laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah · 2011 tentang penyampaian laporan akuntabilitas...
TRANSCRIPT
[Type text]
LLLAAAPPPOOORRRAAANNNAAAKKKUUUNNNTTTAAABBBIIILLLIIITTTAAASSSKKKIIINNNEEERRRJJJAAAIIINNNSSSTTTAAANNNSSSIIIPPPEEEMMMEEERRRIIINNNTTTAAAHHHTAHUN ANGGARAN 2013
.:: Kata Pengantar
.:: Daftar Isi
.:: Ikhtisar Eksekutif
.:: Pendahuluan
.:: Perencanaan dan Penetapan Kinerja
.:: Akuntabilitas Kinerja
.:: Penutup
Rencana Strategis (Renstra) ::.
Indikator Kinerja Utama (IKU) ::.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013 ::.
Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 2013 ::.
Pengukuran Kinerja (PK) 2013 ::.
PPPEEENNNGGGAAADDDIIILLLAAANNN NNNEEEGGGEEERRRIII,,, NNNIIIAAAGGGAAA,,, HHHAAAMMM,,, PPPHHHIII,,, PPPEEERRRIIIKKKAAANNNAAANNN DDDAAANNN TTTIIIPPPIIIKKKOOORRR
MMMEEEDDDAAANNNJl. Pengadilan No.8, Telp/Fax : (061) 4515847, P.O Box 1247
Medan 20112
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: KATA PENGANTAR ::. i
.:: KATA PENGANTAR ::.
Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 553/SEK/01/XII/2011, tanggal
19 Desember 2011 Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja
Tahun 2012, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Medan yang berpedoman pada Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun
2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2012 disesuaikan dengan Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah
mengeluarkan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2035 yang
merupakan penyempurnaan dari Pedoman Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan pada
Tahun 2008.
Dua Program baru yang ditambahkan dalam Reformasi Birokrasi antara lain adalah
penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua program
tersebut mulai di implementasikan oleh Mahkamah Agung dan tercakup dalam Cetak Biru
Pembaruan Peradilan 2010-2035.
Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang
diberikan, Pengadilan Negeri Medan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah
Agung Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan
reformasi peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi
Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”.
Medan, Juli 2014
PENGADILAN NEGERI, NIAGA, HAM, PHI,PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN
Ketua
SURYA PERDAMAIAN, SHNIP. 19590706.198512.1001
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: DAFTAR ISI ::. ii
.:: DAFTAR ISI ::.
Kata Pengantar............................................................................................................................ i
Daftar Isi ..................................................................................................................................... ii
Ikhtisar Eksekutif......................................................................................................................... iii
BAB I Pendahuluan ................................................................................................................. 1A. Latar Belakang ........................................................................................................ 1B. Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................................................... 2
1. Tugas ................................................................................................................ 22. Fungsi .......................................................................................................... 3
C. Sistematika Penyajian ............................................................................................. 4
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja ........................................................................... 5A. Rencana Strategis 2010-2014 ................................................................................. 5
1. Visi dan Misi ..................................................................................................... 52. Tujuan dan Sasaran Strategis ........................................................................... 53. Program dan Kegiatan ...................................................................................... 6
B. Indikator Kinerja Utama ......................................................................................... 9C. Rencana Kinerja Tahunan 2013 .............................................................................. 10D. Penetapan Kinerja Tahun 2013 ........................................................................... 12
BAB III Akuntabilitas Kinerja ................................................................................................ 14A. Pengukuran Kinerja ............................................................................................ 14B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ................................................................................. 16C. Akuntabilitas Keuangan .......................................................................................... 26
BAB IV Penutup ................................................................................................................... 33A. Keberhasilan ........................................................................................................... 33B. Hambatan/Masalah ............................................................................................... 33C. Pemecahan Masalah .............................................................................................. 33
Lampiran
1. Struktur Organisasi2. Indikator Kinerja Utama (IKU)3. Matrik Rencana Strategis (Renstra) 2010-20144. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 20135. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 20136. Pengukuran Kinerja (PK) 20137. SK Tim Penyusun LAKIP
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: IKHTISAR EKSEKUTIF ::. iii
.:: IKHTISAR EKSEKUTIF ::.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2010 Mahkamah Agung,
merupakan LAKIP awal dari Renstra tahun 2010-2014. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), yang dituangkan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, yang kemudian ditindaklanjuti dengan
surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 553/SEK/01/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011
Perihal: Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012.
Dalam LAKIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dan disinkronisasikan dengan Rencana
Strategis 2010-2014 pada Pengadilan Negeri Medan.
Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja
dari Pengadilan Negeri Medan adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus di pengadilan
tingkat pertama dan pemenuhan administrasi perkara yang dimohonkan Banding ke Pengadilan
Tinggi Medan, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Maka penyelesaian perkara
yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Medan merupakan sasaran strategis berpedoman
pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun
pencapaian output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur kualitas
pelayanan, SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara
ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Medan.
Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung serta
penyelarasan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka Penyusunan Laporan
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: IKHTISAR EKSEKUTIF ::. iv
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun, merupakan sesuatu kegiatan yang
dilaksanakan secara berkesinambungan.
Pengadilan Negeri Medan berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang
berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional semakin
transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Medan selaku institusi
peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan komponen-komponen lainnya. Dengan berakhirnya Tahun 2013,
maka LAKIP Mahkamah Agung Tahun 2013, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya
berdasarkan data yang terekam oleh Tim LAKIP.
Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Negeri Medan disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap “pencapaian kinerja“,
(performance result) selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2013, terutama
menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Medan. Dengan
optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Medan diharapkan akan meningkatkan kepercayaan publik
dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::. 1
.:: BAB I - PENDAHULUAN ::.
A. Latar Belakang
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu
rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi
dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus
terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan
evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai
bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.
Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun
berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan
kebutuhan.
Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,
dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah
membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang- Undang Nomor 4
Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan
peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam
undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian
berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi
dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Medan merupakan Pengadilan Tingkat
Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk
melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::. 2
kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan
menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja
dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Medan dalam satu
tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan
keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum
Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas
Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.
Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi,
penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas,
pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas
ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang bersih, adil dan
sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas,
transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Medan merupakan kegiatan
rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah
Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri
Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008
tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja
Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang
dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok
Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Medan merupakan
lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum
dan Keadilan, Pengadilan Negeri Medan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah
Pengadilan Tinggi Medan yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung,
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::. 3
bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat
pertama.
2. Fungsi
Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Medan antara lain:
Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat
pertama.
Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada
pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial,
administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan,
kepegawaian, dan pembangunan.
Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas
dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/
Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama
dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta
pembangunan.
Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan
persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan
umum/perlengakapan).
Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era
keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan.
Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah
menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi
peradilan maupun bidang teknis yustisial.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB I - PENDAHULUAN ::. 4
C. Sistematika Penyajian
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan
Negeri Medan adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan : menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta
sistematika Penyajian.
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja : dijelaskan mengenai rencana strategis
2010-2014 dan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program
utama dan kegiatan pokok.
BAB III Akuntabilitas Kinerja : disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target
dan reaslisasi kinerja), analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-
sasaran organisasi dengan pengungkapan serta penyajian dari hasil-hasil
pengukuran kinerja) dan akuntabilitas keuangan.
BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja
Pengadilan Negeri Medan serta strategi pemecahan masalah. Kemudian
disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.
Lampiran 1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Medan
3. Matrik Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014
4. Rencana kinerja Tahunan (RKT) 2013
5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 2013
6. Pengukuran Kinerja (PK) 2013
7. SK Tim Penyusun LAKIP
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. 5
.:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::.
A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014
1. VISI DAN MISI
1.1 VISI
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas
pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Medan. Visi Pengadilan Negeri Medan mengacu
pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :
“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG”
1.2 MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan
agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan
Negeri/ Niaga/ PHI/ HAM/ Perikanan dan Tipikor Medan, adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta
memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan
pihak lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta
dihormati.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai
dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
Pengadilan Negeri Medan.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/ Niaga/ PHI/ HAM/ Perikanan
dan Tipikor Medan adalah sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Dalam mengurus proses berperkara para pencari keadilan tidak diberatkan tetapi
dengan biaya ringan, cepat dan terjangkau.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. 6
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Pengadilan Negeri/ Niaga/ PHI/ HAM/ Perikanan
dan Tipikor Medan dapat memenuhi dan mewujudkan butir 1 dan 2 di atas Sasaran
adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan
tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Medan adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri/ Niaga/ PHI/
HAM/ Perikanan dan Tipikor Medan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan
sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Khusus
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Negeri Medan dalam pelaksanaan Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum adalah :
1. Penyelesaian Perkara Pidana, Pidana Khusus, Perdata, Perdata Khusus, PHI dan
Tipikor.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Pidana Khusus, Perdata, Perdata Khusus, PHI dan
Tipikor.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. 7
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia
yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan
untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan
pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan
tingkat pertama.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. 8
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014.
Tujuan : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Medan dan badan peradilan di bawahnya
memenuhi butir 1 dan 2 di atas
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
4
5
6
Meningkatnyapenyelesaian perkara.
Peningkatanaksesbilitas putusanHakim.
Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara.
Peningkatanaksesbilitas masyarakatterhadap peradilan(acces to justice)Peningkatanpenyelesaian perkara.
Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan.
Meningkatnya kualitaspengawasan.
a. Persentase mediasi yangdiselesaikan
b. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan.
c. Persentase perkara yangdiselesaikan.
d. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktumaksimal 5 bulan
Persentase penurunan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali.
a. Persentase berkas yang diajukankasasi dan PK yang disampaikansecara lengkap.
b. Persentase berkas yang diregisterdan siap didistribusikan ke Majelis.
c. Persentase penyampaianpemberitahuan relaas putusantepat waktu, tempat dan parapihak.
d. Prosentase penyitaan tepat waktudan tempat.
e. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara.
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan.
b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara zettingplaat.
c. Persentase (amar) putusan perkara(yang menarik perhatianmasyarakat) yang dapat diaksessecara on line dalam waktumaksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara perdata yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti.
a. Persentase pengaduan masyarakatyang ditindaklanjuti.
b. Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternal yangditindaklanjuti.
X
X
X
X
XXX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XXX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
90 %
100 %
95 %
100 %
80 %95 %95 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %
100 %
95 %
100 %
80 %95 %95 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
95 %
100 %
95 %
100 %
80 %95 %95 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. 9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pengadilan Negeri Medan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang dapat
dilihat sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA UTAMAPENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI/PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
1. Meningkatnyapenyelesaian perkara
a. Persentase mediasiyang diselesaikan
Perbandingan antara mediasi yangdisepakati dengan jumlah mediasiyang diterima dan menjadiperkara
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan
Perbandingan sisa perkara yangdiselesaikan dengan sisa perkarayang harus diselesaikan
Hakim Majelisdan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentase perkarayang diselesaikan
Perbandingan perkara yangdiselesaikan dengan perkara yangakan diselesaikan (saldo awaldanperkara yang masuk)
Hakim Majelisdan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
d. Persentase perkarayang diselesaikandalam jangka waktumaksimal 5 bulan
Perbandingan perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktumaksimal 5 bulan dengan perkarayang harus diselesaikan dalamwaktu maksimal 5 bulan (diluarsisa perkara)
Hakim Majelisdan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
2. Peningkatanaksesbilitas putusanHakim
Persentase penurunanupaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
Jumlah upaya hukum selamatahun berjalan (Un) dibagi jumlahupaya hukum tahun lalu (un-1)dibagi upaya hukum tahun lalu(un-1)dikali seratus persen
Hakim Majelis Laporan Bulanandan LaporanTahunan
3. Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase berkasyang diajukan kasasidan PK yangdisampaikan secaralengkap
Perbandingan antara berkas yangdiajukan Kasasi dan PK yanglengkap (terdiri dari bundel A danB) dengan jumlah berkas yangdiajukan Kasasi dan PK
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase berkasyang diregister dansiap didistribusikanke Majelis
Perbandingan antara berkasperkara yang diterimaKepaniteraan dengan berkasperkara yang didistribusikan keMajelis
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentasepenyampaianpemberitahuanrelaas putusantepat waktu,tempat dan parapihak
Perbandingan antara berkasputusan dengan relas putusanyang disampaikan ke para pihaktepat waktu.
Panitera/Sekretaris danJuru Sita
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
d. Prosentasepenyitaan tepatwaktu dan tempat
Perbandingan antara permohonanpenyitaan dengan pelaksanaanpenyitaan tepat waktu dantempat
Panitera/Sekretaris danJuru Sita
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
e. Ratio Majelis Hakimterhadap perkara
Perbandingan ratio Majelis Hakimdibandingkan dengan perkaramasuk
Majelis Hakimdan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
4. Peningkatanaksesbilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
a. Persentase perkaraprodeo yangdiselesaikan
Perbandingan perkara predeoyang diselesaikan denganperkarapredeo yang masuk
Majelis Hakimdan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. 10
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
b. Persentase perkarayang dapatdiselesaikan dengancara zetting plaat
Perbandingan perkara yangdibawa ke lokasi zetting plaatdengan jumlah perkara yangdiselesaikan secara zetting plaat
Majelis Hakimdan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentase (amar)putusan perkara(yang menarikperhatianmasyarakat) yangdapat diakses secaraon line dalam waktumaksimal 1 harikerja sejak diputus.
Perbandingan amar putusanperkara tindak pidana korupsiyang ditayangkan di wibe sitedengan jumlah perkara tindakpidana korupsi yang tidakditayangkan
Kepanitera/Kesekretariatan
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan.
Persentase permohonaneksekusi atas putusanperkara perdata yangberkekuatan hukumtetap yangditindaklanjuti
Perbandingan perkara perdatayang ditindaklanjuti (dieksekusi)dengan perkara perdata yangbelum ditindaklanjuti (dieksekusi)
Ketua Pengadilan& Pan/Sek
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
6. Meningkatnyakualitas pengawasan
a. Persentasepengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduanyang ditindaklanjuti mengenaiperilaku aparatur peradilan (teknisdan non teknis) dengan jumlahpengaduan yang dilaporkan
Ketua Pengadilan& Pan/Sek
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase temuanhasil pemeriksaaneksternal yangditindaklanjuti.
Perbandingan jumlah pengaduanyang ditindaklanjuti mengenaiperilaku aparatur peradilan (teknisdan non teknis) dengan jumlahpengaduan yang dilaporkan
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. 11
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013
Pada Tahun 2013, Pengadilan Negeri Medan telah memiliki rencana kinerja tahun
2013 yang tergambar dalam tabel berikut :
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1
2
3
4
5
6
Meningkatnya penyelesaianperkara.
Peningkatan aksesbilitasputusan Hakim.
Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara.
Peningkatan aksesbilitasmasyarakat terhadap peradilan(acces to justice)Peningkatan penyelesaianperkara.
Meningkatnya kepatuhanterhadap putusan pengadilan.
Meningkatnya kualitaspengawasan.
a. Persentase mediasi yang diselesaikanb. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan.c. Persentase perkara yang diselesaikan.d. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Persentase penurunan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali.
a. Persentase berkas yang diajukan kasasidan PK yang disampaikan secaralengkap.
b. Persentase berkas yang diregister dansiap didistribusikan ke Majelis.
c. Persentase penyampaianpemberitahuan relaas putusan tepatwaktu, tempat dan para pihak.
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dantempat.
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan.
b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara zetting plaat.
c. Persentase (amar) putusan perkara(yang menarik perhatian masyarakat)yang dapat diakses secara on line dalamwaktu maksimal 1 hari kerja sejakdiputus.
Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara perdata yang berkekuatanhukum tetap yang ditindaklanjuti.
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti.
b. Persentase temuan hasil pemeriksaaneksternal yang ditindaklanjuti.
90 %100 %
95 %100 %
80 %95 %95 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. 12
D. Penetapan Kinerja Tahun 2013
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Medan,
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2013
Pengadilan Negeri Medan, sebagai berikut:
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2013
UNIT ORGANISASI : PENGADILAN NEGERI MEDAN
TAHUN ANGGARAN : 2013
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1
2
3
4
Meningkatnya penyelesaianperkara.
Peningkatan aksesbilitasputusan Hakim.
Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara.
Peningkatan aksesbilitasmasyarakat terhadap peradilan(acces to justice)Peningkatan penyelesaianperkara.
a. Persentase mediasi yang diselesaikanb. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan.c. Persentase perkara yang diselesaikan.d. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Persentase penurunan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali.
a. Persentase berkas yang diajukan kasasidan PK yang disampaikan secaralengkap.
b. Persentase berkas yang diregister dansiap didistribusikan ke Majelis.
c. Persentase penyampaianpemberitahuan relaas putusan tepatwaktu, tempat dan para pihak.
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dantempat.
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan.
b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara zetting plaat.
c. Persentase (amar) putusan perkara(yang menarik perhatian masyarakat)yang dapat diakses secara on line dalamwaktu maksimal 1 hari kerja sejak
90 %100 %
95 %100 %
80 %95 %95 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ::. 13
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
5
6
Meningkatnya kepatuhanterhadap putusan pengadilan.
Meningkatnya kualitaspengawasan.
diputus.
Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara perdata yang berkekuatanhukum tetap yang ditindaklanjuti.
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti.
b. Persentase temuan hasil pemeriksaaneksternal yang ditindaklanjuti.
100 %
100 %
100 %
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 14
.:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Medan tahun 2013 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja
sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat
pada tabel dibawah.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja
sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil
diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2013 ini. Dari 6 sasaran strategis yang diuraikan
dalam Penetapan Kinerja dan 16 indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut
Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Medan telah melakukan
beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.
A. PENGUKURAN KINERJA
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN1 Meningkatnya
penyelesaian perkara.a. Persentase mediasi
yang diselesaikan90 % 2,3% 2,6%
b. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan.
100 % 100% 100%
c. Persentase perkarayang diselesaikan.
95 % 77,8% 81,9%
d. Persentase perkarayang diselesaikandalam jangka waktumaksimal 5 bulan
100 % 83% 83%
2 Peningkatan aksesbilitasputusan Hakim.
Persentase penurunanupaya hukum:- Banding 80 % 144,9% 55,2%
- Kasasi 95 % 89,9% 105,6%
- Peninjauan Kembali. 95 % 69,1% 137,5%
3 Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara.
a. Persentase berkasyang diajukan kasasidan PK yangdisampaikan secaralengkap.
100% 59,7% 59,7%
b. Persentase berkasyang diregister dansiap didistribusikanke Majelis.
100% 100% 100%
c. Persentasepenyampaianpemberitahuanrelaas putusan tepat
100% 100% 100%
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 15
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIANwaktu, tempat danpara pihak.
d. Prosentasepenyitaan tepatwaktu dan tempat.
100% 100% 100%
e. Ratio Majelis Hakimterhadap perkara.
100% 100% 100%
4 Peningkatan aksesbilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)
Peningkatan
penyelesaian perkara.
a. Persentase perkaraprodeo yangdiselesaikan.
100% 100% 100%
b. Persentase perkarayang dapatdiselesaikan dengancara zetting plaat.
100% 100% 100%
c. Persentase (amar)putusan perkara(yang menarikperhatianmasyarakat) yangdapat diakses secaraon line dalam waktumaksimal 1 hari kerjasejak diputus.
100% 100% 100%
5 Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan.
Persentase permohonaneksekusi atas putusanperkara perdata yangberkekuatan hukumtetap yangditindaklanjuti.
100% 2% 2%
6 Meningkatnya kualitas
pengawasan.
a. Persentasepengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti.
100% 100% 100%
b. Persentase temuanhasil pemeriksaaneksternal yangditindaklanjuti.
100% 100% 100%
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 16
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Negeri Medan telah melaksanakan seluruh kegiatan
yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang ditetapkan, diuraikan
sebagai berikut:
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 6 (enam) indikator kinerja yaitu:
1. MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA
A. Persentase mediasi yang diselesaikan
Persentase mediasi yang diselesaikan ditargetkan 90% dari jumlah perkara yang
dimediasi sebanyak 264 perkara perdata dan yang berhasil selesai melalui proses mediasi
sebanyak 6 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 7,19%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase mediasi yang diselesaikan 90% 2,3% 2,6%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan adalah 2,3%
/90 x 100% = 2,6%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 2,6% dari target
yang ditetapkan 90% tidak sesuai dengan yang diinginkan dikarenakan ada beberapa
faktor yang menjadi penyebab, diantaranya faktor para pihak yang bersengketa
bersikukuh pada keinginan dirinya yang tidak mau menerima keinginan dari pihak lawan
sehingga peran mediasi dalam pelaksanakan upaya damai tidak tercapai.
Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ditargetkan 20% dari jumlah perkara
yang diterima 723 perkara perdata dan yang berhasil menjadi akta perdamaian melalui
proses mediasi sebanyak 6 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah
sebesar 0,83%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan
sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 17
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian
20% 0,83% 4,15%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
adalah 0,83/ 20 x 100% = 4,15%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar
4,15% dari target yang ditetapkan 20% tidak sesuai dengan yang diinginkan dikarenakan
ada beberapa factor yang menjadi penyebab, diantaranya faktor para pihak yang
bersengketa bersikukuh pada keinginan dirinya yang tidak mau menerima keinginan dari
pihak lawan sehingga peran mediasi dalam pelaksanakan upaya damai tidak tercapai.
B. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah sisa
perkara tahun 2012 sebanyak 3041 perkara dapat diselesaikan di tahun 2013
sebanyak 3041 perkara. sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 100%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai
berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
100% 100% 100%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah
100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100%
dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2010 dari sisa perkara sebesar 577 perkara
dapat terselesaikan 577 perkara di tahun 2011 dengan capaian 100%.
C. Persentase perkara yang diselesaikan
Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 95% dari jumlah perkara yang masuk di
tahun 2013 sebanyak 10,534 perkara, dapat diselesaikan di tahun 2013 sebanyak
8747 perkara. sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 81,9%.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 18
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai
berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase perkara yang diselesaikan 95% 77,8% 81,9%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah 95/
77,8 x 100% = 81,9%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 81,9% dari
target yang ditetapkan sebesar 95%.
D. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2013 sebanyak 10,534
perkara, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah sebesar
8747 perkara. sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 83%
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai
berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
100% 83% 83%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan adalah 83 / 100 x 100% = 83%, sehingga pengukuran capaian
kinerja pada tahun 2013 sebesar 83% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan ditargetkan 10%
dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2013 sebanyak 10,534 perkara, perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan adalah sebesar 1,787 perkara.
Sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 17%.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 19
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai
berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan10% 17% 170%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu lebih 5 bulan adalah 17 / 10 x 100% = 170%, sehingga pengukuran capaian kinerja
pada tahun 2012 sebesar 170% dari target yang ditetapkan sebesar 10%.
2. PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase tidak
mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali di targetkan sebesar 80 %,
dari perkara yang masuk di tahun 2013 sebanyak 10,534 perkara, yang tidak mengajukan
upaya hukum banding, kasasi dan PK sebesar 9736 perkara sehingga prosentase capaian
tahun 2013 adalah sebesar 92,42%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai
berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase tidak mengajukan upaya
hukum Banding, Kasasi, Peninjauan
Kembali
80 % 92,42 % 86,56 %
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase tidak mengajukan upaya hukum
Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali adalah 80 / 92,42 x 100% = 86,56%, pengukuran capaian
kinerja pada tahun 2013 sebesar 86,56% dari target yang ditetapkan sebesar 80%.
3. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 20
A. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara
lengkap
Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
ditargetkan 100% dari jumlah perkara banding, kasasi dan PK yang diterima 1072
perkara dan yang disampaikan secara lengkap sebanyak 640 perkara, sehingga
prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 59,7%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase berkas yang diajukan
banding, kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
100% 59,7% 59,7%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi
dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah 59,7 / 100 x 100% = 59,7%, pengukuran
capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 59,7% dari target yang ditetapkan 100%.
B. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.
Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis ditargetkan 100%
dari jumlah perkara sebesar 10.534 perkara dan yang diregister dan telah didistribusikan
ke Majelis sebanyak 10.534 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah
sebesar 100%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai
berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase berkas yang diregister dan
telah didistribusikan ke Majelis100% 100% 100%
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 21
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diregister dan telah
didistribusikan ke Majelis adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja
pada tahun 2013 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.
C. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan
para pihak.
Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan
para pihak ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 10.534 perkara dan yang
penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
sebanyak 10.534 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 100%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai
berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak
100% 100% 100%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas
putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah 100 / 100 x 100% = 100%,
pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100% dari target yang ditetapkan
100%.
D. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.
Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan 100% dari jumlah
perkara sebesar 3.340 perkara dan yang pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat
sebanyak 3.340 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 100%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 22
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase pelaksanaan penyitaan
tepat waktu dan tempat100% 100% 100%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan
tempat adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013
sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.
E. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara ditargetkan 100% dari jumlah
perkara sebesar 10.534 perkara dan ratio Majelis Hakim terhadap penyelesaian
perkara sebanyak 10.534 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah
sebesar 100%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100% 100% 100%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar
100% dari target yang ditetapkan 100%.
4. PENINGKATAN AKSEPBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCESS TO JUSTICE)
PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu
A. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara
sebanyak 4 perkara dan persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 4
perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 100%.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 23
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase Perkara Prodeo Yang
Diselesaikan100% 100% 100%
Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah
100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100%
dari target yang ditetapkan 100%.
B. Persentase Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara Zetting Plaat.
Persentase Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara Zetting Plaat ditargetkan 100%
dari jumlah perkara sebesar 524 perkara dan persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara zetting plaat sebanyak 524 perkara, sehingga prosentase
capaian tahun 2013 adalah sebesar 100%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase Perkara Yang Dapat
Diselesaikan Dengan Cara Zetting Plaat100% 100% 100%
Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan
cara zetting plaat adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada
tahun 2013 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.
C. Persentase Amar Putusan Perkara (yang menarik perhatian masyarakat) Yang Dapat
Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Kerja Sejak Diputus.
Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat
diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus di targetkan
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 24
sebesar 100 %, dari perkara yang masuk di tahun 2013 sebanyak 10.534 perkara yang
dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus sebesar
51 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah sebesar 0,48%.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan
sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase (amar) putusan perkara
(yang menarik perhatian masyarakat)
yang dapat diakses secara on line dalam
waktu maksimal 1 hari kerja sejak
diputus
100% 0,48% 0,48%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik
perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari
kerja sejak diputus adalah 0,48 / 100 x 100% = 0,48%, pengukuran capaian kinerja pada
tahun 2013 sebesar 0,48% dari target yang ditetapkan 100%.
5. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase
permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti di targetkan sebesar 100%, dari jumlah perkara sebanyak 417 perkara yang
permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti sebesar 8 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah
sebesar 2%.
Pencapaian target indikator Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata
yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 dapat digambarkan
sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 25
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti
100% 2% 2%
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara
perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah 2/100 x 100% = 2%,
pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 2% dari target yang ditetapkan 100%.
6. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di targetkan sebesar 100 %,
dari jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2013 sebanyak 3 pengaduan, yang
ditindaklanjuti sebanyak 3 pengaduan, sehingga prosentase capaian tahun 2013 adalah
sebesar 100%.
Pencapaian target indikator pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun
2012 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti100% 100% 100%
Ukuran capaian indikator kinerja pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah
100/100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100% dari
target yang ditetapkan 100%.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 26
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti di targetkan
sebesar 100 %, dari jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2013 sebanyak 2
pengaduan, yang ditindaklanjuti sebanyak 2 pengaduan, sehingga prosentase capaian
tahun 2013 adalah sebesar 100%.
Pencapaian target indikator temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti100% 100% 100%
Ukuran capaian indikator kinerja pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah
100/100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100% dari
target yang ditetapkan 100%.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja
juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
tahun 2013 yang terdiri dari :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum yang hanya meliputi Belanja Barang
Pada awal tahun 2013, jumlah anggaran DIPA (01) seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja
Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 21,283,163,000,- (Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh
Tiga Juta Seratus Enam Belas Tiga Ribu Rupiah), namun adanya revisi pada belanja pegawai DIPA (01)
Badan Urusan Administrasi, sehingga anggaran DIPA tahun 2013 menjadi Rp. 32,823,243,000,- (Tiga
Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua puluh tiga juta Dua Rastus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).
Sementara jumlah anggaran DIPA (01) seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2013
adalah sebesar Rp. 1,027,060,000,- (Satu Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) tanpa
adanya Revisi.
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 27
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Medan tahun Anggaran 2013 rincian pagu
awal, pagu revisi dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03)
Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:
1. DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya
Mahkamah Agung
No KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI %
1 BELANJA PEGAWAI Rp 17,311,059,000 Rp 28,793,559,000 Rp 27,185,716,782 94.42%
2 BELANJA BARANG Rp 2,026,912,000 Rp 2,026,912,000 Rp 1,678,406,593 82.81%
3 BELANJA MODAL Rp 1,945,192,000 Rp 2,002,772,000 Rp 1,659,216,093 82.85%
JUMLAH Rp 21,283,163,000 Rp 32,823,243,000 Rp 30,523,339,468 98,02
1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang
penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, uang makan, dan lembur.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun anggaran 2013 di lingkungan
Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 17,311,059,000,- (Tujuh Belas Miliar Tiga
Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kemudian direvisi
menjadi Rp. 28,793,559,000,- (Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan
Rp-
Rp5,000,000,000
Rp10,000,000,000
Rp15,000,000,000
Rp20,000,000,000
Rp25,000,000,000
Rp30,000,000,000
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJA MODAL
PAGU AWAL
PAGU REVISI
REALISASI
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 28
Puluh Tiga Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) untuk menutupi
pagu minus belanja pegawai dikarenakan akibat kenaikan belanja tunjangan
fungsional hakim.
b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian
Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2013 yang telah direvisi, anggaran
belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp 27,185,716,782,-
(Dua Puluh Tujuh miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam
Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan prosentase capaian
sebesar 94,42 % (Sembiln Puluh Empat Koma Empat Puluh Dua Persen).
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar
Rp.1.607.842.218,- (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Delapan ratus Empat
Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Belas rupiah). Total sisa anggaran dari pagu
belanja pegawai sebesar 5,58 % (Lima Koma Lima Puluh Delapan Persen) dari
total pagu yang tersedia.
2. Belanja Barang
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis
pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan
dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan
berdasarkan standar biaya yang ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap
pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term
Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang
meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2013 di lingkungan
Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 2,026,912,000,- (Dua Miliar Dua Puluh
Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian
Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2012 anggaran belanja barang yang
terserap atau terealisasi sebesar Rp 1,678,406,593,- (Satu Miliar Enam Ratus
Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 29
Tiga Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 82,81% (Delapan Puluh Dua
Koma Delapan Puluh Satu Persen).
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan.
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 348,505,407,-
(Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tujuh
Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 17.19%
(Tujuh Belas Koma Sembilan Belas Persen) dari total pagu yang tersedia. Sisa
pagu tersebut disebabkan karena tidak terserapnya anggaran perjalanan dinas
hakim adhoc tipikor, perjalanan biasa tipikor, langganan listrik dll.
II. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya
Mahkamah Agung
No KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI %
1 Belanja Modal Rp. 1,945,192,000 Rp. 2,002,772,000 Rp. 1,659,216,093 82,83%
JUMLAH Rp. 1,945,192,000 Rp. 2,002,772,000 Rp. 1,659,216,093 82,83%
JUMLAH Rp. 1,945,192,000 Rp. 2,002,772,000 Rp. 1,659,216,093 82,83%
3. Belanja Modal
Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana
dan prasarana antara lain pengadaan Audio Visual Tipikor, pengadaan Rehabilitasi
Gedung dan Bangunan Kantor serta pengadaan Meubelair.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2013 di lingkungan
Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 1,945,192,000,- (Satu Miliar Sembilan
Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
kemudian direvisi menjadi Rp. 2,002,772,000,- (Dua Miliar Dua Juta Tujuh Ratus
Tujuh puluh Tujuh Dua Ribu Rupiah) untuk menutupi kekurangan Belanja
Modal.
b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 30
Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2013 anggaran belanja Modal
yang terserap atau terealisasi sebesar Rp 1,659,216,093,- (satu Miliar Enam
Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sua Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Puluh Tiga
Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 82,85% (Delapan Puluh Dua
Koma Delapan Puluh Lima Persen).
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan.
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 343,555,907,-
(Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Sembilan Ratus
Tujuh Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 17,15%
(Tujuh Belas Koma Lima Belas Persen) dari total pagu yang tersedia.
2. DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
No KEGIATAN PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI %
1 Belanja Barang Rp. 250,000,000 Rp. 250,000,000 Rp. 250,000,000 100%
2 Belanja Barang NonOperasional Lainnya
Rp. 432,060,000 Rp. 432,060,000 Rp. 431,890,000 99,96%
3 Belanja Perjalanan Lainnya Rp. 345,000,000 Rp. 345,000,000 Rp. 345,000,000 100%
JUMLAH Rp.1,027,060,000 Rp.1,027,060,000 Rp.1,026,890,000 67,43%
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 31
Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan
operasional persidangan peradilan, peningkatan manajemen peradilan umum dan
penyediaan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang
berperkara.
1. Belanja Barang
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan
Negeri Medan sebesar Rp. 250,000,000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian
Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2013 anggaran belanja barang yang
terserap atau terealisasi sebesar Rp. 250,000,000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 100 % (Seratus Persen).
2. Belanja Barang Non Operasional Lainnya
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan
Negeri Medan sebesar Rp. 432,060,000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam
Puluh Ribu Rupiah).
b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian
Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2013 anggaran belanja barang yang
terserap atau terealisasi sebesar Rp. 431,890,000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Satu
Rp-
Rp50,000,000
Rp100,000,000
Rp150,000,000
Rp200,000,000
Rp250,000,000
Rp300,000,000
Rp350,000,000
Rp400,000,000
Rp450,000,000
Belanja Barang Belanja BarangNon Operasional
Lainnya
BelanjaPerjalanan
Lainnya
PAGU AWAL
PAGU REVISI
REALISASI
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 32
Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar
99,96 % (sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Enam Persen).
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan.
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi
tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh
Ribu Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 0,04 % (Nol
Koma Nol Empat Persen) dari total pagu yang tersedia.
3. Belanja Perjalanan Dinas Lainnya
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan
Negeri Medan sebesar Rp. 345,000,000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta
Rupiah).
b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian
Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2013 anggaran belanja barang yang
terserap atau terealisasi sebesar Rp. 345,000,000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima
Juta Rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 100 % (Seratus Persen).
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 | .:: BAB IV – PENUTUP ::. 33
.:: BAB IV – PENUTUP ::.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Medan Tahun 2013 ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Tahun Anggaran 2013 dan sebagai tindak lanjut
dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Medan
Tahun 2013 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih
perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.
A. KEBERHASILAN
Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :
1. Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
2. Meningkatnya kualitas kerja pegawai;
3. Bertambahnya sarana dan prasarana untuk menunjang oprasional peradilan.
B. HAMBATAN/MASALAH
Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:
1. Adanya faktor-faktor penghambat penyelesaian perkara di lapangan (terutama pada saat
pelaksanaan eksekusi);
2. Kurangnya jumlah pegawai sehingga terjadi penumpukan pekerjaan;
3. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana peradilan yang memadai.
C. PEMECAHAN MASALAH
Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara :
1. Pada saat pelaksanaan eksekusi dilakukan koordinasi dengan pihak keamanan;
2. Mengusulkan/meminta penambahan jumlah pegawai;
3. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana melalui RKA-KL tahun 2014 dan 2015.
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014Hal. 1 dari 12
KASUBAG UMUM
NURHAIRANI,SH
1. Struktur Organisasi
HAKIM-HAKIM
15. MAHYUTI, SH.MH16. ASBAN PANJAITAN, SH.MH17. KARLEN PARHUSIP, SH.18. WISMONOTO, SH.19. FIRMAN, SH20. DWI DAYANTO, SH. MH21. INDRA CAHYA, SH. MH22. SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH.23. AGUS SETIAWAN, SH. MH24. SERLIWATY, SH.MH25. AGUSTINUS S WAHYU TRIWIRANTO,SH.26. ROBERT HENDRIK POSUMAH, SH. MH27. H. M. SABIR, SH
HAKIM-HAKIM
1. H. MUHAMMAD ISYA, SH.2. H. RAMLI DARASAH, SH.M.Hum.3. HIRAS SIHOMBING, SH.4. SAUR SITINDAON, SH. M.Hum5. GERCHAT PASARIBU, SH.6. JONNY SITOHANG,SH.MH7. DAHLAN SINAGA, SH. MH.8. HJ. MARLIANIS, SH.MH9. H. AKSIR, SH. MH.10. S. B HUTAGALUNG,SH.MH11. LEBANUS SINURAT, SH.MH12. H.MUHAMMAD NUR, SH.MH13. NELSON JAPASAR MARBUN, SH.M.Hum14. BASLIN SINAGA, SH. MH
KETUA
SURYA PARDAMAIAN, SH
WAKIL KETUA
DR. H. ZULFAHMI, SH.,M.Hum
PANITERA/SEKRETARIS
H.BASTARIAL,SH.MH
WAKIL PANITERA
ILHAM PURBA,SH
WAKIL SEKRETARIS
H.AHMAD SULAIMAN,SH
PANMUD PERDATA
ABUCHURAIRAH,SH
PANMUD PIDANA
EDDY SANGAPTASINUHAJI, SH
PANMUD HUKUM
HJ.EVAZAHERMI,SH.MH
KASUBAGKEPEGAWAIAN
SYARIFUDDIN
KASUBAG KEUANGAN
MARELITUASIMANJUNTAK,SH
PANITERA PENGGANTI
1. NANCY SN SIMANJUNTAK, SH.MH 2. RISTA SINABARIBA, SH 3. H. MHD. SYAHFAN , SH.4. HJ. SARIDUMA LUBIS, SH.MH. 5. FAJIDAH RAHMAWATI, SH. 6. PARLIN HALOMOAN HRP, SH.MH.7. YUSMAN HAREFA, SH.MH 8. HJ. B E T T Y, SH. 9. MASNI SIGALINGGING, SH.10. ROSMERI SITINJAK, SH 11. RUMINTA GURNING, SH. 12. SIMON SEMBIRING, SH.13. HJ. TJUT LISNA, SH 14. J U N A I N ARIF, SH. 15. ENNY RESWITA, SH.16. YUNITA BANGUN, SH. 17. DAUD PURBA, SH. 18. ERIDAWATI , SH.19. ZULKARNAIN, SH. 20. ROSMARDIANA, SH. 21. I D R I S , SH.22. MUHAMMAD YUSUF, SH. 23. SRI AFNI, SH. 24. BAMBANG FAJAR MARWANTO, SH.25. EDDY SUHAIRY, SH. 26. MUHAMMAD YUSUF HRP,
SH.27. SEDERHANA, SH.
28. HJ. N A H L A H, SH. 29. GRACE SITOMPUL, SH 30. H E L P A N D I, SH.MH.31. NETTI RIAMA, SH. 32. LEONARDUS SINAGA, SH. 33. NAHWAN Z. NASUTION, SH.34. TANZUFRI, SH. 35. NIKSON HUTASOIT, SH 36. J O N I, SH37. HENDRA BUDI, SH. 38. MONANG SIMANJUNTAK, SH. 39. SAIDUL AMNI, SH.40. DORMAULI PARHUSIP, SH. 41. MARLON KABAN, SH.MH. 42. PARLINDUNGAN SIHOMBING,SH.
43. VERANITA PURBA, SH 44. H. A M R I N 45. RISWAN F. HARAHAP, SH.46. NELSON ROBERT SARAGIH, SH. 47. M.YUSNI AFRIANTO, SH.
JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI1. MASANA KARO-KARO, SH.2. HASIL SEMBIRING, SH.3. SAMSUL BAHRI, SH4. H.ABDUL RAHMAN, SH.5. HJ. MARTALINA, SH6. AMINSYAH7. SUSANTO8. ELISA BERNANDUS SIHOTANG9. SAYID YUSRI HAMDANI
10. LENTA BR PINEM, SH11. M.SYAHRIR FADHIL HRP, SH.12. M. SYARIEF NASUTION, SH13. DARWIN, SH.14. JULI SRINITA GINTING, SH15. ROSENNI BR. SARAGIH, SH16. DINNER SINAGA, SH17. DAUD PUTRA BANGUN18 BELINUN SEMBIRING19. SYAHRUL HARAHAP20. IMIRZAN AKHYAR21. DENNI TAMBA
PANMUD PIDANAKHUSUS
WAHYU PROBO,SH
PANMUD PHI
MAHTINA HANUM,SH.M.Hum
PANMUD PERDATAKHUSUS
HJ.SYAFRIDAHAFNI,SH
HAKIM ADHOC
1. CHRISTINA. NM TOBING,SH.M.Hum2. DAULAT SIHOMBING, SH.MH3. IBNU AFFAN, SH.M.Hum4. MANGARAJA MANURUNG, SH5. BENRI SITINJAK, S.Si.SH,MH.6. NURMANSYAH, SH.7. Drs. M. HUTAJULU, SH,MH.MM8. M. JONI KEMRI, S.Pi9. J U N U N, SH. MSi
10. Dr.Ir. YOES SOEMARYONO, M.Sc11. Ir. TAJUDDIN, M.MA12. Ir. KHAIRIL ANWAR13. HENDI SANTOSA, SH14. ANDA ARIANSYAH, SH15. RODSLOWNY L. TOBING, SH.MT16. TIRTA WINATA, SH17. MERRY PURBA, SH18. DENNY ISKANDAR, SH19. KEMAS AHMAD JAUHARI, SH. MH.20. H. AHMAD DRAJAD, SH.
STAF
1. SRI ULINA BR GINTING, SH 18. MUHAMAD NAWAWI2. RITA NANI TARIGAN, Sm.Hk 19. SANLY NOVITA SIRAIT, SE3. RAHMAD HASIBUAN, SH 20. IRMAYANI Br TARIGAN, SH.4. JONNER TAMBA, SH. 21. MULKAN YAHYA, S.Kom5. A S T U T I. S 22. LIDIA BR PURBA6. MASVINA RAMBE, SH. 23. JUNETH SIMANJUNTAK7. WINA SULIYANTI, SE. 24. NOMI KARTIKA BR.TARIGAN,
A.Md8. MIS NANI BM GULTOM, SH 25. T A M A N9. PARLINDUNGAN DAULAE, SH. 26. AMMY K SIMANJUNTAK10. ANUGRAHA GULTOM, SH. 27. NANA AGUSTIN. S11. FAKRIYANTI, SH 28. JENNI AYU LESTARI12. MULYADI SYAHPUTRA 29. ALDIANTONI ANJAYA ALWI13. H. S E L A M A T 30. HEZRON FEBRANDO SARAGIH14. ARIEF HADI KARO – KARO, SE 31. P A I N O15. INDRA WAHYUDI, ST 32. ALDY EFENDI SIMATUPANG16. FITHRI ARWINI, SE. 33. MUHAMAD NAWAWI17. SITI MIRZANI HAPSARI, SH
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014Hal. 1 dari 13
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014Hal. 2 dari 12
2. Indikator Kinerja UtamaINDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MEDAN
NO KINERJAUTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATA
1. Meningkatnyapenyelesaianperkara
a. Persentase mediasi yangdiselesaikan
Perbandingan antara mediasi yangdisepakati dengan jumlah mediasiyang diterima dan menjadi perkara
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase sisa perkarayang diselesaikan
Perbandingan sisa perkara yangdiselesaikan dengan sisa perkarayang harus diselesaikan
Hakim Majelis danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentase perkara yangdiselesaikan
Perbandingan perkara yangdiselesaikan dengan perkara yangakan diselesaikan (saldo awaldanperkara yang masuk)
Hakim Majelis danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
d. Persentase perkara yangdiselesaikan dalamjangka waktu maksimal 6bulan
Perbandingan perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktumaksimal 6 bulan dengan perkarayang harus diselesaikan dalamwaktu maksimal 6 bulan (diluar sisaperkara)
Hakim Majelis danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
2. Peningkatanaksepbilitasputusan Hakim
Persentase penurunanupaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
Jumlah upaya hukum selama tahunberjalan (Un) dibagi jumlah upayahukum tahun lalu (un-1) dibagiupaya hukum tahun lalu (un-1)dikaliseratus persen
Hakim Majelis Laporan Bulanandan LaporanTahunan
3. Peningkatanefektifitaspengelolaan
a. Persentase berkas yangdiajukan kasasi dan PKyang disampaikan
Perbandingan antara berkas yangdiajukan Kasasi dan PK yanglengkap (terdiri dari bundel A dan B)
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014Hal. 3 dari 12
NO KINERJAUTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATA
penyelesaianperkara
secara lengkap dengan jumlah berkas yangdiajukan Kasasi dan PK
b. Persentase berkas yangdiregister dan siapdidistribusikan ke Majelis
Perbandingan antara berkasperkara yang diterima Kepaniteraandengan berkas perkara yangdidistribusikan ke Majelis
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentasepenyampaianpemberitahuan relaasputusan tepat waktu,tempat dan para pihak
Perbandingan antara berkasputusan dengan relas putusan yangdisampaikan ke para pihak tepatwaktu.
Panitera/Sekretarisdan Juru Sita
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
d. Prosentase penyitaantepat waktu dan tempat
Perbandingan antara permohonanpenyitaan dengan pelaksanaanpenyitaan tepat waktu dan tempat
Panitera/Sekretarisdan Juru Sita
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
e. Ratio Majelis Hakimterhadap perkara
Perbandingan ratio Majelis Hakimdibandingkan dengan perkaramasuk
Majelis Hakim danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadapperadilan (accesto justice)
a. Persentase perkaraprodeo yang diselesaikan
Perbandingan perkara predeo yangdiselesaikan dengan perkarapredeoyang masuk
Majelis Hakim danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase perkara yangdapat diselesaikandengan cara zetting plaat
Perbandingan perkara yang dibawake lokasi zetting plaat denganjumlah perkara yang diselesaikansecara zetting plaat
Majelis Hakim danPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014Hal. 4 dari 12
NO KINERJAUTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATA
c. Persentase (amar)putusan perkara (yangmenarik perhatianmasyarakat) yang dapatdiakses secara on linedalam waktu maksimal 1hari kerja sejak diputus.
Perbandingan amar putusanperkara tindak pidana korupsi yangditayangkan di wibe site denganjumlah perkara tindak pidanakorupsi yang tidak ditayangkan
Kepanitera/Kesekretariatan
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
5. Meningkatnyakepatuhanterhadapputusanpengadilan.
Persentase permohonaneksekusi atas putusanperkara perdata yangberkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti
Perbandingan perkara perdata yangditindaklanjuti (dieksekusi) denganperkara perdata yang belumditindaklanjuti (dieksekusi)
Ketua Pengadilan &Pan/Sek
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
6. Meningkatnyakualitaspengawasan
a. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduanyang ditindaklanjuti mengenaiperilaku aparatur peradilan (teknisdan non teknis) dengan jumlahpengaduan yang dilaporkan
Ketua Pengadilan &Pan/Sek
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternalyang ditindaklanjuti.
Perbandingan jumlah pengaduanyang ditindaklanjuti mengenaiperilaku aparatur peradilan (teknisdan non teknis) dengan jumlahpengaduan yang dilaporkan
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014Hal. 5 dari 12
3. MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014.
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014.
Tujuan : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Medan dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA2010 2011 2012 2013 2014
Meningkatnya penyelesaianperkara.
Peningkatan aksesbilitasputusan Hakim.
Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara.
a. Persentase mediasi yang diselesaikanb. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.c. Persentase perkara yang diselesaikan.d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 6 bulan
Persentase penurunan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali.
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap.
b. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis.
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaasputusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
XXXX
XXX
X
X
X
X
XXXX
XXX
X
X
X
X
90 %100 %95 %
100 %
80 %95 %95 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %100 %95 %
100 %
80 %95 %95 %
100 %
100 %
100 %
100 %
95 %100 %95 %
100 %
80 %95 %95 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014Hal. 6 dari 12
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA2010 2011 2012 2013 2014
Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces to justice)Peningkatan penyelesaianperkara.
Meningkatnya kepatuhanterhadap putusanpengadilan.
Meningkatnya kualitaspengawasan.
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan
cara zetting plaat.c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik
perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkaraperdata yang berkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti.
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
X
XX
X
X
XX
X
XX
X
X
XX
100 %
100 %100 %
100 %
100 %
100 %100 %
100 %
100 %100 %
100 %
100 %
100 %100 %
100 %
100 %100 %
100 %
100 %
100 %100 %
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014Hal. 7 dari 12
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013
RENCANA KINERJA TAHUNANPENGADILAN NEGERI MEDAN T.A 2013
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET1. Meningkatnya penyelesaian
perkaraa. Persentase mediasi yang diselesaikan. 90 %b. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan100 %
c. Persentase perkara yang diselesaikan 95 %
d. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu maksimal 6 bulan
100 %
2. Peningkatan aksesbilitas putusanHakim
Persentase penurunan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
80 %95 %95 %
3. Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara
a. Persentase berkas yang diajukankasasi dan PK yang disampaikansecara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dansiap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Persentase penyampaianpemberitahuan relaas putusan tepatwaktu, tempat dan para pihak.
100%
d. Prosentase penyitaan tepat waktudan tempat
100%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100%4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara zetting plaat
100%
c. Persentase (amar) putusan perkara(yang menarik perhatian masyarakat)yang dapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 hari kerjasejak diputus.
100%
5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara perdata yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakatyang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaaneksternal yang ditindaklanjuti.
100%
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014Hal. 8 dari 12
5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 2013
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013No. W2-U1/ /KP.04.01/I/2013
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : H. BASTARIAL,SH.,MHJabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri MedanSelanjutnya disebut Pihak Pertama,
Nama : ERWIN MANGATAS MALAU,SH.,MHJabatan : Ketua Pengadilan Negeri MedanSelaku atasan Iangsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Medan, 31 Januari 2013
Ketua Panitera/SekretarisPengadilan Negeri Medan Pengadilan Negeri Medan
ERWIN MANGATAS MALAU,SH.,MH H.BASTARIAL,SH.,MHNIP. 19571101 198403 1002 NIP. 19560821 198603 1003
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014Hal. 9 dari 12
6. Pengukuran Kinerja (PK) 2013
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN1 Meningkatnya
penyelesaian perkara.a. Persentase mediasi
yang diselesaikan90 % 2,3% 2,6%
b. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan.
100 % 100% 100%
c. Persentase perkarayang diselesaikan.
95 % 77,8% 81,9%
d. Persentase perkarayang diselesaikandalam jangka waktumaksimal 6 bulan
100 % 83% 83%
2 Peningkatan aksesbilitasputusan Hakim.
Persentase penurunanupaya hukum:- Banding 80 % 144,9% 55,2%
- Kasasi 95 % 89,9% 105,6%
- Peninjauan Kembali. 95 % 69,1% 137,5%
3 Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara.
a. Persentase berkasyang diajukan kasasidan PK yangdisampaikan secaralengkap.
100% 59,7% 59,7%
b. Persentase berkasyang diregister dansiap didistribusikanke Majelis.
100% 100% 100%
c. Persentasepenyampaianpemberitahuanrelaas putusan tepatwaktu, tempat danpara pihak.
100% 100% 100%
d. Prosentasepenyitaan tepatwaktu dan tempat.
100% 100% 100%
e. Ratio Majelis Hakimterhadap perkara.
100% 100% 100%
4 Peningkatan
aksesibilitas masyarakat
terhadap peradilan
(acces to justice)
Peningkatan
penyelesaian perkara.
a. Persentase perkaraprodeo yangdiselesaikan.
100% 100% 100%
b. Persentase perkarayang dapatdiselesaikan dengancara zetting plaat.
100% 100% 100%
c. Persentase (amar)putusan perkara
100% 100% 100%
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014Hal. 10 dari 12
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN(yang menarikperhatianmasyarakat) yangdapat diakses secaraon line dalam waktumaksimal 1 hari kerjasejak diputus.
5 Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan.
Persentase permohonaneksekusi atas putusanperkara perdata yangberkekuatan hukumtetap yangditindaklanjuti.
100% 2% 2%
6 Meningkatnya kualitas
pengawasan.
a. Persentasepengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti.
100% 100% 100%
b. Persentase temuanhasil pemeriksaaneksternal yangditindaklanjuti.
100% 100% 100%
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014Hal. 11 dari 12
7. SK Tim Penyusun LAKIP
KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN
SURAT KEPUTUSANNomor : W2.U1/ /KP.04.10/SK/ I/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORANAKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN NEGERI MEDANTAHUN ANGGARAN 2014
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitaskinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Negeri Medan TahunAnggaran 2013, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan inidipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagaiPengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan AnggotaTim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) PadaPengadilan Negeri Medan Tahun 2013.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndang-Undang Nomor 50 tahun 2009.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Medan Tahun 2013, dengan susunansebagai berikut :
No Nama dan NIP Jabatan
1. Surya Perdamaian,SHNIP. 19590706 198512 1001
Pengarah
2. Dr.H.Zulfahmi,SH.M.HumNIP. 19610517 198803 1008
Penanggungjawab
3. Sugeng Wahyudi, SH., MMNIP. 19590301 198503 1006
Ketua
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014Hal. 12 dari 12
4. Ilham Purba,SHNIP. 19600206 198310 1002
Wakil Ketua
5. H.Ahmad Sulaiman,SHNIP. 19640613 198503 1006
Sekretaris
6. Abu Churairah, SH.,MHNIP. 19640510 198503 1011
Anggota
7. Eddy Sangapta, SHNIP. 19670625 199103 1005
Anggota
8. Hj. Eva Zahermi,SH.,MHNIP. 19680216 198903 2004
Anggota
9. Mahtinah Hanum Harahap. SH.,M.HumNIP. 19600102 198503 2009
Anggota
10. Wahyu Probo Julianto, SH.MHNIP. 19750715 200112 1001
Anggota
11. HJ. Syafrida Hafni, SHNIP. 19640824 198603 2003
Anggota
12. Mulkan Yahya, A.MdNIP. 19820303 200904 1010
Operator
Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Medan Tahun 2013.
Ketiga : Segala keperluan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas KinerjaPemerintah (LAKIP) ini berupa : Bahan, Transport Lokal Tim, Konsumsi dansebagainya dibebankan kepada Pengadilan Negeri Medan.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikansebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : MedanPada Tanggal : Juni 2014Ketua,
Surya Perdamaian, SHNIP. 19590706 198512 1001