laporan akuntabilitas kinerja bappebti tahun 2016 bappebti tahun 2016 compile.pdf · adanya...
TRANSCRIPT
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI
TAHUN 2016
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan
rahmatNya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dapat
menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) tahun 2016. Laporan ini merupakan
bentuk pertanggungjawaban Bappebti atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai
unit Eselon I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
Penyusunan LAK ini telah mengikuti pedoman yang berlaku yaitu sesuai dengan
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015. Kami berharap laporan
ini dapat dipergunakan oleh berbagai pihak dalam menilai kinerja Bappebti selama tahun
2016 dan dapat dijadikan pegangan bagi kami sendiri dalam meningkatkan kinerja di tahun
berikutnya, sehingga tujuan dan sasaran Bappebti akan dapat tercapai sesuai dengan yang
diharapkan.
Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
berpartisipasi dalam proses penyusunan sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)
Bappebti ini dapat selesai tepat pada waktunya.
Jakarta, Januari 2017
KEPALA BAPPEBTI
BACHRUL CHAIRI
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis BAPPEBTI dalam
pembangunan sektor perdagangan adalah membina, mengatur, mengawasi dan
mengembangkan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar
Lelang. Guna membangun daya saing yang berkelanjutan diperlukan optimalisasi
pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki.
Penilaian capaian kinerja Bappebti tahun 2016 dapat dilihat dari perbandingan hasil
realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun
2016 melalui Perjanjian Kinerja Bappebti. Berikut capaian IKU Bappebti tahun 2016 :
No Indikator Kinerja Utama Target 2016 Realisasi
2016 Prosentase Capaian (%)
1 Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku
usaha PBK setelah dokumen lengkap dan
benar
20 hari 6 Hari 170
2 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 4 % 4,33 % 108,25
3 Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi
kegiatannya dan pelaporan keuangannya 62 perusahaan 81 perusahaan
130,64
4 Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan di bidang PBK, SRG dan PL 9 Peraturan 14 peraturan 155,55%
5 Pertumbuhan volume transaksi PBK 4 % 6,4 % 160
6 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang
diterbitkan secara kumulatif 13 %
9,43 % 72,54
Rata-rata Capaian 132,83 %
Capaian target indikator kinerja utama (IKU) Bappebti di tahun 2016 secara rata-rata
adalah sebesar 132,83% atau tergolong sangat baik, karena nilai rata-ratanya menunjukkan
angka di atas 100%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari
faktor-faktor utama dalam mencapai keberhasilan dimaksud. Faktor-faktor utama yang
menjadi keberhasilan tersebut yaitu terlaksananya koordinasi dan kerjasama baik intern
maupun ekstern, tersedianya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup
memadai, serta penyediaan anggaran yang sudah cukup sesuai dengan beban kerja.
Jika dibandingkan dengan capaian IKU di tahun 2015, yang secara rata-rata sebesar
142,13%, maka terlihat adanya penurunan capaian atas kinerja IKU yaitu sebesar 9,30%.
iii
Penurunan capaian itu lebih dikarenakan dari jumlah indikator kinerja yang
diperjanjikan di tahun 2015 terdapat sebanyak 5 (lima) indikator dengan 1 (satu) indikator
yang tidak mencapai target dan di tahun 2016 terdapat sebanyak 6 (enam) indikator dengan
semua indikator mencapai target.
Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pencapaian target kinerja
antara lain
1. Adanya perubahan nomenklatur organisasi, sehingga membutuhkan adanya
penyesuaian terkait anggaran serta pelaksanaan kegiatan akibat perpindahan
wewenang dan tanggung jawab antar unit eselon II Bappebti; dan
2. Penghematan atau pemotongan anggaran memerlukan proses pengesahan revisi di
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan sehingga menyebabkan penundaan
pelaksanaan kegiatan.
Upaya-upaya yang telah dilakukan Bappebti dalam mencapai target tersebut yaitu
secara berkesinambungan terus melakukan pendekatan kepada para pelaku usaha di
bidang PBK, SRG dan PL untuk dapat melakukan kegiatannya secara lebih efektif dan
efisien, melakukan pembinaan/pelatihan kepada pegawai Bappebti terkait pengawasan di
bidang PBK dan SRG serta sosialisasi atas kebijakan-kebijakan yang diterbitkan kepada
para stakeholder di bidang PBK, SRG dan PL.
Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka tetap perlu dilakukan evaluasi lebih
lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, serta penganggaran agar menjadi
lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................. ii
Daftar Isi ....................................................................................................................... iv
Daftar Tabel ................................................................................................................. v
Daftar Gambar .............................................................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1
A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi ....................................... 1
B. Struktur Organisasi ................................................................................... 2
C. Isu Strategis Organisasi ............................................................................. 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................ 6
A. Perencanaan Strategis ................................................................................ 6
B. Rencana Kinerja Tahunan ........................................................................ 8
C. Perjanjian Kinerja ........................................................................................ 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 12
A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................ 12
B. Kinerja Anggaran ............................................................................ 39
BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 42
LAMPIRAN
1. Bagan Struktur Organisasi
2. Dokumen Kontrak Kinerja
3. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran
4. Formulir Indikator Kinerja Utama
5. Formulir Rencana Kinerja Tahunan
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Data Pegawai Bappebti Tahun 2016 berdasarkan Tingkat Pendidikan ....... 3
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappebti Tahun 2016 ......................................... 8
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2016 ...................................................... 10
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappebti Tahun 2016 ............................... 12
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 ............................................................ 14
Tabel 3.3 Jenis Perijinan yang diterbitkan Selama Tahun 2016................................... 14
Tabel 3.4 Percepatan jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK............. 17
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 ........................................................... 19
Tabel 3.6 Perbandingan Pelaksanaan Pasar Lelang sejak tahun 2013 sd tahun 2016.. 19
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.............................................................. 21
Tabel 3.8 Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan Keuangan Pelaku Usaha PBK.................. 22
Tabel 3.9 Penyampaian Laporan Kegiatan Pelaku Usaha PBK..................................... 23
Tabel 3.10 Perusahaan Pialang Berjangka Yang Tidak Menyampailkan Laporan
Direktur Kepatuhan Tahun 2016………………………………………………… 24
Tabel 3.11 Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan Pialang Berjangka............................. 26
Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4............................................................. 28
Tabel 3.13 Target dan Realisasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
di bidang PBK, SRG dan PL Tahun 2015-2016............................................. 30
Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5........................................................... .. 32
Tabel 3.15 Target dan Realisasi Pertumbuhan Volume Transaksi PBK
Tahun 2015-2016............................................................................................ 32
Tabel 3.16 Perkembangan Volume Transaksi PBKTahun 2013 – 2016.......................... 33
Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6........................................................... .. 35
Tabel 3.18 Perkembangan Nilai Resi Gudang yang DiterbitkanTahun 2014 – 2016…… 36
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Bappebti Berdasarkan Kegiatan Tahun 2016................. 39
Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Bappebti Berdasarkan Sasaran dan Indikator
Kinerja Utama Tahun 2016............................................................................. 40
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja secara Umum ............................... 13
Gambar 3.2 Peluncuran Integrasi Sistem Resi Gudang (SRG) dan
Pasar Lelang Komoditas............................................................................ 21
Gambar 3.3 Pertemuan Pelaku Usaha PBK mengenai Optimalisasi Transaksi
Multilateral Kontrak Berjangka.................................................................. 34
Gambar 3.4 Menteri Perdagangan Didampingi Kepala Bappebti Melakukan Kunjungan
Ke Gudang SRG Kab. Indramayu, Jawa Barat ........................................ 39
LAK BAPPEBTI 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi
Berdasarkan UU No 10 Tahun 2011, UU No 9 Tahun 2011, UU No 7 Tahun 2014 dan
Kepmenperindag No 650/MPP/Kep/10/2004 tahun 2004, Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki kewenangan membina,
mengatur, mengawasi dan mengembangkan kegiatan Perdagangan Berjangka
Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), Pasar Lelang (Forward) Komoditi Agro
di Indonesia.
Peran Bappebti untuk mewujudkan kegiatan PBK yang teratur, wajar, efisien, dan
efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat. Selain itu untuk melindungi
kepentingan semua pihak dalam PBK dan mewujudkan kegiatan PBK sebagai sarana
pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.
Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrument penting dan efektif dalam
sistem pembiayaan perdagangan. SRG dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi
dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. SRG
juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan
yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Untuk itu SRG dapat digunakan oleh
Pemerintah dalam hal pengendalian harga dan persediaan nasional.
Pasar Lelang sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien dan berperan dalam
pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan, dan keberadaannya dapat
menjadi wadah untuk mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual
dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan dengan harapan terwujudnya
sistem perdagangan nasional yang efektif dan efisien.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka susunan
organisasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terdiri atas 1 (satu)
orang Kepala Bappebti yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat)
orang Kepala Biro.
Sebagaimana diketahui Indonesia sebagai penghasil komoditi ekspor utama dunia
seperti kopi, karet, kakao, lada, batubara, CPO, dll. Selama ini referensi harga para
pelaku usaha mengacu kepada harga-harga di Bursa Luar Negeri. Untuk itu diperlukan
langkah-langkah konkrit dalam upaya pengembangan Bursa-bursa Komoditi di
Indonesia yang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan Pelaku Usaha mulai
01 Pendahuluan
LAK BAPPEBTI 2016 2
dari eksportir, pedagang, petani produsen menjadikan bursa sebagai sarana untuk
melakukan transaksi dan hedging.
Dengan banyaknya Pelaku Usaha yang aktif dalam kegiatan Bursa Berjangka Komoditi
diharapkan likuiditas transaksi PBK di Bursa Berjangka akan meningkat sehingga pada
akhirnya dapat membentuk suatu harga yang wajar (price discovery) dan transparan
dan lebih jauh dijadikan sebagai harga acuan (price reference) bagi pelaku usaha.
Sulitnya petani mengakses sumber pembiayaan untuk kepentingan usahanya pada
umumnya dikarenakan para petani tidak mempunyai jaminan (collateral) yang dapat
diagunkan ke lembaga pembiayaan dan perbankan. Dengan adanya Sistem Resi
Gudang, komoditi yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai agunan untuk memperoleh
pembiayaan.
Dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan maka diperlukan sarana untuk
mempertemukan secara langsung penjual dan pembeli dalam suatu Pasar Fisik
Terorganisir melalui wadah Pasar Lelang untuk melakukan transaksi jual beli. Karena
terbukanya akses pasar bagi para produsen dan pelaku usaha yang pada akhirnya
efisiensi perdagangan dapat terwujud.
B. Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012,
disebutkan bahwa tugas Bappebti adalah melaksanakan Pembinaan, Pengaturan
dan Pengawasan Kegiatan Perdagangan Berjangka serta Pasar Fisik dan Jasa. Dalam
melaksanakan tugas tersebut Bappebti menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan
evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan
berjangka, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Perumusan, pelaksanaan dan pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis dan
evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar fisik dan jasa;
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan
di bidang pasar fisik dan jasa;
4. Pelaksanaan administrasi badan;
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka susunan
organisasi Bappebti terdiri atas 5 (lima) Unit Eselon II, yaitu Sekretariat, Biro
Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan, Biro Pengawasan Pasar
01 Pendahuluan
LAK BAPPEBTI 2016 3
Berjangka dan Fisik, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar serta Biro Pembinaan
dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.
Tabel 1.1 Data Pegawai Bappebti Tahun 2016 Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kelompok Jabatan Jabatan Pendidikan Jumlah
Stuktural
Eselon I S2 1
Eselon II S2 5
Eselon III S2 12
S1 1
Eselon IV S2 22
S1 14
Pelaksana
S2 4
S1 50
D3 5
SLTA 2
SLTP 1
Jumlah 117
Secara umum dapat dijabarkan tugas dari masing-masing unit Eselon II di Bappebti,
yaitu:
1. Sekretariat, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan
administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bappebti.
Dalam menjalankan kegiatannya, Sekretariat Bappebti didukung oleh Sumber
Daya Manusia (SDM) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang pegawai.
2. Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan, yang
mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan
peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan hukum, litigasi,
pemeriksaan, penyidikan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran administratif
di bidang Perdagangan Berjangka, Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka,
Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang dan Jasa.
Untuk menunjang tugas tersebut, Biro Peraturan Perundangan-undangan dan
Penindakan memiliki kekuatan SDM sebanyak 18 (delapan belas) orang pegawai.
3. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, yang mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi pembinaan usaha, pemantauan, pengawasan, audit
kepatuhan dan keuangan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang
perdagangan berjangka.
01 Pendahuluan
LAK BAPPEBTI 2016 4
Dalam menjalankan tugasnya, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
didukung oleh SDM sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang pegawai.
4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar , mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pembinaan usaha, pengawasan, pengembangan dan sistem informasi
pasar di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Fisik
Terorganisir.
Untuk dapat menyelesaikan tugasnya, Biro Pembinaan dan Pengembangan
Pasar memiliki SDM sebanyak 20 (dua puluh) orang pegawai.
5. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
Komoditas, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan,
pengawasan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang Pasar
Lelang, Pasar Fisik dan Sistem Resi Gudang.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem
Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas memiliki jumlah SDM sebanyak 19
(sembilan belas ) orang pegawai.
C. Isu Strategis Organisasi
1. Transaksi multilateral di bidang PBK masih kurang likuid
PBK pada dasarnya adalah sebuah industri yang seharusnya dapat dijadikan
sebagai sarana lindung nilai (hedging) para eksportir maupun importir dari adanya
fluktuasi harga komoditi. Selain itu, diharapkan PBK juga dapat dijadikan sebagai
sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan sehingga harga yang ada
di Bursa Berjangka dapat dimanfaatkan bagi para pemangku kepentingan
(stakeholder) dan pelaku usaha dalam mencari referensi harga dan juga sebagai
salah satu alternatif investasi bagi para spekulan.
Namun demikian, pada kenyataannya transaksi multilateral masih kurang diminati
oleh para pelaku usaha dalam bertransaksi di PBK, transaksi SPA (bilateral) masih
lebih dominan. Hal ini terlihat dari share transaksi multilateral yang hanya sebesar
20,63% dari total transaksi PBK.
2. Pemanfaatan Gudang SRG yang masih belum optimal
SRG sudah berjalan di Indonesia sejak tahun 2008, meskipun UU mengenai SRG
telah diterbitkan pada tahun 2006 dan PPnya pada tahun 2007.
Sampai dengan akhir tahun 2016, pemerintah sudah membangun sebanyak 120
(seratus dua puluh) Gudang SRG baik melalui dana Stimulus Fiskal, APBN-P dan
Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 2016
baru terdapat 80 (delapan puluh) gudang SRG milik pemerintah yang telah
01 Pendahuluan
LAK BAPPEBTI 2016 5
mengimplementasikan SRG. Hal ini tentu menjadi perhatian dimana sebanyak 40
(empat puluh) gudang yang dibangun oleh pemerintah masih belum
mengimplementasikan SRG dan harus segera dicari solusi pemecahannya.
3. Pasar Lelang belum menjadi sarana Pemasaran yang efektif dan efisien
Penyelenggaraan Pasar Lelang di Indonesia merupakan sebuah upaya positif
dalam memajukan sektor perdagangan dan pertanian, khususnya para petani
produsen yang selama ini cenderung terpinggirkan oleh mekanisme sistem
perdagangan konvensional.
Pasar Lelang sendiri saat ini belum menjadi sarana pemasaran yang efektif dan
efisien. Hal ini dapat tercermin dari setiap penyelenggaraan Pasar Lelang, dimana
pelaku transaksi (penjual/pembeli) didominasi oleh orang-orang yang sama. Selain
itu komposisi penjual lebih banyak dari pembeli. Kendala lain yang dihadapi Pasar
Lelang saat ini adalah Buyer/pembeli masih kesulitan menemukan Seller/Penjual
yang mampu menyediakan barang yang dibutuhkan dalam skala besar.
Selain beberapa kendala diatas, pelaksanaan revitalisasi pasar lelang yang belum
optimal serta masih ditemui adanya gagal serah atau gagal bayar masih menjadi
permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti dalam rangka terciptanya
perdagangan yang fair dan dapat dipercaya.
LAK BAPPEBTI 2016 6
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis
1. Visi dan Misi
Sesuai dengan Perencanaan Strategis (Renstra) Bappebti yang telah disusun
dengan mengacu pada kebijakan Kementerian Perdagangan dan Kebijakan
Presiden dalam hal ini pemerintah, maka telah ditetapkan visi Pemerintah yaitu
”Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong.”
Untuk dapat mewujudkan visi di atas, maka Kementerian Perdagangan telah
menetapkan misi yang telah tercantum dalam Renstra Kementerian Perdagangan
Tahun 2015 - 2019, yaitu:
a. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang
berkelanjutan;
b. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Sektor Perdagangan.
Dari 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan oleh Kemendag, Bappebti mendukung
tercapainya misi Kemendag yang ke 2, meningkatkan perdagangan dalam negeri
yang bertumbuh dan berkualitas.
2. Tujuan dan Sasaran
Sebagai penjabaran dari visi dan misi di atas, maka Kementerian Perdagangan
menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:
a. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
b. Peningkatan pengamanan perdagangan;
c. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
d. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
e. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
f. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
g. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;
h. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
i. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan
pokok dan barang penting;
j. Peningkatan perlindungan konsumen;
02 Perencanaan Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 7
k. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
l. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
m. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
n. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.
Dari 14 (empat belas) tujuan tersebut, Bappebti memiliki peran untuk mewujudkan
optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang.
Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, maka Bappebti telah menetapkan
sasaran, yaitu “meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan
pengembangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang
dan Pasar Lelang”, yang di dukung oleh:
a. Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi;
b. Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha di
bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
c. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pasar lelang dan Sistem Resi
Gudang;
d. Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang
Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang; dan
e. Meningkatnya hasil Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Berjangka
Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang.
3. Kebijakan dan Strategi
Sesuai arah kebijakan Pemerintah dan Kementerian Perdagangan serta mengacu
kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015 2019 bidang perdagangan,
Bappebti telah menetapkan 3 (tiga) kebijakan, yaitu:
a. Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi;
b. Mendorong perkembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas,
sebagai sarana dan prasarana perdagangan yang menunjang sistem distribusi
nasional untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga;
dan
c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang
perdagangan, dalam artian adalah dukungan manajemen dan operasional
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
Berdasarkan pokok pikiran tersebut di atas, Bappebti menetapkan beberapa
langkah strategis, yaitu:
02 Perencanaan Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 8
a. Mengoptimalkan manfaat dan mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi
(PBK) sebagai sarana lindung nilai dan pembentukan harga yang transparan
sebagai pengamanan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk
nasional;
b. Mengoptimalkan manfaat dan mekanisme Pasar Lelang Komoditas (PLK) dan
Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sarana efisiensi distribusi, tunda jual, dan
alternatif pembiayaan sehingga terciptanya efisiensi sistem dan distribusi
logistik nasional;
B. Rencana Kinerja Tahunan
Pada tahun 2016 Bappebti telah menetapkan Program, yaitu Peningkatan
Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Bappebti telah menetapkan rencana kinerja
tahunan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappebti Tahun 2016
OUTCOME/OUTPUT
No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja
Rencana
Tingkat Capaian
Unit Es. II
1
Meningkatnya hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi
Jumlah pelaku usaha PBK dan pasar fisik yang
diselenggarakan di Bursa Berjangka yang diawasi transaksinya
14 perusahaan
Biro Pengawasan
Pasar
Berjangka dan Fisik
Jumlah pelaku usaha PBK
yang dievaluasi kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya
62 perusahaan
Jumlah pelaku usaha PBK
yang di audit 22
perusahaan
2
Meningkatnya hasil pembinaan dan
pengawasan Pasar lelang dan Sistem Resi Gudang
Jumlah gudang yang telah mengimplementasikan SRG (kumulatif)
104 gudang
Biro Pembinaan
Dan Pengawasan Sistem Resi
Gudang Dan Pasar Lelang
Komoditas
Jumlah Nilai Resi Gudang
yang diterbitkan secara kumulatif
510 milyar
Jumlah penyelenggaraan Pasar Lelang (kali)
73 kali
Jumlah peserta pelatihan
teknis penyelenggara SRG dan Pasar Lelang
220 Orang
Jumlah pemantauan, evaluasi dan pengawasan
SRG dan Pasar Lelang
110 Kali
Jumlah hari penyelesaian 18 Hari
02 Perencanaan Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 9
OUTCOME/OUTPUT
No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tingkat
Capaian
Unit Es. II
perizinan pelaku usaha SRG dan Pasar Lelang setelah dokumen lengkap
3
Meningkatnya hasil pelayanan hukum
terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi
Gudang dan Pasar Lelang
Penyusunan peraturan
perundang-udangan di bidang PBK, SRG dan PL
9 peraturan
Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan
Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di
bidang PBK, SRG dan PL
83 kali
Pemberian Pelayanan Hukum
29 kali
Penanganan perkara (PTUN, PN, BAKTI,
Praperadilan)
15 kali
4
Meningkatnya pengkajian dan
pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang
Jumlah hasil análisis pengembangan kelembagaan dan produk
perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang
5 analisis
Biro
Pembinaan dan Pengembangan
Pasar
Cakupan Komoditi dalam
system informasi harga 9 Komoditi
Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha Setelah Dokumen Lengkap dan Benar
20 hari
Jumlah Peserta Pelatihan
Teknis Pelaku Usaha PBK 220 orang
5
Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Dukungan manajemen dan pelaksanaan program
4 Dokumen
Sekretariat
Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan
Bappebti
3 Laporan
Pengelolaan dan Pengembangan SDM Bappebti
8 Kegiatan
Penyelenggaraan dan
pembinaan komunikasi dan informasi publik di bidang PBK, SRG dan PL
19 Laporan
02 Perencanaan Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 10
C. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen
Renstra, Bappebti telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2016 dengan berbagai
indikator output seperti tabel dibawah ini.
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2016
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
1 Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar
20 hari
2 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 4 %
3 Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya
62 perusahaan
4 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL
9 Peraturan
5 Pertumbuhan volume transaksi PBK 4 %
2 Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)
1 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
13 %
Dari tabel di atas terlihat bahwa Bappebti telah menetapkan 6 (enam) indikator kinerja
dalam mendukung tercapainya sasaran program yang tercantum dalam Perjanjian
Kinerja tahun 2016.
1. Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap
dan benar
Bappebti sebagai Badan Pengawas untuk kegiatan PBK memiliki kewenangan
untuk menerbitkan perizinan di bidang PBK kepada para pelaku usaha. Dimana
untuk tahun 2016 Bappebti telah menetapkan target jumlah hari penyelesaian
perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar adalah 20 (dua
puluh) hari.
2. Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL
Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang
efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan.
Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan
secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai
perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang
efektif dan efisien. Untuk tahun 2016 Bappebti telah menetapkan target
pertumbuhan jumlah penyelenggaraan PL sebesar 4 %.
02 Perencanaan Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 11
3. Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan
keuangannya.
Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan Bappebti adalah menghimpun
berbagai informasi tentang kegiatan para pelaku usaha PBK sehingga didapatkan
gambaran mengenai perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode
tertentu dan juga melakukan analisis laporan keuangan pelaku usaha dalam
rangka mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundang-
undangan. Dimana untuk tahun 2016 Bappebti telah menetapkan target jumlah
pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya
sebanyak 62 perusahaan.
4. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL
Dalam rangka memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari
praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum
kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, maka Bappebti
setiap waktu harus mengikuti perkembangan pasar berjangka serta melakukan
pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang ada. Untuk
itu di Tahun 2016 Bappebti telah menetapkan target penyusunan peraturan
perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL sebesar 9 Peraturan.
5. Pertumbuhan volume transaksi PBK
Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sudah ada di Indonesia sejak
tahun 2000 memiliki potensi yang baik dalam menunjang perekonomian bangsa
khususnya dalam memfasilitasi para pelaku usaha (eksportir/importir) dalam
melakukan lindung nilai (hedging) atas transaksinya.
Pada tahun 2016 Bappebti telah menetapkan target atas indikator ini sebesar 4%
dengan memperbandingkan volume transaksi PBK di tahun 2015.
6. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan
Sistem Resi Gudang merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi petani di
Indonesia, dimana dengan menyimpan barangnya di gudang SRG maka pengelola
gudang akan menerbitkan resi gudang yang dapat dijadikan agunan ke Bank
sehingga petani akan mendapat pembiayaan.
Pada tahun 2016 Bappebti telah menetapkan target pertumbuhan nilai Resi
Gudang yang diterbitkan sebesar 13% dari nilai Resi Gudang yang diterbitkan
pada tahun 2015.
Untuk dapat melakukan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian
sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Bappebti
memiliki anggaran sebesar Rp 74.202.925.000,00.
LAK BAPPEBTI 2016 12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bappebti telah menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016. IKU Bappebti disusun dengan mengacu
pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2015 - 2019, Rencana
Strategis Bappebti tahun 2015 - 2019, serta diwujudkan dalam dokumen Perjanjian
Kinerja Kepala Bappebti dengan Menteri Perdagangan.
Kinerja Bappebti dalam waktu satu tahun menunjukkan hasil pengukuran kinerja yang
baik terhadap target yang telah ditetapkan dalam IKU pada Perjanjian Kinerja Tahun
2016. Kilas capaian kinerja Bappebti dari Januari 2016 sampai dengan Desember
2016 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja adalah adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEBTI Tahun 2016
No Indikator Kinerja Utama Target 2016 Realisasi
2016 Prosentase Capaian (%)
1 Jumlah hari penyelesaian perizinan
pelaku usaha PBK setelah dokumen
lengkap dan benar
20 hari 6 Hari 170
2 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan
PL 4 %
4,33 % 108,25
3 Jumlah pelaku usaha PBK yang
dievaluasi kegiatannya dan pelaporan
keuangannya
62 perusahaan 81 perusahaan 130,64
4 Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan di bidang PBK, SRG dan PL 9 Peraturan 14 peraturan 155,55
5 Pertumbuhan volume transaksi PBK 4 % 6,4 % 160
6 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang
diterbitkan secara kumulatif 13 %
9,43% 72,54
Rata-rata Capaian 132,83
Dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappebti tahun 2016 seperti tampak dalam
tabel diatas, terlihat bahwa 6 (enam) IKU Bappebti telah tercapai dan melampaui dari
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 13
target yang ditetapkan pada awal tahun 2016 maupun yang telah ditetapkan dalam
Renstra.
Bila diukur dalam persentase capaian secara rata-rata IKU Bappebti tahun 2016
adalah sebesar 132,83%, hal ini menunjukkan bahwa secara pencapaian kinerja
Bappebti selama tahun 2016 bisa disebut sangat baik dan memenuhi target. Capaian
IKU ini bersama dengan indikator-indikator kinerja lainnya akan dibahas lebih lanjut di
bagian B tentang analisis dan evaluasi.
Jika dibandingkan dengan capaian IKU di tahun 2015, yang secara rata-rata sebesar
142,13%, maka terlihat adanya penurunan capaian atas kinerja IKU yaitu sebesar
9,30%. Penurunan capaian itu lebih dikarenakan dari jumlah indikator kinerja yang
diperjanjikan di tahun 2015 terdapat sebanyak 5 (lima) indikator dengan 1 (satu)
indikator yang tidak mencapai target dan di tahun 2016 terdapat sebanyak 6 (enam)
indikator dengan semua indikator mencapai target.
Metodologi pengukuran pencapaian dalam indikator kinerja secara umum digunakan
dua jenis rumus yang tersedia, yaitu rumus I dan II, dipakai dengan
mempertimbangkan karakteristik komponen realisasi yang dihadapi. Komponen rumus
dapat dilihat pada Gambar 3.1.
Penggunaan rumus I, rumus ini akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi
mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan hubungan
linear. Sedangkan rumus II akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi
mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin buruk/baik atau mempunyai hubungan terbalik, sebagai berikut:
Gambar 3.1 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja secara Umum
Realisasi
Rencana
Rencana - (Realisasi - Rencana)
Rencana
Prosentase
Pencapaian
Target
= x 100%
RUMUS I
Prosentase
Pencapaian
Target
= x 100%
RUMUS II
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 14
IK-1: Jumlah Hari Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha PBK setelah dokumen
lengkap dan benar
Dengan telah ditetapkannya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap
Kementerian/Lembaga, maka Bappebti sebagai bagian dari Unit Eselon I di
Kementerian Perdagangan tidak luput untuk menjalankan program tersebut. Salah
satu bentuk perwujudan yang dilakukan oleh Bappebti yaitu dengan cara
meningkatkan pelayanan perijinan yang ada di Bappebti yaitu di bidang PBK. Langkah
yang dilakukan oleh Bappebti adalah dengan mempercepat proses penerbitan
perijinan, dimana sebelumnya di dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur
mengenai PBK disebutkan bahwa proses penerbitan perijinan paling lama adalah 45
(empat puluh lima) hari diefisiensikan/dipercepat menjadi 20 (dua puluh) hari.
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016
No Indikator Kinerja Rencana Tingkat
Capaian
Realisasi Capaian
(%)
1. Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar
20 hari 6 Hari 170
Sumber: Biro Pembinaa dan Pengembangan Pasar (diolah)
Pencapaian IKU-1 yaitu jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah
dokumen lengkap dan benar, pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 20 (dua puluh) hari
dan terealisasi dengan jumlah 6 hari atau tercapai 170%. Pencapaian tersebut sedikit
meningkat dibandingkan dengan tahun 2015. Adapun perhitungan jumlah hari
dimaksud sangat tergantung dari jenis permohonan izin yang diajukan oleh pelaku
usaha dimana setiap jenis izin memiliki target penyelesaian izin yang berbeda-beda.
Pada Tahun 2016 terdapat pemrosesan persetujuan untuk Asosiasi Perdagangan
Berjangka Komoditi yang memang memiliki Tingkat Layanan (Service Level
Arrangement) yang cukup lama sehingga mempengaruhi capaian jumlah hari di tahun
2016
Tabel 3.3
Jenis Perijinan yang diterbitkan Selama Tahun 2016
No Jenis Perijinan
Jumlah
Perijinan
Rata2
Waktu
Pemrosesan
Ketentuan
Tingkat
Layanan
(SLA)
1. Persetujuan Perubahan Pemegang Saham &
Pengurus Pialang Berjangka 4 5 hari 32 hari
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 15
No Jenis Perijinan
Jumlah
Perijinan
Rata2
Waktu
Pemrosesan
Ketentuan
Tingkat
Layanan
(SLA)
2. Persetujuan / Penggantian Kepala Kantor
Cabang Pialang Berjangka 12 3 hari 32 hari
3. Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Pusat
Pialang Berjangka Peserta SPA 15 13 hari 22 hari
4. Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Cab.
Pialang Berjangka 22 13 hari 22 hari
5. Persetujuan Penghentian Sementara Kantor
Cabang 5 4 hari 32 hari
6. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang
Multilateral 3 1 hari 32 hari
7. Persetujuan sebagai Peserta SPA 1 3 hari 22 hari
8. Persetujuan Pendaftaran Sertifikat Pedagang
Berjangka 5 5 hari
22 hari
9. Persetujuan Pemberhentian Direktur
Kepatuhan 3 6 hari
22 hari
10. Persetujuan Izin Wakil Pialang Berjangka 188 1 hari 22 hari
11. Persetujuan Perubahan Pengurus Pialang
Berjangka 11 8 hari 22 hari
12. Persetujuan Penerimaan Nasabah Elektronik
On-Line 3 5 hari 22 hari
13. Persetujuan Penutupan Kantor Cabang
Pialang Berjangka 3 7 hari
14 hari
14. Persetujuan Penghentian Sementara Kantor
Pusat Pialang Berjangka 1 7 hari
9 hari
15. Persetujuan Penghentian Sementara Kantor
Cabang Pialang Berjangka 5 8 hari
22 hari
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 16
No Jenis Perijinan
Jumlah
Perijinan
Rata2
Waktu
Pemrosesan
Ketentuan
Tingkat
Layanan
(SLA)
16. Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri
Pialang Berjangka 1 10 hari
32 hari
17. Persetujuan Perubahan Nama Pialang
Berjangka 2 9 hari 22 hari
18. Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
Pedagang Berjangka 1 3 hari 22 hari
19. Persetujuan Perpindahan Wakil Pialang
Berjangka 85 6 hari 22 hari
20. Persetujuan Sertifikat Pendaftaran Pedagang
Berjangka Primer Perusahaan 1 4 hari 22 hari
21. Persetujuan / Tanggapan Kegiatan Promosi
atau Iklan 32 3 hari 22 hari
22. Persetujuan Perubahan Nama Pedagang
Berjangka 1 7 hari 22 hari
23. Persetujuan Perubahan Pengurus Pedagang
Berjangka 2 11 hari 22 hari
Jumlah Perijinan / Rata-rata Pemrosesan Perijinan 406
Sumber: Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Bapebti
Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 terdapat beberapa jenis perizinan yang lama
proses penyelesaiannya mengalami peningkatan jumlah hari dan ada juga yang
mengalami penurunan jumlah hari. Bertambahnya jumlah hari pada jenis perizinan
tertentu di tahun 2016 antara lain dipengaruhi oleh jumlah permohonan yang masuk
dan juga disebabkan karena adanya proses fit & proper pengurus atau pemegang
saham perusahaan yang harus dilalui sehingga semakin banyak pengurus atau
pemegang saham yang melalui proses fit & proper maka jumlah hari penyelesaian
perizinan akan semakin lama.
Berikut tabel percepatan jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK
setelah dokumen lengkap dan benar dari tahun 2012 s.d 2016:
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 17
Tabel 3.4 Percepatan jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK
No Tahun Target Capaian Prosentase Capaian
1. 2012 25 hari 20 hari 120%
2. 2013 22 hari 17 hari 122.72%
3. 2014 20 hari 10 hari 150%
4. 2015 20 hari 11 hari 145%
5. 2016 20 hari 6 hari 333%
Sumber Data : Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, 2016
Dari tabel diatas terlihat bahwa target jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha
PBK selama 5 tahun terakhir semakin dipercepat untuk lebih meningkatkan pelayanan
perizinan Bappebti, sedangkan untuk pencapaian targetnya dari tahun 2012 sampai
2016 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 sudah ada peningkatan. Hal ini
disebabkan karena perhitungan jumlah hari dimaksud sangat tergantung dari jenis
permohonan izin yang diajukan oleh pelaku usaha dimana lamanya waktu
penyelesaian perizinan ini berbeda-beda dan bisa mencapai maksimum 32 hari
berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor : 86/BAPPEBTI/KP/12/2010 tentang
jenis perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Prosedur Operasi Standar
(Standard Operating Procedure) dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) .
Untuk 2 (dua) tahun kedepan target jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha
PBK yang akan ditetapkan disesuaikan dengan Renstra Tahun 2015-2019 yaitu 19
hari pada tahun 2017 & 2018. Untuk mencapai target tersebut, langkah yang akan
diambil adalah dengan terus menambah dan mengembangkan sistem perizinan online
PBK sehingga diharapkan proses perizinan dapat diselesaikan dengan lebih cepat,
efektif dan efisien.
Keberhasilan Bappebti dalam memenuhi target 20 hari karena didukung oleh para
pelaku usaha yang kooperatif dalam memenuhi persyaratan perizinan/persetujuan
sesuai peraturan yang berlaku, serta didukung dengan adanya pengembangan pada
Sistem Aplikasi Perizinan Online sehingga Bappebti dapat melayani dan mewajibkan
pengajuan izin secara online untuk 2 (dua) jenis perizinan PBK yaitu: izin Wakil
Pialang Berjangka dan Sertifikat Pedagang Berjangka di tahun 2016. Bappebti akan
menambah 1 jenis izin/persetujuan usaha pialang berjangka yang dapat dilakukan
secara online sehingga saat ini terdapat 3 izin/persetujuan yang dapat diajukan dan
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 18
diproses secara online. Untuk mengajukan perizinan/persetujuan melalui sistem
perizinan online Bappebti, pemohon harus memiliki hak akses berupa user name dan
password yang dapat diperoleh setelah melakukan registrasi pada sistem INATRADE.
Pelaksanaan kegiatan Pemrosesan Perizinan Pelaku Usaha PBK ini dilaksanakan
melalui beberapa tahapan, antara lain :
Pelaksanaan Fit & Proper Test, dimana pada tahun 2016 telah direncanakan
untuk dilaksanakan sebanyak 30 kali dan terealisasi sebanyak 30 kali.
Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Dalam Kota, dimana kegiatan ini direncanakan
untuk dilaksanakan sebanyak 23 kali dan terealisasi sebanyak 30 kali, realisasi
melebihi target.
Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Luar Kota, dimana kegiatan ini direncanakan
untuk dilaksanakan sebanyak 20 kali, dan terealisasi melebihi target sebanyak 25
kali sehingga melebihi target dikarenakan menyesuaikan permohonan pemeriksaan
fisik dari perusahaan pialang.
Jika melihat target indikator ini dalam beberapa tahun ke depan yang tercantum dalam
dokumen RENSTRA Bappebti Tahun 2015 – 2019, dimana pada tahun 2017 dan
tahun 2018 ditargetkan sebesar masing – masing 19 hari, maka Bappebti optimis
dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan melihat capaian atas indikator ini pada
tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 yang mampu diselesaikan dalam waktu paling lama
17 hari, 10 hari, 11 hari dan 6 hari.
Dalam mendukung pencapaian kinerja jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku
usaha PBK, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar melaksanakan kegiatan
Pengembangan Layanan Perizinan. Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola sistem
Periszinan online dan Sistem Informasi Pelaku Usaha PBK dalam rangka
meningkatkan pelayanan perizinan.
Output untuk kegiatan ini adalah Pengelolaan SIstem Perizinan Online dan
Pengelolaan Sistem Informasi Pelaku Usaha PBK.
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 19
IK-2: Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL
Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien
dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan.
Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan
secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai
perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang
efektif dan efisien.
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
No Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
(%)
1. Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 4 % 4,33 108,25
Sumber: Pusat Registrasi (diolah Biro Pembinaan Dan Pengaw asan Sistem Resi Gudang
Dan Pasar Lelang Komoditas)
Tabel 3.6 Perbandingan Pelaksanaan Pasar Lelang sejak tahun 2013 sd tahun 2016
Tahun Jumlah
Penyelenggara
Pelaksanaan
Lelang 3 Besar Komoditi
2013 15 107 Beras, Jagung dan Sapi
2014 15 114 Beras, Jagung dan Sapi
2015 15 82 Beras, Jagung dan Jahe
2016 15 86 Jagung, Beras dan Mente
Sumber Biro Pembinaan Dan Pengaw asan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas
Pada tabel diatas terlihat bahwa pelaksanaan lelang meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya ini menunjukan bahwa pasar lelang mengalami sedikit kemajuan . Perlu
di tambahkan bahwa pada tahun 2016 ini telah di luncurkan Integrasi Pasar Lelang
Komoditas dengan Sistem Resi Gudang yang penyelenggara Pasar Lelang
Komoditasnya adalah PT POS Indonesia, penyelenggaraan PLK oleh PT POS
dilaksanakan secara Online dengan Sistem Pasar Lelang Terpadu yang telah
diluncurkan pada tanggal 5 Desember 2016 bertempat di Pendopo Bupati Cianjur
yang dihadiri oleh Menkoperonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian,
Gubernur Jawa Barat dan Bupati Cianjur .
Dalam pencapaian target terdapat beberapa kendala ataupun hambatan di lapangan,
yaitu:
1. Belum seluruh penyelenggara Pasar Lelang Komoditas menerapkan sistem
penjaminan transaksi sehingga masih terbuka kemungkinan terjadinya gagal serah /
gagal bayar;
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 20
2. Ketergantungan biaya untuk mendatangkan peserta/pembeli yang
mengindikasikan bahwa pelaku usaha masih belum melihat Pasar Lelang komoditas
sebagai suatu sarana perdagangan yang menarik;
3. Belum diterapkannya standar mutu atas komoditas yang diperdagangkan
sehingga daya tawar petani / penjual cenderung rendah dan tidak dapat memperoleh
nilai tambah yang tinggi;
4. Kelembagaan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas belum terbentuk
sempurna dan ketergantungan APBN/APBD untuk biaya operasional;
5. Belum diimplementasikannya Sistem Informasi yang terintegrasi.
Upaya/tindak lanjut yang diperlukan untuk mencapai target adalah:
1. Penyempurnaan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
650/MPP/Kep/10/2004 melalui Peraturan Presiden sebagaimana amanat UU No
7/2014;
2. Melakukan Revitalisasi Pasar Lelang meliputi kelembagaan dan penjaminan
transaksi pada seluruh penyelenggara Pasar Lelang Komoditas;
3. Mengoptimalkan sinergitas Pasar Lelang dengan Sistem Resi Gudang,
antara lain melalui implementasi Pasar Lelang Online yang dapat memasarkan
seluruh komoditas yang disimpan dalam gudang SRG;
4. Peningkatan literasi Pasar Lelang melalui Sosialisasi dan diseminasi
informasi;
5. Mengimplementasikan Sistem Informasi Pasar Lelang yang dapat
mengintegrasikan data anggota, transaksi dan informasi pasar dari seluruh
penyelenggara Pasar Lelang Komoditas secara nasional dan
6. Mendorong Pemda untuk menerbitkan Perda yang mengatur perdagangan
komoditas melalui Pasar Lelang Komoditas.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 untuk mendukung pencapaian
target indikator tersebut adalah: (1) Konsolidasi dan penguatan kelembagaan
revitalisasi Penyelenggara dan Pelaku Usaha Pasar Lelang (2) Pengolahan data
transaksi Pasar Lelang (3) Pertemuan Teknis Revitalisasi Pasar Lelang (4)
Pengembangan Sistem Informasi PL Terpadu
Jika melihat target indikator ini dalam beberapa tahun ke depan yang tercantum dalam
dokumen RENSTRA Bappebti Tahun 2015 – 2019, dimana pada tahun 2017 dan
tahun 2018 ditargetkan sebesar 7 dan 9%, maka Bappebti optimis dapat memenuhi
target yang ditetapkan.
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 21
Gambar 3.2
Peluncuran Integrasi Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas
Di Cianjur pada tanggal 5 Desember 2016
Sumber: Bappebti
IK-3: Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan
keuangannya
Indikator Kinerja yang ditargetkan untuk IK-2 sebanyak 62 perusahaan dan untuk
realisasinya berhasil mencapai 81 perusahaan atau berhasil memberikan capaian
sebesar 130,64% terhadap kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik.
Capaian target sebanyak 81 perusahaan ini terdiri dari 61 perusahaan yang
dievaluasi laporan kegiatannya dan 20 perusahaan yang diverifikasi dan dievaluasi
pelaporan keuangannya.
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3
No Indikator Kinerja
Rencana
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
(%)
1. Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan
keuangannya
62 perusahaan 81 perusahaan 130,64
Sumber: Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik (diolah)
Berikut target dan capaian terkait evaluasi kegiatan dan Pelaporan Keuangan pelaku
usaha PBK dari tahun 2012 s.d 2016 :
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 22
Tabel 3.8
Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan Keuangan Pelaku Usaha PBK
No Tahun Target
L.Keg
Target
L.Keu Capaian
L.Keg
Capaian
L.Keu
Rata-Rata
Prosentase
Capaian
1. 2012 88% 89% 93,82% 94,05% 156.14%
2. 2013 92% 93% 92.5% 91,58% 99.50%
3. 2014 92% 95% 92.24% 93% 100.67%
4. 2015 57 perusahaan 72 Perusahaan 126,3%
5. 2016 62 perusahaan 81 Perusahaan 130,64%
Sumber Data : Biro Pengaw asan Pasar Berjangka dan Fisik, 2016
Ket :
L.Keg : Kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK
L.Keu : Kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka
Sebelum Tahun 2015 indikator yang terkait dengan evaluasi kegiatan dan Pelaporan
Keuangan pelaku usaha terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu “Persentase kepatuhan
penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK” dan “Persentase kepatuhan
penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka”. Target yang ditetapkan untuk
indikator evaluasi kegiatan dan Pelaporan Keuangan pelaku usaha PBK dalam
bentuk persentase dan pencapaiannya rata-rata diatas 90%.
Di tahun 2015, berdasarkan masukan dari Biro Perencanaan dan bagian program
Bappebti, indikator ini dilebur menjadi satu agar lebih terukur sehingga targetnya
berubah dari persentase menjadi perusahaan dimana capaiannya di tahun 2015
sebesar 126,3%. Bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2016 yaitu 130,64%
maka terjadi peningkatan capaian sebesar 4.34%. Peningkatan ini disebabkan
karena bertambahnya jumlah perusahaan yang diverifikasi laporan keuangannya dan
meningkatnya jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatannya.
Untuk 2 (dua) tahun kedepan target jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi
kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya yang akan ditetapkan disesuaikan dengan
Renstra Tahun 2015-2019 yaitu 69 perusahaan pada tahun 2017 dan 76 perusahaan
pada tahun 2018. Untuk mencapai target tersebut, langkah yang akan diambil antara
lain :
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 23
Meningkatkan pemantauan dan evaluasi Laporan kegiatan dan membangun
komunikasi yang baik dengan Pelaku Usaha untuk selalu menyampaikan
laporan kegiatannya sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
Meningkatkan jumlah perusahaan yang dievaluasi kegiatan dan Pelaporan
Keuangannya serta membuat rencana penjadwalan sesuai dengan yang
ditargetkan dan berkomitmen menjalankan jadwal tersebut
Secara lebih rinci, capaian evaluasi kegiatan Pelaku usaha PBK dapat dijelaskan
pada tabel berikut :
Tabel 3.9
Penyampaian Laporan Kegiatan Pelaku Usaha PBK
NO. Periode WL TW TTW TM TW +
TTW
1 Bulan Desember 2015 66 57 5 4 62
2 Bulan Januari 2016 66 57 5 4 62
3 Bulan Februari 2016 66 54 6 6 60
4 Bulan Maret 2016 67 54 8 5 62
5 Bulan April 2016 65 52 9 4 61
6 Bulan Mei 2016 66 51 13 2 64
7 Bulan Juni 2016 65 50 12 3 62
8 Bulan Juli 2016 65 54 7 4 61
9 Bulan Agustus 2016 65 54 6 5 60
10 Bulan September 2016 65 49 9 7 58
11 Bulan Oktober 2016 64 48 9 7 57
12 Bulan November 2016 64 55 7 2 62
Rata-Rata 53 8 4 61
Sumber Data : Biro Pengaw asan Pasar Berjangka dan Fisik, 2016
Keterangan :
WL : Wajib Lapor, TW : Tepat Waktu, TTW : Tidak Tepat Waktu, TM : Tidak Meny ampaikan
Pencapaian Indikator Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan
Pelaporan Keuangannya didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan pemantauan
dan evaluasi kegiatan Pelaku Usaha PBK yang capaiannya pada tahun 2016
sebanyak 61 perusahaan dari target 50 Perusahaan atau sebesar 122% dan
kegiatan analisa dan verifikasi laporan keuangan pelaku usaha PBK yang
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 24
capaiannya pada tahun 2016 sebanyak 20 perusahaan dari target 12 perusahaan
atau sebesar 166,67%.
a. Pemantauan dan Evaluasi Pelaku Usaha PBK
Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun berbagai informasi tentang kegiatan
para pelaku usaha PBK sehingga didapatkan gambaran mengenai
perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode tertentu.
Selama tahun 2016, rata-rata jumlah perusahaan pialang berjangka yang
menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan setiap bulannya sebanyak 61
(enam puluh satu) perusahaan. Target tahun 2016 untuk indikator Jumlah pelaku
usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya adalah 62
(enam puluh dua) perusahaan, dimana dari jumlah tersebut target jumlah pelaku
usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya adalah sebesar 50 (lima puluh)
perusahaan. Jika dilihat dari capaian dan target yang ditetapkan maka
pencapaian jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya telah
melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 122%.
Keberhasilan pencapaian tersebut dikarenakan adanya pembinaan yang
dilakukan Bappebti terhadap para Direktur Kepatuhan (DK) Pialang Berjangka
dengan membangun komunikasi melalui kunjungan kerja yang dilakukan oleh
Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti secara
berkesinambungan.
Capaian jumlah pelaku usaha PBK yang menyampaikan Laporan Kegiatan
dihitung dari akumulasi rata-rata perbulan dari laporan yang disampaikan oleh
pelaku usaha baik yang Tepat Waktu (TW) maupun Tidak Tepat Waktu (TTW).
Selama tahun 2016, perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan Direktur
Kepatuhan Pialang Berjangka sebagai berikut:
Tabel 3.10 Perusahaan Pialang Berjangka Yang Tidak Menyampailkan Laporan
Direktur Kepatuhan Tahun 2016 NO. Perusahaan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 Bimasakti Berjangka
2 Cerdas Indonesia Berjangka
3 Equilibrium Komoditi Berjangka
4 Inter Pan Pasifik Futures
5 International Business Futures
6 Jav a Global Futures
7 Jireh Trillions Berjangka
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 25
NO. Perusahaan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
8 Millenium Prudent Futures
9 Multi Mulia Inv estama Berjangka
10 Ong First Tradition Futures
11 Pacific Duaribu Futures
12 PG Berjangka
13 Premier Equity Futures
14 Realtime Futures
15 Roy al Trust Futures
16 Straits Futures Indonesia
17 Trijay a Pratama Futures
18 United Asia Futures
19 Valbury Asia Futures
Sumber Data : Biro Pengaw asan Pasar Berjangka dan Fisik, 2016
Berdasarkan tabel diatas, terdapat 19 (sembilan belas) perusahaan yang tidak
menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka selama tahun
2016. 2 (dua) perusahaan tertinggi yang tidak menyampaikan laporan adalah
PT. Bimasakti Berjangka sebanyak 12 (dua belas) bulan dan PT. Equilibrium
Komoditi Berjangka sebanyak 7 (tujuh) bulan;
Berdasarkan laporan yang telah direkapitulasi yaitu Rekapitulasi Evaluasi
Penyampaian Laporan Direktur Kepatuhan, tidak terdapat perubahan dari
Januari – Desember 2016 untuk content yang terkait dengan:
a. Marketing & Penerimaan Nasabah,
b. Penanganan Order Nasabah,
c. Pengelolaan Rekening Terpisah,
d. Pelaksanaan Transaksi,
e. Pencatatan & Pelaporan,
f. Pemenuhan Terhadap Peraturan,
g. Hak & Kewajiban Pialang,
h. Kelengkapan Dokumen Pengaduan Nasabah,
i. Perkembangan Penyelesaian Kasus, dan
j. Pengaduan Baru.
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 26
b. Analisa dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK
Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap integritas keuangan Pelaku
Usaha dan kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pelaku Usaha PBK
dalam hal ini Pialang Berjangka, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
memiliki peran untuk mengawasi dan memantau apakah pelaporan keuangan
yang disampaikan oleh Pialang Berjangka sudah tepat waktu dan isi dari laporan
keuangan tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan oleh
Bappebti, seperti pemenuhan atas nilai modal disetor, nilai ekuitas dan nilai
Modal Bersih Disesuaikan.
Hal tersebut di atas sesuai dengan Pasal 6 huruf k. UU No 10 Tahun 2011 yaitu
menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi
Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-undang ini
dan/atau peraturan pelaksanaannya.
Pada Tahun 2016, jumlah pelaksanaan analisa dan verifikasi laporan keuangan
yang dilakukan di lapangan sebanyak 20 (dua puluh) kali. Target tahun 2016
untuk indikator Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan
pelaporan keuangannya adalah 62 (enam puluh dua) perusahaan, dimana dari
jumlah tersebut target jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya
adalah sebesar 12 (dua belas) perusahaan. Jika dilihat dari capaian dan target
yang ditetapkan maka pencapaian jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi
pelaporan keuangannya telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar
166,67%.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaporan keuangan yang dilakukan, Kepatuhan
Penyampaian Laporan Keuangan Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka
pada tahun 2016 adalah sebagaimana pada tabel berikut :
Tabel 3.11
Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan Pialang Berjangka
No Periode
2016
TW+TTW
WL TW TTW TM
1 Bulan Desember 2015 66 63 1 2 64
2 Bulan Januari 2016 83 80 1 1 81
3 Bulan Februari 2016 83 81 0 1 81
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 27
No Periode
2016
TW+TTW
WL TW TTW TM
4 Bulan Maret 2016 84 83 1 0 84
5 Bulan April 2016 80 77 3 0 80
6 Bulan Mei 2016 81 80 1 0 81
7 Bulan Juni 2016 80 80 0 0 80
8 Bulan Juli 2016 81 81 0 0 81
9 Bulan Agustus 2016 81 81 0 0 81
10 Bulan September 2016 81 81 0 0 81
11 Bulan Oktober 2016 80 80 0 0 80
12 Bulan November 2016 80 79 0 1 79
Rata-Rata 80 79 1 0 80
Sumber Data : Biro Pengaw asan Pasar Berjangka dan Fisik, 2016
Keterangan :
WL : Wajib Lapor, TW : Tepat Waktu, T : Tidak Tepat Waktu, dan TM : Tidak Meny ampaikan
Sedangkan dari hasil verifikasi atas laporan keuangan Pialang Berjangka,
diperoleh hasil antara lain sebagai berikut:
1) Adanya pemberian pinjaman kepada pihak yang terafiliasi/pemegang
saham;
2) Masih ditemui adanya kesalahan dalam penghitungan nilai MBD; dan
3) Adanya kesalahan dalam melakukan penilaian (pengkuran) nilai deposito
berjangka dan surat berharga yang dimiliki oleh Pialang Berjangka.
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 28
IK-4: Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat
dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian
hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, maka
Bappebti setiap waktu harus mengikuti perkembangan pasar berjangka serta
melakukan pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang
ada untuk pembuatan atau penyempurnaan peraturan yang ada.
Pada tahun 2016, ditargetkan jumlah peraturan-peraturan di bidang PBK, SRG, dan
PL dikeluarkan sebanyak 9 (sembilan) peraturan. Dalam pelaksanaannya dapat
direalisasikan sebanyak 14 (empat belas) peraturan Kepala Bappebti atau dalam
presentase sebesar 155,55% yang merupakan Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Kepala
Bappebti di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan di
bidang Pasar Lelang, dan Surat Edaran Kepala Bappebti.
Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4
No Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
(%)
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL
9 Peraturan 14 peraturan 155,55%
Sumber: Biro Peraturan Perundang - undangan dan Penindakan (diolah)
Adapun 14 (empat belas) Peraturan yang dapat direalisir pada tahun 2016 yaitu:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana
Penjaminan Sistem Resi Gudang;
2. Peraturan Presiden tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan
Pasar Lelang Komoditas yang telah siap diharmonisasi di Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yakni Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/5/2016 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-
DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang dapat disimpan di Gudang dalam
Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;
4. Peraturan Kepala Bappebti, yakni Peraturan Kepala Bappebti Nomor 1 Tahun
2016 tentang tentang Pedoman Pemeriksaan Teknis Dalam Rangka Audit Di Bidang
Perdagangan Berjangka
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 29
5. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal
Nasabah oleh Pialang Berjangka;
6. Surat Edaran Kepala Bappebti Kepala Bappebti Nomor
32/BAPPEBTI/SE/03/2016 tentang Perpanjangan Pembatasan Perizinan dalam
Sistem Perdagangan Alternatif
7. Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 132/BAPPEBTI/SE/06/2016 tentang
Pemberlakuan Aplikasi Pengaduan Nasabah Secara Online.
8. Surat Edaran Kepala Bappebti yang telah ditetapkan, yakni Surat Edaran
Kepala Bappebti Nomor 147/BAPPEBTI/SE/07/2016 tentang Penjelasan Teknis
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor
125/BAPPEBTI/PER/11/2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah
9. Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 155/BAPPEBTI/SE/08/2016 tentang
Sanksi Administratif Atas Penempatan Margin untuk Pelaksanaan Transaksi di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi.
10. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar
Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri dalam rangka Penyaluran Amanat Nasabah
ke Bursa Luar Negeri.
11. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2016 tentang Persyaratan Umum
Dan Persyaratan Teknis Gudang Tertutup Dalam Sistem Resi Gudang.
12. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran
Pasar Lelang Komoditas Dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu.
13. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 6 Tahun 2016 tentang Persetujuan
Lembaga Kliring Dan Penjaminan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian
(Forward)
14. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kewajiban
Penyampaian Catatan Kegiatan Transaksi Dan Laporan Keuangan Bagi
Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015, terjadi penurunan sebesar 1
peraturan. Dimana pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 9 (sembilan) peraturan
yang terealisasi adalah 15 (lima belas) peraturan (166,66%).
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 30
Tabel 3.13 Target dan Realisasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
di bidang PBK, SRG dan PL Tahun 2015-2016
Indikator Kinerja
Utama
2015 2016
Target Capaian %
Realisasi Target Capaian
%
Realisasi
Penyusunan
Peraturan Perundang-
undangan di bidang
PBK, SRG dan PL
9
Peraturan
15
Peraturan 166,66 % 9
Peraturan
14
peraturan 155,55%
Sumber: Biro Peraturan Perundang - undangan dan Penindakan (diolah)
Adapun 15 (lima belas) Peraturan Kepala Bappebti yang dapat direalisir pada tahun
2015 yaitu:
1. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 19/BAPPEBTI/PER-SRG/01/2015 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Lembaga
Penilaian Kesesuaian Dalam Sistem Resi Gudang;
2. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 04/BAPPEBTI/PER-PL/01/2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 03/BAPPEBTI/PER-PL/01/2014 Tentang Persetujuan Penyelenggara
Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward);
3. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 115/BAPPEBTI/PER/03/2015 tentang
Tata Cara Penggunaan Dana Kompensasi;
4. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 116/BAPPEBTI/PER/03/2015 tentang
Larangan Memberikan Pinjaman Kepada Pihak Terafiliasi di Bidang Perdagangan
Berjangka Komoditi;
5. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 117/BAPPEBTI/PER/03/2015 tentang
Penempatan Margin Untuk Pelaksanaan Transaksi di Bidang Perdagangan Berjangka
Komoditi;
6. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 119/BAPPEBTI/PER/03/2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 106/BAPPEBTI/PER/10/2013 Tentang Kewajiban Pelaporan
Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka;
7. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 120/BAPPEBTI/PER/03/2015 tentang
Pengelolaan Rekening Yang Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka;
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 31
8. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 121/BAPPEBTI/PER/04/2015 tentang
Petunjuk Teknis Perdagangan Timah Murni Batangan Untuk Tujuan Ekspor Melalui
Bursa Timah;
9. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 122/BAPPEBTI/PER/07/2015 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Murni Batangan Melalui Bursa
Timah;
10. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 123/BAPPEBTI/PER/08/2015 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 90/Bappebti/Per/10/2011 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan
Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif
Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka;
11. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 20/BAPPEBTI/PER-SRG/05/2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 18/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014 Tentang Spesifikasi Teknis
Pengamanan Blanko Resi Gudang;
12. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 21/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 15/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2012 Tentang Persyaratan Dan Tata
Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang;
13. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 124/BAPPEBTI/PER/10/2015 tentang
Kode Etik Pemeriksa di Lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi;
14. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 125/BAPPEBTI/PER/11/2015 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah;
15. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 126/BAPPEBTI/PER/12/2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor: 62/BAPPEBTI/Per/3/2008 Tentang Sertifikat Pendaftaran Pedagang
Berjangka.
Jika melihat target indikator ini dalam beberapa tahun ke depan yang tercantum dalam
dokumen RENSTRA Bappebti Tahun 2015 – 2019, dimana pada tahun 2017 dan
tahun 2018 ditargetkan sebesar masing – masing 9 peraturan, maka Bappebti optimis
dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan melihat capaian atas indikator ini pada
tahun 2015 dan 2016 yang mampu menghasilkan 15 dan 14 peraturan .
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 32
IK-5: Pertumbuhan Volume Transaksi PBK
Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sudah ada di Indonesia sejak tahun
2000 yang ditandai dengan berdirinya Bursa Berjangka pertama di Indonesia, yaitu PT
Bursa Berjangka Jakarta yang kemudian diikuti dengan berdirinya Bursa Berjangka
yang kedua, yaitu PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia pada tahun 2009. Hal
tersebut menunjukkan bahwa industri PBK di Indonesia memiliki potensi yang baik
dalam menunjang perekonomian bangsa khususnya dalam memfasilitasi para pelaku
usaha (eksportir/importir) dalam melakukan lindung nilai (hedging) atas transaksinya
Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5
No Indikator Kinerja Rencana Tingkat
Capaian
Realisasi Capaian
(%)
1. Pertumbuhan volume transaksi PBK 4 % 6,40% 160%
Sumber: PT BBJ & BKDI (diolah Biro Pengaw asan Pasar Berjangka dan Fisik)
Pada tahun 2016 Bappebti telah menetapkan target atas indikator ini sebesar 4%.
Dalam perjalanannya sampai dengan 31 Desember 2016, jumlah volume transaksi
PBK telah tercatat sebanyak 7.012.220 lot atau bertumbuh sebesar 6,40% dari volume
transaksi pada periode yang sama di tahun 2015 yaitu sebanyak 6.590.530 lot atau
telah melebihi target yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian atas indikator ini
adalah sebesar 160%.
IK-2 bila dibandingkan dengan pencapaian di tahun sebelumnya mengalami sedikit
penurunan dari 7,11 % menjadi 6,40 %.
Tabel 3.15 Target dan Realisasi Pertumbuhan Volume
Transaksi PBK Tahun 2015-2016
Indikator Kinerja
Utama
2015 2016
Target Capaian % Realisasi Target Capaian % Realisasi
Pertumbuhan
volume transaksi
PBK
2 % 7,11 % 355,5 % 4 % 6,40% 160%
Sumber: Biro Pengaw asan Pasar Berjangka dan Fisik
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 33
Tabel 3.16 Perkembangan Volume Transaksi PBK Tahun 2013 – 2016
2013
VOLUME
(LOT)
VOLUME
(LOT)
VOLUME
(LOT)
VOLUME
(LOT)
326,855 412,199 26.11 700,261 69.88 882,755 26.06
935,717 696,976 -25.51 580,540 -16.71 564,198 -2.81
1,262,572 1,109,175 -12.15 1,280,801 15.47 1,446,953 12.97
4,195,278 3,192,699 -23.90 3,604,889 12.91 4,145,962 15.01
1,416,148 1,851,135 30.72 1,704,840 -7.90 1,419,305 -16.75
5,611,426 5,043,834 -10.11 5,309,729 5.27 5,565,267 4.81
4,522,133 3,604,898 -20.28 4,305,150 19.43 5,028,717 16.81
2,351,865 2,548,111 8.34 2,285,380 -10.31 1,983,503 -13.21
6,873,998 6,153,009 -10.49 6,590,530 7.11 7,012,220 6.40 TOTAL VOLUME TRANSAKSI PBK
TOTAL VOLUME TRANSAKSI BKDI
KONTRAK SPA BKDI
TOTAL VOLUME TRANSAKSI BBJ
KONTRAK MULTILATERAL BBJ
KONTRAK MULTILATERAL BKDI
TOTAL KONTRAK SPA (BBJ + BKDI)
JENIS KONTRAK
TOTAL KONTRAK MULTILATERAL
(BBJ + BKDI)
KONTRAK SPA BBJ
PERUB
(%)
2016
PERUB (%)PERUB
(%)
20152014
Sumber: PT BBJ dan PT BKDI (diolah Biro Perniagaan) s.d Desember 2016
Berdasarkan tabel diatas, PT. Bursa Berjangka Jakarta (PT. BBJ) membukukan
transaksi tertinggi selama tahun 2016 yaitu sebanyak 5,02 juta lot atau meningkat
16,81% dibanding tahun 2015. Transaksi multilateral yang tercatat di PT. BBJ
sebanyak 0,88 juta lot atau meningkat 26,06%, sedangkan transaksi bilateral tercatat
sebanyak 4,14 juta lot atau hanya naik 15,01%. Untuk PT. Bursa Komoditi dan
Derivatif Indonesia (PT. BKDI) membukukan transaksi pada tahun 2016 sebanyak 1,98
juta lot atau turun 13,21% dibanding tahun 2015. Transaksi multilateral yang tercatat di
PT. BKDI sebanyak 0,56 juta lot atau turun 2,81%, sedangkan transaksi bilateral
tercatat sebanyak 1,41 juta lot atau turun 16,75%. Dengan pertumbuhan 12,97% pada
tahun 2016, transaksi multilateral sudah mulai menjadi primadona para nasabah PBK
di Indonesia.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam pada periode Tahun 2016 untuk mendukung
pencapaian target adalah melalui pengawasan transaksi PBK. Tujuan dari
pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang tercatat oleh
pelaku pasar sesuai dengan data dan informasi yang dimiliki oleh regulator. Selain itu,
untuk memantau dan mengawasi indikasi-indikasi pelanggaran transaksi yang
dilakukan oleh para pelaku pasar tersebut baik Pialang Berjangka maupun Pedagang
Berjangka. Dalam rangka meningkatkan transaksi PBK khususnya transaksi
multilateral, telah dilakukan 2 kali pertemuan teknis dengan tema Optimalisasi
Transaksi Multilateral Kontrak Berjangka yang diselenggarakan di Bandung dan
Jakarta yang dihadiri oleh pelaku usaha di bidang PBK (Pialang Berjangka, Pedagang
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 34
Berjangka, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka), Kementerian pertanian, dan
Kementerian ESDM.
Gambar 3.3 Pertemuan Pelaku Usaha PBK mengenai Optimalisasi Transaksi
Multilateral Kontrak Berjangka di Jakarta tanggal 15-16 Desember 2016
Dalam pencapaian target IK-5 terdapat beberapa kendala ataupun hambatan di
lapangan, yaitu:
1. Kontrak berjangka yang diperdagangkan dinilai kurang menarik bagi pelaku usaha
sehingga mengakibatkan pasar tidak likuid.
2. Kurangnya Koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Pertanian,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian BUMN, dan
pihak terkait lainnya.
3. Kurangnya pemahaman para pelaku komoditi terkait transaksi Perdagangan
Berjangka Komoditi (PBK), khususnya transaksi Multilateral
4. Pelaksanaan sosialisasi PBK yang dilakukan masih belum optimal karena kurang
tepat sasaran
Upaya/tindak lanjut yang diperlukan untuk mencapai target adalah:
1. Kontrak berjangka yang kurang likuid, perlu di evaluasi kembali dan disesuaikan
dengan kondisi pasar.
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 35
2. Perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, salah satunya dengan
membuat MOU dengan Kementerian BUMN terkait keterlibatan PTPN dalam industri
PBK
3. Sosialisasi yang dilakukan perlu lebih difokuskan untuk para pelaku komoditi fisik
4. Peran serta Bursa Berjangka untuk melakukan edukasi harus ditingkatkan
Dengan memperhatikan tingkat capaian Pertumbuhan Volume Transaksi
Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2016 sebesar 6,40% dan melihat besaran
target Tahun 2017 dan 2018 sebesar 5 dan 7 %, maka maka Bappebti optimis dapat
memenuhi target yang ditetapkan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis
(Renstra).
IK-6: Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
Sejak diterbitkannya Undang-Undang No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
yang kemudian diubah dengan UU No 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 9
Tahun 2006, maka pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) telah resmi dipergunakan
sebagai salah satu instrumen bagi para pelaku usaha khususnya petani/kelompok tani
dalam melakukan penyimpanan barang dalam rangka tunda jual dan perolehan kredit
dari Bank.
Salah satu indikator utama meningkatnya pembinaan dan pengawasan Sistem Resi
Gudang adalah meningkatnya jumlah nilai Resi Gudang yang diterbitkan. Pada Tahun
2016 Bappebti menargetkan pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara
kumulatif sebesar 13 %, dan dalam perjalanannya sampai dengan akhir Desember
Tahun 2016 realisasi atas target dimaksud adalah sebesar
9,43 % atau 72,54% dari target, dimana nilai Resi Gudang yang diterbitkan di tahun
2016 adalah sebesar Rp 493.034.247.217 lebih tinggi dari nilai Resi Gudang yang
diterbitkan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 450.458.959.317.
Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6
No Indikator Kinerja Rencana Tingkat
Capaian
Realisasi Capaian
(%)
1. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan
13 % 9,43 % 72,54 %
Sumber: Pusat Registrasi (diolah Biro Pembinaan Dan Pengaw asan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang
Komoditas)
Pada periode Tahun 2016 realisasi pencapaian target indikator Nilai Resi Gudang
yang diterbitkan secara kumulatif adalah sebesar 72,54%
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 36
Angka tersebut didapatkan dengan membandingkan Pertumbuhan Nilai Resi Gudang
yang diterbitkan secara kumulatif pada tahun 2016 yang sebesar 9,43 % dengan
Target Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan tahun 2016 sebesar 13%.
Tabel 3.18 Perkembangan Nilai Resi Gudang yang Diterbitkan
Tahun 2014 – 2016
Tahun
2014 2015 2016
Target Realisasi Target Realisasi
Nilai RG yang diterbitkan
(kumulatif)
369,377,170,827
417,396,203,035
450,548,959,317 509,120,324,029 493,034,247,217
Pertumbuhan Nilai Transaksi RG (Miyar Rp)
48,019,032,208
81,171,788,490
58,571,364,712
42,485,287,900
Pertumbuhan
Nilai Transaksi RG (%)
13 21.98 13.00 9.43
Capaian Nilai Transaksi RG
(%) 169.04% 72.54
Sumber: Pusat Registrasi (diolah Biro Pembinaan Dan Pengaw asan Sistem Resi Gudang
Dan Pasar Lelang Komoditas)
Dalam pencapaian target terdapat beberapa kendala ataupun hambatan di lapangan,
yaitu:
1. Kualitas hasil panen belum memenuhi standar SRG.
Persyaratan pemenuhan terhadap standar mutu tertentu seringkali sulit dipenuhi oleh
para petani. Hal ini disebabkan karena pola budidaya yang belum berorientasi pada
kualitas, maupun terbatasnya peralatan pengolahan pasca panen yang dimiliki
petani, termasuk diantaranya adalah mesin pengering.
2. Keterbatasan akses pemasaran komoditas.
Pasar menjadi muara pada pelaksanaan SRG. Namun pada kenyataannya petani
masih sulit untuk mengakses secara langsung pasar komoditas yang ada, mereka
terbiasa dengan peran perantara sehingga harga yang diperoleh tidak maksimal.
Fungsi Pasar Lelang Komoditas perlu disinergikan dengan SRG.
3. Kurangnya dukungan lembaga keuangan.
Sampai saat ini, lembaga keuangan bank/nonbank masih belum tertarik dan ragu
untuk menyalurkan pembiayaan melalui skema SRG karena belum adanya
kepercayaan perbankan terhadap sistem ini. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 37
kurangnya minat pelaku usaha memanfaatkan SRG sebagai instrumen untuk
mendapatkan pembiayaan.
4. Belum optimalnya sinergikebijakan
Keberhasilan pelaksanaan SRG tidak lepas dari dukungan para stakeholders terkait
baik Kementerian/Lembaga terkait, pemda, sektor swasta serta pelaku SRG.
Keberhasilan SRG tersebut ditentukan pula dari sinergi penanganan komoditas mulai
dari prapanen, panen sampai dengan pasca panen sehingga diperlukan sinergi dari
para stakeholders terkait. Namun demikian, sampai dengan saat ini kebijakan atau
program K/L, Pemda dan sektor swasta masih belum sinkron dalam kaitan
penempatan bantuan fisik dan non fisik di daerah guna mendukung pelaksanaan
SRG.
5. Belum optimalnya peran BUMN/BUMD
Dalam pelaksanaan SRG, BUMN/BUMD memiliki peran yang cukup strategis dimana
mereka dapat berperan menjadi pengelola gudang sekaligus berperan sebagai
stand by buyer maupun agen pemasaran komoditas, sehingga diharapkan dapat
meningkatkan minat pelaku usaha untuk memanfaatkan SRG dalam mendapatkan
keuntungan yang lebih besar.
6. Membuat skema subsidi SRG menjadi lebih mudah dan murah bagi petani
Melalui skema subsidi resi gudang (S-SRG), suku bunga yang dibebankan kepada
petani, kelompok tani, gapoktan dan koperasi sebesar 6% per tahun. Namun seiring
dengan adanya penurunan suku bunga, maka dalam rangka meningkatkan minat
petani untuk memanfaatkan SRG, suku bunga tersebut dapat disesuaikan dengan
kondisi saat ini
Upaya/tindak lanjut yang diperlukan untuk mencapai target adalah:
1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan APBD guna mendukung
implementasi SRG sesuai amanat Undang-Undang dan mengoptimalkan sumber
daya yang dimiliki SKPD di daerah.
2. Mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk melengkapi sarana dan
prasarana Gudang seperti Mesin Pengering, RMU / Mesin Pengolahan, alat angkut
di seluruh gudang SRG yang telah dibangun pemerintah, guna meningkatkan nilai
tambah komoditi.
3. Mendukung Program pendampingan Calon Pengelola Gudang daerah selama 6
bulan untuk 40 gudang yang belum aktif dan 18 lokasi gudang yang belum
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 38
beroperasi sesuai dengan harapan. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan
SDM Pengelola Gudang daerah untuk menjadi Pengelola Gudang SRG.
4. Mendorong dukungan sumber daya dari Kementerian Pertanian, Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa
tenaga penyuluh maupun peralatan penunjang yang diperlukan untuk meningkatkan
kualitas komoditas pasca panen.
5. Mendukung Pelaksanaan Integrasi SRG dan Pasar Lelang online guna
menciptakan pasar yang transparan dan referensi harga bagi petani dengan
memanfaatkan jaringan sistem informasi dan logistikmelalui kerjasama dengan PT.
Pos Indonesia. Pasar Lelang online telah diluncurkan pada tanggal 5 Desember
2016 .
6. Mendorong terwujudnya Penyertaan Modal Negara kepada Perum Jamkrindo
selaku Lembaga Pelaksana Penjaminan SRG sebagaimana diamanatkan melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016. Dengan adanya Lembaga Penjaminan
ini akan meningkatkan integritas SRG dan kepercayaan pelaku usaha maupun
lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan SRG.
7. Mendorong Penunjukan/Penugasan BUMN untuk menjadi Pengelola Gudang
SRG pada daerah yang tidak memiliki calon pengelola gudang sesuai dengan
ketentuan. Selain itu, BUMN juga perlu didorong agar berfungsi sebagai agregator
ataupun standby buyer yang bermitra dengan petani dan UKM, termasuk
pemanfaatan gudang-gudang yang dimiliki BUMN untuk menjadi Gudang SRG.
8. Mendorong koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka revisi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi
Gudang.
9. Mendorong Pemda memberikan insentif biaya penyimpanan bagi para petani
sebesar Rp. 150/kg untuk pengisian gudang sebanyak 1.000 ton.
10. Mengalokasikan anggaran sosialisasi berupa iklan layanan masyarakat di
media elektronik secara terus menerus untuk memberikan edukasi kepada
masyarakat mengenai SRG.
11. Mendorong penerapan SRG pada komoditas yang berbasis ketahanan pangan
seperti Gabah, Beras, Jagung dan juga untuk komoditi yang berorientasi ekspor
seperti rumput laut, kopi, kakao, lada (double track strategy).
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 39
Gambar 3.4 Menteri Perdagangan Didampingi Kepala Bappebti Melakukan Kunjungan
Ke Gudang SRG Kab. Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 11 Agustus 2016
Sumber: Bappebti
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 untuk mendukung pencapaian
target indikator tersebut adalah: (1) Pemantauan pelaksanaan Skema Subsidi SRG
dan (2) Pendampingan Implementasi Sistem Resi Gudang.
Jika melihat target indikator ini dalam beberapa tahun ke depan yang tercantum dalam
dokumen RENSTRA Bappebti Tahun 2015 – 2019, dimana pada tahun 2017 dan
tahun 2018 ditargetkan masing – masing sebesar 14%, maka Bappebti optimis dapat
memenuhi target yang ditetapkan.
B. Kinerja Anggaran
Pada tahun 2016, Bappebti dengan program “Peningkatan Perdagangan Berjangka
Komoditi” memiliki pagu anggaran sebesar Rp 74.202.925.000,00 (setelah revisi). Dari
anggaran sebesar itu, Bappebti telah merealisasikan sebesar Rp 66.777.093.615,00
atau sebesar 89,98% dari total anggaran yang disediakan dalam pagu.
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Bappebti Berdasarkan Kegiatan Tahun 2016
No KEGIATAN Realisasi s/d 31 Desember 2016
Unit
PAGU Realisasi %
1 Dukungan Manajemen dan 43.433.430.000 37.831.409.603 87,10 Sekretariat
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 40
No KEGIATAN Realisasi s/d 31 Desember 2016
Unit
PAGU Realisasi %
Dukungan Teknis Lainnya
BAPPEBTI
2 Peningkatan Pelayanan
Hukum 5.069.685.000 4.739.107.213 93,47 Rorundak
3
Peningkatan Pembinaan
dan Pengawasan
Perdagangan Berjangka
Komoditi
5.918.210.000 5.009.406.271 84,64 Rowaspaberfi
4
Pengkajian dan
Pengembangan PBK,
SRG dan PL
7.343.830.000 6.815.294.641 92,80 Ronabangsar
5
Peningkatan Pembinaan
dan Pengawasan PL dan
SRG
12.437.770.000 12.381.875.887 99,59 RobinwasSRG
PLK
TOTAL 74.202.925.000 66.777.093.615 89,98
Sumber: Aplikasi Siska (diolah Bappebti)
Dari tabel di atas terlihat masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam hal
pelaksanaan kegiatan, seperti:
1. Perlu adanya komitmen dan konsistensi atas jadwal yang telah disepakati;
2. Mengurangi frekuensi revisi anggaran melalui perencanaan yang lebih baik;
3. Melaksanakan kegiatan yang bersifat pengadaan (tender) sejak awal tahun untuk
mengantisipasi pelaksanaan lelang (tender) yang berulang; dan
4. Koordinasi antar unit Eselon II di Bappebti harus lebih baik lagi.
Berikut disampaikan data mengenai realisasi keuangan Bappebti berdasarkan
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama di tahun 2016.
Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Bappebti Tahun 2016 Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi s/d 31 Desember 2016
Pagu Realisasi %
1
Meningkatnya pembinaan,
pengaturan, pengawasan dan pengembangan
bidang PBK, SRG dan PL
Jumlah hari
penyelesaian
perizinan pelaku
usaha PBK setelah
dokumen lengkap
dan benar
1.027.780.000 907.658.823 88,31
Pertumbuhan jumlah 1.479.560.000 1.467.079.070 99,15
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2016 41
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi s/d 31 Desember 2016
Pagu Realisasi %
Penyelenggaraan PL
Jumlah pelaku usaha
PBK yang dievaluasi
kegiatannya dan
pelaporan
keuangannya
692.750.000 507.274.800 73.22
Penyusunan
Peraturan
Perundang-undangan
di bidang PBK, SRG
dan PL
1.355.010.000 1.307.645.908 96,50
Pertumbuhan volume
transaksi PBK 668.374.000 556.752.048 83,29
2
Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)
Pertumbuhan nilai
Resi Gudang yang
diterbitkan secara
kumulatif
822.970.000 821.475.119 99,81
TOTAL 6.046.444.000 5.567.885.768 92,08
Sumber: Aplikasi Siska (diolah Bappebti)
Berdasarkan data di atas dapat disampaikan bahwa tingkat realisasi keuangan
Bappebti dalam menggunakan anggarannya untuk melaksanakan kegiatan yang
mendukung tercapainya IKU Bappebti adalah sebesar Rp 5.567.885.768,00 atau
92,08% dari pagu anggaran.
Dengan memperhatikan tingkat capaian IKU Bappebti yang mencapai sebesar
132,83%, hal ini dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang
mendukung capaian IKU, Bappebti menggunakan 92,08% dari pagu yang disediakan
untuk mendukung tercapainya IKU Bappebti.
LAK BAPPEBTI 2016 42
BAB IV
PENUTUP
Tahun 2016 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis dan
Perjanjian Kinerja Bappebti menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan
prima yang harus diberikan oleh institusi Bappebti terhadap seluruh lini aktifitas seperti
kemudahan transaksi, investasi, serta perlindungan-perlindungan dalam rangka persaingan
yang sehat.
Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Sasaran Bappebti sebagaimana telah diuraikan
di Bab III diperoleh informasi bahwa di tahun 2016 Bappebti secara umum mampu
menyelesaikan seluruh target indikator yang sudah ditetapkan dalam Renstra. Hal tersebut
tercermin dari rata-rata pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu sebesar 132,83 % yang
dapat dikatakan sangat baik sebab tingkat capaiannya diatas 100%, dimana semua
indikator telah mencapai hasil kinerja seperti yang sudah ditargetkan.
Demikian Laporan Akuntabilitabilitas Kinerja (LAK) ini disusun dengan harapan dapat
bermanfaat dan dapat menjadi referensi peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan kinerja
Bappebti tahun 2016. Metode kuantitatif, penetapan indikator kinerja, serta analisis deskriptif
terhadap hasil capaian diharapkan dapat membantu mengarahkan pembaca untuk
memberikan penilaian dan masukkan terhadap kesempurnaan LAK ini. Dengan demikian,
laporan akuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan
permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga akan dapat dimanfaatkan untuk proses
perencanaan selanjutnya.
Lampiran
LAK BAPPEBTI 2016
LAMPIRAN
1. Bagan Struktur Organisasi Bappebti
Lampiran
LAK BAPPEBTI 2016
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2016
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan
dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi,
Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
1 Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK
setelah dokumen lengkap dan benar
20 hari
2 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 4 %
3 Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya
dan pelaporan keuangannya
62 perusahaan
4 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang
PBK, SRG dan PL
9 Peraturan
5 Pertumbuhan volume transaksi PBK 4 %
2 Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) 1 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara
kumulatif
13 %
Kegiatan Anggaran
1 Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Rp 43.433.430.000
2 Peningkatan pembinaan dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi
Rp 5.918.210.000
3 Peningkatan pembinaan dan pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang
Rp 12.437.770.000
4 Peningkatan pelayanan hukum Rp 5.069.685.000
5 Pengkajian dan pengembangan PBK, SRG dan PL Rp 7.343.830.000
Rp 74.202.925.000
Lampiran
LAK BAPPEBTI 2016
3. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
Unit : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
Tahun Anggaran : 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan bidang PBK, SRG dan PL
1.
Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar
20 hari 6 Hari 170
- Pengembangan Layanan Perizinan
1.027.780.000 907.658.823 88,31 -
Penyelenggaraaan Pelayanan Perizinan Pelaku Usaha BPK
2.
Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya
62
perusahaan 81
perusahaan 130,64 -
Pelaku usaha yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya
692.750.000 507.274.800 73.22
3. Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL
4 % 4,33 108,25
-
Konsolidasi dan penguatan kelembagaan revitalisasi Penyelenggara dan Pelaku Usaha Pasar Lelang
1.479.560.000 1.467.079.070 99,15 -
Pengolahan data transaksi Pasar Lelang
- Pertemuan Teknis Revitalisasi Pasar Lelang
- Pengembangan Sistem Informasi PL Terpadu
4. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL
9 Peraturan 14 peraturan 155,55% -
Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PLK
1.355.010.000 1.307.645.908 96,50
Lampiran
LAK BAPPEBTI 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5. Pertumbuhan volume transaksi PBK
4 % 6,40% 160% -
Pengawasan Transaksi PBK
668.374.000 556.752.048 83,29
Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG
1. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
13 % 9,43 % 72,54 %
Pendampingan Implementasi SRG
822.970.000 821.475.119 99,81
Pemantauan pelaksanaan Subsidi SRG
Jakarta, Januari 2017
KEPALA BAPPEBTI,
BACHRUL CHAIRI
Lampiran
LAK BAPPEBTI 2016
4. Formulir Indikator Kinerja Utama (IKU)
Unit Organisasi : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Tugas dan Fungsi : Melaksanakan Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Perdagangan Berjangka serta Pasar Fisik dan Jasa
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGHITUNGAN* SUMBER DATA
1
Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan bidang PBK, SRG dan PL
1 Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku
usaha PBK setelah dokumen lengkap dan
benar
Rumus 2 Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
2 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL Rumus 1 Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang
Komoditas
3 Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi
kegiatannya dan pelaporan keuangannya
Rumus 1 Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
4 Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan di bidang PBK, SRG dan PL
Rumus 1 Sekretariat,
Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang
Komoditas
5 Pertumbuhan volume transaksi PBK Rumus 1 Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
2 Meningkatnya Implementasi
Sistem Resi Gudang (SRG)
1 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang
diterbitkan secara kumulatif
Rumus 1 Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang
Komoditas
Jakarta, Januari 2017
KEPALA BAPPEBTI,
BACHRUL CHAIRI
Lampiran
LAK BAPPEBTI 2016
5. Formulir Rencana Kinerja Tahunan
OUTCOME/OUTPUT
No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tingkat
Capaian Unit Es. II
1
Meningkatnya hasil
pembinaan dan
pengawasan terhadap
pelaku usaha di bidang
PBK
Jumlah pelaku usaha PBK dan pasar fisik yang diselenggarakan di Bursa
Berjangka yang diawasi transaksinya
14 perusahaan
Biro Pengawasan
Pasar Berjangka dan
Fisik
Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan Pelaporan
Keuangannya
62 perusahaan
Jumlah pelaku usaha PBK yang di audit 22 perusahaan
2
Meningkatnya hasil
pembinaan dan
pengawasan Pasar lelang
dan Sistem Resi Gudang
Jumlah gudang yang telah mengimplementasikan SRG (kumulatif) 104 gudang
Biro Pembinaan Dan
Pengawasan Sistem
Resi Gudang Dan
Pasar Lelang
Komoditas
Jumlah Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif 510 milyar
Jumlah penyelenggaraan Pasar Lelang (kali) 73 kali
Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan Pasar Lelang 220 Orang
Jumlah pemantauan, evaluasi dan pengawasan SRG dan Pasar Lelang 110 Kali
Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG dan Pasar Lelang
setelah dokumen lengkap
18 Hari
3
Meningkatnya hasil
pelayanan hukum terhadap
pelaku usaha di bidang
Perdagangan Berjangka,
Sistem Resi Gudang dan
Pasar Lelang
Penyusunan peraturan perundang-udangan di bidang PBK, SRG dan PL 9 peraturan
Biro Peraturan
Perundang-
Undangan dan
Penindakan
Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK, SRG dan PL 83 kali
Pemberian Pelayanan Hukum 29 kali
Penanganan perkara (PTUN, PN, BAKTI, Praperadilan) 15 kali
Lampiran
LAK BAPPEBTI 2016
OUTCOME/OUTPUT
No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tingkat
Capaian Unit Es. II
4
Meningkatnya hasil
Pengkajian dan
Pengembangan
Perdagangan Berjangka
Komoditi, Sistem Resi
Gudang dan Pasar Lelang
Jumlah hasil análisis pengembangan kelembagaan dan produk
perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang 5 analisis
Biro Pembinaan dan
Pengembangan
Pasar
Cakupan Komoditi dalam system informasi harga 9 Komoditi
Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha Setelah Dokumen Lengkap dan
Benar 20 hari
Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK 220 orang
5
Meningkatnya Pelayanan
Dukungan Teknis dan
Administratif Badan
Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi
Dukungan manajemen dan pelaksanaan program 4 Dokumen
Sekretariat Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Bappebti
3 Laporan
Pengelolaan dan Pengembangan SDM Bappebti 8 Kegiatan
Penyelenggaraan dan pembinaan komunikasi dan informasi publik di
bidang PBK, SRG dan PL
19 Laporan
Jakarta, Januari 2017
KEPALA BAPPEBTI,
BACHRUL CHAIRI