laporan akuntabilitas kinerja kegiatan pembinaan gizi masyarakat … · 2021. 4. 7. · laporan...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEGIATAN PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT TAHUN 2020 DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT TAHUN 2020

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT TAHUN 2020 i

LAPORANAKUNTABILITASKINERJAKEGIATANPEMBINAANGIZIMASYARAKATTAHUN2020DIREKTORATGIZIMASYARAKATTAHUN2020

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT TAHUN 2020 ii

Pengantar

Salah satu sasaran pokok pembangunan kesehatan yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah meningkatnya status gizi masyarakat dengan sasaran indikator menurunnya prevalensi stunting dan wasting pada balita masing-masing menjadi 14% dan 7% di tahun 2024. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut Kementerian mengembangkan indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam Kesehatan Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Mengacu pada Permenkes Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang gizi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja gizi yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020.

Sepanjang tahun anggaran 2020 Direktorat Gizi Masyarakat telah melaksanakan berbagai kegiatan mulai dari perencanaan sampai implementasi kegiatan dengan berbagai sumber anggaran sebagai upaya untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah yang baik dan akuntabel Direktorat Gizi Masyarakat menyusun laporan pertanggungjawan kinerja Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun oleh Direktorat Gizi Masyarakat dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Jakarta, 28 Januari 2021 Direktur Gizi Masyarakat

DR. Rr. Dhian Probhoyekti, SKM, MA

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT TAHUN 2020 iii

Ikhtisar Eksekutif

Direktorat Gizi Masyarakat telah melaksanakan beberapa kegiatan yang bersifat teknis maupun dukungan manajemen dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat yang diukur melalui pencapaian beberapa indikator terkait gizi. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2020, telah disusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehaatan Tahun 2020-2024 sehingga pencapaian kinerja kegiatan tahun ini sangat penting sebagai titik tolak untuk keberhasilan pencapaian tahun kinerja di tahun berikutnya. Kinerja Direktorat Gizi Masyarakat pada tahun 2020 diukur melalui pencapaian 7 (tujuh) indikator gizi yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2020 dan RPJMN dan Renstra 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

Realisasi

1. Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif

40% 66,1% 165,25

2. Persentase kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi

51% 51,6 % 102,17

3. Persentase Puskesmas mampu melaksanakan tata laksana balita gizi buruk

10% 10,4% 104

4. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)

16% 9,7% 164,94

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT TAHUN 2020 iv

Pencapaian kinerja indikator persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif melebihi target yang ditetapkan dengan realisasi 66,1% dibandingkan dengan target 40% di tahun 2020. Realisasi ini dihitung berdasarkan laporan rutin yang menunjukkan dari 3.194.661 bayi usia, 6 bulan yang direcall (ditanyakan apakah bayi masih diberikan ASI Eksklusif dalam 24 jam terakhir) terdapat 2.110.471 bayi usia kurang dari 6 bulan yang masih diberikan ASI Eksklusif. Capaian ini sudah memenuhi target tahun 2020 yaitu sebesar 40%.

Realisasi indikator kinerja persentase kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi juga mencapai target yang ditetapkan yaitu 51,6% dibandingkan target tahun 2020 sebesar 51%. Dari laporan rutin tahun 2020 diketahui bahwa 265 kabupaten/kota dilaporkan telah melaksanakan surveilans gizi dibandingkan dengan jumlah seluruh kabupaten/kota (514 kab/kota).

Indikator kinerja persentase puskesmas mampu tata laksana balita gizi buruk menunjukkan telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu mencapai 10,4% dibandingkan dengan target sebesar 10%. Capaian tersebut dihitung dari laporan rutin Direktorat Gizi Masyarakat yang menunjukkan dari 10.134 puskesmas terdapat 1.052 puskesmas yang mampu tata laksana balita gizi buruk.

Pencapaian indikator kinerja persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 9,7% dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 16%. Diketahui bahwa data laporan rutin tahun 2020 yang terkumpul dari 34 provinsi menunjukkan dari 4.656.382 ibu hamil yang diukur lingkar lengan atasnya (LiLA), diketahui sekitar 451.350 ibu hamil memiliki Lila kurang dari 23,5 cm (mengalami risiko KEK).

Tabel Realisasi Capaian Indikator Kinerja Gizi Yang tercantum dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024


Realisasi

1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)

16% 9,7% 164,94

2. Persentase balita stunting 24,1% 11,6% 207,75

3. Persentase balita wasting 8,1% 5,3% 152,83

4. Jumlah balita yang mendapatkan suplementasi gizi mikro

90000

balita

89.840

balita 99,82

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT TAHUN 2020 v

Sementara, capaian 2 dari 3 indikator kinerja terkait gizi yang tercantum dalam

RPJMN dan Resntra Tahun 2020-2024 juga mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2020, hanya 1 indikator yang tidak mencapai target yaitu indikator jumlah balita yang mendapatkan suplementasi gizi mikro.

Pencapaian indikator persentase balita stunting telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 11,6% dibandingkan dengan target sebesar 24,1%. Laporan rutin dari 34 provinsi menunjukkan bahwa dari 11.499.041 balita yang diukur status gizinya berdasarkan tinggi badan menurut umur (TB/U) terdapat 1.325.298 balita dengan TB/U kurang dari -2 SD atau dapat dikatakan 11,6% balita mengalami stunting.

Pencapaian indikator balita wasting telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 5,3% dari target tahun 2020 sebesar 8,1%. Dari data laporan rutin diketahui terdapat 612.592 balita yang mengalami wasting dari 11.453.789 balita yang diukur berat badan dan tinggi/panjang badannya.

Pencapaian indikator kinerja jumlah balita yang mendapatkan suplementasi gizi mikro tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Laporan rutin Direktorat Gizi Masyarakat menunjukkan bahwa dari 90.000 target balita hanya 89.840 balita yang mendapat suplementasi gizi mikro berupa Taburia karena sebanyak 9.600 sachet taburia untuk 160 balita dijadikan buffer stock pusat untuk mengantisipasi adanya permintaan dari daerah atau hal lain yang diperlukan, seperti keperluan uji laboratorium dan sebagainya.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi tantangan terutama terkait dengan situasi pandemi yang berpotensi menghambat pencapaian target indikator diantaranya adalah: 1. Menyusun pedoman, modul dan media KIE modifikasi pelayanan gizi di masa

pandemi 2. Digitalisasi kegiatan: Diseminasi, Sosialisasi, edukasi melalui media daring

(medsos, seminar/workshop dan pertemuan daring) 3. Penguatan e monev dan sistem Pencatatan pelaporan secara elektronik 4. Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan

capaian indikator kinerja gizi

Demikian secara ringkas gambaran isi dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Gizi Tahun 2020, diharapkan laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi perbaikan kebijakan perbaikan gizi dan juga untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perbaikan gizi masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang.

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT TAHUN 2020 vi

Daftar Isi Halaman Judul i

Pengantar ii

Ikhtisar Eksekutif iii

Daftar Isi vi

Daftar Gambar vii

I Pendahuluan 1

1. Latar Belakang 1

2. Maksud dan Tujuan 3

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 3

4. Isu Strategis 5

5. Sistematika Laporan Kinerja 9

II Perencanaan Kinerja 11

1. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun

2020-2024

12

2. Rencana Aksi, Rencana Kerja dan Anggaran 13

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 17

III Akuntabilitas Kinerja 19

1. Capaian Kinerja 19

2.

3.

Realisasi Anggaran

Analisis Efisiensi

59

63

IV Penutup 65

Lampiran

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT TAHUN 2020 vii

Daftar Gambar Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Gizi Masyarakat 4 Gambar 2 Bagan Global Nutrition Targets 2025 dan Global

NonCommunicable Disease Targets for 2025 7 Gambar 3 Bagan 17 Tujuan Sustainable Development Goal’s 8 Gambar 4 Tabel Indikator dan Definisi Operasional dalam RPJMN dan

Renstra Kemenkes 2020-2024 14 Gambar 5 Tabel Target Indikator Kinerja Direktorat Gizi Masyarakat

Tahun 2020-2024 16 Gambar 6 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Direktorat Gizi

Masyarakat 17 Gambar 7 Tabel Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020 20 Gambar 8 Grafik Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang

mendapatkan ASI Eksklusif berdasarkan Provinsi Tahun 2020 22 Gambar 9 Contoh Media KIE tentang pentingnya menyusui di masa

pandemic Covid-19 25 Gambar 10 Grafik Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan Surveilans

Gizi berdasarkan Provinsi Tahun 2020 29 Gambar 11 Grafik Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan Surveilans

Gizi berdasarkan Provinsi Tahun 2020 34 Gambar 12 Grafik Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik

berdasarkan Propinisi Tahun 2020 39 Gambar 13 Tabel Realisasi Capaian Indikator Kinerja Gizi

yang tercantum dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 44 Gambar 14 Bagan Penyebab Masalah Gizi 45 Gambar 15 Grafik Capaian dan Target Prevalensi Stunting 46 Gambar 16 Grafik Persentase Balita Stunting Berdasarkan Provinsi Tahun

2020 48 Gambar 17 Grafik Persentase Balita Wasting Berdasarkan Provinsi Tahun

2020 53 Gambar 18 Tabel Sasaran Distribusi Taburia 57 Gambar 19 Grafik Jumlah Balita yang Mendapat Taburia 57 Gambar 20 Tabel Rincian Anggaran Rencana Kerja Direktorat Gizi

Masyarakat Tahun 2020 61 Gambar 21 Tabel Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja

Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020 62 Gambar 22 Tabel Efisiensi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja

Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020 64

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT TAHUN 2020

1

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-

2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan

masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah

yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber

daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, sehat, cerdas, adaptif, inovatif,

terampil dan berkarakter. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development

Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana Target-target

dari 17 SDGs beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Pada agenda ke 3 Pembangunan Nasional; meningkatkan sumber daya

manusia yang berkualitas dan berdaya saing; sektor kesehatan harus fokus

untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan

semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar

(Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan

preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Strategi yang

digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan kesehatan ibu,

anak, dan KB dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi,

peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan perilaku hidup sehat

melalui gerakan masyarakat hidup sehat, serta penguatan sistem kesehatan

dan pengawasan obat dan makanan.

Secara bersamaan, Kementerian Kesehatan menyusun Rencana Strategis

(Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, dimana Direktorat


2

Jenderal Kesehatan Masyarakat mengusulkan 4 (empat) Indikator Kinerja

Program (IKP) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Upaya perbaikan gizi masyarakat bertujuan meningkatkan mutu gizi perseorangan

dan masyarakat. Peningkatan mutu gizi yang dimaksud dilakukan melalui perbaikan

pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, dan dan mutu pelayanan gizi

dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi untuk peningkatan akses

(Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 Bab VIII pasal 141). Dalam rangka

menindaklanjuti amanah tersebut, maka Kementerian Kesehatan mengeluarkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.

Keberhasilan kinerja Direktorat Gizi Masyarakat dapat diukur melalui hasil capaian

dari indikator kegiatan yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas untuk

mencapai target indikatornya, Direktorat Gizi Masyarakat dituntut untuk

menyelenggarakannya sesuai prinsip-prinsip good governance. Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyatakan salah satu azas penyelenggaraan good

governance adalah azas akuntabilitas. Azas ini bermakna bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud

akuntabilitas tersebut adalah melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja juga merupakan pelaksanaan amanat peraturan

perundang-undangan terkait, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan

Akuntabilitas Kinerja ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dan media

komunikasi Direktorat Gizi Masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya selama


3

tahun 2020 sekaligus menjadi alat atau bahan evaluasi guna peningkatan kinerja

Direktorat Gizi Masyarakat di masa depan.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Gizi Masyarakat merupakan bentuk

pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan

sumber daya dalam pelaksanaan program kegiatan yang sudah diamanahkan dan

disepakati yang membuat tingkat keberhasilan, hambatan dan berbagai terobosan

yang dilakukan oleh Direktorat Gizi Masyarakat dalam mewujudkan sasaran, tujuan

visi dan misi organisasi sesuai dengan peraturat perundang-undangan yang berlaku

periode Januari-Desember 2020.

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat

Bina Gizi berubah nama menjadi Direktorat Gizi Masyarakat, yang merupakan bagian

dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Tugas Direktorat Gizi Masyarakat adalah menyiapkan perumusan dan

melaksanakan kebijakan, dan menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

di bidang gizi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Gizi Masyarakat

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi,

kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;

2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi,

kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;

3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan

masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;


4

4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan mutu

dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan

pengelolaan konsumsi gizi;

5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan mutu dan kecukupan

gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi

gizi; dan

6) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktur Gizi Masyarakat dibantu

oleh 4 pejabat eselon III (Kepala Sub Direktorat), 9 pejabat eselon IV (Kepala Seksi),

dan kelompok jabatan fungsional, seperti yang tergambar pada bagan struktur

organisasi Direktorat Gizi Masyarakat di bawah ini:

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT

Struktur organisasi Direktorat Gizi Masyarakat di atas didukung oleh sumber daya

sebanyak 55 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 11 orang Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri (PPNPN) yang memiliki kompetensi di berbagai bidang selain gizi dan

kesehatan antara lain ekonomi, statistik, manajemen, keuangan dan komputer.


5

4. Isu Strategis

Double-Burden of Malnutrition (Beban Ganda Gizi)

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 dan Survey Status Gizi

Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019 menunjukkan adanya perbaikan beberapa

indikator gizi, seperti penurunan prevalensi underweight, wasting, stunting dan

overweight pada balita. Namun jika capaian indikator status gizi balita tersebut

dibandingkan dengan ambang batas masalah kesehatan masyarakat menurut WHO

maka Indonesia masih termasuk negara dengan kategori masalah gizi yang cukup

tinggi.

Indikator prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK) juga mengalami

penurunan yang cukup signifikan, yaitu 24,2% tahun 2013 menjadi 17,3% tahun 2018.

Kondisi sebaliknya ditunjukkan prevalensi anemia pada ibu hamil yang mengalami

peningkatan cukup tinggi dari 37,1% (Riskesdas 2013) menjadi 48,9% (Riskesdas

2018). Kekurangan zat gizi besi menjadi penyebab utama anemia di Indonesia.

Anemia gizi besi berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan balita,

menurunnya produktifitas pada orang dewasa dan menurunnya fungsi kognitif pada

wanita. (WHO, 2019). Anemia pada ibu hamil akan meningkatkan risiko kematian ibu

akibat perdarahan dan melahirkan bayi lahir dengan berat lahir rendah.

Disisi lain, Riskesdas 2018 menunjukkan terjadinya prevalensi overweight dan

penyakit tidak menular yang terkait gizi di Indonesia, seperti obesitas, diabetes, dan

hipertensi pada kelompok dewasa. Obesitas sentral pada kelompok umur > 18 tahun

mengalami peningkatan dari 26,6% pada tahun 2013 menjadi 31% pada 2018. Begitu

pula dengan prevalensi diabetes dan hipertensi yang mengalami peningkatan dari

6,9% dan 25,8 pada tahun 2013 menjadi 10,9% dan 34,1% pada tahun 2018.

Tingginya masalah kurang gizi, defisiensi gizi mikro dan masalah gizi lebih pada

saat yang sama menempatkan Indonesia menjadi negara yang mengalami masalah

beban ganda gizi (double burden of malnutrition). Masalah beban ganda gizi dapat

terjadi di suatu wilayah, keluarga bahkan di tingkat individu. Beban ganda gizi yang

terjadi pada kelompok anak-anak maupun dewasa akan menimbulkan tantangan yang


6

cukup berat terhadap laju pembangunan suatu negara karena akan berdampak pada

meningkatnya pembiayaan kesehatan, menurunkan produktifitas dan laju

pertumbuhan ekonomi, serta berpotensi terhadap penurunan kualitas sumber daya

manusia.

Hasil studi global burden of diseases tahun 2013 menyatakan bahwa pola makan

merupakan faktor risiko yang paling dominan terhadap terjadinya masalah penyakit

tidak menular yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup seseorang yang

diukur melalui DALYs Loss (Disability Adjusted Life Years Loss). Semakin tinggi angka

DALYs maka semakin buruk status kesehatannya.

Global Nutrition Target

Mengingat diperlukannya aksi global untuk mengatasi masalah double burden of

malnutrition di seluruh dunia, sidang WHA (World Health Assembly) tahun 2012

mengadosi Resolusi 65.6 tentang Comprehensive Implementation Plan on Maternal,

Infant and Young Child Nutrition yang memuat 6 target gizi (Global Nutrition Target)

sebagai acuan bagi komunitas global untuk memprioritaskan perbaikan gizi pada

wanita, bayi dan anak.

Target yang ditetapkan tersebut terdiri dari: 1) menurunkan prevalensi stunting

balita sampai 40%; 2) menurunkan prevalensi berat bayi lahir rendah (BBLR) sebesar

30%; 3) menurunkan prevalensi wasting menjadi kurang dari 15%; 4) menurunkan

prevalensi anemia pada wanita usia subur sebanyak 50%; 5) tidak ada kenaikan

prevalensi overweight pada balita; 6) meningkatkan cakupan ASI Eksklusif pada bayi

usia 0-6 bulan menjadi 50%.

Selain itu, untuk meningkatkan upaya dalam target pencapaian dan meningkatkan

sinergitas lintas program, WHO Global Action Plan for the Prevention and Control of

Non Communicable Diseases 2013 -2020 menambahkan 3 target penyakit tidak

menular terkait gizi, yaitu: 1) Menurunkan rata-rata konsumsi garam/sodium pada

masyarakat sebanyak 30%; 2) Menurunkan prevalensi hipertensi sampai 25%; 3)

mencegah kenaikan prevalensi diabetes dan obesitas.


7

Gambar 2 Bagan Global Nutrition Targets 2025 dan Global NonCommunicable

Disease Targets for 2025

Sustainable Development Goals (SDGs)

Mengakhiri kelaparan atau perbaikan gizi merupakan salah satu unfinished

agenda di akhir agenda pembangunan global Milenium Development Goals (MDGs).

Oleh karena itu pada agenda pembangunan global tahun 2015-2030 perbaikan gizi

menjadi salah satu tujuan dari 17 tujuan global, yaitu tujuan 2 (2nd goal) yang bertujuan

untuk mengkahiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi

masyarakat serta mengatasi segala bentuk masalah gizi.

Pencapaian goal 2 setidaknya akan berkontribusi terhadap pencapaian agenda

pembangunan berkelanjutan (SDGs) karena terkait erat dengan 12 goals lainnya,

seperti goal 3 yang bertujuan untuk memastikan tercapainya kesehatan dan

kesejahteraan pada semua kelompok usia.


8

Gambar 3 Bagan 17 Tujuan Sustainable Development Goal’s

Komitmen Indonesia untuk berkontribusi terhadap agenda pembangunan global

tersebut tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024, diantaranya dengan menetapkan

perbaikan gizi masyarakat sebagai salah satu major project.

Program Nasional Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting

Penanggulangan stunting menjadi salah satu prioritas dala pembangunan

kesehatan yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Mulai tahun 2017,

pemerintah di bawah koordinasi Wakil Presiden meluncurkan Program Nasional

konvergensi Percepatan Penurunan Stunting. Program ini menjadi prioritas nasional

yang mengharuskan seluruh Kementerian dan Lembaga terkait serta pemerintah

daerah di berbagai tingkatan untuk fokus mengimplementasikan intervensi gizi spesifik

dan sensitif di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi lokus prioritas. Di tahun 2020,

telah ditetapkan sebanyak 260 kabupaten/kota prioritas stunting, dimana setiap

kabupaten tersebut harus menetapkan masing-masing 10 desa prioritas.

Merujuk pada faktor penyebab terjadinya stunting yang multifactor maka upaya

penurunan stunting tidak semata tugas sektor kesehatan tetapi harus melibatkan aksi

multisektoral. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, dengan sasaran


9

kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang terdiri dari ibu hamil, bayi, ibu

menyusui dan anak di bawah usia dua tahun, sementara intervensi sensitif dilakukan

oleh seluruh pemangku kepentingan dengan sasaran masyarakat umum. Terdapat

lima pilar penanganan stunting yang tercantum dalam Strategi Nasional Penurunan

Stunting, yakni komitmen politik, kampanye dan edukasi, konvergensi program, akses

pangan bergizi, dan monitoring progam.

5. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penulisan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Gizi Masyarakat ini

adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi, yang meliputi:

Bab I Pendahuluan

Menyajikan tentang penjelasan umum Direktorat Gizi Masyarakat, dengan

menekankan kepada aspek strategis Direktorat Gizi Masyarakat serta permasalahan

utama yang sedang dihadapi Direktorat Gizi Masyarakat dan sistematika penulisan

laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan singkat atau ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Gizi

Masyarakat tahun 2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, termasuk di

dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif

yang akan diambil, serta akuntabilitas keuangan yang memuat pagu dan realisasi

anggaran kegiatan yang dilaksanakan, dikaitkan dengan tingkat capaian setiap

sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.


10

Bab IV Penutup

Mengemukakan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Direktorat Gizi

Masyarakat.

Lampiran

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT TAHUN 2020 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Visi dan Misi

Visi Kementerian Kesehatan merupakan visi Presiden Republik Indonesia yaitu

“Mendorong Indonesia lebih produktif, berdaya saing dan fleksibilitas dalam

menghadapi tantangan global yang dinamis dan penuh risiko”. Visi tersebut

diwujudkan melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur

2. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) diantaranya dengan menjamin

kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah

3. Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan

4. Reformasi birokrasi

5. APBN yang fokus dan tepat sasaran

Visi tersebut kemudian yang mendasari penyusunan RPJMN 2020-2024 yang

memuat proyek prioritas startegis (major project) yang harus dilaksanakan dalam

kurun lima tahun ke depan. Percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting

menjadi salah satu major project yang harus dilaksanakan dan dicapai dalam kurun

waktu lima tahun ke depan. Targetnya adalah menurunnya prevalensi stunting balita

hingga 14% di tahun 2024.

Agar target penurunan stunting tercapai dan pemasalahan gizi ganda dapat

terdapat tercapai, maka ditetapkan arah dan kebijakan percepatan perbaikan gizi

masyarakat yang mencakup:

1) Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi

spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi

2) Peningkatan jaminan asupan gizi makto dan mikro terutama pada ibu hamil

dan anak dengan usia di bawah dua tahun termasuk peningkatan intervensi

yang bersifat life saving dengan didukung bukti yang kuat (evidence-based

policy) termasuk fortifikasi pangan

3) Pengautan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat

terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan

(food-based aaporach)


4) Penguatan sistem surveilans gizi

5) Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh

kembang dan gizi

6) Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi

perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat

7) Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat

2. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan

kesehatan yang tecantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian Kesehatan menyusun

Rencana Strategis Kementerian Keseahtan Tahun 2020-2024 yang diterbitkan melalui

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2020. Renstra Kemenkes mencakup

8 (delapan) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat

2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan

3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pngelolaan

kedaruratan kesehatan masyarakat

4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan

5. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar

6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan

7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih

8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan

kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Sasaran strategis yang terkait langsung dengan Direktorat Gizi Masyarakat adalah

sasaran strategis 1, yaitu meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat.

Renstra Kemenkes 2020-2024 mencantumkan pencapaian sasaran strategis

meningkatnya gizi masyarakat dilaksanakan melalui strategi:


1) Peningkatan cakupan ASI Eksklusif

2) Peningkatan gizi remaja dan ibu hamil

3) Peningkatan efektifitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi

sensitif secara terintegrasi sampai tingkat desa

4) Peningkatan cakupan dan mutu intervensi spesifik mulai dari remaja, ibu hamil,

bayi dan anak balita

5) Penguatan kampanye nasional dan strategi komunikasi untuk perubahan

perilaku sampai pada keluarga

6) Penguatan puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk dan wasting

7) Penguatan sistem surveilans gizi

8) Pendampingan ibu hamil untuk menjadi asupan gizi yang berkualitas

9) Pendampingan baduta untuk mendapatkan ASI eksklusif, makanan

pendamping ASI dan stimulasi perkembangan yang adekuat

10) Promosi pembudayaan hidup sehat, melalui edukasi dan literasi kesehatan

11) Revitalisasi posyandu, posbindu, UKS dan UKBM lainnya untuk edukasi

kesehatan, skrining dan deteksi dini kasus.

12) Mendorong pelabelan pangan, kampanye makan ikan, makan buah dan sayur,

serta kampanye diet seimbang (isi piringku)

3. Rencana Aksi, Rencana Kerja dan Anggaran

Tujuan pembinaan gizi masyarakat adalah untuk meningkatkan cakupan, kualitas

dan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat

dengan prioritas pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), remaja puteri serta

usia produktif. Pendekatan siklus kehidupan (life circle approach) dalam implementasi

perbaikan gizi masyarakat diharapkan dapat memiliki daya ungkit yang signifikan

terhadap pencapaian kinerja kegiatan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembinaan gizi dan mensinergikan arah dan

kebijakan gizi yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 maka Direktorat Gizi

Masyarakat melakukan penajaman dengan menetapkan sasaran strategis

Direktorat Gizi Masyarakat sebagai berikut:

1) Meningkatkan status gizi kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan (ibu

hamil, bayi, ibu menyusui, dan baduta) dan remaja


2) Mengatasi permasalahan kekurangan zat gizi mikro

3) Meningkatkan akses terhadap pelayanan manajemen terpadu tata laksana

gizi buruk

4) Meningkatkan kapasitas fasyankes dan tenaga kesehatan untuk pelayanan

gizi yang berkualitas

5) Meningkatkan kesadaran gizi masyakarat melalui pendidikan gizi,

kampanye dan komunikasi perubahan perilaku

6) Meningkatkan respon cepat penanganan gizi pada situasi bencana

7) Meningkatkan sistem monitoring, evaluasi dan surveilans

8) Menguatkan penyusunan regulasi dan kebijakan gizi dengan dukungan

bukti-bukti ilmiah terkini (evidence-based decision making)

9) Meningkatkan advokasi, koordinasi dan kerja sama dengan lintas program

dan sektor terkait

Agar arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat terukur

maka ditetapkan indikator kinerja. Direktorat gizi masyarakat sebagai unit teknis yang

bertanggungjawab terhadap bidang gizi mengampu 7 (tujuh) indikator kinerja yang

tercantum dalam RPJMN 2024 dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-

2024.

Di dalam tabel di bawah ini menjelaskan indikator kinerja beserta definisi

operasional untuk masing-masing indikator seperti yang tercantum dalam surat

Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor: HK.02.02/I/836/2020

tentang Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategi Kementerian

Kesehatan Tahun 2020-2024.

Gambar 4 Tabel Indikator dan Definisi Operasional dalam RPJMN dan Renstra

Kemenkes 2020-2024

No Indikator Definisi Operasional

1

Persentase bayi kurang

dari 6 bulan mendapat ASI

eksklusif

Bayi usia 0 bulan 5 bulan 29 hari yang diberi

ASI saja tanpa makanan atau cairan lain

kecuali obat, vitamin dan mineral berdasarkan

recall 24 jam


2

Persentase

kabupaten/kota yang

melaksanakan

surveilans gizi

Kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans

gizi adalah kabupaten/kota yang minimal 70%

dari jumlah Puskesmas melakukan kegiatan

pengumpulan data, pengolahan dan analisis

data, serta diseminasi informasi

3

Persentase puskesmas

mampu tatalaksana gizi

buruk pada balita

Puskesmas mampu melakukan tatalaksana gizi

buruk pada balita adalah Puskesmas dengan

kriteria:

1) Mempunyai tim asuhan gizi terlatih, terdiri dari

dokter, bidan/perawat, dan tenaga gizi

2) Memiliki Standar Prosedur Operasional

tatalaksana gizi buruk pada balita

Standar prosedur: SPO tatalaksana gizi buruk,

Pedoman Pencegahan dan Tatalaksana Balita

Gizi Buruk

Standar sarana/fasilitas: alat antropometri,

aplikasi ePPGBM

Standar tenaga: tim asuhan gizi terlatih

4

Persentase ibu hamil

Kurang Energi Kronik

(KEK)

Ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronis

(KEK) yang ditandai dengan ukuran Lingkar

Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm

5 Persentase Balita Stunting

Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori

status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan

menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan

menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang

dari -2 SD

6 Persentase Balita Wasting

Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori

status gizi berdasarkan indeks Berat Badan

menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat

Badan menurut Tinggi Badan menurut Umur

(BB/TB) memiliki Z-score kurang dari -2 SD

7

Jumlah balita

mendapatkan

suplementasi gizi mikro

Balita usia 6-59 bulan dengan kategori berat

badan kurang (BB/U < -2 SD) yang mendapat

suplementasi Taburia


Indikator kinerja Direktorat Gizi Masyarakat juga telah dilengkapi dengan target yang

harus dicapai per tahun seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Gambar 5 Tabel Target Indikator Kinerja Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020-2024

No Indikator Kinerja Target

2020 2021 2022 2023 2024

1 Persentase bayi usia

kurang dari 6 bulan

mendapat ASI eksklusif 40 45 50 55 60

2

Persentase

kabupaten/kota yang

melaksanakan

surveilans gizi

51 70 90 100 100

3 Persentase puskesmas

mampu tatalaksana gizi

buruk pada balita

10 20 30 45 60

4 Persentase ibu hamil


(KEK)

16 14,5 13 11,5 10

5 Persentase Balita

Stunting 24,1 21,1 18,4 16 14

6 Persentase Balita

Wasting 8,1 7,8 7,5 7,3 7

7 Jumlah balita

mendapatkan


90.000 140.000 190.000 240.000 290.000

Implementasi strategi dan pencapaian target indikator kinerja yang telah

ditetapkan akan dilaksanakan melalui 4 (empat) strategi operasional sebagai

berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM

2. Peningkatan kualitas layanan

3. Penguatan edukasi

4. Penguatan Manajemen Intervensi Gizi di Puskesmas dan Posyandu


17

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Direktorat Gizi Masyarakat berkomitmen untuk mewujudkan manajemen

pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil. Oleh

karena itu, dalam rangka mewujudkan target akhir kinerja Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan, maka ditetapkanlah target kinerja tahun 2020 ke dalam

dokumen Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Direktorat Gizi Masyarakat memuat 4 indikator

kinerja yang menjadi bagian dari indikator Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun

2020. Sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang dimuat dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2020 Direktorat Gizi Masyarakat dapat dilihat pada dokumen berikut ini:

Gambar 6

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Direktorat Gizi Masyarakat


18

Perjanjian Kinerja tahun 2020 Direktorat Gizi Masyarakat juga mencantumkan pagu

alokasi anggaran untuk kegiatan pembinaan gizi masyarakat sebesar Rp.

574.183.643.000,-. (lima ratus tujuh puluh empat milyar seratus delapan puluh tiga juta

enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, sehingga pencapaian tahun ini akan

menjadi titik tolak untuk pencapaian di tahun-tahun berikutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan

target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian

kinerja. Hasil pengukuran kinerja memberikan gambaran pencapaian masing-masing

indikator untuk ditindaklanjuti dan dijadikan acuan dalam perencanaan kegiatan di

masa yang akan datang untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Direktorat Gizi Masyarakat pada tahun 2020 akan diuraikan

menurut indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja (4

indikator), dilengkapi dengan indikator kinerja gizi yang tercantum dalam dokumen

RPJMN Tahun 2020-2024 (3 indikator).

A. Capaian Kinerja

Perjanjian Kinerja Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020 memuat 4 (empat)

indikator yang harus dicapai, yaitu:

1. Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif

2. Persentase kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi

3. Persentase Puskesmas mampu melaksanakan tata laksana balita gizi buruk

4. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)

Realisasi capaian indikator kinerja (IKK) Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020

berdasarkan laporan rutin dapat dilihat pada tabel berikut:


Gambar 7 Tabel Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020


Realisasi

1 Persentase bayi kurang

dari 6 bulan mendapat

ASI eksklusif

40% 66,1% 165,25

2

Persentase

kabupaten/kota

melaksanakan surveilans

gizi

51% 51,6 % 102,17

3

Persentase Puskesmas

mampu melaksanakan

tata laksana balita gizi

buruk

10% 10,4% 104

4 Persentase ibu hamil

kurang energi kronik

(KEK)

16% 9,7% 164,94

Dari tabel di atas terlihat bahwa 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat

Gizi Masyarakat Tahun 2020 melampaui target yang ditetapkan.

Penjelasan capaian kinerja masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif

Memberikan air susu ibu (ASI) secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan

seorang anak merupakan bagian dari pelaksanaan standar emas pemberian

makanan bayi dan anak (PMBA) yang direkomendasikanoleh WHO dan UNICEF.

ASI mengandung zat gizi lengkap yang dibutuhkan oleh seorang bayi dan juga

mudah dicerna oleh perut bayi yang kecil dan sensitif. Hanya memberikan ASI saja

sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan zat gizi bayi di bawah usia enam

bulan. Lancet 2013 juga menyatakan bahwa pemberian ASI Eksklusif pada bayi

usia kurang dari 6 bulan dapat menurunkan risiko bayi untuk mengalami stunting.

Indikator bayi usia kurang 6 bulan mendapat ASI Eksklusif merupakan salah satu

indikator yang selalu digunakan untuk mengukur kinerja kegiatan gizi masyarakat.


Indikator ini tercantum pada Renstra Kementerian Kesehatan periode 2020-2024

juga menjadi salah satu indkator kinerja kegiatan pada Renstra periode

sebelumnya (2015-2019) indikator ini sudah menjadi Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK) Direktorat Gizi Masyarakat.

Definisi Operasional

Definisi operasional bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif adalah bayi

usia 0 bulan 5 bulan 29 hari yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain

kecuali obat, vitamin dan mineral berdasarkan recall 24 jam.

Cara Perhitungan

Perhitungan persentase bayi usia kurang 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif

menggunakan formulasi sebaga berikut:

Analisa target dan capaian serta Penyajian Data

Berdasarkan laporan rutin Direktorat Gizi Masyarakat tahun 2020, capaian

indikator bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif sebesar 59,1%, dari

2.110.471 bayi usia kurang dari 6 bulan yang masih mendapat ASI Eksklusif

dibandingkan 3.194.661 jumlah bayi usi kurang dari 6 bulan yang direcall 24 jam

terakhir (ditanyakanapakah masih diberikan ASI Eksklusif dalam 24 jam terakhir).

Capaian ini sudah memenuhi target tahun 2020, yaitu sebesar 40%. Berdasarkan

distribusi provinsi, capaian terendah pada Provinsi Gorontalo (34%) dan tertinggi

NTB (87,2%). Sementara itu provinsi yang telah mencapai target sebanyak 32

provinsi dan yang belum mencapai target hanya 2 provinsi, seperti yang tergambar

pada grafik di bawah ini:


Gambar 8 Grafik Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang mendapatkan

ASI Eksklusif berdasarkan Provinsi Tahun 2020

Faktor keberhasilan

a. Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung ibu menyusui agar bayi usia

kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif telah dilakukan sejak lama.

Kebijakan tentang pemberian ASI Eksklusif tertuang dalam UU Nomor 36

Tahun 2019 tentang Kesehatan pasal 128 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor

33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus

Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu, Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi lainya, dan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi

Seimbang. Selain itu di beberapa provinsi juga telah mempunyai kebijakan

terkait ASI Eksklusif melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan lainnya

yang sejenis.

b. Sosialisasi terkait menyusui setiap tahun dilakukan melalui Pekan Menyusui

Dunia kepada seluruh lintas program dan lintas sektor, akademisi, lembaga

swadaya masyarakat, penggiat ASI dan masyarakat umum. Selain itu,

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam konseling pemberian makan


bayi dan anak (PMBA) telah dilakukan sejak tahun 2018. Sampai dengan tahun

2019 telah dilatih konselor PMBA (end user) melalui dana dekonsentrasi

sebanyak 1.563 orang yang terdiri dari nutrisionis dan bidan serta fasilitator

sebanyak 139 orang. Sedangkan di tingkat pusat telah dilatih fasilitator

sebanyak 84 orang, dimana peserta berasal dari Direktorat Gizi Masyarakat,

Direktorat Kesehatan Keluarga, Dinas Kesehatan Provinsi, Widyaiswara,

Poltekkes dan Badan Litbang Kemenkes. Konselor tersebut diharapkan dapat

memberikan konseling terkait PMBA yang salah satunya adalah praktik

pemberian ASI yang dilakukan pada saat kunjungan pemeriksaan kehamilan,

kelas ibu hamil, penyuluhan di tempat kerja maupun saat kunjungan rumah.

c. Dukungan juga diperoleh dari lintas program dan lintas sektor dalam

percepatan peningkatan cakupan ASI Eksklusif. Saat ini sudah banyak ditemui

tempat-tempat khusus menyusui/memerah ASI di tempat-tempat umum seperti

bandara, pelabuhan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, perkantoran pemerintah

dan swasta serta pabrik. Selain itu promosi susu pengganti ASI untuk bayi di

bawah usia 1 tahun sudah tidak ditemui lagi di media elektronik (TV dan radio).

Hal ini menunjukan besarnya dukungan lintas sektor terhadap program ASI

Eksklusif.

d. Pencatatan dan pelaporan terkait ASI Eksklusif sudah cukup baik. Catatan

tentang pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan pada KMS yang terdapat

pada buku KIA, selain itu petugas kesehatan juga telah mencatat cakupan ASI

eksklusif melalui aplikasi ePPGBM.

Faktor penghambat Pada awal tahun 2020 dunia dilanda pandemi Covid-19, tidak terkecuali Indonesia.

Adanya pembatasan aktivitas sosial berskala besar yang dimaksudkan untuk

mengurangi dan memutus rantai penularan Covid-19 berdampak pada

pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas, posyandu, kelas ibu, dan lain-

lain. Sebagian besar aktivitas posyandu ditunda, termasuk penimbangan,

penyuluhan dan konseling. Kondisi pandemi juga berpengaruh kepada aturan dan

kebijakan di rumah sakit terkait pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD),

pemberian ASI secara langsung serta rooming-in pada bayi baru lahir. Hal ini

disesuaikan dalam rangka menghindari penularan Covid-19 pada bayi baru lahir.


Kegiatan-kegiatan

a. Sosialisasi terkait menyusui setiap tahun dilakukan melalui Pekan Menyusui

Dunia kepada seluruh lintas program dan lintas sektor, akademisi, lembaga

swadaya masyarakat, penggiat ASI dan masyarakat umum.

b. Pelaksanaan rangkaian webinar tentang pentingnya tetap menyusui di masa

pandemi Covid-19 dan tentang praktik pemberian makanan pendamping ASI

(MPASI) sehat

c. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam konseling pemberian makan

bayi dan anak (PMBA) telah dilakukan sejak tahun 2018. Sampai dengan tahun

2019 telah dilatih konselor PMBA (end user) melalui dana dekonsentrasi

sebanyak 1.563 orang yang terdiri dari nutrisionis dan bidan serta fasilitator

sebanyak 139 orang. Sedangkan di tingkat pusat telah dilatih fasilitator

sebanyak 84 orang, dimana peserta berasal dari Direktorat Gizi Masyarakat,

Direktorat Kesehatan Keluarga, Dinas Kesehatan Provinsi, Widyaiswara,

Poltekkes dan Badan Litbang Kemenkes. Konselor tersebut diharapkan dapat

memberikan konseling terkait PMBA yang salah satunya adalah praktik

pemberian ASI yang dilakukan pada saat kunjungan pemeriksaan kehamilan,

kelas ibu hamil, penyuluhan di tempat kerja maupun saat kunjungan rumah.

d. Penyusunan media KIE untuk konseling dan penyuluhan pada masa pandemi

yang ditujukan kepada kepada ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan.

e. Pelaksanaan modifikasi layanan konseling PMBA melalui tele-konseling atau

kunjungan ke rumah jika memungkinkan. Penyesuaian metode layanan

tersebut dilakukan agar layanan konseling PMBA pada masa pandemi tetap

dapat dilakukan untuk mendukung pemberian ASI yang sangat penting untuk

memberikan kekebalan tubuh pada bayi, juga agar target cakupan ASI

Eksklusif dapat tercapai.

Alternatif solusi

Merespon kondisi pandemi Covid-19 dan pembatasan sosial berskala besar,

Direktorat Gizi Masyarakat telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka

meningkatkan cakupan ASI Ekskslusif. Diantaranya, diantaranya adalah:


a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui daring berupa webinar

dalam rangka pekan menyusui sedunia, webinar tentang pentingnya tetap

menyusui di masa pandemi Covid-19 dan tentang praktik pemberian makanan

pendamping ASI (MP-ASI) sehat.

b. Membuat pedoman pelayanan gizi dan panduan gizi seimbang di masa

pandemi Covid-19 serta poster dan booklet terkait menyusui dimasa Pandemi

Covid-19. Pedoman Pelayanan Gizi di masa pandemi tersebut memberikan

panduan kepada dinas kesehatan dan puskesmas untuk tetap memberikan

pelayanan gizi termasuk konseling kepada ibu hamil dan menyusui yang

membutuhkan, melalui tele-konseling atau kunjungan ke rumah jika

memungkinkan, sesuai aturan pemda setempat terkait pembatasan sosial.

c. menyusun media informasi KIE digital terkait menyusui, webinar dan tele-

konseling diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa

memberikan ASI sangat penting terutama di masa pandemi ini untuk

memberikan kekebalan tubuh pada bayi, serta tercapainya target cakupan ASI

Eksklusif.

Gambar 9 Contoh Media KIE tentang pentingnya menyusui di masa pandemic Covid-19


d. Mengembangkan pelatihan jarak jauh. Diawali dengan penyusunan modul dan

kurikulum Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) PMBA pada tahun 2020 melalui dana

UNICEF dan akan dilanjutkan dengan finalisasi, ujicoba dan pelatihan bagi

pelatih dan fasilitator pada tahun 2021.

e. Update modul dan kurikulum konseling menyusui. Penyusunan modul dan

kurikulum akan disesuaikan dengan panduan dari BPPSDM Kesehatan supaya

dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dengan adanya modul dan kurikulum

konseling menyusui yang update, diharapkan dapat menjadi bahan ajar

pelatihan konseling menyusui yang pada akhirnya dapat meningkatkan

kapasitas tenaga kesehatan khususnya nutrisionis dan bidan dalam

memberikan konseling terkait menyusui kepada ibu menyusui.

2. Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan Surveilans Gizi

Kegiatan surveilans gizi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program gizi. Tujuan Kegiatan ini adalah

untuk menghasilkan informasi yang cepat akurat dan berkelanjutan mengenai

status gizi serta determinan masalah gizi, Kabupaten/kota melaksanakan

surveilans gizi adalah kabupaten/kota yang melaksanakan unsur surveilans gizi

yaitu pengumpuan data, pengolahan dan analisis serta diseminasi secara berkala.


Pengumpulan data yang dilakukan bersumber dari kegiatan pemantauan

pertumbuhan rutin setiap bulan di posyandu serta seluruh pelayanan gizi yang

diberikan kepada masing-masing individu. Kemudian data tersebut dianalisis untuk

menjadikan informasi dengan berbagai bentuk penyajian agar data menjadi mudah

dipahami. Data yang telah dianalisis kemudian di diseminasikan baik dalam bentuk

sosialisasi maupun advokasi kepada pimpinan untuk selanjutnya menjadi dasar

dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan baik lintas program maupun sektor

terkait. Dalam penguatan kegiatan surveilans gizi digunakan aplikasi pencatatan

dan pelaporan gizi berbasis eketronik yaitu Sistem Informasi Gizi Terpadu (Sigizi

Terpadu).

Untuk menilai suatu kabupaten/kota telah melaksanakan surveilans gizi juga

didasarkan pada ketiga unsur tersebut. Kabupaten/kota dinyatakan telah

melakukan surveilans apabila minimal 70% puskesmas yang ada di wilayah kerja

kabupaten/kota telah melaksanakan pengumpulan data dari hasil pemantauan

pertumbuhan dan dientri kedalam aplikasi Sigizi Terpadu minimal sebanyak 60%.

Data tersebut selanjutnya dapat dianalisis menjadi informasi yang diperlukan untuk

menentukan intervensi segera apabila balita terdeteksi mengalami risiko gagal

tumbuh. Selain data hasil pemantauan pertumbuhan, data terkait pelayanan gizi

juga dientry ke dalam sistem informasi tersebut. Puskesmas melaksanakan

analisis data apabila melakukan identifikasi pada balita bermasalah gizi yaitu gizi

buruk dengan melakukan investigasi atau penyelidikan epidemiologi meliputi

faktor-faktor determinan penyebab masalah gizi buruk pada balita yang kemudian

di entri kedalam Sigizi Terpadu.

Data yang sudah dianalisis untuk menghasilkan informasi untuk kemudian

dilakukan diseminasi kepada pengambil kebijakan ditingkat desa/kelurahan,

kecamatan, seluruh lintas program dan sektor terkait serta advokasi untuk

pimpinan. Kegiatan ini harus dilakukan secara terus menerus mengikuti siklus

perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi di dalam suatu program.

Puskesmas dinyatakan telah melakukan diseminasi apabilan telah menyusun

rencana kegiatan dan diupload kedalam Sigizi Terpadu.



Kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi adalah kabupaten/kota yang

minimal 70% dari jumlah puskesmas melakukan kegiatan pengumpulan data,

pengolahan dan analisis data, serta diseminasi informasi

1. Pengumpulan data adalah puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota

melakukan entry data sasaran balita dan ibu hamil serta data pengukuran

melalui Sistem Informasi Gizi Terpadu, rerata setiap bulan mencapai minimal

60% sasaran ibu hamil dan balita

2. Pengolahan dan analisis data adalah puskesmas di wilayah kerja

kabupaten/kota melakukan konfirmasi dan identifikasi penyebab masalah gizi

pada seluruh balita gizi buruk

3. Diseminasi informasi adalah puskesmas di wilayah kerja Kabupaten/Kota

melakukan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil surveilans gizi dan

di-upload ke dalam sistem setiap triwulan

Cara Perhitungan

Persentase ibu hamil kurang energi kronik dihitung dengan menggunakan

formulasi sebagai berikut:


Berdasarkan laporan rutin Direktorat Gizi Masyarakat tahun 2020, capaian

indikator kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi sebesar 51,6%. Capaian ini

sudah memenuhi target tahun 2020, yaitu sebesar 51%, namun disparitas capaian

masih cukup tinggi antar provinsi. Berdasarkan distribusi provinsi, capaian

terendah pada Provinsi Kalimantan Utara dan Papua karena belum ada satupun

kabupaten/kota di provinsi tersebut yang melaksanakan surveilans gizi sedangkan

capaian tertinggi adalah Provinsi Kep Bangka Belitung dan Sumatera Barat

masing-masing 100%, seperti yang tergambar pada grafik di bawah ini:

Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan Surveilans Gizi

=

Jumlah Kabupaten/Kota Melaksanakan Surveilans Gizi

X 100% Jumlah Kabupaten/Kota


Gambar 10 Grafik Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan Surveilans Gizi

berdasarkan Provinsi Tahun 2020

Faktor Keberhasilan

Faktor-fakor yang menjadi keberhasilan dalam pencapaian pelaksanaan

surveilans gizi di kabupaten/kota antara lain:

1. Orientasi peningkatan kapasitas tenaga

Orientasi pemanfaatan dan analisis data bagi tenaga gizi merupakan kegiatan

yang dilakukan rutin dalam 3 tahun terakhir. Hal ini dilakukan untuk

menyegarkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga gizi

secara bertahap. Pada masa pandemi kegiatan orientasi tetap dilaksanakan

melalui daring.

2. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara mandiri dan kunjungan

rumah.

Kegiatan pemantauan pertumbuhan yang dilakukan di posyandu terhenti

selama masa pandemi, namun pelayanan tetap dilakukan melalui kunjungan

rumah. Orang tua dan pengasuh tetap melakukan pemantauan tumbuh

kembang balita dirumah dengan mengacu pada buku KIA. Jika ada masalah

kesehatan dan gizi seperti menurunnya nasfu makan atau anak tidak mau

menyusu maka orang tua dapat segera membawa anak ke pelayanan

kesehatan atau dilakukan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan secara

terjadwal. Informasi determinan masalah gizi dapat diketahui dan menjadi

bagian dari kegiatan analisis dalam surveilans gizi.


3. Penyediaan alat antropometri melalui Dana Alokasi Khusus

Dalam upaya pemenuhan antropometri kit di lokus stunting (260 kab/kota) telah

disediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. sedangkan pemenuhan

antropometri di posyandu diupayakan melalui dana desa.

4. Penguatan Sistem Informasi Gizi Terpadu

Optimalisasi kegiatan surveilans gizi salah satunya dilakukan melalui

penguatan Sistem Informasi Gizi Terpadu. Data yang terkumpul dientri

kedalam system tersebut untuk kemudian dianalisis secara sederhana untuk

menghasilkan informasi status gizi dan capaian kinerja gizi secara real time

untuk intervensi segera.

Faktor Penghambat

Indikator persentase kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi sudah

mencapai target namun disparitas capaian masih cukup tinggi. Pada provinsi yang

belum mencapai target tantangan dalam pelaksanaan surveilans gizi yaitu:

1. Masih rendahnya ketersediaan, distribusi dan kapasitas tenaga pelaksana

surveilans gizi.

Kegiatan surveilans gizi meliputi pengumpulan data, pengolahan, konfirmasi

untuk mengetahui determinan masalah gizi pada masing-masing balita, analisis

data dan diseminasi merupakan rangkaian yang cukup komprehenship

membutuhkan waktu khusus dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Tenaga

gizi yang belum tersedia di setiap puskesmas menjadi kendala dalam

pelaksanaan surveilans gizi. Pelaksanaan surveilans gizi membutuhkan

keterampilan dalam pengumpulan dan entry data melalui aplikasi, analisis dan

penyajian data, bahkan harus mampu mendiseminasikan hasil analisis data

baik untuk advokasi maupun sosialisasi, sehingga seorang tenaga pengelola

gizi harus mempunyai kapasitas yang baik.

2. Ketersediaan antropometri yang belum mencukupi

Pengumpulan data status gizi dilakukan melalui pengukuran berat badan dan

tinggi badan serta Lingkar Lengan Atas (LiLA). Distribusi antropomentri dari

pusat tidak dapat memenuhi sampai ke posyandu, sehingga daerah harus

mengupayakan ketersediaan antropometri secara mandiri. Selain itu untuk


kebutuhan entri data dan analisis juga membutuhkan komputer. Dengan

demikian dukungan sarana prasarana sangat penting dalam kegiatan

surveilans gizi

3. Pandemi COVID-19

Pemantauan pertumbuhan dan kegiatan gizi berbasis masyarakat terhambat

dalam pelaksanaannya karena pandemi COVID-19, terutama dengan adanya

peberlakuan pembatasan sosial. Kegiatan posyandu selama pandemi

dihentikan sesuai zona, sehingga data pemantauan pertumbuhan tidak dapat

dikumpulkan. Meski upaya modifikasi program telah dilakukan namun kesiapan

implementasi masing-masing daerah masih berbeda-beda.

Kegiatan-kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menunjang tercapainya kegiatan

surveilans gizi

1. Orientasi tenaga pengelola gizi

Kegiatan orientasi bagi tenaga pengelola gizi dilakukan sampai tingkat

puskesmas. Pada tahun 2020 kegiatan orientasi mengambil tema analisis dan

pemanfaatan data. Diharapkan tenaga gizi dapat melakukan analisis data dan

menyajikan serta mengintepretasikan dengan benar sehingga hasil surveilans

gizi dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan sehingga dapat

memperbaiki kinerja program di tahun mendatang

2. Monitoring dan evaluasi kegiatan surveilans gizi

Kegiatan monitoring pelaksanaan surveilans gizi dilakukan secara berkala

setiap triwulan untuk mengetahui progress pelaksanaan pengumpulan, analisis

dan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis. Bagi provinsi

dengan capaian rendah dilakukan monev secara intensif.

3. Diseminasi

Kegiatan diseminasi dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan

melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait. Tujuan diseminasi adalah

untuk memberikan informasi masalah gizi sekaligus solusi dan kegiatan

perbaikan yang harus dilakukan. Diharapkan melalui diseminasi ini kebijakan


yang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi tepat baik secara

program maupun sasaran.

4. Pedoman Pelaksanaan Surveilans Gizi

Kegiatan surveilans gizi mengacu pada pedoman pelaksanaan surveilans gizi

yang disusun oleh Direktorat Gizi Masyarakat bersama pakar gizi. Pedoman

berisi tahap kegiatan surveilans gizi dan seluruh indikator kinerja program gizi.

Alternatif Solusi

Untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh berberapa wilayah yang belum

mencapai target, perlu dilakukan:

1. Peningkatan kapasitas petugas

Kegiatan orientasi harus tetap dilakukan sampai pada tenaga pengelola gizi

puskesmas karena pelaksanaaan surveilans gizi tepatnya pada langkah

pengumpulan data banyak dilakukan oleh tenaga gizi di Puskesmas. Oleh

karena itu peningkatan kapasitas untuk penyegaran pengetahuan harus terus

dilakukan.

2. Penyediaan alat antropometri

Upaya pemenuhan alat antropometri melalui APBN dan DAK Fisik pada daerah

lokus menjadi solusi yang sangat baik mengingat antropometri merupakan

sarana prasarana yang paling utama dalam kegiatan surveilans gizi. Untuk

pemenuhan antropometri di posyandu tenaga gizi harus dapat menyedikan

informasi dan mengadvokasi kepada pemerintah daerah agar pemanfataan

dana desa untuk kesehatan menjadi lebih optimal termasuk penyediaan

antropometri. Oleh karena itu kegiatan surveilans gizi harus dilakukan dengan

baik

3. Kunjungan rumah

Dalam optimalisasi kegiatan surveilans gizi dimasa pandemi saat posyandu

dihentikan adalah melakukan kunjungan rumah yang dilakukan dengan

prioritas kunjungan. Saat melakukan kunjungan rumah tenaga kesehatan dapat

langsung melakukan kajian determinana masalah gizi pada balita yang

dikunjungi sehingga kegiatan surveilans gizi dalam langkah analisis dapat

dicapai.


4. Media daring

Edukasi dan konseling pada sasaran dimasa pandemi dapat dilakukan melalui

media daring. Perlu disusun media KIE yang menarik dengan durasi yang

singkat namun padat, agar pesan dapat sampai kepada sasaran.

3. Persentase Puskesmas Mampu Tata Laksana Balita Gizi Buruk

Prevalensi gizi buruk di Indonesia termasuk dalam kategori serius menurut WHO

karena angkanya masih cukup tinggi, yaitu 10,2%, dengan 3,5% diantaranya

termasuk kategori gizi buruk (Riskesdas, 2018).

Balita dengan status gizi buruk berisiko lebih tinggi untuk mengalami stunting dan

berkaitan erat dengan risiko kematian pada balita sehingga penting sekali agar

penanganan kasus balita gizi buruk dilakukan sedini mungkin dengan pelayanan

yang standar sesuai dengan pedoman.

Jumlah kasus gizi buruk yang dilaporkan dan yang mendapat perawatan masih

rendah, dikarenakan:

a. Terbatasnya akses layanan kesehatan

b. Belum banyak fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan balita sakit

secara terintegrasi sehingga kasus gizi buruk tidak terdeteksi

c. Ketidakmampuan pemberi layanan dalam tata laksana gizi buruk

d. Pelaporan yang tidak lengkap

e. Rendahnya kesadaran keluarga untuk membawa balita gizi buruk ke tempat

pelayanan Kesehatan

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan perlu memiliki kapasitas

yang memadai dalam memberikan layanan tata laksana gizi balita gizi buruk baik

dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi sarana dan prasarana.


Puskesmas mampu melakukan tatalaksana gizi buruk pada balita Balita Gizi buruk

adalah balita usia 0-59 bulan dengan tanda klinis gizi buruk atau indeks Berat

Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan

(BB/TB) dengan nilai Z-score kurang dari -3 SD atau Lingkar Lengan Atas kurang

dari 11,5 cm. Puskesmas dengan kriteria:


1) Mempunyai Tim Asuhan Gizi Terlatih, terdiri dari dokter, bidan/perawat dan

tenaga gizi

2) Memiliki Standar Prosedur Operasiona ltata laksana gizi buruk pada balita

Cara Perhitungan

Perhitungan persentase puskesmas mampu tata laksana gizi buruk menggunakan

formulasi sebagai berikut:

% 𝑃𝑢𝑠𝑘𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑇𝑎𝑡𝑎 𝐿𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎 𝐺𝑖𝑧𝑖 𝐵𝑢𝑟𝑢𝑘 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑘𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠𝑀𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑇𝑎𝑡𝑎 𝐿𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎 𝐺𝑖𝑧𝑖 𝐵𝑢𝑟𝑢𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑘𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠× 100


Dari hasi laporan rutin Direktorat Gizi Masyarakat diketahui terdapat 1.052

puskesmas yang mampu tatalaksana gizi buruk dibanding dengan jumlah seluruh

puskesmas yang ada (10.134 puskesmas), capaian indikator peresentase mampu

tata laksana balita gizi buruk tahun 2021 mencapai 10,4% dan melampaui target

yang ditetapkan. Provinsi dengan capaian tertinggi adalah Sulawesi Barat

sementara 21 provinsi lainnya tidak mencapai target bahkan 12 provinsi

diantaranya belum memiliki puskesmas yang mampu tata laksana balita gizi buruk.

Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena provinsi tersebut belum memiliki tim

asuhan gizi yang terlatih. Tim asuhan gizi terdiri dokter, ahli gizi, bidan/perawat.

Gambar 11 Grafik persentase puskesmas yang mampu tatalaksana gizi buruk

berdasarkan Provinsi Tahun 2020

- - - - - - - - - - - - 0.2 0.7 0.8 1.3 1.7 4.7

7.4 7.5 9.7 10.4 10.6 11.3 12.0

28.1 30.2

37.0 38.0 44.3 44.4 44.8

49.2

86.0

101.1

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0


Faktor Keberhasilan

Sehubungan dengan pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya

perubahan pada sistem pelayanan Kesehatan, keterbatasan akses dan di prediksi

berdampak pada capaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), khususnya IKK

Persentase Puskesmas mampu Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita. Upaya yang

dilakukan untuk mendukung pencapaian target dan kualitas IKK tersebut diatas,

antara lain:

1. Diluncurkannya Pedoman Pelayanan Gizi pada Masa Pandemi sebagai acuan

puskesmas untuk memdodifikasi pelayanan gizi pada masa pandemi

2. Adanya sosialisasi SOP Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk sebagai

upaya agar puskesmas dapat tetap melakukan tata laksana balita gizi buruk

pada masa pandemi walaupun belum mendapatkan pelatihan

3. Diselenggarakannya webinar terkait gizi buruk untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat dan tenaga kesehatan pentingnya deteksi dini dan penanganan

segera balita gizi buruk pada masa pandemi

Faktor Penghambat

Indikator Puskesmas Mampu Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita tidak mencapai

target yang diharapkan dikarenakan antara lain:

a. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosisl Berskala

Besar (PSBB) yang menyebabakan perubahan dan penyesuaian pada sistem

pelayanan kesehatan.

b. Situasi pandemi menyebabkan adanya refocusing anggaran dan tertundanya

beberapa rencana kegiatan yang bersifat tatap muka, diantaranya adalah

kegiatan workshop Pencegahan dan Tata Laksana Balita Gizi Buruk Angkatan

3 dengan 11 provinsi sebagai peserta yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Kepulauan

Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat

tidak terlaksana.

c. Pada masa pandemi Covid-19 (tahun 2020-2021) pelatihan Pencegahan dan

Tata Laksana Balita Gizi Buruk (end user) tidak dapat dilaksanakan terkait


efisiensi/refocusing anggaran baik di Pusat, Dekonsentrasi Provinsi, DAK Non

Fisik maupun APBD.

Kegiatan-kegiatan

a. Menyusun contoh 5 SOP Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada

Balita sesuai Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita,

Kemenkes 2019, meliputi:

1) Deteksi Dini dan Rujukan Balita Gizi Buruk atau yang Berisiko Gizi Buruk

2) Penetapan dan Klasifikasi Balita Gizi Buruk di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

3) Tata Laksana Balita Gizi Buruk di Layanan Rawat Inap

4) Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita usia 6-59 Bulan di Layanan Rawat

Jalan

5) Tata Laksana Balita Gizi Buruk di Layanan Rawat Inap

6) Tata Laksana Gizi Buruk Pasca Rawat Inap pada Bayi Usia kurang dari 6

bulan dengan Berat Badan kurang dari 4 kg di Layanan Rawat Jalan

b. Melakukan sosialisasi contoh SOP Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk

pada Balita secara daring dengan mengundang fasilitator, Dinas Kesehatan

Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota lokus stunting terpilih serta

perwakilan dari puskesmas dan rumah sakit, lintas program terkait dan mitra

pembangunan (WHO dan UNICEF).

c. Diharapkan setelah sosialisasi contoh SOP Pencegahan dan Tata Laksana

Gizi Buruk pada Balita tersebut, Puskesmas dapat membuat SOP yang

disesuaikan dengan kondisi yang ada di Puskesmas dan wilayah.

d. Menyusun Buku Saku Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita

di Layanan Rawat Jalan bagi Tenaga Kesehatan.

e. Melakukan sosialisasi Buku Saku Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk

pada Balita di Layanan Rawat Jalan bagi Tenaga Kesehatan secara daring

dengan mengundang fasilitator, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota lokus stunting terpilih serta perwakilan dari puskesmas dan

rumah sakit, lintas program terkait dan mitra pembangunan (WHO dan

UNICEF).


f. Menyusun media KIE, poster Cegah Gizi Buruk pada masa pandemi Covid 19,

kerjasama dengan UNICEF.

g. Pengembangan pelatihan Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada

Balita dengan metode pelatihan daring/e-learning bekerjasama dengan

PPSDM, SEAMEO dan UNICEF.

h. Direktorat Gizi Masyarakat telah melakukan review dan mengajukan usulan

penyesuaian indikator kinerja, salah satu diantaranya adalah Indikator

Persentase Puskesmas Mampu Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita dan

mengajukan revisi target RPP/Renja mengacu pada hasil penyesuaian APBNP

Tahun 2020 melalui:

1) Surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor

PR.01.05/3.3/1963/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Usulan Revisi

Indikator Renja dan Target RKP dan Renja.

2) Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor

PR.01.05/1/1474/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Usulan Revisi Indikator

Renja dan Target RKP dan Renja.

Alternatif Solusi

a. Bila pandemi telah berakhir dan kondisi pembatasan sudah ditiadakan maka

pelatihan Pencegahan dan Tata Laksana Balita Gizi Buruk dapat

diselenggarakan kembali baik secara konvensional maupun e-learning

sehingga perhitungan target IKK akan disesuaikan kembali sesuai dengan

definisi operasional sebelumnya, yaitu dengan memperhitungkan ketersediaan

tim asuhan gizi terlatih di Puskesmas.

b. Penyesuaian definisi operasional indikator selama pada masa pandemi Covid-

19 menjadi pelaksanaan yang bertahap yang dimulai dari pemenuhan

tersedianya SOP Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita di Puskesmas. Definisi

operasional ini akan disesuaikan dengan kondisi yang ada yaitu kondisi

pandemi dan adaptasi kebiasaan baru (pasca pandemi).

c. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dan capaian IKK ini akan terus

dilakukan di setiap tingkat administrasi.


4. Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK)

Gizi ibu hamil merupakan salah satu fokus perhatian kegiatan perbaikan gizi

masyarakat karena dampaknya yang signifikan terhadap kondisi janin yang

dikandungnya. Masalah gizi yang sering ditemui pada ibu hamil adalah masalah

kurang energi kronik (KEK). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018

menunjukkan prevalensi risiko KEK pada ibu hamil (15-49 tahun) masih cukup

tinggi yaitu sebesar 17,3%. Persentase ibu hamil KEK diharapkan dapat turun

sebesar 1,5% setiap tahunnya.


Definisi operasional indikator Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)

adalah Ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronik (KEK) yang ditandai dengan

ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm

Cara Perhitungan

Persentase ibu hamil kurang energi kronik dihitung dengan formulasi sebagai

berikut:

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐼𝑏𝑢 𝐻𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝐾𝐸𝐾 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝐾𝐸𝐾

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑘𝑢𝑟 𝐿𝑖𝐿𝐴× 100%


Berdasarkan sumber data laporan rutin tahun 2020 yang terkumpul dari 34 provinsi

menunjukkan dari 4.656.382 ibu hamil yang diukur lingkar lengan atasnya (LiLA),

diketahui sekitar 451.350 ibu hamil memiliki LilA kurang dari 23,5 cm (mengalami

risiko KEK). Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase ibu

hamil dengan risiko KEK tahun 2020 adalahsebesar 9,7% sementara target tahun

2020 adalah 16%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pencapaian target ibu

hamil KEK tahun ini telah melampaui target Renstra Kemenkes tahun 2020. Data

ini diambil per tanggal 20 Januari 2021. Jika capaian tersebut dibandingkan

dengan ambang batas menurut WHO, maka persentase bumil KEK di Indonesia

termasuk masalah kesehatan masyarakat kategori ringan (< 10 %).


Gambar 12 Grafik Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik

berdasarkan Propinisi Tahun 2020

Grafik di atas menunjukkan bahwa hanya 3 provinsi yang persentase ibu hamil

KEK nya masih di atas 16%, sementara 31 provinsi lainnya sudah mencapai target

yang diharapkan. DKI Jakarta adalah provinsi dengan persentase Ibu Hamil KEK

yang paling rendah yaitu 4% sedangkan provinsi dengan Ibu Hamil KEK tertinggi

adalah Nusa Tenggara Timur (24,5%).

Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target adalah:

a. Dukungan kebijakan yang responsif terhadap perubahan yang terjadi.

Termasuk situasi pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia pada awal

tahun 2020.

1) Surat Edaran Dirjen Kesmas Nomor: HK.02.02/V/393/2020 tentang

Pelayanan Gizi dalam Pandemi COVID-19

2) Direktorat Gizi Masyarakat menyusun Buku Pedoman Pelayanan Gizi pada

Masa Pandemi dan beberapa pedoman pelaksanaan intervensi gizi dalam

konteks situasi pandemi. Pedoman-pedoman tersebut dapat digunakan

sebagai acuan bagi petugas gizi di daerah untuk melakukan modifikasi

4.0 4.4

5.6 6.4

7.2 7.2

8.3 8.4 8.5 8.6 8.8 8.9 9.4 9.7 9.7 9.8

10.5 10.7 11.0 11.3 11.6 11.8 12.1 12.8 13.0

13.8 14.0 14.7 14.8 14.9 15.0 15.3

16.3

19.6

24.3

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0


layanan gizi pada masa pandemi. Hasil survey cepat Dampak Pandemi

terhadap Pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan

oleh Direktorat Gizi Masayrakat dan UNICEF menunjukkan bahwa sekitar

56,6% puskesmas yang menjadi responden (2.296 puskesmas) melakukan

modifikasi layanan gizi dengan mengintegrasikan pemberian makanan

tambahan ibu hamil dengan pemberian TTD pada ibu hamil.

b. Penguatan surveilans gizi dengan meningkatkan deteksi dini masalah gizi

pada ibu hamil, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan pelayanan gizi

yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi gizi ibu hamil tersebut.

c. Integrasi kegiatan dengan lintas program untuk meningkatkan kualitas dan

cakupan pelayanan gizi pada ibu hamil termasuk ibu hamil pekerja. Gerakan

Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) adalah upaya pemerintah,

masyarakat maupun pengusaha untuk menggalang dan berperan serta, guna

meningkatkan kepedulian dalam upaya memperbaiki kesehatan dan status

gizi pekerja perempuan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja

dan meningkatkan kualitas generasi penerus. Kegiatan utama GP2SP

diantaranya adalah perusahaan menyediakan ruang ASI, mengadakan kelas

ibu hamil, cek kesehatan secara berkala dan memperhatikan gizi pekerja

hamil dan menyusui di tempat kerja. Pada tahun 2018, dari 3.041 perusahaan

dengan pekerja perempuan lebih dari 100 orang, sudah sekitar 448 (14,7%),

naik sekitar 2% dari tahun sebelumnya, perusahaan yang sudah

melaksanakan GP2SP.

d. Dukungan intervensi gizi sensitif seperti Program Keluarga Harapan, yaitu

program bantuan tunai bersyarat dari Kementerian Sosial yang menyasar

keluarga yang memiliki ibu hamil, balita dan anak sekolah. Program ini

memasukkan indikator pemeriksaan kehamilan sebagai salah satu syarat

bagi keluarga agar dapat terus menerima bantuan ini.

Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat pencapaian target adalah:

a. Tingkat kepatuhan dalam melaporkan capaian indikator ibu hamil KEK secara

rutin setiap bulan masih rendah. Hal ini terjadi karena proses pelaporan yang

lambat dari mulai tingkat posyandu sampai tingkat provinsi.


b. Ketersediaan dan kualitas SDM

1) Ketidakmerataan distribusi tenaga gizi di satu kabupaten/kota, dimana satu

puskesmas bisa terdapat lebih dari 1 tenaga gizi dan satu puskesmas

lainnya tidak terdapat tenaga gizi.

2) Tenaga gizi di puskesmas kerap kali tidak memiliki latar belakang

Pendidikan gizi, sehingga kondisi ini selain menjadi salah satu kendala

dalam menyediakan pelayanan gizi yang berkualitas bagi masyarakat juga

menghambat proses pelaporan capaian kegiatan gizi.

3) Tenaga gizi di puskesmas seringkali merangkap pekerjaan administrasi dan

keuangan, sehingga tidak maksimla dalam mengerjakan pekerjaan

utamanya.

c. Berdasarkan Riskesdas 2018, masih tingginya prevalensi Ibu hamil KEK pada

WUS usia 15-19 tahun dan 20-24 tahun (33.5% dan 23.3%). Kehamilan di usia

dini dapat meningkatkan risiko kekurangan gizi dikarenakan pada usia remaja

masih terjadi pertumbuhan fisik.

d. Prevalensi KEK pada Remaja puteri (usia 15-19 tahun) sebesar 36,3%. KEK

pada kelompok remaja memiliki risiko tinggi untuk mengalami KEK pada masa

kehamilan. Seperti diketahui bahwa KEK terjadi karena kurangnya asupan

makanan dalam jangka waktu yang lama.

e. Pengetahuan tentang asupan makanan bergizi untuk ibu hamil serta budaya

yang melestarikan pantangan makanan tertentu bagi ibu hamil masih menjadi

kendala. Budaya yang berlaku di beberapa daerah, makanan yang dipantang

adalah makanan yang bergizi tinggi seperti ikan dan telur.

f. Berdasarkan laporan rutin Direktorat Kesehatan Keluarga, jumlah ibu hamil

yang memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar (K4) baru mencapai

58,98% dengan target 2020 yaitu 80%.

g. Adanya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 hingga saat ini serta

kebijakan PSBB dan sebagainya yang menyebabkan terjadinya perubahan dan

penyesuaian pada sistem pelayanan kesehatan termasuk akses ke pelayanan

kesehatan.


Kegiatan-kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikator tersebut adalah:

a. Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil KEK bertujuan untuk

menambah asupan kalori dan protein ibu hamil KEK. Berdasarkan laporan

rutin diketahui bahwa cakupan pemberian makanan tambahan (MT) bagi ibu

hamil KEK telah mencapai target di tahun 2020, yaitu sebesar 86,1% dari

target 80%. (Laporan rutin Direktorat Gizi Masyarakat). Salah satu upaya

yang telah dilakukan untuk meningkatkan daya terima makanan tambahan

ibu hamil dengan menambah pilihan rasa krim biskuit menjadi 3 rasa

(strawberry, nanas, lemon).

b. Penguatan koordinasi pusat dan daerah dalam meningkatkan sinergitas

pelaksanaan program gizi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah

Pertemuan Persiapan Suplementasi Gizi antara Pusat dan Daerah serta

monitoring evaluasi pemberian Makanan Tambahan di tingkat Puskesmas.

c. Orientasi Proses Asuhan Gizi Puskesmas untuk meningkakan kapasitas

tenaga gizi dalam melakukan asuhan gizi untuk individu maupun masyarakat

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan gizi di puskesmas tetap

dilaksanakan melalui daring.

d. Peningkatan kapasitas tenaga gizi melalui pelatihan dan orientasi terkait

seperti pelatihan PMBA yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 untuk end

user 1.563 orang dan TOT sebanyak 139 orang yang tersebar di 34 Provinsi.

Pada tahun 2020 telah direncanakan pelatihan PMBA namun dibatalkan

akibat pandemic COVID-19.

e. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan gizi untuk menjaga kualitas dan

cakupan pelayanan kesehatan dan gizi di puskesmas pada masa pandemi

melalui serial webinar gizi berseri. Tahun 2020 Direktorat Gizi Masyarakat

telah melaksanakan 10 seri webinar gizi berseri. Materi webinar mencakup

isu-isu gizi dan kaitannya dengan situasi pandemi Covid-19.


Alternatif Solusi

Dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan maka alternatif solusi yang

dapat dilakukan adalah:

a. Penguatan kualitas pelayanan dan integrasi program terutama dengan

program kesehatan keluarga, contohnya integrasi konseling dan penyuluhan

gizi untuk ibu hamil pada saat pemeriksaan kehamilan ataupun di kelas ibu

hamil.

b. Penyediaan dan peningkatan media edukasi gizi untuk ibu hamil, baik melalui

media visual dan elektronik.

c. Perluasan sasaran edukasi gizi sejak dari hulu (calon ibu), dimulai dari

peningkatan edukasi gizi pada remaja putri dan calon pengantin agar

memahami pentingnya gizi baik pada usia mereka.

d. Peningkatan pemanfaatan pangan lokal untuk Makanan Tambahan ibu hamil

KEK melalui pendidikan gizi yang mengkombinasikan kegaitan untuk

meningkatkan pengetahuan gizi ibu hamil juga meningkatkan kemampuan

ibu hamil agar mengkonsumi makanan bergizi sesuai kebutuhan pada masa

hamil.

e. Penguatan manajemen data rutin mulai dari pengumpulan, analisis, dan

pemanfaatan data/ informasi.

Sementara itu, terdapat beberapa indikator gizi yang tercantum dalam RPJMN dan

Renstra 2020-2024 tetapi tidak menjadi indikator kinerja kegiatan yang dicantumkan di

dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Gizi Masyarakat.

Persentase balita stunting adalah indikator gizi yang tercantum di dalam Renstra 2020-

2024 dan menjadi salah satu indikator kinerja tingkat kementerian. Sedangkan

indikator Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) menjadi salah satu

indikator kinerja program (eselon 1). Dua indikator kinerja lainnya, yaitu persentase

balita wasting dan jumlah balita mendapatkan suplementasi zat gizi mikro menjadi

bagian dari indikator yang tercantum dalam matriks sasaran perbaikan gizi masyarakat

dalam lampiran RPJMN 2020-2024.


Gambar 13 Tabel Realisasi Capaian Indikator Kinerja Gizi

yang tercantum dalam RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024


Realisasi

1. Persentase balita

stunting 24,1% 11,6% 207,75

2. Persentase balita

wasting 8,1% 5,3% 152,83

3. Jumlah balita yang

mendapatkan


90.000

balita

90.000

balita 100

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa 2 dari 3 indikator kinerja gizi yang menjadi bagian dari

sasaran indikator RPJMN dan Renstra 2020-2024 telah melampaui target yang

ditetapkan dan terdapat 1 (satu) indikator yaitu jumlah balita yang mendapatkan

suplementasi zat gizi mikro tidak mencapi target yang diharapkan.

Penjelasan capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

1. Persentase Balita Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi

kronis sehingga tinggi badan anak terlalu pendek untuk usianya. Stunting biasanya

terjadi karena kekurangan gizi pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan yang

akan bedampak pada perkembangan kognitif, pertumbuhan dan metabolisme yang

bersifat menetap sampai dewasa.

Merujuk pada Bagan Penyebab Masalah Gizi UNICEF dan WHO Framework on

Stunting Determinants diketahui bahwa penyebab masalah gizi termasuk stunting

sangat multifaktor, meliputi penyebab langsung dan penyebab tidak langsung.


Gambar 14 Bagan Penyebab Masalah Gizi

Asupan makanan yang tidak adekuat serta penyakit infeksi merupakan penyebab

langsung terjadinya masalah gizi. Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa sekitar

33,9% bayi usia kurang dari 6 bulan tidak menapatkan ASI Eksklusif dan hanya

sekitar 46% anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan makanan pendamping ASI

yang adekuat dari segi frekuensi dan keragaman makanan. Penyebab tidak

langsung masalah gizi meliputi rendahnya ketahanan pangan tingkat rumah

tangga, rendahnya akses terhadap akses sanitasi dan air bersih serta rendahnya

akes terhadap pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Riskesdas 2018 prevalensi stunting mengalami perbaikan dalam 5

(lima) tahun terakhir ini, yaitu menurun dari 37,2% tahun 2013 menjadi 30,8%

(2018) dan turun menjadi 27,67% (SSGBI, 2019). Namun demikian, stunting masih

menjadi masalah gizi masyarakat, karena menurut WHO prevalensi masih diatas

20% (kategori tinggi).


Gambar 15 Grafik Capaian dan Target Prevalensi Stunting

Pencegahan stunting pada balita menjadi salah satu program prioritas nasional

dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan

berdaya saing tinggi. Indikator penurunan stunting pada balita menjadi salah satu

sasaran utama pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

Sesuai arahan Presiden, rata-rata penurunan stunting diharapkan dapat mencapai

2,7% per tahun sehingga prevalensi stunting di tahun 2024 mencapai 14%.

Definisi operasional indikator Persentase Balita Stunting adalah Anak umur 0

sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan

menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score

kurang dari -2 SD.

Perhitungan persentase balita stunting menggunakan formulasi sebagai berikut:

Persentase 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑆𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 = Jumlah balita pendek

Jumlah balita yang diukur

panjang/tinggi badan

× 100%

Analisa target dan capaian serta Penyajian Data indikator persentase balita

stunting adalah sebagai berikut:


1) Baseline prevalensi stunting yang dijadikan dasar perhitungan target

penurunan prevalensi stunting per tahun adalah data survey, yaitu Riskesdas

2018 dan SSGBI 2019. Tingginya komitmen pemerintah untuk menurunkan

prevalensi stunting menjadikannya sebagai salah satu prirotas nasional,

sehingga pencapaian harus dipantau setiap tahun. Balitbangkes

mendapatkan mandat untuk memantau kemajuan pencapaian target per

tahun prevalensi stunting melalui pelaksanaan Survei Status Gizi Balita

Indonesia. Namun karena situasi pandemi COVID-19 maka pelaksanaan

SGBI tahun 2020 tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Mengacu pada

protokol kesehatan yang menganjurkan pembatasan kontak fisik maka

pengukuran anthropometri pada balita tidak dilakukan sehingga data status

gizi balita untuk tahun 2020 dari ahsil survey tidak bisa didapatkan. SSGBI

tahun 2020 difokuskan pada pengkajian determinan status gizi balita

Indonesia.

2) Disisi lain, Laporan Rutin Sigizi terpadu dan ePPGBM juga memasukkan

indikator persentase balita stunting sehingga data tersebut sementara dapat

digunakan untuk memberikan gambaran progress pencapaian target

penurunan stunting.

3) Target prevalensi stunting pada Balita untuk tahun 2020 adalah 24,1%

(5.543.000 Balita), sementara laporan ePPGBM Sigizi (per tanggal 20 Januari

2021) dari 34 provinsi menunjukkan bahwa dari 11.499.041 balita yang diukur

status gizinya berdasarkan tinggi badan menurut umur (TB/U) terdapat

1.325.298 balita dengan TB/U kurang dari -2 SD atau dapat dikatakan 11,6%

balita mengalami stunting. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa

indikator persentase balita stunting melampaui target yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pencapaian persentase stunting

tahun ini on track.

4) Gambaran persentase balita stunting untuk setiap provinsi dapat dilihat pada

grafik di bawah ini:


Gambar 16

Grafik Persentase Balita Stunting Berdasarkan Provinsi

Tahun 2020

Dari grafik tersebut terlihat bahwa provinsi dengan persentase balita stunting

terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4.6%, sementara Nusa

Tenggara Timur adalah provinsi dengan prevalensi balita stunting tertinggi, yaitu

24,2%. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil survey Riskesdas tahun 2018 yang

menunjukkan bahwa provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk ke dalam

provinsi dengan prevalensi balita stunting terendah begitu pula dengan provinsi

NTT yang masuk dalam kelompok provinsi dengan persentase balita stunting yang

cukup tinggi.

Faktor Keberhasilan

a. Direktorat Gizi Masyarakat sudah melaksanakan program perbaikan gizi

masyarakat sesuai dengan rekomendasi Lancet 2013 yaitu intervensi gizi spesifik

yang langsung menyasar kelompok 1000 HPK yang terbukti efektif dapat mencegah

terjadinya stunting jika cakupannya mencapai minimal 90%. Intervensi gizi spesifik

meliputi: seplementasi zat gizi mikro pada ibu hamil, pemberian makanan tambahan

untuk ibu hamil dengan masalah gizi, konseling dan promosi PMBA (Pemberian

Makan Bayi dan Anak), suplementasi zat gizi mikro pada balita, penanganan anak

dengan masalah gizi akut (gizi buruk), dan pemantauan pertumbuhan. Selain itu,

4.6 5.0 5.4 6.1 6.3 6.8 7.2 7.2 7.4 7.4

8.2 9.4 9.7

11.0 11.0 11.6

12.2 12.2 12.5 13.8 13.9 14.3 14.7 15.1

16.2 16.6 16.6 17.4 17.7 18.2

19.5 20.4

22.4 23.4

24.2

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0


Lancet 2018 juga merekomendasikan intervensi gizi sensitif yang menyasar

populasi umum.

b. Dukungan kegiatan dari lintas program dan lintas sektor berupa kegaitan intervensi

gizi sensitif di lokus stunting (260 Kab/Kota) di tahun 2020. Konvergensi kegiatan

di lokasi yang sama memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian

program gizi di wilayah tersebut. Kegiatan intervensi gizi sensitif yang dilakukan

oleh sektor non kesehatan ditujukan untuk mengatasi masalah tidak langsung dari

masalah gizi, diantaranya adalah peningkatan ketahanan pangan tingkat rumah

tangga (pertanian), peningkatan akses sanitasi dan air bersih (PUPR dan

Kesehatan), perlindungan sosial (sosial), peningkatan partisipasi belajar terutama

pada perempuan (pendidikan).

c. Penguatan strategi operasional untuk meningkatkan kualitas dan cakupan

intervensi spesifik yang dilakukan oleh Direktorat Kesehatan maka diterapkan 4

strategi operasional yang mencakup peningkatan kapasitas SDM, peningkatan

kualitas layanan, penguatan edukasi gizi, dan penguatan manajemen intervensi gizi

di puskesmas dan posyandu.

d. Dukungan kebijakan yang responsif terhadap perubahan yang terjadi. Termasuk

situasi pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia pada awal tahun 2020.

- Surat Edaran Dirjen Kesmas Nomor: HK.02.02/V/393/2020 tentang Pelayanan

Gizi dalam Pandemi COVID-19

- Direktorat Gizi Masyarakat menyusun Buku Pedoman Pelayanan Gizi pada Masa

Pandemi dan beberapa pedoman pelaksanaan intervensi gizi dalam konteks situasi

pandemi. Pedoman-pedoman tersebut dapat digunakan sebagai acuan bagi

petugas gizi di daerah untuk melakukan modifikasi layanan gizi pada masa

pandemi. Hasil survey cepat Dampak Pandemi terhadap Pelayanan Gizi di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Gizi Masyarakat dan UNICEF

menunjukkan bahwa sekitar 56.6% puskesmas yang menjadi responden (2.296

puskesmas) melakukan modifikasi layanan gizi dengan mengintegrasikan

pemberian makanan tambahan ibu hamil dengan pemberian TTD pada ibu hamil.

Faktor Penghambat

Beberapa hal yang menjadi penghambat dalam melaksanakan kegiatan yang

berkontribusi terhadap pencapaian target pencegahan stunting antara lain:


1) Situasi pandemi menyebabkan terjadinya gangguan layanan gizi terutama di

fasilitas pelayanan kesehatan dan posyandu karena adanya pembatasan

mobilitas masyarakat untuk mencegah terjadinya penularan virus Covid-19

sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 tahun 2020 dan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB).

2) Studi yang dilakukan oleh Balitbangkes terkait Dampak Pandemi terhadap

Pelayanan Kesehatan menunjukkan bahwa hanya 19.2% puskesmas yang

tetap melaksanakan posyandu. Sementara pelaksanaan pemantauan

pertumbuhan dilakukan di posyandu.

3) Keterbatasan kompetensi tenaga kesehatan dalam melakukan pengukuran

dan menginput pelaporan hasil pengukuran kedalam aplikasi ePPGBM.

4) Keterbatasan alat antropometri di Posyandu dan Puskesmas.

Kegiatan-Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan adalah:

1) Menyusun NSPK dan media KIE yang mendukung agar target yang telah

ditetapkan dapat tercapai. NSPK dan media KIE antara lain:

a. Pedoman Pemantauan Pertumbuhan

b. Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi

c. Panduan Sistem Informasi Gizi

d. Panduan Pemantauan Pertumbuhan bagi Kader Posyandu

e. Pedoman Penanggulangan Stunting bagi Dinas Kesehatan, Puskesmas

dan Buku Saku bagi Kader Posyandu

f. Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita

g. Buku Saku Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita di

Layanan Rawat Jalan bagi Tenaga Kesehatan

h. SOP Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita

i. Media KIE terkait pemantauan pertumbuhan dan pelayanan kesehatan di

Posyandu dan Puskesmas pada masa pandemi COVID 19.


2) Melakukan sosialisasi peraturan dan pedoman antara lain:

a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar

Antropometri Anak.

b. Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi

c. Panduan Sistem Informasi Gizi

d. Panduan Pemantauan Pertumbuhan bagi Kader Posyandu

e. Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita

f. Buku Saku Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita di


g. SOP Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita

h. Media KIE terkait pemantauan pertumbuhan dan pelayanan kesehatan di

Posyandu dan Puskesmas pada masa pandemi COVID 19

3) Pemberian MT tambahan untuk untuk ibu hamil KEK dan balita balita gizi

kurang

4) Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan kader posyandu untuk

meningkatkan kualitas intervensi gizi spesifik, contohnya melalui Pelatihan

Pemberian Makan Bayi dan Anak, Pelatihan Tata Laksana Anak Gizi Buruk

5) Penguatan intervensi suplementasi gizi mikro diantaranya dengan pemberian

tablet tambah darah untuk ibu hamil dan vitamin A serta taburia untuk balita

6) Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait untuk

meningkatkan konvergensi implementasi intervensi gizi spesifik dan intervensi

gizi sensitive di seluruh tingkatan pemerintahan sampai ke tingkat masyarakat.

Alternatif Solusi

1) Penguatan kualitas pelayanan dan integrasi program terutama untuk mengatasi

penyebab langsung masalah gizi, misal kegiatan terintegrasi dengan program

TBC dalam mengendalikan risko TBC terhadap terjadinya masalah gizi dengan

meningkatkan asupan anak yang terkena TBC ataupun anak yang berisiko

terkena TBC karena ada anggota keluarganya yang menderita TBC.

2) Peningkatan pemanfaatan pangan lokal untuk Makanan Tambahan balita gizi

kurang melalui pendidikan gizi yang mengkombinasikan kegiatan untuk

meningkatkan pengetahuan gizi ibu hamil juga meningkatkan kemampuan ibu

hamil agar mengkonsumi makanan bergizi sesuai kebutuhan pada masa hamil.


3) Penyediaan dan peningkatan media edukasi gizi untuk ibu hamil, baik melalui

media visual dan elektronik.

4) Penguatan surveilans gizi termasuk manajemen data rutin mulai dari

pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data/informasi.

2. Persentase Balita Wasting

Wasting atau gizi kurang pada balita merupakan masalah gizi akut yang disebabkan

karena kurangnya asupan gizi dan/atau tingginya insiden penyakit infeksi seperti

diare. Wasting dapat menurunkan fungsi kekebalan tubuh sehingga meningkatkan

risiko penyakit infeksi yang diderita semakin parah dan durasinya menjadi lebih

lama. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kematian pada balita.

Prevalensi wasting di Indonesia semakin membaik kondisinya dalam lima tahun

terakhir ini berdasarkan hasil Riskesdan 2018 karena terjadi penururan dari 12,1%

menjadi 10,2%. Namun menurut kriteria WHO untuk proporsi status gizi buruk

(severe wasting) dan status gizi kurang (wasting) pada balita berdasarkan hasil

Riskesdas 2018, Indonesia masih termasuk dalam masalah kesehatan masyarakat

kategori “serius” karena prevalensinya masih lebih dari 10%.

Pencegahan dan penanggulangan balita wasting (gizi kurang dan gizi buruk)

merupakan salah satu kegiatan gizi esensial untuk pencegahan stunting, Anak yang

mengalami wasting berisiko tinggi untuk menjadi stunting jika tidak ditangani dengan

baik.

Definisi operasional

Balita wasting adalah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi

berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat

Badan menurut Tinggi Badan menurut Umur (BB/TB) memiliki Z-score kurang dari

-2 SD

Cara perhitungan

Persentase balita wasting dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai

berikut:


% 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑊𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = Jumlah balita gizi kurang

Jumlah balita yang diukur berat badan dan panjang/

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛

× 100%


Sama halnya dengan penghitungan persentase balita stunting, sumber data untuk

menghitung persentase balita wasting didapatkan dari data rutin yang di entry di

sistim informasi gizi terpadu eppgbm (electronic pencatatan dan pelaporan gizi

berbasis masyarakat). Dari data tersebut diketahui bahwa dari 11.453.789 balita

yang diukur berat badan dan tinggi/panjang badannya terdapat 612.592 balita yang

mengalami wasting (5,3%). Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian persentase

balita wasting pada tahun ini on track atau tercapai karena melampaui target yang

telah ditetapkan (8,1%).

Gambar 17

Grafik Persentase Balita Wasting Berdasarkan Provinsi Tahun 2020

Grafik di atas menggambarkan bahwa 19 provinsi memiliki persentase balita

wasting di atas rata-rata nasional dan 3 provinsi di antaranya memiliki persentase

di atas target, yaitu provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat.


Faktor Keberhasilan

a. Menyusun NSPK dan media KIE yang mendukung agar target yang telah

ditetapkan dapat tercapai. NSPK dan media KIE antara lain:

• Pedoman Pemantauan Pertumbuhan

• Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi

• Panduan Sistem Informasi Gizi

• Panduan Pemantauan Pertumbuhan bagi Kader Posyandu

• Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita

• Buku Saku Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita di


• SOP Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita

• Media KIE terkait pemantauan pertumbuhan dan pelayanan di Posyandu

dan Puskesmas pada masa pandemi COVID 19.

b. Melakukan sosialisasi peraturan dan pedoman antara lain:

• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar

Antropometri Anak.








• Media KIE terkait pemantauan pertumbuhan dan pelayanan di Posyandu

dan Puskesmas pada masa pandemi COVID 19

Kegiatan-kegiatan

a. Pemantauan pertumbuhan setiap bulan pada seluruh sasaran Balita di

wilayah kerja Puskesmas baik di Posyandu maupun di fasilitas Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD).

b. Hasil pengukuran dicatat dan dientry oleh tenaga kesehatan di Puskesmas

kedalam aplikasi ePPGBM untuk mengetahui status gizi balita berdasarkan

indeks BB/PB atau BB/TB.

c. Rekapitulasi laporan dilakukan setiap bulan.

d. Pemantauan pertumbuhan di bulan Februari dan Agustus.

e. Survei Status Gizi Indonesia.

f. Menyusun dan mensosialisasikan Pedoman Pemantauan Pertumbuhan

sesuai dengan situasi sebelum, setelah dan pada masa pandemi Covid 19.


g. Sosialisasi peraturan dan pedoman terkait antara lain:

• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar

Antropometri Anak.








Alternatif solusi

a. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dan capaian indikator


b. Bila pandemi telah berakhir dan kondisi pembatasan sudah ditiadakan maka

pelatihan pemantauan pertumbuhan dapat diselenggarakan kembali baik

secara konvensional maupun e-learning.

c. Penguatan kader Posyandu dan tenaga kesehatan Puskesmas dalam

pemantauan pertumbuhan dan pelayanan kesehatan.

d. Intervensi diberikan kepada balita wasting dan severe wasting ditemukan

sesuai Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita.

3. Jumlah Balita Mendapatkan Suplementasi Zat Gizi Mikro

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tiga masalah gizi pada

balita (triple burden) yaitu stunting dan wasting, overweight, serta defisiensi zat gizi

mikro, termasuk anemia. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa anemia

pada kelompok umur balita (0-59 bulan) sebesar 38,5% dan tergolong tinggi.

Asupan bahan makanan lokal yang dikonsumsi masyarakat masih rendah akan

kandungan zat gizi mikro, sesuai dengan Hasil Survey Diet Total tahun 2014

menunjukkan bahwa asupan protein hewani dan zat gizi mikro penduduk di

Indonesia masih rendah.

Salah satu upaya untuk mengatasi kekurangan zat gizi mikro pada bayi usia di atas

6 bulan yaitu melalui pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI). Namun ada

beberapa kendala yang menyebabkan pemberian MP-ASI menjadi tidak optimal,

antara lain kurangnya variasi dalam pemilihan jenis makanan maupun jumlahnya.


Pemberian multivitamin dan mineral yang ditambahkan pada makanan dalam

bentuk bubuk tabur gizi atau Taburia merupakan salah satu upaya untuk mengatasi

defisiensi zat gizi mikro pada balita. Suplementasi zat gizi mikro berupa Taburia

dipandang perlu dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi mikro pada

balita karena periode usia tersebut merupakan periode emas untuk tumbuh

kembang anak terutama pada usia 0-2 tahun.

Taburia yang merupakan multi zat gizi mikro berisi 12 (dua belas) macam vitamin

dan 4 (empat) macam mineral yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang

balita dan mencegah terjadinya anemia.

Definisi operasional

Balita usia 6-59 bulan dengan kategori berat badan kurang (BB/U < -2 SD) yang mendapat suplementasi Taburia.

Cara perhitungan

Jumlah balita yang mendapat Taburia di 40 kabupaten/kota lokus di 10 provinsi di Indonesia.


Sesuai dengan indikator RPJMN Tahun 2020-2024, target jumlah balita yang

mendapat suplementasi gizi mikro sebanyak 90.000 pada tahun 2020 dengan

sasaran balita (usia 6-59 bulan) dengan status gizi berat badan kurang (BB/U < -2

SD) di 40 kabupaten/kota lokus stunting tahun 2020 terpilih yang ada di 10 provinsi.

Pemilihan kabupaten/kota berdasarkan persentase balita dengan indikator BB/U

<-2 SD (Riskesdas 2018) yang diurutkan dari jumlah absolut tertinggi ke terendah,

kemudian diambil 40 kabupaten/kota dengan jumlah terbanyak.

Setiap balita sasaran mendapat Taburia sebanyak 60 sachet yang diberikan

selama 4 bulan atau tiap bulan masing-masing balita mendapat 15 sachet Taburia.

Taburia diberikan setiap 2 hari sekali sebanyak 1 sachet dan dihabiskan sekaligus

pada saat balita makan. Pemberian Taburia dihentikan bila balita sasaran diketahui

berat badannya sudah baik (BB/U -2 SD sd 1 SD).

Pengadaan Taburia pada tahun 2020 sebanyak 5.400.000 sachet untuk 90.000

balita. Sasaran distribusi Taburia dapat dilihat pada tabel berikut:


Gambar 18 Tabel Sasaran Distribusi Taburia

No. Provinsi Jumlah Balita Sasaran

Jumlah Taburia

1. Sumatera Utara 7.310 438.600

2. Riau 3.010 180.600

3. Sumatera Selatan 1.660 99.600

4. DKI Jakarta 3.060 183.600

5. Jawa Barat 33.540 2.012.400

6. Jawa Tengah 11.020 661.200

7. Jawa Timur 12.730 763.800

8. Banten 9.940 596.400

9. Nusa Tenggara Barat 5.780 346.800

10. Nusa Tenggara Timur 1.950 117.000

INDONESIA 90.000 5.400.000

Gambar 19 Grafik Jumlah Balita yang Mendapat Taburia

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diketahui bahwa balita yang mendapat

suplementasi gizi mikro berupa Taburia berjumlah 90.000 orang yang tersebar di

10 provinsi. Pemilihan kabupaten/kota berdasarkan persentase balita gizi kurang

dengan indikator BB/U <-2 SD dan BB/U <-3 SD (Data IPKM 2018 per Kab/Kota)

2,9

80

2,4

60

1,8

70

1,5

90

1,4

20

1,6

60

3,0

60

6,3

50

4,4

30

3,0

00

2,5

30

2,5

20

2,5

20

2,3

60

2,0

60

1,6

80

1,6

50

1,5

20

1,4

70

1,4

50

4,4

00

2,0

40

1,7

40

1,7

60

2,4

90

2,0

50

1,8

10

1,6

30

1,5

50

1,4

90

3,0

60

2,4

60

2,0

10

1,9

20

1,8

10

1,4

70

2,6

10

1,6

60

1,5

10

1,9

50

160

90,0

00

KO

TA

ME

DA

N

DE

LI

SE

RD

AN

G

LA

NG

KA

T

RO

KA

N H

UL

U

KA

MP

AR

KO

TA

PA

LE

MB

AN

G

KO

TA

JA

KA

RT

A …

BO

GO

R

BE

KA

SI

BA

ND

UN

G

KA

RA

WA

NG

SU

KA

BU

MI

GA

RU

T

CIR

EB

ON

KO

TA

DE

PO

K

KO

TA

BA

ND

UN

G

CIA

NJ

UR

BA

ND

UN

G B

AR

AT

TA

SIK

MA

LA

YA

IND

RA

MA

YU

TA

NG

ER

AN

G

PA

ND

EG

LA

NG

SE

RA

NG

LE

BA

K

BR

EB

ES

GR

OB

OG

AN

KE

BU

ME

N

JE

PA

RA

CIL

AC

AP

PA

TI

JE

MB

ER

MA

LA

NG

KO

TA

SU

RA

BA

YA

SID

OA

RJ

O

PA

SU

RU

AN

BA

NG

KA

LA

N

LO

MB

OK

T

IMU

R

LO

MB

OK

T

EN

GA

H

LO

MB

OK

B

AR

AT

TIM

OR

TE

NG

AH

…

BU

FF

ER

S

TO

CK

…

IND

ON

ES

IA

Balita Mendapat Taburia


kemudian diurutkan dari jumlah absolut tertinggi ke terendah, lalu diambil 40 besar

yang tertinggi.

Faktor Keberhasilan

1. Tersedianya pedoman dan media KIE yang mendukung agar target yang telah

ditetapkan dapat tercapai, yaitu:

c. Buku Panduan Manajemen Pemberian Taburia

d. Buku Apa dan Mengapa tentang Taburia-Panduan Praktis Bagi Kader

e. Poster Taburia

f. Video Taburia

2. Komitmen para pakar untuk mengikuti pertemuan update panduan Taburia

yang dilakukan secara daring pada saat awal penetapan status pandemi Covid-

19 di Indonesia.

3. Dukungan dari mitra pembangunan dalam melakukan kajian dan penyusunan

naskah akademik terkait Rekomendasi Penyempurnaan Standar Formulasi

dan Kemasan Bubuk Tabur Gizi.

Faktor Penghambat

1. Pengadaan Taburia dimulai kembali pada tahun 2020 setelah beberapa tahun

tidak ada pengadaan untuk taburia. Oleh karena itu membutuhkan waktu untuk

mengumpulkan dokumen dan kajian terdahulu secara cepat dan tepat.

2. Proses pengadaan membutuhkan waktu yang lebih lama karena adanya

perubahan spesifikasi ukuran kemasan tersier dan quartener.

3. Berdasarkan hasil uji laboratorium menunjukkan adanya penurunan kualitas

Taburia kurang dari masa kadaluarsanya yaitu 2 tahun sehingga diperlukan

kajian lebih lanjut disamping kegiatan yang harus terus berjalan.

Kegiatan-kegiatan

1. Pemantauan pertumbuhan setiap bulan pada seluruh sasaran Balita di wilayah

kerja Puskesmas.

2. Hasil pengukuran dicatat dan dientry oleh tenaga kesehatan di Puskesmas

kedalam aplikasi Sigizi Terpadu untuk mengetahui status gizi balita

berdasarkan indeks BB/U.


3. Pencatatan dilakukan setiap saat balita diberikan taburia sedangkan

rekapitulasi laporan dilakukan setiap bulan.

4. Menyusun dan mensosialisasikan Pedoman Pemantauan Pertumbuhan sesuai

dengan situasi sebelum, setelah dan pada masa pandemi Covid 19.

5. Menyusun, mensosialisasikan, dan mendistribusikan buku panduan dan media

KIE terkait Taburia ke 40 kabupaten/kota dan 10 provinsi sasaran penerima

Taburia.

6. Melaksanakan pertemuan pembahasan draf naskah akademik terkait

Rekomendasi Penyempurnaan Standar Formulasi dan Kemasan Bubuk Tabur

Gizi.

Alternatif solusi

1. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dan capaian indikator


2. Bila pandemi telah berakhir dan kondisi pembatasan sudah ditiadakan maka

pelatihan pemantauan pertumbuhan dapat diselenggarakan kembali baik

secara konvensional maupun e-learning.

3. Penguatan kader Posyandu dan tenaga kesehatan Puskesmas dalam

pemantauan pertumbuhan dan pelayanan kesehatan.

4. Peningkatan sosialisasi pemberian Taburia melalui media sosial secara massif.

5. Penyediaan Taburia untuk buffer stock pusat dapat menggunakan dana lain

atau pada saat optimalisasi anggaran.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan target sasaran strategisnya, Direktorat Gizi Masyarakat

pada tahun 2020 mempunyai pagu awal sebesar Rp 574.183.643.000,- melalui DIPA

dengan nomor: SP DIPA-024.03.1.466034/2020 tanggal 12 November 2019. Sampai

dengan periode yang berakhir 31 Desember 2020, Direktorat Gizi Masyarakat telah

melakukan 7 (tujuh) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA

awal yaitu:

1. Tanggal 27 Februari 2020 (revisi 1) merupakan revisi Pejabat Perbendaharaan

yaitu Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatangan SPM.


2. Tanggal 12 Mei 2020 (revisi 2) merupakan revisi efisiensi anggaran sesuai dengan

surat Menteri Keuangan Nomor: S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang

Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran

2020 dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor :

PR.04.02/I/1380/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Usulan Revisi Anggaran

Kementerian Kesehatan dalam APBN-P TA 2020 serta surat Direktur Jenderal

Kesehatan Masyarakat Nomor : PR.04.02/I/429/2020 tanggal 27 April 2020

tentang Distribusi Pagu Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 2020 setelah

penyesuaian. Revisi tersebut mengakibatkan perubahan pagu anggaran dengan

pagu awal sebesar Rp.574.183.643.000,- setelah revisi terakhir menjadi sebesar

Rp.440.760.213.000,-. Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu

belanja barang sebesar Rp.133.273.430.000,- dan pengurangan pagu belanja

modal sebesar Rp.150.000.000,-.

3. Tanggal 27 Agustus 2020 (revisi 3) merupakan revisi halaman III DIPA (Rencana

Penarikan Dana).

4. Tanggal 13 Oktober 2020 (revisi 4) merupakan revisi penambahan volume output

MT Bumil KEK (dari 387.700 ibu hamil menjadi 492.700 ibu hamil) dan MT Balita

Kurus (dari 693.000 balita menjadi 882.000 balita).

5. Tanggal 2 November 2020 (revisi 5) merupakan revisi realokasi anggaran dari

Satuan Kerja Direktorat Gizi Masyarakat ke Sekretariat Jenderal Kemenkes

sebesar Rp.17.786.000.000,-. Dengan adanya revisi ini maka pagu akhir berubah

menjadi Rp. 422.974.213.000,-.

6. Tanggal 30 November 2020 (revisi 6) merupakan revisi pencatatan penerimaan

Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk uang sebesar Rp.975.671.000,-.

Dengan adanya revisi ini maka pagu akhir berubah menjadi Rp. 423.949.884.000,-

7. Tanggal 28 Desember 2020 (revisi 7) merupakan revisi pemutakhiran data POK.

Dengan demikian pagu akhir yang dimiliki Direktorat Gizi Masyarakat adalah

sebesar Rp. 423.949.884.000,-.

Anggaran sebesar Rp 423.949.884.000,- dibagi dalam 10 (sepuluh) kategori dengan

rincian sebagai berikut:


Gambar 20 Tabel Rincian Anggaran Rencana Kerja Direktorat Gizi Masyarakat

Tahun 2020

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran (Rp)

Meningkatnya

perbaikan gizi

masyarakat

Persentase bayi kurang dari 6

bulan mendapat ASI eksklusif

13.200.000

Persentase kabupaten/kota

melaksanakan surveilans gizi

3.723.310.000

Persentase Puskesmas mampu

melaksanakan tata laksana

balita gizi buruk

1.253.000.000

Persentase ibu hamil Kurang

Energi Kronik (KEK)

185.583.940.000

Persentase balita stunting 12.052.894.000

Persentase balita wasting 212.757.300.000

Jumlah balita yang

mendapatkan suplementasi

gizi mikro

4.514.000.000

Sub Total 419.897.644.000

Realisasi penyediaan layanan

operasional dan pemeliharaan

kantor

432.120.000

Jumlah layanan internal 1.040.000.000

Layanan dukungan manajemen

Satker

2.580.120.000

Sub Total 4.052.240.000

TOTAL

ANGGARAN

423.949.884.000

Alokasi anggaran sebesar Rp 419.897.644.000,- atau 99,04% dari total pagu

anggaran yang diemban oleh Direktorat Gizi Masyarakat direncanakan akan

digunakan langsung untuk mendukung 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan yang

diperjanjikan. Sementara itu 0,96% (Rp 4.052.240.000,-) digunakan untuk kegiatan

dukungan manajemen yang terbagi kedalam 3 (indikator) indikator seperti pada tabel

di atas. Tingkat capaian sasaran strategis diperoleh dengan realisasi anggaran

sebagai berikut:


Gambar 21 Tabel Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja


Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Reaalisasi

Meningkatnya

perbaikan gizi

masyarakat

Persentase bayi

kurang dari 6 bulan

mendapat ASI eksklusif

13.200.000 13.200.000 100

Persentase

kabupaten/kota

melaksanakan

surveilans gizi

3.723.310.000 3.306.050. 272 88,79

Persentase Puskesmas

mampu melaksanakan

tata laksana balita gizi

buruk

1.253.000.000 1.247.960.470 99.60

Persentase ibu hamil


(KEK)

185.583.940.000 185.434.437.578 99,92

Persentase balita

stunting 12.052.894.000 10.879.828.158 88,61

Persentase balita

wasting 212.757.300.000 210.298.119.674 98,84

Jumlah balita yang

mendapatkan


4.514.000.000 4.419.859.136 97,91

Sub Total 419.897.644.000 415.599.455.288 98,98

Realisasi penyediaan

layanan operasional

dan pemeliharaan

kantor

432.120.000 386.040.000 89,34

Jumlah layanan internal 1.040.000.000 1.015.610.625 97,65

Layanan dukungan

manajemen Satker 2.580.120.000 2.169.281.091 84,08

Sub Total 4.052.240.000 3.570.931.716 88,12

TOTAL

ANGGARAN

423.949.884.000 418.970.387.004 98,83

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang mendukung

langsung pencapaian tujuh indikator kinerja kegiatan perbaikan gizi mencapai 98,98%,

sementara itu jika dihitung dari total pagu anggaran Direktorat Gizi Masyarakat pada

tahun 2020, realisasi tujuh indikator kinerja kegiatan perbaikan gizi sebesar 98,83%.


Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Direktorat Gizi Masyarakat sudah

mampu merealisasikan belanja secara bruto sebesar Rp.418.970.387.004,- (98,83%)

dari total anggaran. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.4.979.496.996,-

(1,17%) terdiri dari :

1. Sisa anggaran pengadaan Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus

sebesar Rp.298.295.283,-

2. Sisa anggaran pengadaan Media KIE terkait gizi, stunting, covid 19 dsb sebesar

Rp.547.032.014,-

3. Sisa anggaran kegiatan pendampingan monitoring dan evaluasi pemberian

Bantuan Pangan Tunai (BPT) sebesar Rp.1.636.826.626,-;

4. Sisa anggaran dari kegiatan-kegiatan swakelola seperti pertemuan-pertemuan,

rapat-rapat koordinasi, bimtek dan monev, dsb sebesar Rp.2.497.343.073,-.

C. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat, maka

telah terjadi efisiensi anggaran pada kegiatan Pengadaan Makanan Tambahan Ibu

Hamil KEK dan Balita Kurus, pelaksanaan konseling menyusui dan pelaksanaan

pelatihan tatalaksana anak gizi buruk. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat

dihitung dengan rumus:

Persentase efisiensi Biaya = 100% - [𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎/𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑥 100%]

Gambar 22 Tabel Efisiensi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Realisasi Kinerja

Realiasi Keuangan Efisiensi

(%) Anggaran Realisasi %

Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif

165,25 13.200.000 13.200.000 100,00 0,00


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Realisasi Kinerja

Realiasi Keuangan Efisiensi

(%) Anggaran Realisasi %

Persentase kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi

101,18 3.723.310.000 3.306.050.272 88,79 11,21

Persentase Puskesmas mampu melaksanakan tata laksana balita gizi buruk

104,00 1.253.000.000 1.247.960.470 99,60 0,40

Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)

60,63 185.583.940.000 185.434.437.578 99,92 0,08

Persentase balita stunting

48,13 12.052.894.000 10.879.828.158 90,27 9,73

Persentase balita wasting

65,43 212.757.300.000 210.298.119.674 98,84 1,16

Jumlah balita yang mendapatkan suplementasi gizi mikro

99,82 4.514.000.000 4.419.859.136 97,91 2,09

Berdasarkan tabel di atas, Direktorat Gizi Masyarakat sepanjang Tahun Anggaran

2020 telah melaksanakan efiesiensi pada alokasi anggaran namun tetap menjaga

kualitas kegiatan sehingga tetap mencapai target indikator kinerja yang telah

ditetapkan.

Efisiensi dilakukan terutama karena adanya perubahan metode pertemuan dan

pelatihan dari tatap muka (luring) menjadi online (daring) akibat dari situasi pandemi.

Perubahan tersebut dapat menghemat anggaran menjadi lebih efisein namun tetap

efektif karena target kinerja masih dapat tercapai.


65

BAB IV PENUTUP

Perjanjian Kinerja Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020

menetapkan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang meliputi: 1) persentase

bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif; 2) persentase

kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi; 3) persentase puskesmas

mampu tata laksana balita gizi buruk; 4) persentase ibu hamil kurang energi

kronik (KEK). Selain itu, RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 memuat 3 (tiga) indikatopr terkait

gizi yaitu: 1) persentase balita stunting; 2) persentase balita wasting; 3)

jumlah balta mendapatkan suplementasi gizi mikro.

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan di atas,

Direktorat Gizi Masyarakat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp

574.183.643.000,-. (lima ratus tujuh puluh empat milyar seratus delapan

puluh tiga juta enam empat puluh tiga ribu rupiah) setelah efisiensi menjadi

Rp 43.949.884.000,- (empat ratus dua puluh tiga milyar semblian ratus empat

puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Dengan

realisasi sebesar 98,836% dari total pagu anggaran terlihat cukup relevan

dengan tercapainya 6 (enam) dari 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan yang

telah ditetapkan. TIdak tercapainya 1 (satu) indikator yaitu jumlah balita

mendapatkan suplementasi gizi berupa taburia dikarenakan adanya alokasi

taburia untuk buffer-stock yang akan digunakan untuk keperluan uji

laboratorium dan antisipasi jika ada daerah di luar lokus yang membutuhkan.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja dan mengatasi faktor-

faktor penhambat yang telah teridentifikasi, Direktorat Gizi Masyarakat akan

melakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

1) Penguatan kualitas pelayanan dan integrasi program terutama untuk

mengatasi penyebab langsung masalah gizi, misal kegiatan terintegrasi

dengan program TBC dalam mengendalikan risko TBC terhadap

terjadinya masalah gizi dengan meningkatkan asupan anak yang terkena

TBC ataupun anak yang berisiko terkena TBC karena ada anggota

keluarganya yang menderita TBC.


66

2) Peningkatan pemanfaatan pangan lokal untuk Makanan Tambahan

balita gizi kurang melalui pendidikan gizi yang mengkombinasikan

kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan gizi ibu hamil juga

meningkatkan kemampuan ibu hamil agar mengkonsumi makanan

bergizi sesuai kebutuhan pada masa hamil.

3) Penyediaan dan peningkatan media edukasi gizi untuk ibu hamil, baik

melalui media visual dan elektronik.

4) Penguatan surveilans gizi termasuk manajemen data rutin mulai dari

pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data/ informasi.

Pencapaian kinerja kegiatan sangat dipengaruhi oleh perencanaan,

pelaksanaan dan monitoring kegiatan yang berkualitas dan akuntabel. Hal

tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi Direktorat Gizi Masyarakat

dalam penyelenggaraan kegiatannya melalui peningkatan kapasitas tenaga

gizi dan kesehatan, peningkatan pendidikan gizi, peningkatan kualits program

dan penguatan manajemen gizi di puskesmas.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Gizi Masyarakat

ini dapat bermanfaat bagi penyusunan Kegiatan Pembinaan Gizi d

Masyarakat di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan

Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan.

laporan akuntabilitas kinerja kegiatan pembinaan gizi masyarakat … · 2021. 4. 7. · laporan...

Documents