lampiran i petunjuk penyelenggaraan organisasi dan … · surabaya memberi kesempatan kepada para...
TRANSCRIPT
KOMISI B
LAMPIRAN I
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEWAN RACANA PENDEGA SUNAN AMPEL DAN NYAI KARIMA
GERAKAN PRAMUKA 1261-1262 PANGKALAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum
a. Gerakan Pramuka Gugusdepan Surabaya 1261-1262 pangkalan IAIN Sunan Ampel
Surabaya memberi kesempatan kepada para Pramuka Pandega untuk membina diri
menjadi kader pemimpin, baik di lingkungan Gugusdepan maupun lingkungan di luar
Gugusdepan.
b. Salah satu usaha untuk melaksanakan hal tersebut, dibentuklah Dewan Racana
Pandega Sunan Ampel dan Nyai Karima di lingkungan Gudep Surabaya 1261-1262
pangkalan IAIN Sunana Ampel Surabaya.
c. Dewan Racana Pandega disingkat Dewan Pandega Sunan Ampel dan Nyai Karima
adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di lingkungan
Gerakan Pramuka Gugusdepan Surabaya 1261-1262 Pangkalan IAIN Sunan Ampel
Surabaya yang beranggotakan Pramuka Pandega Putera dan Puteri, Bersifat kolektif
dan kolegial.
d. Kolektif mengandung arti bahwa keputusan dan kebijakan di dalam Dewan Pandega
adalah keputusan atau kebijakan organisasi Dewan Pandega yang dilakukan secara
bersama atau secara gabungan. Kolegial mengandung arti bahwa segala pelaksanaan
tugas pokok, kebijakan dan tanggungjawab dalam prosesnya didalam Dewan Pandega
dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Diketuai oleh Ketua Dewan Racana, yang
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Musyawarah
Pandega dan Gudep.
e. Pengurus Dewan Pandega terdiri atas Pramuka Pandega putra untuk mengelolah
Racana Sunan Ampel dan Pramuka Pandega putri untuk mengenlolah Racana Nyai
Karima.
f. Dewan Pandega Sunan Ampel dan Nyai Karima dipimpin oleh masing-masing Ketua
Dewan Racana didampingi oleh seorang pembina yang berusia sekurang-kurangnya
berusia 28 tahun.
KOMISI B
g. Untuk keseragaman dalam pengelolaan organisasi racana, diperlukan adanya petunjuk
penyelenggaraan yang ditetapkan oleh para pramuka pandega dalam Musdega sebagai
pedoman yang berlaku.
2. Maksud dan Tujuan
a. Petunjuk ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar/pedoman dalam mengatur
organisasi, tugas, dan tata kerja racana.
b. Tujuannya adalah untuk menjamin adanya keselarasan, kelancaran, dan
kesinambungan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab racana.
3. Dasar
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
b. Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
d. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka.
e. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 080 Tahun 1988 tentang Pola
dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega.
f. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 086 tahun 1987 tentang
petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan gugus depan pramuka yang
berpangkalan di kampus perguruan tinggi.
g. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 214 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega
h. Keputusan Musyawarah Pandega tahun 2011
4. Ruang Lingkup
Petunjuk penyelenggaraan ini diatur dengan tata urut sebagai berikut:
a. Pendahuluan
b. Tugas Pokok, Fungsi, dan Tanggungjawab
c. Organisasi dan Masa Bakti
d. Administrasi, Pendapatan dan Kekayaan
e. Keanggotaan
f. Kepengurusan
g. Pembagian Tugas, Fungsi dan Mekanisme Bidang
h. Pembina
KOMISI B
i. Tugas dan Fungsi Mabigus dan Pembina Gudep
j. Kelompok Kerja dan Sangga Kerja
k. Musyawarah Pandega dan Musyawarah Pandega Luar Biasa
l. Formatur
m. Sidang Paripurna dan Rapat-Rapat
n. Pendelegasian
o. Job Spesifikasi dan Job Deskription KDR dan PA
p. Penutup
BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TANGGUNGJAWAB
1. Tugas Pokok
Tugas pokok Dewan Pandega Sunan Ampel dan Nyai Karima adalah:
a. Melaksanakan Keputusan Musyawarah Pandega
b. Merancang program kegiatan
c. Mengurus dan mengatur kegiatan
d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
e. Merekrut anggota baru
f. Mencari/mengidentifikasi sumber dana untuk disampaikan kepada Pembina Gudep
g. Mengelola dana untuk menjalankan program kegiatan
h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina Gudep dan Anggota Racana
i. Menyelenggarakan Musyawarah Pandega
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dewan Pandega Sunan Ampel dan
Nyai Karima berfungsi sebagai penanggungjawab penyelenggaraan manajemen kegiatan:
a. Penyusunan perencanaan dan pengelolaan sumber daya informasi, perumusan
kebijakan dan pelaporan kegiatan.
b. Pengembangan dan pembinaan pendidikan kepramukaan bagi anggota serta
pengabdian kepada masyarakat.
c. Pengelolaan personil, logistik, keuangan, usaha dana dan aset milik racana serta
pembinaan organisasi.
d. Pengelolaan hubungan dengan gudep, lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.
KOMISI B
3. Tanggungjawab
Dewan Pandega Sunan Ampel dan Nyai Karima bertanggungjawab atas pelaksanaan
tugas pokok Dewan Pandega kepada Musyawarah Pandega dan Pembina Gudep
BAB III
ORGANISASI DAN MASA BAKTI
1. Organisasi
a. Di dalam Gugusdepan Surabaya 1261-1262, racana dipimpin oleh Ketua Dewan
Racana Pandega Sunan Ampel dan Ketua Dewan Racana Pandega Nyai Karima yang
disusun dalam satu kepungurusan yang bersifat kolektif.
b. Dewan Racana sunan Ampel dan Nyai Karima adalah satu-satunya organisasi
kaderisasi kepemimpinan bagi Pramuka Pandega Gugusdepan Surabaya 1261-1262
pangkalan IAIN Sunan Ampel surabaya.
2. Masa Bakti
a. Masa Bakti adalah kurun waktu berlangsungnya suatu kepengurusan Dewan Pandega
Sunan Ampel dan Nyai Karima dalam melaksanakan tugasnya.
b. Masa bakti dewan Pandega di dalam Gudep Surabaya 1261-1262 adalah 1 tahun
c. Selama belum terbentuk dan disahkannya Dewan Pandega yang baru oleh Surat
Keputusan Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan, maka pengurus Dewan Pandega
domisioner tetap melaksanakan tugasnya.
BAB IV
ADMINISTRASI, PENDAPATAN DAN KEKAYAAN
1. Administrasi
a. Sebagai organisasi kader kepemimpinan Gugusdepan, maka sistem administrasi
Dewan Pandega mengikuti sistem administrasi gugusdepan.
b. Sistem administrasi gugusdepan dijelaskan oleh Keputusan Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka Nomor 041 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Satuan
Gerakan Pramuka.
KOMISI B
c. Sistem administrasi internal Dewan Pandega diadakan guna menunjang aktifitas
Dewan Pandega, meliputi:
1) Pengarsipan surat menyurat yang berkaitan dengan Pramuka Pandega Gudep
Surabaya 1261-1262
2) Komunikasi dan informasi internal Dewan Pandega dengan Gugusdepan dan
Kwartirnya.
3) Ketentuan-ketentuan administrasi yang bersifat teknis akan diatur dalam petunjuk
Penyelenggaraan Administrasi Racana atau panduan lain.
4) Petunjuk penyelenggaraan atau panduan itu tidak boleh bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
2. Pendapatan
a. Keuangan
1) Keuangan diperoleh, dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pandega
dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.
2) Sumber Keuangan:
(1) Dana Penunjang Pendidikan
(2) Usaha dana Dewan Pandega
3) Sumber dana yang berasal dari luar Gugusdepan harus sepengetahuan
Gugusdepan. Apabila diperlukan, dana tersebut dapat disimpan di Bank atas nama
Gerakan Pramuka Gudep 1261-1262 IAIN Sunan Ampel Surabaya.
b. Usaha Dana
1) Dewan Pandega dapat membuat badan usaha tetap antara lain: usaha fasilitas jasa,
Kedai Pramuka dan lain-lain
2) Usaha dapat dilakukan dengan memberdayakan fasilitas yang dimiliki Racana
atau Gugusdepan dan secara berkala menyampaikan laporan.
3) Badan usaha tersebut bertanggungjawab kepada Pembina Gugusdepan dan Ketua
Dewan Racana.
c. Pengelolaan
1) Dana yang diperoleh, dikelola oleh Dewan Pandega sesuai dengan sistem yang
berlaku.
2) Dalam pengelolaan dana kegiatan, Dewan Pandega senantiasa melakukan
koordinasi dan konsultasi dengan Gugusdepan.
d. Pertanggungjawaban
KOMISI B
Pertanggungjawaban pengelolaan dana disusun oleh Dewan Pandega dan
disampaikan pada waktu Musdega dengan memberikan tembusan kepada
Gugusdepan.
3. Kekayaan
a. Kekayaan Racana atau Gugusdepan adalah benda bergerak.
b. Benda bergerak tersebut meliputi hasil usaha tetap, perlengkapan kantor, surat
berharga dan uang tunai.
c. Kekayaan Racana atau Gugusdepan yang utama digunakan sebagai sarana pendukung
kegiatan.
d. Perawatan inventaris merupakan hak dan kewajiban seluruh anggota gudep Surabaya
1261 – 1262 dengan penanggung jawab bidang Sarana dan Prasarana (Ke-RT-an).
Kecuali surat berharga dan uang tunai, masing-masing dilakukan oleh Sekretaris
Dewan dan Bendahara Dewan.
e. Segala pemasukan (tambahan) atau pengeluaran inventaris yang telah menjadi milik
sanggar harus dicatat oleh bidang Sarana dan Prasarana (Ke-RT-an) pada buku
inventaris.
f. Setiap peminjaman barang harus melalui prosedur peminjaman sebagai berikut :
1) Untuk pribadi: harus sepengetahuan KDR
2) Untuk Sangga Kerja: harus dengan disposisi surat/pelaporan barang-barang yang
dipinjam.
3) Dari Organisasi luar: menggunakan surat peminjaman disertai KTP/KTM asli.
Biaya pinjam ditentukan oleh Bidang Sarana dan Prasarana (Ke-RT-an)
g. Apabila hilang atau rusak, maka peminjam berkewajiban mengganti dengan unit yang
baru.
BAB V
KEANGGOTAAN
1. Anggota Dewan Pandega adalah Pramuka Pandega yang mempunyai hak dan kewajiban
untuk melaksanakan tugas pokok Dewan Racana.
2. Persyaratan
a. Persyaratan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Dewan
Pandega.
KOMISI B
b. Persyaratan terdiri atas:
1) Umum
(a) Anggota aktif di Gugusdepan.
(b) Minimal telah menjadi Anggota Racana
2) Khusus
Persyaratan khusus adalah persyaratan tambahan lainnya selain persyaratan umum.
Persyaratan khusus ditetapkan dalam Musdega. Persyaratan tersebut adalah:
(a) Telah mengikuti Kursus Pengelolaan Dewan Racana atau Latihan
Pengembangan Kepemimpinan (LPK)
(b) Minimal semester 3
3. Pemilihan dan Pengangkatan Anggota
a. Pemilihan anggota
1) Pemilihan anggota adalah tata cara memilih anggota Dewan Racana.
2) Pemilihan anggota dapat dilakukan melalui:
(a) Formatur.
(b) Pemilihan langsung atas Ketua Dewan Racana, Pemangku Adat dan Ketua
Dewan Kehormatan Pandega. sedangkan anggota Dewan Pandega lainnya
dipilih oleh formatur.
(c) Pemilihan langsung atas Ketua Dewan Racana, Pemangku Adat dan Ketua
Dewan Kehormatan Pandega dilakukan secara terpisah yang mekanismenya
ditetapkan melalui Musdega
b. Pengangkatan anggota disahkan dengan surat keputusan Ketua Majelis Pembina
Gugusdepan.
4. Penggantian Ketua dan Mutasi Anggota
a. Penggantian Ketua
Penggantian Ketua dilakukan apabila Ketua Dewan Racana:
1) Telah selesai pendidikan S1
2) Menikah
3) Meninggal Dunia
4) Sedang berhalangan tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Ketua Dewan Racana. Jenis
halangan yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Dewan Pandega yang
bersangkutan dengan persetujuan gugusdepan.
KOMISI B
5) Mengajukan pengunduran diri dengan bukti tertulis.
6) Telah melewati batas usia Pramuka Pandega
7) Melakukan kegiatan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
dan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka
8) Diusulkan oleh 2/3 jumlah anggota
9) Tata cara penggantian Ketua diatur oleh Dewan Pandega dengan sepengetahuan
Gugusdepan
10) Penggantian Ketua disahkan dengan surat keputusan.
11) Terbukti telah melanggar keputusan Musyawarah Pandega
Penggantian Ketua Dewan Racana dan Pemangku Adat dilakukan di dalam
Musyawarah Pandega Luar Biasa
b. Mutasi Anggota
1) Mutasi anggota adalah perpindahan fungsi dan kedudukan anggota Dewan
Pandega dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
2) Mutasi anggota dapat dilakukan pada seluruh jenis, fungsi dan kedudukan
anggota.
3) Tata cara mutasi disusun oleh Dewan Pandega dengan sepengetahuan
Gugusdepan.
4) Pelaksanaan mutasi anggota Dewan Pandega disahkan dengan keputusan
Gugusdepan.
5. Pemberhentian anggota
a. Pemberhentian anggota adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan hak
dan kewajiban seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota
Dewan Pandega.
b. Pemberhentian anggota dilakukan apabila anggota Dewan Pandega:
1) Meninggal dunia.
2) Sedang berhalangan tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Pandega.
3) Jenis halangan yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Dewan Pandega yang
bersangkutan dengan persetujuan Gugusdepan.
4) Mengajukan permintaan sendiri dengan bukti tertulis.
5) Telah melewati batas usia Pramuka Pandega
6) Melakukan kegiatan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
dan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka.
KOMISI B
7) Terbukti telah melanggar keputusan Musyawarah Pandega
c. Jenis pemberhentian anggota terdiri atas :
1) Pemberhentian dengan hormat.
2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
d. Pemberhentian dengan hormat dilakukan apabila pemberhentian disebabkan
ketentuan Bab V Pasal 5b (1,2,4,5).
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan apabila pemberhentian disebabkan
karena ketentuan Bab V Pasal 5b (6 dan 7) setelah melalui Dewan Kehormatan.
f. Tata cara pemberhentian diatur oleh Dewan Pandega dengan sepengetahuan
Gugusdepan.
g. Pemberhentian anggota disahkan dengan surat keputusan Gugusdepan.
6. Penggantian Anggota
a. Penggantian anggota adalah penggantian anggota Dewan Pandega yang dilakukan
apabila ada anggota yang diberhentikan dari keanggotaan.
b. Tata cara penggantian anggota diatur oleh Dewan Pandega yang bersangkutan dengan
sepengetahuan Gugusdepan.
c. Penggantian anggota disahkan dengan surat keputusan Gugusdepan.
7. Hak dan Kewajiban Anggota
a. Pada prinsipnya sebagai badan yang bersifat kolektif dan kolegial, setiap anggota
mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan tugas pokok Dewan
Pandega.
b. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota dibagi dalam suatu susunan kepengurusan.
BAB VI
KEPENGURUSAN
1. Pengurus
a. Susunan pengurus Dewan Pandega terdiri atas seorang ketua merangkap anggota,
seorang Pemangku Adat merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota,
Bendahara merangkap anggota dan beberapa Orang anggota.
b. Komposisi pengurus dalam Dewan Pandega disusun berdasarkan kondisi satuan
anggota racana pandega.
c. Jumlah anggota Dewan Pandega disesuaikan keputusan Musdega
KOMISI B
d. Dewan Pandega terdiri atas:
1) Dewan Harian
(1) Seorang Ketua Dewan Racana
(2) Seorang Pemangku Adat
(3) Seorang Sekretaris
(4) Seorang Bendahara
2) Bidang Pelaksana Racana
Dewan tersebut dipilih oleh para anggota racana di dalam Musdega oleh Tim
Formatur
2. Pembidangan
a. Pembidangan adalah pembagian tugas yang dilakukan sebagai upaya memperlancar
pelaksanaan tugas pokok Dewan Pandega.
b. Pembidangan dalam Dewan Pandega Sunan Ampel dan Nyai Karima diatur sebagai
berikut :
1) Bidang Kegiatan Kepramukaan (Giat Ops)
2) Bidang Kajian Kepramukaan (Teknik Kepramukaan)
3) Bidang Sarana dan Prasarana (Ke-RT-an)
4) Bidang Pengabdian Masyarakat (Humas dan Infokom)
5) Bidang Penelitian Evaluasi dan Pengembangan (Litevbang)
c. Dewan Pandega dapat membentuk Sub Bidang Pelaksana Kegiatan dengan tujuan
memberi kesempatan kepada anggota untuk memperdalam keterampilan khusus.
d. Apabila SubBidang bertentangan dengan kebijakan Racana, maka Dewan Pandega
dapat membekukan Sub Bidang tersebut.
BAB VII
DEWAN KEHORMATAN PANDEGA
1. Untuk mengembangkan kepemimpinan dan rasa tanggungjawab para Pramuka Pandega,
dibentuk Dewan Kehormatan Pandega yang terdiri atas para anggota racana yang sudah
dilantik dan diketuai oleh Pemangku Adat.
2. Tugas Dewan Kehormatan Pandega adalah untuk menentukan:
KOMISI B
a. Pelantikan, penghargaan atas prestasi/jasanya dan pelanggaran terhadap kode
kehormatan.
b. Peristiwa yang menyangkut kehormatan Pramuka Pandega.
c. Rehabilitasi anggota Racana Pandega
3. Pertemuan Dewan Kehormatan Pandega bersifat formal.
a. Undangan disampaikan seminggu sebelumnya dan masalah yang akan dibicarakan
diumumkan.
b. Peserta yang hadir menggunakan pakaian seragam
c. Tempat ditentukan lebih dahulu
4. Dalam Dewan Kehormatan Pandega, Pembina bertindak sebagai Konsultan.
BAB VIII
PEMBAGIAN TUGAS, FUNGSI DAN MEKANISME BIDANG
1. Pembagian tugas merupakan pembagian pekerjaan berdasarkan kedudukan anggota
dalam kepengurusan Dewan Pandega
2. Pembagian tugas dan fungsi diatur sebagai berikut:
a. Ketua Dewan Racana
1) Ketua Dewan Racana disingkat KDR, bertugas:
a) Memimpin racana sesuai masa baktinya.
b) Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab racana.
c) Menentukan kebijakan pelaksanaan keputusan Musdega dan pelaksanaan
kegiatan kepramukaan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Program
Kerja Racana.
2) Ketua Dewan Racana mempunyai fungsi sebagai berikut:
a) Penanggungjawab kegiatan racana
b) Pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan racana.
c) Pengarah Bidang Pelaksana racana dan Ketua Sangga Kerja
d) Pengambil keputusan dalam masalah keuangan
KOMISI B
b. Pemangku Adat
1) Pemangku Adat disingkat PA, bertugas mengawasi dan melaksanakan hasil
keputusan Musdega.
2) Pemangku Adat mempunyai fungsi sebagai berikut:
a) Penanggungjawab atas prosesi adat racana dan teknis pelaksanaan upacara
adat racana.
b) Pemberi pertimbangan kepada Ketua Dewan Racana.
c) Pelaksana keputusan atas tindakan amoral yang dilakukan oleh anggota.
d) Pembuat laporan kasus ataupun pelanggaran yang terjadi di racana dan upaya
pemecahannya secara tertulis pada akhir kepengurusan dan di laporkan
didepan Musyawarah Pandega
e) Penerima serta pelepas tamu dalam upacara penerimaan dan pelepasan tamu
dari luar Gudep 1261-1262
f) Peninjau dalam setiap kegiatan
g) Pemimpin dalam rapat Dewan Kehormatan Pandega
3) Pemangku Adat membantu Ketua Dewan Racana dalam menjalankan tugas
racana.
c. Sekretaris Dewan Racana
1) Sekretaris Dewan Racana disingkat Sekretaris Dewan, bertugas
menyelenggarakan ketatalaksanaan serta administrasi organisasi terhadap seluruh
unsur di dalam racana.
2) Sekretaris Dewan mempunyai tugas sebagai berikut:
a) Penyaji gagasan dan materi untuk KDR
b) Kordinator penyusunan program kerja
c) Fasilitator pembuatan KTA
d) Pembimbing Sekretaris Sangga Kerja
e) Bertindak sebagai Notulis dalam rapat racana
f) Bertindak sebagai wakil Dewan Pandega apabila Ketua Dewan Racana
berhalangan
3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan bertanggungjawab kepada
Ketua Dewan Racana.
KOMISI B
d. Bendahara Dewan Pandega
1) Bendahara Dewan Pandega disingkat Bendahara Dewan bertugas membuat
kebijakan umum tentang pengelolaan keuangan racana.
2) Bendahara Dewan mempunyai tugas sebagai berikut:
a) Mencairkan dana atas persetujuan atau surat perintah pengambilan uang dari
KDR
b) Mengaatur sirkulasi keuangan atas sepengetahuan KDR
c) Mengkoordinir iuran wajib anggota per-bulan sebesar Rp. 3.000,
d) Mengkoordinir iuran sukarela / sumbangan anggota atau non anggota.
e) Membimbing bendahara Sangga Kerja.
3) Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara Dewan bertanggungjawab kepada
Ketua Dewan Racan
e. Bidang Kegiatan Kepramukaan (Giat Ops)
1) Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan yang merupakan
kegiatan Kepramukaan dalam upaya peningkatan mutu kegiatan Kepramukaan
Pramuka Pandega
2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kepramukaan.
3) Bertanggungjawab kepada KDR
f. Bidang Kajian Kepramukaan (Teknik Kepramukaan)
1) Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kebijakan pembinaan dan
pengembangan Pramuka Pandega secara konsepsional.
2) Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Racana, Gugusdepan maupun
wadah pembinaan Pramuka Pandega lainnya dalam pengembangan pelaksanaan
suatu peraturan mengenai Pramuka Pandega.
3) Bertanggungjawab kepada KDR
g. Bidang Sarana dan Prasarana (Ke-RT-an)
1) Mengelola kekayaan Gugusdepan secara berkala
2) Mengembangkan Kedai Gugusdepan
3) Mengelola Sanggar
4) Bertanggungjawab kepada KDR
h. Bidang Pengabdian Masyarakat (Humas dan Infokom)
KOMISI B
1) Melaksanakan kegiatan berbasis masyarakat untuk peningkatan citra Gerakan
Pramuka.
2) Menjalin hubungan baik antar Racana berbasis perti.
3) Memfasilitasi informasi berbasis IT
4) Bersama Gugusdepan melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain
berkaitan dengan kegiatan Pramuka Pandega di luar Gerakan Pramuka.
5) Bertanggungjawab kepada KDR
i. Bidang Penelitian Evaluasi dan Pengembangan (Litevbang)
1) Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi atas kegiatan yang
dilaksanakan dalam upaya peningkatan mutu, pembinaan Pramuka Pandega.
2) Bertanggungjawab atas kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan
kegiatan pengembangan.
3) Mempublikasikan kegiatan pramuka kepada masyarakat luas.
4) Bertanggungjawab kepada KDR
BAB IX
PEMBINA
1. Secara umum Racana dibina oleh Majelis Pembimbing Gugusdepan dan Pembina
Pramuka. Pembina yang dimaksud adalah:
1) Majelis Pembimbing Gugusdepan, dengan susunan sebagai berikut:
a) Seorang Ketua (dijabat oleh Rektor IAIN Sunan Ampel)
b) Seorang Wakil Ketua
c) Seorang Sekretaris
d) Seorang Ketua Harian (dijabat oleh Pembantu Rektor III)
e) Beberapa orang anggota
2) Pembina Gugusdepan, dengan susunan sebagai berikut:
a) Seorang Ketua
b) Seorang Wakil Ketua
c) Seorang Sekretaris
d) Seorang Ketua Harian
e) Beberapa orang anggota
3) Pembina Satuan
KOMISI B
1) Racana dibina oleh seorang Pembina Pandega.
2) Untuk membekali keterampilan khusus, maka Pembina Satuan dibantu oleh
Pembantu Pembina Satuan yang selanjutnya disebut sebagai Konsultan atau
Narasumber Ahli.
2. Pembina Gudep ditetapkan di dalam Musyawarah Gugusdepan
3. Pembina Satuan diusulkan dan dipilih di dalam Musyawarah Pandega
BAB X
TUGAS DAN FUNGSI MABIGUS DAN PEMBINA GUDEP
Tugas dan fungsi Majelis Pembimbing Gugusdepan dan Pembina Gudep telah dijelaskan dan
diatur dalam:
1. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 225 Tahun 2007 Tentang
Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramukanomor 231 Tahun 2007 Tentang Petunjuk
Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka
BAB XI
KELOMPOK KERJA DAN SANGGA KERJA
1. Kelompok kerja
Kelompok kerja adalah kelompok atau tim yang terdiri dari beberapa dewan harian dan
penanggung jawab operasional, yang bertugas untuk meninjau kembali petunjuk
pelaksanaan kegiatan.
2. Sangga Kerja
a. Sangga Kerja adalah kelompok yang bertugas untuk mengerjakan pekerjaan atau tugas
tertentu
b. Pemilihan Ketua Sangga Kerja dan bidangnya dilaksanakan dalam Rapat Bidang
c. Sangga Kerja dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gugusdepan
d. Petunjuk teknis kegiatan adalah tanggungjawab sangga kerja
KOMISI B
e. Sangga kerja berkewajiban menyusun surat pertanggungjawaban dan melaporkannya
didalam rapat bidang maksimal 1 (satu bulan) setelah kegiatan selesai. Dan apabila
tidak dilaksanakan akan mendapatkan konsekuensi dari dewan pandega,
f. Format surat pertanggungjawaban diatur dalam petunjuk penyelenggaraan
administrasi racana.
BAB XII
MUSYAWARAH PANDEGA DAN MUSYAWARAH PANDEGA LUAR BIASA
1. Pengertian
a. Musyawarah Pandega yang disingkat Musdega adalah suatu forum atau tempat
pertemuan bagi Pramuka Pandega Gugusdepan Surabaya 1261-1262 sebagai wahana
permusyawaratan untuk menampung aspirasi Pramuka Pandega di tingkat dalam
Gugusdepan.
b. Hasil Musdega selanjutnya disebut Keputusan Musdega Merupakan Pedoman bagi
Dewan Pandega dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Kedudukan
Musdega adalah forum tertinggi Pramuka Pandega di Racana Sunan Ampel dan Nyai
Karima Gudep Surabaya 1261-1262 Pangkalan IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Jenis Musdega
a. Musdega
Musdega adalah Musyawarah Pandega yang diselenggarakan dalam keadaan
terpenuhi quorum dan tepat waktu.
b. Musdega Luar Biasa
Musdega luar biasa adalah Musdega yang diselenggarakan antara dua Musdega
karena ada hal-hal yang bersifat khusus.
1) Musdega Luar Biasa dilaksanakan atas usul Dewan Pandega atau usul dari
sedikitnya dua pertiga jumlah anggota.
4. Waktu Pelaksanaan
Musdega diselenggarakan setiap tahun sekali. Dilaksanakan pada bulan Desember.
KOMISI B
5. Penyelenggara
Penyelenggara adalah Dewan Pandega
6. Peserta
Peserta Musdega terdiri atas:
a. Dewan Pandega
b. Purna Bakti
c. Penasehat Musdegas
d. Nara Sumber
7. Hak Suara, Hak Bicara dan Hak Pilih
a. Hak suara adalah hak yang dimiliki masing-masing peserta untuk diperhitungkan
dalam perhitungan suara bila dilaksanakan pengambilan keputusan, dengan setiap
peserta berhak atas satu suara.
b. Hak bicara adalah hak yang dimiliki setiap peserta untuk menyampaikan usul, saran
dan pendapat.
c. Hak pilih adalah hak yang dimiliki anggota untuk dipilih dan memilih
d. Hal- hal lain berkenaan dengan mekanisme hak suara dalam pengambilan tetap
secara bersama diatur lebih lanjut dalam Musdega
8. Pimpinan Musdega
a. Musdega dipimpin oleh Presidium yang anggotanya dipilih dari peserta Musdega
melalui Musyawarah yang dipimpin oleh Dewan Pandega, sehingga dapat tercapai
tujuan yang diinginkan secara berhasil guna dan berdaya guna.
b. Unsur Presidium terdiri atas :
1) Satu orang dari unsur Dewan Pandega penyelenggara yang mendapat mandat
dari Ketua Dewan Racana.
2) Dua orang dari anggota.
c. Presidium terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Presidium
d. Hal-hal lain yang berkenaan dengan Presidium diatur dalam tata tertib Musdega
9. Penasehat Musdega
a. Penasehat Musdega adalah orang yang memiliki fungsi untuk memberi nasehat,
petunjuk dan saran kepada Musdega untuk dijadikan bahan pertimbangan
b. Penasehat Musdega adalah unsur Purna Bakti atau Pembina Gugusdepan yang dipilih
KOMISI B
oleh peserta Musdega atas usulan Dewan Pandega.
c. Jumlah dan ketentuan lain berkenaan dengan Penasehat Musdega diatur oleh Dewan
Pandega.
10. Nara Sumber
Bila dianggap perlu, Musdega dapat mengundang narasumber dari kalangan di dalam
atau luar Gugusdepan.
11. Acara Musdega
Acara Pokok Musdega adalah:
1) Laporan pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah dibuat oleh Dewan Pandega
dalam melaksanakan tugas pokok dan rencana kerja selama masa bakti.
2) Evaluasi kegiatan Pramuka Pandega di gugusdepan selama masa bakti.
3) Perumusan masukan untuk rencana kerja dan kebijakan Gugusdepan dalam
pembinaan dan pengembangan Pramuka Pandega untuk masa bakti berikutnya.
4) Pemilihan anggota Dewan Pandega masa bakti berikutnya.
5) Acara Musdega lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.
12. Pengambilan Keputusan
a. Pengambilan keputusan adalah proses penetapan atas alternatif yang ada untuk
memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Musdega sehingga didapat
putusan akhir.
b. Setiap pengambilan keputusan sedapat-dapatnya diperoleh melalui musyawarah
untuk mufakat.
c. Apabila keputusan tidak dapat tercapai melalui musyawarah maka keputusan
diperoleh melalui lobying, jika tidak di peroleh keputusan maka di lakukan foting.
BAB XIII
FORMATUR
1. Pengertian.
a. Formatur adalah peserta Musdega yang diberi hak dan kewajiban untuk memilih
anggota Dewan Pandega.
b. Formatur dipilih dalam Musdega.
KOMISI B
2. Tugas dan Masa Tugas
a. Formatur bertugas untuk:
1) Memilih anggota Dewan Pandega.
2) Menyusun anggota terpilih dalam kepengurusan di Dewan pandega.
b. Masa tugas formatur selama 3 hari sejak Musdega berakhir.
c. Formatur bertanggung jawab kepada Gugusdepan.
3. Keanggotaan Formatur
a. Anggota Formatur terdiri atas unsur:
1) KDR putera dan puteri terpilih
2) KDR putera dan puteri domisioner
3) PA putera dan puteri terpilih
4) PA putera dan puteri domisioner
5) Ketua Presidium
6) 2 (dua) Sangga Kerja Pandega
b. Apabila terjadi pemilihan langsung, maka Ketua Dewan Racana putera terpilih
menjadi Ketua Tim Formatur.
c. Anggota formatur berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang dengan secara
keseluruhan berjumlah ganjil.
d. Hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemilihan formatur diatur dalam Musdega.
e. Formatur dapat menyusun hal-hal yang berkenaan dengan cara pelaksanaan tugasnya
dengan persetujuan Gugusdepan.
4. Penasehat Formatur
a. Penasehat Formatur adalah Pembina atau Purna Bakti yang mendapat mandat dari
Gugusdepan atau Purna Bakti yang dipilih dalam Musdega.
b. Tugas Penasehat Formatur adalah memberikan saran, usul, dan pendapat kepada
formatur.
c. Penasehat formatur tidak memiliki hak suara.
d. Penasehat formatur bertanggung jawab kepada Gugusdepan.
KOMISI B
BAB XIV
SIDANG PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT
1. Sidang Paripurna
a. Pengertian
Sidang Paripurna Pramuka Pandega merupakan pertemuan berkala yang
dilaksanakan sebagai wahana bagi Pramuka Pandega sebagai langkah pengendalian
operasional melalui koordinasi, konsultasi, informasi, dan kerjasama dalam
pembinaan Pramuka Pandega.
b. Sidang Paripurna dilaksanakan Pada pertengahan masa bakti Dewan Pandega.
c. Peserta Sidang Paripurna
1) Peserta Sidang Paripurna terdiri atas:
(b) Anggota Dewan Pandega.
(c) Perwakilan setiap angkatan.
(d) Perwakilan Sub Bidang
2) Penasehat Sidang Paripurna
(b) Penasehat Sidang Paripurna adalah orang yang memiliki fungsi untuk
memberi petunjuk dan saran kepada Sidang Paripurna.
(c) Penasehat Sidang Paripurna terdiri atas Pembina Gugusdepan atau pembina
Satuan yang mendapat mandat dari Kwartir.
(d) Jumlah dan ketentuan lain berkenaan dengan Penasehat Sidang Paripurna
diatur oleh Dewan Pandega.
2. Rapat-rapat
a. Pengertian
Rapat adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Pandega untuk
membahas hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok Dewan Pandega.
b. Jenis Rapat
1) Rapat Pleno / Rapat Kerja
Rapat pleno / Rapat Kerja merupakan forum tertinggi di dalam Dewan Pandega
dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan yang akan diambil
yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Kerja.
2) Rapat Dewan Harian
Rapat internal Dewan Harian untu membahas hal-hal tertentu.
KOMISI B
3) Rapat Bidang
Rapat bidang adalah rapat yang dilaksanakan oleh anggota bidang untuk
menjabarkan kebijakan Dewan Pandega sesuai dengan bidangnya. Termasuk
dalam kategori ini adalah rapat pembentukan Sangga Kerja kegiatan.
4) Rapat Koordinasi dan Konsultasi/Rapat Tri Wulan
Rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan oleh Dewan Pandega untuk
membahas hal-hal yang mendukung pelaksanaan tugas pokoknya, baik dengan
pihak Gugusdepan maupun di luar Gerakan Pramuka
5) Rapat Kelompok Kerja
Rapat Kelompok Kerja adalah rapat yang dilaksanakan untuk meninjau kembali
petunjuk pelaksanaan kegiatan
c. Pertemuan Dewan Pandega bersifat formal.
1) Undangan disampaikan seminggu sebelumnya dan masalah yang akan
dibicarakan diumumkan.
2) Peserta yang hadir menggunakan pakaian seragam
3) Tempat ditentukan lebih dahulu
d. Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dan mekanisme rapat, selanjutnya dapat
diatur oleh Dewan Pandega.
BAB XV
PENDELEGASIAN
1. Pendelegasian adalah pengiriman atau penugasan yang dilakukan oleh gugusdepan atas
usulan Ketua Dewan Racana kepada seorang anggota atau sekelompok anggota untuk
menghadiri undangan, berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau pelatihan.
2. Untuk Pendelegasian yang bersifat pelatihan diutamakan pemerataan untuk anggota.
Urutan pendelegasian sesuai dengan porsi kesempatan yang ditentukan oleh Dewan
Pandega, yaitu :
a. Dewan Pandega
b. Anggota racana
c. Anggota gudep
3. Untuk aturan dalam pendelegasian sebagai berikut:
a) Pendelegasian Perkemahan Wirakarya (PW):
KOMISI B
1) Anggota yang sudah pernah mengikuti PW tidak diikutkan kembali, kecuali
KDR dan PA.
b) Pendelegasian Tugas ( Timkes, Outbound, Pondok Romadhan, dan lain-lain)
1) Mengajukan Diri
2) Ditunjuk sesuai dengan kebijakan Ketua Dewan Racana (KDR) dan catatan
yang tersedia, dan apabila anggota yang ditunjuk tidak bisa melaksanakan
harus mencari pengganti.
c) Pendelegasian Undangan (HUT,UKM lain, Buber dan lain-lain)
1) Mengajukan Diri
2) Ditunjuk sesuai dengan kebijakan Ketua Dewan Racana (KDR)
3) Dana dari racana 50 % dan maksimal hanya untuk 10 anggota.
d) Pendelegasian Pendidikan
1) Mengajukan Diri
2) Ditunjuk sesuai dengan kebijakan Ketua Dewan Racana (KDR)
3) Dana dari racana 50 % .
4. Laporan pertanggungjawaban pendelegasian selambat-lambatnya harus dilakukan 1 bulan
setelah kedatangannya dari pendelegasian.
5. Apabila terjadi pelanggaran pada no.4 diatas, maka satu kali diperingatkan secara tertulis
oleh Dewan.
6. Apabila peringatan secara tertulis tidak diindahkan maka Dewan Pandega berhak memberi
sanksi sesuai kesepakatan Dewan Pandega.
7. Ketentuan format laporan pendelegasian akan diatur didalam petunjuk pelaksaanaan
administrasi Racana
8. Surat Pertanggungjawaban wajib dilaporkan didepan Dewan Pandega dan anggota
Gugusdepan Surabaya 1261-1262.
9. Anggota forum berhak menerima atau menolak LPJ pendelegasian.
BAB XVI
JOB SPESIFIKASI DAN JOB DESKRIPTION KDR DAN PA
A. Job Spesifikasi Ketua Dewan Racana
a. Belum menikah.
b. Masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 sunan ampel Surabaya.
c. Bersedia dicalonkan menjadi KDR.
KOMISI B
d. Tidak menjabat pengurus harian di organisasi lain.
e. Minimal sudah di kukuhkan menjadi angota racana.
f. Minimal mengabdi di gugus depan Surabaya 1261-1262 pangkalan IAIN sunan ampel
Surabaya sekurang-kurangnya selama 1 tahun.
g. Calon KDR minimal semester 3 dan maksimal semester 7.
h. Berpengalaman menjadi sangga kerja di gugusdepan.
i. Pernah mengikuti kegiatan tingkat nasional/daerah.
j. Berpengalaman menjadi Pembina/pembantu Pembina pramuka siaga, penggalang atau
penegak.
k. Sehat jasmani dan rohani
B. Job description
a. Beriman dan Bertaqwa kepada Allah SWT.
b. Mampu menjalankan amanat musdega XXII
c. Mampu mengayomi, melindungi dan melayani anggota gudep
d. Memimpin, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
racana.
e. Menentukan kebijkan pelaksanaan keputusan musdega dan pelaksanaan kepramukaan
yang di tetapkan dalam rencana kerja dan program racana.
f. Mengetahui dan memahami tentang permasalahan racana.
g. Memimpin racana sesuai dengan masa bhaktinya.
h. Mampu dan bisa berkomunikasi dengan baik.
C. Job Spesifikasi Pemangku Adat
a. Belum menikah
b. Masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 sunan ampel Surabaya Mampu dan bisa
berkomunikasi dengan baik.
c. Bersedia di calonkan menjadi PA.
d. Tidak menjabat pengurus harian di orgaisasi lain.
e. Minimal sudah di kukuhkan menjadi angota racana.
f. Minimal mengabdi di gugus depan Surabaya 1261-1262 pangkalan IAIN sunan ampel
Surabaya sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.
g. Sehat jasmani dan rohani
h. Berpengalaman menjadi sangga kerja di Gugusdepan.
KOMISI B
D. Job description pemangku adat
a. Beriman dan Bertaqwa kepada Allah.
b. Mampu menjaga, mensosialisasikan dan menjalankan adat racana
c. Mampu menjalankan amanat musdega XXII
d. Mampu mengayomi anggota, melindungi dan dapat bermusyawarah dengan baik
e. Mengetahui dan memahami tentang permasalahan dewan dan anggota.
BAB XVII
PENUTUP
1. Masa Peralihan
Seluruh komponen Dewan Pandega diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk
mengadakan penyesuaian dengan Petunjuk Penyelenggaraan ini dalam masa peralihan
sejak tanggal ditetapkannya petunjuk penyelenggaraan ini.
2. Lain-lain
Hal lain yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur kemudian
oleh Dewan Kehormatan Pandega dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pandega
dan tetap memperhatikan perkembangan zaman dan kebutuhan Pramuka Pandega Gudep
Surabaya 1261-1262 pangkalan IAIN Sunan Ampel Surabaya
Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 30 December 2012
Presidium Musyawarah Pandega XXII
Siti Lailatul Qomariyah
Ketua
Burhanudin Yusuf U. Nur Ayu Hidayati
Anggota Anggota