lamongan, 23 januari 2018 fileinpres no. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi...
TRANSCRIPT
DASAR HUKUM SISTEM AKIP
1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah
3. INPRES No. 5 Tahun 2004 ( SE MENPAN No. 31 Tahun 2004 ) tentangPerjanjian Kinerja – > PERMENPAN No. 53 TAHUN 2014
4. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah
5. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah
6. PERMENPAN No. PER/20/ M.PAN/ 5/2007 tentang Indikator Kinerja Utama
7. PERMENPAN No. 12 TAHUN 2015 tentang Pedoman Evaluasi atasImplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ).
8. LAKIP > SK LAN No. 239 TH 2003 > > PP No. 8 Tahun 2006 > LKjIP >PERMENPAN No. 53 Tahun 2014
LATAR BELAKANG SAKIP
a. SAKIP terlahir dalam rangka meningkatkan penyelenggaraanpemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih danbertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalampencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
b. Untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerjayang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporankinerja instansi pemerintah.
c. Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan sistem pelaporan kinerjatersebut perlu diatur dalam suatu Instruksi Presiden.
(Inpres No. 7 Tahun 1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SISTEM AKIP
5
PERJANJIAN KINERJA
RENCANA STRATEGIS( RENSTRA SKPD )RPJMD
RENCANA KINERJA PEMERINTAH ( RKPD )
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA )
KINERJAAKTUAL
LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
LAPORAN KINERJASEKRETARIAT DAERAH
PENGUKURAN KINERJA
EVA
LUA
SI
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN ( DPA )
Perjanjian Kinerja Eselon II
I K U
Perjanjian Kinerja Eselon III
RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA SKPD
R-APBD
Perjanjian Kinerja Eselon IV
RPJMD
RENSTRASKPD
RENJA
Rencana Kerja &Anggaran (RKA)
Perjanjian Kinerja
RENSTRA SETDA 2016 – 2021 Bag. Usaha Daerah
Dan Investasi
- 1 Misi
- 1 Tujuan
- 1 Sasaran
- 1 Program
LaporanPertanggung-jawabanKeuangan
LAKIP
Kinerja Aktual
RENJA BAGIAN Pada
Bagian Usaha Daerah dan
Investasi memiliki :
- 1 (satu) Program
- 15 Kegiatan
PERJANJIAN KINERJA
- Perjanjian Kinerja dbuat
oleh Pejabat Eselon II,
Eselon III dan Eselon IV
1. RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021 ( PERDA Kab. Lamongan No. 01 Tahun
2011 ).
2. RKPD PEMKAB. LAMONGAN TAHUN 2014 ( Keputusan Bupati Lamongan No. 15 Tahun
2015 ).
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMKAB. LAMONGAN ( Keputusan Bupati Lamongan No.
188/859/413.013/2013 ).
4. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) SEKRETARIAT DAERAH KAB.
LAMONGAN TAHUN 2014
5. PENETAPAN KINERJA SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2014
6. PERJANJIAN KINERJA SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2015.
8
MISI KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RPJMD TAHUN 2016 - 2021
• Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melaluipeningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
1
• Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing denganmengoptimalkan potensi daerah
2
• Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjagakelestarian lingkungan
3
• Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayananpublik
4
• Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dandamai dengan menjunjung tinggi budaya lokal
5
BAG. USAHA
DAERAH DAN
INVESTASI SETDA
KAB. LAMONGAN
9
Tujuan
Berdasarkan misi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh
unit kerja Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda Kabupaten
Lamongan selama tahun 2017 sebagaimana tugas pokok dan
fungsinya adalah :
• ” Meningkatnya kemampuan ekonomi, pembangunan dan produktivitas sumber dayaDaerah ;
1
11
VISI RPJMD2016-2021
MISI 4 TUJUAN SASARANINDIKATOR SASARAN
TerwujudnyaLamongan LebihSejahtera dan BerdayaSaing
Mewujudkan
Reformasi Birokrasi bagi
Pemenuhan Pelayanan
Publik
Meningkatan Tata kelola
Pemerintahan yang
Profesional dan Akutabel
untuk peningkatan Pelayanan
Publik
Terwujudnya Penyelenggaraan
Pemerintah yang berkualitas dengan
didukung birokrasi yang efektif dan efisien
serta mampu memberikan pelayanan
publik yang lebih baik
• ProsentasePeningkatanKebijakan yang dirumuskan
Tujuan Tupoksi SUB BAG Program Kegiatan
• Terwujudnya
Penyelenggaraan
Pemerintah yang
berkualitas
dengan didukung
birokrasi yang
efektif dan efisien
serta mampu
memberikan
pelayanan publik
yang lebih baik
Menyusun rencana,mempersiapkan bahanpenyusunan kebijakan dankoordinasi dan mengolah datadan bahan dalam rangkapelaksanaan tugas.
Usaha Daerah Program fasilitasi danKoordinasi Kebijakan StrategisKerjasama Daerah danPengembangan BUMD.
Penyusunan Sistemdan ProsedurPengelolaanKeuangan BUMD
Mempersiapkan konsep sarandalam rangka pembinaan danpengembangan, sertamengkoordinasikan usahapeningkatan sumberPendapatan Asli Daerah (PAD).
PelaksanaanPembinaan SistemPengelolaanKeuangan BUMD
Melaksanakan kegiatanmonitoring dan evaluasiterhadap usaha Daerah sertamelaksanakan kegiatanpengolah bahan/data dalamrangka evaluasi danpenyusunan laporanperkembangan usaha Daerah
PelaksanaanPembinaanPeningkatan KualitasSDM BUMD.
Pelaksanaan Tugas – tugas lainyang diberikan AsistenEkonomi dan Pembangunansesuai Tupoksinya SertaMelaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh KepalaBagian Usaha Daerah danInvestasi sesuai tugas danfungsinya.
Penyusunan PedomanGood CorporateGovernance (GCG)BUMD
VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING (RANC RPJMD 2016-2021)
12
LANJUTAN
Tujuan Tupoksi SUB BAG Program Kegiatan
• Terwujudnya
Penyelenggaraan
Pemerintah yang
berkualitas
dengan didukung
birokrasi yang
efektif dan efisien
serta mampu
memberikan
pelayanan publik
yang lebih baik
Menyiapkan bahanperumusan kebijakan teknisoperasional dalam,mengumpulkan bahan,menyusun danmelaksanakan rencana kerjadalam lingkup investasi dankerjasama.
Investasi dan KerjaSama
Program fasilitasi dan KoordinasiKebijakan Strategis KerjasamaDaerah dan PengembanganBUMD.
Bimbingan teknis TataCara Kerjasama BagiBUMD
Menyiapkan bahanmalaksanakan fasilitaspengembangan investasidan kerja sama
Fasilitasi danKoordinasi Kerja samaBUMD
Menyiapkan bahan danmelaksanakan fasilitasipenyelenggaraan rapatumum pemegang saham(RUPS) serta Melaksanakanmonitoring dan evaluasiinvestasi kerja sama
FasilitasiPengembangan UsahaBUMD.
Melaksanakan kegiatanpengolahan bahan/datadalam rangka evaluasi danpenyusunan laporan dankerja sama danmelaksanakan tugas-tugaslain yang diberikan olehKepala Bagian Usaha Daerahdan Investasi sesuai dengan
13
LANJUTAN
Tujuan Tupoksi SUB BAG Program Kegiatan
• Terwujudnya
Penyelenggaraan
Pemerintah yang
berkualitas
dengan didukung
birokrasi yang
efektif dan efisien
serta mampu
memberikan
pelayanan publik
yang lebih baik
Melakukan Monitoring, evaluasi
dan pelaporan Pemberdayaan
BUMD, menyiapkan bahan
pelaksanaan monitoring dan
evaluasi BUMD,
Pemberdayaan
BUMD
Program fasilitasi danKoordinasi KebijakanStrategis KerjasamaDaerah danPengembangan BUMD.
Evaluasi Laporan Keuangan BUMD
Melakukan
inventarisasi/pendataan dalam
rangka persiapan monitoring
dan evaluasi BUMD, Serta
mengumpulkan menganalisa
data dan bahan di bidang
pemberdayaan BUMD.
Monitoring BUMD
Menyiapkan bahan penyusunan
program dan bahan pembinaan
dibadang pemberdayaan
BUMD serta menyusun dan
menyiapkan bahan pelaporan
berkenaan dengan hasil
monitoring dan evaluasi BUMD,
melakukan
inventarisasi/pendataan potensi
BUMD dalam rangka
peningkatan perekonomian
Daerah. Serta menyusun dan
melaporkan penetapan Kinerja
serta Rencana Strategis
(RENSTRA)
Bimbingan Teknis Perpajakan Bagi
Perusda
Mengevaluasi, menyusun dan
melaporkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) dan
melaksanakan tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Kepala
Bagian Usaha Daerah dan
investarsi sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bimbingan teknis Tata Cara Analisa &
Audit Laporan Keuangan BUMD
15
No Program dan kegiatan Indikator Anggaran( Rp )
Target
Program fasilitasi dan Koordinasi
Kebijakan Strategis Kerjasama Daerah
dan Pengembangan BUMD
Pelaksanaan Fasilitasi dan
Koordinasi Kebijakan
Strategis Perekonomian
3 Kali Kebijakan
Strategis
1 Bimbingan teknis Tatacara kerjasama
BUMD
Jumlah SDM/pegawai
BUMD yang mengikuti
bimtek
50.000.000,- 1 kali Bimtek 35
orang
2 Fasilitasi dan koordinasi Kerjasama
BUMD
Jumlah fasilitasi koordinasi
yang dilaksanakan75.000.000,- 3 kali
3 Evaluasi laporan Keuangan BUMD Jumlah hasil rakor
evaluasi laporan
keuangan BUMD
30.000.000,- 12 Hasil rakor
evaluasi kali
4 Monitoring BUMD Jumlah pelaksanaan
monitoring BUMD50.000.000,- 20 kali
16
No Program dan kegiatan Indikator Anggaran ( Rp )
Target
5 Bimbingan teknis perpajakan bagi
BUMD
Jumlah pegawai
BUMD yang
mengikuti bimtek
25.000.000,- 25 orang
6 Penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan BUMD
Jumlah SOP yang
tersusun untuk
BUMD
50.000.000,- 1 SOP
7 Pelaksanaan pembinaan sistem
pengelolaan keuangan BUMD
Jumlah pegawai
BUMD yang
mengikuti
pembinaan
50.000.000,- 40 orang
8 Pelaksanaan pembinaan
peningkatan kualitas SDM BUMD
Jumlah pegawai
BUMD yang
mengikuti
pembinaan
50.000.000,- 40 orang
9 Penyusunan Pedoman Good
Corporate Govermance (GCG)
BUMD
Jumlah pedoman
GCG yang tersusun
untuk BUMD
50.000.000,- 1 GCG
10 Bimbingan Teknis Tata Cara Analisa
& Audit Laporan Keuangan BUMD
Jumlah pegawai
BUMD yang
mengikuti bimtek
50.000.000,- 35 orang
11 Fasilitasi PengembanganUsaha
BUMD
Jumlah BUMD luar
daerah yang
menjadi study
banding
50.000.000,- 1 perusda/BUMD
LANJUTAN