LAMPIRAN XXXVIII

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2020

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja

Pemerintah (RKP). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah

dan tahunan tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja namun

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga wajib menyusunya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah

(Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi

daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Dokumen

perencanaan lima tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis

(RENSTRA) yang mempedomani RPJMD sedangkan dokumen perencanaan

pembangunan tahunan OPD disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

(RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah

Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan

Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016, yang telah

ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan Penyusunan Rencana Strategis

(RENSTRA) Perangkat Daerah, demikian pula Bappeda Kabupaten Rembang.

Dokumen RENSTRA BAPPEDA ini merupakan penjabaran operasional visi dan

misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih. Penyusunan Renstra

BAPPEDA selain berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS dan Renstra

BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah .

Berdasarkan hasil pembinaan SAKIP dari KEMENPANRB pada hari Rabu

tanggal 15 Juli 2020 di Kabupaten Rembang, terdapat ketidaksesuaian Renstra

Bappeda meliputi isu strategis belum mengacu RPJMD, rumusan tujuan PD

belum mengacu pada sasaran RPJMD, dan rumusan indikator tujuan PD masih

output belum outcome. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian atas

Renstra Bappeda Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis

BAPPEDA Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara

dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Selanjutnya Renstra Bappeda tersebut digunakan sebagai pedoman dalam

penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Bappeda dalam kurun waktu 5 tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Rembang Tahun

2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota

Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendoman Evaluasi

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

13.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013- 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun

2005 – 2025;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

18.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Rembang Tahun 2016 – 2021;

19.Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang;

20.Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyesuaian Renstra Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 ini

disusun dengan maksud mensinergikan tujuan, sasaran, program maupun

target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten

Rembang tahun 2016-2021, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya penyesuaian Rencana Strategis Bappeda Kabupaten

Rembang Tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang

dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

2. Menjadi payung hukum terhadap RENJA BAPPEDA Tahun 2020 dengan

tetap menjaga konsistensi terhadap dokumen Perubahan RPJMD

Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 yang secara operasional memuat

program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan dan

urusan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA

Kabupaten Rembang selama kurun waktu Tahun 2016-2021

3. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun

perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan

sampai dengan tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyesuaian Renstra Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021

adalah :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan

diselenggarakan BAPPEDA Kabupaten Rembang sebagai penjabaran visi

dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang;

2. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan

indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan

dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-

2021 sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Rembang;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penyusunan Renstra Bappeda

Sistematikan penulisan Perubahan Rencana Strategis Bappeda

Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penyusunan Renstra Bappeda

BAB ll GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN REMBANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Bappeda Kabupaten Rembang

2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Rembang

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rembang

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten

Rembang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bappeda Kabupaten Rembang

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB lV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Rembang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Rembang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif Bappeda Kabupaten Rembang

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VlII PENUTUP

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan

pedoman bagi setiap jajaran Bappeda Kabupaten Rembang serta sebagai

referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (stake holders).

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN REMBANG

2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Rembang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang

kemudian disingkat dengan Bappeda Kabupaten Rembang berdasarkan

Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang disebutkan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang

penelitian dan pengembangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepala daerah. Sesuai dengan tugas pokok tersebut, Bappeda

mempunyai tugas yang strategis yang berkaitan dengan perencanaan

daerah dan penelitian dan pengembangan.

Bappeda Kabupaten Rembang dalam menjalankan tugas pokoknya

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah

dan bidang penelitian dan pengembangan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang

penelitian dan pengembangan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang

perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;

5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;

6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati,sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2016,

Bappeda Kabupaten Rembang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang

membawahi :

1. Sekretaris, yang membawahi :

a. Kepala Sub Bagian Program;

b. Kepala Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Kepala Bidang Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi yang membawahi:

a. Kepala Sub Bidang Perencanaan;

b. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

3. Kepala Bidang Ekonomi dan Penelitian dan Pengembangan, yang

membawahi :

a. Kepala Sub Bidang Ekonomi;

b. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

a. Kepala Sub Bidang Infrastruktur;

b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup.

5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang

membawahi :

a. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan;

b. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Adapun bagan susunan organisasi Bappeda Kabupaten Rembang adalah

sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Bagan Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Rembang

Sumber : Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang

Sebagaimana gambar 2.1. masing unsur dari organisasi BAPPEDA Kabupaten

Rembang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Tugas

Melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan

pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program,

keuangan, hukum, kehumasan organisasi dan ketatalaksanaan,

pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian

dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

b. Fungsi :

1) pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di

lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

program keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan,

kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan

administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah;

4) pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata

laksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan

serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah;

6) pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern

pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan

pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya;

9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan fungsinya.

c. Struktur

Sekretariat terdiri dar 3 (tiga) sub bagian yaitu Sub Bagian Program, Sub

Bagian Keungan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas

dan fungsi :

1) Sub Bagian Program mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan

program kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.

2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan

ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan

ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan

pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

a. Tugas

Melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,

pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang

perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang terdiri dari perencanaan,

pengendalian dan evaluasi.

b. Fungsi

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan dan

penganggaran pembangunan Daerah;

2) penyiapan data dan pengelolaan system informasi perencanaan

pembangunan Daerah terpadu sebagai bahan perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan

perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;

3) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan evaluasi

perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan

evaluasi hasil rencana pembangunan daerah untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;

4) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan

perumusan kebijakan dan perumusan penysunan program

penganggaran serta pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan daerah;

5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dar 2 (dua) sub

bidang yaitu Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Pengendalian dan

Evaluasi, dengan tugas dan fungsi :

1) Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan pembangunan daerah

berupa RPJPD, RPJMD, RKPD, program, kegiatan dan dokumen

pembangunan daerah serta kebijakan penganggaran program

pembangunan daerah.

2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian dan

evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPD, program, kegiatan dan dokumen

pembangunan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan.

3 Bidang Ekonomi dan Penelitian dan Pengembangan

a. Tugas

Melakukan Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,

pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan

bidang ekonomi dan penelitian dan pengembangan yang terdiri dari

ekonomi, penelitian dan pengembangan.

b. Fungsi

1) Perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi dan

penelitian dan pengembangan;

2) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan penelitian dan

pengembangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi badan;

3) Menyediakan data dan informasi perencanaan bidang ekonomi,

penelitian dan pengembangan dalam rangka penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD,

RKPD, program, kegiatan dan dokumen pembangunan daerah lainnya

sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

4) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan subbidang

Ekonomi danPenelitian dan Pengembangan;

5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Ekonomi dan Penelitian dan Pengembangan terdiri dar 2 (dua) sub

bidang yaitu Sub Bidang Ekonomin dan Sub Bidang Penelitian dan

Pengembangan dengan tugas dan fungsi :

1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi

serta pelaporan meliputi penyelenggaraan perencanaan urusan

pemerintahan bidang ekonomi dalam rangka penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD,

RKPD, program, kegiatan dan dokumen pembangunan daerah lainnya

dalam urusan-urusan bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha

kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan,

pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian.

2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang penelitian

dan pengembangan, pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan

pemerintahan kabupaten dan memberikan rekomendasi regulasi dan

kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah, melaksanakan fasilitasi

dan melakukan inovasi daerah, pemberian rekomendasi izin penelitian

dan penerima laporan hasil penelitian yang dilaksanakan di wilayah

kabupaten.

4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

a. Tugas.

Melakukan perumusan tugas perumusan konsep dan pelaksanaan

kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

perencanaan bidang infrastruktur, pengembangan wilayah, sumber daya

alam dan lingkungan hidup yang terdiri dari infrastruktur, pengembangan

wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. Fungsi

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan kegiatan dibidang infrastruktur, pengembangan wilayah,

sumber daya alam dan lingkungan hidup;

2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Infrastruktur dan

Pengembangan wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;

3) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan subbidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup;

4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan fungsinya.

c. Sturktur

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dar 2 (dua) sub

bidang yaitu Sub Bidang Infrastruktur dan Sub Bidang Pengembangan

Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tugas dan

fungsi :

1) Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan meliputi penyelenggaraan perencanaan urusan pemerintahan

bidang infrastruktur dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, program,

kegiatan dan dokumen pembangunan daerah lainnya dalam urusan-

urusan infrastruktur wilayah dan permukiman.

2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,

pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

meliputipenyelenggaraan perencanaan urusan pemerintahan bidang

pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam

rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang

terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, program, kegiatan dan dokumen

pembangunan daerah lainnya dalam urusan urusan bidang

pengembangan wilayah, perencanaan tata ruang, Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup.

5. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a. Tugas

Melakukan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,

pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan

bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terdiri dari

Pemerintahan dan Kependudukan serta Kesejahteraan Rakyat.

b. Fungsi

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

2) pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan kependudukan

serta kesejahteraan rakyat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi badan;

3) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan subbidang

Pemerintahan dan Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat;

4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

c. Sturktur

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dar 2 (dua) sub

bidang yaitu Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan dan Sub

Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan tugas dan fungsi :

1) Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

pemerintahan dan kependudukan, dalam rangka penyusunan

dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD,

RPJMD, RKPD, program, kegiatan dan dokumen pembangunan daerah

lainnya dalam urusan urusan pemberdayaan masyarakat, tata kelola

pemerintahan, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana,

keamanan dan ketertiban, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,

perpustakaan dan arsip, pembangunan perempuan dan anak,

penanggulangan kemiskinan, serta kerjasama pembangunan instansi

pemerintah dan organisasi non pemerintah.

2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputipenyelenggaraan

perencanaan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat dalam

rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang

terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, program, kegiatan dan dokumen

pembangunan daerah lainnyadalam urusan-urusan pendidikan,

kesehatan, sosial, pemuda dan olah raga serta kebudayaan.

6. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang

mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Rembang

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

2.2.1.2 Kondisi Kepegawaian tahun 2018

Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Rembang per 31 Desember

tahun 2018 sebanyak 43 orang. Kedaan pegawai berdasarkan pendidikan,

posisi jabatan, golongan dan jenis kelamin pada tahun 2018 sebagai

berikut:

1. Kondisi pegawai berdasarkan posisi jabatan

Gambaran mengenai pegawai Bappeda Kabupaten Rembang berdasarkan

posisi jabatan struktural sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Rembang

Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2018

NO BIDANG JENIS KELAMIN (Orang) TOTAL

(Orang) LAKI-LAKI PEREMPUAN

1 Sekretariat 9 8 17

2 Perencanaan, Pengendalian &

Evaluasi 6 1 7

3 Ekonomi dan Penelitian dan

Pengembangan 1 5 6

4 Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah 3 4 7

NO BIDANG JENIS KELAMIN (Orang) TOTAL

(Orang) LAKI-LAKI PEREMPUAN

5 Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat 3 3 6

Total (Orang) 22 21 43

Persentase (%) 56,4 43,6 100

Sumber: BAPPEDA Kab. Rembang, 31 Desember 2018

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai BAPPEDA Kab. Rembang

berdasarkan Tk. Pendidikan

Tahun 2018

NO BIDANG

PENDIDIKAN (Orang)

TOTAL (Orang) SD SLTP SLTA

SARJANA

MUDA S-1 S-2 S-3

1 Sekretariat - 1 5 1 5 5 - 17

2

Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi

- - 1 - 3 3 - 7

3 Ekonomi, Penelitian

dan Pengembangan - - 1 - 4 1 - 6

4

Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

- - 1 1 3 2 - 7

5

Pemerintahan dan

Kesejahteraan

Rakyat

- - 1 1 2 2 - 6

Jumlah (Orang) 0 1 9 3 17 13 - 43

Persentase (%) 0 2,6 23,7 5,3 47,4 21 0 100

Sumber: BAPPEDA Kab. Rembang, Desember 2018

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan

terendah adalah SLTP dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian

besar berpendidikan S1 (47,4%).

Tabel 2.3.

Data Pegawai Bappeda Kab. Rembang

Berdasarkan Golongan

Tahun 2018

NO BIDANG Golongan (Orang) TOTAL

I II III IV (Orang)

a b c d a b c d a b c d a b c d

1 Sekretariat - - - 1 - 2 2 - - 1 6 2 - 1 1 16

2

Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi

-

1

2 1 1 1

6

3 Ekonomi, - - 2 1 2 5

NO BIDANG Golongan (Orang) TOTAL

I II III IV (Orang)

a b c d a b c d a b c d a b c d

Penelitian dan

Pengembangan

-

-

4

Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

-

- -

-

1 3 1 1

6

5

Pemerintahan dan

Kesejahteraan

Rakyat

-

-

-

-

1

1 2 1 1

6

Jumlah (Orang) - -

1 - 2

3 -

1 5 1

4

6 5 1 1 39

Persentase (%)

Sumber: BAPPEDA Kab. Rembang, Desember 2018

Tabel 2.4

Komposisi Pegawai Bappeda Kab. Rembang

Berdasarkan Jabatan

Tahun 2018

NO BIDANG JABATAN (Orang) TOTAL

II III IV PELAKSANA KONTRAK (Orang)

1 Sekretariat 1 1 3 11 1 17

2

Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi

- 1 2 3 1 7

3 Ekonomi, Penelitian

dan Pengembangan - 1 2 2 1 6

4

Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

- 1 2 3 1 7

5

Pemerintahan dan

Kesejahteraan

Rakyat

- 1 2 3 - 6

Jumlah (Orang) 1 5 11 22 4 43

Persentase (%) 2,5 12,8 28,2 51,3 10,3

Sumber: BAPPEDA Kab. Rembang, Desember 2018

Berdasarkan tabel 2.3 diperoleh gambaran bahwa sangat minimnya

pegawai sebagai pelaksana pada Bappede Kabupten Rembang sehingga

apabila dari analisa beban kerja maka dengan kondisi keterbatasan

tersebut sangatlah berat. 1 (satu) eselon IV rata-rata hanya mempunyai

2(dua) atau 1 (satu) pelaksana.

2.2.1.3 Kondisi Kepegawaian tahun 2019

Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Rembang per 1 Mei tahun 2019

sebanyak 40 orang. Kedaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi

jabatan, golongan dan jenis kelamin pada tahun 2019 sebagai berikut :

2. Kondisi pegawai berdasarkan posisi jabatan

Gambaran mengenai pegawai Bappeda Kabupaten Rembang berdasarkan

posisi jabatan struktural sebagai berikut :

Tabel 2.5

Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Rembang

Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2019

NO BIDANG JENIS KELAMIN (Orang) TOTAL

(Orang) LAKI-LAKI PEREMPUAN

1 Sekretariat 9 5 14

2 Perencanaan, Pengendalian

& Evaluasi 6 - 6

3 Ekonomi dan Penelitian

dan Pengembangan 1 5 6

4 Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah 4 4 8

5 Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat 4 2 6

Total (Orang) 24 16 40

Persentase (%) 56,4 43,6 100

Sumber: BAPPEDA Kab. Rembang, Mei 2019

Tabel 2.6

Komposisi Pegawai BAPPEDA Kab. Rembang

berdasarkan Tk. Pendidikan

Tahun 2019

NO BIDANG

PENDIDIKAN (Orang) TOTAL

(Orang) SD SLTP SLTA SARJANA

MUDA S-1 S-2 S-3

1 Sekretariat - 1 4 1 6 2 - 14

2

Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi

- - 1 - 3 2 - 6

3

Ekonomi,

Penelitian dan

Pengembangan

- - 1 - 4 1 - 6

4

Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

- - 1 1 4 2 - 8

5

Pemerintahan

dan

Kesejahteraan

Rakyat

- - - 1 3 2 - 6

Jumlah (Orang) 0 1 7 3 20 9 - 40

Persentase (%) 0 2,6 23,7 5,3 47,4 21 0 100

Sumber: BAPPEDA Kab. Rembang, Mei 2019

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan

terendah adalah SLTP dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian

besar berpendidikan S1 (47,4%).

Tabel 2.7.

Data Pegawai Bappeda Kab. Rembang Berdasarkan Golongan

Tahun 2019

NO BIDANG Golongan (Orang) TOTAL

I II III IV (Orang)

a b c d a b c d a b c d a b c d

1 Sekretariat - - - 1 - 2 - 1 1 1 4 1 1 1 - 13

2

Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi

-

- -

-

- -

-

-

-

3 1 - 1 - - -

5

3

Ekonomi,

Penelitian dan

Pengembangan

-

-

-

-

- -

-

-

-

- 2 1 2 - - -

5

4

Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

-

- -

-

-

-

-

-

1 4 1 1 - - -

7

5

Pemerintahan

dan

Kesejahteraan

Rakyat

-

-

-

-

1

1 2 1 1 - - -

6

Jumlah (Orang) - -

1 - 2

- 1

2 6 1

3

4 5 1 1 36

Persentase (%)

Sumber: BAPPEDA Kab. Rembang, Mei 2019

Tabel 2.8

Kompisisi Pegawai Bappeda Kab. Rembang Berdasarkan Jabatan

Tahun 2019

NO BIDANG JABATAN (Orang) TOTAL

II III IV PELAKSANA KONTRAK (Orang)

1 Sekretariat 1 1 3 8 1 14

2

Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi

- 1 2 2 1 6

3

Ekonomi,

Penelitian dan

Pengembangan

- 1 2 2 1 6

4

Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

- 1 2 4 1 8

5

Pemerintahan

dan

Kesejahteraan

Rakyat

- 1 2 3 - 6

NO BIDANG JABATAN (Orang) TOTAL

II III IV PELAKSANA KONTRAK (Orang)

Jumlah (Orang) 1 5 11 19 4 40

Persentase (%) 2,5 12,8 28,2 51,3 10,3

Sumber: BAPPEDA Kab. Rembang, Mei 2019

Berdasarkan tabel 2.8 diperoleh gambaran bahwa sangat minimnya

pegawai sebagai pelaksana pada Bappede Kabupten Rembang sehingga

apabila dari analisa beban kerja maka dengan kondisi keterbatasan

tersebut sangatlah berat. 1 (satu) eselon IV rata-rata hanya mempunyai

2(dua) atau 1 (satu) pelaksana.

Di samping diperlukan sumber daya manusia yang professional,

didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan

juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan

prasarana kerja. Sedangkan kondisi pada saat ini dapat disampaikan

bahwa unsur pendanaan dalam kondisi cukup, demikian pula

ketersediaan sarana dan prasarana. Adapun sarana prasarana yang

tersedia sebagai berikut :

Tabel 2.9.

Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Rembang

No Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi

1 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1 Baik

2 Portable Generating Set 2 1 baik, 1 Kurang Baik

3 Stasion Wagon 4 Baik

4 Sepeda Motor 13 Baik

5 GPS 1 Baik

6 Mesin Ketik 7 Baik

7 Lemari Besi 4 Baik

8 Rak Kayu 11 Baik

9 Filling Besi/Metal 13 Baik

10 Filling Kayu 9 Baik

11 Papan Pengumuman 2 Baik

12 Papan Tulis 6 Baik

13 White Board 1 Baik

14 LCD 7 Baik

15 CCTV 1 Baik

16 Lemari Kayu 2 Baik

17 Rak Kayu 7 Baik

18 Kursi Besi/Metal 135 Baik

19 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 12 Baik

20 Zice 1 Baik

21 Meja Rapat 8 Baik

22 Meja Tik 1 Baik

23 Meja Panjang 7 Baik

24 Kursi Rapat 50 Baik

25 Kursi Putar 1 Baik

26 Meja Komputer 13 Baik

27 Meja Biro 15 Baik

28 Mesin Penghisap Debu 1 Baik

No Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi

29 Air Purifier 1 Baik

30 Lemari Es 3 Baik

31 AC Unit 12 Baik

32 Televisi 4 3 Baik , 1 Kurang Baik

33 Sound System 2 1 Baik , 1 Kurang Baik

34 Microphone 4 Baik

35 Tangga Alumunium 1 Baik

36 Dispenser 3 Baik

37 Mimbar/Podium 1 Baik

38 Handy Cam 1 Baik

39 Alat Pemadam Portable 2 Baik

40 P.C Unit 10 Baik

41 Laptop 35 Baik

42 Note Book 1 Baik

43 Palm Top 13 Baik

44 I Pad 1 Baik

45 Charger Laptop 1 Baik

46 Printer 28 Baik

47 Scanner 1 Baik

48 Digital Voice Recorder 1 Baik

49 CPU 2 Baik

50 Monitor 3 Baik

51 Hardisk Eksternal 2 Baik

52 Keyboard 2 Baik

53 Switch Hub 1 Baik

54 Speaker Medium grade 1 Baik

55 Komputer Server 1 Baik

56 Modem 4 Baik

57 Peralatan Jaringan Internet 1 Baik

58 Meja Rapat Pejabat Eselon II 1 Baik

59 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 Baik

60 Kursi Rapat Pejabat 11 Baik

61 Microphone/Wireless Mic 1 Baik

62 Unintemuptible Power Supply (UPS) 2 Baik

63 Peralatan studio Visual Lain-lain 1 Baik

64 Camera Electronic 9 Baik

65 Telephone (PABX) 1 Baik

66 Facsimile 1 Baik

67 Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 Baik

68 Bangunan Gedung Tempat

Pertemuan Permanen

1 Baik

69 Gedung Garasi/Pool Permanen 1 Baik

70 Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-

lain

1 Baik

71 Jaringan Transmisi Tegangan Di Atas

300 KVA

1 Baik

72 Jaringan Telepon Di atas Tanah

Kapasitas Kecil

1 Baik

Sumber : Bappeda Kab. Rembang

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rembang

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan

dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan.

Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat

keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan

dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan

diketahui tingkat pencapaian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun

2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Rembang Tahun 2016–2021, indikator kinerja pelayanan Bappeda

Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah

sebagai berikut:

1. Tersusunnya Sistem informasi Perencanaan Pembangunan terpadu

2. persentase pemanfaatan hasil penelitian/inovasi

3. Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya

4. persentase pelaksanaan dokumen perencanaan yang partisipastif dan

akuntabel

5. persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

6. persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang

social budaya

7. Persentase peningkatan jumlah kemitraan dengan swasta dalam

pembangunan

8. persentase nota kesepahaman kerjasama yang ditindaklanjuti

9. persentase penyelesaian masalah wilayah perbatasan

10.persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

11.persentase pemanfaatan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan

SDA

12.persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah rawan bencana

13.persentase aparatur perencana bersertifikat kompetensi

14.persentase pemanfaatan dokumen perencanaan tata ruang

15.persentase pemanfaatan data survey dan pemetaaaan tata

ruangpersentase pemanfaatan rekomendasi pemanfaatan ruang

16.persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya

17.Persentase kesesuaian usulan masyarakat dengan dokumen

perencanaan.

18.Persentase tindak lanjut hasil monev

Pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2016-2018

yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat

pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rembang

Tahun 2016-2018

No Indikator Satuan Target Renstra Tahun Capaian Tahun

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

TW II

1 Tersusunnya Sistem

Informasi Perencanaan

Pembangunan Terpadu

% 65 70 80 85 80 80 100 75

2 persentase

pemanfaatan hasil

penelitian/inovasi

% 55 60 65 70 55 65 70 65

3 Persentase Program

RPJMD yang

dijabarkan dalam

RKPD tiap tahunnya

% 75 80 85 90 80 117 110 85

4 persentase

pelaksanaan dokumen

perencanaan yang

partisipastif dan

akuntabel

% 78 80 82 85 78 90 90 82

5 persentase

pemanfaatan dokumen

perencanaan

pembangunan bidang

ekonomi

% 78 80 82 85 80 80 85 82

6 persentase

pemanfaatan dokumen

perencanaan

pembangunan bidang

sosbud

% 78 80 82 85 80 82 82 82

7 Persentase

peningkatan jumlah

kemitraan dengan

swasta dalam

pembangunan

% 35 40 45 50 40 45 45 45

8 persentase nota

kesepahaman

kerjasama yang

ditindaklanjuti

% 80 83 86 90 80 100 100 86

9 persentase

penyelesaian masalah

wilayah perbatasan

% 55 60 65 70 70 80 100 65

10. persentase

pemanfaatan dokumen

perencanaan

pengembangan wilayah

strategis dan cepat

tumbuh

% 73 75 77 80 80 90 100 77

11 persentase

pemanfaatan dokumen

perencanaan

prasarana wilayah dan

SDA

% 78 80 82 85 80 90 90 75

12 persentase % 65 70 75 80 50 60 70 70

No Indikator Satuan Target Renstra Tahun Capaian Tahun

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

TW II

pemanfaatan dokumen

perencanaan daerah

rawan bencana

13 persentase aparatur

perencana bersertifikat

kompetensi

% 82 85 87 90 82 85 100 87

14 persentase

pemanfaatan dokumen

perencanaan tata

ruang

% 80 83 87 93 100 100 100 87

15 persentase

pemanfaatan data

survey dan

pemetaaaan tata ruang

% 80 83 87 93 100 100 100 87

16 persentase

pemanfaatan

rekomendasi

pemanfaatan ruang

% 83 87 93 100 100 100 87

17 persentase

pemanfaatan dokumen

perencanaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan

lainnya

% 80 83 87 93 70 75 80 87

18 Persentase kesesuaian

usulan masyarakat

dengan dokumen

perencanaan.

% 55 60 65 70 80 60 65 65

19 Persentase tindak

lanjut hasil monev

% 80 83 87 93 100 83 87 87

Sumber : Bappeda Kab. Rembang

Tabel 2.10 di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2018 dari 19

indikator kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Rembang yang tercantum

dalam Renstra Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021, 19

indikator diantaranya dapat mencapai target yang ditetapkan di awal

periode. Bahkan 1 indikator diantaranya melampaui target (pencapaian di

atas 100%), yaitu Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD

tiap tahunnya. Ada pun indikator yang pencapaiannya tidak memenuhi

target adalah persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah rawan

bencana, dimana program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut

dialihkan ke Perangkat Daerah lain yaitu Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang

Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen

yang tinggi dari seluruh pegawai Bappeda untuk mencapai target-target

kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra Bappeda Kabupaten

Rembang dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai.

Tabel 2.11.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pelayanan Bappeda Kabupaten Rembang

Berdasarkan urusan

Tahun 2016-2018

No Aspek

bidang/urusan/indikan

tor

Satuan Target Renstra Tahun Capaian Tahun

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Tw II

Urusan Perencanaan Pembangunan

1 Persentase pemanfaatan

dokumen perencanaan.

% 65 70 75 80 65 70 65.93 46

2 Persentase Penjabaran

Program RPJMD kedalam

RKPD

%

75 80 85

90 80 83 87,19 90

3 Presentase hasil penelitian

dan inovasi yang

mendukung pembangunan

daerah

%

55 60 65 55 55 60 65

60

Sumber : Bappeda Kab. Rembang

Tabel 2.11 di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2018 dari 4

indikator urudan kinerja pelayanan Bappeda sudah memenuhi target yang

ditetapkan dalam Renstra hal ini dikarenakan perwujudan komitmen yang

cukup baik Bappeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.12.

Penyerapan Anggaran Bappeda Kabupaten Rembang

Tahun 2016-2018 No Program Anggaran Tahun

(dalam ribuan)

Realisasi Tahun

(dalam ribuan)

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018

1 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

852.032.000 846.500.000 835.672.000 775.900.000 825.516.602 837.660.934 828.286.126

2 Peningkatan Sarana

Prasarana Aparatur

290.400.000 243.000.000 205.000.000 752.500.000 288.194.834 240.988.317 204.941.000

3 Peningkatan

Disiplin Aparatur

0 0 0 2.000.000 0 0 0

4 Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

0 20.000.000 15.000.000 172.000.000 0 20.000.000 14.999.900

5 Peningkatan

Pengembangan

Sisten Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

69.000.000 170.000.000 70.000.000 44.500.000 68.990.000 169.618.906 69.998.950

6 Pemeliharaan

Barang Milik Daerah

0 0 0 17.000.000 0 0 0

7 Pengembangan Data

dan Informasi

perencanaan

Pembangunan

550.000.000 313.200.000 220.000.000 384.000.000 547.321.620 312.451.000 219.289.725

8 Kerjasama

Pembangunan

955.000.000 538.800.000 0 0 911.059.898 536.672.300 0

No Program Anggaran Tahun

(dalam ribuan)

Realisasi Tahun

(dalam ribuan)

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018

Pengembangan

Wilayah Perbatasan

0 0 0 30.000.000 0 0 0

9 Perencanaan

Pengembangan

Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

60.000.000 0 0 50.000.000 55.435.645 0 0

10 Perencanaan

PengembanganKota-

kota Menengah dan

Besar

25.000.000 0 0 0 24.625.000 0 0

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

0 0 0 500.000.000 0 00

11 Perencanaan

Pembangunan

Daerah

2.481.000.000 1.766.000.000 1.499.375.00

0

1.212.500.00

0

2.468.477.068 1.742.883.740 1.496.918.349

12 Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

2.050.000.000 535.000.000 310597.000 565.000.000 1.969.083.633 526.640.560 310.589.188

Koordinasi Evaluasi

dan keterpaduan

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Ekonomi

0 0 84.597.000 0 0 0 84.596.950

13 Perencanaan

Pembangunan Sosial

Budaya

675.000.000 450.000.000 465.000.000 705.000.000 671.016.290 449.438.000 458.978.3000

14 Perencanaan

Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya

Alam

660.000.000 730.000.000 241.000.000 610.000.000 607.081.869 707.494.472 239.722.226

15 Perencanaan

Pembangunan

Daerah Rawan

Bencana

0 0 0 20.000.000 0 0 0

16 Perencanaan

Pemanfaatan

Pengendalian Tata

Ruang

398.000.000 532.000.000 60.000.000 72.500.000 385.167.652 494.248.190 59.827.549

17 Penelitian dan

Pengembangan serta

Ilmu Pengetahuan

dan teknologi

450.000.000 295.000.000 398.550.000 793.000.000 385.326.414 287.126.290 398.449.762

18 Pengendalian dan

Evaluasi

Perencanaan

Pembangunan

0 0 177.625.000 480.000.000 0 0 177.429.792

19 Kerjasama

Pembangunan

0 0 357.853.000 244.100.000 0 0 355.797.775

20 Pengembangan dan

Pengelolaan

Jaringan Irigasi

Rawan , Rawan dan

jarungan pengairan

kainnya

0 0 0 50.000.000 0 0 0

21 Perencanaan Tata

Ruang

0 0 0 20.000.000 0 0 0

No Program Anggaran Tahun

(dalam ribuan)

Realisasi Tahun

(dalam ribuan)

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018

22 Pemanfaatan Ruang 0 0 0 20.000.000 0 0 0

JUMLAH 13.021.084 9.937.443 9.149.116 7.520.000 12.568.294.786 9.730.689.498 8.469.486.185

Persentase 96,5 97,9 92,6

Sumber : Bappeda Kab. Rembang

Dilihat dari tabel diatas dari 22 program, anggaran Bappeda Kabupaten

Rembang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan,

hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi dari Pemerintah Pusat. Pada

dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%, sesuai

dengan target yang direncanakan, sedangkan realisasi keuangan tidak

terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor

efesiensi dalam pemanfaatan dana anggaran. Permasalahan penyerapan

anggaran yang tidak maksimal disebabkan adanya efisensi penggunaan dana

pada beberapa kegiatan atau masih kurangnya kecermatan dalam menyusun

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan

program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut

menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan

tersebut juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ASB)

untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku

yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran kegiatan.

Adapun bentuk pelayanan Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian informasi data Pembangunan Daerah bagi instansi

Pemerintah Kabupaten Rembang

2. Penyiapan bahan dan penyusunan usulan prioritas pembangunan Daerah

Kabupaten Rembang melalui MUSRENBANG Kabupaten Rembang ;

3. Penyiapan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) ;

4. Penyiapan dan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;

5. Penyampaian publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya.

Pada prinsipnya kualitas perencanaan pembangunan menunjukkan

peningkatan dari tahun ke tahun, beberapa indikator peningkatan tersebut

antara lain :

1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan. Hal ini dapat terlihat pada pelaksanaan kegiatan

Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten forum OPD

dan kegiatan penataan lingkungan permukiman;

2. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme

penyusunan anggaran;

3. Meningkatnya efektivitas produk-produk pengembangan dan penelitian

berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan

pembangunan.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Bappeda kabupaten

Rembang dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan

adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kapasitas SDM Bappeda yang masih perlu ditingkatkan;

2. Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;

3. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk

menganalisa kelayakan kegiatan;

4. Masih kurangnya kapasitas kelembagaan perencana yang menyebabkan

kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas

produk rencana pembangunan tahunan, sebagai contoh penyusunan

prioritas usulan pembangunan;

5. Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat tidak adanya kepastian

realisasi rencana;

6. Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah

dengan banyaknya rencana kegiatan;

7. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus

diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten

Rembang

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan pada

Bappeda Kabupaten Rembang, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang

dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan strategi

kebijakan, baik analisa tantangan maupun peluang yang dihadapi Bappeda

Kabupaten Rembang, antara lain :

1. Tantangan

Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat disampaikan

beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dapat dijelaskan

sebagai berikut :

a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan

yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;

b. Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen

masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap

berbagai kebijakan pembangunan;

c. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat

yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan

pembangunan parsitipatif;

d. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang

berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat

Kabupaten Rembang;

e. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai

tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya

sebagai formalitas belaka.

2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang

adalah sebagai berikut:

a. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa

seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan.

b. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan OPD lain dan juga dengan

para pemangku kepentingan (stake holders)

c. Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti keterbukaan

kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat,

Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta,

Lembaga Donor, LSM, lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat luas.

2.5. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan

tujuan dari pembangunan baik dalam lingkungan internal Bappeda maupun

lingkungan eksternal Bappeda yang keseluruhannya tertuju kepada

pembangunan daerah di Kabupaten Rembang.

Terwujudnya kondisi kedepan sesuai dengan yang diharapkan, hanya

dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang berkoordinasi

sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat

dapat dirasakan. Oleh karenanya, Bappeda harus dapat menjalankan tugas

pokok dan fungsinya secara profesional.

Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk

perencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolok ukur

keberhasilan seluruh proses dalam penyusunan proses perencanaan. Oleh

karenanya, Bappeda harus dapat menghasilkan produk perencanaan yang

berkualitas melalui pemanfaatan sumber daya atau potensi daerah secara

optimal dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola

perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan

kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif

dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan

yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif

dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak

dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya

sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan

yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan

pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan

belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran

pernyataan di atas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis

perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya

aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan

yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih

baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan

usulan selama ini.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan

institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam

perencanaan pembangunan daerah, sehingga semakin profesional dalam

bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah

menentukan dalam mewujudkan good governance.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan

pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda Kabupaten Rembang

diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan

lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas

dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan

meningkatkan kualitas perencanaan tekhnokratik melalui peningkatan

kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan

perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar

pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan di atas serta dengan

mengacu pada permasalahan-permasalahan internal maupun ekternal yang

ada pada institusi perencana dari tingkat pusat sampai di daerah, beberapa

tindak lanjut yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan melalui

perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas,

kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;

2. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan

perencanaan pembangunan;

3. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi

perencanaan pembangunan;

4. Perlu ditingkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk

menyusun dan menerapkan kebijakan/program penanganan

permasalahan lingkungan hidup, sumber daya alam, kemiskinan (dan

juga permasalahan lain) secara komprehensif dan terpadu;

5. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan aset;

6. Perlu dilengkapi ketatalaksanaan (prosedur kerja, SOP) untuk

mendukung kebutuhan organisasi;

7. Perlu dilakukan penatakelembagaan (struktur, tupoksi, indikator kinerja

utama kelembagaan, prosedur kerja dan sebagainya) agar dapat

mendukung peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;

8. Perlu ditingkatkan upaya koordinasi dan sinkronisasi antar Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan

di Kabupaten Rembang;

9. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan

penyampaian hasil-hasil pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan

yang ada dari shopping list ke working plan, dimana perangkat daerah

menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang

disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan

proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan

top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak

dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya

sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut

adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui

musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini. Bappeda sebagai

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan

pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya

pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan antara lain:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas, baik antar

daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan

Daerah;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan;

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis

perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya

aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam kegiatan yang memang benar-

benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik, bukan sekedar

kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan

institusi perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala Daerah

dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam

bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah

menentukan dalam mewujudkan good governance.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah,

Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-

masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada

Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dan memperhatikan

aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka upaya untuk mencapai

tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Rembang yang

realistis, perlu mempertimbangkan isu-isu strategis. Isu-isu strategis

selanjutnya akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi yang akan

ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut.

Isu strategis dapat ditentukan melalui identifikasi permasalahan, mulai

dari permasalahan pokok hingga sampai kepada akar permasalahan.

Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan menjadi rujukan penting

dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima

tahun ke depan, dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis,

baik nasional maupun global yang semakin kompleks.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bappeda Kabupaten Rembang

Perumusan arah kebijakan dan program pembangunan daerah

bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan

pemerintahan daerah, dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang

menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka Panjang daerah

berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang sebagai leading

sector perencanaan mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan

seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari kelancaran dan keberhasilan

perencanaan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda Kabupaten

Rembang tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi, Antara lain :

1. Belum efektifnya sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah yang berbasis teknologi informasi yang disebabkan

belum terintegrasinya perencanaan pembangunan, penganggaran dan

monitoring serta evaluasi pembangunan daerah;

2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan;

3. Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis pengampu

kegiatan.

4. Kurang optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan

pembangunan daerah serta dokumen penganggaran.

5. Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah

kepada peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;

6. Kurang terarahnya penentuan prioritas penggunaan anggaran sesuai

dengan arah dan tujuan organisasi;

7. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses

perencanaan pembangunan sehingga data dan sumber data masih

beragam dan kurang akurat;

8. Keterbatasan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan perencanaan,

serta belum adanya tenaga fungsional perencana dan peneliti yang

bersertifikasi.

9. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi

informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan serta

pengendalian perencanaan pembangunan;

10. Masih rendahnya minat masyarakat untuk berinovasi.

11. Masih minimnya dukungan Perangkat Daerah teknis terkait untuk

mendukung pengambangan inovasi daerah.

12. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran.

Dari uraian permasalahan diatas, dapat dirangkum bahwa

permasalahan pokok Bappeda Kabupaten Rembang adalah :

Tabel 3. 1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Rendahnya sinergitas

antar dokumen

a. Sulitnya

mempertahankan

keselarasan antara

dokumen

perencanaan

pembangunan

dengan

penganggaran

b. Sulitnya

mempertahankan

keselarasan

dokumen

perencanaan

pembangunan

dengan dokumen

penunjang lainnya

c. Belum optimalnya

peran serta

masyarakat dalam

perencanaan

pembangunan

d. Belum optimalnya

kualitas

pelaksanaan

perencanaan

a. Belum efektifnya sistem

perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah

yang berbasis teknologi

informasi yang disebabkan

belum sepenuhnya

terintegrasinya perencanaan

pembangunan, penganggaran

dan monitoring serta evaluasi

pembangunan daerah

b. Dokumen perencanaan belum

sepenuhnya sesuainya dengan

ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

c. Inkonsistensi peraturan

perundang-undangan yang

mengatur perencanaan

pembangunan daerah.

d. Belum optimalnya koordinasi

dengan Perangkat Daerah teknis

pengampu kegiatan.

e. Belum terkelolanya sumber data

dan informasi yang mendukung

proses perencanaan

pembangunan sehingga data

dan sumber data masih

beragam dan kurang akurat;

f. Belum optimalnya pemanfaatan

pengendalian dan evaluasi serta

kajian dan penelitian yang

disusun sebagai pedoman bagi

perencanaan pembangunan

daerah;

g. Belum adanya sistem

pengelolaan yang dapat

menghimpun seluruh produk

Bappedaa secara terintegrasi

sehingga informasi mengenai

produk perencanaan dan kajian

yang sudah dihasilkan tidak

mudah didapatkan.

h. Lemahnya kapasitas dan

kompetensi lembaga

perencanaan di tingkat bawah

(mulai dari tingkat RT, RW,

desa/kelurahan dan kecamatan)

yang menyebabkan kurang

efektifnya proses perencanaan

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

bottom up;

2. Belum optimalnya

pemanfaatan hasil

penelitian dan

pengembangan

a. Belum optimalnya

kualitas hasil

penelitian dan

pengembangan

dalam pembangunan

daerah.

b. Belum optimalnya

partisipasi lembaga

pendidikan dan

masyarakat dalam

penelitian

a. Masih rendahnya minat

masyarakat untuk berinovasi.

b. Masih minimnya dukungan

Perangkat Daerah teknis terkait

untuk mendukung

pengambangan inovasi daerah.

c. Belum optimalnya fasilitasi

hasil-hasil kelitbangan.

3. Belum optimalnya

kinerja dan pelayanan

di bidang perencanaan

pembangunan

penelitian dan

pengembangan daerah

a. Kualitas dan

kuantitas SDM

belum memadai

b. Kapasitas sarana

dan prasarana

perkantoran belum

memadai

a. Keterbatasan SDM yang

memiliki latar belakang

pendidikan perencanaan, serta

minimnya tenaga fungsional

perencana dan peneliti yang

bersertifikasi.

b. Masih adanya penempatan SDM

pada bidang-bidang yang tidak

sesuai dengan kompetensi dan

kualifikasi pendidikan dan

keahlian.

c. Keterbatasan sarana dan

prasarana penunjang kegiatan

perkantoran.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan gambaran

pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2021.

Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan

sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut.

Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran

yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan

pencapaian visi. Adapun Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI

PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG

DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KEWIRAUSAHAAN”.

Adapun maksud visi tersebut dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

3.2.1 Masyarakat sejahtera

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya kebutuhan pokok

setiap individu, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun

kesehatan, selain itu terjaga dan terlindunginya agama , harta, jiwa,

akal, dan kehormatan manusia. Untuk mewujudkan masyarakat yang

sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM yang

memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan

pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi

masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor

pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Disisi lain dapat

diwujudkan melalui sistem hukum, politik, sosial dan budaya.

3.2.2 Semangat Kebersamaan

Semangat adalah keadaan pikiran batin tergerak untuk melakukan

suatu tindakan (kekuatan/dorongan dari dalam) (Kamus besar Bahasa

Indonesia). Jadi semangat itu memiliki fungsi sebagai penggerak batin

untuk bertindak. Apabila kita memiliki semangat bagus maka sikap dan

perilakunya biasanya terlihat dinamis.

Sedangkan kebersamaan adalah ikatan yang terbentuk karena rasa

kekeluargaan/persaudaraan, lebih dari sekedar bekerjasama atau

hubungan profesional saja. Sehingga semangat kebersamaan disini

mengandung semangat bersama dalam harmoni kerja membangun

kabupaten rembang.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan dan

tantangan, dengan membentuk perilaku yang menjunjung tinggi nilai

nilai kemanusiaan, masyarakat yang demokratis dan beradap serta

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu maka diperlukan

kebersamaan sikap kegotongroyongan (kerjasama), keterbukaan dan

saling menghargai (toleransi) yang selalu ditumbuh kembangkan.

Pembangunan itu mempunyai semangat pembangunan menuju

Rembang yang “madani”. dalam Falsafah Rembang Madani menjadi hal

penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat

sebagai sebuah pendidikan karakter baik dalam kerangka pendidikan

formal maupun pendidikan nonformal (dalam keluarga)

3.2.3. Pemberdayaan Masyarakat

Proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek

pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses

kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri.

Membangun masyarakat bukan semata mata mengintroduksi dan

mengimplementasikan permasalah ekonomi dan teknologi tetapi lebih

pada persoalan harkat martabat manusia. Membangun masyarakat

terkait dengan memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga

mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif.

Pemberdayaan atau pembangunan daerah seyogyanya diupayakan

menjadi prioritas yaitu bentuk kontribusi riil untuk pelayanan dasar,

aspirasi masyarakat yang terefleksi pada prioritas program

pembangunan daerah, dan keterkaitan dalam perekonomian dan politik.

Yang mana kesemuanya diarahkan untuk merubah kehidupan

masyarakat terutama kaum miskin menjadi lebih baik.

3.2.4 Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau

menciptakan suatu yang baru dengan cara kreatif dan atau penuh

inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan memberikan nilai

tambah. Kewirausahaan memiliki proses yang dinamis untuk

menciptakan sesuatu yang disertai tenggang waktu, modal, sumber daya

dan juga resiko. Disini diperlukan suatu keberanian dalam diri individu

untuk melakukan tindakan membangun usaha melalui proses

mengidentifikasi, mengembangkan, dan menemukan ide inovatif,

peluang serta cara dalam menjalankan dan menciptakan usaha baru.

Untuk menjawab pembangunan kewirausaahan adalah dengan

menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, dinamis, serta memiliki

integritas dan komitmen terhadap kemajuan. Pembnagunan

kewirausahaan sebagai motor penggerak untuk mengurangi

pengangguran, meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat

lingkungannya, memajukan perekonomian daerah, memenuhi macam

macam produk dan adanya jasa.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan

dengan Visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu “REMBANG

MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”. Makna kata SEJAHTERA dalam visi

jangka panjang adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam

kebutuhan jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten

Rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan,

papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh

tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di

segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya

persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan

dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejateraan

sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya kondisi

aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam kebutuhan rohani

mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya

masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang

dianutnya, berilmu dan beraklak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk

agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang

harmonis.

Dengan demikian kondisi masyarakat sejahtera yang ingin dicapai

dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki

ciri ciri sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rembang

Tahun 2005-2025.

Berangkat dari pemahaman diatas, maka untuk mencapai Visi

Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui tujuh

(7) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan,

partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang

amanah.

2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan

kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan

masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.

3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan

ekonomi kreatif.

4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas

serta berdimensi kewilayahan.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang

terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan

keagamaan.

6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan

mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya

pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.

7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah

tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten

Rembang tersebut, maka Bappeda sebagai salah satu Perangkat Daerah di

lingkup Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah,

penelitian dan pengembangan, memiliki peran penting mendukung pencapaian

visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Rembang selama lima tahun ke

depan.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan

Bappeda dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk

pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Rembang antara lain :

a) Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;

b) Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan

para pemangku kepentingan (stakeholders);

c) Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kabupaten

Rembang dan sistem birokrasi yang sudah tertata dengan baik;

d) Tersedianya potensi daerah (SDA) yang belum dimanfaatkan secara

optimal;

e) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa

seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan;

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan

Bappeda dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian

visi dan misi pembangunan Kabupaten Rembang antara lain:

a) Keterbatasan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan perencanaan,

serta minimnya tenaga fungsional perencana dan peneliti yang

bersertifikasi;

b) Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;

c) Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi bidang/sub bidang;

d) Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung

tercapainya reformasi birokrasi;

e) Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan

pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi

Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;

f) Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem

penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;

g) Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akurat-nya

hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai

dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;

h) Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan

kurang efektifnya proses perencanaan;

i) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan sektoral dan kewilayahan.

3.3. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam

menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan

yang baik (good governance) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang

yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya

tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang perencanaan daerah dan

statistik, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Tengah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja

yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang

terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas

kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan

outcome dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah

tertuang didalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2023.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah yang

tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, maka

Bappeda sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa

Tengah, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun

kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah,

memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi

pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Namun demikian,

dukungan Bappeda lebih dititikberatkan pada pencapaian misi kedua Gubernur

dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu “Memperluas reformasi birokrasi

melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaen/Kota”.

Dengan berpedoman pada RPJMD maka Bappeda sesuai tugas dan

fungsinya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program-program yang

berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian

program prioritas. Dalam pelaksanaan program Bappeda tentunya terdapat

faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan Bappeda. Faktor-

faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda dalam

upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan

misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:

1. Ketersediaan SDM (fungsional perencana & peneliti)

2. Sarana & Prasarana yang cukup memadai

3. Komitmen pejabat struktural terhadap standar operasional prosedur dan

tata kerja

4. Hubungan tata kerja antar ASN yang harmonis

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan

Bappeda dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian

visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:

1. Kualitas & kompetensi SDM

2. Kurangnya koordinasi internal, dengan kabupaten/kota dan pusat

3. Data yang belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan

(akurat, valid)

4. Kurangnya koordinasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk

kebutuhan perencanaan.

Dalam mendukung pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018-2023, Renstra Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada salah satu

sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan

kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh

Bappeda Kabupaten Rembang akan berdampak pada penyusunan perencanaan

pembangunan nasional.

Secara posisi capaian kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Rembang

terhadap sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019

adalah sama. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja yang telah dicapai

dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Rembang saling mendukung

keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018-2023. Sebagaimana diketahui bahwa sasaran yang terdapat dalam

Renstra Bappeda Kabupaten Rembang memiliki kesamaan yang mendekati

dengan sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Sesuai dengan amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, penyusunan RTRW kabupaten mengacu pada :

rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;

pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan rencana

pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang

yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan

ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu

pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Rembang telah menetapkan

Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Rembang Tahun 2011-2031. Penyusunan rencana tata ruang wilayah

kabupaten harus memperhatikan : perkembangan permasalahan provinsi dan

hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten; upaya pemerataan

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; keselarasan aspirasi

pembangunan kabupaten; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

rencana pembangunan jangka panjang daerah; rencana tata ruang wilayah

kabupaten yang berbatasan; dan rencana tata ruang kawasan strategis

kabupaten.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten Rembang memuat : tujuan,

kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur

ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang

terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah

kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan

lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; penetapan kawasan

strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi

indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan ketentuan

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan

umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan

disinsentif; hak, kewajiban dan peran masyarakat; serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk

penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan

rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan

keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; penetapan lokasi dan

fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis

kabupaten. Oleh karena itu, RTRW disusun dengan memperhatikan dinamika

pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi

dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara kawasan, kondisi

fisik wilayah yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global,

pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai,

penanganan kawasan perbatasan daerah, dan peran teknologi dalam

memanfaatkan ruang. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut,

upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar

seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan

berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai

maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian

pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan

dalam RTRW. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat

umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih

operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi sistem kabupaten dan

rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis kabupaten. Dalam perumusan

kebijakan teknis perencanaan tata ruang, Bappeda sebagai Sekretariat dan

Ketua Pokja Perencanaan BKPRD Kabupaten Rembang, melakukan kegiatan

koordinasi dengan SKPD terkait (anggota BKPRD) dalam penyusunan program

dan penyusunan dokumen rencana tata ruang. Selain itu Bappeda juga

berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasi, serta mendukung program-

program perwujudan rencana sebagaimana diatur dalam Lampiran II tentang

Indikasi Program, baik perwujudan rencana struktur (jaringan tran-sportasi,

sumber daya air, energi, dan lain-lain), perwujudan rencana pola ruang

(kawasan lindung dan budidaya), dan pengembangan kawasan strategis

kabupaten. Program-program yang memerlukan dukungan Bappeda secara

langsung antara lain: Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan serta

Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan

Cagar Budaya; Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi serta Pengendalian dan

Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana; Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi

Kawasan serta Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Rakyat;

Pengembangan Agropolitan; Pengembangan Kawasan Pariwisata; Pengendalian

dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan;

Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis kabupaten.

KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan

dengan Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS

Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 digunakan sebagai dasar untuk

menentukan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD serta merumuskan

mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan. Dari hasil penapisan yang dilakukan terhadap program prioritas

dalam dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021 yang memiliki

keterkaitan dengan isu strategis, maka terpilih program prioritas yang memiliki

pengaruh terhadap isu-isu strategis, sedangkan pada Urusan penunjang

pemerintahan Perencanaan Pembangunan dinilai tidak mempunyai pengaruh/

dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan

mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi

atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang

menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan

akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi

permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang

menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan

identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan

tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal

yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang

dalam periode jangka menengah. Rumusan isu strategis Renstra Bappeda

Kabuupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas Perencanaan Pembangunan;

2. Rendahnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Untuk Proses Penyusunan

Kebijakan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Rembang

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah

Tahun 2016-2021, BAPPEDA Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan

dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan

merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-

isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk

memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan

yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Rembang.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik,

terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun

waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

A. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh BAPPEDA

Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, adalah :

Meningkatkan kualitas perencanaan dan kelitbangan.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi

pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu

mewujudkan good governance.

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

Bappeda seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor

Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam hal ini Bappeda Kabupaten Rembang diharapkan menjadi

koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang

baik melalui penelitian dan pengembangan yang selaras dengan RPJMD

dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan, penelitian dan

pengembangan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan

evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi

pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

B. Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda Kabupaten

Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh

Bappaeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda selama tahun 2016-

2021, dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

2. Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten

Rembang tahun 2016 – 2021, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel

4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Rembang

Tahun 2016-2021

NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

TUJUAN /

SASARAN

KINERJA TUJUAN / SASARAN

REALISASI TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7) (8) (9) (10)

Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai

prinsip pemerintahan yang amanah”

1 Meningkatkan

kualitas

perencanaan

dan

kelitbangan

Indeks Kualitas

Perencanaan na na na na 7 7,5

Persentase

pertumbuhan hasil

kelitbangan

na na na na 15 20

1. Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

Daerah

Persentase

program RKPD

selaras dengan

RPJMD

80

83

87,19

85 90 100

2. Meningkatnya

pemanfaatan

hasil litbang

Persentase

pemanfaatan hasil

litbang dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

na na na na 15 20

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda

adalah:

a. Partisipasi.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa

adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah

menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Penempatan masyarakat

sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat

akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan,

pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan.

partisipasi para pelaku pembangunan (Stakeholders) di dalam proses

perencanaan sangat mempengaruhi arah kebijakan perencanaan

yang dihasilkan. Semakin intensifnya peran pelaku pembangunan di

dalam proses perencanaan, output perencanaan yang dihasilkan

akan semakin menggambarkan kebutuhan riil masyarakat;

b. Sumber Daya Manusia.

perencana yang baik harus memiliki pengetahuan yang cukup dan visi

yang jelas, sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan bisa dijadikan

acuan pembangunan secara umum.

c. Data

kegiatan perencanaan harus berdasarkan data yang lengkap dan

akurat, oleh karena itu peran data di dalam kegiatan perencanaan

merupakan hal yang penting;

d. Dana

kegiatan perencanaan memerlukan biaya untuk pelaksanaan proses

perencanaan mulai dari penjaringan aspirasi dari seluruh pelaku

pembangunan sampai pada perumusan kebijakan;

e. Sarana

sarana yang tersedia akan menunjang dalam peningkatan kualitas

perencanaan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil

oleh Bappeda Kabupaten Rembang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Rembang dapat dijabarkan

sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

Tujuan Sasaran Strategi

Arah Kebijakan

(1) (2) (3)

Meningkatkan

kualitas

perencanaan

dan

kelitbangan

Meningkatnya kualitas

perencanaan

pembangunan Daerah

Peningkatan

perencanaan

pembangunan daerah

melalui penguatan

koordinasi antar

berbagai sektor

pembangunan meliputi

bidang pemerintahan

dan kesejahteraan

Rakyat, ekonomi,

infrastruktur

pengembangan wilayah

maupun tatakelola

pemerintahan

1. Meningkatkan efektifitas dalam

penyusunan dokumen

perencanaan maupun dalam

pentahapan proses

perencanaan dan penganggaran

Meningkatnya

pemanfaatan hasil

litbang

Peningkatan kualitas

dan pemantapan

implementasi

kelitbangan iptekin serta

penguatan dan

penciptaan inovasi

dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah

2. Sinkronisasi penelitian dan

pengembangan dalam

perencanaan pembangunan

aerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam

rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus

dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi

penunjang urusan Pemerintahan utamanya perencanaan pembangunan serta

penelitian dan pengembangan tahun 2020 – 2021 adalah sebagai berikut :

I. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan

Keuangan Perangkat Daerah

1. Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

4. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan

II. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

III. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

1. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

IV. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan Daerah

V. Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Infrastruktur Wilayah, Perumahan dan Kawasan Permukiman

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

VI. Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pemerintahan dan

Kependudukan

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kesejahteraan Rakyat

VII. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Rumpun Ekonomi

VIII. Program Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan IPTEK

1. Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Indutri

(IPTEKIN)

2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Indutri (IPTEKIN)

Tabel 6.1

Realisasi, Penetapan Program Prioritas dan Pendanaan

Tahun 2016-2019

NO

URUSAN DAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

Satu

an

KONDISI KINERJA

PADA AWAL RPJMD

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Penetapan 2019

2015 TARGET CAPAIAN Rp TARGET CAPAIAN Rp TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan Umum

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

915.000.000

828.286.126 1.017.671.000

Persentase

pemenuhan

layanan

administrasi

perkantoran

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.475.000.000

204.941.000 538.317.577

Persentase

sarana dan

prasarana

aparatur dalam

kondisi baik

% 60 60 60 65 65 70 70 75

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

50.000.000

14.999.900 595.600.000

Persentase

pengelolaan

kepegawaian

yang

dilaksanakan

tepat waktu

% 70 70 70 75 75 80 80 85

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

90.000.000

69.998.950 399.000.000

Persentase

pelaporan

capaian kinerja

% 75 75 75 80 80 85 85 90

NO

URUSAN DAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

Satu

an

KONDISI KINERJA

PADA AWAL RPJMD

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Penetapan 2019

2015 TARGET CAPAIAN Rp TARGET CAPAIAN Rp TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

dan keuangan

dilaksanakan

tepat waktu

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 0 0 0

2.000.000

Persentase

kehadiran ASN

tepat waktu

70 70 75 77 80

Program Pemeliharaan Barang

Milik Daerah 0 0 0 17.000.000

Persentase

Barang

Inventarisasi

dalam kondisi

baik

% 80 80 80 82 82 85 85 87

2 Urusan Perencanaan

Pembangunan

6,801,792,800 8.049.220.089 5,056,955,202

3,361,204,891

5,756,100,000

Program Pengembangan data

dan informasi perencanaan

pembangunan

547.321.620 312,451,650

219,289,725

384,000,000

Tersusunnya

Sistem

informasi

Perencanaan

Pembangunan

terpadu

% 60 65 80 70 100 75 100

80

Program Penelitian dan

pengembangan serta penerapan

iptek

385.326.414 287,126,290

398,449,762

793,000,000

persentase

pemanfaatan

hasil

penelitian/inov

asi

% 50 55 55 60 65 65 70 70

Program Perencanaan 2.468.477.068 1,742,883,740 1,496,918,349 1,212,500,000

NO

URUSAN DAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

Satu

an

KONDISI KINERJA

PADA AWAL RPJMD

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Penetapan 2019

2015 TARGET CAPAIAN Rp TARGET CAPAIAN Rp TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

pembangunan daerah

Persentase

Program

RPJMD yang

dijabarkan

dalam RKPD

tiap tahunnya

% 70 75 80 80 117 85 90 90

persentase

pelaksanaan

dokumen

perencanaan

yang

partisipastif

dan akuntabel

% 75 78 80 80 80 82 85 85

Program Perencanaan

pembangunan ekonomi

1.969.083.633 526,640,560 310,589,188 565,000,000

persentase

pemanfaatan

dokumen

perencanaan

pembangunan

bidang

ekonomi

% 75 78 80 80 80 82

85

85

Program Perencanaan

pembangunan sosial budaya

671.016.290 449,438,000 458,978,300 705,000,000

persentase

pemanfaatan

dokumen

perencanaan

pembangunan

bidang sosbud

% 75 78 75 80 80 82 85 85

Program Kerjasama

Pembangunan

911.059.898 536,672,300 355,797,775 244,100,000

Persentase

peningkatan

jumlah

% 30 35 38 40 40 45 45 50

NO

URUSAN DAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

Satu

an

KONDISI KINERJA

PADA AWAL RPJMD

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Penetapan 2019

2015 TARGET CAPAIAN Rp TARGET CAPAIAN Rp TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

kemitraan

dengan swasta

dalam

pembangunan

persentase

nota

kesepahaman

kerjasama

yang

ditindaklanjuti

% 77 80 80 83 100 86 100 90

Program Pengembangan wilayah

perbatasan

0 0 0

persentase

penyelesaian

masalah

wilayah

perbatasan

% 50 55 70 60 80 65 100 70

Program Perencanaan

pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh

55.435.645 0 0 0

persentase

pemanfaatan

dokumen

perencanaan

pengembangan

wilayah

strategis dan

cepat tumbuh

% 70 73 80 75 90 77 100 80

Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

607.081.869 707,494,472 59,827,549 610,000,000

persentase

pemanfaatan

dokumen

perencanaan

prasarana

wilayah dan

% 75 78 80 80 90 82 90 85

NO

URUSAN DAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

Satu

an

KONDISI KINERJA

PADA AWAL RPJMD

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Penetapan 2019

2015 TARGET CAPAIAN Rp TARGET CAPAIAN Rp TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SDA

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah Rawan

Bencana

0 0 20,000,000

persentase

pemanfaatan

dokumen

perencanaan

daerah rawan

bencana

% 50 65 50 70 60 75 70 80

Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

0 20,000,000 56,152,162 500,000,000

persentase

aparatur

perencana

bersertifikat

kompetensi

% 80 82 2 85 60 87 100 90 93

Program Perencanaan Tata

Ruang

0 0 0 20,000,000

persentase

pemanfaatan

dokumen

perencanaan

tata ruang

% 80 80 100 83 100 87 100 93

Program Pemanfaatan Ruang 24.625.000 0 0 20,000,000

persentase

pemanfaatan

data survey

dan

pemetaaaan

tata ruang

% 75 80 100 83 100 87 100 93 0

Program Perencanaan

Pemanfaatan dan Pengendalian

Tata Ruang

385.167.652 494,248,190 398,449,762 72,500,000

NO

URUSAN DAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)

Satu

an

KONDISI KINERJA

PADA AWAL RPJMD

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Penetapan 2019

2015 TARGET CAPAIAN Rp TARGET CAPAIAN Rp TARGET CAPAIAN Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

persentase

pemanfaatan

rekomendasi

pemanfaatan

ruang

% 75 80 100 83 100 87 100 93 0

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

24.625.000 0 0 50,000,000

persentase

pemanfaatan

dokumen

perencanaan

Jaringan

Irigasi, Rawa

dan Jaringan

Pengairan

lainnya

% 75 80 70 83 75 87 80 93

Program Pengendalian dan

evaluasi perencanaan

pembangunan

0 177,429,792 480,000,000

Persentase

kesesuaian

usulan

masyarakat

dengan

dokumen

perencanaan.

% 50 55 80 60 60 65 65 70

Persentase

tindak lanjut

hasil monev

% 75 80 100 83 83 87 87 0 93 0

Tabel 6.2

Target Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Rembang

Tahun 2020-2021

No Urusan/Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program (Outcome)

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Capaian Program dan

Kerangka Pendanaan

Kondisi kinerja

Pada Akhir

Periode Renstra

PD 2020 2021

Tgt Rp. (000) Tgt Rp.

(000) Tgt

Rp.

(000)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Urusan Perencanaan

Pembangunan

Program Perencanaan

dan pengendalian

pembangunan daerah

Rp 3.700.000 4.000.000 7.700.000

Persentase dokumen

perencanaan yang

ditetapkan tepat waktu

% 100 100 100

Persentase perangkat

daerah yang

menyampaian dokumen

perencanaan tepat

waktu

% 90 95 95

Persentase kesesuaian

capaian kinerja daerah

% 65 70 70

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Daerah

Jumlah dokumen

perencanaan daerah

dok 5 2.5000.000 5 2.500.000 5 5.000.000

Jumlah PD yang telah

menyampaikan

dokumen perencanaan

PD 40 40 40

No Urusan/Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program (Outcome)

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Capaian Program dan

Kerangka Pendanaan

Kondisi kinerja

Pada Akhir

Periode Renstra

PD 2020 2021

Tgt Rp. (000) Tgt Rp.

(000) Tgt

Rp.

(000)

Penyusunan Dokumen

Evaluasi Perencanaan

Daerah

Jumlah dokumen

Evaluasi perencanaan

Daerah

dok 5 1.200.000 5 1.500.000 5 2.700.000

Program Perencanaan

infrastruktur dan

pengembangan

wilayah

1.750.000 1.800.000 3.550.000

Persentase tingkat

keselarasan RKPD

terhadap RPJMD rumpun

infrastruktur dan

pengembangan wilayah

% 70 75 75

Persentase tingkat

keselarasan Renja

terhadap Renstra

rumpun infrastruktur

dan pengembangan

wilayah

% 70 75 75

Penyusunan dokumen

perencanaan dan

evaluasi pembangunan

infrastruktur,

perumahan dan

kawasan permukiman

Jumlah dokumen

perencanaan dan

evaluasi pembangunan

infrastruktur,

perumahan dan

kawasan permukiman

dok 2 1.250.000 2 1.250.000 2 2.500.000

No Urusan/Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program (Outcome)

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Capaian Program dan

Kerangka Pendanaan

Kondisi kinerja

Pada Akhir

Periode Renstra

PD 2020 2021

Tgt Rp. (000) Tgt Rp.

(000) Tgt

Rp.

(000)

Penyusunan dokumen

perencanaan dan

evaluasi

Pengembangan

wilayah, Sumber daya

alam dan Lingkungan

Hidup

Jumlah dokumen

perencanaan dan

evaluasi Pengembangan

wilayah, Sumber daya

alam dan Lingkungan

Hidup

dok 2 500.000 2 550.000 2 1.050.000

Program Perencanaan

pemerintahan dan

kesejahteraan rakyat

1.750.000 1.800.000 3.550.000

Persentase tingkat

keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

rumpung Pemerintahan

dan Kesejahteraan

Rakyat

% 70 75 75

Persentase tingkat

keselarasan Renja

terhadap Renstra

Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat

% 70 75 75

Penyusunan dokumen

perencanaan dan

evaluasi pemerintahan

dan kependudukan

Jumlah dokumen

perencanaan dan

Evaluasi pemerintahan

dan kependudukan

dok 7 750.000 7 800.000 7 1.550.000

No Urusan/Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program (Outcome)

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Capaian Program dan

Kerangka Pendanaan

Kondisi kinerja

Pada Akhir

Periode Renstra

PD 2020 2021

Tgt Rp. (000) Tgt Rp.

(000) Tgt

Rp.

(000)

Penyusunan dokumen

perencanaan dan

evaluasi Kesejahteraan

Rakyat

Jumlah dokumen

perencanaan dan

evaluasi Kesejahteraan

Rakyat

Dok 8 1.000.000 8 1.000.000 8 2.000.000

Program Perencanaan

pembangunan

ekonomi

1.250.000 1.300.000 2.550.000

Persentase tingkat

keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

rumpun Ekonomi

% 70 75 75

Persentase tingkat

keselarasan Renja

terhadap Renstra

rumpun Ekonomi

% 70 75 75

Penyusunan dokumen

perencanaan dan

evaluasi Bidang

Ekonomi

jumlah dokumen

perencanaan dan

evaluasi rumpun

ekonomi

dok 3 1.250.000 3 1.300.000 3 2.550.000

2 Urusan Penelitian

dan Pengembangan

Program Penelitian

dan pengembangan

serta penerapan

1.500.000 1.550.000 3.050.000

No Urusan/Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program (Outcome)

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Capaian Program dan

Kerangka Pendanaan

Kondisi kinerja

Pada Akhir

Periode Renstra

PD 2020 2021

Tgt Rp. (000) Tgt Rp.

(000) Tgt

Rp.

(000)

Iptek

Persentase hasil

kelitbangan yang

dimanfaatkan

% 20 25 25

Persentase pertumbuhan

inovasi

% 20 20 20

Penelitian dan

Pengkajian Ilmu

Pengetahuan Teknologi

dan Industri (IPTEKIN)

Jumlah hasil penelitian

dan pengkajian Iptekin

buah 50 500.000 100 550.000 100 1.050.000

Pengembangan Ilmu

Pengetahuan Teknologi

dan Industri (IPTEKIN)

jumlah pengembangan

Iptekin

buah 25 1.000.000 50 1.000.000 50 2.000.000

3 Urusan Umum

Perencanaan dan

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

245.000 250.000 495.000

% Keselarasan

perencanaan terhadap

capaian kinerja

Perangkat Daerah

% 65 70 70

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah yang disusun

dok 2 175.000 3 175.000 3 350.000

No Urusan/Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program (Outcome)

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Capaian Program dan

Kerangka Pendanaan

Kondisi kinerja

Pada Akhir

Periode Renstra

PD 2020 2021

Tgt Rp. (000) Tgt Rp.

(000) Tgt

Rp.

(000)

Penyusunan Dokumen

Evaluasi Kinerja

Perangkat daerah

Jumlah Dokumen

Laporan kinerja yang

disusun

dok 2 75.000 2 75.000 2 150.000

Peningkatan

Keterbukaan

Informasi Publik

250.000 250.000 500.000

% Informasi yang

disampaikan ke publik

% 90 95 95

Pengelolaan

keterbukaan informasi

publik

Jumlah informasi yang

disampaikan ke publik

infomr

asi

2 250.000 2 250.000 2 500.000

Manajemen

Administrasi

Pelayanan Umum,

kepegawaian dan

Keuangan Perangkat

Daerah

2.100.000 2.100.000

% ketercapaian

pelayanan umum

% 90 95 95

% ketercukupan sarana

prasarana aparatur

% 90 95 95

No Urusan/Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program (Outcome)

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Capaian Program dan

Kerangka Pendanaan

Kondisi kinerja

Pada Akhir

Periode Renstra

PD 2020 2021

Tgt Rp. (000) Tgt Rp.

(000) Tgt

Rp.

(000)

% pemenuhan

pelayanan kepegawaian

% 90 95 95

% pemenuhan

pelayanan keuangan

% 90 95 95

Peningkatan

manajemen

administrasi pelayanan

umum

% pemenuhan

pelayanan administrasi

perkantoran

% 100 340.000 100 340.000 100

Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Jumlah dokumen

pengelolaan BMD yang

dikelola dengan baik

dok 2 1.100.000 2 1.100.000 2

Peningkatan kualitas

sumber daya aparatur

Jumlah dokumen

manajemen kepegawaian

yang dikelola dengan

baik

dok 4 300.000 4 300.000 4

Peningkatan dan

pengembangan sistem

pelaporan keuangan

Jumlah Dokumen

pelaporan keuangan

dengan kualitas baik

dok 3 360.000 3 360.000 3

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk

mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan

sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal

mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil

dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja

yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang

lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya

apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja

yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan

organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja

yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator

kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangung-

jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial

pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan

alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang

ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat

merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan

menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan

dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten

Rembang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi

bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappeda yang berkontribusi

langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kab. Rembang

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tahun 2016-2019

No Indikator Satuan

Kondisi

Kinerja

Pada Awal

Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap

Tahun

Kondisi

Kinerja

Pada

Akhir

Periode

RPJMD 2016 2017 2018 2019

1 Persentase Pemanfaatan Dokumen

Perencanaan

% 65 70 75 80 80

2 Persentase Penjabaran Program

RPJMD kedalam RKPD

% 75 80 85 90 90

3 Persentase Hasil Penelitian dan

Inovasi yang mendukung

Pembangunan Daerah

% 55 60 65 70 70

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Rembang

Tahun 2016-2019

No Indikator Satuan Target Renstra Tahun

2016 2017 2018 2019

1 Tersusunnya Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Terpadu

% 65 70 75 80

2 persentase pemanfaatan hasil

penelitian/inovasi

% 55 60 65 70

3 Persentase Program RPJMD yang

dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya

% 75 80 85 90

4 persentase pelaksanaan dokumen

perencanaan yang partisipastif dan

akuntabel

% 78 80 82 85

5 persentase pemanfaatan dokumen

perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

% 78 80 82 85

6 persentase pemanfaatan dokumen

perencanaan pembangunan bidang

sosbud

% 78 80 82 85

7 Persentase peningkatan jumlah

kemitraan dengan swasta dalam

pembangunan

% 35 40 45 50

8 persentase nota kesepahaman

kerjasama yang ditindaklanjuti

% 80 83 86 90

9 persentase penyelesaian masalah

wilayah perbatasan

% 55 60 65 70

10 persentase pemanfaatan dokumen

perencanaan pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

% 73 75 77 80

11 persentase pemanfaatan dokumen

perencanaan prasarana wilayah dan

SDA

% 78 80 82 85

No Indikator Satuan Target Renstra Tahun

2016 2017 2018 2019

12 persentase pemanfaatan dokumen

perencanaan daerah rawan bencana

% 65 70 75 80

13 persentase aparatur perencana

bersertifikat kompetensi

% 82 85 87 90

14 persentase pemanfaatan dokumen

perencanaan tata ruang

% 80 83 87 93

15 persentase pemanfaatan data survey

dan pemetaaaan tata ruang

% 80 83 87 93

16 persentase pemanfaatan rekomendasi

pemanfaatan ruang

% 80 83 87 93

17 persentase pemanfaatan dokumen

perencanaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

% 80 83 87 93

18 Persentase kesesuaian usulan

masyarakat dengan dokumen

perencanaan.

% 55 60 65 70

19 Persentase tindak lanjut hasil monev % 80 83 87 93

Tabel 7.3.

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kab. Rembang

Mengacu Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

Tahun 2020-2021

Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan

berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”

NO INDIKATOR UTAMA

KINERJA CAPAIAN AKHIR RPJMD

TARGET

TH. 2020 TH. 2021

1 2 3 4

1 Indeks Kualitas

Perencanaan 7 7,5 7,5

2 Persentase

pertumbuhan hasil

kelitbangan

20 20 20

Tabel 7.4.

Indikator Kinerja Sasaran Bappeda Kab. Rembang

Mengacu Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

Tahun 2020-2021

NO INDIKATOR SASARAN

KINERJA CAPAIAN AKHIR RPJMD

TARGET

TH. 2020 TH. 2021

1 2 3 4

1 Persentase program

RKPD selaras dengan

RPJMD 90 100 100

NO INDIKATOR SASARAN

KINERJA CAPAIAN AKHIR RPJMD

TARGET

TH. 2020 TH. 2021

1 2 3 4

2 Persentase

pemanfaatan hasil

litbang dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

15 20 20

Tabel 7.5.

Indikator Kinerja Program Bappeda Kab. Rembang

yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tahun 2020-2021

No Indikator Kinerja Program

Satuan Target Capaian

Setiap Tahun Target Akhir

RPJMD 2020 2021

(1) (2) (3) (5) (6) (7)

3 Persentase program RKPD selaras dengan

RPJMD

% 90 95 95

4 Persentase pemanfaatan hasil litbang

dalam perencanaan pembangunan daerah

% 20 20 20

5 Persentase dokumen perencanaan yang

ditetapkan tepat waktu

% 100 100 100

6 Persentase perangkat daerah yang

menyampaian dokumen perencanaan

tepat waktu

% 90 95 95

7 Persentase kesesuaian capaian kinerja

daerah

% 65 70 70

8 Persentase tingkat keselarasan RKPD

terhadap RPJMD rumpun infrastruktur

dan pengembangan wilayah

% 70 75 75

9 Persentase tingkat keselarasan Renja

terhadap Renstra rumpun infrastruktur

dan pengembangan wilayah

% 70 75 75

10 Persentase tingkat keselarasan RKPD

terhadap RPJMD rumpun Pemkesra

% 70 75 75

11 Persentase tingkat keselarasan Renja

terhadap Renstra rumpun Pamkesra

% 70 75 75

12 Persentase tingkat keselarasan RKPD

terhadap RPJMD rumpun Ekonomi

% 70 75 75

13 Persentase tingkat keselarasan Renja

terhadap Renstra rumpun Ekonomi

% 70 75 75

14 Persentase hasil kelitbangan yang

dimanfaatkan

% 20 25 20

16 Persentase pertumbuhan inovasi daerah % 20 20 20

Tabel 7.6

Penetapan Formulasi Indikator Kinerja

Bappeda Kab. Rembang

No Indikator Kinerja

Formulasi

(1) (2) (3)

1 Indeks kualitas perencanaan Total skor rata-rata (nilai proses perencanaan, nilai

isi perencanaan dan nilai jaminan tindak lanjut) /

total skor ideal x 10

2 Persentase pertumbuhan hasil

kelitbangan

{Jumlah Hasil Kelitbangan Tahun n dikurangi

jumlah Hasil Kelitbangan Tahun n-1 dibagi jumlah

Hasil Kelitbangan Tahun n-1) kali 100%}

3 Persentase program RKPD selaras

dengan RPJMD

( Jumlah program pada RKPD tahun n dibagi

jumlah program pada RPJMD th, n) x 100%

4 Persentase pemanfaatan hasil litbang

dalam perencanaan pembangunan

daerah

( Jumlah pemanfaatan hasil litbang th. n dibagi

jumlah hasil litbang tahun n ) x 100%

5 Persentase dokumen perencanaan yang

ditetapkan tepat waktu

(Jumlah dokumen perencanaan Kabupaten yang

ditetapkan tepat waktu tahun n dibagi jumlah

dokumen perencanaan kab. yang ada tahun n ) x

100%

6 Persentase perangkat daerah yang

menyampaian dokumen perencanaan

tepat waktu

(Jumlah perangkat daerah yang menyampaian

dokumen perencanaan tepat waktu tahun n dibagi

jumlah perangkat daerah ) x 100%

7 Persentase kesesuaian capaian kinerja

daerah

( Jumlah Indikator Kinerja dengan capaian sesuai

target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun n

dibagi Jumlah indikator kinerja RPJMD ) x 100%

8 Persentase tingkat keselarasan RKPD

terhadap RPJMD rumpun infrastruktur

dan pengembangan wilayah

( Jumlah indikator kinerja RKPD yang selaras

dengan indikator kinerja RPJMD rumpun

Infrastruktur dan pengembangan wilayah tahun n

dibagi indikator kinerja RPJMD rumpun

infrastruktur dan pengembangan wilayah) x 100%

9 Persentase tingkat keselarasan Renja

terhadap Renstra rumpun infrastruktur

dan pengembangan

( Jumlah Indikator Kinerja Renja PD yang selaras

dengan Indikator Kinerja Renstra PD rumpun

Infrastruktur dan pengembangan wilayah tahun n

dibagi indikator kinerja Renstra rumpun

Infrastruktur dan pengembangan wilayah) x 100 %

10 Persentase tingkat keselarasan RKPD

terhadap RPJMD rumpun Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat

( Jumlah Indikator RKPD yang selaras dengan

Indikator RPJMD rumpun Pemkesra tahun n dibagi

Jumlah Indikator RPJMD rumpun Pemkesra ) x

100%

11 Persentase tingkat keselarasan Renja

terhadap Renstra rumpun Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat

( Jumlah Indikator Kinerja Renja PD yang selaras

dengan Indikator Kinerja Renstra PD rumpun

Infrastruktur dan pengembangan wilayah dibagi

jumlah Indikator Kinerja Renstra PD rumpun

Infrastruktur dan pengembangan wilayah) x 100 %

12 Persentase tingkat keselarasan RKPD

terhadap RPJMD rumpun Ekonomi

( Jumlah Indikator Kinerja Renja PD yang selaras

dengan Indikator Kinerja Renstra PD rumpun

ekonomi tahun n dibagi Jumlah Indikator RPJMD

rumpun ekonomi) x 100 %

13 Persentase tingkat keselarasan Renja

terhadap Renstra rumpun Ekonomi

( Jumlah Indikator RKPD yang selaras dengan

Indikator RPJMD rumpun ekonomi tahun n dibagi

Jumlah Indikator RPJMD PD rumpun ekonomi) x

100%

14 Persentase hasil kelitbangan yang

dimanfaatkan

( Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan

tahun n dibagi jumlah hasil kelitbangan yang ada)

No Indikator Kinerja

Formulasi

x 100%

15 Persentase pertumbuhan inovasi daerah ( Jumlah inovasi daerah th. n dikurangi jumlah

inovasi th. N-1 dibagi jumlah inovasi n-1 ) x 100%

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rembang ini

merupakan sinkronisasi serta penyesuaian terhadap kebijakan daerah yang

tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 dengan mensinergikan tujuan, sasaran,

program maupun target-target yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur

Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,

pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders

yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi

Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang. Dengan melaksanakan Rencana

Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari

seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan

kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya

bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial

merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan

oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ