BUPATI TANGER,ANG

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 18 TAHUN 2OO9

TENTANG

PETUNJUK PELAI$ANAAN PERATURAN DAERAH I(ABUPATENTANGERANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA TAPAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA

BUPATI TANCERANC,

Menimbang bahwa claiam langka meninclakianluti pengaturan, pengarahan,perencanaan clan pengenclalian khususnva clalam pembuatanrencana tapak, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerangtentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan l)aerah l(zrbupatenTangerang Nomor 9 Tahun 2006 'T'entang Rencana Tapak;

Mengingat Unclar-rg-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentaug Perumahan dan

Perrnukiman (Lembaran Negara lairun 7992 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3a69);

Unclang-undang Nomor 23 Tahun 7997 tentang Pengelolaan

l-ingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 28 'fahun 2002 tentang Bangunan

Geclung (Lembaran Negara Republik Inclonesia 'Iahun 2002

Nomor 134, 'I'ambahan Lembarar-r Negara Itepiblik Indonesia

Nomor 4247);

Unrlang - Unclang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Pelaturan Perundang-undalngarn (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 121.,"I'ambahan Lembaran Neg;ara

Nonror aa2\;

a.).

2.

4.

5.

-l-

Unclang-unclang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lemabaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir clengan undang-undangNomor 72 Tahun 2008 ter-rtang Perubahan I(edua AtasUndang-unclang Nomor 32 'l'ahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikInclonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Inclonesia Nomor 49aa);Unclang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (l.ernbaran Negara Republik indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

Pelatulan Pemerintah Nomor 4 Tahun 19BB terrtang Rurnah

Susun (Lernbaran Negara Republik Inclonesi Tahun 19BB

Nomor 7,"fambahan Lembaran Negara Ilepublik h-rdonesia

Nomor 3372);

8. Peraturan Pernerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangNegara

6.

Rencana Tata

Tahun 2008

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Nomor aB33);

9. Peraturan Daeral-r Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun2006 tentang Rencana Tapak;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang fJomor B Tahun

2007 teutang Pengelolaan Prasarana Lingkungan, Utilitas

Umum, clan Fasilitas Sosial pada Kawasan Perumahan,

Industri, Pergudangan dan Pariwisata;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 tahun2006 tentang Garis Sempadan;

12. Peraturan Daer:ah Nomor 3 Tahun 1996 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana

telah dua kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tangerang Nornor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Ireraturan Daerah Nomor 3 Tahun 7996 tentang

Memperhatikan : 1

a-J-

Peratulan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau KawasanPerkotaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 20t19tentang Pecloman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas diDaerah;

2.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG PETUNIUKPELAI(SANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTANGERANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANGRENCANA TAPAK

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :1. Bupati aclalah Bupati Tangerang.

2. Rencana Incluk aclalah rencana garis besar pemanfaatan ruang berupa rencanainduk tapak, master plan dan block plan.

3. Satuan Ker:ja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD aclalah SatuanKerja Pelangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang yang mengelola

Rencana Tapak ( Siteytlnn).

4. Pemohon aclalah orang pribadi atau badan hukum.

5. Pelaku usaha aclalah orang pribacli atau badan hukum yang melakukankegiatan usaha pada suatu kar.t asan industri, pergudangan clan pariwisata.

6. Rencaua '1'apak ( SiteTtlm ) aciaiah tata letak bangunan dan prasararra, saranapendukungnya pada suatu lokasi.

7. Revisi Rencana Tapak ( SitepLnt'L) aclalah perubahan tata letak bangunan danprasarana, sarana penclukungnya pacla suatu lokasi.

8. Ijin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnva clisingkat IPR aclalah IjinPerencanaan bagi pemanfaatarl ruang ya11g didasarkan pacla Rencana Tata

RuarLg atau Rencana Teknis lainnya.

-4-

BAB II

PEITSYARATAN PERMOHONAN RENCANA APAK ( SITEPLAI,/)

Pasal 2

Setiap orang atau badar-r hukum yang telah memiliki IPR harus mengajukan RencanaTapak sebagai acuan dalam memanfaatkan ruang sesuai ciengan ketentuan teknis,serta sebagai clasar untuk permohonan Ijin Menclirikan Bangunan .

Pasal 3

(1). Persyaratan aclministrasi permohonan rencana tapak meliputi:

a. Formulir pelmohonan Rencana Tapak;b. Photo Copy ijin Pernanfaatan Ruang (lPR)/Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi

(FRPL)/ Adt,ice Plnruting (AP);

c. Photo Cop,v Bukti Surat Kepernilikan Tanah;cl. Photo Copv llin/Rekomendasi clari Instansi Teknis ferkait sesuai arahan pada

IPR;

e. Gambar sketsa lokasi;f ' Pra rencana tapak beserta hardcopv/softcopy clengan skala 1:500, 1:1000 clan

1:2000;

(2) Persyar;atan sebagaimana climaksud pacla ayat (1) huruf e, clisesuaikan clengankebutuhan pembuatan rencalta tapak.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud patia ayat (1) huruf b, c, clan d clenganmemperhatikan legalisasi/keterangan terbaru dari pejabat yang berwenangmengeluarkannva.

Pasal 4

Persyaratan aclministrasi permohonan revisi rencana tapak, mengikuti persyaratansebagaimana dimaksucl dalam pasai 3, ditambah clengan Photo Copy Rencana Tapak.

Pasal 5

(1) Penggunaan atau pemanfaatar-r Akses jalan clan saluran pembuangan air yangdikeloia Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun pihak swasta dalampermohonan rencana tapak teriebih clahulu harus menclapatkan ijin/persetujuan

dari pihak yang bersangkutan.

-5-

(2) Dalam hal terdapat saluran drainase alam berupa sungai, kali, atau saluran yangsecara aclministrasi merupakan kepemilikan pemerintah, clan beracla didalam

lokasi katt'asan pada rencana tapak yang letaknya diluruskan/ciipinclahkan atau

diperlebar, maka rencana tapak yang clisyahkan harus melampirkan/menclapat

persetujuan tertulis serta perijinar-r yang rlikeluarkan oleh dinas/instansi terkait.

Pasal 6

Persyaratan permohonan Perubahan atau Revisi rencana tapak yang cliajukan oleh

pemohon mengikuti atulan sebagai berikut :

a. persetujuan masyarakat penghuni perumahan terhadap luas kavling, fasilitaspenunjang clapat clilakukan selama belum serah terima kepada pemerintah

daerah clengan men€lacu pada Peraturan Daerah tentang Ijin PemanfaatanRuang.

b. Persetujuan pelaku usaha yang ada c1i lingkungan kawasan inclustri,perguclangan dau pariwisata terhaclap Perubahan luas kavling, fasilitaspenunjarrg, clengan mengacu pacla Pelaturan Daeral-r tentang Ijin Pemanfaatan

Ruang.

c. Persvaratan sebagaimana dimaksucl dalarn pasal 3 berlaku pula terhadapperubahan/ revisi rencana tapak.

Pasal 7

Luasan rencana tapak yang cliarjukan oleh pemohon seluruhnya harus berada diatas

lahan yang sudah clikuasai/clirniliki, clan clibuktikan dengan dokumen yang sah.

BAB III

MEKANISME PENERBITAN RENCANA TAPAK ( SITEPLAN)

Pasal B

Prosedur penerbitar-r rencana tapak mengikuti mekanisme sebagai berikut :

a. Pemohon mengajukan perrnohonan pendaftaran pada SKPD, denganmelampirkan persvaratan sebagaimana tersebut pada pasal 3 clan pasa14;

b. Berkas pertnohonan yang sudah lengkap didaftar (rliregistrasi) kemudiandioloses sctsttai nerAhiratt rlan alrahila tirlak mr.nrr.r-rrrlri r-rc'r"qrzer"efer-r rlilzomhelilze-

-6-

c' Tim Survev melakukan peninjauan terhaclap konclisi eksisting clan sekitarnyapada lokasi yang dimohon, dan hasilnya dituangkan c1alam Berita AcaraPeninjaun L.apangan (BAPL).

d. Hasil per-rinjauan lapangan clapat clikoordinasikan dengan clinas/instansi terkaitapabila diperlukan;

e. Rencana tapak yang telah dilakukan penelaahan ditanclatangani pemohon untukselanjutnya ditandatangani oleh Bupati;

f. Rencana tapak yang telah ditanclatangani Bupati, diberi nomor register keluardan cliserahkan kepada pemohon.

Pasal 9

Dasar pengoiahan rencana tapak dengan mempertimbangkan :

a. Ukuran keltas A-4 - A0 clengan skala 1:500 sampai clengan 1:2000;b' Luasan dalam rencana tapak ciisesuaikan dengan kepemilikan cian tidak boleh

melebihi luas lahan yang tercanturn clalam Ijin Pernanfaatan Ruarrg;

c. Koefisien Dasar Bangunan clan Koefisien Lantai Bangunan clisesuaikan denganProduk Ilencana Tata Iluang yang berlaku;

BAB IV

PERSYARATAN PEITMOHONAN RENCANA INDUK

Pasal 10(1) Persyaratan adrninistrasi permohonan Rencana Induk, yaitu sebagai berikut :

a. Permohonan Rencana Incluk.b. Photo Cup,y Ijir-r l.okasi berikut berkas kelengkapannya.c. Photo copy Rekomenclasi cla'i l^stansi reknis Terkait.d. Peta luasan tanah yang dirnohon.e. Peta Pra rencana incluk beselta harclcopy/softcopy clengan skala sesuai ukuran

keltas.

(2) Persyaratan tersebut pacla ayat (1) huruf c clisesuaikan clengan kebutuhanpembuatan Rencana Induk.

-7-

Pasal 11

Persyaratan administrasi permohonan Revisi Rencana Induk, yaitu mengikutipersyaratan tersebut dalam pasal 3, ditambah dengan :

a. Photo copv Rencana Induk yang telah disahkan.b. Peta Prarencana induk beserta harclcopy/softcopy clengan skala sesuai ukuran

kertas.

BAB V

MEKANISME PENERBI]'AN RENCANA INDUK

Pasal 12

Prosedur penerbitan rencana induk mengikuti mekanisme sebagai berikut :

a. Pemohon rnengajukan permohonan penclaftaran pacla Dinas Tata RuangKabupaten Tangerang, dengan melampirkan persyaratan sebagairnana tersebut

pada pasal 10 clan pasal 11;

b" Berkas permohctnan yang sudah ler"rgkap didaftar (diregistrasi) kemudian diprosessesuai tlengan peraturan dan apabila tidak memenuhi persyaratan dikembalikan

kepada pemohon;

c. Penerbitan rencana incluk harus clikoorclinasikan dengan clinas/instansi terkaitd. Tim Sulvev rnelakukan peninjauan terhaclap konclisi eksisting dan sekitarnya pada

lokasi yetng climohon, dan hasilnya clituangkan dalam Berita Acara peninjaun

Lapangan (BAPL).

e. Rencana incluk yang telah clilakukan penelaahan teknis oleh Dinas Tata RuangKabupaten fangerang ditanclatangani clleh pemohon selanjutnya disahkan olehBupati.

f . Rencana induk yang telah clitanclatangani Bupati, diberi nomor register keluar dandiserahkan kepac-la pemohon.

Pasal 13

Dasar pengolahan Rencana Induk clengan mempertimbangkan :

a. Ukurarr ker"tas A0 clengan skala disesuaikan;b. Luasan clalarn rencana incluk disesuaikan dengan Surat Keputusan Ijin Lokasi;

/c. Fasiiitasi ......................

-8-

c. Fasilitas Penunjang proporsinya didasarkan pada kebutuhan kawasan;

Pasal 14

Rencana Induk merupakan acuan teknis dalam pembuatan Rencana Tapak.

BAB VI

FASILITAS PENUNJANG

Pasal 15

(1) Penernpatan Fasilitas pada rencana tapak dan Rencana Induk harus terencanasecara aman/ menyeluruh, efektif dan berada pada yang memiliki kelayakan;

(2) Prasarana, sarana dan utilitas dalam Ilencana Tapak clan Rencana Incluk dapatmenjadi acuan cialam penyerahan;

BAB VII

PERPARKIRAN

Pasal 16

Penyediaan sarana perparkiran mengikuti ketentuan sebagai berikut :

a. Penyediaan lahan parkir dapat berupa ruang terbuka, ruang basement, ataugedung palkir.

b. Penyediaan iahan parkir dapat diletakan clilual bangunan utama yang dimohon,dengan persvaratan berada dalam radius maksimal 100 m clari geclung utama.

c' Penyediaan lahan parkir untuk industri, perguclangan clan pariwisata clisesuaikandengan kebutuhar-r.

BAB

CD

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

Diundangkan di TigaraksaPada Tanggal , 74 Juli 2009

S DAERAH,

H KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2OO9 NOMOR 18

ggal, 14 Juli 2009

ANGERANG,