hasil pengawasan yang telah

disesuaikan dengan peran baru BPKP sesuai dengan PP 60 Tahun 2008.

Perubahan format laporan tersebut belum diikuti dengan data/informasi yang

tersedia secara memadai. Data/informasi yang ada masih terbatas data hasil

audit TP/TL. Berdasarkan beberapa pembahasan dan hasil rapim untuk

sementara PASS dipandang sebagai sistem yang terlalu kompleks dan

melibatkan banyak instansi sebagai feeder/penyuplai data. Dalam menghadapi

hal tersebut tersebut, BPKP tetap berupaya mewujudkan PASs/SIMA tersebut

melalui pengembangan secara bertahap.



36

Capaian indikator kinerja/outcome yang harus dicapai program ini dari tahun

2010 s.d. 2014 dibandingkan dengan targetnya dapat dilihat pada grafik 3.3:

Grafik 3.3 Perkembangan IKU Tahun Terimplementasinya Sistem Informasi untuk

Mendukung Pengambilan Keputusan Eksternal

Pengukuran capaian indikator kinerja program ini sama dengan pengukuran

yang dilakukan pada program terimplementasinya sistem informasi untuk

mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP) yaitu

berdasarkan tingkat kematangan sistem informasi sesuai tabel 3.2. Target

indikator program terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden

tahun 2014 sebesar 80%.

Dari Grafik 3.3, terlihat bahwa rata‐rata realisasi IKU berada di bawah target.

Hanya di dua tahun awal renstra target IKU dapat dicapai 100%. Dua tahun

awal target dapat dicapai karena tools untuk menampilkan informasi PASS

sudah tersedia termasuk reformasi pelaporan kepada Presiden melalui Perka

nomor PER‐1511/K/IP/2011. Tahun berikutnya capaian IKU berada di bawah

target karena data yang berasal dari berbagai pihak/instnasi sebagai pen‐

supply informasi PASS tidak bisa diperoleh. Peningkatan realisasi IKU yang

tidak terlalu tinggi hanya berupa pengembangan sistem pendukung sementara

untuk mengatasi permasalahan penyediaan informasi yang seharusnya bisa

didapat langsung dari instansi terkait. Karena target IKU tahun 2012 – 2014

yang telah ditetapkan tidak mungkin dicapai, maka tahun 2014 dengan

pertimbangan pelaporan kepada Presiden telah diubah menjadi Sistem

Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) 4.0 yang meliputi akuntabilitas



37

pelaporan keuangan, akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan

pengelolaan aset, akuntabilitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang

baik dan bersih, dan akuntabilitas program lintas sektoral maka target IKU

diturunkan menjadi 80%. Target IKU yang telah direvisi menjadi 80% tidak bisa

dicapai karena tahun 2014 baru bisa diselesaikan dokumen kebutuhan SIMA

oleh konsultan pengembangan SIMA.

Grafik 3.4 memperlihatkan capaian kinerja selama periode Renstra berupa

perkembangan capaian IKU dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

Grafik 3.4 Perkembangan Capaian IKU Terimplementasinya Sistem Informasi untuk Mendukung Pengambilan

Keputusan Eksternal Periode 2010–2014

Bila di lihat dari grafik 3.4 terlihat capaian IKU cenderung menurun dan

kemudian naik kembali karena perubahan IKU dari terimpelemntasinya sistem

PASS menjadi SIMA 4.0. Perubahan tersebut otomatis juga menurunkan target

IKU mempertimbangkan risiko tidak tersedianya data dari

Kementrian/Lembaga untuk supply informasi PASs. Dengan adanya perubahan

target tersebut maka capaian IKU tahun 2014 menjadi lebih tinggi dari capaian

dua tahun sebelumnya.

Keberhasilan kinerja IKU dalam satu periode Renstra dinilai dengan cara

membandingkan capaian akhir periode dengan awal periode Renstra. Baseline

awal tahun 2010 adalah sebesar 31%. Pada tahun 2014, IKU tercapai 99,13%

sehingga jika dibandingkan dengan baseline awal tahun 2010, secara absolut

menunjukkan adanya kenaikan.



38

Untuk mendukung capaian indikator outcome dilakukan kegiatan‐kegiatan yang

menghasilkan output pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 Target dan Capaian Indikator Kinerja Output SIMA sampai dengan tahun 2014

No. Uraian Stn Target Realisasi Capaian (%)

2010201120122013 2014 2010 2011 20122013 2014 2010 2011201220132014

1 Jumlah rancangan framework (Framework) yang disempurnakan-eksternal

Dok - - - 1 1 - - - 1 1 - - - - 100

2 Jumlah Regulasi PASS yang disusun

Dok - - - 1 - - - - 1 - - - - - -

3 Jumlah Sistem Eksternal yang Dibangun

Sist 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 20

4 Jumlah Sistem yang Diimplementasikan

Lap 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 100 100 100 100 100

5 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur

% 10 30 50 80 100 10 30 50 80 100 100 100 100 100 100

Dilihat dari tabel 3.8. seluruh output dapat dicapai 100%, kecuali kegiatan

pengembangan sistem eksternal hanya tercapai 30%. Capaian kegiatan ini

tahun 2014 bukan berupa sistem tapi berupa dokumen kebutuhan sistem dan

infrastruktur beserta rencana kebutuhan dananya.

Secara rinci output dari kegiatan tahun 2014 diuraikan sebagai berikut:

3.2.1.1. Jumlah rancangan framework yang disempurnakan-eksternal

Pengembangan sistem memerlukan framework sebagai acuan dalam

melaksanakan pengembangan sistem informasi. Target rancangan

framework yang disempurnakan sebanyak satu buah dokumen telah

direalisir 100% dengan dihasilkannya dokumen revisi terhadap



39

enterprise architecture BPKP yang telah disusun tahun 2007. Dokumen

tersebut dapat diunduh melalui alamat http://192.168.7.107/bpkp.

3.2.1.2. Sistem Eksternal yang Dibangun

Memenuhi kebutuhan data/informasi sesuai dengan peraturan Kepala

BPKP Nomor 1511/K/IP/2011 mengenai format dan substansi laporan

hasil pengawasan kepada stakeholder BPKP beberapa upaya

pengembangan dilakukan. Pengembangan yang dilakukan adalah

terkait pemenuhan kebutuhan data sebagai bahan penyusunan laporan

presiden dan gubernur. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, sejak

tahun 2011 telah dilakukan pengembangan Sistem untuk memenuhi hal

tersebut antara lain Aplikasi DDL yang dikembangkan tahun 2013 yang

dibangun untuk mengatasi sementara kekurangan informasi yang

dimiliki BPKP untuk menyusun Laporan Presiden/Lapgub.

Tahun 2014 bukan sistem yang dihasilkan, tapi dokumen kebutuhan

sistem dan infrastruktur berupa Kerangka Acuan Kerja dan Rencana

Anggaran Biaya pengadaan sistem dan infrastruktur untuk mendukung

terwujudnya SIMA.

3.2.2.8 Jumlah Sistem Yang Diimplementasikan

Ukuran keberhasilan pengembangan sistem informasi adalah

dimanfaatkannya sistem yang telah dikembangkan oleh pengguna.

Agar sistem yang telah dikembangkan dapat dimanfaatkan oleh

pengguna, dilakukan kegiatan transfer knowledge untuk mendekatkan

hasil pengembangan kepada pengguna. Target Output kegiatan ini

berupa dua laporan implementasi semesteran. Target tersebut sudah

dapat direalisir 100%.

Kegiatan implementasi sistem yang dilaksanakan tahun 2014 adalah

implementasi aplikasi SKI, SKP, Lime Survey, GDN, dan e‐Office.

a. Workshop TI



40

Workshop TI diselenggarakan sebagai sarana untuk meningkatkan

kemampuan SDM BPKP dalam memanfaatkan fasilitas TI yang telah

dikembangkan di BPKP dengan berinteraksi langsung dengan

sistem.

Kegiatan workshop yang dilakukan selama tahun 2014 sebagai

berikut:

Kegiatan workshop yang dilakukan selama tahun 2014 sebagai

berikut:

Tabel 3.9. Kegiatan Workshop Tahun 2014

No Topik (Materi) Workshop

Jml. Kegiatan

Jml. Peserta

1 Aplikasi e-Office 1 15 2 Aplikasi SPD 1 38 3 Aplikasi SKI 1 16 5 Aplikasi TPA Agama 1 14

6 Aplikasi SIM-HP dan DDL 1 25

7 Lotus Notes 1 13 8 Aplikasi SKP 2 25

9 Penggunaan Fungsi Audit untuk LPSE 1 20

10 Aplikasi SIM-HP 2 111 11 Jasper Report 1 18 12 Aplikasi Lime Survey 3 188

TOTAL 15 483

b. Asistensi TI

Kegiatan asistensi merupakan kegiatan bimbingan teknis

pengggunaan fasilitas teknologi informasi berupa penggunaan

perangkat maupun aplikasi yang diberikan oleh Pusinfowas kepada

pengguna di lingkungan BPKP maupun non BPKP langsung ditempat

kerja. Dalam tahun 2014, kegiatan asistensi yang telah dilakukan

berupa kunjungan langsung ke unit kerja maupun melalui media

telepon dan email. Kunjungan langsung yang dilakukan tahun 2014

dalam rangka asistensi penggunaan sistem yang telah



41

dikembangkan maupun dalam rangka pengadaan infrastruktur TI

yaitu: Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Sumatera Utara, Gorontalo,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Riau, Jawa

Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Lampung, Jambi,

Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi

Utara, Maluku, dan Papua Barat.

3.2.1.9 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan

terukur

Rencana penerapan e‐Government telah disusun oleh BPKP pada tahun

2008 berupa Arsitektur Pengembangan Sistem Informasi BPKP (BEST

Architecture) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala

BPKP Nomor Kep‐212/K/IP/2008 tanggal 5 Maret 2008. Mengikuti

perkembangan kegiatan BPKP, enterprise architecture ini telah direvisi

tahun 2014 yang hasilnya dapat di lihat melalui tools EA

http://192.168.7.107/bpkp.

Target kegiatan ini tahun 2014 adalah sebesar 100%, yang merupakan

target pengarusutamaan yang terdapat dalam RPJM 2010‐2014. Target

ini telah dicapai 100% yang ditandai dengan adanya sistem jaringan,

dokumentasi digital, Website yang telah menyediakan informasi‐

informasi terkait dengan kegiatan BPKP kepada publik.

Prestasi yang perlu dicatat di tahun 2014 terkait dengan penerapan e‐

Goverment adalah mendapatkan nilai ‘baik” hasil penilaian

Pemeringkatan E‐Goverment Indonesia (PEGI) dengan peringkat 8

tingkat LPND.

Realisasi IKU didukung dengan dana sebesar Rp7.929.111.361,00 atau

51,37% dari anggaran sebesar Rp15.435.442.844,00 dan SDM sebanyak

1.405 OH atau mencapai 42,29% dari rencana setahun sebanyak 3.322 OH.

Rendahnya capaian anggaran dan SDM disebabkan karena tahun 2014



42

hanya menghasilkan dokumen kebutuhan sistem, dan tidak termasuk

konstruksi sistem.

Dari sisi penggunaan dana, IKU Terimplementasinya Sistem Informasi

untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Internal telah menggunkan

dana secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKU sebesar 99,13%

lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 25%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU yang terealisasi

terlihat telah dilakukan secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKU

sebesar 99,13% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH sebesar

42,29%.

3.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

Dalam rangka melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur BPKP, pada tahun 2014 ditargetkan pengadaan sarana prasarana

sebanyak satu paket perangkat pengolah data. Output tersebut telah

direalisasi 100.

Penyerapan anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp71.923.500

atau 98,52% dari anggaran sebesar Rp73.000.000,00. Kegiatan pengadaan

sarana dan prasarana telah menggunakan dana secara efisien. Kondisi ini

terlihat dari realisasi pengadaan dengan output sebanyak satu paket

direalisasi dengan nilai yang lebih rendah dari anggaran.


L a k i p T a h u n 2 0 1 4 - B a b I V : P e n u t u p

43

BAB IV : PENUTUP

LAKIP Pusinfowas Tahun 2014 telah menyajikan gambaran secara lengkap

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusinfowas selama tahun

2014. Pusinfowas melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya‐BPKP yang terdiri atas sembilan kegiatan, dan satu kegiatan

sebagai pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan satu

kegiatan.

Hasil penilaian sendiri (self assessment) atas pencapaian target indikator kinerja

Program Dukungan Manajemen dan Program Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya –

BPKP yaitu untuk indikator terimplementasinya sistem informasi akuntabilitas

keuangan negara sebagai dukungan komunikasi kepada stakeholders BPKP sebesar

95,38%, dan indikator terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung

pengambilan keputusan manajemen BPKP sebesar 99,13%. Bahkan, untuk beberapa

kegiatan pencapaiannya di atas 100%. Namun demikian, disadari bahwa dalam

beberapa pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan masih memerlukan perbaikan dan

penyempurnaan kinerja secara berkesinambungan.

Akhir kata, segenap pimpinan dan seluruh pegawai Pusinfowas mengucapkan terima

kasih atas perhatian pembaca, dan mengharapkan agar dokumen ini dapat menjadi

media akuntabilitas Pusinfowas serta dapat digunakan sebagai salah satu sumber

informasi dalam pengambilan keputusan.

laporan akuntabilitas kinerja tahun 2014 - bpkp.go.id1).pdf · model pengukuran ini membagi enam...

Documents