laksmi aec drg ui 2014
DESCRIPTION
agsugiusdTRANSCRIPT
Nama : Dr. Laksmi D, drg.MM.MHA,Jabatan : Wakil Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Alamat Kantor : Jln.Teuku Cik Ditiro No.6 Menteng – Jakarta Pusat tlp. 021-31923181, 31923191 Fax. 021-31923186Hp : 0811148002; Email : [email protected]
PENDIDIKANPENDIDIKAN:
1. Dokter Gigi FKG UNPAD, Bandung, 1985
2. Magister (S-2) Manajemen Keuangan - Jakarta, 1995
3. Magister (S-2) Manajemen Rumah Sakit , Jakarta, 1997
4. Doktor (S-3) Ekonomi Kesehatan, IKGM , FKG UI, Jakarta, 2003
RIWAYAT PEKERJAANRIWAYAT PEKERJAAN:
1. Dokter Gigi UKGS Puskesmas , jakarta, 1989 – 19922. Kasi Organisasi -Humas Kanwil Depkes DKI Jakarta, 1992 – 20003. Sekretaris Kepala Kanwil Depkes DKI Jakarta, 1992-20024. Sekretaris Majelis Pembinaan & Pengawasan Etika Pelayanan Medis (MP2EPM) DKI Jakarta, 1993 -20035. Staf khusus Asisten KESRA Pemda DKI Jakarta, 2003 -2004 7. Kasie Kesmas, litbang BAPPEDA DKI Jakarta, 2004-20058. Kabag.Registrasi dan Standar Pendidikan Profesi, Sekretariat KKI, Setjen Kemenkes RI, 2005 -20099. Ketua Divisi Registrasi KKG-KKI, 2009-201410. Waka - II Tim Koordinasi Perijinan TK-WNA , BPPSDM Kemenkes RI, 2011 - sekarang11. Tim perundingan jasa Kesehatan Dokter dan Dokter gigi ASEAN- HSSWG (AJCCD), 2012 – sekarang12. Pengajar /penguji program S-2,S-3, 2008 - sekarang13. Wakil Ketua -1 KKI Periode 2014 -2019 (utusan PDGI)
Dokter Gigi di Era AFTA, siapkah menghadapi ASEAN ECONOMY COMMUNITY TH.2015 ?
Konsil Kedokteran IndonesiaJakarta, 12 November 2014
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Dr.Laksmi Dwiati drg.MM,MHAWakil Ketua
Pokok bahasan1. Globalisasi dan Liberalisasi ASEAN : AFTA dan AFAS
bidang jasa kesehatan pada AEC 2015
2. Pengaruh AFTA /AFAS pada bidang kesehatan
3. Perkembangan Perundingan ASEAN MRA jasa dokter gigi dan Dokter gigi spesialis
4. Regulasi untuk Dokter gigi ASEAN di era AEC 2015
5. Peta Sebaran dokter gigi dan Regulasi Domestik
6. Kesiapan Dokter Gigi Indonesia
7. Rekomendasi strategi untuk Profesi Dokter Gigi
4
TKBJ-PNPK 5
AFTA Barang, Investasi
AFAS Jasa/tenaga
terampil
1. GLOBALISASI DAN LIBERALISASI ASEAN
ASEAN priority sectorsASEAN priority sectors
Goods and Goods and manufacturingmanufacturing ServicesServices
1. Electronics2. Wood-based products3. Auto motives4. Rubber-based products5.Textiles and apparels6.Agro-based products7.Fisheries
8. In-com technology (ICT) e-ASEAN9. Healthcare10. Air travel11. Tourism12. Logistics
AFTA – AFAS AEC 31 DES’2015
ANCAMAN ???
KESEMPATAN ???Vs
SAAT INI MASA DEPAN
GLOBALISASI –LIBERALISASIBAGI BANGSA INDONESIA
DAMPAK POSITIF
Ekspor Luas
Free trade lebih terbuka
Timbul budaya baru
Tidak dikucilkan dunia
DAMPAK NEGATIF
Timbul Ketidakadilan
Nilai baru tidak sesuai
Barang ilegal masuk
PERLU DISIKAPIPERLU DISIKAPI
AFTA
AFAS
PENGARUH AFTA/AFAS UNTUK BIDANG KESEHATAN
10
P E R L U A S A N
P E
N D
A L
A M
A N
1967: INA, MALPHI, SIN, THA
1977: PTA
1992: CEPT AFTA
1984: BRU 1995: VN
1997: LAO, MYM
1999: CAM
1995: AFAS
2004: ASN-China
2006: ASN-KOR
2008: ASN-JAP
2009: ASN-ANZ;ASN-India;ASN-China Investment;ASN Korea Investment
EAFTA Study
CEPEA Study
1997: ASEAN Vision 2020
1998: AIA
2003: 3 Pillars of ASEAN Community 11 Priority Integration Sectors (PIS)
2007: AEC 2015; ASEAN Charter; AEC Blueprint
2008: first year of AEC Blueprint;ASEAN Charter entered into force
2009: ATIGA, ACIA, AEC Scorecard
ASEAN Economic Community 2015
2005: Logistics as PIS
2010: ASEAN Plus Working Groups on ROO, Tariff Nomenclature, Customs, Ec Cooperation
2010: Connectivity Master Plan
2011: ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership
2011: ASEAN Framework for Equitable Economic Development
2009: Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015
2012: Launching of RCEP
Founding Fathers
Adam Malik (Indonesia)Narciso R. Ramos (Filipina)Tun Abdul Razak (Malaysia)S. Rajaratnam (Singapura)Thanat Khoman (Thailand)
3 Pilar ASEAN Community 20153 Pilar ASEAN Community 20153 Pilar ASEAN Community 20153 Pilar ASEAN Community 2015
ASEAN SecurityCommunity (ASC)
ASEAN EconomicCommunity (AEC)
ASEAN Socio-CulturalCommunity (ASCC)
The Peaceful, prosperous, and people-centric ASEAN
Regional production base Single regional market
Capaian Komunitas Politik-Keamanan
Pembentukan ASEAN Intergovernmental
Commission on Human Rights (AICHR)
Disepakatinya Guidelines on the Implementation of the Declaration of Conduct of Parties on the South China Sea (DOC) oleh ASEAN & RRT
Pembentukan ASEAN Institute on Peace and Reconciliation (AIPR)
disahkan di Thailand pada 1 Maret 2009 SUDAH DINIKMATI
Disepakatinya
Capaian Komunitas Sosial Budaya ASEAN
Pembentukan ASEAN Coordinating Center for
Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA
Center)
Pembentukan ASEAN University
Network (AUN)
Penerbitan ASEAN
Curriculum Source Book
disahkan di Thailand pada 1 maret 2009
Capaian Komunitas Sosial Budaya ASEAN:
Meningkatnya people-to-people contact
STRUKTUR ASEAN BIDANG PEMBANGUNAN KESEHATAN
• Pendapatan per kapita meningkat dari US$ 2.267 (2007) menjadi US$ 3.759 (2012)
• Total perdagangan ASEAN meningkat sebesar 16,8% dari US$ 2,05 T (2010) menjadi US$ 2,4 T (2011)
• Perdagangan intra-ASEAN berkembang menjadi US$ 598 milyar (2011) dari US$ 520 milyar (2010)
• FDI sebesar US$ 114 milyar di tahun 2011, suatu peningkatan 23% dari US$ 92 milyar di tahun 2010
Disepakatinya Mutual Recognition Aranggement (MRA) di bidang Jasa : perawat, dokter umum, dokter gigi, akuntan, insinyur, arsitek, land surveying
Capaian Komunitas Ekonomi ASEAN
Dalam rangka MEA/AEC 2015 Pemerintah RI telah meratifikasi ASEAN MRA dalam UU No.38/2008,
dan ASEAN MNP (AFAS) dalam Perpres RI No.36/2012 mobilitas jasa dokter dan dokter gigi ASEAN
secara lebih bebas di Indonesia.
Dokter/Dokter gigi/ Spesialis/Subspesialis WN ASEAN: memenuhi persyaratan MRA ASEAN & Regulasi Domestik I dapat melakukan kegiatan praktik kedokteran
* alih iptekdok * mengikuti diklat/PPDS/PPDGS * penelitian di bidang kesehatan * bekerja/ pelayanan kesehatan * bakti sosial di bidang kesehatan
KESIAPAN INDONESIA PADA AEC (31 DES’2015)
SLIDE R.MANGINDAAN, LEMHANAS RI
Good
Doctors/Denti
st…..Patients need good doctors/dentist.
Good doctors/dentist make the care of their patients their first concern :
They are competent, keep their knowledge and skills up to date, establish and maintain good
relationships with patients and colleagues,are honest and trustworthy,
and act with integrity…..GMC,200619
SISTEM PERTAHANAN SEMESTA NKRI
KESADARAN BELA NEGARA DALAM BIDANG IPOLEKSOSBUD DAN POLITIK
HANKAM
240 JUTA WARGA NEGARA RI SESUAI “PROFESI”
MORAL (PROFESIONALISME, IPTEK, DIPLOMASI)
FISIK
PERTAHANAN MILITER ATAU KEKUATAN BERSENJATA/MILITER
PERTAHAHAN NON-MILITER/KEKUATAN NON-BERSENJATA/ NIR MILITER
Slide: Laksda TNI Prof.Setyo H,UNHAN, 2013
150.000 DOKTER & DRG150.000 DOKTER & DRGSBG SBG TENAGA TENAGA STRATEGISSTRATEGISKETAHANAN BANGSAKETAHANAN BANGSADI ERA GLOBALDI ERA GLOBAL
Mode 4 : Presence of natural personsMode 4 : Presence of natural persons
• MRA on Nursing Services (2006)
• MRA on Medical Practitioners (2009)
• MRA on Dental Practitioners (2009)
Exchange of Information
Compilation
Adoption of Best
Practices
StandardisedProcedures
Publication trhoughwebsite
Facilitate Mobility
Registration through AJCCs
PRAs Process
(Evaluation , Registration etc)
Capacity Building
Visits Conferences
How to Implement the Healthcare MRAs ? With Highly Over-regulated professions
The objectives of ASEAN MRA for Medical/Dental Practitioners
REGISTRASI SESUAI
KOMPETENSI MERUPAKAN “PENJAMINAN
NEGARA”TERHADAP LEGALITASPRAKTIK
KEDOKTERAN
REGULATORY BODIES (PMRA/PDRA ) ASEANREGULATORY BODIES (PMRA/PDRA ) ASEAN
KKI telah diakui sebagai PMRA dan PDRA oleh IAMRA (Badan Regulator Profesi Internasional/dunia)
PENGATURAN SALING PENGAKUAN DOKTER GIGI DALAM “ASEAN MRA”
Persyaratan rekognisi dokter/dokter gigi ASEAN : 1) Memenuhi kualifikasi dan teregistrasi oleh ”Professional
Regulatory Authority” di Negara asal dan Negara tujuan2) Berasal dari Institusi Pendidikan dan Sistem Pendidikan
Kedokteran gigi yang direkognisi Negara tujuan
3) Sertifikat kompetensi diakui kolegium sejenis di ASEAN 4) Pengalaman berpraktik aktif di Negaranya minimal 5 tahun, 5) Melalui penyetaraan CPD di Negara asal dan Negara tujuan 6) Memiliki Sertifikat (LoG) yang menyatakan tidak sedang
terkena sanksi pelanggaran hukum, disiplin, etika profesi.
Tantangan Implementasi MRA Jasa Dokter Gigi
Jenis Kegiatan dokter dan dokter gigi antar Negara ASEAN : (a) Memberikan pendidikan/pelatihan dalam rangka Alih Iptek (b) Mengikuti pendidikan PPDS/PPDGS atau pelatihan (CPD) (c) Memberikan pelayanan kesehatan (praktik kedokteran) (d) Melakukan bakti sosial di bidang kedokteran/kedokteran gigi (e) Melakukan penelitian di bidang kedokteran/kedokteran gigi Mobilitas dokter/dokter gigi ASEAN diprioritaskan untuk peningkatan
kapasitas (alih iptekdok, diklat), bukan untuk menjadi “permanent employment “ atau “citizenship” belum disepakati untuk bekerja
Mekanisme liberalisasi sektor jasa kedokteran dilaksanakan melalui 3 (tiga) proses utama: recognition (saling pengakuan), monitoring, dan evaluation.
Menekankan pentingnya aspek “patient safety” sehingga liberalisasi bagi “ASEAN health professionals” antar negeri AMS belum seluas jasa profesi lainnya.
Hasil Forum AJCCM dan AJCCD s/d Sept’ 2014Hasil Forum AJCCM dan AJCCD s/d Sept’ 2014
KESEPAKATAN PRINSIP :
Sistem pendidikan kedokteran / kedokteran gigi bervariasi (berbasis pendidikan akademik, berbasis rumah sakit)
Ada kesenjangan kurikulum pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, perlu petahapan penyetaraan “Core” kompetensi dokter/ dr.spesialis dan dokter gigi / drg.spesialis, melalui :
(a) Pertukaran informasi dan penyetaraan kurikulum (b) Pertukaran staf pengajar /dosen (c) Pertukaran peserta co-ass/peserta PPDS/PPDGS (d) Ujian bersama untuk penyetaraan kompetensi (e) Penelitian bersama Kerjasama saling pengakuan Profesi Dr.Spes./Drg.Spes : Diprioritaskan secara bilateral antara cabang ilmu yang sama dan
telah memiliki kemiripan sistem pendidikan, tidak secara multilateral.
Hasil Forum AJCCM dan AJCCD s/d SEPT’ 2014Hasil Forum AJCCM dan AJCCD s/d SEPT’ 2014
Membandingkan sistem pendidikan di 10 Negara anggota ASEAN
“FOREIGN DENTAL
STUDENTS EXCHANGE
”
Regulasi bagi Dokter gigi WNA di ASEAN
Regulasi bagi Dokter Gigi ASEAN
Thailand : mensyaratkan dokter gigi asing menguasai bahasa lokal dan hanya diijinkan praktik kedokteran di institusi pendidikan.
Malaysia : dokter gigi spesialis asing bekerja sebagai dosen atau yankes di RS Pemerintah
Philiphina : Dokter gigi asing diijinkan ikut PPDGS tapi tidak boleh untuk praktik/bekerja
Singapore dan Brunei : membuka dengan ”standar tinggi” Cambodia, Myamar , Vietnam, Lao : yankes, Bakti sosial drg.asing Indonesia : - Kegiatan Diklat /PPDGS/ yankes drg.spesialis WAJIB evaluasi, adaptasi, Uji Kompetensi, STR, SIP. Alih iptekdok persetujuan KKI. - Kegiatan penelitian, bakti sosial bekerjasama OP & ijin menkes. - Pendirian RS/ Klinik drg.spesialis/ subspesialis PMA 67% min.50
DU
Kolegium, OP, RS, FK/FKG PEMDA
Kolegium, OP, RS, FK/FKG PEMDA
PEMERINTAH (perijinan) KKI (mutu/legalitas kompetensi)
Dokter dan dokter gigi
WNA
Persyaratan Khusus
(kompetensi dll)
Persyaratan Khusus
(kompetensi dll)
Persyaratan Umum
Persyaratan Umum
KEBIJAKAN INDONESIA MENGHADAPI AEC 2015
Slide BS, 2014
Regulasi Domestik *Perkonsil
*Permenkes *Permenaker*Perimigrasi
*PERDA
STR+ keahlian
Kualifikasi- Kuota
Bahasa Budaya
Adaptasi & UK
Evaluasi kompe-
tensi
Anggota OP, CPD
Distribusi (E.N.T)
Tak berbisnis
Pengalaman praktik
UU NO.29/2004 PRAKTIK KEDOKTERAN
PENGATURAN PRAKTIK KEDOKTERANPENGATURAN PRAKTIK KEDOKTERAN• PERLINDUNGAN BAGI PASIEN
• PENINGKATAN MUTU DOKTER DAN DOKTER GIGI• KEPASTIAN HUKUM
35
DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI/WNA DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI/WNA WAJIB TEREGISTRASI (STR) DI KKI WAJIB TEREGISTRASI (STR) DI KKI
Pasal 3 UUPK
Pasal 29 -32 UUPK
Pasal 36-37 UUPK
WAJIB MEMILIKI SIP DARI DINKES KAB/KOTAWAJIB MEMILIKI SIP DARI DINKES KAB/KOTA
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG TEREGISTRASI DI KKI ( Th.2005 s/d 29 Okt’ 2014 )
Jumlah dokter dan dokter gigi yang teregistrasi sesuai kompetensi di KKI 155.092 orang,
dokter = 100.707 (65%), 1 dokter : 2.304 penduduk
Indikator Ina Sehat = 1 dr : 3,300 penduduk, 26.449 dokter spesialis (17%), dokter gigi = 25.561 (16,9%)
1 drg : 8.770 penduduk Indikator Ina Sehat = 1 drg : 10.000 penduduk 2.375 dokter gigi spesialis (2%)
KKI BELUM PERNAH MENERBITKAN STR SEMENTARA UNTUK DR/DRG WNA YANG PRKATIK/BEKERJA DI INDONESIA
PETA SEBARAN DOKTER GIGI & DRG.SPESIALIS YANG TEREGISTRASI DI KKI S/D 31 DES’2013
REGULASI DOMESTIK PRAKTIK KEDOKTERAN DI INDONESIA
(diubah menjadi No.19 Thn. 2014)
Peraturan MENTERI KESEHATAN RI : 1.Permenkes No.2052 Thn 2011 ttg Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 2.Permenkes No.67 Thn 2013 ttg Pendayagunaan TK-WNA3.Permenkes No.64 Thn 2013 ttg Penanggulangan Krisis Kesehatan
1. Undang-Undang RI No. 29 Thn 2004 ttg Praktik Kedokteran (UUPK)2. Undang-Undang RI No. 36 Thn 2009 tentang Kesehatan3. Undang-Undang RI No. 44 Thn 2009 tentang Rumah Sakit
PERATURAN KKI (KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA)
“REGULASI PRAKTIK KEDOKTERAN BAGI DOKTER/DOKTER GIGI WNA”
PROSEDUR DAN PERSYARATAN REGISTRASI (STR) DOKTER GIGI/DRG.SPESIALIS WNA
UUPK psl.30-32 & PERKONSIL NO.17 TH.2013
Sanksi pidana UUPK• Pasal 75 (a) : dokter gigi WNA tanpa STR• Pasal 78 : seolah-olah dr/drg• Pasal 80 : mempekerjakan
• Pasal 359 KUHP– Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain
mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara
• Unsur2 Delik 359 KUHP: 1. Perbuatan yang lalai2. Adanya kematian3. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kematian
Praktik ilegal Bakti sosial
Keselamatan Pasien di tangan
sejawat
44
Tim Koordinasi Perijinan TK-WNA Pusrengun BPPSDM Kemenkes RI (KKI, MTKI, KFN, BUK, BPSDM, Lintas K/L)
TIMPORA Pusat/Provinsi/Kab/Kota(Tim Pengawasan Orang Asing)
Organisasi Profesi (Pengwil/Cabang)
Pembinaan dan Pengawasan Dokter dan Dokter Gigi WNA
1. Imigrasi2. Kemkes3. KKI4. Kemnakertrans5. IDI - PDGI6. Pemda Provinsi7. Pemda Kabupaten/Kota
Dokter / dokter gigi WNADokter / dokter gigi WNAPraktik tanpa STR dan SIP ??Praktik tanpa STR dan SIP ??
UUPK Psl.71 Pembinaan dan pengawasan praktik
kedokteran
STRATEGI KESIAPAN DOKTER GIGI ??
ANCAMAN KESEMPATAN
SAAT INI MASA DEPAN
PELUANG atau ANCAMAN ??
KESEMPATAN
Proses pendidikan GlobalProses pendidikan Global
Lulusan Berdaya SaingLulusan Berdaya Saing
Dokter UnggulDokter Unggul
Kerja sama InternasionalKerja sama Internasional
BILABILA
XANCAMAN
UPAYA PERBAIKAN
PENDIDIKANPENDIDIKAN PASCA PENDIDIKAN
PASCA PENDIDIKAN
Mutu Tenaga pendidikMutu Tenaga pendidik
Kurikulum GlobalKurikulum Global
Pengembangan PRODIPengembangan PRODI
Kerjasama Internasional
Kerjasama Internasional
Lulusan berdaya saingLulusan berdaya saing
CPD MutakhirCPD Mutakhir
Alih TeknologiAlih Teknologi
Pendidikan Luar NegeriPendidikan Luar Negeri
Peningkatan diriPeningkatan diri
Kerjasama Internasional
Kerjasama Internasional
PENINGKATAN INDIVIDU dokter dan dokter gigi
Bahasa InggrisBahasa Inggris
Teknologi komunikasi
dan kompetensi
Teknologi komunikasi
dan kompetensi
Mandiri dan
Tangguh
Mandiri dan
Tangguh
Fleksibel dan
Visioner
Fleksibel dan
Visioner
KKI
IDIPDGI
ARSPI ARSGMP
Kem- Kes
PEMDA
PERSIDik-bud
DinasKes
AIPKIAFDOKGI
MKKIMKKGI
LINTAS K/L
DPR Masya-rakat
KEMITRAAN Harmonisasi Regulasi
Dokter gigi perlu memahami dan menerapkan etika, disiplin dan hukum kesehatan agar dapat melaksanakan profesi dengan tenang.
Profesionalisme akan meningkatkan daya saing, mutu dan memproteksi para dokter gigi dari kemungkinan tuntutan masyarakat
Registrasi dan Letter of Godstanding (LOG) merupakan pemberian pengakuan kewenangan dari Negara bagi Dokter Gigi untuk melakukan praktik kedokteran sesuai kompetensi di berbagai Negara , sebagai upaya memberikan perlindungan dan keselamatan pasien.
KKI diakui sebagai Professional Regulatory Authority bersama KEMENKES RI Berperan menapis dokter dan dokter gigi WNA
Dokter dan dokter gigi WNA dapat merupakan Ancaman/Kesempatan
Dokter gigi WNA belum boleh bekerja/praktik mandiri (BELUM ADA KESEPAKATAN ANTAR NEGARA)
TAKE HOME MESSAGES
WASPADA Kemungkinan timbulnya dampak negatif akibat standardisasi regulasi dan sertifikasi internasional;
Jadilah“Tuan Rumah” di Negeri Sendiri
cè-zù tin-ba-deh thank you
TERIMA KASIH ຂໍAຂໍອບໃຈທ່Gານ
salamat po
ขอขอบคุ�ณคุ�ณ cảm ơn bạn 谢谢
ឣរគុ�ណ
www.kki.go.id