laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah … 2014.pdf · tahun 2004 tentang percepatan...
TRANSCRIPT
i
PENGADILAN AGAMA MAGELANG Jl. Sunan Giri, Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan,
Kota Magelang, Jawa Tengah Telp/Fax. (0293) 3148500 / 3148400
Email : [email protected] Website : www.pa-magelang.go.id
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2014
ii
KATA PENGANTAR
Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja
sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 ini sesuai dengan Sistem
Akuntabilitas Kinerja.
Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama
Magelang Tahun 2014 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di
lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi
pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka
pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan
Agama Magelang tahun 2014 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan
Pengadilan Agama Magelang tahun 2014.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami
di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi
semua pihak terkait.
Magelang, 6 Januari 2015
Ketua Pengadilan Agama Magelang
Drs. H. Muslikin, M.H.
NIP. 19690817 199403 1 007
iii
EKSEKUTIF SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)
Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah
tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang
telah diamandemen.
Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus
selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-
prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien,
transparan dan akuntabel.
Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu
prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan
kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan
(transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas
tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama
Magelang.
Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Magelang disusun
berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan
mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada
Pengadilan Agama Magelang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.
20% 27,3% 7,3
2. Prosentase perkara yang diselesaikan.
85% 76,9% 8,1
3. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka 6 bulan.
80% 76,5% 3,5
iv
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
4. Jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
5pkr 8pkr 160%
5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
85% 84,8% -0,2
6. Prosentase pelayanan meja informasi.
95% 100% 105
7. Prosentase minutasi berkas perkara.
95% 100% 100
2 Terselesaikannya administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
1. Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.
100% 100% 100
2. Prosentase perkara yang disidangkan.
90% 86,4% -3,6
3. Prosentase penyelesaian administrasi putusan.
99% 100% 101
4. Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu.
75 70,7% -4,3
5. Prosentase akte cerai yang diterbitkan.
75% 78,7% 104,9
6. Prosentase penyerahan akte cerai kepada para pihak.
75% 83,2% 110,9
3 Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
Prosentase mediasi yang berhasil dari perkara yang dimediasi.
2% 0% 0
4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
1% 0% 0
5 Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti.
1% 0% 0
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi
target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa
yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk
tahun 2015.
v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................. i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ..................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1
A. LATAR BELAKANG ................................................................................. 1
B. TUGAS DAN FUNGSI .............................................................................. 2
1. Kedudukan .......................................................................................... 2
2. Tugas pokok dan Fungsi ............................................................... 3
C. STRUKTUR ORGANISASI ..................................................................... 6
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN ................................................................. 7
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ..................................... 8
A. RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014 ............................................... 8
1. Visi dan Misi ..................................................................................... 8
2. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................... 10
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ................................... 11
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015 ............................................ 13
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 .............................................. 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 16
A. PENGUKURAN KINERJA ...................................................................... 16
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ....................................... 18
Bab IV PENUTUP ............................................................................................................. 36
A. KESIMPULAN ............................................................................................... 36
B. SARAN-SARAN ............................................................................................ 37
LAMPIRAN :
1. Sruktur organisasi Pengadilan Agama Magelang
2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2014
3. Rencana Kinerja Tahunan 2015
4. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019
5. SK Tim Penyusunan LAKIP Pengadilan Agama Magelang Tahun 2014
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan
bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Liingkungan
Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan
Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi”.
Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi
tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama
di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.
Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar
tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang
tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial
Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah
kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada
dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.
Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan
Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis
peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama
dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya
yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat
mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah.
2
Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama
tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-
undang nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor
48 tahun 2009.
Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7
tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-
undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat
prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar
prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat
berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.
Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah
satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan
merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui
keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih
berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya
akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.
B. TUGAS DAN FUNGSI
1. Kedudukan Peradilan Agama
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam
mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan
oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang
berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara
Tertinggi.
3
Pengadilan Agama Magelang merupakan Yurisdiksi dari
Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Agama Magelang
terletak di Jl. Sunan Giri, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan
Magelang Selatan, Kota Magelang yang mempunyai yurisdiksi 17
Kelurahan dari 3 Kecamatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang
Sebelah Barat : Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
Sebelah Utara : Kecamatan Secang Kabupaten Magelang
Sebelah Selatan : Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris,
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah,
sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 tentang Peradilan Agama.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut,
Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan
eksekusi;
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara
banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi
peradilan lainnya;
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua
unsur di lingkungan
d. Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali
biaya perkara);
e. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang
4
Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya,
apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
f. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan
pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-
orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum
Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-
undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;
g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan
pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian,
pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya,
dan;
h. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal
bulan pada tahun hijriyah.
Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang
prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Magelang,
maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar
Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP),
yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa
beban kerja sebagai implementasi dari Undang- Undang No.25/2009
tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai
berikut :
1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap
hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap
posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan
tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan
menggunakan sistem-sistem yang dibangun.
Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan
membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat
ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi
Birokrasi.
Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur
Standar Operasional Prosedur tentang :
1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo);
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui
Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi;
6. Tata persidangan ;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim;
9. Penyampaian Salinan Putusan;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta
Cerai oleh pihak berperkara;
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi;
13. Publikasi putusan;
14. Pengarsipan berkas perkara;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang;
16. Permohonan Banding;
17. Permohonan Perkara Kasasi;
18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali;
6
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada
Direktorat Administrasi Peradilan Agama.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah
dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari
Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.
1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan
seorang wakil ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan
kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang
dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu
oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu
Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda
Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa
orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita
Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang
dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris.
7
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil
Sekretaris dan 3 (orang) Kepala Urusan Umum Yaitu Kaur Ortala dan
Kepegawaian, Kaur. Perencanaan dan Keuangan, dan Kaur. Umum.
7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama.
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk
mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama
Magelang dalam tahun 2014. Capaian kinerja 2014 tersebut dibandingkan
dengan penetapan kinerja 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan
organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini
akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan
kinerja di masa datang.
Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan
Agama Magelang disusun sebagai berikut :
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas
Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi.
Bab II – Perencanaan Dan Penetapan Kinerja 2014, menjelaskan
berbagai Program Prioritas Peradilan Agama untuk periode tahun
2015-2019 yang berisi Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran Strategis,
Program Utama dan Kegiatan Pokok dan Rencana Kinerja tahun 2015
serta Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Magelang untuk Tahun 2015.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian
kinerja Pengadilan Agama Magelang dikaitkan dengan
pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk
tahun 2014.
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Magelang tahun 2014, dan
menguraikan rekomendasi serta saran-saran yang diperlukan bagi
perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
8
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 s/d 2014
Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Pengadilan Agama
Magelang telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti
tahun 2014 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra)
yang telah ditetapkan yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
1. Visi dan Misi
Visi Pengadilan Agama Magelang yang telah direview yakni
“Tewujudnya kesatuan hukum dan Aparat yang Profesional, efektif,
efisien menuju Badan Peradilan yang Agung”.
Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama
Magelang menetapkan misi-misi sebagai berikut :
a. Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan.
b. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan
kepada pencari keadilan serta aparatur yang professional.
c. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
d. Meningkatkan pengawasan Internal yang efektif dan efisien
serta pembinaan sebagai upaya menciptakan sumber daya
manusia Pengadilan Agama Magelang yang berkwalitas.
Atas dasar visi dan missi tersebut di atas Pengadilan Agama
Magelang mengacu pada program Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru
Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010 – 2035.
Ada 10 Karakter untuk mencapai hal tersebut yaitu :
1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri
yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi
yang jelas dan terukur.
9
4) Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana,
cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
5) Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung
lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi
penyelenggaraan peradilan.
6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten
dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang
berintegritas dan profesional.
7) Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang
efektif.
8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas,
kredibilitas, dan transparansi.
10) Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan
peradilan yang modern.
Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan)
program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu :
1) Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
2) Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.
3) Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.
4) Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung
pengadilan.
5) Pelayanan Publik yang prima.
6) Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin.
7) “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, dan lain-lain.
8) Pengawasan.
Kedelapan program tersebut harus diapliksikan dalam
pelaksanaan tugas sehari- hari di Pengadilan Agama Magelang.
10
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
a. Tujuan
Berdasarkan visi dan missi yang ditetapkan tersebut di atas
maka Pengadilan Agama Magelang menetapkan tujuan organisasi
yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1) Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel
dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.
2) Meningkatkan pelenyelesaian perkara yang sederhana, tepat
waktu, transparan dan akuntabel.
3) Mewujudnya aparat Pengadilan Agama Magelang yang
profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.
4) Mewujudkan peningkatan pengawasan internal dan
meningkatkan pembinaan sumber daya manusia yang
professional dan berkwalitas dalam rangka peningkatan
pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
b. Sasaran Strategis
Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama
Magelang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :
1) Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat
waktu, transparan dan akuntabel.
2) Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien,
dan akuntabel.
3) Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5) Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif
dan efisien.
No Sasaran Indikator Kinerja 1. Terwujudnya penyelesaian
perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
1. Prosentase Sisa perkara yang di selesaikan.
2. Prosentase perkara yang diselesaikan.
11
No Sasaran Indikator Kinerja 3. Prosentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka 6 bulan.
4. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi
7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara
2. Terselesaiakannya Admnistrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
1. Prosentase Penyelesaian administrasi penerimaan perkara.
2. Prosentase Perkara yang disidangkan
3. Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara.
4. Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu.
5. Prosentase akte cerai yang diterbitkan
6. Prosentase penyerahan akta cerai kepada para pihak.
3. Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
Prosentase mediasi yang berhasil dari perkara melalui mediasi yang dimediasi
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Program utama Pengadilan Agama Magelang pada tahun
2014 adalah penyelesaian perkara secara tepat waktu, efektif dan
efisien dan pelayanan dibidang informasi perkara (pelayanan meja
informasi) secara transparan.
12
Program utama tersebut didukung adanya sumber daya
manusia yang handal dan mampu menguasai teknologi informasi
secara merata dan maksimal, hal ini sesuai dengan selesainya
minutasi perkara tahun 2014 berhasil 100 % artinya dari jumlah
perkara yang putus sebanyak 307 perkara pada akhir tahun telah
diminutasi semuanya. Sedang perkara yang di putus pada tahun 2014
mencapai 100 % hal ini sudah mencapai dari target yang ditentukan.
Adapun perkara yang telah putus pada tahun 2014 sejumlah
307 tersebut yang berkekuatan hukum tetap telah terupload kedalam
web putusan pada tahun 2014 sebanyak 274 perkara (89.2%), hal ini
berarti upload putusan telah mencapai target yang telah ditentukan.
Pada tahun 2014 ini seluruh info perkara secara continue telah
terupload kedalam info perkara badilag dan web di Pengadilan Agama
Magelang sehingga para pencari keadilan bisa langsung mengakses
perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Magelang.
Adapun kegiatan pokok Pengadilan Agama Magelang adalah
melayani penerimaan perkara secara cepat, tepat waktu, efektif dan
efisien sebagai Implementasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/ 2013 tanggal 9 Februari 2013.
Perkara yang diterima Pengadilan Agama Magelang pada tahun 2014
rata-rata sebanyak 25 perkara setiap bulannya, dengan jumlah
tersebut bila dibandingkan dengan SDM yang ada tentu tidak
memadai kalau SDMnya tidak ditunjang dengan kemampuan teknologi
informasi secara maksimal dan adanya standar pelayanan perkara
sebagai tolak ukur didalam melayani masyarakat. Oleh karena itu
setiap pelayanan yang diberikan mengacu kepada standar pelayanan
peradilan yang ada agar masyarakat merasa puas, nyaman dalam
berperkara di Pengadilan Agama Magelang. Adapun standar
pelayanan peradilan pada Pengadila Agama Magelang antara lain
meliputi :
13
1) Standar pelayanan Pendaftaran Permohonan
2) Standar Pelayanan Pendaftaran Gugatan
3) Standar Pelayanan Pendaftaran Gugatan Kelompok (class Action)
4) Standar Pelayanan Administrasi Persidangan
5) Standar Pelayanan Mediasi
6) Standar Pelayanan Sidang Keliling
7) Standar Pelayanan Permohonan Itsbat Rukyat Hilal
8) Standar Pelayanan Administrasi Upaya Hukum Banding
9) Standar Pelayanan Administrasi Upaya Hukum Kasasi
10) Standar Pelayanan Administrasi Upaya Hukum Peninjauan
Kembali
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015
Rencana kinerja pada dasarnya dalah berupa sasaran-sasaran
strategis dan indicator kinerja untuk mencapai target yang telah
ditetapkan.
No Sasaran Indikator Kinerja Target 1. Terwujudnya
penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
1. Prosentase Sisa perkara yang di selesaikan.
20%
2. Prosentase perkara yang diselesaikan.
85%
3. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka 6 bulan.
80%
4. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
5 Pkr
5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
85%
6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi
95%
7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara
95%
2. Terselesaikannya Admnistrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
1. Prosentase Penyelesaian administrasi penerimaan perkara.
100%
2. Prosentase Perkara yang disidangkan
90%
3. Prosentase penyelesaian 99%
14
No Sasaran Indikator Kinerja Target administrasi putusan perkara.
4. Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu.
75%
5. Prosentase akte cerai yang diterbitkan
75%
6. Prosentase penyerahan akta cerai kepada para pihak.
75%
3. Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
Prosentase mediasi yang berhasil dari perkara melalui mediasi yang dimediasi
2%
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
1%
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
1%
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang
jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus
penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntanbilitas,
transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen sebagai dasar
penilaian keberhasilan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
Pengadilan Agama Magelang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai
dasar evaluasi kinerja.
15
TABEL PENETAPAN KINERJA PENGADILANAGAMA MAGELANG
TAHUN 2014
No Sasaran Indikator Kinerja Target 1. Terwujudnya
penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
1. Prosentase Sisa perkara yang di selesaikan.
20%
2. Prosentase perkara yang diselesaikan.
85%
3. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka 6 bulan.
80%
4. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
5Pkr
5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
85%
6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 95% 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 95% 2. Terselesaikannya
Admnistrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
1. Prosentase Penyelesaian administrasi penerimaan perkara.
100%
2. Prosentase Perkara yang disidangkan 90% 3. Prosentase penyelesaian administrasi
putusan perkara. 99%
4. Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu.
75%
5. Prosentase akte cerai yang
diterbitkan 75%
6. Prosentase penyerahan akta cerai kepada para pihak.
75%
3. Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
Prosentase mediasi yang berhasil dari perkara melalui mediasi yang dimediasi
2%
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
1%
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
1%
16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014
A. PENGUKURAN KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adaah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran
Kinerja adalah perumusan perencana strategis suatu organisasi.
Pengukuran Kinerja adalah proges sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai
kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai
mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai
alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja
organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama
Magelang tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan
realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja
Pengadilan Agama Magelang dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai
berikut :
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.
100% 100% 100
2. Prosentase perkara yang diselesaikan.
85% 75,4% 88,71
3. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka 6 bulan.
90% 90% 90
17
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
4. Jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
5 pkr 14 pkr 280
5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
85% 89,2% 4,4
6. Prosentase pelayanan meja informasi.
95% 100% 105
7. Prosentase minutasi berkas perkara.
95% 100% 105
2 Terselesaikannya administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
7. Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.
100% 100% 100
8. Prosentase perkara yang disidangkan.
90% 82% 91,1
9. Prosentase penyelesaian administrasi putusan.
99% 100% 101
10. Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu.
75% 100% 133,3
11. Prosentase akte cerai yang diterbitkan.
75% 74,6% 99,5
12. Prosentase penyerahan akte cerai kepada para pihak.
75% 86,8% 110,9
3 Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
Prosentase mediasi yang berhasil dari perkara yang dimediasi.
2% 4% 200
4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hokum tetap yang ditindaklanjuti.
1% 0% 0
5 Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti.
1% 0% 0
18
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Magelang tahun 2014
mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada table
di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun
2014, Pengadilan Agama Magelang telah melaksanakan seluruh kegiatan
yang menjadi tanggung jawabnya.
Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Magelang dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Dalam tahun anggaran 2014 Pengadilan Agama Magelang telah
menetapkan 5 (lima) sasaran yang akan dicapai, ke lima sasaran tersebut
selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 16 (enam belas) indikator
kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa 10 (sepuluh)
indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan
6(enam) indikator tidak tercapai yaitu jumlah mediasi yang berhasil
mencapai 0% adapun target 2 % bahwa perkara yang dimediasi oleh
Pengadilan Agama Magelang tidak semua perkara yang diterima
karena perkara-perkara voluntair (perkara Dispensasi Kawin, Wali
Adhol, Ijin Kawin, Penetapan Waris) juga perkara-perkara yang tidak
dihadiri pihak lawan sehingga jumlah perkara yang diterima dan bisa
dimediasi pada tahun 2014 sejumlah 50 perkara jika dibandingkan
dengan perkara masuk yaitu sejumlah 324 Perkara tentunya sangat kecil
dari 50 perkara yang dimediasi tsb belum ada yang berhasil sedangkan
Prosentasi perkara yang disidangkan dari target 90% baru berhasil 0 %
sehingga belum sesuai dengan target dikarenakan pada tahun 2014
sebanyak 58 pekara yang salah satu pihak tidak diketahui alamatnya
dengan jelas atau pemanggilannya melalui Pengadilan Agama diluar
yuridiksi Pengadilan Agama Magelang sehingga tidak dapat disidangkan
pada tahun 2014. Adapun Pengaduan selama tahun 2014 tidak menerima
Pengaduan dari Masyarakat.
19
SASARAN 1 : Terwujudnya Penyelesaian perkara yang sederhana,
tepat waktu, transparan dan akuntabel.
1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
Sasaran 1 Indikator kinerja ke 1
Indikator Kinerja Target Realisasi Target Capaian
% 2014 2013 2014
Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. 100% 100% 100% 100%
Sisa Perkara pada tahun 2013 sebanyak 83 perkara dan dapat
diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 83 Perkara 100%) sedang
sisa perkara tahun 2014 sebanyak 407 perkara dan dapat
diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 307 perkara (%) sisa 100
perkara (75,4 %).
Dari uraian tersebut terdapat kenaikan sisa perkara dari tahun 2013
ke tahun 2014 yaitu sebanyak 17 perkara jadi dari prosentase
penyelesaian pada tahun 2014 mengalami penurunan didalam
menyelesaikan perkara dengan demikian kinerja Pengadilan Agama
Magelang belum mencapai target. Adapun sisa perkara tahun 2014
akan diselesaikan pada tahun 2015.
2. Prosentase perkara yang diselesaikan
Sasaran I Indikator Kinerja ke 2
Indikator Kinerja Target Realisasi Target Capaian
% 2014 2013 2014
Prosentase perkara yang diselesaikan. 85% 75,4% 85% 88,71
Perkara yang diterima tahun 2013 sebanyak 3 0 3 perkara, sedang
sisa tahun 2012 sebanyak 57 perkara sehingga jumlah yang
ditangani sebanyak 360 perkara.
20
Perkara yang diputus tahun 2013 sebanyak 277 perkara (76,9%)
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 277/360x100%=76,9%
Adapun perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 324 perkara,
sedang sisa tahun 2013 sebanyak 83 perkara sehingga jumlah yang
ditangani sebanyak 407 perkara, Perkara yang diputus tahun 2014
sebanyak 307 perkara (75,4%).
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 307/407x100 = 75,4 %
Dalam tahun 2014 Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang
telah memutus perkara sebanyak 324 perkara. Realisasi dari
Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2013
dan perkara yang diterima tahun 2014 adalah 75,4 %.
Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini tidak mencampai target,
yaitu 85 % dari target yang telah ditetapkan.
Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung
belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase
penyelesaian perkara ini. Namun target 85 % yang dapat diputus oleh
Pengadilan Agama Magelang adalah suatu target yang belum ideal
karena Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama
Magelang adalah 324 perkara ditambah sisa tahun 2013 sebanyak 83
perkara, kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 85 % maka
perkara yang harus diputus adalah 85% x 407 = 345.95 (346) perkara
yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 346
: 12 = 28,8 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang
ada di Pengadilan Agama Magelang sebanyak 9 orang (5 majelis
hakim) maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara
sebanyak (28,8 : 5) = 5,76 (6 ) perkara setiap bulannya.
21
3. Prosentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5
bulan
Sasaran I Indikator Kinerja ke 3
Indikator Kinerja Target Realisasi Target Capaian
% 2014 2013 2014
Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan.
90% 90% 76,5% 90
Pada tahun 2013 perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama
Magelang kurang dari 5 bulan sebanyak 216 perkara dari perkara
yang diterima dan diselesaikan pada tahun yang sama, sedang
perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan 2 perkara. Sehingga
realisasi perkara yang bisa diselesaikan kurang dari 5 bulan dari
perkara yang diterima tahun 2013 adalah 216/282x100 = 76,5%
Adapun pada tahun 2014 perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama
Magelang kurang dari 5 bulan sebanyak 294 perkara dari perkara yang
diterima dan diselesaikan pada tahun yang sama, sedang 13 perkara
yang diselesaikan lebih dari 5 bulan. Sehingga realisasi perkara yang
bisa diselesaikan kurang dari 5 bulan dari perkara yang diterima tahun
2014 adalah 294/324x100 = 90%.
Dengan demikian sisa perkara yang bisa diselesaikan oleh Pengadilan
Agama Magelang dari tahun 2013 maupun tahun 2014 belum bisa
melebihi target yang sudah ditetapkan.
22
4. Jumlah Perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang
diselesaikan tepat waktu.
Sasaran I Indikator Kinerja Ke 4
Indikator Kinerja Target Realisasi Target Capaian
% 2014 2013 2014
Jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
5 pkr 14 pkr 8 pkr 280
Alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2013 sebanyak =
5 perkara x Rp. 250.000,- = Rp. 1.250.000,-
Perkara miskin yang dilayani dengan biaya DIPA tahun 2013 sebanyak
5 perkara x Rp. 250.000,- = Rp. 1.250.000,- , dan terserap sebesar Rp .
1.250.000- sedang sisanya adalah miskin murni (3 perkara), sehingga
perkara miskin yang terlayani baik melalui DIPA maupun murni
sejumlah 8 perkara.
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 5/8x 100% = 62,5%
Dengan demikian untuk indiktor kinerja telah mencapai target 62,5%
yang dibiayai DIPA;
Adapun alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2014
sebanyak = 5 perkara x Rp. 250.000,- = Rp. 1.250.000,-(Satu Juta Dua
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
Perkara miskin yang dilayani dengan biaya DIPA tahun 2014 sebanyak
5 perkara x Rp. 250.000,-= Rp. 1.250.000,- dan terserap sebesar Rp
1.250.000,- sedang sisanya adalah miskin murni (9 perkara), sehingga
perkara miskin yang terlayani baik melalui DIPA maupun murni
sejumlah 14 perkara.
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 14/5 x 100% = 280%
Dengan demikian untuk indiktor kinerja telah mencapai target 280%.
23
5. Prosentase putusan yang diunggah (upluoad) ke website
Sasaran 1 Indikator Kinerja ke 5
Indikator Kinerja Target Realisasi Target Capaian
% 2014 2013 2014
Prosentase putusan yang
diunggah (upluoad) ke
website 85% 89,2% 84,8% 4,4
Perkara yang di putus Pengadilan Agama Magelang pada tahun 2013
sejumlah = 277 perkara, adapun perkara yang di upload dalam web
pada tahun 2013 untuk perkara yang diputus tahun 2013 sebanyak =
235 putusan (235/277x100 =84,8%)
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 235/277x100 =84,8%;
Adapun perkara yang di putus Pengadilan Agama Magelang pada tahun
2014 sejumlah = 307 perkara, adapun perkara yang di upload dalam
web pada tahun 2014 untuk perkara yang diputus tahun 2014
sebanyak = 274 putusan (274/307x 100 =89,2 %)
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 274/307x 100 =89,2 %
24
6. Prosentase pelayanan meja informasi
Sasaran I Indikator Kinerja ke 8
Indikator Kinerja Target Realisasi Target Capaian
% 2014 2013 2014
Prosentase pelayanan meja informasi 95% 100% 95% 105
Jumlah permohonan informasi pada Tahun 2013 = 498 permohonan
Jumlah informasi yang dilayani = 498 permohonan
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 498/498 x 100 = 100%
Adapun jumlah permohonan informasi pada Tahun 2014= 362
permohonan
Jumlah informasi yang dilayani = 362 permohonan
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 362/362 x 100 = 100 %
Selama tahun 2014 Pengadilan Agama Magelang telah melayani
sebanyak 324 permohonan informasi melalui meja informasi yang
tersedia di Pengadilan Agama Magelang. Seluruh permohonan
informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Magelang.
Bahwa jika dibandingkan dengan perkara yang diterima pada tahun
2014 yaitu sejumlah 38 Perkara pelayanan meja informasi lebih
banyak karena masyarakat diwilayah Pengadilan Agama Magelang
belum bisa mengakses langsung informasi-informasi perkara melalui
website Pengadilan Agama Magelang. Dan jika dibandingkan tahun
2013 permohonan pelayanan meja informasi mengalami kenaikan
sebanyak 38 permohonan pelayanan.
Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu
100%.
25
7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara
Sasaran I Indikator Kinerja ke 7
Indikator Kinerja Target Realisasi Target Capaian
% 2014 2013 2014
Prosentase Minutasi Berkas Perkara 95% 100% 95% 105
Jumlah perkara putus pada tahun 2013 sebanyak 277 perkara
Jumlah putusan yang telah diminutasi pada tahun 2013 sebanyak 277
perkara
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 277/277 x 100 = 100 %.
Adapun jumlah perkara putus pada tahun 2014 sebanyak 307 perkara
Jumlah putusan yang telah diminutasi pada tahun 2014 sebanyak 307
perkara
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 307 /307 x 100 = 100%.
Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus
sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan
disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama
sebagai pengaman.
Dari jumlah putusan sebanyak 307 perkara, Pengadilan Agama
Magelang pada tahun 2014 telah dapat menyelesaikan minutasi
berkas perkara sebanyak 307 berkas perkara, yang berarti indikator
kinerja telah memenuhi target yaitu realisasi 100 %.
Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 perkara yang diputus
sebanyak 277 perkara dan belum bisa diselesaikan/ minutasi
semuanya, sedang tahun 2013 perkara yang putus sebanyak 277
perkara dan bisa diselesaikan/ minutasi semua berarti Pengadilan
Agama Magelang mengalami kenaikan.
26
SASARAN 2 : Terselesaikannya Administrasi Perkara yang Efektif,
Efisien dan Akuntabel.
1. Prosentase Penyelesaian Administrasi Penerimaan Perkara
Sasaran ke II Indikator Kinerja ke 1
Indikator Kinerja Target Realisasi Target Capaian
% 2014 2013 2014
Prosentase Penyelesaian Administrasi Penerimaan Perkara
100% 100% 100% 100
Jumlah perkara diterima pada tahun 2013 sebanyak 303 perkara
Jumlah penyelesaian administrasi perkara diterima pada tahun 2013
sebanyak 303 perkara
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 303/303 x 100 = 100%
Adapun jumlah perkara diterima pada tahun 2014 sebanyak 324
perkara
Jumlah penyelesaian administrasi perkara diterima pada tahun 2014
sebanyak 324 perkara
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 324/324x 100 = 100%.
Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Magelang pada tahun
2014 adalah sebanyak 324 perkara, termasuk penerimaan perkara
goib yang diterima tahun 2014 sebanyak 58 perkara. Seluruh
penyelesaian administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah
diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar
Operasional Prosedur serta Standar Pelayanan Peradilan pada
Pengadilan Agama Magelang yaitu mulai dari menerima surat
gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku
jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register
perkara.
Sebagaimana terurai diatas bahwa pada tahun 2013 perkara yang
diterima sebesar 303 perkara sedang tahun 2014 sebanyak 324
27
perkara berarti pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 21
perkara.
Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100%.
2. Prosentase perkara yang disidangkan
Indikator Kinerja Target Realisasi Target Capaian
% 2014 2013 2014
Prosentase perkara yang disidangkan 90% 82% 85% 100
Jumlah perkara diterima pada tahun 2013 sebanyak 303 perkara
Jumlah perkara diperiksa = 262 (262/303 x100 = 86,4%) Realisasi
Indikator Kinerja Utama = 262/303 x100 = 86,4%.
Adapun jumlah perkara diterima pada tahun 2014 sebanyak 324
perkara
Jumlah perkara diperiksa = 266 (266/324 x 100 = 82 %) Realisasi
Indikator Kinerja Utama = 266/324 x 100 = 82 %.
Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Magelang pada tahun
2014 adalah sebanyak 324 perkara dan yang telah diperiksa oleh
Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang sebanyak 266 perkara
sedang sejumlah 58 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim
karena baru dapat diperiksa pada tahun 2015. Perkara tersebut adalah
perkara yang diterima di akhir tahun 2014 dan perkara yang
pemanggilannya melalu Media Masa. Prosentase perkara yang dapat
diperiksa oleh Pengadilan Agama Magelang adalah 86,4 % yang berarti
untuk indikator ini belum mencapai target yang ditentukan, jika
dibandingkan pada tahun 2013 capaian target pemeriksaan perkara
terealisasi 82 % sehingga mengalamai penurunan capain terget
sebesar 3 %.
28
3. Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara
Sasaran II Indikator Kinerja ke 3
Indikator Kinerja Target Realisasi Target Capaian
% 2014 2013 2014
Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara
99% 100% 95% 101
Jumlah perkara diputus pada tahun 2013 sebanyak 277 perkara
Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus pada tahun 2013
sebanyak 277 perkara
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 277/277 x 100 = 100 %
Adapun jumlah perkara diputus pada tahun 2014 sebanyak 307
perkara
Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus pada tahun 2014
sebanyak 307 perkara
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 307/307 x 100 = 100 %
Pengadilan Agama Magelang dapat memutus perkara pada tahun 2014
sebanyak 307 perkara termasuk perkara goib sejumlah 58 perkara,
sedang perkara yang diputus kurang dari 5 bulan sebanyak 294
perkara dan yang lebih dari 5 bulan sebanyak 13 perkara (khusus
perkara yang diterima dan diputus tahun 2014). Seluruh proses
administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai
dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan
Agama Magelang yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal,
menutup buku jurnal, mencatat dalam induk keuangan perkara dan
menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak serta
Mencatat dalam buku register perkara, berarti Prosentase proses
administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100 %, jika
dibandingkan dengan tahun 2013 perkara yang diputus sebanyak 277
perkara berarti pada tahun 2014 ada peningkatan sebanyak 30
29
perkara dan seluruhnya bisa terselesaikan administrasi putusan
perkara hal ini berarti kinerja Karyawan di bidang administrasi
perkara mengalami kemajuan.
4. Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak
tepat waktu
Sasaran II Indiaktor Kinerja ke 4
Indikator Kinerja Target Realisasi Target Capaian
% 2014 2013 2014
Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu
75% 100% 70,7% 29,3
Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2013 sebanyak 277 perkara,
adapun jumlah salinan yang disampaikan kepada para pihak sejumlah
392 salinan yang terdiri dari pihak Pemohon/Penggugat dan
Termohon/Tergugat sehingga Realisasi Indikator Kinerja Utama =
(392/277x2)x 100 = (392/277)x100= 70,7%.
Jumlah perkara yang diputus Tahun 2014 sebanyak 307 perkara
(untuk Gugatan sebanyak 285 perkara, Permohonan sebanyak 22
perkara), adapun jumlah salinan yang disampaikan kepada para pihak
sejumlah 307 salinan (yang terdiri dari 285 perkara Gugatan ditambah
perkara Permohonan 22 perkara) sehingga Realisasi Indikator
Kinerja Utama = (307/307x2)x 100 = (307/307)x100 = 100%.
Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib
menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan
diucapkan.
30
Dalam tahun 2014 Pengadilan Agama Magelang telah memutus
perkara sebanyak 307 perkara (baik perkara Gugatan dan
Permohonan). Seluruh perkara ini telah disampaikan salinannya
kepada para pihak.
5. Prosentase akta cerai yang diterbitkan
Sasaran II Indikator Kinerja ke 5
Indikator Kinerja Target Realisasi Target Capaian
% 2014 2013 2014
Prosentase akta cerai yang diterbitkan 75% 74,6% 78,7% 99,5
Jumlah cerai talak yang telah diikrarkan pada tahun 2013 sebanyak 74
perkara, sedang Jumlah cerai gugat yang telah berkekuatan hukum
tetap sebanyak 144 perkara sehingga jumlah akta cerai yang
diterbitkan sebanyak 218 Akta cerai. Realisasi Indikator Kinerja Utama
218/277 x 100 = 78,7%
Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah melampaui target,
yaitu 75% dari target yang telah ditetapkan.
Adapun jumlah cerai talak yang telah diikrarkan pada tahun 2014
sebanyak 78 perkara, sedang Jumlah cerai gugat yang telah
berkekuatan hukum tetap sebanyak 151 perkara sehingga jumlah akta
cerai yang diterbitkan sebanyak 229 Akta cerai. Realisasi Indikator
Kinerja Utama 229/307x 100 = 74,6%
Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini tidak melampaui target,
yaitu 75 % dari target yang telah ditetapkan.
Bila dibandingkan perkara cerai talak yang diikrarkan antara tahun
2013 dengan tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 4 perkara,
sedang perkara cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap yang
diterbitkan akta cerainya ada selisih antara tahun 2013 dengan tahun
31
2014 sebanyak 7 perkara, sehingga dalam penerbitan akta cerai
mengalami kenaikan.
6. Prosentase penyerahan akta cerai kepada para pihak
Sasaran II Indikator Kinerja ke 6
Indikator Kinerja Target Realisasi Target Capaian
% 2014 2013 2014
Prosentase penyerahan akta cerai kepada para pihak
75% 86,8% 75% 110,9
Pada tahun 2013 jumlah yang meminta akta cerai sebanyak 373 akta
cerai dan semuanya telah terlayani dan diserahkan dengan baik
sejumlah 373 akta cerai, Realisasi Indikator Kinerja Utama =
373/373x 100 = 100%
Pada tahun 2014 jumlah yang meminta akta cerai sebanyak 396 akta
cerai dan semuanya telah terlayani dan diserahkan dengan baik
sejumlah 396 akta cerai, Realisasi Indikator Kinerja Utama = 396/396x
100 = 100 %
Dalam tahun 2014 Pengadilan Agama Magelang telah menerbitkan
akta cerai sebanyak 228 Akta Cerai. Karena Akta Cerai ini untuk
suami isteri maka ada 456 akta cerai. Selama tahun 2014 ini ada 396
akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke
Pengadilan Agama, yang berarti telah 86,8% akta cerai telah
diserahkan kepada para pihak atas permintaan sendiri.
Dengan demikian target untuk indikator ini telah mencapai target
75 % mencapai 86,8%.
Bila dibandingkan tahun 2013 Pengadilan Agama Magelang dalam
penyampaian penyerahan akta cerai mengalami peningkatan sebanyak
23 akta cerai yang diserahkan.
32
Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak,
Pengadilan Agama Magelang telah memberitahukan kepada para pihak
melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Magelang.
SASARAN 3 : Terwujudnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi
Prosentase mediasi yang berhasil dari perkara yang dimediasi
Indikator Kinerja Target Realisasi Target Capaian
% 2014 2013 2014
Prosentase mediasi yang berhasil dari perkara yang dimediasi
2% 4% 0% 200
Jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2013 sebanyak 65 perkara,
sedang jumlah mediasi yang berhasil didamaikan = 0 perkara (0/65 x 100
= 0 %)
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/65 x 100 = 0 %.
Jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2014 sebanyak 50 perkara,
sedang jumlah mediasi yang berhasil didamaikan = 2 perkara (2/50x 100
= 4%)
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 2/50x 100 = 4%.
Realisasi Indikator Kinerja Utama ini tidak berhasil karena para pihak
yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Magelang
hampir seluruhnya telah melalui proses perdamaian di keluarga masing-
masing, sehingga mereka yang mendaftar di Pengadilan Agama Magelang
sulit untuk didamaikan.
33
SASARAN 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Indikator Kinerja Target Realisasi Target Capaian
% 2014 2013 2014
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
1% 0% 1% 0
Sisa permohonan eksekusi pada Pengadilan Agama Magelang sebelum
tahun 2013 yang belum dilaksanakan ada Nihil /tidak ada permohonan
dan diterima tahun 2013 sebanyak Nihil/tidak ada permohonan dan
yang bisa dilaksanakan sebanyak 0 permohonan (0/1 x 100% =0%)
sisa 0 permohonan (0%).
Adapun pada tahun 2014 menerima 1 permohonan eksekusi, jika
ditambah sisa tahun lalu sebanyak 0 permohonan maka tahun 2014
sebanyak 1 permohonan yang dapat diselesaikan sebanyak 1
permohonan. Jika diprosentase terealisasi 1/1 x 100% = 100 %. Sisa
0 permohonan (100 %).
Berdasarkan perbandingan tersebut pada tahun 2014 Pengadilan Agama
Magelang dapat melaksanakan eksekusi atas keputusan yang
berkekuatan hukum tetap dengan nilai capaian 1/1 x 100% = 100 %,
sehingga dengan demikian belum mencapai target yang sudah ditetapkan
karena tidak ada permohonan eksekusi yang masuk;
34
SASARAN 5 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal yang
Efektif dan Efisien
Prosentase pengaduan ditindaklanjuti
Indikator Kinerja Target Realisasi Target Capaian
% 2014 2013 2014
Prosentase pengaduan ditindaklanjuti 1% 0% 1% 0
Jumlah pengaduan yang diterima pada tahun 2013 = 0 pengaduan
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0 pengaduan
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0 /0 x 100 = 0%
Jumlah pengaduan yang diterima pada tahun 2014 = 0 pengaduan Jumlah
pengaduan yang ditindaklanjuti = 0 pengaduan
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/0 x 100 = 0 %, karena pada tahun
2014 Pengadilan Agama Magelang tidak menerima pengaduan dari
masyarakat.
Pengadilan Agama Magelang pada tahun 2013 menerima perkara
sejumlah 303 perkara sedang sisa perkara tahun 2012 yang belum
diputus sejumlah 57 sehingga pada tahun 2013 perkara yang ditangani
sejumlah 360 perkara, sedang perkara yang diputus pada tahun 2013
sejumlah 277 perkara dalam hal ini berarti Pengadilan Agama Magelang
dapat menyelesaikan perkara 76,9 %. Jika didalam Rencana strategis
tahun 2012 ditetapkan 85 % dalam penyelesaian perkara maka
Pengadilan Agama Magelang belum mencapai target yang ditetapkan.
Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Magelang menerima perkara
sejumlah 324 sedang sisa pada tahun 2013 yang belum diputus sejumlah
83 perkara sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 407
perkara, sedang perkara yang diputus pada tahun 2014 sebanyak 307
perkara yang berarti Pengadilan Agama Magelang dapat menyelesaikan
75,47 %. Jika dalam rencana strategis pada tahun 2014 ditetapkan 85 %
35
dalam penyelesaian perkara maka Pengadilan Agama Magelang belum
mencapai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan tahun 2013
prosentasi peneyelesaian perkara mengalami penurunan sebanyak 1,5 %
sedang jumlah perkara yang diterima naik 21 perkara tetapi bila dihitung
secara matematis maka penerimaan perkara mengalami kenaikan
sebanyak 21 Perkara. Adapun perkara yang dalam diselesaikan
mengalamai peningkatan yakni sebanyak 30 perkara, yang ditangani
dengan jumlah Majelis Hakim lebih banyak dengan tahun lalu.
36
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pengadilan Agama Magelang Tahun 2014 ini menyajikan berbagai capaian
strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target.
Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan
sasaran.
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi
target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada
beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan
untuk tahun 2014.
Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama
Magelang dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari
1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki /
disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Magelang dalam rangka ingin
terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam
melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
026/KMA/SK/II/2013 tanggal 09 Februari 2013 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;
Penyelesaian perkara pada tahun 2014 pada Pengadilan Agama
Magelang telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa
perkara tahun 2013 sebanyak 83 perkara, ditambah dengan perkara yang
diterima tahun 2014 sebanyak 324 perkara sehingga perkara yang
ditangani oleh Pengadilan Agama Magelang berjumlah 407 perkara, dari
37
jumlah tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 307 perkara (75,4
%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2014 sebanyak 100
perkara.
Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat
hambatan dan kendala. Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Magelang
mendapatkan belanja modal berupa Pengadaan Kendaraan Dinas Roda
Empat yang sudah terealisasi, diharapkan untuk tahun anggaran
mendatang belanja modal berupa pengadaan server dapat terealisasi sesuai
dengan kebutuhan.
B. SARAN-SARAN
Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama
Semarang, agar :
1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara
pada akhir tahun;
2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas
Pengadilan Agama Magelang.;
3. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis
serta Diklat ESQ terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk
meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan
berintegritas tinggi.
Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Magelang
sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2014;
Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama
Magelang yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja
keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim,
Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya
seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah
tersusun;
38
Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum
dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi
secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup
memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.
Magelang, 6 Januari 2015
Ketua Pengadilan Agama Magelang
Drs. H. Muslikin, M.H.
NIP. 19690817 199403 1 007
39
40
Lampiran 1
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MAGELANG
Garis Koordinasi :
Garis Tanggung Jawab :
KETUA Drs. H. Muslikin, M.H.
WAKIL KETUA Drs. Moh. Bambang Hidayat, M.H.
PANITERA/ SEKRETARIS
WAKIL PANITERA Dra. Mufridah
WAKIL SEKRETARIS Siti Ruqoyah
PANITERA MUDA HUKUM
Laila Chasna’u E.W, S.H.
PANITERA MUDA GUGATAN
Mustaqimah, S.Ag.
PANITERA MUDA PERMOHONAN
Purwadi, S.H.
KAUR ORTALA & KEPEGAWAIAN
Risdiyanti
KAUR PERENCANAAN & KEUANGAN
Anni Mufida Lailia, S.Sos.
KAUR UMUM Parjono
PANITERA PENGGANTI Hj. St. Aisjah B.
PANITERA PENGGANTI
Riswindu Sarjanto, S.H.
JURUSITA PENGGANTI
Zakaria
Drs. Muh. Uzair
HAKIM Abdul Wahib, S.H.
Drs. H. Tahrir, M.H.
Drs. Ahmad Muzayyin
Muhamad Imron, S.Ag, M.H.
HAKIM Nahdiyatul Ummah, S.Ag.
Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.
Foead Kamaluddin, S.Ag.
Ana Efandari Sulistyowati, SHI
Siti Juwariyah, SHI
41
Lampiran 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014
PENGADILAN AGAMA MAGELANG
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.
100% 100% 100
2. Prosentase perkara yang diselesaikan.
85% 75,4% 88,71
3. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka 5 bulan.
90% 90% 90
4. Jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
5pkr 14 pkr 280
5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
85% 89,2% 4,4
6. Prosentase pelayanan meja informasi.
95% 100% 105
7. Prosentase minutasi berkas perkara.
95% 100% 105
2 Terselesaikannya
administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
1. Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.
100% 100% 100
2. Prosentase perkara yang disidangkan.
90% 82% 91,1
3. Prosentase penyelesaian administrasi putusan.
99% 100% 101
4. Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu.
75% 100% 133,3
5. Prosentase akte cerai yang diterbitkan.
75% 74,6% 99,5
6. Prosentase penyerahan akte cerai kepada para pihak.
75% 86,8% 110,9
3 Terwujudnya
penyelesaian perkara melalui mediasi.
Prosentase mediasi yang berhasil dari perkara yang dimediasi.
2% 4% 200
42
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
1% 0% 0
5 Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti.
1% 0% 0
43
Lampiran 3 RENCANA KINERJA TAHUN 2016
PENGADILAN AGAMA MAGELANG
No Sasaran Indikator Kinerja Target 1. Terwujudnya
penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
1. Prosentase Sisa perkara yang di selesaikan.
20%
2. Prosentase perkara yang diselesaikan.
85%
3. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka 6 bulan.
80%
4. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
5Pkr
5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
85%
6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 95% 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 95% 2. Terselesaiakannya
Admnistrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
1. Prosentase Penyelesaian administrasi penerimaan perkara.
100%
2. Prosentase Perkara yang disidangkan 90% 3. Prosentase penyelesaian administrasi
putusan perkara. 99%
4. Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu.
75%
5. Prosentase akte cerai yang diterbitkan
75%
6. Prosentase penyerahan akta cerai kepada para pihak.
75%
3. Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
Prosentase mediasi yang berhasil dari perkara melalui mediasi yang dimediasi
2%
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
1%
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
1%
i
Lampiran 4
MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
Visi (review) “Tewujudnya kesatuan hukum dan Aparat yang Profesional, efektif, efisien menuju Badan Peradilan yang Agung”.
Misi (review) 1. Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan
serta aparatur yang professional. 3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 4. Meningkatkan pengawasan Internal yang efektif dan efisien
Tujuan Strategis 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Meningkatkan pelenyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
3. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Magelang yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.
4. Mewujudkan peningkatan pengawasan internal dan meningkatkan pembinaan sumber daya manusia yang professional dan berkwalitas dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
Sasaran Indikator Kinerja Th. I (2015)
Th. II (2016)
Th. III (2017)
Th. IV (2018)
Th. V (2019)
Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.
20% 20% 20% 20% 20%
2. Prosentase perkara yang diselesaikan.
85% 85% 85% 85% 85%
3. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka 6 bulan.
80% 80% 80% 80% 80%
ii
Sasaran Indikator Kinerja Th. I
(2015) Th. II
(2016) Th. III
(2017) Th. IV
(2018) Th. V
(2019)
4. Jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
5Pkr 5Pkr 5Pkr 5Pkr 5Pkr
5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
85% 85% 85% 85% 85%
6. Prosentase pelayanan meja informasi.
95% 95% 95% 95% 95%
7. Prosentase minutasi berkas perkara. 95% 95% 95% 95% 95% Terselesaikannya administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
1. Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.
100% 100% 100% 100% 100%
2. Prosentase perkara yang disidangkan.
90% 90% 90% 90% 90%
3. Prosentase penyelesaian administrasi putusan.
99% 99% 99% 99% 99%
4. Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu.
75% 75% 75% 75% 75%
5. Prosentase akte cerai yang diterbitkan.
75% 75% 75% 75% 75%
6. Prosentase penyerahan akte cerai kepada para pihak.
75% 75% 75% 75% 75%
Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
Prosentase mediasi yang berhasil dari perkara yang dimediasi.
1% 1% 1% 1% 1%
iii
Sasaran Indikator Kinerja Th. I
(2015) Th. II
(2016) Th. III
(2017) Th. IV
(2018) Th. V
(2019)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hokum tetap yang ditindaklanjuti.
1% 1% 1% 1% 1%
Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti.
1% 1% 1% 1% 1%
Ketua Pengadilan Agama Magelang
Drs. H. Muslikin, M.H.
NIP. 19690817 199403 1 007
Magelang, 6 Januari 2015
Panitera/ Sekretaris
Drs. Muh. Uzair
NIP. 19600905 199403 1 003
i
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG Nomor : W11-A35/ /OT.01.2/XII/2014
TENTANG
TIM PELAKSANAAN PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN 2014
KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Magelang tahun 2013, maka perlu segera dibentuk Tim Pelaksana Penyusun LAKIP Pengadilan Agama Magelang;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Penyusun LAKIP pada Pengadilan Agama Magelang;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974. 2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009. 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004. 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak. 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 7. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG TENTANG TIM PELAKSANA PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN 2014
PERTAMA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud adalah merencanakan, melaksanakan, dan
melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang; KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai 01 Januari 2015. Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan
ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya; KUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.. Ditetapkan di : Magelang Pada tanggal : 31 Desember 2014 Ketua Pengadilan Agama Magelang Drs. MUSLIKIN, M.H. NIP. 19690817 199403 1 007
ii
LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG NOMOR : W11-A35/ /OT.01.2/XII/2014 Tanggal : 31 Desember 2014
TENTANG
TIM PELAKSANAAN PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN 2014
NO NAMA / NIP JABATAN DALAM DINAS JABATAN
DALAM TIM 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 10.
Drs. Moh. Bambang Hidayat, M.H. Drs. Muh Uzair Siti Ruqoyah Dra. Mufridah Laila Chasna’u EW, S.H. Mustaqimah, S.Ag. Parjono Risdiyanti Anni Mufida Lailia, S.Sos. Siti Anisah
Wakil Ketua Panitera/ Sekretaris Wakil Sekretaris Wakil Panitera Panitera Muda Hukum Panitera Muda Gugatan Kaur Umum Kaur Ortala & Kepegawaian Kaur Perencanaan & Keuangan Pramubakti
Ketua Wakil Ketua Koordinator Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Operator LAKIP
Ketua Pengadilan Agama Magelang Drs. H. Muslikin, M.H. NIP. 19690817 199403 1 007