lakip pu 2015
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
1/45
TAHUN ANGGARAN
2015
PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PEKERJAAN UMUMJalan Semanggi No. 19 Telepon (0370) 633095 - Mataram
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MATARAM
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
2/45
i
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2015
2
K T PENG NT R
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan rahmat, taufik, hidayah dan dengan ijinNyalah sehingga Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum
Kota Mataram Tahun 2015 dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.
Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan
Umum Kota Mataram Tahun 2015 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja
instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat.
Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai
umpan balik untuk masukan tahun berikutnya. Diharapkan dapat membantu
penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran
kinerja. Dokumen ini menjadi penting karena merupakan data terpadu antara
kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai,
sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, dan
produktifitas instansi.
Laporan ini memuat pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram
sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota
Mataram Tahun 20112015. Pada LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram ini
dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam
pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram pada tahun
2015
Terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan dalam penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota
Mataram Tahun 2015, kiranya laporan ini dapat menjadi bahan masukan yang
sangat berarti dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Kota Mataram Tahun 2015 untuk mendukung terwujudnya
Tata Pemerintahan yang baik (Good
Governance) dan pemerintahan yang bersih
(Clean
governance) yang merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen
pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan akuntabel.
Dan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram beserta seluruh jajarannya, semoga
laporan ini dapat dijadikan sebagai media untuk introspeksi dalam upayaupaya
perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
Mataram, Februari 2016
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Mataram
Ir.H.MAHMUDDIN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611016 199503 1 002
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
3/45
ii
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2015
D FT R ISI
K T PENG NT R ......................................................................................................................... i
D FT R ISI ......................................................................................................................................... ii
RINGK S N EKSEKUTIF .............................................................................................................. iii
B B I. PEND HULU N ................................................................................................................. 1
I.1. Latar Belakang ............. ............... ............... ............... ................ ................ .............. ... 1
I.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 2
I.3. Dasar Hukum ............... ................ ............... ............... ................ ................ .............. ... 2
I.4. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram ................... 3I.4.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD .................. 3
I.4.2. Kondisi Aset dan Sumber Daya Manusia .......................................... 13
I.5. Isu Strategis SKPD ................................................................................................... 14
B B II. PERENC N N D N PERJ NJI N KERJ ............................................................... 15
II.1. Perencanaan .............. ............... .............. ............... ................ ............... ................ ..... 15
II.2. Perjanjian Kinerja ................................................................................................... 18
B B III. KUNT BILIT S KINERJ ........................................................................................... 20
III.1. Capaian Kinerja Tahun 2015 ........................................................................... 20
III.2. Akuntabilitas keuangan ...................................................................................... 28
B B IV. PENUTUP ............................................................................................................................ 35
L MPIR NL MPIR N
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
4/45
iii
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2015
RINGKASAN
EKSEKUTIF
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang
undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Tata Pemerintahan
yang baik (Good
Governance),
maka perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu prinsip dasar Tata Pemerintahan
yang baik .
Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban bagi pengelola pemerintahan
dan pembangunan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan
pengendalian sumber daya, serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan
pemerintah daerah dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sesuai
dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Berdasarkan Penetapan Kinerja Dnas Pekerjaan Umum Kota Mataram tahun
2015, telah ditetapkan 12 (dua belas) Indikator Kinerja dari 12 sasaran strategis
Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian
kinerja di tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram telah berhasil
mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang
diembannya. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan
hasil yang dicapai ratarata 100 %, walaupun ada beberapa indikator yang tidak
mencapai target dikarenakan beberapa hal namun pencapaian Dinas Pekerjaan
Umum dapat dikatakan berhasil.
Untuk mendukung pencapaian sasaran beserta indikator kinerjanya, Tahun
Anggaran 2015 telah dialokasikan dana yang bersumber dari dana APBD Kota Mataram
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total anggaran termasuk anggaran belanja
pegawai dan tunjangan lainnya setelah penambahan anggaran terhadap beberapa
program dan kegiatan tambahan melalui APBD Perubahan (ABT) adalah sebesar Rp
123.035.544.816 Dari jumlah anggaran tersebut, jumlah dana yang dapat diserap
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
5/45
iv
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2015
dari keseluruhan program/kegiatan termasuk komponen belanja pegawai dan
tunjangan lainnya adalah sebesar Rp. 119.410.690.179,. Capaian serapan dana
tersebut tidak dapat maksimal dikarenakan terdapat beberapa program/kegiatan
yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 karena berbagai
hal.
Ke depan dalam rangka meningkatkan eksistensi dan optimalisasi peran
Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram sebagai salah satu unsur pelaksana
pembangunan khususnya di bidang pekerjaan umum di daerah, maka dipandang
perlu dilakukan langkahlangkah antisipatif dalam upayaupaya perbaikan dan
peningkatan kinerja untuk memenuhi perbaikan pelayanan kepada masyarakat,
diantaranya yaitu: hendaknya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah
kegiatan yang telah memiliki dokumen perencanaan teknis yang telah dibuat di
tahun anggaran sebelumnya, sehingga penganggaran kegiatan dapat lebih terencana
dan terukur sehingga output kegiatan dapat mencapai bahkan melampaui target
yang telah ditetapkan, optimalisasi fungsi kontrol dan pengendalian terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan hendaknya sedini mungkin dapat dilakukan
upayaupaya pemecahan terhadap program dan kegiatankegiatan yang di nilai akan
terhambat pelaksanaannya, sebaiknya sudah dapat diantisipasi sejak tahap
perencanaan kegiatan, dan dengan cara meningkatkan koordinasi secara intern,
sektoral, maupun lintas sektor secara berkala sehingga diketahui penyebab
timbulnya hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja untuk selanjutnya dapat
diambil langkah dan staretegi untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan
yang dihadapi, sehingga nantinya Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram diharapkan
dapat berperan secara lebih baik, optimal dan profesional dalam mendukung
penyelenggaraan pembangunan daerah. Sehingga dengan demikian nantinya
Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram diharapkan dapat berperan secara lebih
baik dan profesional dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
6/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
merupakan wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai
misi dan tujuan organisasi. Inti dari LAKIP adalah memberikan informasi
kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang visi, misi organisasi,
serangkaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan tingkat pencapaiansasaran - sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah
ditetapkan. Maka dari itu LAKIP sangatlah diperlukan sesuai dengan Pasal
14, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggung jawaban Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2015 Tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu kewajiban untuk
menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan
kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki atau berkewenangan
untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan
Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
7/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
2
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
LAKIP sangat bermanfaat dalam rangka memberikan informasi yang
terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh instansi
pemerintah, dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi
instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
1.3.
LANDASAN HUKUM
Dasar penyusunan dari LAKIP adalah beberapa perundang-undangan berikut
ini :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Mataram ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari jorupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petujuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
10.
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun
2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
8/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
3
12. Keputusan Walikota Mataram Nomor 675/IX/2012 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015.
1.4.
GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MATARAM
1.4.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD
Sebagai salah satu Perangkat Daerah pelaksana di bidang pekerjaan
umum dan perumahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram telah
mengalami beberapa kali perubahan struktur organisasi berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, kemudian dirubah sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram. Sesuai
Perda No. 5 Tahun 2008, Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota
Mataram terdiri dari: Unsur Pimpinan; Unsur Pembantu Pimpinan yaitu
Sekretariat; Unsur Pelaksana yang terdiri dari Bidang Pengairan, Bidang Bina
Marga, Bidang Cipta Karya dan Bidang Perumahan, serta unsur kelompok
Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Struktur
Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram per Desember 2015 dapat
dilihat pada Lampiran 1.1.
Sedangkan Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor
12/PERT/2008 Tanggal 8 Agustus 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Dinas Pekerjaan Umum Kota
Mataram mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaaan umum dan
perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum
Kota Mataram mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan.
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
9/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
4
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikanoleh walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Sedangkan susunan organisasi, rincian tugas pokok dan fungsi unsur
organisasi adalah sebagai berikut :
a.
Kepala Dinas
(1). Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,
membina, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan
kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan umum dan
perumahan.
(2). Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Dinas mempunyai
fungsi :
a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis
serta program kerja Dinas;
b. Perumusan Kebijaksanaan Teknis di bidang pekerjaan umum
dan perumahan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan,
Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Dinas;
d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian serta bimbingan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan;
e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas Dinas dengan perangkat daerah dan
instansi terkait;
f. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain baik Instansi
Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan
atau swasta;
g. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta
rekomendasi teknis di bidang pekerjaan umum dan
perumahan;
h. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup
Dinas;
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
10/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
5
i. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;
j. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap
UPTD;
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pekerjaan
umum dan perumahan;
l. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah;
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota
sesuai dengan bidang tugasnya.
b.
Sekretariat.
(1). Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok, memimpin, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan
kegiatan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan perencanaan,
keuangan, umum dan kepegawaian..
(2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai
fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana kerja
Tahunan, dan Penetapan Kinerja Lingkup Dinas;b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaraan (RKA/DPA) dan program kerja
Dinas;
c. Pelaskanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh
Unit Kerja lingkup Dinas;
d. Perumusan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi
umum;
e.
Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimaldan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Kegiatan lingkup
Dinas;
f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan
administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian
dan perlengkapan;
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
11/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
6
g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas
Dinas;
h. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sistem
informasi manajemen pekerjaan umum dan perumahan sesuai
ketentuan yang berlaku;
i. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi
penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) dan /atau instansi terkait;
j. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan
administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian
dan perlengkapan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas kesekretariatan;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya;
c. Bidang Pengairan
(1). Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepada Bidang yang
mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,
mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaanteknis di bidang pengairan.
(2). Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengairan
mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan
kinerja Bidang Pengairan;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan
Program kerja Seksi di bawahnya;c. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian program/kegiatan Seksi di bawahnya sesuai
ketentuan yang berlaku;
d. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Instansi terkait
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
12/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
7
dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan
program/kegiatan di bidang Pengairan;
e. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program di
bidang pengairan di Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Departemen/lembaga Pemerintah Non
Departemen terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
f. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria
pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan di bidang
pengairan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
g. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program di bidang pengairan sesuai ketentuan
yang berlaku;
h. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data
di bidang pengairan sebagai bahan penyusunan rencana, dan
evaluasi pelaksanaan program pengembangan, pemberdayaan
dan pelayanan di bidang pengairan sesuai ketentuan yang
berlaku;
i. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan di bidang pengairan kepada atasan;j. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan
dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang pengairan
sesuai ketentuan yang berlaku;
k. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan
dengan pemangku kepentingan (stake holder) terkait di
bidang pengairan sesuai ketentuan yang berlaku;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas Bidang;m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
13/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
8
d. Bidang Bina Marga
(1). Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang
mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,
mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan
teknis di bidang Bina Marga.
(2). Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Bina Marga
mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan
kinerja Bidang Bina Marga.
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan
Program Kerja Seksi di bawahnya;
c. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian program/kegiatan Seksi di bawahnya sesuai
ketentuan yang berlaku;
d. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Instansi terkait
dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan
program/kegiatan di bidang Bina Marga;e. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program di
bidang Bina Marga di Daerah dengan Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Departemen/lembaga Pemerintah Non Departemen terkait
sesuai ketentuan yang berlaku;
f. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria
pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan di bidang Bina
Marga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;g. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program di bidang Bina Marga sesuai ketentuan
yang berlaku;
h. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data
di bidang Bina Marga sebagai bahan penyusunan rencana, dan
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
14/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
9
evaluasi pelaksanaan program pengembangan, pemberdayaan
dan pelayanan di bidang Bina marga sesuai ketentuan yang
berlaku;
i. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan di bidang Bina Marga kepada atasan;
j. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan
dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang Bina Marga
sesuai ketentuan yang berlaku;
k. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan
dengan pemangku kepentingan (stake holder) terkait di
bidang Bina Marga sesuai ketentuan yang berlaku;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas Bidang;
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
e. Bidang Cipta Karya
(1). Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,
mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalampenyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan
teknis di bidang Cipta Karya.
(2). Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Cipta Karya
mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan
kinerja Bidang Cipta Karya;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) danProgram Kerja Seksi di bawahnya;
c. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian program/kegiatan Seksi di bawahnya sesuai
ketentuan yang berlaku;
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
15/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
10
d. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Instansi terkait
dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan
program/kegiatan di bidang Cipta Karya;
e. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program di
bidang Cipta Karya di Daerah dengan Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait
sesuai ketentuan yang berlaku;
f. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria
pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan di bidang Cipta
Karya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program di bidang Cipta Karya sesuai ketentuan
yang berlaku;
h. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data
di bidang Cipta Karya sebagai bahan penyusunan rencana,
dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan,
pemberdayaan dan pelayanan di bidang Cipta Karya sesuai
ketentuan yang berlaku;i. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan di bidang Cipta Karya kepada atasan;
j. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan
dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang Cipta karya
sesuai ketentuan yang berlaku;
k. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan
dengan pemangku kepentingan (stake holder) terkait di
bidang Cipta Karya sesuai ketentuan yang berlaku;l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas Bidang;
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
16/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
11
f. Bidang Perumahan
(1). Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,
mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan
teknis di bidang Perumahan.
(2). Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perumahan
mempunyai fungsi:
a. Perumusan Penetapan program kerja dan penetapan kinerja
Bidang Perumahan;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan
Program Kerja Seksi di bawahnya;
c. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan meliputi
pembinaan perumahan formal, perumahan swadaya,
pengembangan kawasan, pembinaan hukum, peraturan
perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan,
pembinaan teknologi dan industri bidang perumahan, peran
serta masyarakat dan sosial budaya berpedoman padaperaturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Instansi terkait
dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan
program/kegiatan di bidang Perumahan;
e. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program di
bidang Perumahan di Daerah dengan Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten danDepartemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait
sesuai ketentuan yang berlaku;
f. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria
pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan di bidang
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
17/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
12
Perumahan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
g. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program di bidang Perumahan sesuai ketentuan
yang berlaku;
h. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data
di bidang Perumahan sebagai bahan penyusunan rencana, dan
evaluasi pelaksanaan program pengembangan, pemberdayaan
dan pelayanan di bidang Perumahan sesuai ketentuan yang
berlaku;
i. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan di bidang Perumahan kepada atasan;
j. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan
dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang Perumahan
sesuai ketentuan yang berlaku;
k. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan
dengan pemangku kepentingan (stake holder) terkait di
bidang Perumahan sesuai ketentuan yang berlaku;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas Bidang;m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
1.4.2.
Kondisi Aset dan Sumber Daya Manusia
a. Kondisi Aset
Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum Kota Mataram, saat ini di dukung oleh
ketersediaan sarana dan prasarana penunjang baik untukmenunjang operasionalisasi kegiatan rutin dinas maupun
operasionalisasi kegiatan lapangan. Secara lebih rinci kondisi aset
Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram per Desember 2015 dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
18/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
13
Tabel 1.1
Rekapitulasi Aset Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram
Tahun 2015NO. URAIAN NILAI (Rp.)
1. Tanah 112.500.000,00
2. Peralatan dan Mesin 9.371.395.085,09
3. Gedung dan Bangunan 108.394.811.369,16
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi 437.749.838.535,80
5. Aset Tetap Lainnya 29.195.000,00
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00
7. Aset Lainnya 517.945.000,00
TOTAL ASET 556.175.684.990,04
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2015
b. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram
berdasarkan data kondisi terakhir (Desember 2015) sebanyak 124
orang dengan rincian 118 orang berstatus PNS, dan 6 orang
berstatus Pegawai Honor Daerah.
Untuk komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan
Umum Kota Mataram Tahun 2015 berdasarkan pangkat/golongan
dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
19/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
14
Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram
Tahun 2015
JUM.PEG.
KUALIFIKASIPENDIDIKAN
PANGKAT/GOLONGAN PEJABATSTRUKTURAL
PEJABAT
FUNGSIONAL
118 SD
SLTP
SLTA
D1
DII
DIII
S1
SII
SIII
:
:
:
:
:
:
:
:
:
5
2
6
48
2
Juru Muda (I/a)
Juru Muda Tk.I (I/b)
Juru (I/c)
Juru Tk.I (I/d)
Pengatur Muda
(II/a)
Pengatur Muda Tk.I
(II/b)
Pengatur (II/c)
Pengatur Tk.I (II/d)
Penata Muda (III/a)
Penata Muda Tk.I
(III/b)Penata (III/c)
Penata Tk.I (III/d)
Pembina (IV/a)
Pembina MudaTk.I
(IV/b)
Pembina Tk.I (IV/c)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
2
2
1
7
18
27
16
14
14
8
4
2
1
Eselon II/b
Eselon III/a
Eselon III/b
Eselon IV/a
Eselon IV/b
Eselon V/a
Eselon V/b
:
:
:
:
:
:
:
1
1
4
15
1
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2015
1.5.
ISU STRATEGIS SKPD
Isu strategis adalah kondisi atau suatu hal yang menjadi titik
perhatian atau harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pembangunanoleh SKPD karena dampaknya yang sangat signifikan bagi pembangunan di
masa yang akan datang. Beberapa isu strategis yang yang dihadapi Dinas
Pekerjaan Umum Kota Mataram adalah sebagai berikut :
- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi.
- Jumlah sumber daya manusia yang berkualitas masih terbatas.
- Terbatasnya dana pemerintah dalam pemeliharaan sarana dan prasarana
ke-PUan.
- Tingginya potensi bencana alam banjir/genangan, erosi sungai dan abrasi
pantai.- Masih tingginya permukiman padat dan kumuh di Kota Mataram yang
minim akan pelayanan dasar.
- Banyaknya ruas jalan dalam kondisi tidak mantap dan menurunnya
kapasitas jalan yang ada akibat tingginya pertumbuhan kendaraan
bermotor.
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
20/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
15
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
II.1. PERENCANAAN
Rencana Strategis merupakan proses pikir yang bermuara pada
penetapan program dan kegiatan yang didasari pada kajian-kajian internal
dan eksternal sehingga dapat ditetapkan rumusan visi, misi, tujuan dan
sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Rencana
Strategik Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram merupakan sub sistem dari
Rencana Strategik Pemerintah Kota Mataram yang saling bersinergi secara
berjenjang.
Pemerintah Kota Mataram dalam penyelenggaraan sistem
Pemerintahan dan Pembangunan telah menetapkan Visi dan Misi
Pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015. Visi pembangunan Kota
Mataram Tahun 2011-2015 adalah Terwujudnya Kota Mataram yang Maju,
Religius dan Berbudaya.
Untuk mencapai Visi Kota Mataram, telah ditetapkan 5 (lima) misi
Pemerintah Kota Mataram yang meliputi :
a. Meningkatkan rasa AMAN masyarakat Kota Mataram yang
ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis
yang dilandasi nilai agama dan budaya.
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius
untuk mendorong daya saing daerah.
c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang
berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.
d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good
Governance).
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
21/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
16
Sebagai langkah operasional dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Pemerintah Kota Mataram, ditetapkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum
Kota Mataram sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diawali dengan
proses pengkajian kondisi internal dan eksternal.
VISI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MATARAM
Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Handal,
Inovatif, dan Kreatif untuk mendukung Kota Mataram yang Maju, Religius,
dan Berbudaya .
Dalam rangka pencapaian visi tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) misi.
MISI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MATARAM :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur bidang pengairan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur bidang jalan dan
jembatan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang
layak huni serta penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan
yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan ijin usaha jasa konstruksi serta
penyediaan harga standar bangunan yang wajar dan dapat
dipertanggung jawabkan
Untuk menjabarkan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan
tujuan dan yang ingin dicapai.
TUJUAN
1. Menurunnya luas wilayah banjir/genangan dan abrasi di wilayah kota.
2. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dalam rangka keberlanjutan
fungsi dan pemanfaatan sumber daya air dan irigasi.
3. Meningkatnya daya dukung, kapasitas maupun kualitas jalan dan
jembatan dalam kondisi mantap dan aksesibilitas wilayah sebagai
pengembangan jalan alternative untuk menunjang percepatan pergerakan
ekonomi masyarakat dan daerah.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang
layak huni, sehat dan bersih.
5. Memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi.
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
22/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
17
6. Meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib administrasi usaha
jasa konstruksi dan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
SASARAN
1. Terlindunginya bantaran sungai dari kerusakan untuk mempertahankan
keberlanjutan fungsi sungai sebagai sumber daya air serta mencegah
terjadinya erosi/banjir.
2. Terpeliharanya kondisi saluran drainase agar tetap dalam kondisi baik
dan berfungsi mengalirkan air guna mencegah terjadinya
genangan/banjir pada kawasan permukiman/ perkotaan
3. Tercapainya sistem pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan
lainnya yang efektif dan efisien serta berkelanjutan guna
mempertahankan keberlanjutan fungsinya dan meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.
4. Terwujudnya peningkatan kondisi prasarana jalan dan jembatan agar
tetap dalam kondisi baik dan mantap serta tersedianya aksesibilitas jalan
baru.
5. Terpeliharanya kondisi prasarana jalan dan jembatan agar tetap dalam
kondisi baik dan mantap guna menunjang kelancaran arus lalu lintas.
6. Terwujudnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang
sehat dan bersih pada lingkungan Padat Kumuh dan Miskin (PAKUMIS)
7. Terwujudnya penyelenggaraan pengembangan perumahan yang tertata
dengan baik
8. Terwujudnya perumahan dan kawasan pemukiman yang berkualitas
dengan lingkungan sehat dan aman.
9. Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang
memadai untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas publik dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.
10.Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan
sanitasi di lingkungan PAKUMIS.
11.Terwujudnya penyelenggaraan tertib administrasi bagi usaha jasa
konstruksi dan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan
konstruksi.
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
23/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
18
12.Terwujudnya penataan administrasi perkantoran dan sarana prasarana
yang memadai
CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan, Dinas
Pekerjaan Umum Kota Mataram berusaha dengan segala kemampuan dan
daya dukung yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang
dimaksud dengan cara cara sebagai berikut.
CARA MENCAPAI TUJUAN
Cara mencapai tujuan antara lain sebagai berikut :
1. Merancang, membuat dan mengaplikasikan peraturan-peraturan daerah
yang berkaitan dengan ke-PU-an.
2. Merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi setiap kegiatan agar
sesuai norma, standar, pedoman kegiatan.
3. Meningkatkan kualitas setiap pekerjaan untuk menghasilkan hasil kerja
yang bermutu dan bermanfaat untuk jangka panjang.
4. Melakukan upaya-upaya untuk pemulihan terhadap sarana dan
prasarana ke-PU-an yang telah mengalami penurunan kualitas, kuantitas
atau kerusakan
5. Aktif menggali potensi dari dalam dan luar yang akan mendukung
peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana ke-PU-an baik dari
segi anggaran maupun dukungan Sumber Daya Manusia
6. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
dalam rangka pengawasan, pengendalian dan peningkatan kualitas
sarana dan prasarana ke-PU-an yang mendukung
CARA MENCAPAI SASARAN
Cara mencapai sasaran antara lain sebagai berikut :
1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan institusi-institusi terkait dalam
rangka pemeliharaan sarana dan prasarana yang akan dan telah
dibangun untuk mencapai sasaran terkait.
2. Penyediaan anggaran, sarana,prasarana dan SDM untuk mendukung
peningkatan kinerja organisasi.
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
24/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
19
3. Penyediaan dokumen-dokumen teknis berupa Master Plan, DED dan lain
sebagainya sesuai dengan yang dibutuhkan.
4. Penyediaan Standard Operasional Prosedur tentang penyelenggaraan
setiap kegiatan terkait.
II.2. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram
dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 12/PERT/2008 Tanggal 8
Agustus 2008, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta
kebijakan yang diambil dalam menentukan konfigurasi program dan
kegiatan, termasuk program dan kegiatan pendampingan lintas sektoral
dengan proses perencanaan program dan kegiatan yang dibangun secara
partisipatif melalui mekanisme Musyawarah Pembangunan Bermitra
Masyarakat (MPBM) dan merupakan skala prioritas yang harus dilakukan
untuk kepentingan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat.
Bertitik tolak dari landasan pemikiran dan proses perencanaan
tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2015 telah direncanakan
program/kegiatan sebagai upaya pencapaian tujuan melalui sasaran strategis
yang ditetapkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja. Berdasarkan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disahkan untuk tahun anggaran 2015
jumlah total anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram adalah Rp.
67.505.191.816,00 yang terdiri dari Rp. 6.287.499.366,00 merupakan anggaran
Belanja Tidak Langsung serta Rp. 61.217.692.450,00 adalah anggaran Belanja
Langsung. Namun anggaran ini mengalami perubahan pada APBD
Perubahan, sehingga menjadi 123.035.544.816,00 yang terdiri dari Rp.
6.442.629.366,00 anggaran Belanja Tidak Langsung serta Rp.
116.592.915.450,00 anggaran Belanja Langsung.
Alokasi anggaran Belanja Langsung dipergunakan untuk membiayai berbagai
item kegiatan sebagai upaya pencapaian tujuan melalui sasaran strategis yang
ditetapkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
25/45
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 15
20
Adapun Perjanjian Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram untuk tahun
2015 disajikan sesuai dengan Lampiran 2.1.
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
26/45
21
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 0 1 5
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Analisis Akuntabilitas Kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan
substansi akuntabilitas kinerja, terutama ditujukan untuk mendapat gambaran yang
memadai hakekat dari akuntabilitas kinerja yaitu mengenai kewajiban untuk
memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan
pimpinan kolektif suatu organisasi mengenai keberhasilan atau kegagalan visi dan
misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawabannya yaitu dengan membandingkan rencana kinerja yang
ditetapkan dengan hasil capaian kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja
berpedoman pada Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Prinsip dasar dari akuntabilitas kinerja harus dapat menunjukkan tingkat
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berorientasi pada
pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Pada intinya
menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kinerja organisasi instansi,
termasuk didalamnya menguraikan secara sistematik hasil-hasil yang telah dicapai,
berbagai hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Gambaran kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram didasarkan pada pendekatan kegiatan-
kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan, serta sasaran-sasaran yang
dicapai.
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
27/45
22
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 0 1 5
III.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015
Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban SKPD
terhadap pencapaian sasaran pada tahun berjalan berdasarkan indikator
kinerja yang telah ditetapkan, melalui pembandingan antara target dan
pencapaian realisasi. Berdasarkan tahapan tersebut maka dapat
digambarkan bahwa pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator
adalah sebagai berikut :
5. Sasaran : Terlindunginya bantaran sungai dari kerusakan untuk
mempertahankan keberlanjutan fungsi sungai sebagai sumber daya air
serta mencegah terjadinya erosi/banjir
Capaian kinerja untuk sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1.1
Evaluasi capaian kinerja sasaran 1
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Berkurangnya kerusakan
dan erosi sungai
2,39 % 3,70 % 182
Total panjang sungai di Kota Mataram adalah 49.300 m. Pada tahun 2015
kerusakan dan erosi sungai dikurangi melalui kegiatan Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong dengan pekerjaan pembangunan talud,
pemasangan bronjong, peninggian parapet, sepanjang 1.723 m,
normalisasi sungai dengan bantuan alat berat sepanjang 100 m dan
normalisasi/pembersihan sungai dengan tenaga harian lepas untuk
sungai se-Kota Mataram. Sehingga presentase kerusakan dan erosi sungai
berkurang sebesar 3,70 % dari keseluruhan panjang sungai. Selain itu .
6. Sasaran : Terpeliharanya kondisi saluran drainase agar tetap dalam
kondisi baik dan berfungsi mengalirkan air guna mencegah terjadinya
genangan/banjir pada kawasan permukiman/ perkotaan
Capaian kinerja untuk sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
28/45
23
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 0 1 5
Tabel 2.1
Evaluasi capaian kinerja sasaran 2
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Berfungsinya salurandrainase guna mencegah
banjir/genangan
3,51 % 10,48 % 299
Pada tahun 2015 saluran drainase perkotaan dan lingkungan yang
terpelihara melalui kegiatan pemeliharaan saluran drainase kota dan
lingkungan serta pemeliharaan rutin yang dilakukan dengan tenaga
buruh rutin adalah sepanjang 46.104,61 m sehingga fungsi saluran
drainase meningkat sebesar 10,48 % dari keseluruhan panjang saluran di
Kota Mataram. Target pada awal tahun anggaran dapat dicapai bahkan
melampaui target karena adanya penambahan anggaran pada APBD
Perubahan.
7. Sasaran : Tercapainya sistem pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan
pengairan lainnya yang efektif dan efisien serta berkelanjutan guna
mempertahankan keberlanjutan fungsinya dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
Capaian kinerja untuk sasaran 3 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.1
Evaluasi capaian kinerja sasaran 3
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Meningkatnya fungsi
jaringan pengairan
4,98 % 5,34 % 107
Pada tahun 2015 pemeliharaan saluran dan jaringan irigasi yang dapat
dipelihara ataupun ditingkatkan statusnya menjadi saluran permanen
melalui pentaludan saluran adalah sepanjang 3496,5 m, rehab rumah
pintu air 5 unit dan rehab jaringan irigasi sepanjang 323 m sehingga
fungsi jaringan pengairan meningkat sebesar 5,34 % dari keseluruhan
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
29/45
24
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 0 1 5
panjang jaringan irigasi. Capaian kinerja dapat melampaui target karena
dokumen perencanaan telah dibuat di tahun anggaran sebelumnya
sehingga pekerjaan fisik yang dikerjakan lebih terencana dengan matang.
8. Sasaran : Terwujudnya peningkatan kondisi prasarana jalan dan
jembatan agar tetap dalam kondisi baik dan mantap serta tersedianya
aksesibilitas jalan baru.
Capaian kinerja untuk sasaran 4 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.1
Evaluasi capaian kinerja sasaran 4
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Mantapnya akses jalan kota 14,172 Km 73,90 Km 521
Peningkatan kondisi jalan dan jembatan dilakukan dengan pekerjaan
hotmix, lapen dan perkerasan jalan juga pem bangunan jembatan dengan
total panjang pekerjaan yaitu 73,90 Km. Capaian kinerja dapat melebihi
target dikarenakan pada triwulan kedua ada tambahan anggaran DAK
sebesar Rp. 50.000.000.000,- untuk program/kegiatan yang mendukung
tercapainya sasaran tersebut. Sehingga akses jalan kota yang dapat
ditingkatkan sepanjang 73,90 Km.
9.
Sasaran : Terpeliharanya kondisi prasarana jalan dan jembatan agar
tetap dalam kondisi baik dan mantap guna menunjang kelancaran arus
lalu lintas.
Capaian kinerja untuk sasaran 5 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 5.1
Evaluasi capaian kinerja sasaran 5
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Terpeliharanya kondisi
akses jalan kota
24,84 Km 21,882 Km 88,09
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
30/45
25
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 0 1 5
Akses jalan yang terpelihara diperoleh melalui pemeliharaan secara rutin
dan pemeliharaan secara berkala. Pada Tahun 2015 pemeliharaan secara
rutin dapat memelihara jalan sepanjang 2,698 km sedangkan
pemeliharaan secara berkala sepanjang 19,184 km. Target tidak dapat
mencapai 100 % dikarenakan adanya kenaikan harga upah pekerja pada
kegiatan pemeliharaan rutin jalan bahan sehingga mempengaruhi
pencapaian target. .
10.
Sasaran : Terwujudnya kualitas lingkungan perumahan dan
permukiman yang sehat dan bersih pada lingkungan Padat Kumuh dan
Miskin (PAKUMIS)
Capaian kinerja untuk sasaran 6 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 6.1
Evaluasi capaian kinerja sasaran 6
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Meningkatnya kawasan
perumahan dan
permukiman yang layak
huni, sehat dan bersih
5,36 % 0,05 % 0,93 %
Pada tahun 2015 diperkirakan terdapat 303,58 ha luas kawasan kumuh
(berdasarkan SK Walikota Mataram Tentang Penetapan Lokasi Kawasan
Permukiman Kumuh Kota Mataram Periode 2013-2015) dari luas wilayah
Kota Mataram yaitu 6.130 Ha, dan untuk tahun 2015 luas kawasan
kumuh yang tertangani infrastrukturnya oleh Dinas PU Kota Mataram
hanya bersifat parsial dengan luasan penanganan sebesar 4.920,60 m2
sehingga target tidak dapat tercapai.
Faktor penyebab masih tingginya rasio kawasan permukiman kumuh
adalah:
- Penanganan yang bersifat parsial (bukan skala kawasan) sehingga
penanganan pada suatu kawasan menjadi tidak menyeluruh
terhadap faktor-faktor penyebab kekumuhannya serta akan ada
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
31/45
26
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 0 1 5
kesulitan saat melakukan perhitungan luasan kawasan kumuh yang
telah diintervensi.
- Tingginya migrasi penduduk dan daya dukung lingkungan dan
sarana prasarana (infrstrukutur) perkotaan yang semakin terbatas.
- Semakin padatnya jumlah penduduk tidak diimbangai oleh
kepemilikan lahan yang memadai yang menimbulkan munculnya
daerah kumuh, padat dan miskin.
- Masih kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain
SKPD, Badan maupun Masyarakat yang melaksanakan kegiatan
penanganan kawasan kumuh.
- Masih minimnya anggaran yang teralokasi untuk menangani
kekumuhan.
Untuk menurunkan rasio kawasan permukiman kumuh kedepan dapat
dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- Melakukan intervensi penanganan secara intensif dengan melakukan
kordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti Badan Pemberdayaan
Masyarakat (BPM), BAZDA, dan PNPM.
- Lebih meningkatkan koordinasi antar kegiatan pada Dinas Pekerjaan
Umum dan SKPD ataupun instansi-instansi terkait sehingga
pelaksanaannya dapat berbasis kawasan, tidak bersifat parsial yangpada akhirnya dapat mengurangi luasan lingkungan Padat Kumuh
dan Miskin (PAKUMIS) dari segi infastruktur.
11. Sasaran : Terwujudnya penyelenggaraan pengembangan perumahan
yang tertata dengan baik
Capaian kinerja untuk sasaran 7 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 7.1
Evaluasi capaian kinerja sasaran 7
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
Berkurangnya back
log perumahan
1.409 Unit 1.020 Unit 72,40 Jumlahrealisasi
tahun 2010s/d 2015
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
32/45
27
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 0 1 5
Pada tahun 2010 jumlah back log perumahan di Kota Mataram adalah
26.614 unit sedangkan pada tahun 2015 jumlah back log menjadi 23.796
unit, sehingga terjadi pengurangan sejumlah 389 unit atau 72,40 % dari
target. Dengan pesatnya pertumbuhan perumahan yang terjangkau dan
kemampuan ekonomi masyarakat yang semakin baik mampu mengurangi
back log yang ada di Kota Mataram.
12.
Sasaran : Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang
berkualitas dengan lingkungan sehat dan aman.
Capaian kinerja untuk sasaran 8 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 8.1
Evaluasi capaian kinerja sasaran 8
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Meningkatnya pengawasandan pengendalianperumahan
1,00 Keg 1,00 Keg 100
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian perumahan dicapai melalui
pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perumahan. Pada
tahun 2015 kegiatan tersebut berupa kegiatan pengawasan yangdilaksanakan oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan.
13. Sasaran : Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana perkotaan
yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas publik dan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Capaian kinerja untuk sasaran 11 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.11
Evaluasi capaian kinerja sasaran 11
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Meningkatnya ketersediaan
prasarana dan sarana
publik yang memadai
29,00 Unit 32,00 unit 110
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
33/45
28
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 0 1 5
Capaian kinerja untuk indikator ini melampaui target karena pada saat
APBD perubahan pada program yang mendukung pencapaian sasaran ini
memperoleh tambahan anggaran untuk pelaksanaan beberapa unit
pekerjaan.
14. Sasaran : Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih
dan sanitasi di lingkungan PAKUMIS.
Capaian kinerja untuk sasaran 10 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 10.1
Evaluasi capaian kinerja sasaran 10
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Meningkatnya cakupanpelayanan air bersih
17.000 M 16.047 M 71,15
Target yang direncanakan untuk cakupan pelayanan air bersih bagi
masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan mampu memperluas
akses masyarakat terhadap kebutuhan akan air bersih. Namun jika dilihat
dari realisasi layanan air bersih yang dicapai melalui kegiatan pengadaan
dan pemasangan pipa air minum, tidak mencapai 100 %. Hal ini
dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan akibatpembatalan lokasi pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya, dan
harus dialihkan ke lokasi lain.
15.
Sasaran : Terwujudnya penyelenggaraan tertib administrasi bagi usaha
jasa konstruksi dan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan
konstruksi.
Capaian kinerja untuk sasaran 11 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 11.1Evaluasi capaian kinerja sasaran 11
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Tertibnya Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi
55 orangpeserta
pelatihan
56 orangpeserta
pelatihan
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
34/45
29
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 0 1 5
Indikator pokok tertibnya penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi
adalah dengan dimilikinya Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) oleh semua
penyedia jasa konstruksi. Untuk tahun 2015 penerbitan IUJK telah
dialihkan ke BPMP2T selaku Badan pelayanan perijinan di Kota Mataram
yang telah resmi beroperasi pada Tahun 2015. Sehingga untuk indikator
ini yang digunakan adalah target jumlah peserta pelatihan IUJK.
12. Sasaran : Terwujudnya penataan administrasi perkantoran dan sarana
prasarana yang memadai.
Evaluasi capaian kinerja untuk sasaran 12 adalah sebagai berikut :
Tabel 12.1
Evaluasi capaian kinerja sasaran 12
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Tersedianya administrasi
perkantoran dan sarana
prasarana yang memadai
1 Tahun 1 Tahun 100
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum Kota Mataram melaksanakan Program Pendukung yang meliputi :Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan sehingga administrasi perkantoran dan sarana prasarana
yang memadai dapat tersedia selama pelaksanaan tahun 2015.
Secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengukuran
kinerja tersebut di atas, telah dapat menunjukkan pelaksanaan yang cukup
baik dan sesuai yang diharapkan dengan kategori pelaksanaan tergolong
BERHASIL dengan rata-rata tingkat capaian sebesar LEBIH DARI 100 %
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
35/45
30
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 0 1 5
III.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Akuntabilitas Keuangan menyajikan alokasi anggaran dan realisasi
anggaran bagi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi atau tugas-tugas lainnya.
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan
Umum Kota Mataram Tahun Anggaran 2015, besarnya alokasi dana untuk
pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 116.592.915.450,- sedangkan
untuk gaji dan tunjangan lainnya sebesar Rp. 6.442.629.366,- sehingga total
anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.
123.035.544.816,- dengan tingkat capaian penggunaan dana sebesar Rp.
119.410.690.179,- dengan rincian sebagai berikut :
A. Bagian Sekretariat melaksanakan 3 (tiga) program dengan total anggaran
sebesar Rp. 2.199.532.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.
1.808.130.019. Berikut rincian Program dan kegiatan tersebut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikdengan anggaran sebesar Rp. 147.420.000 dan realisasi sebesar Rp.
125.460.761 atau sebesar 85,10 %.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp 75.300.000 dan
realisasi sebesar Rp. 27.775.978,- atau 36,89 %.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan anggaran
sebesar Rp. 9.300.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.700.000 atau
29,03 %.
Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran sebesar Rp.
16.500.000 dan realisasi sebesar Rp. 15.764.700 atau 95,54 %.
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
36/45
31
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 0 1 5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran
sebesar Rp. 12.700.000 dan realisasi sebesar Rp. 12.155.000 atau
95,71 %.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 8.500.000 dan realisasi
sebesar Rp. 7.265.500 atau 85,48 %.
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran
sebesar Rp. 7.500.000 dan realisasi sebesar Rp. 6.962.400 atau
92,83 %.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
dengan anggaran sebesar Rp3.000.000 dan realisasi sebesar Rp.
3.000.000 atau 100 %. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan anggaran sebesar Rp.
4.275.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.512.500 atau 58,77%.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan
anggaran sebesar Rp. 180.000.000 dan realisasi sebesar Rp.
179.999.280 atau 99,99 %.
Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp.
24.115.000 dan realisasi sebesar Rp. 15.331.000 atau 63,57 %.
Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian dengan anggaran
sebesar Rp. 36.300.000 dan realisasi sebesar Rp. 31.437.400 atau
86,60 %.
Penyediaan Administrasi Keuangan dengan anggaran sebesar Rp.
516.200.000 dan realisasi sebesar Rp. 503.763.400 atau 97,59 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
kegiatan :
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar
Rp. 107.800.000 dan realisasi sebesar Rp. 71.209.000 atau 66,06 %.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan anggaran
sebesar Rp. 116.200.000 dan realisasi sebesar Rp. 115.486.000 atau
sebesar 99,39 %.
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
37/45
32
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 0 1 5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
dengan anggaran sebesar Rp. 757.660.000 dan realisasi sebesar Rp.
585.828.000 atau sebesar 77,32 %.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat berat dengan anggaran sebesar
Rp. 135.720.000 dan realisasi sebesar Rp 80.419.000 atau sebesar
59,25 %
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 22.352.500 dan
realisasi sebesar Rp. 14.902.400 atau sebesar 66,67 %.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan anggaransebesar Rp. 5.615.000 dan realisasi sebesar Rp. 3.125.800 atau
sebesar 55,67 %.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan anggaran
sebesar Rp. 3.675.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.199.300 atau
sebesar 32,63 %.
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dengan anggaran sebesar Rp. 3.600.000 dan realisasi sebesar Rp.
1.832.600 atau sebesar 50,91 %.
B. Bidang Pengairan melaksanakan 4 (empat) program dengan total
anggaran sebesar Rp. 15.073.127.000 dan realisasi anggaran sebesar
Rp. 14.389.632.500. Berikut rincian Program dan kegiatan tersebut :
1. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dengan kegiatan :
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dengan anggaran sebesar
Rp. 2.304.137.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.297.873.000 atau
sebesar 99,73 %.
2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan :
Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran dengan anggaran sebesar Rp.
3.497.827.000 dan realisasi sebesar Rp. 3.229.908.954 atau sebesar
92,34 %.
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
38/45
33
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 0 1 5
Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran (DAK) dengan anggaran
sebesar Rp. 2.056.670.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.055.494.546
atau 99,94 %.
3. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, dengan
kegiatan :
Pemeliharaan Saluran Drainase Perkotaan dengan anggaran
sebesar Rp. 3.027.130.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.695.528.000
atau sebesar 89,05 %.
Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan dengan anggaran
sebesar Rp. 3.656.663.000 dan realisasi sebesar Rp. 3.631.116.000
atau sebesar 99.30 %.
4. Program pengendalian banjir dengan kegiatan : Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
dengan anggaran sebesar Rp. 530.700.000 dan realisasi sebesar
Rp. 479.712.000 atau sebesar 90,39 %.
B. Bidang Cipta Karya melaksanakan 4 (empat) program dengan total
anggaran sebesar Rp. 12.886.842.100,- dan realisasi anggaran sebesar
Rp. 10.936.146.900,-. Berikut rincian Program dan kegiatan tersebut :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah, dengan kegiatan :
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat
Miskin Berpenghasilan Rendah dengan anggaran sebesar Rp.
1.014.180.000 ,- dan realisasi sebesar Rp. 736.091.727,- atau
sebesar 72,58 %.
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat
Miskin Berpenghasilan Rendah (DAK) dengan anggaran sebesar
Rp. 2.145.550.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.137.387.273,- atau
sebesar 99,62 %.
2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan, dengan
kegiatan :
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
39/45
34
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 0 1 5
Penilaian kelayakan bangunan dengan anggaran sebesar Rp.
270.698.100,- dan realisasi sebesar Rp. 121.435.700,- atau sebesar
44,86 %.
Penataan Kawasan Perkotaan dengan anggaran sebesar Rp.
5.326.727.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.706.951.700,- atau
88,36 %.
3. Program Lingkungan sehat Perumahan dengan kegiatan :
Kordinasi Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
tentang pembangunan perumahan dengan anggaran sebesar Rp.
22.250.000,- dan realisasi sebesar Rp. 18.750.500,- atau sebesar
84,27 %.
Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat miskin dengananggaran sebesar Rp. 1.897.561.000,- dan realisasi sebesar Rp.
1.570.973.00,- atau sebesar 82,79 %.
Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat miskin (DAK)
dengan anggaran sebesar Rp. 2.127.360.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 1.578.960.000,- atau sebesar 74,22 %.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa
Konstruksi, dengan kegiatan :
Pengawasan Pembangunan Konstruksi Untuk Umum Oleh PihakSwasta dengan anggaran sebesar Rp. 27.436.000,- dan realisasi
sebesar Rp. 24.342.000,- atau sebesar 88,72 %.
Penyusunan Standar Harga Upah/Bahan Pekerjaan Konstruksi
dengan anggaran sebesar Rp. 12.640.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 10.326.500,- atau sebesar 81,70 %.
Pembinaan dan Pelayanan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi
dengan anggaran sebesar Rp. 42.440.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 30.928.500,- atau sebesar 72,88 %.
C. Bidang Bina Marga melaksanakan 3 (tiga) program dengan total
anggaran sebesar Rp. 81.394.013.850,- dan realisasi anggaran sebesar
Rp. 80.966.599.500.,- Berikut rincian Program dan kegiatan tersebut :
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
40/45
35
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 0 1 5
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan :
Pembangunan jembatan dengan anggaran sebesar
Rp. 2.194.113.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.180.610.000,- atau
sebesar 99,38 %.
Peningkatan jalan dengan anggaran sebesar
Rp. 3.901.678.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.868.242.600,- atau
sebesar 99,14 %.
Peningkatan jalan (DAK) dengan anggaran sebesar
Rp. 53.724.887.000,- dan realisasi sebesar Rp. 53.680.630.900,- atau
sebesar 99,92 %.
2. Program peningkatan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan : Peningkatan/Pembangunan jalan Lingkungan dan jembatan
dengan anggaran sebesar Rp. 9.925.548.350,- dan realisasi
sebesar Rp. 9.804.020.700,- atau sebesar 98,78 %.
3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan
kegiatan:
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dengan anggaran sebesar
Rp. 2.007.687.500,- dan realisasi sebesar Rp. 1.891.966.300,- atau
sebesar 94,24 %. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan dengan anggaran sebesar
Rp. 6.712.237.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.665.205.000,- atau
99,30 %.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK) dengan anggaran
sebesar Rp. 2.927.863.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.875.924.000,-
atau 98,23 %.
D. Bidang Perumahan melaksanakan 2 (dua) program dengan total
anggaran sebesar Rp. 3.845.315.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.
3.780.580.408. Berikut rincian Program dan kegiatan tersebut :
1. Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan dengan
kegiatan :
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
41/45
36
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 0 1 5
Perbaikan Perumahan Permukiman dengan anggaran sebesar Rp.
1.512.135.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.478.921.250,- atau
sebesar 97,80 %.
Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Kumuh
dengan anggaran sebesar Rp. 1.819.000.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 1.797.697.000 atau sebesar 98,83%.
2. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan :
Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dengan anggaran
sebesar Rp. 1.100.015.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.083.429.000
atau sebesar 98,49 %.
Perencanaan Pengembangan Kawasan Perumahan di Kawasan
Kumuh dengan anggaran sebesar Rp. 211.500.000,- dan realisasisebesar Rp. 207.454.000,- atau sebesar 98,09%.
Pendataan Perumahan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
dan realisasi sebesar Rp. 49.999.900,- atau sebesar 99,99 %.
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa ( UPTD ) dengan
anggaran sebesar Rp. 346.750.000,- dan realisasi sebesar Rp.
336.936.796,- atau sebesar 97,17 %.
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
42/45
37
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 0 1 5
BAB IVPENUTUP
Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Tahun Anggaran
2015 merupakan wujud pertanggung jawaban untuk menyampaikan informasi
tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam mengelola kewenangan
yang diberikan, juga berfungsi sebagai sarana/media introspeksi bagi seluruh
jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram.
Dalam penilaian kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) Dinas pekerjaan Umum Kota Mataram ini, dilakukan
pengukuran kinerja terhadap penetapan kinerja yang telah dibuat. Berdasarkan
Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram tahun 2015, telah
ditetapkan 12 (dua belas) Indikator Kinerja dari 13 sasaran strategis Dinas Pekerjaan
Umum Kota Mataram. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun
2015, Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram telah cukup berhasil mencapai sasaran
dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal
tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai
dalam hitungan rata-rata adalah melewati perkiraan target sasaran, dengan capaian
kinerja diatas 100 %. Walaupun rata-rata pencapaian sasaran meraih hasil yang
baik, namun tidak semua indikator menunjukkan hasil sebagaimana yang
ditargetkan karena ada beberapa IK yang targetnya belum dapat dicapai .
Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Dinas
Pekerjaan Umum Kota Mataram mendapatkan alokasi dana untuk tahun anggaran
2015 sebesar Rp 123.035.544.816 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp.
119.410.690.179 atau 97,05 %.
Secara total pada tahun anggaran 2015 realisasi keuangan sebesar 97,05 %
dan realisasi fisik sebesar 98,78 %. Realisasi anggaran tidak optimal hingga
mecapai 100 % dikarenakan adanya beberapa kendala di beberapa kegiatan, antara
lain dikarenakan oleh karena perubahan upah pekerja, perubahan harga satuan
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
43/45
38
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 0 1 5
pada saat pekerjaan fisik berlangsung, dan adanya perpindahan lokasi pekerjaan
atas permintaan masyarakat.
Untuk bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya dalam rangka
meningkatkan eksistensi dan optimalisasi peran Dinas Pekerjaan Umum Kota
Mataram sebagai salah satu unsur pelaksana pembangunan khususnya di bidang
pekerjaan umum di daerah, maka dipandang perlu dilakukan langkah-langkah
antisipatif dalam upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja untuk memenuhi
perbaikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya yaitu :
(1) Hendaknya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan
yang telah memiliki dokumen perencanaan teknis yang telah dibuat di tahun
anggaran sebelumnya, sehingga penganggaran kegiatan dapat lebih terencana dan
terukur sehingga output kegiatan dapat mencapai bahkan melampaui target yang
telah ditetapkan.
(2) Optimalisasi fungsi kontrol dan pengendalian terhadap pelaksanaan program
dan kegiatan hendaknya sedini mungkin dapat dilakukan upaya-upaya pemecahan
terhadap program dan kegiatan-kegiatan yang di nilai akan terhambat
pelaksanaannya, sebaiknya sudah dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan
kegiatan,.
(3) Meningkatkan koordinasi secara intern, sektoral, maupun lintas sektor secara
berkala sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan dan kendala dalampencapaian kinerja untuk selanjutnya dapat diambil langkah dan staretegi untuk
meminimalisir dan mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga nantinya
Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram diharapkan dapat berperan secara lebih
baik, optimal dan profesional dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan
daerah.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk
mengetahui peran dan menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram. PadaLAKIP ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian
diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk
memberikan penilaian dan masukkan terhadap kesempurnaan LAKIP ini. Dengan
demikian, laporan akuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
44/45
39
LAKIP DINAS PU KOTA MATARAM
TAHUN 2 0 1 5
keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian
dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.
Selain itu, diharapkan dengan hasil evaluasi kinerja Dinas pekerjaan Umum
Kota Mataram Tahun Anggaran 2015 akan memberikan kontribusi positif bagi
pelaksanaan program/kegiatan pada tahun yang akan datang, yang akan
dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Tahun Anggaran 2015.
---- oOo -----
-
7/26/2019 Lakip Pu 2015
45/45
1 2
Berkurangnya kerusakan dan
erosi sungai
1 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 %
Menurunnya persentase luasdaerah genangan.
0.1 % 0.09 % 0.1 % 0.1 % 0.1 %
Berfungsinya saluran drainase
guna mencegah
banjir/genangan.
3 % 8 % 7.3 % 6.7 % 5.06 %
Meningkatnya fungsi jaringan
pengairan
3.76 % 3.76 % 3.76 % 3.76 % 3.76 %
Meningkatnya konservasi
sumber daya air.
2 % 2 % 2 % 2 % 2 %
Mantapnya akses jalan kota 5.497 Km 5 Km 5 Km 5 Km 5 Km
Terpeliharanya kondisi akses
jalan kota
15.3 Km 14.15 Km 14.15 Km 14.15 Km 14.15 Km
Meningkatnya kawasan
perumahan dan permukiman
yang layak huni, sehat dan
bersih
0.04 % 0.03 % 0.03 % 0.03 % 0.04 %
Terwujudnya penataan dan
penguatan kelembagaan
penataan bangunan dan
lingkungan.
- 3 Lem-baga 5 Lem-baga 4 Lem-baga 3 Lem-baga
Berkurangnya back log
perumahan
250 unit 250 unit 250 unit 250 unit 250 unit
Meningkatnya pemahaman dan
kapasitas pelaku pembangunan
perumahan.
- 1 keg. 1 keg. 1 keg. 1 keg.
Meningkatnya pengawasan dan
pengendalian perumahan
- 1 keg. 1 keg. 1 keg. 1 keg.
Meningkatnya ketersediaan
prasarana dan sarana publik
yang memadai
1 Unit 1 Unit 1 Unit - -
Meningkatnya cakupan
pelayanan air bersih.
4000 M 4000 M 4000 M 4000 M 4000 M
Meningkatnya cakupan layanan
sanitasi.
- 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
6 Tertibnya Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi
90 IUJK 90 IUJK 90 IUJK 100 IUJK 100 IUJK
5
4
3
2
3
2
5
4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MATARAM
PERIODE TAHUN 2011 - 2015
3
4
5
6 7
1
NO. INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1