laporan akuntabilitas kinerja instansi …sakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakin_psekp_...
TRANSCRIPT
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
T.A. 2012
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2012
ii
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2012 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban
penyelenggara pemerintahan negara, sebagaimana yang telah diwajibkan melalui Instruksi Presiden
(INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dibuat
dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pelaporan LAKIP disusun dengan menguraikan akuntabilitas kinerja kegiatan utama penelitian
yang dibiayai oleh APBN/DIPA, kerjasama penelitian (dalam dan luar negeri) serta penerbitan
publikasi ilmiah (media cetak dan website) di lingkup Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
(PSE-KP) pada T.A. 2012. Laporan ini juga mencakup aspek anggaran, uraian permasalahan yang
dihadapi dan langkah-langkah inisiatif peluang perbaikan. Tingkat pencapaian kinerja hasil dari setiap
kegiatan penelitian/pengkajian PSE-KP T.A. 2012 diukur dari indikator masukan dan keluaran (output)
yang merupakan dasar penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
Disadari bahwa LAKIP PSE-KP T.A. 2012 ini masih memerlukan perbaikan, untuk itu
diharapkan kritik dan saran yang komprehensif untuk penyempurnaan laporan ini di masa datang.
Diharapkan agar laporan ini memberikan manfaat bagi penyelenggaraan kinerja instansi dalam
mencapai tujuannya dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Bogor, 31 Januari 2013
Kepala Pusat,
Dr. Handewi P. Saliem
NIP. 19570604 198103 2 001
iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR …………………………………………………............ ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………….......... iii
DAFTAR TABEL ………………………………………………………........... iv
DAFTAR GAMBAR .…………………………….……………………............ v
DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………….………….......... vi
IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………............ vii
I. PENDAHULUAN …………………………………………………............. 1
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...………................... 4
2.1. Rencana Strategis .......................................................................... 4
2.1.1. Visi dan Misi .......………………………………….................. 4
2.1.2. Tujuan dan Sasaran ......………………………....................... 4
2.1.3. Pencapaian, Tujuan dan Sasaran …………………………... 6
2.1.3.1. Kebijakan, Program dan Kegiatan Penelitian ……… 6
2.1.3.2. Indikator Keberhasilan Pencapaian Kinerja …………. 9
2.2. Perencanaan Kinerja Tahunan ....................................................... 10
2.3. Penetapan Kinerja .......................................................................... 11
III. AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………............. 13
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011 ..................................... 13
3.2. Analisis Capaian Kinerja ……………………………………………… 15
3.3. Akuntabilitas Keuangan ................................................................... 32
IV. PENUTUP …………………………………………………………............ 34
LAMPIRAN ................................................................................................ 35
iv
DAFTAR TABEL
Tabel U r a i a n Halaman
1. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Pusat Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian Tahun 2011
14
2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Pusat Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2011
16
3. Target dan Realisasi Output Kegiatan yang Terkait dengan
Sasaran 1.1. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Tahun 2011
17
4. Target dan Output Kegiatan yang Terkait dengan Sasaran 1.2.
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2011
18
5. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ketiga
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2011
16
6. Target dan Realisasi Output Kegiatan yang Terkait dengan
Sasaran 3.1. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Tahun 2011
17
7. Perkembangan Pelaksanaan DIPA, Pusat Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian Tahun 2011, Per 31 Desember 2011.
34
8. Realisasi Anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian, Per 31 Desember 2011.
35
9. Target dan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Program
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2011.
36
10. Target dan Realisasi Anggaran Program Utama Badan Litbang
Pertanian Dengan Aggaran Menurut Sasaran Pada Pusat Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2011
37
11. Capaian PNBP Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Tahun 2011, bersumber dari Penerimaan Umum.
38
v
DAFTAR GAMBAR
Gambar U r a i a n Halaman
1. Struktur Organisasi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2012 ......................................
2
vi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama PSE-KP Tahun 2012
Lampiran 2. Pernyataan Penetapan Kinerja PSE-KP TA. 2012
Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011
Lampiran 4. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2011
Lampiran 5. Daftar Kondisi Barang Inventaris Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, per 31 Desember 2012
vii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Sosial Ekonomi
dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP) disusun untuk melaporkan kinerja PSE-KP pada TA. 2012. Kinerja PSE-KP tersebut ditentukan oleh pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama PSE-KP. Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan penelitian yang dilakukan PSE-KP adalah masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Masukan yang digunakan untuk semua kegiatan penelitian tersebut mencakup dana dan sumber daya manusia (SDM), khususnya peneliti.
Evaluasi dari sisi keluaran (output) menunjukkan bahwa kegiatan utama penelitian (sasaran pertama hingga keempat) telah menghasilkan 28 rekomendasi kebijakan dari target 21 rekomendasi kebijakan yang terkait dengan aspek sosial ekonomi pertanian, sesuai dengan tujuan penelitian yang direncanakan. Dengan kata lain, pencapaian rencana tingkat capaian/targetnya mencapai 133 persen persen. Sedangkan capaian sasaran kelima adalah terwujudnya 8 jalinan kerjasama penelitian (dalam dan luar negeri) dari 8 jalinan kerjasama yang direncanakan pada tahun 2012. Sasaran enam yang merepresentasikan kinerja manajemen kantor/pelayanan PSE-KP tahun 2012, realisasi output juga telah sesuai dengan target yang direncanakan. Terakhir, sasaran tujuh yang merepresentasikan kinerja publikasi ilmiah PSE-KP selama Tahun 2012 terealisasi sesuai dengan target, yakni 18 penerbitan publikasi cetak dan website.
Untuk indikator hasil (outcome) belum dapat diukur karena hasil kegiatan PSE-KP, yakni dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian bagi stakeholder memerlukan kajian secara khusus untuk menelaah hal tersebut. Pengukuran manfaat dan dampak kegiatan penelitian PSE-KP sulit diukur dalam jangka pendek. Dampak kegiatan penelitian sosial ekonomi pertanian tersebut baru dapat dirasakan dalam jangka menengah/panjang dan dalam cakupan wilayah yang relatif luas (Jawa maupun Luar Jawa).
Pada Tahun 2012, anggaran yang dikelola berdasarkan anggaran yang berbasis kinerja. Anggaran PSE-KP tahun 2012 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran yang dibedakan atas: (a) Belanja pegawai; (b) Belanja barang; dan (c) Belanja modal. Total pagu anggaran PSE-KP dalam DIPA TA. 2012 adalah Rp. 26,3 Milyar yang merupakan RM dan telah terealisasi Rp. 24,39 Milyar (92,74%). Sementara total anggaran hibah luar negeri adalah Rp. 1,59 Milyar dan telah terealisasi Rp. 1,55 Milyar (97,81%).
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penelitian pada tahun 2011, pada dasarnya didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan penelitian, koordinasi yang baik antara pihak manajemen, tim peneliti, dan staf penunjang. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan, terutama terkait penumpukan proses entry dan pengolahan data di tengah dan akhir tahun karena proses entry dan pengolahan data tersebut dilakukan secara bersamaan oleh tim penelitian dalam kurun waktu yang sempit, sementara ketersediaan SDM relatif terbatas. Namun demikian permasalahan tersebut telah dapat diatasi dengan menggunakan sistem FIFO (First In First Out) dan menambah jam kerja.
1
I. PENDAHULUAN
Aspek sosial ekonomi dan kebijakan pertanian merupakan salah satu aspek penting
yang dilakukan dalam kajian atau penelitian di bidang pertanian, mengingat aspek tersebut
memiliki posisi yang strategis dalam penentuan kebijakan di sektor pertanian. Kegiatan
penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dapat memberikan landasan, arah dan
prioritas penelitian yang dilaksanakan, agar sejalan dengan kebijakan pembangunan yang
telah digariskan. Dalam arti luas, analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian yang mencakup penelitian kebijakan (policy research) dan analisis kebijakan
(policy analysis) pembangunan pertanian memiliki arti strategis, karena: (1) memberikan
landasan, arah dan prioritas penelitian bidang pertanian agar sejalan dengan kebijakan
pembangunan yang telah digariskan, (2) mengidentifikasi masalah dan unsur-unsur sosial
ekonomi yang memengaruhi adopsi teknologi di tingkat petani, (3) mengevaluasi
kelembagaan yang efektif dalam mempromosikan pengembangan suatu teknologi atau
sistem usahatani, dan (4) merumuskan dan mengevaluasi serta menyempurnakan program
dan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan agribisnis, baik jangka pendek
maupun jangka panjang. Agar hasil penelitian dapat terus berkelanjutan dengan kualitas
yang semakin meningkat, maka penelitian aspek sosial ekonomi perlu dilakukan,
terutama yang terkait dengan analisis isu pembangunan pertanian dan parameter sosial
ekonomi pertanian.
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP) merupakan sebuah
lembaga penelitian/pengkajian eselon II yang berada di bawah lingkup Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian. Berdirinya lembaga ini berawal dari adanya Proyek Survei
Agro Ekonomi (SAE) yang dibentuk pada tahun 1974. Seiring dengan dinamika
permasalahan pembangunan pertanian, beberapa kali lembaga ini mengalami perubahan
nama. Pada tahun 1976, SAE berubah menjadi Pusat Penelitian Agro Ekonomi (PAE),
kemudian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (P/SE) pada tahun 1990, dan
selanjutnya menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian
(Puslitbangsosek Pertanian). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor.
299/Kpts/OT.140/7/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian,
nama lembaga ini ditetapkan menjadi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian (PSE-KP). Status terakhir (Oktober 2010), berdasarkan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian ditetapkan menjadi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
(PSE-KP).
Berdasarkan Pasal 1374 Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2010 tersebut, PSE-
KP mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian. Sementara Pasal 1375 mengatur fungsi PSE-KP dalam hal: (1) perumusan
program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, (2) pelaksanaan analisis dan
pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, (3) pelaksanaan telaah ulang
program dan kebijakan pertanian, (4) pemberian pelayanan teknik di bidang analisis
sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, (5) pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan
2
hasil analisis dan pengkajian serta konsultansi publik di bidang sosial ekonomi dan
kebijakan pertanian, (6) evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi
serta kebijakan pertanian, dan (7) pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Dalam pelaksanaan tugas-tugas khusus,
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian diberi kewenangan untuk menugaskan dan
memanfaatkan tenaga PSE-KP.
Dalam kurun waktu tiga dasawarsa (1974-2006), PSE-KP telah dipimpin oleh tujuh
Kepala Pusat, yaitu Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah (1976-1983), Prof. Dr. Faisal Kasryno
(1983-1989), Prof. Dr. Effendi Pasandaran (1989-1995), Prof. Dr. Achmad Suryana
(1995-1998), Prof. Dr. Tahlim Sudaryanto (1998-2002 dan 2006-2010), Prof. Dr. Pantjar
Simatupang (2002-2006), dan Dr. Handewi Purwati Saliem (2010 hingga sekarang).
Perubahan fungsi dan tugas PSE-KP tersebut berimplikasi terhadap perubahan struktur
organisasi PSE-KP Tahun 2012 (Gambar1).
Berdasarkan SK Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Nomor:
368/Kp.330/A.9/03/2009, Kelompok Peneliti (Kelti) yang ada di PSE-KP terdiri dari 3
(tiga) kelompok, yakni: (1) Ekonomi Makro dan Perdagangan Internasional (EMPI), (2)
Ekonomi Pertanian dan Manajemen Agribisnis (EPMA), dan (3) Sosio Budaya Pedesaan.
Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian T.A. 2012
Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
(Dr. Handewi P. Saliem)
Kabid. Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil (Prof. Dr. Erizal Jamal)
Kabag. Umum (Ir. Supena
Friyatno, MSi)
Kasubid. Pendayagunaan
Hasil (Ashari, SP, MP)
Kasubid. Kerjasama Penelitian
(Dr. Hermanto)
Kasubid. Program (Muhammad
Suryadi, SP, MSi)
Kasubid. Evaluasi dan Pelaporan
(Nur K. Agustin, STP,MP)
Kelompok Jabatan Fungsional
Kabid. Program dan Evaluasi
(Dr. Sri Hery Susilowati)
Kasubag. Kepegawaian
dan Rumahtangga (Ir. Yuni Marisa)
Kasubag. Keuangan dan Perlengkapan
(Drs. Agus Subekti)
3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Sosial Ekonomi
dan Kebijakan Pertanian ini disusun untuk melaporkan kinerja kegiatan utama PSE-KP
dalam pencapaian tugas pokok dan fungsinya selama T.A. 2012. Laporan ini mencakup
kegiatan utama PSE-KP, yaitu kegiatan penelitian, baik kegiatan yang sumber
pembiayaannya dari APBN (DIPA) maupun kerjasama penelitian dengan institusi/lembaga
dari dalam negeri dan luar negeri serta penerbitan publikasi ilmiah (media cetak dan
website). Selain itu, disampaikan pula kinerja keuangan, kendala/permasalahan yang
dihadapi serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
4
IIII.. PPEERREENNCCAANNAAAANN DDAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA
22..11.. RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss
22..11..11.. VViissii ddaann MMiissii
Prakiraan perkembangan pertanian dan pedesaan Indonesia sampai tahun 2020
dan prioritas strategi yang harus diimplementasikan oleh Kementerian Pertanian bersama
dengan kementerian/institusi lainnya juga dijadikan bahan pertimbangan dalam
penyusunan visi dan misi PSE-KP. Visi PSE-KP adalah menjadi pusat pengkajian yang
kritis dan terpercaya bertaraf internasional dalam menghasilkan informasi dan ilmu
pengetahuan sosial ekonomi pertanian, serta proaktif dalam memberikan alternatif
rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian. Visi tersebut dirumuskan berdasarkan
kesadaran bahwa PSE-KP merupakan lembaga pemerintah, sehingga harus berorientasi
pada pelayanan masyarakat melalui partisipasi secara aktif dalam memberikan alternatif
rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang dijadikan sebagai arahan
kegiatan PSE-KP adalah:
1. Melakukan analisis dan pengkajian guna menghasilkan informasi dan ilmu
pengetahuan sosial ekonomi pertanian;
2. Melakukan analisis kebijakan dengan memanfaatkan informasi dan ilmu pengetahuan
hasil penelitian kebijakan menjadi rumusan alternatif kebijakan pembangunan
pertanian;
3. Memberikan alternatif rekomendasi kebijakan kepada instansi terkait dalam
mendukung kebijakan pembangunan pertanian;
4. Mengembangkan kemampuan institusi PSE-KP sehingga mampu mewujudkan visi dan
misinya secara berkelanjutan.
2.1.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PSE-KP adalah:
1. Menghasilkan pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan:
(a) kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional dan bilateral, (b)
pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan dan
pengentasan kemiskinan;
2. Merekayasa model kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis;
3. Menghasilkan proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan
indikator pembangunan pertanian dan pedesaan;
4. Menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan dan program pembangunan pertanian
yang bersifat responsif dan antisipatif;
5
5. Mengembangkan jaringan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian (dalam
dan luar negeri), serta stakeholder dalam rangka pemantapan efektivitas dan
percepatan diseminasi hasil analisis;
6. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia, kualitas dan
ketersediaan sarana/prasarana serta budaya kerja inovatif dan berorientasi bisnis;
7. Menyebarluaskan hasil-hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian kepada
pengguna.
Dari rumusan tujuan tersebut, sasaran utama yang ingin dicapai dari kegiatan
PSE-KP adalah: (A) tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam
rangka pembangunan pertanian, (B) terwujudnya jalinan kerjasama penelitian, dan (C)
terpublikasikannya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan dalam mendukung
program pembangunan pertanian. Lebih rinci, sasaran yang ingin dicapai oleh PSE-KP,
baik yang dijabarkan dalam sasaran tahunan maupun sasaran akhir rencana strategis
adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan
dengan: (a) kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional dan
bilateral, dan (b) pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan
pangan dan pengentasan kemiskinan;
2. Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis;
3. Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan
indikator pembangunan pertanian dan pedesaan, 2010 – 2014;
4. Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan dan program pertanian
dan pedesaan;
5. Terwujudnya jaringan kerjasama penelitian yang saling menguntungkan dan saling
menghormati;
6. Terwujudnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia, kualitas dan
ketersediaan sarana/prasarana serta budaya kerja inovatif dan berorientasi bisnis;
7. Tersampaikannya hasil analisis dan rekomendasi kebijakan kepada stakeholder dalam
mendukung program pembangunan pertanian dan tersebarnya publikasi analisis
sosial ekonomi dan kebijakan pertanian kepada pengguna.
Dari tujuh sasaran di atas, selanjutnya dapat diuraikan indikator output sasaran
yang ingin dicapai sebagai berikut:
A. Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka
pembangunan pertanian
1. Indikator sasaran 1:
1.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan
perlindungan usaha pertanian
6
1.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya
pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian
2. Indikator sasaran 2:
Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan kelembagaan dan
peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif
3. Indikator sasaran 3:
3.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan makro ekonomi yang mendorong
pertumbuhan sektor pertanian
3.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika ekonomi pertanian dan
perdesaan
4. Indikator sasaran 4:
Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual
B. Terwujudnya jalinan kerjasama penelitian
5. Indikator sasaran 5:
Jumlah jalinan kerjasama penelitian antar lembaga dan pengguna PSE-KP
tahun 2012
C. Terpublikasikannya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan dalam mendukung
program pembangunan pertanian
6. Indikator sasaran 6:
Laporan pengelolaan satker, layanan perkantoran, database sosial ekonomi pertanian,
perangkat pengolah data dan komunikasi, kendaraan bermotor, peralatan dan
fasilitas perkantoran, dan gedung/bangunan.
7. Indikator sasaran 7:
Jumlah penerbitan publikasi ilmiah (media cetak dan website)
2.1.3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran
2.1.3.1 Kebijakan, Program dan Kegiatan Penelitian
Mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian dan Badan Litbang Pertanian serta
visi, misi dan tupoksi PSE-KP maka kebijakan dasar PSE-KP adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan yang
mengarah pada ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing produk
pertanian, perluasan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan
meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota;
2. Pengembangan kebijakan kelembagaan, perlindungan petani serta usaha
pertanian;
7
3. Pengembangan kebijakan ekonomi makro dan perdagangan internasional yang
berpihak kepada petani;
4. Peningkatan kapasitas institusi yang akuntabel dan good governance.
Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kapasitas kerja dan delineasi
cakupan penelitian/pengkajian institusional, maka untuk periode tahun 2012 kebijakan
PSE-KP tersebut masing-masing dijabarkan dalam program/kegiatan utama sebagai
berikut:
1. Kebijakan 1, 2 dan 3, dijabarkan dalam 6 (enam) program/kegiatan utama yakni:
1.1. Pengkajian Kebijakan Penguatan dan Perlindungan Usaha Pertanian;
1.2. Pengkajian Kebijakan Sumberdaya Alam, Infrastruktur dan Investasi Pertanian;
1.3. Pengkajian Kebijakan Kelembagaan dan Regulasi Pertanian;
1.4. Pengkajian Kebijakan Ekonomi Makro, Ketahanan Pangan, Pengentasan
Kemiskinan dan Pembangunan Pedesaan;
1.5. Penelitian Dinamika Ekonomi Pertanian dan Perdesaan;
1.6. Evaluasi dan Tanggap Cepat Atas Isu Kebijakan Aktual.
2. Kebijakan 4, dijabarkan dalam 1 program/kegiatan utama, yakni Diseminasi Hasil
dan Peningkatan Kapasitas Lembaga.
Berkaitan dengan sinkronisasi program/kegiatan penelitian dengan program Unit
Kerja lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga terkait lainnya, PSE-KP melakukan
koordinasi dan sinkronisasi untuk memperoleh umpan balik. Kegiatan sinkronisasi
tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa PSE-KP memiliki mandat yang berbeda
dengan mandat lembaga penelitian lain, seperti LIPI atau lembaga penelitian Perguruan
Tinggi. Mandat PSE-KP dalam melaksanakan penelitian/pengkajian adalah lebih
menekankan pada problem solving research untuk menunjang kinerja Kementerian
Pertanian, terutama dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Oleh karena
itu, dipandang perlu untuk mengetahui program-program pembangunan pertanian yang
akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian, sehingga
dapat dilakukan sinkronisasi antara program Ditjen teknis sebagai stakeholders dengan
rencana penelitian/pengkajian PSE-KP.
Dalam upaya mempertajam arah dan sasaran kegiatan penelitian, PSE-KP
membentuk Tim Teknis penelitian melalui Surat Penugasan Kepala Pusat Nomor:
110/KP.440/I.7/01/2012 Tanggal 27 Januari 2012. Tim Teknis tersebut terdiri dari
Profesor Riset dan beberapa peneliti senior PSE-KP yang dipandang mempunyai
kapabilitas sebagai Tim Teknis Penelitian. Tugas pokok Tim Teknis secara umum adalah
merancang rencana penelitian/pengkajian yang akan dilakukan PSE-KP sampai
tersusunnya Proposal Operasional Penelitian. Dalam perencanaan program penelitian,
Tim Teknis mempunyai tugas, yakni: (1) Melakukan penjaringan isu-isu utama
pembangunan pertanian dan perdesaan serta merumuskannya sebagai prioritas kegiatan
8
penelitian PSE-KP, serta (2) Melakukan penajaman arah dan program kegiatan penelitian
PSE-KP, mulai dari penyusunan rencana kegiatan, penyusunan matrik program sampai
penyusunan proposal penelitian.
Selanjutnya dalam rangka mengawal kegiatan penelitian, dibentuk Tim Pelaksana
Monitoring dan Evaluasi (Monev) melalui Surat Penugasan Kepala Pusat Nomor:
117/KP.340/I.7/01/2012 Tanggal 30 Januari 2012. Tugas Tim Pelaksana Monev adalah:
(1) Melakukan pemantauan proses pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh
Tim Peneliti, mulai dari tahap awal hingga akhir, dengan tujuan untuk mencegah
terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan penelitian dari proposal operasional yang
telah ditetapkan dan membantu memberikan solusi jika penyimpangan benar-benar
terjadi, (2) Memberikan penilaian dan saran perbaikan yang diperlukan terhadap hasil
penelitian menurut tahap-tahap kegiatan penelitian dengan mengacu pada proposal
penelitian, (3) Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka perbaikan/
penyempurnaan proposal operasional, dan (4). Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap kelengkapan administrasi dan kinerja pelayanan pendukung penelitian.
Pengelompokan kegiatan penelitian dilakukan secara terencana dengan
mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan sumberdaya manusia. Kegiatan utama
penelitian PSE-KP pada tahun 2012 terdiri atas kegiatan yang sumber dananya berasal
dari APBN (DIPA) dan sinergi penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek). Kegiatan utama yang bersumber dari
APBN (DIPA) terdiri atas 19 (sembilan belas) judul penelitian sebagai berikut:
1. Studi Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Produksi Padi di Luar Pulau Jawa
2. Analisis Kebijakan dan Program SLPTT Menunjang Peningkatan Produksi Padi
Nasional.
3. Studi Konsolidasi Usahatani Sebagai Basis Pengembangan Kawasan Pertanian.
4. Pengembangan Komoditas Strategis Berbasis Kawasan.
5. Analisis Kebijakan dan Program M-KRPL,
6. Kapasitas Adaptasi Petani Tanaman Pangan terhadap Perubahan Iklim untuk
Mendukung Keberlanjutan Ketahanan Pangan.
7. Prospek Pengembangan Pembibitan Ternak Sapi Potong Skala Menengah dan Upaya
Mendukung Swasembada Daging Nasional.
8. Antisipasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
terhadap Struktur Pasar Industri Benih Hortikultura.
9. Insentif Ekonomi dan Aspek Kelembagaan untuk Mendukung Implementasi Undang-
Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
10. Kajian Legislasi Lahan dan Air di Sektor Pertanian Mendukung Swasembada Pangan.
11. Kajian Legislasi Sarana Produksi Pertanian Mendukung Swasembada Pangan.
12. Kajian Legislasi Penyuluhan Pertanian Mendukung Swasembada Pangan.
9
13. Kajian Legislasi Perdagangan di Bidang Pertanian Mendukung Swasembada Pangan.
14. Kajian Legislasi Produksi, Konsumsi, dan Perdagangan Daging dan Ternak Sapi
Mendukung Swasembada Pangan.
15. Kajian Alternatif Skema Pembiayaan APBN untuk Mendukung Swasembada Beras.
16. Kajian Alternatif Model Bantuan Benih dan Pupuk untuk Peningkatan Produksi
Pangan.
17. Dampak Kebijakan Pajak Pertanian terhadap Produksi, Perdagangan dan
Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Perkebunan.
18. Kajian Kebijakan Teknologi Pasca Panen: Analisis Kebutuhan, Evaluasi Program, dan
Dampak Penerapan Teknologi Pasca Panen.
19. Panel Petani Nasional (Patanas): Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian dan
Perdesaan di Wilayah Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Perkebunan.
Kegiatan utama penelitian yang bersumber dari sinergi/kerjasama penelitian
merupakan kegiatan kerjasama penelitian (dalam negeri) dengan Kementerian Riset dan
Teknologi (Ristek) dan Badan Litbang Pertanian tahun 2012 terdiri atas 2 (dua) judul
penelitian, yakni:
1. Proyeksi Kinerja Pembangunan Pertanian Jangka Panjang 2012 – 2035 Dalam
Mendukung Pengembangan MP3EI di Koridor Sumatera.
2. Analisis Permintaan, Penawaran dan Kebijakan Pengembangan Komoditas Tanaman
Pangan Utama dalam Program MP3EI di Koridor Sulawesi.
Selain kegiatan kerjasama penelitian dengan instansi/lembaga dalam negeri, pada
tahun 2012 PSE-KP juga melakukan kegiatan kerjasama penelitian dengan sumber dana
dari instansi/lembaga dari luar negeri dan umumnya bersifat multiyears. Judul-judul
penelitian kerjasama luar negeri tersebut adalah sebagai berikut:
1. Cost Effective Bio-Security for Non Industrial Commercial Poultry Production in
Indonesia (kerjasama penelitian PSE-KP dengan ACIAR).
2. Plausible Futures for Economic Development and Structural Adjustment in Indonesia
Impact and Policy Implications for the Asia – Pacific Regions (kegiatan kerjasama
penelitian PSE-KP dengan ACIAR dan IFPRI).
3. Market for High-Value Commodities in Indonesia: Promoting Competitiveness and
Inclusiveness (kerjasama penelitian PSE-KP dengan ACIAR dan IFPRI).
4. Eco-Health Assessment on Poultry Production Clusters (PPCs) for The Livelihood
Improvement of Small Producers (kerjasama penelitian PSE-KP dengan IDRC).
5. Access to Modernizing Value Chains by Smalls Farmers in Indonesia and Nicaragua.
6. Indonesian Horticulture Development (AMA – Mangga).
10
2.1.3.2. Indikator Keberhasilan Pencapaian Kinerja
Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja
kegiatan penelitian yang dilakukan PSE-KP adalah masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan
dampak. Masukan (Input) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran
(output). Masukan yang digunakan dalam kegiatan penelitian bidang sosial ekonomi
pertanian ini adalah dana dan sumber daya manusia (SDM) atau peneliti yang
melaksanakan kegiatan penelitian. Keluaran (Output) merupakan hasil langsung yang
dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan penelitian. Keluaran tersebut dapat berupa
produk/jasa fisik dan atau non fisik, misalnya digunakannya usulan alternatif kebijakan
pembangunan pertanian oleh Kementerian Pertanian atau Kementerian lainnya. Hasil
(Outcome) merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
kegiatan pada jangka menengah. Misalnya, dimasukkannya beberapa usulan alternatif
kebijakan dalam keputusan pembuat kebijakan pembangunan pertanian. Manfaat
(benefit) merupakan kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh
masyarakat, sedangkan dampak (impact) merupakan ukuran tingkat pengaruh yang
ditimbulkan, baik positif maupun negatif.
Berbeda dengan penelitian yang bersifat teknis, output yang dihasilkan dari
penelitian sosial ekonomi bukanlah teknologi yang bersifat tangible (teknologi yang dapat
dilihat secara fisik), melainkan berupa pengetahuan rumusan kebijakan atau program dan
rumusan rekayasa kelembagaan yang bersifat intagible. Dengan demikian, manfaat
maupun dampak atas hasil-hasil penelitian/pengkajian PSE-KP umumnya tidak dapat
dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek. Manfaat dan dampak penelitian PSE-KP
baru terlihat setelah rumusan kebijakan dilaksanakan dan melalui proses penyesuaian di
masyarakat.
Disamping itu, pengukuran manfaat dan dampak PSE-KP tidak dapat berdiri
sendiri karena kontribusi lembaga lain dalam pengukuran kedua indikator ini juga tidak
kecil. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengukur manfaat dan dampak analisis dan
pengkajian secara kuantitatif. Kedua indikator tersebut dapat diukur atas dasar ex ante
analisis atau secara potensial. Secara umum, indikator pencapaian kinerja yang ingin
diterapkan oleh PSE-KP dalam periode 2010-2014 adalah penekanan kepada indikator
keluaran (output) dari kegiatan analisis. Indikator output tersebut merupakan dasar
penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
Setiap kegiatan penelitian diharapkan dapat menghasilkan suatu keluaran yang
dapat dimanfaatkan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna secara optimal. Berdasarkan
tugas dan fungsinya, maka pengguna utama hasil penelitian PSE-KP adalah: (1) Pejabat
pembuat dan pengelola kebijakan pembangunan pertanian lingkup Kementerian Pertanian
dan lembaga negara lainnya, (2) Praktisi agribisnis, petani dan pengusaha agribisnis, dan
(3) Masyarakat umum. Disamping untuk stakeholder utama, hasil-hasil penelitian tersebut
dapat pula dimanfaatkan oleh pengguna sekunder, seperti politisi, ilmuwan, masyarakat
peminat pembangunan pertanian, dan para peneliti PSE-KP sendiri.
11
2.2. Rencana Kinerja Tahunan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan informasi tentang tingkat atau target
kinerja (berupa output) yang ingin diwujudkan. Rencana Kinerja Tahunan PSE-KP Tahun
2012 berdasarkan target indikator output sasaran pertama (utama) yang berkaitan
dengan kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, yakni:
a. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan
perlindungan usaha pertanian, berupa 4 (empat) rekomendasi kebijakan dari
judul penelitian: (1) Studi Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Produksi Padi di Luar
Pulau Jawa; (2) Analisis Kebijakan dan Program SLPTT Menunjang Peningkatan
Produksi Padi Nasional; (3) Studi Konsolidasi Usahatani Sebagai Basis
Pengembangan Kawasan Pertanian; (4) Pengembangan Komoditas Strategis
Berbasis Kawasan.
b. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya pertanian
dan pembangunan infrastruktur pertanian, berupa 3 (tiga) rekomendasi kebijakan
dari judul penelitian: (1) Analisis Kebijakan dan Program M-KRPL; (2) Kapasitas
Adaptasi Petani Tanaman Pangan terhadap Perubahan Iklim untuk Mendukung;
(3) Prospek Pengembangan Pembibitan Ternak Sapi Potong Skala Menengah dan
Upaya Mendukung Swasembada Daging Nasional.
c. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan kelembagaan dan
peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif, berupa 7 (tujuh) rekomendasi
kebijakan dari judul penelitian: (1) Antisipasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terhadap Struktur Pasar Industri Benih
Hortikultura; (2) Insentif Ekonomi dan Aspek Kelembagaan untuk Mendukung
Implementasi Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan; (3) Kajian Legislasi Lahan dan Air di Sektor Pertanian Mendukung
Swasembada Pangan; (4) Kajian Legislasi Sarana Produksi Pertanian Mendukung
Swasembada Pangan; (5) Kajian Legislasi Penyuluhan Pertanian Mendukung
Swasembada Pangan; (6) Kajian Legislasi Perdagangan di Bidang Pertanian
Mendukung Swasembada Pangan; dan (7) Kajian Legislasi Produksi, Konsumsi,
dan Perdagangan Daging dan Ternak Sapi Mendukung Swasembada Pangan.
d. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan makro ekonomi yang mendorong
pertumbuhan sektor pertanian, berupa 4 (empat) rekomendasi kebijakan dari
judul penelitian: (1) Kajian Alternatif Skema Pembiayaan APBN untuk Mendukung
Swasembada Beras; (2) Kajian Alternatif Model Bantuan Benih dan Pupuk untuk
Peningkatan Produksi Pangan; (3) Dampak Kebijakan Pajak Pertanian terhadap
Produksi, Perdagangan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Perkebunan; (4)
Kajian Kebijakan Teknologi Pasca Panen: Analisis Kebutuhan, Evaluasi Program,
dan Dampak Penerapan Teknologi Pasca Panen.
e. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika ekonomi pertanian dan
perdesaan, berupa 1 (satu) rekomendasi kebijakan dari judul penelitian Panel
12
Petani Nasional (Patanas): Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian dan
Perdesaan di Wilayah Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Perkebunan.
f. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual, berupa 2
(dua) rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi dan Tanggap Cepat
atas Isu Kebijakan Aktual.
Selanjutnya, Rencana Kinerja Tahunan PSE-KP Tahun 2012 berdasarkan sasaran
kedua (“Terwujudnya jalinan kerjasama penelitian”), dengan indikator kinerja, yaitu
jumlah jalinan kerjasama penelitian baik dalam maupun luar negeri sebanyak 8
(delapan) kerjasama penelitian. Sedangkan target dalam Rencana Kinerja Tahunan PSE-
KP Tahun 2012 berdasarkan sasaran ketiga (“Publikasi hasil analisis sosial ekonomi dan
kebijakan dalam mendukung program pembangunan pertanian”), dengan indikator
kinerja yaitu jumlah penerbitan publikasi ilmiah (media cetak dan website) dengan target
18 (delapan belas) penerbitan publikasi cetak dan website.
2.3. Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan
atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja
tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Adapun Penetapan
Kinerja PSE-KP Tahun 2012 meliputi:
1. Sasaran Strategis :
Sasaran 1: Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian oleh stakeholders untuk
pembangunan pertanian.
Sasaran 2 : Terwujudnya jalinan kerjasama penelitian
Sasaran 3 : Terpublikasikannya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan dalam
mendukung program pembangunan pertanian.
2. Indikator Kinerja :
Indikator sasaran 1.
Rumusan alternatif kebijakan sosial ekonomi pertanian dengan target 12 rekomendasi
kebijakan yang terbagi dalam indikator:
a. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan
perlindungan usaha pertanian (4 rekomendasi).
b. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya
pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian (3 rekomendasi)
c. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan kelembagaan
dan peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif (7 rekomendasi).
13
d. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan makro ekonomi yang
mendorong pertumbuhan sektor pertanian (4 rekomendasi).
e. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika ekonomi pertanian
dan perdesaan (1 rekomendasi).
f. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual (2
rekomendasi).
Indikator sasaran 2.
Jalinan kerjasama penelitian (dalam dan luar negeri) dengan target 8 kerjasama
penelitian.
Indikator sasaran 3.
Penerbitan publikasi Ilmiah (media cetak dan website) dengan target 18 penerbitan
publikasi cetak dan website.
14
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Berdasarkan Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
(PSE-KP) Tahun 2010-2014, sasaran utama PSE-KP yang berkaitan dengan tugas utama
PSE-KP dalam melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian berkaitan erat dengan sasaran pertama, yakni “Tersedianya rekomendasi
kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian”. Sasaran
pertama tersebut lebih lanjut dideliniasi atau dirinci menjadi 4 (empat) sasaran akhir
rencana strategis sebagai berikut:
(1) Sasaran satu, Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta
analisis yang berkaitan dengan: (a) kebijakan ekonomi makro dan
perdagangan multilateral, regional dan bilateral, dan (b) pengelolaan sosial
ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan
kemiskinan;
(2) Sasaran dua, Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi
dan agribisnis;
(3) Sasaran tiga, Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas
pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan
periode 2010–2014;
(4) Sasaran empat, Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan
dan program pertanian dan pedesaan.
Selanjutnya, keempat sasaran tersebut pada Tahun 2012 dijabarkan dalam 6
(enam) indikator kinerja sasaran yang akan dicapai dari program/kegiatan utama yang
berkaitan erat dengan tugas utama PSE-KP. Capaian indikator kinerja sasaran dari
program/kegiatan utama PSE-KP dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan akan
diuraikan lebih lanjut pada bab ini.
3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja
sasaran dengan realisasi, yakni keluaran (output) kegiatan yang berkaitan dengan
masing-masing sasaran tersebut. Berdasarkan kinerja sasaran program utama yang
berkaitan erat dengan tugas utama PSE-KP Tahun 2012 (sasaran pertama hingga
empat), capaian yang dihasilkan adalah ”28 rekomendasi kebijakan pertanian untuk
pembangunan pertanian” dari 21 rekomendasi kebijakan yang ditargetkan, terutama
menyangkut aspek sosial ekonomi dan kebijakan pertanian (tabel 1).
Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian secara umum menunjukkan
hasil pencapaian keberhasilan yang cukup baik dan sesuai, bahkan beberapa sasaran
15
melebihi target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2012. Uraian secara lebih
lengkap tentang capaian kinerja masing-masing sasaran tersebut selanjutnya diuraikan
pada subbab 3.2.
Tabel 1. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Tahun 2012
No. Sasaran Indikator Kinerja
Uraian Target Capaian %
1. SASARAN PERTAMA: Terwujudnya sistem
pengetahuan, data dan informasi serta analisis
yang berkaitan dengan: (a) Kebijakan ekonomi
makro dan perdagangan
multilateral, regional dan bilateral;
1.1.Jumlah
rekomendasi kebijakan terkait
dengan penguatan daya saing dan
perlindungan usaha
pertanian
4 Rekomendasi
kebijakan
4 Rekomendasi
kebijakan
100,0
(b) Pengelolaan sosial
ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan
pangan dan pengentasan kemiskinan
1.2.Jumlah
rekomendasi kebijakan terkait
pengelolaan sumberdaya pertanian
dan pembangunan infrastruktur pertanian
3 Rekomendasi
kebijakan
3 Rekomendasi
kebijakan1)
100,0
2. Terciptanya beberapa model kelembagaan
penerapan teknologi dan
agribisnis
2.1. Jumlah rekomendasi
kebijakan terkait
pengembangan kelembagaan dan
peraturan mendorong iklim usaha yang
kondusif
7 Rekomendasi kebijakan
7 Rekomendasi kebijakan
100,0
3. Terwujudnya proyeksi
permintaan dan penawaran komoditas
pertanian utama dan
indikator pembangunan pertanian dan pedesaan,
2010-2014
3.1. Jumlah
rekomendasi kebijakan terkait
makro ekonomi yang
mendorong pertumbuhan sektor
pertanian
4 Rekomendasi
kebijakan
4 Rekomendasi
kebijakan
100,0
3.2. Jumlah
rekomendasi
kebijakan terkait dinamika ekonomi
pertanian dan perdesaan
1 Rekomendasi
kebijakan
1 Rekomendasi
kebijakan
100,0
4. Terciptanya beberapa
paket alternatif rekomendasi kebijakan
dan program pertanian dan pedesaan
4.1.Jumlah
rekomendasi kebijakan terkait
dengan isu-isu kebijakan aktual
2 Rekomendasi
kebijakan
9 Rekomendasi
kebijakan
450,0
TOTAL REKOMENDASI KEBIJAKAN 21 28 133,3
16
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Analisis dan evaluasi capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian tahun 2012 menurut penetapan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:
Sasaran Pertama:
”Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka
pembangunan pertanian”
Rincian sasaran pertama tersebut diuraikan menjadi 4 (empat) sasaran akhir rencana
strategis sebagai berikut:
Sasaran 1 : Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis
yang berkaitan dengan:
(a) Kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral,
regional dan bilateral;
(b) Pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian,
ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan
Untuk mencapai sasaran satu, diukur dengan keluaran (output) dua indikator
kinerja, yakni: (1) Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing
dan perlindungan usaha pertanian, dan (2) Jumlah rekomendasi kebijakan terkait
pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian.
Pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel 2.
Tabel 2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Pusat Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian Tahun 2012
Indikator Kinerja Target Realisasi %
1.1.Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian
4 Rekomendasi kebijakan
4 Rekomendasi kebijakan
100,0
1.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian
3 Rekomendasi kebijakan
3 Rekomendasi kebijakan
100,0
Tabel 2 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran pertama yang telah
ditargetkan dalam tahun 2012 dapat dicapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari
capaian kinerja indikator kinerja sasaran 1 yang seluruhnya terealisir 100 persen dari
target yang ditetapkan. Sasaran satu tersebut dicapai melalui dua program/kegiatan,
yaitu: (1) Pengkajian Kebijakan Penguatan dan Perlindungan Usaha Pertanian, serta (2)
17
Pengkajian Kebijakan Sumberdaya Alam, Infrastruktur dan Investasi Pertanian, yang
keseluruhannya dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan.
Rincian kegiatan untuk mencapai sasaran 1 tersebut diuraikan secara lebih
lengkap sebagai berikut :
Pertama, indikator kinerja sasaran “Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi
serta analisis yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro dan perdagangan
multilateral, regional dan bilateral”, dicapai melalui Program Pengkajian Kebijakan
Penguatan dan Perlindungan Usaha Pertanian, yang diimplementasikan dalam empat
kegiatan, yakni: (a) Studi Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Produksi Padi di Luar Pulau
Jawa, (b) Analisis Kebijakan dan Program SLPTT Menunjang Peningkatan Produksi Padi
Nasional, (c) Studi Konsolidasi Usahatani Sebagai Basis Pengembangan Kawasan
Pertanian, (d) Pengembangan Komoditas Strategis Berbasis Kawasan. Target dan
realisasi output dua kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Target dan Realisasi Output Kegiatan yang Terkait dengan Sasaran 1.1. Pusat
Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2012
No. Kegiatan Target Realisasi (Output)
1.1.1. Studi Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Produksi Padi di Luar Pulau Jawa
1 Rekomendasi Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Produksi Padi di Luar Pulau Jawa
1.1.2. Analisis Kebijakan dan Program SLPTT Menunjang Peningkatan Produksi Padi Nasional
1 Rekomendasi Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Program SLPTT Menunjang Peningkatan Produksi Padi Nasional
1.1.3. Studi Konsolidasi Usahatani Sebagai Basis Pengembangan Kawasan Pertanian
1 Rekomendasi Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Konsolidasi Usahatani Sebagai Basis Pengembangan Kawasan Pertanian
1.1.4. Pengembangan Komoditas Strategis Berbasis Kawasan
1 Rekomendasi Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Pengembangan Komoditas Strategis Berbasis Kawasan
Kedua, indikator kinerja sasaran “Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan
informasi serta analisis yang berkaitan dengan pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya
pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan”, dicapai melalui program
Pengkajian Kebijakan Sumberdaya Alam, Infrastruktur dan Investasi Pertanian yang
dilakukan dengan 3 (tiga), yakni: (a) Analisis Kebijakan dan Program M-KRPL, (b)
Kapasitas Adaptasi Petani Tanaman Pangan terhadap Perubahan Iklim untuk Mendukung
Keberlanjutan Ketahanan Pangan, (c) Prospek Pengembangan Pembibitan Ternak Sapi
18
Potong Skala Menengah dan Upaya Mendukung Swasembada Daging Nasional. Output
ketiga kegiatan tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Target dan Output Kegiatan yang Terkait dengan Sasaran 1.2. Pusat Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2012
No. Kegiatan Target Realisasi (Output)
1.2.1. Analisis Kebijakan dan Program M-KRPL
1 Rekomendasi Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Program M-KRPL
1.2.2. Kapasitas Adaptasi Petani Tanaman Pangan terhadap Perubahan Iklim untuk Mendukung Keberlanjutan Ketahanan Pangan
1 Rekomendasi Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kapasitas Adaptasi Petani Tanaman Pangan terhadap Perubahan Iklim untuk Mendukung Keberlanjutan Ketahanan Pangan
1.2.3. Prospek Pengembangan Pembibitan Ternak Sapi Potong Skala Menengah dan Upaya Mendukung Swasembada Daging Nasional
1 Rekomendasi Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Prospek Pengembangan Pembibitan Ternak Sapi Potong Skala Menengah dan Upaya Mendukung Swasembada Daging Nasional
Masukan (input) yang dipakai untuk mendukung keberhasilan pencapaian hasil
kegiatan yang terkait dengan sasaran 1.2 tersebut adalah sumberdaya manusia, yakni
peneliti, dan dukungan dana yang bersumber dari APBN.. Hasil kegiatan yang terkait
dengan sasaran 1.2 tersebut selanjutnya disampaikan untuk kepentingan dan
dimanfaatkan oleh stakeholder, utama, yakni pimpinan Kementerian Pertanian.
Sasaran 2 : Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi
dan agribisnis
Indikator kinerja sasaran dua, yakni “Terciptanya beberapa model kelembagaan
penerapan teknologi dan agribisnis”, yang dicapai melalui keluaran (output) program
Pengkajian Kebijakan terkait Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Mendorong
Iklim Usaha yang Kondusif melalui 7 (tujuh) kegiatan, yakni: (1) Antisipasi Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terhadap Struktur Pasar
Industri Benih Hortikultura, (2) Insentif Ekonomi dan Aspek Kelembagaan untuk
Mendukung Implementasi Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, (3) Kajian Legislasi Lahan dan Air di Sektor Pertanian Mendukung
Swasembada Pangan, (4) Kajian Legislasi Sarana Produksi Pertanian Mendukung
Swasembada Pangan, (5) Kajian Legislasi Penyuluhan Pertanian Mendukung
Swasembada Pangan, (6) Kajian Legislasi Perdagangan di Bidang Pertanian Mendukung
Swasembada Pangan, (7) Kajian Legislasi Produksi, Konsumsi, dan Perdagangan Daging
19
dan Ternak Sapi Mendukung Swasembada Pangan. Output yang dihasilkan berupa 7
(tujuh) rekomendasi kebijakan yang terkait dengan tujuan kegiatan penelitian masing-
masing. Serapan dana dari sasaran kedua yang bersumber dari APBN mencapai 93,57
persen.
Sasaran 3 : Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas
pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan
pedesaan, 2010 – 2014
Untuk mencapai sasaran tiga tersebut diukur dengan dua indikator kinerja yang
dicapai melalui dua program, yaitu: (3.1.) Program Pengkajian Kebijakan Ekonomi Makro,
Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Pedesaan, dan (3.2.)
Program Penelitian Dinamika Ekonomi Pertanian dan Pedesaan. Pencapaian target dari
masing-masing indikator kinerja tersebut dipaparkan pada tabel 5.
Tabel 5. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ketiga Pusat Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2012
Indikator Kinerja Target Realisasi %
3.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan makro ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian
4 Rekomendasi kebijakan
4 Rekomendasi kebijakan
100,00
3.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika ekonomi pertanian dan perdesaan
1 Rekomendasi kebijakan
1 Rekomendasi kebijakan
100,00
Indikator kinerja sasaran 3.1. dicapai melalui keluaran (output) dari empat
kegiatan, yakni: (a) Kajian Alternatif Skema Pembiayaan APBN untuk Mendukung
Swasembada Beras, (b) Kajian Alternatif Model Bantuan Benih dan Pupuk untuk
Peningkatan Produksi Pangan, (c) Dampak Kebijakan Pajak Pertanian terhadap Produksi,
Perdagangan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Perkebunan, serta (d) Kajian
Kebijakan Teknologi Pasca Panen: Analisis Kebutuhan, Evaluasi Program, dan Dampak
Penerapan Teknologi Pasca Panen. Selanjutnya, jika dilihat input dari sisi anggaran yang
mendukung keempat kegiatan yang terkait dengan sasaran 3.1 tersebut terealisir cukup
tinggi, yakni antara 90,13 – 93,57 persen dari target. Output keempat kegiatan tersebut
dapat dilihat pada tabel 6.
20
Tabel 6. Target dan Realisasi Output Kegiatan yang Terkait dengan Sasaran 3.1. Pusat
Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2012
No. Kegiatan Target Realisasi (Output)
3.1.1. Kajian Alternatif Skema Pembiayaan APBN untuk Mendukung Swasembada Beras
1 Rekomendasi Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Alternatif Skema Pembiayaan APBN untuk Mendukung Swasembada Beras
3.1.2. Kajian Alternatif Model Bantuan Benih dan Pupuk untuk Peningkatan Produksi Pangan
1 Rekomendasi Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Alternatif Model Bantuan Benih dan Pupuk untuk Peningkatan Produksi Pangan
3.1.3 Dampak Kebijakan Pajak Pertanian terhadap Produksi, Perdagangan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Perkebunan
1 Rekomendasi Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Dampak Kebijakan Pajak Pertanian terhadap Produksi, Perdagangan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Perkebunan
3.1.4 Kajian Kebijakan Teknologi Pasca Panen: Analisis Kebutuhan, Evaluasi Program, dan Dampak Penerapan Teknologi Pasca Panen
1 Rekomendasi Kebijakan
1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Teknologi Pasca Panen: Analisis Kebutuhan, Evaluasi Program, dan Dampak Penerapan Teknologi Pasca Panen
Selanjutnya, capaian indikator kinerja sasaran 3.2 yang dicapai melalui program
Program Penelitian Dinamika Ekonomi Pertanian dan Pedesaan, dilakukan melalui 1
(satu) kegiatan, yakni Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan di
Wilayah Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Perkebunan. Output kegiatan yang
merupakan indikator sasaran kinerja 3.2 tersebut tersebut berupa 1 (satu) rekomendasi
kebijakan yang terkait dengan peningkatan pembangunan pertanian dan perdesaan,
terutama di agroekosistem lahan kering berbasis perkebunan. Data PATANAS
dimanfaatkan oleh pimpinan Kementerian Pertanian. Stakeholder kegiatan ini termasuk
juga Perguruan Tinggi, termasuk mahasiswa pascasarjana yang memanfaatkan data
PATANAS untuk tesis atau disertasi. Kegiatan PATANAS ini merupakan kegiatan utama
dan menjadi icon PSE-KP. Jumlah peneliti yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 8
orang karena data dan informasi yang dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi
kebijakan terkait peningkatan pembangunan pertanian dan perdesaan mencakup aspek
yang cukup luas, seperti aspek analisis usahatani, penguasaan dan pengusahaan lahan,
pendapatan rumahtangga, konsumsi, kemiskinan, dan sebagainya. Realisasi dana yang
diserap untuk kegiatan tersebut juga cukup tinggi, yakni 98,13 persen. Secara umum,
indikator kinerja sasaran tiga yang telah ditargetkan dalam tahun 2012 secara umum
telah tercapai dengan baik.
21
Sasaran 4 Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan dan
program pertanian dan pedesaan
Indikator kinerja sasaran empat, yakni “Jumlah rekomendasi kebijakan terkait
dengan isu-isu kebijakan aktual oleh stakeholder”, dicapai melalui program Evaluasi
Tanggap Cepat Atas Isu Kebijakan Aktual, dengan 1 (satu) kegiatan, yakni Evaluasi dan
Tanggap Cepat atas Isu Kebijakan Aktual. Kegiatan Anjak yang target awalnya adalah
menghasilkan 2 rekomendasi kebijakan yang terkait dengan isu-isu kebijakan aktual,
hingga akhir tahun 2012 bahkan menghasilkan 9 rekomendasi atau melebihi target yang
ditetapkan, dengan topik sebagai berikut:
a. Penyusunan Outlook Komoditas Pertanian 2012-2015
b. Kinerja Produksi dan Harga Daging Sapi dan Implikasinya terhadap Kebijakan
Percepatan Pencapaian Target Sukses Kementerian Pertanian
c. Dampak Kebijakan Pajak Pertanian terhadap Produksi Perdagangan dan
Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Perkebunan
d. Produksi, Perdagangan dan Harga Bawang Merah
e. Mengapa harga Gula Domestik Jauh di Atas Harga Internasional?
f. Kinerja Produksi dan Harga Cabai Merah dan Implikasinya untuk Perumusan
Kebijakan Percepatan Pencapaian Target Sukses Kementan
g. Revisi dan Finalisasi Naskah Renstra Jangka Panjang 2013-2035
h. Analisis Kebijakan Kinerja Produksi dan Harga Komoditas Pertanian Strategis dan
Implikasinya untuk Perumusan Kebijakan Percepatan Pencapaian Target Sukses
Kementan: Komoditas Beras
i. Kinerja Produksi dan Harga Komoditas Pertanian Strategis dan Implikasinya untuk
Perumusan Kebijakan Percepatan Target Sukses Kementan : Komoditas Jagung
Pelaksanaan kegiatan Anjak tersebut bersifat khusus, yakni penugasan
penelitiannya secara ad-hoc melalui penunjukan oleh Kepala Pusat sesuai dengan isu-isu
aktual di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang berkembang selama tahun
2012. Peneliti yang ditugaskan dalam kegiatan Anjak tersebut disesuaikan kapabilitasnya
dengan topik penelitian yang dilakukan pada kegiatan Anjak tersebut. Realisasi dana
yang terserap untuk kegiatan ini adalah 69,41 persen dari target Pagu Rp. 351.408.000.
Berdasarkan uraian kinerja di atas bahwa realisasi sasaran yang dicapai PSE-KP
sampai akhir tahun 2012 menunjukkan bahwa secara umum seluruh sasaran yang
ditetapkan oleh PSE-KP tersebut telah dapat dicapai dengan baik. Keberhasilan
pencapaian sasaran ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan materi
penelitian, seperti proposal operasional, juklak, outline penelitian, serta kuesioner untuk
22
pengumpulan data primer maupun daftar data sekunder yang dibutuhkan untuk
menjawab tujuan penelitian. Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan penelitian,
keberhasilan penelitian tidak terlepas dari berbagai pengaruh faktor lingkungan, baik
lingkungan eksternal maupun internal. Hambatan, kendala, dan beberapa permasalahan
yang dihadapi pada saat dilakukannya penelitian dapat mempengaruhi kinerja PSE-KP
tahun 2012.
Faktor Pendukung Keberhasilan
Beberapa faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan penelitian
tersebut adalah:
a) Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian yang dilakukan sejak tahap
perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir, termasuk diseminasi hasil penelitian
sehingga ada kontrol/pengawasan dalam setiap tahapan kegiatan penelitian. Dengan
demikian bila terjadi permasalahan-permasalahan, baik di lapang maupun dalam proses
pengolahan data, dapat segera dilakukan antisipasi penanggulangannya.
b) Dukungan dan koordinasi manajemen penelitian, baik aspek pelayanan keuangan,
pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana penelitian. Sarana kegiatan
penelitian yang telah tersedia dengan baik dalam mendukung kegiatan penelitian sosial
ekonomi dan kebijakan pertanian, seperti fasilitas komputer, jaringan internet, ruangan
ber-AC, perpustakaan, sarana kendaraan, dan lain-lain.
Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan penelitian antara
lain adalah telah terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara PSE-KP dengan instansi
terkait, baik di lingkup Kementerian Pertanian, seperti: Direktorat Jenderal, maupun instansi
di luar Kementerian Pertanian, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian
Perdagangan, Asosiasi berbagai komoditas, Perguruan Tinggi, bahkan dengan instansi luar
negeri, seperti IFPRI, ACIAR, IDRC, ADB, JICA dan FAO. Hal ini memudahkan dalam
pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
Hambatan dan kendala
Beberapa hambatan dan kendala terkait pelaksanaan kegiatan penelitian tahun
2012, antara lain: (1) Penumpukan kegiatan pengolahan data penelitian pada waktu
bersamaan, baik penelitian yang sumber dananya dari APBN/DIPA dan penelitian kerjasama
lainnya, sementara SDM entri data dan pengolahan data relatif terbatas; (2) Adanya revisi
penganggaran menyebabkan kegiatan penelitian menjadi terhambat dan perlu penyesuaian
terhadap perubahan anggaran tersebut; dan (3) Adanya keterlambatan peneliti dalam
menyerahkan kuesioner serta tingkat validasi data kuesioner yang bervariasi, baik kurang
akurat dalam pengisian kuesionernya atau kesalahan entri data (human error). Hal ini
menjadi salah satu faktor penghambat penulisan pelaporan kurang tepat waktu.
Permasalahan
Pada tingkat organisasi, permasalahan yang masih ditemui dalam pelaksanaan
kegiatan di PSE-KP adalah masih adanya kesenjangan kapabilitas peneliti antar jenjang
pendidikan formal maupun pengalaman masih cukup lebar. Hal ini terutama mencakup
23
kapabilitas dalam metodologi penelitian maupun kemampuan membuat proposal
penelitian yang baik.
Pada tingkat penelusuran data di lapang, permasalahan yang kerapkali ditemui
dalam pelaksanaan kegiatan PSE-KP adalah validitas dan kelengkapan data serta informasi
di daerah kurang baik seiring dengan adanya era otonomi daerah dan pemekaran wilayah.
Padahal penelitian sosial ekonomi pertanian disamping menggunakan data primer juga
mengandalkan data sekunder. Beberapa permasalahan yang ditemui di lapang antara lain
adalah sebagian responden (misalnya, produsen benih dan instansi) tidak bersedia untuk
mengisi kuesioner yang disiapkan, data sekunder tingkat kecamatan yang dibutuhkan
sulit diperoleh, dokumen dan informasi serta data pendukung yang dibutuhkan di lapang
tidak lengkap atau bahkan tidak tersedia di lapang. Di sisi lain, beberapa tim juga
membutuhkan waktu yang relatif lama untuk memperoleh database yang valid dan
akurat.
Langkah-langkah inisiatif yang diambil
Untuk mengantisipasi permasalahan kesenjangan kapabilitas penelit, maka upaya
yang dilakukan adalah memperkuat kelompok peneliti (Kelti) sehingga keberadaan Kelti
PSE-KP dapat meningkatkan kinerja PSEKP sebagai lembaga penelitian. Selain itu, juga
perlu dilakukan pelatihan yang rutin dalam peningkatan kemampuan peneliti di bidang
pengembangan instrumen penelitian/metodologi, analisis data, dan pembuatan proposal
penelitian yang baik.
Untuk mengatasi permasalahan akurasi data dan informasi di tingkat lapangan, baik
data primer maupun sekunder, tim peneliti umumnya melakukan pencarian data-data dari
berbagai sumber/instansi lain yang terkait. Validitas dan akurasi data dan informasi sangat
penting dan memengaruhi kualitas hasil kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian. Kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian
dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi, pertimbangan
dan advokasi kebijakan dan program pembangunan pertanian bagi pengambil kebijakan
lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain, pelaku agribisnis dan petani yang lebih
akurat, dengan didukung data kuantitatif di tingkat petani yang paling mutakhir.
Upaya-upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi kendala, hambatan, dan
permasalahan dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: (a) Terkait dengan
penumpukan kegiatan pengolahan data pada bulan-bulan tertentu, maka proses input data
dan pengolahan data menggunakan sistem FIFO (First In First Out) sehingga tercipta
kelancaran dalam kegiatan pelayanan penelitian; dan (b) Meningkatkan akurasi dan kualitas
entri data yang lebih akurat.
Perbandingan Capaian Kinerja PSE-KP Tahun 2011 Dibandingkan dengan Tahun 2012
Berdasarkan sasaran utama dalam pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial
ekonomi dan kebijakan pertanian, capaian hasil kegiatan penelitian bidang sosial ekonomi
dan kebijakan pertanian selama tahun 2012 bila dibandingkan dengan capaian hasil pada
24
tahun 2011 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan (Tabel 3). Total target
indikator kinerja kegiatan penelitian bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian pada
tahun 2011 adalah “tersedianya 12 rekomendasi kebijakan bagi stakeholder dalam
rangka pembangunan pertanian”. Realisasi kinerja kegiatan tersebut selama periode 2011
adalah 15 rekomendasi kebijakan atau tercapai hingga 125 persen. Hal ini disebabkan
oleh adanya realokasi anggaran pada pertengahan tahun 2011 yang dialokasikan untuk
tambahan kegiatan penelitian sebanyak 3 judul penelitian, yakni tentang tentang M-KRPL
dan Diversifikasi Pangan. Dengan demikian, pada indikator kinerja “Jumlah rekomendasi
kebijakan terkait pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur
pertanian”, yang pada awal tahun 2011 ditargetkan 3 rekomendasi kebijakan, menjadi
terealisasi 6 rekomendasi kebijakan.
Pada tahun selanjutnya, sejalan dengan peningkatan anggaran kegiatan penelitian
dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian hampir dua kali lipat, maka target
keluaran/output yang diharapkan pun juga meningkat, yakni dari target 12 rekomendasi
kebijakan menjadi 21 rekomendasi kebijakan bagi stakeholder dalam rangka
pembangunan pertanian. Target output untuk masing-masing indikator kinerja dapat
tercapai 100 persen, kecuali untuk output tentang “Jumlah rekomendasi kebijakan terkait
dengan isu-isu kebijakan aktual” yang semula ditargetkan 2 rekomendasi kebijakan,
bahkan tercapai hingga 9 rekomendasi kebijakan (450%). Dengan demikian, dari total 21
rekomendasi yang ditargetkan pada tahun 2012, terealisasi 28 rekomendasi kebijakan
bagi stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian, atau mencapai 133,3 persen.
Meskipun target output yang ditetapkan meningkat hampir dua kali lipat, namun capaian
output yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengkajian sosial ekonomi dan
kebijakan pertanian juga meningkat, dari 125 persen (2011) menjadi 133,3 persen
(2012). Hal ini tidak terlepas dari adanya monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian yang
dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir, termasuk diseminasi
hasil penelitian sehingga ada kontrol/pengawasan dalam setiap tahapan kegiatan penelitian.
Dengan demikian bila terjadi permasalahan-permasalahan, baik di lapang maupun dalam
proses pengolahan data, dapat segera dilakukan antisipasi penanggulangannya. Selain itu,
juga adanya dukungan dan koordinasi manajemen penelitian, baik aspek pelayanan
keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana penelitian terhadap
kegiatan penelitian.
Kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian ke
depan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi, pertimbangan dan advokasi
kebijakan dan program pembangunan pertanian bagi pengambil kebijakan lingkup
Kementerian Pertanian dan instansi lain, pelaku agribisnis dan petani yang lebih akurat,
dengan didukung data kuantitatif maupun kualitatif di tingkat petani yang paling
mutakhir.
25
Tabel 7. Perbandingan Keluaran/Output Kegiatan Utama Penelitian Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian, 2011-2012
No. Sasaran
Indikator Kinerja
2011 2012
Uraian Target Capaian % Target Capaian %
1. Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) Kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional dan bilateral
1.1.Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian
2 Rekomendasi kebijakan
2 Rekomendasi kebijakan
100,0 4 Rekomendasi kebijakan
4 Rekomendasi kebijakan
100,0
(b) Pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan
1.2.Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian
3 Rekomendasi kebijakan
6 Rekomendasi kebijakan1)
200,0 3 Rekomendasi kebijakan
3 Rekomendasi kebijakan
100,0
2. Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis
2.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengembangan kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif
1 Rekomendasi kebijakan
1 Rekomendasi kebijakan
100,0 7 Rekomendasi kebijakan
7 Rekomendasi kebijakan
100,0
3. Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan
3.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait makro ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian
2 Rekomendasi kebijakan
2 Rekomendasi kebijakan
100,0 4 Rekomendasi kebijakan
4 Rekomendasi kebijakan
100,0
pertanian dan pedesaan, 2010-2014
3.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dinamika ekonomi pertanian dan perdesaan
1 Rekomendasi kebijakan
1 Rekomendasi kebijakan
100,0 1 Rekomendasi kebijakan
1 Rekomendasi kebijakan
100,0
4. Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan dan program pertanian dan pedesaan
4.1.Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual
3 Rekomendasi kebijakan
3 Rekomendasi kebijakan
100,0 2 Rekomendasi kebijakan
9 Rekomendasi kebijakan
450,0
TOTAL REKOMENDASI 12 15 125,0 21 28 133,3
26
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan
baik. Anggaran PSE-KP tahun 2012 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran dan
variabel kegiatan. Variabel jenis pengeluaran dibedakan menurut belanja pegawai,
belanja barang, dan belanja modal. Sedangkan variabel kegiatan dibedakan menurut
jenis kegiatan, yakni: Kegiatan utama mencakup Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian, serta kegiatan Penunjang yang mencakup: (a) Pengelolaan gaji, honorarium,
dan tunjangan; (b) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; (c)
Pelayanan publik atau birokrasi, dan (d) Perawatan sarana.
Total pagu anggaran PSE-KP dalam DIPA TA. 2012 adalah Rp. 26.300.075.000,-
yang merupakan Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 24.713.319.000,- dan Hibah luar negeri
sebesar Rp. 1.586.756.000,-. Perkembangan pelaksanaan keuangan Pusat Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2012 per 31 Desember 2012 secara rinci dapat
dilihat pada Tabel 8 dan 9. Tampak bahwa pada realisasi serapan total anggaran PSE-KP
adalah 92,74 persen. Realisasi keuangan untuk anggaran yang berasal dari RM mencapai
92.41 persen, terdiri dari pengeluaran untuk belanja pegawai yang sudah direalisasikan
yakni Rp. 10.465.266.869,- (96,72%) dan belanja barang yang sudah direalisasikan yaitu
Rp. 11.949.910.056 (90,31%). Sedangkan untuk belanja modal sudah terealisasi sebesar
Rp. 1.998.138.154 (88,91%). Dengan demikian anggaran yang bersumber pada RM,
masih tersisa per 31 Desember 2012 adalah Rp. 1.875.187.601,- (7,59 %). Di sisi lain,
serapan total anggaran yang berasal dari Hibah luar negeri mencapai 97,81 persen, yang
terdiri dari penyerapan belanja barang Rp 1.519.989.382,- (97,77%) dan realisasi belanja
modal Rp. 32.025.000 (100%).
Perkembangan Pelaksanaan Keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian TA. 2012 per 31 Desember 2012 menunjukkan bahwa capaian fisik baru
mencapai 92.74 persen, demikian pula dengan capaian serapan keuangan juga baru
mencapai 92.74 persen (Tabel 8 dan 9). Sementara untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan bidang sosial ekonomi, capaian kegiatannya baru terserap Rp.
5.616.007.342,- (91,19 %) dari Rp. 6.158.592.000,- anggaran yang direncanakan.
Capaian serapan tersebut karena terkendala oleh keterbatasan waktu pelaksanaan dan
adanya revisi anggaran di tengah tahun. Selanjutnya rincian keuangan dilihat menurut
penetapan sasaran pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2012,
maka rencana dan realisasi keuangan menurut sasaran dan program pada PSE-KP
tersebut dapat dilihat pada tabel 10.
27
Tabel 8. Perkembangan Pelaksanaan DIPA Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran 2012, Per 31 Desember 2012
Pagu K e u a n g a n F i s i k Sisa
No. Jenis Pengeluaran Dalam DIPA Target Realisasi Target Realisasi Anggaran
( Rp. ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) Fisik ( % ) Fisik ( % ) ( Rp. ) ( % )
1 Belanja Pegawai (RM) 10,820,538,000 10,820,538,000 100.00 10,465,266,869 96.72 100.00 96.72 355,271,131 3.28
2 Belanja Barang(RM) 13,232,039,000 13,232,039,000 100.00 11,949,910,056 90.31 100.00 90.31 1,282,128,944 9.69
3 Belanja Barang 1,554,731,000 1,554,039,000 100.00 1,519,989,382 97.77 100.00 97.77 34,741,618 2.23
(Hibah Luar Negeri)
4 Belanja Modal (RM) 2,247,498,000 2,247,498,000 100.00 1,998.138,154 88.91 100.00 88.91 249,359,846 11.09
5 Belanja Modal
32,025,000 32,025,000 100.00 32,025,000 100.00 100.00 100.00 - -
(Hibah Luar Negeri)
TOTAL (RM) 24,713,319,000 24,713,319,000 100.00 22,838,131,399 92.41 100.00 92.41 1,875,187,601 7.59
TOTAL HIBAH LUAR NEGERI 1,586,756,000 1,586,756,000 100.00 1,552,014,382 97.81 100.00 97.81 34,741,618 2.19
TOTAL 26,300,075,000 26,300,075,000 100.00 24,390,145,781 92.74 100.00 92.74 1,909,929,219 7.26
Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan PSE-KP (2012)
28
Tabel 9. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, per 31 Desember 2012
KODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT PAGU
TARGET
REALISASI REALISASI REALISASI %
SALDO %
BULAN INI BULAN YLL S.D BULAN INI ANGGARAN
1803. Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan 24,713,319,000 24,713,319,000 2,901,251,482
19,960,049,228
22,838,131,399
92.41
1,852,018,290 7.49
Kebijakan Pertanian
1803.002 Laporan Pengelolaan Satker 3,533,421,000 3,533,421,000 932,596,621
2,025,095,119
2,957,691,740 83.71
575,729,260 16.294
1803.009 Rumusan AlternatifKebijakan Sosial Ekonomi 6,158,592,000 6,158,592,000 614,950,850
5,001,056,492
5,616,007,342 91.19
542,584,658 8.8102
Pertanian (Base Line)
1803.013 Data Base Sosial Ekonomi Pertanian 126,890,000 126,890,000 33,261,500
56,662,750
89,924,250 70.87
36,965,750 29.132
1803994 Layanan Perkantoran 12,678,943,000 12,678,943,000 1,238,500,641
10,993,063,583
12,231,564,224 96.47
447,378,776 3.5285
001. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 10,820,538,000 10,820,538,000 908,146,678
9,557,120,195
10,465,266,873 96.72
355,271,127 3.2833
002.Peny.Opers.pemel.perkantoran 1,858,405,000 1,858,405,000 330,353,963
1,435,943,388
1,766,297,351 95.04
92,107,649 4.9563
1803995 Kendaraan Bermotor 289,500,000 289,500,000 -
279,800,000
279,800,000 96.65
9,700,000 3.3506
1803.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1,361,780,000 1,361,780,000 62,240,000
1,088,220,429
1,150,460,429 84.48
211,319,571 15.518
1803.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 200,725,000 200,725,000 10,201,870
186,948,855
197,150,725 98.22
3,574,275 1.7807
1803.998 Gedung / Bangunan 363,468,000 363,468,000 9,500,000
329,202,000
338,702,000 93.19
24,766,000 6.8138
Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan PSE-KP (2012)
29
Tabel 10. Target dan Realisasi Anggaran Kegiatan Penelitian Menurut Sasaran dan Program
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2012
No SASARAN URAIAN
SASARAN URAIAN IKU KEGIATAN
JUMLAH PAGU
TARGET Realisasi sd Bulan ini
Rupiah % Rupiah %
1 Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka pembangun-an pertanian
Sasaran 1: Jumlah rekomendasi kebijakan terkait tentang penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian
1. Studi Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Produksi Padi di Luar Pulau Jawa
271,490,000
271,490,000
100.00 245,568,110
90.45
Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) Kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional dan bilateral; (b) Pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan
2. Analisis Kebijakan dan Program SLPTT Menunjang Peningkatan Produksi Padi Nasional
237,230,000
237,230,000
100.00 182,426,900
76.90
3. Studi Konsolidasi Usahatani Sebagai Basis Pengembangan Kawasan Pertanian
242,850,000
242,850,000
100.00 205,365,800
84.56
4. Pengembangan Komoditas Strategis Berbasis Kawasan
450,630,000
450,630,000
100.00 445,530,350
98.87
1,202,200,000
1,202,200,000
1,078,891,160
Jumlah rekomendasi kebijakan terkait tentang pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian
1. Analisis Kebijakan dan Program M-KRPL
229,470,000
229,470,000
100.00 222,869,825
97.12
2. Kapasitas Adaptasi Petani Tanaman Pangan terhadap Perubahan Iklim untuk Mendukung Keberlanjutan Ketahanan Pangan
264,090,000
264,090,000
100.00 241,655,600
91.51
3. Prospek Pengembangan Pembibitan Ternak Sapi Potong Skala Menengah dan Upaya Mendukung Swasembada Daging Nasional
252,630,000
252,630,000
100.00 236,195,900
93.49
746,190,000
746,190,000
700,721,325
TOTAL SASARAN 1:
1,948,390,000
1,948,390,000
1,779,612,485
30
No SASARAN URAIAN
SASARAN URAIAN IKU KEGIATAN
JUMLAH PAGU
TARGET Realisasi sd Bulan ini
Rupiah % Rupiah %
Sasaran 2: Jumlah rekomendasi kebijakan terkait tentang pengembangan kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif
1. Antisipasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terhadap Struktur Pasar Industri Benih Hortikultura
217,490,000
217,490,000
100.00 198,464,800
91.25
Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis
2. Insentif Ekonomi dan Aspek Kelembagaan untuk Mendukung Implementasi Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
245,670,000
245,670,000
100.00 230,416,975
93.79
3. Kajian Legislasi Lahan dan Air di Sektor Pertanian Mendukung Swasembada Pangan
198,915,000
198,915,000
100.00 159,953,675
80.41
4. Kajian Legislasi Sarana Produksi Pertanian Mendukung Swasembada Pangan
193,077,000
193,077,000
100.00 149,465,325
77.41
5. Kajian Legislasi Penyuluhan Pertanian Mendukung Swasembada Pangan
197,715,000
197,715,000
100.00 195,305,873
98.78
6. Kajian Legislasi Perdagangan di Bidang Pertanian Mendukung Swasembada Pangan
195,035,000
195,035,000
100.00 154,374,875
79.15
7. Kajian Legislasi Produksi, Konsumsi, dan Perdagangan Daging dan Ternak Sapi Mendukung Swasembada Pangan
197,515,000
197,515,000
100.00 172,620,500
87.40
TOTAL SASARAN 2:
1,445,417,000
1,445,417,000
1,260,602,023
31
No SASARAN URAIAN
SASARAN URAIAN IKU KEGIATAN
JUMLAH PAGU
TARGET Realisasi sd Bulan ini
Rupiah % Rupiah %
Sasaran 3: Jumlah rekomendasi kebijakan terkait tentang makro ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian
1. Kajian Alternatif Skema Pembiayaan APBN untuk Mendukung Swasembada Beras
300,230,000
300,230,000
100.00 279,222,300
93.00
Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan, 2010 - 2014
2. Kajian Alternatif Model Bantuan Benih dan Pupuk untuk Peningkatan Produksi Pangan
242,030,000
242,030,000
100.00 226,733,250
93.68
3. Dampak Kebijakan Pajak Pertanian terhadap Produksi, Perdagangan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Perkebunan
250,890,000
250,890,000
100.00 223,130,550
88.94
4. Kajian Kebijakan Teknologi Pasca Panen: Analisis Kebutuhan, Evaluasi Program, dan Dampak Penerapan Teknologi Pasca Panen
258,890,000
258,890,000
100.00 247,879,150
95.75
1,052,040,000
1,052,040,000
976,965,250
Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika pembangunan ekonomi pertanian & perdesaan
1. Panel Petani Nasional (Patanas): Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan di Wilayah Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Perkebunan
498,980,000
498,980,000
503,324,375
TOTAL SASARAN 3:
1,551,020,000
1,551,020,000
1,480,289,625
Sasaran 4: Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual
Evaluasi dan Tanggap Cepat atas Isu Kebijakan Aktual
351,408,000
351,408,000
100.00 243,910,009
69.41
Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan dan program pertanian dan pedesaan
32
Anggaran keuangan pada tabel 10 tersebut merupakan anggaran yang digunakan
untuk kegiatan utama penelitian dalam mencapai sasaran yang terkait dengan tersedianya
rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian.
Total anggaran yang terkait dengan program utama Badan Litbang Pertanian yang
diselenggarakan di PSE-KP, yakni: Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi
stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian, terwujudnya jalinan kerjasama
penelitian (dalam dan luar negeri) dan terpublikasinya hasil analisis sosial ekonomi dan
kebijakan pertanian dalam mendukung progran pembangunan pertanian dapat dilihat secara
lengkap pada tabel 11.
Tabel 11. Target dan Realisasi Anggaran Program Utama Badan Litbang Pertanian Dengan
Anggaran Menurut Sasaran pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,
2012
Kode Program
Program Utama Badan Litbang Pertanian
Pagu Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) Persentase
(%)
09 Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian
6,158,592,000
5,616,007,342
91.19
09 Terwujudnya jalinan kerjasama penelitian (dalam dan luar negeri)
122.696.000 108.464.100 88.40
05 Terpublikasinya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam mendukung progran pembangunan pertanian
1.377.737.000 1.023.698.936 74.30
Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Pusat Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian tahun 2012 hanya diperoleh dari penerimaan umum, yakni Rp
40.142.783,- sedangkan PNBP dari penerimaan fungsional tidak ada (Tabel 12). Hal ini
disebabkan keluaran kegiatan penelitian PSE-KP tidak bersifat teknis, namun berupa
rekomendasi kebijakan yang bersifat intangible dan ditujukan bagi stakeholder/pemangku
kepentingan utama, yakni pimpinan Kementerian Pertanian. Selain itu, aset PSE-KP yang
dapat menjadi sumber penerimaan PNBP juga terbatas.
Dalam hal akuntabilitas keuangan, LAKIP ini baru dapat menginformasikan realisasi
penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumber-
daya. Hal ini karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum
sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu
standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
33
Tabel 12. Capaian PNBP Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2012
PERKIRAAN PENERIMAAN PENYETORAN
KODE MAK
URAIAN MAK TARGET S/D bulan
S/D bulan
PENERIMAAN lalu bulan ini Jumlah Lalu bulan ini Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9
PENERIMAAN UMUM
423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan 0 4,066,176 2,041,176 6,107,352 4,066,176 2,041,176 6,107,352
423129 Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Dihapuskan 0 21,500,000 0 21,500,000 21,500,000 0 21,500,000
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 0 0 0 0 0 0 0
423752 Penerimaan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pek.Pemerintah 0 0 0 0 0 0 0
423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL 0 431 0 431 431 0 431
423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL 0 0 0 0 0 0 0
423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian Negara 12,535,000 0 12,535,000 12,535,000 0 12,535,000
Jumlah Penerimaan Umum 0 38,101,607 2,041,176 40,142,783 38,101,607 2,041,176 40,142,783
Penerimaan Fungsional
423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, 0 0 0 0 0 0 0
Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan
DJBC
Jumlah Penerimaan Fungsional 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Umum + Fungsional -
38,101,607
2,041,176 40,142,783
38,101,607
2,041,176
40,142,783
34
IV. PENUTUP
Penilaian kinerja PSE-KP pada tahun 2012 mengacu pada IKU PSE-KP 2012 dan
Renstra PSE-KP Tahun 2010–2014 yang sesuai dengan platform pembangunan pertanian.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan, secara umum dapat disimpulkan
bahwa kinerja PSE-KP T.A. 2012 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari pencapaian indikator
kinerja kegiatan penelitian PSE-KP tahun 2012, terutama indikator masukan (input) dan
keluaran/output, yang umumnya berupa rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian
dan telah terealisir sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kegiatan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan dengan baik.
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penelitian pada tahun 2012, pada dasarnya
didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan penelitian, koordinasi yang
baik antara pihak manajemen, tim peneliti, dan staf penunjang. Namun demikian,
keberhasilan pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut tidak terlepas dari hambatan dan
permasalahan, terutama terkait penumpukan proses entry dan pengolahan data di
tengah dan akhir tahun karena proses entry dan pengolahan data tersebut dilakukan
secara bersamaan oleh tim penelitian dalam kurun waktu yang sempit, sementara
ketersediaan SDM relatif terbatas. Namun demikian permasalahan tersebut telah dapat di
atasi dengan menggunakan sistem FIFO (First In First Out) dan menambah jam kerja.
Agar penelitian PSE-KP dapat dimanfaatkan oleh stakeholders, maka dalam proses
merancang penelitian selalu dilakukan koordinasi dengan dengan Ditjen Teknis Lingkup
Departemen Pertanian. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk sinkronisasi topik
penelitian/pengkajian, dengan demikian keluaran penelitian/pengkajian PSE-KP lebih
sesuai dengan kebutuhan penggunanya, terutama bagi pengambil kebijakan.
LAMPIRAN 10.6 PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
1. Nama Organisasi : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,
Kementerian Pertanian 2. Tugas :
Melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. 3. Fungsi :
a. perumusan program analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
b. pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan di bidang pertanian;
c. pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan di bidang pertanian; d. pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan
pertanian; e. pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil analisis dan pengkajian
serta konsultansi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; f. evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan
kebijakan pertanian; dan g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi
dan Kebijakan Pertanian. 4. Indikator Kinerja Utama
No
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Sumber Data
1.
Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian
Jumlah rekomendasi kebijakan tentang:
a. penguatan daya saing dan
perlindungan usaha pertanian
b. pengelolaan sumberdaya
c. pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian
d. pengembangan kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif
e. makro ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian
f. dinamika pembangunan ekonomi pertanian & perdesaan
g. isu-isu kebijakan aktual
Bappenas, Eselon I lingkup Kemtan, Eselon II lingkup Badan Litbang Pertanian, Laporan Hasil Penelitian PSE-KP
Unit Kerja : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian
Tahun : 2012
Target(3)
1 Tersedianya rekomendasi a Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan 4 rekomendasi kebijakan
kebijakan pertanian bagi stakeholder perlindungan usaha pertanian
dalam rangka pembangunan pertanian b Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya 3 rekomendasi kebijakan
pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian
c Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan 7 rekomendasi kebijakan
kelembagaan dan peraturan mendorong iklum usaha yang kondusif
d Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan makro ekonomi yang 4 rekomendasi kebijakan
mendorong pertumbuhan sektor pertanian
e Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika pembangunan 1 rekomendasi kebijakan
ekonomi pertanian & perdesaan
f Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual 2 rekomendasi kebijakan
2 Terwujudnya jalinan kerjasama Jumlah jalinan kerjasama penelitian (dalam dan luar negeri) 8 kerjasama penelitian
penelitian
3 Terpublikasikannya hasil analisis sosial Jumlah penerbitan publikasi ilmiah (media cetak dan website) 18 penerbitan publikasi
ekonomi dan kebijakan dalam cetak dan website
mendukung program pembangunan
pertanian
Jumlah Anggaran
Kegiatan Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian : Rp. 26.300.075.000
Kepala Badan Litbang Pertanian Kepala Pusat
Dr. Haryono Dr. Handewi Purwati Saliem
NIP. 19560516 198103 1 002 NIP. 19570604 198103 2 001
Bogor, Januari 2012
PENETAPAN KINERJA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja(1) (2)
Unit Kerja : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian
Tahun : 2012
Target(3)
1 Tersedianya rekomendasi a Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan 2 rekomendasi kebijakan
kebijakan pertanian bagi stakeholder perlindungan usaha pertanian
dalam rangka pembangunan pertanian b Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya 2 rekomendasi kebijakan
pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian
c Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan 2 rekomendasi kebijakan
kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif
d Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan makro ekonomi yang 2 rekomendasi kebijakan
mendorong pertumbuhan sektor pertanian
e Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika pembangunan 1 rekomendasi kebijakan
ekonomi pertanian & perdesaan
f Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual 3 rekomendasi kebijakan
2 Terwujudnya jalinan kerjasama Jumlah jalinan kerjasama penelitian (dalam dan luar negeri) 8 kerjasama penelitian
penelitian
3 Terpublikasikannya hasil analisis sosial Jumlah penerbitan publikasi ilmiah (media cetak dan website) 18 penerbitan publikasi
ekonomi dan kebijakan dalam cetak dan website
mendukung program pembangunan
pertanian
Bogor, Agustus 2011
Kepala Badan Litbang Pertanian Kepala Pusat
Dr. Haryono Dr. Handewi Purwati Saliem
NIP. 19560516 198103 1 002 NIP. 19570604 198103 2 001
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Sasaran Strategis Indikator Kinerja(1) (2)
No. Sasaran Strategis Rencana Tingkat Capaian (Target) RealisasiPresentase
RealisasiKeterangan
Tersedianya rekomendasi kebijakan
pertanian bagi stakeholder dalam
rangka pembangunan pertanian:1 Terwujudnya sistem pengetahuan, data
dan informasi serta analisis yang
berkaitan dengan: (a) Kebijakan
ekonomi makro dan perdagangan
multilateral, regional dan bilateral
A Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan
perlindungan usaha pertanian
4 rekomendasi kebijakan 4 rekomendasi kebijakan 100%
(b) Pengelolaan sosial ekonomi
sumberdaya pertanian, ketahanan
pangan dan pengentasan kemiskinan
B Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya pertanian
dan pembangunan infrastruktur pertanian
3 rekomendasi kebijakan 3 rekomendasi kebijakan 200%
2 Terciptanya beberapa model
kelembagaan penerapan teknologi dan
agribisnis
C Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan kelembagaan dan
peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif
7 rekomendasi kebijakan 7 rekomendasi kebijakan 100%
3 D Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan makro ekonomi yang mendorong
pertumbuhan sektor pertanian
4 rekomendasi kebijakan 4 rekomendasi kebijakan 100%
E Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika pembangunan ekonomi
pertanian dan perdesaan
1 rekomendasi kebijakan 1 rekomendasi kebijakan 100%
4 Terciptanya beberapa paket alternatif
rekomendasi kebijakan dan program
pertanian dan pedesaan
F Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual 2 rekomendasi kebijakan 9 rekomendasi kebijakan 450%
5 Terwujudnya jalinan kerjasama
penelitian8 kerjasama penelitian 8 kerjasama penelitian 100%
6a Laporan Penguatan dan Pengelolaan Satker 13 Laporan 13 Laporan 100%
b Database Sosial Ekonomi Pertanian 1 Laporan 1 Laporan 100%c Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 100%d Kendaraan Bermotor 3 unit 3 unit 100%e Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 138 unit 138 unit 100%f Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 157 unit 157 unit 100%g Gedung/Bangunan 798 m2 625 m2 90,57%
7 Terpublikasikannya hasil analisis sosial
ekonomi dan kebijakan dalam
mendukung program pembangunan
pertanian
18 penerbitan publikasi cetak dan
website
18 penerbitan publikasi cetak dan
website100%
133%
Jumlah jalinan kerjasama penelitian (dalam dan luar negeri)
Jumlah penerbitan publikasi ilmiah (media cetak dan website)
JUMLAH REKOMENDASI KEBIJAKAN 21 28
Terwujudnya kapasitas dan
profesionalisme sumberdaya manusia,
kualitas dan ketersediaan
sarana/prasarana (manajemen kantor)
Lampiran 4.
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2012
INSTANSI: PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
Indikator Sasaran
Terwujudnya proyeksi permintaan dan
penawaran komoditas pertanian utama
dan indikator pembangunan pertanian
dan pedesaan, 2010-2014
Lampiran 5. Daftar Kondisi Barang Inventaris Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, per 31 Desember 2012
No. Nama Barang Jumlah Kondisi
B R RS
I. BARANG TIDAK BERGERAK
1. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol.II 1 (1,558 M²) 1 0 0 2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1 (3,845 M²) 1 0 0
Jumlah 2 (5,403 M²) 2 0 0 3. Bangunan Gedung Kantor Permanen 2 (3,266 M²) 2 0 0
4. Rumah Negara Gol. II, Type C dan D 4 (240 M²) 4 0 0
Jumlah 6 (3,506 M²) 6 0 0
Total 8 (8,909 M²) 8 0 0
II BARANG BERGERAK
5. Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah) 11 11 0 0
6. Sepeda Motor 9 8 1 0 7. Auto Lift 1 1 0 0
8. Tripood 3 3 0 0 9. Tes Generator 3 3 0 0
10. Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inch) 7 7 0 0 11. Mesin Ketik Manual (18- 27 inch) 7 7 0 0
12. Lemari Besi/Metal 79 79 0 0
13. Lemari Kayu 32 32 0 0 14. Rak Besi/Metal 12 12 0 0
15. Rak Kayu 49 49 0 0 16. Filing Kabinet Besi 137 137 0 0
17. Brandkas 7 7 0 0
18. Meja Kerja Kayu 213 208 5 0 19. Meja Komputer 7 7 0 0
20. Kursi Besi/Metal 639 624 15 0 21. Sice/Sofa 21 21 0 0
22. Meja Rapat 47 45 2 0 23. Jam Elektronik 7 7 0 0
24. A.C. Split 73 70 3 0
25. Televisi 2 2 0 0 26. Video Cassette 1 1 0 0
27. Tape Recorder 4 4 0 0 28. Finger Print 5 4 1 0
29. Wireless Transmision System 2 2 0 0
30. Router 2 2 0 0 31. Papan Visual 1 1 0 0
32. Power Amplifier 1 1 0 0 33. Amplifier 2 2 0 0
34. Equalizer 1 1 0 0
35. Loudspeaker 10 10 0 0 36. Mic Confrence System 23 23 0 0
37. Audio Mixing 36 36 0 0 38. UPS 2 1 1 0
39. Tustel 1 1 0 0 40. Camera Digital 6 6 0 0
41. Camera Film 2 2 0 0
42. Wireless Speaker TOA 4 4 0 0
No. Nama Barang Jumlah Kondisi
B R RS
43. Handycam 1 1 0 0 44. Wireles Speaker 4 4 0 0
45. Blitzer 1 1 0 0 46. Power Suplly 1 1 0 0
47. Lensa Kamera 4 4 0 0
48. Layar Film OHP 5 5 0 0 49. Facsimile 3 3 0 0
50. P.C. Unit (komputer) 194 174 30 0 51. Note Book/Lap Top 36 33 3 0
52. Printer 111 94 7 0
53. Scanner 5 5 0 0 54. Server 3 2 1 0
55. Mesin Jilid 1 1 0 0 56. Mesin Press 1 1 0 0
57. LCD (Infocus) 6 6 0 0 58. PABX 1 1 0 0
59. Handy Talky (HT) 4 4 0 0
60. Pesawat Telpon Extension 40 40 0 0 61. External 11 11 0 0
62. Mesin Potong Rumput 1 1 0 0 63. Megaphone 1 1 0 0
64. Alat Pemotong Kertas 1 1 0 0
65. Penangkal Petir 1 1 0 0 66. Vacuum Cleaner 1 1 0 0
67. Voice Recorder 8 8 0 0 68. CCTV 4 4 0 0
69. Software 2 2 0 0
Sumber: Subag. Keuangan dan Perlengkapan, PSE-KP (2012)