1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan nasional sebagai salah satu prasarana transportasi darat yang memegang

peranan penting dalam distribusi barang dan penumpang karena hampir semua

angkutan barang bertumpu pada jasa pelayanan jalan. Moda jalan juga memiliki

kelebihan dalam memberikan door to door service kepada penggunanya jika

dibandingkan moda KA, moda laut, dan moda udara. Namun demikian dibalik

kelebihan tersebut, jalan memiliki kendala dan permasalahan yang disebabkan

oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan

ketepatan mutu perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan

terhadap standar mutu yang diberlakukan. Faktor eksternal berkaitan dengan

faktor-faktor di luar kewenangan penyelenggara jalan, seperti pengaruh air ( aliran

air tanah, banjir), bencana (tanah longsor, gempa tektonik/vulkanik), repetisi

baban sumbu kendaraan berat dan penambahan dimensi kendaraan berat.

Sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi

kehidupan masyarakat, jalan nasional mempunyai peranan penting dalam usaha

pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut,

jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan

perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari aspek ekonomi,

jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses

produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan

membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial,

membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan,

keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari

aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah,

sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan

akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

1

2

Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 22 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 30 Undang-Undang RI nomor 38

tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 102 Peraturan Pemerintah RI nomor 34 tahun

2006 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI nomor 11/PRT/M/2010 tentang

Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan menyebutkan bahwa jalan umum

dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara

teknis sehingga dapat memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi

pengguna jalan dan laik fungsi secara administratif sehingga dapat memberikan

kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara jalan. Pasal 102 Peraturan

Pemerintah RI nomor 34 ayat 4 menyebutkan bahwa suatu ruas jalan umum

dinyatakan laik fungsi secara teknis apabila memenuhi persyaratan dari aspek

teknis struktur perkerasan jalan, teknis struktur bangunan pelengkap jalan, teknis

geometri jalan, teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan, teknis penyelenggaraan

manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan teknis perlengkapan jalan. Salah satu

indikator terpenting dalam menentukan daya saing pelayanan jalan adalah

sejauhmana upaya penyelenggara jalan untuk memperkecil atau menghilangkan

defisiensi dan hazard keselamatan infrastruktur jalan terhadap penerapan standar

teknis jalan. Artinya jalan yang melayani kepentingan umum harus laik fungsi

yang dicermati secara teknis karena berkaitan dengan penjaminan kepastian

keselamatan dan keamanan bagi penggunanya. Oleh karena itu perlu dilakukan

analisis kelaikan fungsi jalan secara teknis dengan monitoring dan evaluasi kinerja

pelayanan dan kondisi fisik jalan dibandingkan terhadap standar teknisnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang rencana umum jaringan jalan nasional, ditetapkan bahwa panjang total

jalan nasional di Provinsi Kalimantan Barat adalah 1664,0 km (26,1% dari

panjang total jalan nasional di Pulau Kalimantan). Ruas jalan nasional nomor 023

di Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai panjang 40,904 km dari batas kota

Sanggau sampai dengan Sekadau menjadi sangat vital karena merupakan akses

utama yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional (PKN) yang berada di

kota Pontianak dan kota Sanggau dengan pusat kegiatan nasional lainnya yang

berada di kota Sintang dan Putussibau. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis

3

keliaikan fungsi jalan pada ruas jalan nomor 023 di Provinsi Kalimantan Barat

(Batas Kota Sanggau Sekadau) dari KM 291+722 KM 301+742 yang diukur

dari Kota Pontianak sepanjang 10,020 km ini untuk dibandingkan terhadap

standar teknisnya sehingga dapat diketahui kelaikannya secara teknis dengan

metode kuantitatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat

dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara melakukan analisis kelaikan fungsi jalan secara teknis?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kelaikan teknis suatu jalan?

3. Persyaratan teknis apa saja yang harus dipenuhi agar suatu jalan dikatakan

laik fungsi secara teknis?

4. Bagaimana cara menentukan batas penyimpangan pada tiap fokus pengujian?

5. Bagaimana cara menentukan kelaikan teknis suatu jalan dengan metode

kuantitatif?

6. Bagaimana tindak lanjut yang perlu dilakukan apabila suatu jalan belum

termasuk dalam kategori kelaikan Laik Tanpa Syarat?

C. Tujuan Penelitian

Analisis kelaikan fungsi jalan ini memiliki tujuan untuk menilai kelaikan

fungsi dari kondisi suatu ruas jalan yang ditinjau dari segi teknis pada ruas jalan

nomor 023 di Provinsi Kalimantan Barat (Batas Kota Sanggau Sekadau) dari

KM 291+722 KM 301+742 yang diukur dari Kota Pontianak sepanjang 10,020

km dengan menggunakan metode kuantitatif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari analisis yang dilakukan adalah untuk mendapatkan hasil

kelaikan fungsi suatu ruas jalan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi

penyelenggara jalan di Indonesia dan penyelenggara jalan di Provinsi Kalimantan

Barat untuk menciptakan penyelenggaraan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar

dan terpadu.

4

E. Batasan Masalah Penelitian

Untuk memperjelas permasalahan dan memudahkan dalam analisis, maka

digunakan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Pengambilan data lapangan dilakukan pada ruas jalan nomor 023 di Provinsi

Kalimantan Barat (Batas Kota Sanggau - Sekadau) dari KM 291+722 KM

301+742 yang diukur dari Kota Pontianak sepanjang 10,020 km dengan

menggunakan metode pembagian segmen mengacu pada lampiran II

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata

Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.

2. Pengambilan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan alat ukur

sederhana seperti: alat ukur panjang dorong, waterpass, dan alat ukur panjang

gulung dengan panjang 5 (lima) meter, serta alat dokumentasi berupa kamera

digital.

3. Formulir survei lapangan yang digunakan adalah formulir survei analisis

kondisi jalan untuk menentukan laik fungsi jalan nasional yang telah

dikembangkan oleh Mulyono (2013).

4. Survei wawancara dilakukan untuk mendapatkan batas nilai penyimpangan

tiap fokus pengujian kepada pakar bidang transportasi dengan minimum

lulusan S2 dan bekerja di bidang transportasi.

5. Data nilai IRI dan LHRT menggunakan data sekunder dari Ditjen Bina Marga

akhir semester II tahun 2011.

6. Faktor-faktor teknis yang dianalisis yaitu :

a. Teknis geometrik jalan,

b. Teknis struktur perkerasan jalan,

c. Teknis struktur bangunan pelengkap jalan,

d. Teknis pemanfaatan ruang bagian-bagian jalan,

e. Teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas,

f. Teknis perlengkapan jalan yang terkait langsung dengan pengguna jalan,

g. Teknis perlengkapan jalan yang tidak terkait langsung dengan pengguna

jalan.